kel 4 aip - gcg pt.garuda

Good Corporate Government BUMN STUDI KASUS :

PT. GARUDA INDONESIA

(Persero) Tbk

tugas mata kuliah audit internal pemerintah disusun oleh :

KELOMPOK IV 10B ahmad mudzakkir (2) arina husna amalia (5) dani nur zainudin (9)

krismawan satya aji laksana (18) septian fachrizal (26) DIPLOMA IV KURIKULUM KHUSUS SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

KEL.IV| GCG PT GARUDA INDONESIA 1

Pendahuluan

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara

merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah

negara. Di Indonesia, definisi BUMN sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa

perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi

masyarakat.

Saat ini Indonesia memiliki 138 BUMN yang pengelolaannya berada dalam

naungan kementerian BUMN.Salah satu BUMN yang akhir-akhir ini sering dibicarakan

karena keberhasilannya adalah PT. Garuda Indonesia.Tbk. Sejarah garuda

Indonesia sebagai sebuah maskapai komersial dimulai jauh pada saat perjuangan

kemerdekaan Indonesia. Penerbangan komersial Garuda Indonesia yang pertama

adalah penerbangan dari Kalkuta ke Rangoon pada tanggal 26 Januari 1949

dengan menggunakan nama Indonesian Airways.

Saat ini PT. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia

yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh)

dengan mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute

internasional termasuk Asia (Regional Asia Tenggara, Timur Tengah, China, Jepang

dan Korea Selatan), Australia serta Eropa. Karena keunggulannya, perusahaan ini

pun berhasil menerima berbagai macam penghargaan.Diantaranya adalah “The

World’s Most Best Improved Airline” pada 2010 dan juga penobatan sebagai four

star airlines oleh majalah skytrax.Selanjutnya pada Juli 2012, Garuda Indonesia

mendapatkan penghargaan sebagai “World’s Best Regional Airline” dan “Maskapai

Regional Terbaik di Dunia”.Pada tanggal 11 Februari 2011, Garuda memulai IPO

sebagai langkah awal menuju bursa saham.Perusahaan ini memiliki visi “Menjadi

perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang


berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia”.

Adapun misi perusahaan adalah “Sebagai perusahan penerbangan pembawa

bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna

menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan

yang profesional.”

Seperti perusahaan lainnya, perusahaan ini juga pernah mengalami pasang

surut usaha .Perusahaan ini mengalami pukulan berat pada krisis moneter 1997 dan

bahkan hampir bangkrut karenanya. Namun perusahaan ini berhasil bertahan dan

justru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Krisis 1997 yang hampir

membuat Garuda Indonesia bangkrut menjadi pelajaran yang berharga. Salah

satunya berkaitan dengan Good Corporate Governance atau GCG.

Good Corporate Governance (GCG) muncul sekitar tahun 1990-an. Pada

saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. Krisis ini terjadi

karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian

muncullah tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif.

Tuntutan ini antara lain dating dari World Bank, IMF, OECD dan APEC. Lembaga ini

berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG dapat menolong perusahaan dan

membantu perekonomian negara yang sedang terkena krisis. GCG diyakini sebagai

kunci sukses bagi suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta

menguntungkan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997. Krisis

yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan–

perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat

dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)(Budiati, 2012). Bermula dari usulan

penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa

EfekIndonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat

di BEIyang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk

KomiteAudit pada tahun 1998, GCG mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan

publik diIndonesia.Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota

Kesepakatan (Letterof Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang

mendorong terciptanya iklimyang lebih kondusif bagi penerapan GCG. Pemerintah

Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate

Governance (KNKCG) yangmemiliki tugas pokok dalam merumuskan dan


menyusun rekomendasi kebijakannasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan

memantau perbaikan di bidangcorporate governance di Indonesia.

GCG merupakan topik yang akan terus menjadi pembahasan bagi pelaku

bisnis, akademis, pembuatan kebijakan dan lainsebagainya. Perhatian terhadap

GCG kian meningkat seiring banyak bermunculanmasalah skandal keuangan di

lingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyakdikemukakan oleh para ahli dan

badan sebagai alat control dan pengawasan terhadap kinerja manajemen.

Ada banyak lembaga yang telah mengeluarkan definisi tentang Good

Corporate Governance ini. Secara umum GCG adalah sistem atau seperangkat

peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para

pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan. Sedangkan

menurut Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01 /MBU/2011, GCG adalah prinsip-

prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. GCG tidak

hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja namun juga sebagai nilai

tambah bagi suatu perusahaan.tidak menjadi penghambat dalam mempelajari

GCG.Hal ini dikarenakan dalam setiap definisi tersebut dapat ditarik beberapa

prinsip yang utama yaitu transparency, responsibility, accountability, dan fairness.

Hal yang serupa lainnya adalah adanya perlindungan terhadap stakeholders

perusahaan. Stakeholders ini mempunyai kepentingan dalam perusahaan sehingga

sudah selayaknya kepentingan stakeholders ini dilindungi juga.

Adapun esensi dari CG adalah adanya peningkatan kinerja perusahaan

melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas

manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka

aturan yang berlaku. GCG memberikan manfaat berupa kerangka acuan yang

memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme check

and balances di perusahaan. Manfaat lainnya yaitu:

1. Mengurangi Agency Cost yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan

wewenang atau biaya pengawasan untuk mencegah terjadinya hal

tersebut.

2. Mengurangi biaya modal karena seiring dengan menurunnya tingkat risiko

perusahaan, maka tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang

dipinjam juga semakin kecil


3. Meningkatkan nilai saham dan citra perusahaan di mata public dalam

jangka panjang

4. Menciptakan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholder) karena

umumnya mereka mendapat jaminan manfaat maksimal dari segala

tindakan dan operasi perusahaan.

PENERAPAN GCG DI BUMN GCG telah menjadi KPI utama bagi BUMN dalam dekade belakangan dan

telah membantu menjaga kinerja yang mantap (steady performance)

1. Indonesia memiliki 138 BUMN, 26 diantaranya memiliki kontribusi keuangan

lebih dari 90% dari keseluruhan BUMN. BUMN yang lain memiliki peranan

penting bagi negara karena melaksanakan fungsi yang tidak dapat

dilakukan sektor swasta

2. BUMN memiliki peranan yang besar dalam pembangunan di Indonesia

berupa kontribusi langsung dalam APBN maupun dukungan lainnya dalam

perekonomian secara umum

3. Implementasi GCG telah dimulai sejak awal 200an dan dikawal

keberlangsungannya oleh menteri-menteri BUMN yang silih berganti.

4. Penilaian yang independen dan evaluasi atas implementasi GCG telah

dilakukan oleh Auditor Negara. Lebih dari separuh BUMN telah

mengimplementasikan GCG, 40% diantaranya telah mengimplementasikan

GCG dengan benar dalam kegiatan operasinya

5. Implementasi GCG uang dibarengi dengan kebijakan rightsizing (membuat

jumlah dan skala bumn dalam komposisi yang tepat), akan terus penjadi

kebijakan kunci dalam menjaga dan meningkatkan kinerja BUMN yang telah

menunjukkan perkembangan yang konsisten.


