la appoorraann sakkuunnttaabbi illiittaas … · la appoorraann sakkuunnttaabbi illiittaas...

LLAAPPOORRAANN AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA IINNSSTTAANNSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHH

(( LL AA KK II PP ))

DDIINNAASS KKOOPPEERRAASSII,, UUSSAAHHAA KKEECCIILL DDAANN MMEENNEENNGGAAHH PPRROOVVIINNSSII BBEENNGGKKUULLUU

TTAAHHUUNN 22001188

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

2018

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu secara transparan dan

akuntabel, maka telah diterapakan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

terukur melalui Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun

anggaran.

Adapaun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan

wewenang serta tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Bengkulu. Seperti biasanya, LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Bengkulu Tahun 2018 disusun dengan prinsip kejujuran, obyektif dan transparan yang

mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 masih

memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, masukan dari stakeholder sangat diharapkan.

Akhir kata, semoga LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu

Tahun 2018 dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup baik serta dapat

menjadi referensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan

menengah di Provinsi Bengkulu dimasa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2018

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu,

H. MUSLIH Z, SH., MSi Pembina Utama Madya

NIP. 19601101 198909 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu sesuai dengan Visi “Terwujudnya Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan Dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mandiri Dan Berdaya Saing” dan Misi, yaitu: a. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean

Governance); dan b. Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Dengan Program/Kegiatan berusaha secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Usaha dan kerja keras tersebut belum cukup karena masih banyak program/kegiatan secara substansi belum tercapai. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) Belum optimalnya sistem kerja dan kinerja di internal OPD; 2) Sumber daya yang terbatas, baik itu sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta

anggaran; dan 3) Regulasi yang yang memaksa OPD melakukan perubahan sasaran strategis dan target

kinerja; Realisasi Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 guna mencapai Target Sasaran yang telah ditetapkan, adalah: a. APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 9.578.967.600,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.8.096.615.854,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 84.52 persen.

b. Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp.2.584.926.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp.2.317.343.449,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai sebesar 89.65 persen.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi

dan Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna

mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Dan Usaha

Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu di

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja;

3. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu di dalam pelaksanaan program/kegiatan

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Bengkulu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah-Implikasinya terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksaan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Gambaran Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan

Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Bengkulu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mempunyai

tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di Bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya serta menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan

wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi;

2) Pelaksanaan kebijakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang

pembantu serta kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan

wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi;

3) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

4) Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi;

5) Penetapan hasil penilaian kesehatan Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam

1 (satu) daerah provinsi;

6) Pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan koperasi yang wilayah


7) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah

keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;;

8) Pengkoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan,

kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan

para pemangku kepentingan;

9) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala

usaha kecil menjadi usaha menengah;

10) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;

11) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur Bengkulu.

Tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, diuraikan dan didistribusikan

kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengarahkan

penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian,

persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi,

mengidentifikasi produk hukum daerah serta menginventarisasi permasalahan

kelembagaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas kesekretariat;

b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

c) Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan

perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah;

d) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah serta memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang

lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

e) Pelayanan informasi publik di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

f) Pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;

g) Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis

dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam

penyelesaian permasalahan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah;

h) Penghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi kepala dinas;

i) Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;

j) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

2) Bidang Perizinan Dan Kelembagaan

Bidang Perizinan Dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan verifikasi data, dokumen perizinan dan

pembentukan serta pembubaran Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan

Pinjam. Kepala Bidang Perizinan Dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi,

sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

b) Penyiapan bahan dan dokumen yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas

Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

c) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi yang

akurat;

d) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang akurat;

e) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Izin Usaha Simpan Pinjam

untuk Koperasi;

f) Pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Izin Pembukaan Kantor

Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;

g) Pengkoordinasian pembentukan Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar

Koperasi dan Pembubaran Koperasi;

h) Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan

Laporan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;

i) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

j) Menghadiri rapat teknis di Bidang Perizinan dan Kelembagaan sesuai dengan

disposisi atasan;

k) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

l) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan;

dan

m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas mengkoordinasikan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian

kesehatan serta penerapan sanksi bagi Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam/Usaha