PEDOMAN GCG PADA BUMN Kementerian BUMN telah mengatur tentang GCG dengan dikeluarkannya

peraturan menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik

Negara. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan

indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN. Kemudian

hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri

bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Peraturan ini antara lain

mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pengertian

a. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang

selanjutnya disebutGCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu

proses dan mekanisme pengelolaanperusahaan berlandaskan peraturan

perundang-undangan dan etika berusaha.

b. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah

badan usaha yang seluruhatau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Negara melalui penyertaan secara langsung yangberasal dari kekayaan

negara yang dipisahkan.

c. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN

yang berbentukperseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %(lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuanutamanya

mengejar keuntungan.

d. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan

Komisaris, dan Direksi.

e. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah pihak-pihak yang

berkepentingan dengan BUMNkarena mempuyai hubungan hukum

dengan BUMN.

2. Kewajiban BUMN Menerapkan GCG (pasal 2)

BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan

dengan berpedomanpada Peraturan Menteri ini dengan tetap

memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlakuserta anggaran dasar

BUMN. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud di atas,

Direksi menyusunGCG manual yang diantaranya dapat memuat board


manual, manajemen risiko manual,sistem pengendalian intern, sistem

pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaanpenyimpangan

pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi,

danpedoman perilaku etika (code of conduct).

3. Prinsip dan Tujuan

Prinsip-prinsip GCG meliputi:

a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilankeputusan dan keterbukaan dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenaiperusahaan;

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawabanOrgan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif;

c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam

pengelolaan perusahaanterhadap peraturan perundang-undangan

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan

dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

denganperaturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi

yang sehat;

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi

hak-hak PemangkuKepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundangundangan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

a. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang

kuat, baik secaranasional maupun internasional, sehingga mampu

mempertahankan keberadaannya dan hidupberkelanjutan untuk

mencapai maksud dan tujuan BUMN;

b. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,

serta memberdayakanfungsi dan meningkatkan kemandirian Organ

Persero/Organ Perum;

c. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat

keputusan dan menjalankantindakan dilandasi nilai moral yang tinggi

dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan,serta


kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap

PemangkuKepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

d. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;

e. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

4. Organ Persero terkait dengan GCG :

Dalam PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang

Baik-GCG, organ didalam perushaan yang terkait dengan penerapan CGC

adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

c. Direksi.

d. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (bila diperlukan)

e. Komite Audit

f. Komite Lainnya

5. Pengukuran Terhadap Penerapan GCG(Pasal 44)

BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam

bentuk:

a. penilaian (assessment) yaitu program untuk mengidentifikasi

pelaksanaan GCG di BUMNmelalui pengukuran pelaksanaan dan

penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secaraberkala setiap 2

(dua) tahun;

b. evaluasi(review), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut

pelaksanaan danpenerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun

berikutnya setelah penilaiansebagaimana dimaksud pada huruf a, yang

meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dantindak lanjut atas

rekomendasi perbaikan.


Implementasi Good Corporate Governance PT. Garuda

Indonesia

TAHAPAN GCG Garuda Indonesia berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Good

Corporate Governance dalam tata kelola usahanya dan senantiasa berusaha

meningkatkan implementasinya untuk membangun kepercayaan, kesempurnaan

dan kelanjutan perusahaan. Implementasi GCG oleh Garuda Indonesia didasarkan

pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik-GCG, sebagaimana arahan atas GCG yang

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006.

Sebagai implementasi awal dari GCG Garuda Indonesia telah mengeluarkan

peraturan mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KTKP), Board Manual,

Panduan Kebijakan bagi Direksi dan Komisaris, Panduan etika bisnis, dan Panduan

etika kerja. Dengan menerapkan nilai Efficient & Effective, Loyalty, Customer

Centricity, Honesty & Openness, dan Integrity. Garuda Indonesia telah dan akan

terus mengembangkan standard operasi dan panduan teknis untuk seluruh jajaran

organisasi, dengan berlandaskan kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan

yang berlaku.

Garuda Indonesia telah memulai penerapan GCG sejak tahun 2005 hingga

saat ini. Penerapan GCG tidaklah mudah, ditambah Garuda Indonesia adalah

perusahaan yang besar dengan lini usaha yang kompleks dan jenis usaha yang

sangat dinamis. Namun demikian Garuda Indonesia telah berusaha menerapkan

GCG dengan langkah-langkah yang pasti. Dan telah berhasil melewati tahapan-

tahapan penerapan GCG dalam perusahaan, menciptakan budaya kerja baru,

menerapkan nilai-nilai perusahan, dan mengembangkan kepemimpinan, sistem

dan kepegawaian untuk mencapai GCG sesuai dengan harapan para pemangku

kepentingan. Tahapan-tahapan yang sudah dilewati yaitu:


1. Tahapan “Good Garuda Governance” – Tahun 2005-2008

Tahapan pertama adalah tahun 2005 hingga 2008 Pada tahap ini garuda

indonesia fokus pada usaha pemenuhan peraturan perundang

2. Tahapan “Garuda Group Governance” - Tahun 2014-2015

Pada tahun 2009 hingga 2010 garuda Indonesia melaksanakan proses

internalisasi budaya organisasi yang baru, yaitu “Fly-Hi” yaitu Efficient &

Effective, Loyalty, Customer Centricity, Honesty & Openness, dan Integrity

3. Tahapan “Good Garuda Citizen” – Tahun 2011-2013

Pada tahun 2011 Garuda Indonesia mengeluarkan Panduan etika bisnis, dan

Panduan etika kerja untuk menjaga hubungan perusahaan dengan seluruh

pemangku kepentingan termasuk pelanggan, pegawai internal, vendor, agen,

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Panduan ini termasuk

adanya sistem Whistleblowing, untuk membentuk pola pikir dan integritas dari

seluruh pegawai Garuda Indonesia dalam jangka panjang. Garuda Indonesia

mempertahankan praktik bisnis yang bersih, beretika, dan terhormat pada

semua level manajemen dan pegawai didalam perusahaan. Sistem lain yang

telah selesai diimplementasikan dan dikembangkan secara konsisten adalah

sistem manajemen kinerja serta manajemen risiko (Enterprise Risk

Management).

Tujuan dari tahapan “Good Garuda Citizen” adalah untuk meraih tiga aspek

penting yaitu “Leadership, Systems, and Members”

a. Leadership

Dalam aspek kepemimpinan, perusahaan telah melakukan berbagai workshop

yang berhubungan dengan fungsi dan tugas dari pemimpin sebagai role

model dalam pengembangan budaya GCG. Komitmen dari dewan komisaris

dan dewan direksi ditunjukkan dengan konsitensi implementasi dari penilaian

GCG dan tindak lanjut dari setiap rekomendasi yang muncul atas penilaian

yang dilakukan.

b. Systems

Dari sisi system Garuda Indonesia telah memastikan bahwa seluruh pegawai

memahami tugas pokok, fungsi, target kinerja dan pengukuran kinerja yang

harus dicapai. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan telah membuat

penilaian kinerja yang terstruktur dan sistematis. Sistem ini menyangkut kontrak

kerja antara dewan direksi dengan dewan komisaris yang mencakup tujuan


dan target yang diterjemahkan kedalam “Key Performance Indicators” (KPI).

c. Members

Anggota yang dimaksudkan disini adalah seluruh pegawai Garuda Indonesia.

Pada aspek kepegawiaan, garuda indonesia telah membangun suatu

program pelatihan yang terintegrasi dengan konsep dan prinsip GCG.

Tahun 2013 Garuda Indonesia mulai menggunakan penilaian atas hasil

pelaksanaan GCG sebagai salah satu bagian dari Key Performance Indicators

(KPI).


Tahapan ini disebut dengan “Garuda Group Governance” dimana Garuda

Indonesia akan mengimplementasikan dan mengembangkan struktur GCG

yang baik pada seluruh anak perusahaannya. Pada akhirnya diharapkan

bahwa Garuda Indonesia dan seluruh anak perusahaannya, sebagai sebuah

group, berkomitmen untuk seara konsisten menjalankan prinsip-prinsip GCG.

Untuk meningkatkan pelaksanaan GCG pada tahun 2014, Perusahaan telah

menyiapkan rencana kerja yang terkait dengan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik sebagai berikut:

a. Penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar, Panduan Kebijakan

Direksi dan Board Manual.

b. Mempersiapkan Kebijakan Direksi.

c. Partisipasi dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2013

yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate

Governance (IICG) dengan tema “Corporate Governance in the

Perspective of Learning Organization”.

d. Perbaikan Etika Bisnis dan Etika Kerja dalam sistem kerja, Program

Pengendalian Gratifikasi, serta Sistem Whistleblowing ke internal Garuda

Indonesia dan pemangku kepentingan


KESESUAIAN INFRASTRUKTUR GCG GARUDA INDONESIA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

Sesuai dengan komitmen Garuda Indonesia yaitu mengembangkan dan

melaksanakan GCG sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka kami

akan membandingkan, struktur tata kelola yang dilakukan oleh Garuda Indonesia

dengan tata kelola yang disyaratkan dalam peraturan berdasarkan PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-GCG.

1. GCG Manual

Garuda Indonesia telah membuat GCG Manual dengan menerbitkan

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (KTKP) yang telah direvisi sebanyak dua

kali, dan terakhir direvisi pada bulan juli 2014.

2. Prinsip GCG

Garuda Indonesia menerapkan kelima prinsip tersebut dalam Kebijakan Tata

Kelola Perusahaan (KTKP) yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Transparansi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.Perusahaan harus

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur

dan pemangku pentingan lainnya.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya

secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur

dan sesual dengan kepentingan Perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

untuk menilai kinerja yang berkesinambungan.

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Organ Perusahaan (RUPS Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan

Direksi) mematuhi peraturan, perundang-undangan, Anggaran Dasar

dan peraturan Perusahaa serta melaksanakan tanggung jawab

terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara


kesinambungan usaha dalam jangka panjàng dan mendapat

pengakuan sebagai good corporate citizen.

d. Independency

Untuk meIancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, Perusahaan harus

dikelola secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

3. Tujuan GCG

Garuda Indonesia mengimplementasikan tujuan yang ditetapkan dalam

peraturan tersebut menjadi tujuan penerapan tata kelola yang baik dalam

organisasi yaitu :

a. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing

yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu

mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk

mencapai maksud dan tujuan Perusahaan;

b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan

efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian

organ Perusahaan:

c. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan

adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku

kepentingan (stakeholders) maupun kelestarian Iingkungan di sekitar

BUMN;

d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan

e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

4. Organ terkait CGC

Garuda Indonesia memiliki organ perusahaan yaitu:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

b. Dewan Komisaris

c. Direksi

d. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris


Komite Audit (wajib)

Komite lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas

pengawasan penerapan CGC

e. Sekretaris perusahaan

f. Pengawasan Internal (Audit Internal)

5. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-

GCG mensyaratkan bahwa direksi wajib membuat Rencana Jangka Panjang

dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. Garuda Indonesia telah

membuat Rencana Jangka Panjang sejak tahun 2005.

6. Larangan mengambil keuntungan pribadi


Baik-GCG disebutkan bahwa anggota direksi dilarang mengambil

keuntungan pribadi. Direksi Garuda Indonesia telah memberikan pernyataan

tertulis bahwa tidak ada benturan kepentingan. Tidak hanya direksi namun

komisaris perusahaan juga melakukan hal yang sama. Hal ini membuktikan

bahwa Organ Garuda Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam

penerapan profesionalisme dengan meniadakan benturan kepentingan

pribadi dari dewan direksi maupun dewan komisaris.

7. Manajemen resiko


Baik-GCG setiap BUMN diharuskan untuk membangun dan melaksanakan

program Manajemen Risiko yang terpadu. Garuda Indonesia

mengimplementasikan manajemen resiko dengan membuat satu bagian

untuk membangun dan melaksanakan Manajemen Risiko yaitu divisi Strategy

Bussinoess, Development and Risk Management.

8. Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Intern.

Garuda Indonesia mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal

dengan ketat, yaitu dengan membentuk satu bagian khusus internal control,

dibawah Direksi langsung.

b. Sekretaris Perusahaan

Pemerintah mensyaratkan bahwa direksi harus menyelenggarakan fungsi

sekretaris perusahaan, Garuda Indonesia dalam Organ Perusahaan telah

memenuhi aturan ini dengan membuat Bagian Sekretaris Perusahaan.


9. Kerahasiaan Informasi dan Keterbukaan Informasi

Peraturan pemerintah mengatur bahwa BUMN harus menjaga informasi yang

rahasia bagi perusahaan. Dan harus membuka informasi penting sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Garuda Indonesia telah

melakukan keterbukaan informasi dengan mem-publish data-data penting

yang harus diinformasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Key Performance Indicator Garuda Indonesia

Garuda Indonesia telah menggunakan Key Performance Indikator untuk menilai

performa perusahaan sejak tahun 2011. Key Performance Indikator adalah kontrak

kerja yang disepakati antara dewan direksi dengan dewan komisaris berupa target

capaian. Oleh sebab itu setiap tahun item-item penilaian dalam KPI bisa berubah

tergantung dari kebijakan perusahaan dan hasil pembahasan dewan komisaris dan

dewan direksi yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.