Simpan Pinjam. Kepala Bidang Pengawasan Dan Pemeriksaan menyelenggarakan

fungsi, sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan

Pemeriksaan;


Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

c) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah


d) Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah

kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

e) Pengkoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam/Unit Simpan Pinjam;

f) Pengkoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat

melalui penilaian koperasi;

g) Pengkoordinasian penyediaan data kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit

Simpan Pinjam;

h) Pengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi

bagi koperasi;

i) Menghadiri rapat teknis Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

j) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

k) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pengawasan dan

Pemeriksaan; dan

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pemberdayaan Koperasi

Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, memperluas akses permodalan,

mempromosikan dan melakukan perlindungan terhadap usaha koperasi. Kepala

Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;


Bidang Pemberdayaan Koperasi;

c) Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

d) Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;

e) Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;

f) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota

koperasi;

g) Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;

h) Pengkoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat

organisasi koperasi;

i) Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;

j) Menghadiri rapat teknis Bidang Pemberdayaan Koperasi;

k) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi;

l) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan

m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil,

mempromosikan dan membuka akses pasar bagi produk usaha kecil, melakukan

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil menyelenggarakan fungsi, sebagai

berikut:

a) Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;


Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

c) Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

d) Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar

negeri;

e) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

f) Pengkoordinasian pendataan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);

g) Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan

skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

h) Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan;

i) Menghadiri rapat teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

j) Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

k) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;

dan

l) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Disamping tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang tersebut diatas, maka untuk

melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Bengkulu dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, berdasarkan Peraturan Gubernur

Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja UPTD Pada Dinas KUKM Provinsi Bengkulu, ditetapkan 2 (dua) Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu:

1) UPTD Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Bengkulu;

2) UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Bengkulu.

Secara ringkas Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Bengkulu dapat dilihat pada Gambar 1.1. dibawah ini.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu

DINAS KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

PROVINSI BENGKULU

SEKRETARIAT

BIDANG PERIZINAN

DAN KELEMBAGAAN

BIDANG PENGAWASAN

DAN PEMERIKSAAN BIDANG

PEMBERDAYAAN

KOPERASI

BIDANG

PEMBERDAYAAN

USAHA KECIL

UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH

(UPTD)

SUB – BAG

UMUM

SUB – BAG

PERENCANAAN,

EVALUASI DAN

PELAPORAN

SUB – BAG

KEUANGAN

SEKSI

PERIZINAN

SEKSI

KELEMBAGAAN

SEKSI MONITORING,

EVALUASI,

PELAPORAN DAN

DATA KOPERASI

SEKSI PENILAIAN

KESEHATAN

KSP/USP

SEKSI

PEMERIKSAAN

KELEMBAGAAN

DAN USAHA

KOPERASI

SEKSI PENERAPAN

PERATURAN DAN

SANKSI

SEKSI FASILITASI

USAHA KOPERASI

SEKSI PENGEMBANGAN,

PENGUATAN DAN

PERLINDUNGAN

KOPERASI

SEKSI

PENINGKATAN

KUALITAS SDM

KOPERASI

SEKSI FASILITASI

USAHA KECIL

SEKSI

PENGEMBANGAN,

PENGUATAN DAN

PERLINDUNGAN

USAHA KECIL

SEKSI

PENINGKATAN

KUALITAS

KEWIRAUSAH

AAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan RENSTRA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, gambaran umum organisasi

serta sistematika penulisan

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan perencanaan kinerja yang digariskan didalam RENSTRA Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu mulai dari visi,

misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan arah kebijakan

program. Selain itu juga menyajikan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Provinsi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Menjelaskan capaian kinerja sasaran yang diperoleh melalui pengukuran

kinerja. Aspek yang diukur meliputi Perjanjian Kinerja tahun 2018 minimal

Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu juga pada bab ini

menggambarkan alokasi anggaran serta realisasi seluruh anggaran di

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu tahun 2018,

baik APBN maupun APBD.