KPI Tahun 2012

Untuk tahun 2013 Garuda Indonesia memiliki KPI sebagai berikut:

(target 2013)

Sustainable Profitable Growth • Net Profit USD 90.6 Million • EBITDAR USD 694.1 Million • Margin per ASK USc 0.52 • Subsidiaries Operating Profit in RKAP USD 4.5 Million • International Route Performance RR* • Cost per ASK (CASK) USc 8.14 • Market Share 28.6% Domestic / 26.5% International Consistent of High Quality of Products & Services • Internal Audit IQSA 100% • SKYTRAX rating 4 Star (with 60% of the attribute getting

5 star SKYTRAX rank) Revenue Enhancement

• SLF and CLF 76.7% and 48.10% • # of FFP Membership 790,000


• % of GFF Traffic Contribution 36% • % of GFF Membership Contribution in

Premium Cabin 51% • Global Alliances 90% meet the membership

requirement • New Routes Performance Level (with

minimum age of route & months) CM3* Product Quality Enhancement • Customer Satisfaction Index Avg. 80/min index per attribute 75 • Number of New Aircraft 2 A332, 1 A333, 4 B773ER, 10 B738, 7

CRJ1000 • Average Age of Fleet 5.20 years Operation Excellence • Aircraft Utilization 10:59 hours/Day • Reliability Index 99.27 • Number of Pilot 1,221 • Number of Cabin Crew 3,177 • B777-300ER (1st delivery) 100% in May 2013 Employee of Choice • Percentage of Employee Engagement 62% • Employee Satisfaction Index 70% with unfavorable criteria <20% • % of Employee Development Plan 80% • “The Most Admired Companies” Rating Big 5 High Performance Organization • ASK/Employee 5.28 Million • Strategic Planning Deviation 80% • KPKU Score 510 • GCG Index 85 • Score of PKBL Program Effectivity 70% • SBU Spin Off GA Cargo & GSM • Information Capital Readiness Index 75%


Penilaian dan Analisis GCG PT.Garuda Indonesia

ASSESMENT PENERAPAN GCG PT.GARUDA INDONESIA 1. Dasar Penilaian GCG

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Pada Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut Keputusan Menteri Negara

BUMN RI No.KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG, mengatur

bahwa setiap BUMN wajib untuk melakukan pengukuran terhadap penerapan

GCG, melalui penilaian (assessment) yang dilaksanakan setiap 2 tahun oleh

penilai independen dan melalui evaluasi (review) yang dilakukan sendiri oleh

BUMN (self assessment) yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian yang

dilakukan oleh pihak independen dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan

yang disampaikan dari hasil akhir penilaian. Aspek Penilaian diatur dalam

SuratSekretaris MenteriNegaraBUMNNomor:S-168/MBU/2008yang kemudian

diperbarui tahun 2012 denganSK-16/S.MBU/2012.

2. Aspek Penilaian Rincian Indikator yang Mempengaruhi Penilaian Menurut Surat Sekretaris Menteri

Negara BUMN Nomor:S-168/MBU/2008.

No

Indikator

Rincian 1. Hak dan

Tanggung Jawab Pemegang Saham atau RUPS

1. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan RUPS 2. Transparansi dalam proses pemilihan Komisaris danDireksi 3. Konsultansi dengan instansi terkait 4. Peran Pemegang Saham dalam meresponpasar 5. Melaksanakan RUPS berdasarkan atas ketentuan yang ada 6. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris 7. Penilaian terhadap Komisaris 8. Pengangkatan Anggota Dewan Direksi 9. Penilaian terhadap Direksi 10. Sistem insentif untuk Direksi dan Komisaris


No Indikator Rincian

2. KebijakanGCG 1. Pelaksanaan aturan atau KebijakanGoodCorporateGovernance

2. Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku

3. Penerapan GCG: Dewan Komisaris Komite Dewan

Komisaris Direksi Satuan

Pengawasan Intern

Sekretaris Perusahaan

Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris: 1) Kesempatan pembelajaran bagi Komisaris 2) Kejelasan fungsi,pembagian tugas, tanggung

jawab dan otoritas 3) Persetujuan Komisaris atas asumsi rencana pencapaian

Rencana Jangka Panjang Perusahaan(RJPP)dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP)

4) Arahan Komisaris terhadap Direksi dan Implementasi rencana dan kebijakan perusahaan

5) Kontrol Komisaris terhadap Direksi atas implementasI rencana dan kebijakan perusahaan

6) Akses bagi Komisaris atas informasi atas perusahaan 7) Peran Komisaris dalam pemilihan calon anggotaDireksi 8) Tindakan Komisaris terhadap potensi benturan

kepentingan yang menyangkut dirinya 9) Keterbukaan informasi 10) Pemantauan efektivitas praktik Good Corporate

Governance 11) Pertemuan rutin dan dokumentasi pelaksanaan

kegiatan Komisaris 12) Peran Sekretaris Komisaris 13) Peran Komite Dewan Komisaris

Direksi,Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan: 1) Kesempatan pembelajaran bagi Direksi 2) Kejelasan fungsi, pembagian tugas, tanggungjawab dan

otoritas 3) PeranDireksi dalam perencanaan perusahaan 4) PeranDireksi dalam pemenuhan target kinerja

perusahaan


5) Kontrol terhadap implementasi rencana kebijakan perusahaan

6) Tindakan direksi terhadap potensi benturan kepentingan 7) Keterbukaan informasi 8) Pelaksanaan pertemuan rutin 9) Peran Satuan Pengawasan Intern 10) Peran Sekretaris Perusahaan.

4. Pengungkapan Informasi

1. Ketersediaan informasi perusahaan kepada stakeholder. 2. Kemudahan akses stakeholder terhadap kebijakan dan

praktik GCG. 3. Kelengkapan penyajian Laporan Tahunan.

5. Komitmen 1. Ketersediaan Pedoman atau Kebijakan Good Corporate Governance

2. Muatan Pedoman atau Kebijakan Good Corporate Governance

3. Penandatanganan Pedoman atau Kebijakan Good Corporate Governance

RincianIndikatoryangMempengaruhiPenilaianMenurutSuratKeputusanMenteriN

egaraBUMNNomor:SK-16/S.MBU/2012

No. Indikator Rincian 1. Komitemen

terhadap penerapan Good Corporate Governance

1. Perusahaan memiliki Pedoman Good Corporate Governance danPedoman Perilaku

2. Pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance danPedoman Perilaku

3. PelaksanaanpengukuranGood CorporateGovernance 4. Pengelolaan dan Administrasi Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara(LHKPN) 5. Pelaksanaan program pengendalian gratifikasi 6. Pelaksanaan kebijakan whistleblowersystem


2. Pemegang Saham dan RUPS atau pemilik modal

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris 3. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga

kepentinganusahaperusahaandalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Pengambilan keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggung jawabkan

6. Pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya

Dewan Komisaris 1. Pelaksanaan programpelatihan atau pembelajaran secaraberkelanjutan

2. Pembagian tugas dan menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

3. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Jangka Panjang(RJP)dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan(RKAP)

4. Pengarahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dankebijakan

5. Pengawasan terhadap Direksi atas implementasi dan rencana kebijakan perusahaan

6. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaananak perusahaan atau perusahaan patungan

7. Peran dalam pencalonan dalamanggotaDireksi, penilaian kinerja Direksi,usulan tantiem atau insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi

8. Tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya

9. Pemantauan dan memastikan bahwa prinsip- prinsip Good Corporate Governance telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan

10. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris 11. Peran Sekretaris Dewan Komisaris 12. Peran Komite Komisaris

4. Direksi 1. Program pelatihan atau pembelajaran bagi Direksi secara

berkelanjutan 2. Kejelasan pembagian tugas atau fungsi, wewenang dan

tanggung jawab secara jelas 3. Peran dalam penyusunan perencanaan perusahaan


4. Peranpemenuhan target kinerja perusahaan 5. Pengendalian operasional dan keuangan terhadap

implementasi rencana dan kebijakan perusahaan 6. Pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan anggaran dasar 7. Hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan

stakeholders 8. Monitoring dan pengelolaan potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen dibawah Direksi

9. Keterbukaan informasi 10. Penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris

Direksi atau Rapat Gabungan 11. Peran Pengawasan Intern 12. Peran Sekretaris Perusahaan

Penyelenggaraan RUPS dan RUPS lainnya

5. Pengungkapan Informasi

1. Ketersediaan informasi perusahaan kepada stakeholders 2. Kemudahan akses bagi stakeholder atas informasi perusahaan

yang relevan,memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala

3. Kelengkapan penyajian LaporanT ahunan 4. Penghargaan dalam bidang Good Corporate Governance dan

bidang-bidang lainnya

6. Aspek lainnya 1. Praktik Good Corporate Governance perusahaan menjadi benchmark bagi perusahaan lain

2. Praktik penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Good CorporateGovernance

3. Hasil Penilaian

a. Penilaian 2009

Berikut Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Company Corporate Governance

Scorecard tahun 2009 yang dilakukan oleh BPKP.

Aspek Pengujian 2009 (% Capaian)

I. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

6,99

II. Kebijakan Good Corporate Governance 6,84

III. Penerapan Good Corporate Governance


A. Komisaris 19,42

B. Komite Komisaris 5,29

C. Direksi 22,21

D. Satuan Pengawasan Intern – SPI 2,66

E. Sekretaris Perusahaan 2,70

IV. Pengungkapan Informasi (Disclosure) 6,64

V. Komitmen 8,05

Skor Keseluruhan 80,79

Peringkat Kualitas Penerapan GCG BAIK b. Penilaian 2011

Berikut Hasil Penilaian GCG Berdasarkan Company Corporate Governance

Scorecardtahun 2011 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik RSM AAJ.

Aspek Pengujian 2011 (% Capaian)

I. Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS

7,96

II. Kebijakan Good Corporate Governance 7,59

III. Penerapan Good Corporate Governance

A. Komisaris 25,42

B. Komite Komisaris 5,03

C. Direksi 25,27

D. Satuan Pengawasan Intern – SPI 2,85

E. Sekretaris Perusahaan 2,73

IV. Pengungkapan Informasi (Disclosure) 5,92

V. Komitmen 9,11

Skor Keseluruhan 91,87

Peringkat Kualitas Penerapan GCG SANGAT BAIK


Selain menggunakan Garuda Indonesia juga menggunakan Pedoman

Umum GCG Indonesia yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan

Governance sebagai acuan dalam menilai penerapan GCG di Perusahaan.

Hasil Penilaian Penerapan GCG Tahun 2011 Berdasarkan Pedoman Umum

GCG I Indonesia.

c. Penilaian 2012

Self Assessment Good Corporate Governance (GCG) Garuda Indonesia Tahun

2012

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance),

BUMN juga diharuskan melakukan evaluasi atau review dengan dilakukan sendiri

oleh BUMN (self assessment). Aspek pengujian berdasarkan SK-16/S.MBU/2012.

Hasil Self Assesment Penerapan GCG PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk Tahun

2012

ASPEK PENGUJIAN

Bobot

Capaian

Skor % Capaian

I Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

70,000 6,55 93,57%

II Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal

90,000 7,72 85,74%

III Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

350,000 31,72 90,63%

IV Direksi 350,000 31,55 90,15%

V Pengungkapan Informasi dan 90,000 8,37 92,97%


Transparansi

VI Aspek Lainnya 50,000 5,00 100,00%

TOTAL 1,000,000 90,91 90,91%

d. Perbandingan Penilaian GCG 2011

Berikut perbandingan skor total penerapan GCG pada perusahaan BUMN tahun

2011.

BUMN Skor GCG Garuda 91,87 BPJS Ketenagakerjaan 94,81

Pertamina 91,85 Semen indonesia 91,71


ANALISIS COSO DAN BALANCED SC0RECARD

1. Analisis Internal Control COSO

Pengendalian Internal (Internal Control) merupakan bagian dari Good

Corporate Governance. Sistem pengendalian internal yang diterapkan di

Garuda Indonesia dibentuk dengan mengacu pada kerangka kerja terpadu

untuk pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO. Penerapan

5(lima) komponen COSO framework pada Garuda Indonesia adalah sebagai

berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Menegakkan integritas (fakta integritas) menerapkan nilai-nilai

budaya perusahaan dan melaksanakan Etika Bisnis & Kode Etik.

Menetapkan struktur organisasi Perusahaan disesuaikan dengan

kebutuhan Perusahaan.

Membagi tugas dan tanggung jawab di tingkat Dewan Direksi,

Eksekutif, pendukung divisi, dan Strategi Bisnis Unit, termasuk

pelaksanaan prosedur operasi standar di semua perilaku bisnis.

b. Risk Management

Perusahaan telah membentuk Unit ERM yang bertanggung jawab

dalam mengidentifikasi, mengukur, dan menerapkan prioritas pada

risiko yang terkait dengan kegiatan Perusahaan dan unit operasi serta

mengawasi penerapan aturan. Kegiatan yang dilakukan oleh Garuda

dalam rangka meningkatkan efektivitas Risk Management antara lain:

Integration with Corporate Risk Management Strategy

Integrasi dan otomatisasi pengendalian risiko dan ERM dengan

proses optimasi kinerja telah menjadi program Perusahaan dalam

meningkatkan level maturity ERM perusahaan. Integrasi dapat

dicapai dengan memiliki manajemen risiko tertanam dalam

strategi perusahaan, sehingga setiap keputusan yang dibuat telah

mempertimbangkan ketidakpastian dalam dunia bisnis.