BAB IV : PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab-bab

sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Dan Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, maka disusunlah Rencana Strategis

(RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha, Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan selama 5

tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

yang didasari oleh Visi Pemerintah Provinsi Bengkulu seperti yang tertuang didalam

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, adalah:

“Terwujudnya Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan Dalam

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang

Mandiri Dan Berdaya Saing”

Visi tersebut diatas mempunyai makna, sebagai berikut:

a) Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan. mengandung makna bahwa Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu akan meniadi Lembaga

Pemerintah Daerah yang paling utama dalam memberdayakan Koperasi, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu;

b) Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mengandung

makna bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu akan

melakukan peningkatan kapasitas usaha dan pelaku Koperasi, Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah. Pemberdayaan mengandung arti bahwa fasilitasi pemerintah

tidak diarahkan menjadikan ketergantungan, namun meniadi stimulan dalam

memperkuat kapasitasnya;

c) Mandiri Dan Berdaya Saing, mengandung makna bahwa Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu akan menjadikan Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah sebuah lembaga perekonomian rakyat yang kuat dalam

menjalankan usahanya dan mampu menghasilkan produk yang bersaing di pasar

regional, nasional dan internasional.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu

Tahun 2016-2021 tersebut diatas dijabarkan kedalam beberapa Misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good

and Clean Governance); dan

2. Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah diperlukan untuk mencapai Visi dan Misi yang

telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu.

Sinergi dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu selama tahun 2016-2021, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian

Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government); dan

2. Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Dan Peran Serta Masyarakat Demi

Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata spesifik dan terukur. Sasaran

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu selama tahun 2016-

2021, adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor;

2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi;

3. Meningkatnya Kepatuhan Dan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha

Simpan Pinjam;

4. Meningkatnya Produktifitas Koperasi;

5. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah;

6. Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perkoperasian Dan

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;

7. Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Bengkulu Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu

Tahun 2016-2021

VISI Terwujudnya Lembaga Pemerintah Daerah Yang Terdepan Dalam Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Yang Mandiri

Dan Berdaya Saing

MISI I Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Good and Clean Government)

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Menyediakan Jasa Surat Menyurat; 2) Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik; 3) Menyediakan Jasa Administrasi Keuangan; 4) Menyediakan Alat Tulis Kantor; 5) Menyediakan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 6) Menyediakan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7) Menyediakan Peralatan Rumah Tangga 8) Menyediakan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan 9) Melaksanakan Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar Daerah 10) Menyediakan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Menyediakan Perlengkapan Gedung Kantor 2) Menyediakan Peralatan Gedung Kantor 3) Menyediakan Meubeler 4) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 5) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 6) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Gedung Kantor 7) Melaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 8) Melaksanakan Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor 9) Melaksanakan Pembangunan Pagar Gedung

Kantor 10) Melaksanakan Pembangunan Pelataran Parkir

Gedung Kantor

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal

Meningkatkan Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1) Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan

2) Melaksanakan Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang Milik Negara

MISI II Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Dan Peran Serta Masyarakat Demi Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1) Melaksanakan Penatusahaan Kelembagaan Koperasi

2) Penyelenggarakan Perizinan Dan Pembentukan Badan Hukum Koperasi

3) Meningkatkan Dan Mengembangkan Data Koperasi

Meningkatnya Kepatuhan Dan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam

Meningkatkan Pengawasan KSP/USP 1) Meningkatkan Kualitas Dan Kesehatan KSP/USP

2) Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP

3) Melaksanakan Rekomendasi Pengawasan Dan Rehabilitasi KSP/USP Bermasalah

Meningkatnya Produktifitas Koperasi Menciptakan Iklim Usaha Yang Kondusif 1) Melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Website dan Sistem Informasi Koperasi dan UKM

2) Melaksanakan Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

3) Melaksanakan Penyusunan Profil Koperasi dan UMKM

Memberdayakan Dan Mengembangkan Usaha Koperasi

1) Peningkatkan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Dan UKM

2) Mengembangkan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Koperasi

3) Meningkatkan Kemampuan Teknis Pembina KUKM

Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah

Memberdayakan Usaha Kecil Dan Menengah Serta Mengembangkan Kewirausahaan

1) Melaksanakan Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

2) Meningkatkan Perluasan Pemanfaatan KUR/UMI Bagi UMKM

3) Melaksanakan Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah

4) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program SHAT

Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Perkoperasian Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Pelatihan Koperasi