Integration of Risk Management with Subsidiaries

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko di anak

perusahaan, Perseroan telah mengambil beberapa inisiatif, seperti

integrasi kerangka kerja manajemen risiko dan profil risiko entitas

induk serta untuk anak. dalam usaha untuk mengakomodasi


integrasi, Perusahaan telah membentuk forum manajemen risiko

dengan anak perusahaan di 2013.

c. Kegiatan pengendalian

Mengadopsi Sistem Manajemen Kinerja untuk mengatur KPI

Korporat, Unit KPI dan KPI individu.

Memanfaatkan Sistem Teknologi Informasi untuk mendukung

kegiatan operasinal Perusahaan dan keandalan informasi.

Membangun dan mengimplementasikan Kebijakan IT dan Tata

Kelola IT.

Menerapkan pengungkapan sistem informasi untuk pelanggan

dan karyawan, antara lain melalui Whistleblowing System (WBS)

dan Laporan Gratifikasi.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Buruh (PKB)

Melakukan rekrutmen karyawan secara online dan melibatkan

konsultan independen

d. Informasi dan Komunikasi

Kebijakan Perusahaan dikomunikasikan melalui website intranet,

secara tertulis, langsung melalui supervisor dan melalui manual.

Komunikasi eksternal pihak, seperti keluhan, dilakukan melalui website

disediakan oleh Perusahaan.

e. Monitoring dan Evaluasi

Efektivitas pengendalian secara keseluruhan pada semua tingkatan,

termasuk Dewan Komisaris, Direksi, kepala divisi dan unit, yang

dilakukan setiap tahun, kuartalan, bulanan, mingguan dan harian,

sekurang-kurangnya meliputi:

Memastikan optimasi dan efisiensi dalam penganggaran dan

realisasinya, diterapkan ke semua fungsi.

Pencapaian perusahaan dan satuan KPI, meliputi aspek keuangan

dan non keuangan.

Melaporkan tingkat kepatuhan dalam setiap item, termasuk item

wajib, seperti yang dipersyaratkan oleh Corporate’s standards serta

standar internasional; antara lain standar teknis dan keselamatan

penerbangan pesawat.


2. Analisis Balanced Score Card Garuda

a. Visi, misi dan nilai perusahaan

Dalam menjalankan usahanya Garuda Indonesia memiliki tujuan dan

pedoman yang tercantum dalam visi, misi dan nilai perusahaan, yaitu :

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan

layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan

keramahan Indonesia.

Misi Perusahaan

Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier)

Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang

pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang

professional.

Nilai Perusahaan

Tata nilai perusahaan Garuda Indonesia adalah FLY-HI, terdiri dari :

• Efficient & Effective

• Loyalty.

• Customer centricity

• Honesty & openness

• Integrity

b. Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Thread)

Dalam menentukan strategi yang akan diambil, analisa SWOT digunakan

untuk mengetahui keadaan perusahaan agar didapatkan langkah-langkah

yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu menghasilkan kinerja

operasional dan keuangan yang optimal demi memenuhi harapan

stakeholder. Berikut ini analisa SWOT PT. Garuda Indonesia :

Strength / Kekuatan • Pelayanan yang memuaskan; • Dibandingkan perusahaan penerbangan domestik lain, tingkat

keamanan lebih terjamin; • Memiliki SDM yang kompeten; • Memiliki brand image yang baik.

Weakness / Kelemahan • Jaringan rute penerbangan yang terbatas (domestik dan internasional); • Tarif tiket masih mahal; • Terbatasnya jumlah pesawat yang berbadan lebar.


Opportunity / Peluang • Kondisi ekonomi domestik yang membaik; • Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu pelayanan haji ISSO 9001-2008; • Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas alat transportasi yang lebih

cepat; • Pertumbuhan industri pariwisata internasional.

Thread / Ancaman • Keadaan cuaca yang tidak menentu; • Harga bahan bakar cenderung meningkat; • Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar tidak stabil; • Persaingan industri penerbangan.

c. Sasaran Strategi

Merupakan Pengembangan dari keseluruhan bisnis strategi. Ada beberapa

strategi dalam tahap kedua ini, antara lain :

• Meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik;

• Meningkatkan pendapatan;

• Meningkatkan kualitas produk;

• Operasional yang unggul / prima;

• Produk dan layanan prima yang konsisten;

• Pertumbuhan keuntungan berkelanjutan.

Dari sasaran strategi tersebut akan dikembangkan indikator-indikatornya

beserta target pencapaiannnya. Dimana indikator tersebut nantinya akan

diturunkan menjadi indikator-indikator dan target masing-masing unit

kerja.Langkah ini merupakan penguraian strategi bisnis ke dalam komponen

yang lebih spesifik / kecil. Dimana uraian strategi yang ditetapkan

diharapkan dapat membangun sasaran strategi pada langkah kedua.

Sasaran Strategis Uraian Strategis Meningkatkan kualitas kerja yang baik Trasnformasi budaya dan kompetensi

semua insan Garuda Peningkatan pendapatan Meningkatkan efisiensi

perusahaan/efisiensi operasional Peningkatan kualitas produk Jasa Cargo Operasional yang unggul /prima Modernisasi armada Produk&layanan prima yang konsisten Penerapan garuda experience Pertumbuhan keuntungan berkelanjutan

Pembukaan rute baru Peningkatan brand image


d. Strategy Map

Menciptakan peta strategi bisnis dari keseluruhan strategi dalam organisasi.

Dalam tahapan ini terlihat hubungan antar komponen strategi yang

dihubungkan dengan perspektif. Tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi

arah pencapaian dari tiap strategi, sehingga terjalin hubungan saling

bergantung antar perspektif.

Dari strategic mapping yang terlihat di atas, pada perspektif Pembelajaran

dan Pertumbuhan terdapat strategi peningkatan kualitas kerja yang lebih

baik. Peningkatan kualitas kerja ini merupakan dasar dari pelaksanaan

balanced scorecard. Kualitas kerja merupakan fondasi dari keberhasilan

perusahaan. Karena perusahaan yang berhasil tidak terlepas dari kinerja

para pegawai yang baik. Kualitas kerja yang baik ini akan medorong

peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas produk dan operasional

yang unggul terdapat pada perspektif proses bisnis internal. Dengan

kompetensi dan budaya kerja yang baik dari semua insan Garuda maka

strategi yang terdapat pada perspektif Proses Bisnis Internal akan lebih

mudah dicapai. Setelah strategi dalam perspektif tersebut tercapai,

perusahaan dapat memfokuskan kegiatan usahanya kepada pelanggan

yaitu dengan menjaga konsistensi produk dan layanan yang prima. Hal ini

akan membuat Garuda Indonesia semakin dipercaya oleh masyarakat


sehingga pada akhirnya nanti Garuda Indonesia akan terus dipakai jasanya

oleh masyarakat karena sudah mendapatkan image yang baik. Secara tidak

langsung akan berdampak pada pertumbuhan keuangan perusahaan yang

terus lebih baik di masa yang akan datang.

Uraian Peta Strategi

Perspektif Strategi Uraian Strategi Inisiatif Keuangan Pertumbuhan

keuntungan berkelanjutan

Pembukaan rute baru

Peningkatan brand image

Menjalin kerjasama dgn maskapai lain sbg mitra, dan penerapan standar IATA, penambahan pilot / awak pesawat kompeten.

Pelanggan Produk & layanan prima yg konsisten

Penerapan Garuda Experience

Meningkatkan on time performance, Tingkat keselamatan penerbangan, kenyamanan penerbangan/penambahan fasilitas seperti AvoD.

Proses bisnis internal

Peningkatan pendapatan,

Meningkatkan efisiensi operasional,

Meningkatkan efisiensi bahan bakar, menurunkan beban perawatan pesawat,mengurangi Rata-rata umur pesawat.

Peningkatan kualitas produk

Meningkatkan jasa kargo

Penambahan kapasitas kargo dan melakukan peremajaan gudang serta drop center di daerah jakarta dan cikarang.

Operasional yang unggul/prima

Modernisasi armada

Penggantian armada tua dengan yang baru serta menambah armada baru

Pembelajaran dan pertumbuhan

Meningkatkan kualitas kerja yang lebih baik

Transformasi budaya dan kompetensi semua insan garuda

Seleksi dan penempatan pegawai yg sesuai, penilaian kinerja pegawai, Training, coaching, dan development program.

Perspektif Keuangan uraian strategi yang diambil adalah pembukaan

rute baru dan peningkatan brand image. Pembukaan rute baru ini

dilaksanakan karena adanya pertumbuhan penggunaan jasa penerbangan.

Dimana Trafik penumpang penerbangan internasional Asia Pasifik mencapai

185 juta orang di tahun 2010, mengalami peningkatan sebesar 13,0%

dibandingkan tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan peningkatan


penerbangan kargo udara internasional dunia yang mengalami

pertumbuhan 20,6 %. Di samping itu, peningkatan brand image juga

diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar selalu

memanfaatkan jasa penerbangan Garuda Indonesia. Untuk mendapatkan

brand image selain dengan pelayanan yang baik, Garuda Indonesia

mempunyai target untuk masuk dalam 20 besar maskapai penerbangan

Internasional berdasarkan penilaian IATA (International Air Transport

Association).

Perspektif Pelanggan perusahaan memfokuskan pada tingkat produk

dan pelayanan prima yang konsisten yang diterapkan melalui Garuda

experience, yaitu sebuah konsep layanan yang mengandalkan basis

keramahtamahan Indonesia disertai nilai-nilai dasar seperti cepat dan tepat,

bersih dan handal, kompeten dan profesional. Sehingga dengan penerapan

tersebut diharapkan Garuda Indonesia dapat menjadi maskapai

penerbangan bintang lima berdasarkan penilaian Skytrax dan mendapatkan

kepuasan pelanggan yang diambil melalui survey onboard sebesar 80%.

Proses Internal Bisnis ada 3 (tiga) strategi yang ditetapkan yaitu:

• Peningkatan Pendapatan yang diuraikan melalui peningkatan

efisiensi operasional. Sesuai data yang terdapat dalam laporan

keuangan tahunan beban operasional meningkat menjadi Rp. 9,9

Milyar pada tahun 2010. Hal ini tidak sesuai dengan pertumbuhan

pendapatan. Oleh sebab itu efisiensi operasional harus

ditingkatkan untuk mengurangi beban operasional.

• Peningkatan Kualitas Produk, dalam hal ini lebih difokuskan

terhadap produk jasa kargo mengingat semakin bertambahnya

penggunaan jasa kargo yang dipengaruhi oleh meningkatnya

perdagangan ekspor/impor. Dari data tahun lalu diketahui bahwa

trafik kargo penerbangan inernasional Indonesia yang diangkut

dari dan ke Indonesia tercatat meningkat 26 % dari 303,4 ribu ton

per tahun menjadi 382,3 ribu ton per tahun. Sedangkan trafik kargo

penerbangan domestik meningkat 18,9% dari 230,5 ribu ton

menjadi 274,2 ribu ton per tahun. Untuk selanjutnya bisnis kargo

diharapkan dapat mencapai 460 ribu ton/ tahun.


• Operasional Yang Unggul / Prima. Yang salah satu pencapaiannya

dilakukan melalui modernisasi armada, dimana perusahaan akan

mempercepat masuknya pesawat terbang – pesawat terbang

baru dan mengeluarkan yang tua. Langkah ini juga diambil untuk

mendorong peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar dan

efisiensi biaya perawatan pesawat.

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. Langkah yang diambil

adalah meningkatkan kualitas kerja yang baik yang sesuai dengan prinsip

Good Corporate Governance (CCG), yang diharapkan nantinya dapat

menghasilkan SDM yang kompetitif, inovatif dan memiliki integritas tinggi

yang mampu membawa perusahaan mencapai tujuan yang diinginkan.


Pedoman Penerapan GCG BUMN (OECD)

Pedoman penerapan GCG BUMN di OECD (OECD Guidelines On Corporate

Governance Of State-Owned Enterprises) dimaksudkan untuk memberikan saran

umum yang akan membantu pemerintah dalam meningkatkan kinerja BUMN, dan

keputusan untuk menerapkan pedoman tata kelola BUMN tertentu harus dilakukan

pada dasar pragmatis. Pedoman berorientasi ke BUMN dimana menggunakan

bentuk hukum yang berbeda (yaitu, terpisah dari masyarakat administrasi) dan

memiliki kegiatan komersial atau mengejar tujuan kebijakan publik. BUMN ini

mungkin dalam sektor ekonomi kompetitif atau non-kompetitif.

I. Ensuring an Effective Legal and Regulatory Framework for SOE

A. Harus ada pemisahan yang jelas antara fungsi kepemilikan

negara dan fungsi negara lain yang dapat mempengaruhi kondisi

untuk BUMN khususnya yang berkaitan dengan regulasi pasar.

B. Pemerintah harus berusaha untuk menyederhanakan dan

merampingkan praktek dan bentuk hukum di mana BUMN

beroperasi. Bentuk hukumnya harus memungkinkan kreditur untuk

menekan klaim mereka dan untuk mengidentifikasi prosedur

ketika pailit.

C. Kewajiban dan tanggung jawab bahwa BUMN diperlukan untuk

mengambil tindakan dalam hal pelayanan publik di luar norma

yang berlaku umum harus jelas diamanatkan oleh UU atau

peraturan. dan harus diungkapkan kepada masyarakat umum

dan harus mencakup

D. BUMN seharusnya tidak dibebaskan dari penerapan hukum-

hukum umum dan peraturan. Pemangku kepentingan, termasuk

pesaing, harus berhak atas ganti rugi efisien bahkan ketika mereka

menganggap bahwa mereka haknya telah dilanggar.


E. Kerangka hukum dan peraturan harus memungkinkan fleksibilitas

yang cukup untuk penyesuaian struktur permodalan BUMN saat ini

diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

F. BUMN harus menghadapi kondisi persaingan mengenai akses

keuangan. Hubungan dengan bank-bank BUMN, lembaga

keuangan milik negara dan BUMN lainnya harus didasarkan pada

alasan murni komersial.

II. The State Acting as an Owner

A. Pemerintah harus mengembangkan dan mengeluarkan kebijakan

kepemilikan yang mendefinisikan tujuan keseluruhan kepemilikan

negara,.

B. Pemerintah tidak boleh terlibat dalam pengelolaan sehari-hari

BUMN dan memungkinkan mereka otonomi penuh operasional

untuk mencapai didefinisikan mereka tujuan.

C. Negara harus membiarkan pimpinan BUMN menjalankan

tanggung jawab mereka.

D. Pelaksanaan hak kepemilikan harus diidentifikasi secara jelas

dalam administrasi negara. Hal ini dapat difasilitasi dengan

mendirikan badan koordinasi atau, lebih tepat, berdasarkan

sentralisasi fungsi kepemilikan.

E. Koordinasi atau badan kepemilikan harus bertanggung jawab

untuk badan perwakilan seperti DPR dan telah jelas hubungan

dengan badan-badan publik yang relevan, termasuk BPK.

F. Negara sebagai pemilik aktif harus menggunakan hak

kepemilikannya sesuai dengan struktur hukum masing-masing

perusahaan.

III. Equitable Treatment of Shareholders

A. Koordinasi atau kepemilikan entitas dan BUMN harus menjamin

bahwa semua pemegang saham diperlakukan secara adil.

B. BUMN harus mengamati tingkat transparansi yang tinggi terhadap

semua pemegang saham.

C. BUMN harus mengembangkan kebijakan yang aktif komunikasi dan

konsultasi dengan seluruh pemegang saham.


D. Partisipasi pemegang saham minoritas dalam rapat pemegang

saham harus memungkinkan mereka untuk mengambil bagian

dalam perusahaan keputusan mendasar seperti pemilihan dewan.

IV. Relations with Stakeholders

A. Pemerintah yang mengkoordinasikan atau badan kepemilikan dan

BUMN sendiri harus mengakui dan menghormati hak-hak para

pemangku kepentingan ditetapkan oleh hukum atau melalui

kesepakatan bersama, dan mengacu pada prinsip-prinsip tata

kelola BUMN pada OECD.

B. BUMN besar dan BUMN yang mengejar tujuan penting kebijakan

publik, harus dilaporkan dalam hubungan stakeholder.

C. Dewan BUMN harus diminta untuk mengembangkan, menerapkan

dan mengkomunikasikan program kepatuhan untuk kode etik

internal. Kode etik harus didasarkan pada norma-norma negara,

sesuai dengan komitmen internasional dan berlaku untuk

perusahaan dan anak perusahaan.

V. Transparency and Disclosure

A. Koordinasi atau badan kepemilikan harus mengembangkan

pelaporan konsisten dan agregat BUMN dan mempublikasikan

setiap tahun dalam Laporan agregat pada BUMN.

B. BUMN harus mengembangkan prosedur audit internal yang efisien

dan membangun fungsi audit internal yang dipantau oleh dan

bertanggung jawab langsung kepada pimpinan dan komite audit

atau organ perusahaan setara.

C. BUMN harus tunduk independen audit eksternal tahunan

berdasarkan standar internasional. Keberadaan prosedur kontrol

negara tertentu tidak menggantikan independen eksternal audit.

D. BUMN harus tunduk pada akuntansi berkualitas tinggi yang sama

dan audit standar sebagai perusahaan publik. BUMN besar atau

terdaftar harus mengungkapkan informasi keuangan dan non-

keuangan sesuai dengan kualitas tinggi standar yang diakui secara

internasional.


E. BUMN harus mengungkapkan informasi material terhadap semua

hal yang dijelaskan dalam prinsip tata kelola BUMN pada OECD

dan di samping fokus pada bidang signifikan bagi negara sebagai

pemilik dan masyarakat umum.

VI. The Responsibilities of Boards of State-Owned Enterprises.

A. Dewan BUMN harus diberi mandat yang jelas dan

tanggung jawab besar untuk kinerja perusahaan. Dewan harus

sepenuhnya bertanggung jawab kepada pemilik, bertindak demi

kepentingan terbaik perusahaan memperlakukan semua

pemegang saham secara adil.

B. Dewan BUMN harus melaksanakan fungsi mereka pemantauan

manajemen dan panduan strategis, tunduk pada tujuan yang

ditetapkan oleh pemerintah dan entitas kepemilikan. Mereka

harus memiliki kekuatan untuk mengangkat dan memberhentikan

CEO.

C. Dewan BUMN harus berdiri sendiri sehingga mereka dapat

melaksanakan tujuan dan penilaian independen. Praktik yang

baik untuk Ketua harus terpisah dari CEO.

D. Jika perwakilan karyawan di dewan diamanatkan, mekanisme

harus

dikembangkan untuk menjamin bahwa representasi ini

dilaksanakan secara efektif dan kontribusi terhadap peningkatan

keterampilan dewan, informasi dan kebebasan.

E. Bila perlu, Dewan BUMN harus membentuk komite khusus untuk

mendukung pimpinan dalam menjalankan fungsinya, khususnya

dalam hal audit, manajemen risiko dan remunerasi.

F. Dewan BUMN harus melakukan evaluasi tahunan untuk menilai

kinerja.


PENUTUP Secara keseluruhan implementasi GCG yang disyaratkan dalam PER-

01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-GCG

bagi BUMN, telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Garuda Indonesia.

Bahkan start penerapan GCG telah dimulai jauh sebelum peraturan ini

berlaku pada tahun 2011 dan sebelum munculnya panduan GCG dari

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. Tahapan

penerapan GCG Garuda terbagi dalam 4 tahapan yaitu :

1. Tahapan “Good Garuda Governance” – Tahun 2005-2008


3. Tahapan “Good Garuda Citizen” – Tahun 2011-2013


Secara umum infrastruktur GCG PT.Garuda Indonesia telah sesuai dengan

struktur tata kelola yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dengan tata

kelola yang disyaratkan dalam peraturan berdasarkan PER-01/MBU/2011

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik-GCG.

Berdasarkan hasil penilaian GCG PT. Garuda Indonesia pada tahun 2009 dan

2011, terlihat terdapat peningkatan skor total tata kelola PT. Garuda

Indonesia dari 80,79 menjadi 91,87 dan dengan Peringkat Kualitas Penerapan

GCG dari Baik menjadi Sangat Baik. Jika dibandingkan perusahaan BUMN

lain, penerapan GCG PT. Garuda Indonesia relatif hampir sama dengan

perusahaan BUMN lain.

kel 4 aip - gcg pt.garuda

Documents

worlds best regional

full service airline

mengalami pasang surut

good corporate governance