1) Melaksanakan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bidang Koperasi dan UMKM

2) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

3) Mempersiapkan Akreditasi Balai Pelatihan Koperasi

Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Peningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu

1) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

2) Mengembangkan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

2.2. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Bengkulu Tahun 2018, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021,

adalah:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran : 2018

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target

Tahun 2018 Keterangan

1 Meningkatnya Tata kelola Kinerja

OPD Peningkatan Nilai SAKIP BB RPJMD

2 Meningkatnya Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Sehat dan

Aktif 2025 RPJMD

3

Meningkatnya kepatuhan dan

kesehatan koperasi simpan

pinjam/Usaha Simpan Pinjam

Persentase pertumbuhan

KSP/USP Sehat 25 RPJMD

4 Meningkatnya Produktifitas

Koperasi

Persentase Peningkatan

Volume Usaha Koperasi 15 RPJMD

5 Meningkatnya Kualitas Dan Daya

Saing Usaha Kecil Dan Menengah

Persentase Pertumbuhan

Kelompok Usaha Baru

(KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)

20 RPJMD

Jumlah Sentra Usaha Mikro,

Kecil Dan Menengah Yang

Dibangun

20 RPJMD

6

Meningkatnya Kualitas Dan

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Perkoperasian Dan Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah

Jumlah Pelaku Usaha Mikro,


Mendapat Bimbingan Teknis,

Pelatihan Dan Pendampingan

550 RPJMD

Jumlah Pengurus Koperasi Yang



60 RPJMD

7

Meningkatnya Kualitas Dan Daya

Saing Produk Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil Dan Menengah

Jumlah Produk Usaha Mikro,


Terstandarisasi (SNI, Halal,

BPPOM dll)

150 RPJMD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1. Pencapaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur

adalah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

Tahun 2018 dan pengukurannya disajikan dalam perbandingan antara target setiap

indikator dengan realisasi capaian.

I. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Lembaga Pemerintahan Yang Baik

Dan Bersih (Good and Clean Government)

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor

Tabel 3.1.1.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran


Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian


Pelayanan Kantor

Nilai Evaluasi Pelayanan

Publik Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi

Bengkulu

Hijau Hijau

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Bengkulu

B BB

Analisa:

a. Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi

Bengkulu belum optimal karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Provinsi Bengkulu baru terbentuk setelah Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja

(SOTK) Tahun 2018.

b. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu

pada tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Bengkulu, adalah

BB.

II. Misi II : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Koperasi, Usaha


Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tabel 3.1.2.



Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian


Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi Sehat dan

Aktif 2.077 1.787 -7.51 %

Analisa:

Jumlah Koperasi Sehat Dan Aktif pada tahun 2017 sebanyak 2.077 unit sedangkan

pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.787 unit atau menurun sebesar

7.51 persen sedangkan bila dibandingkan dengan target yang diperjanjikan pada tahun

2018, yaitu sebesar 1.975 maka meningkat sebesar 5.16 persen. Hal tersebut

disebabkan karena Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu saat

ini telah melakukan koreksi data manual menjadi Sistem Data secara Online (Online

Data System) yang dikembangkan oleh Kementerian Koperasi Dan UKM Republik

Indonesia.



Sasaran 2 : Meningkatnya Kepatuhan Dan Kesehatan Koperasi Simpan

Pinjam/Usaha Simpan Pinjam

Tabel 3.1.3.



Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian

1

Meningkatnya

Kepatuhan Dan

Kesehatan Koperasi

Simpan Pinjam/Usaha

Simpan Pinjam


KSP/USP Sehat 25 21.77 -12.90 %

Analisa:

Jumlah KSP/USP Sehat pada tahun 2018, sebanyak 248 unit sedangkan pada tahun

2017 sebanyak 485 unit atau mengalami penurunan sebesar 32.33 persen. Capaian

tersebut masih kurang dari target capaian yang ditarget. Hal tersebut terutama

disebabkan oleh anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan yang mendukung

belum tersedia secara optimal.



Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Koperasi

Tabel 3.1.4.



Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian

1 Meningkatnya

Produktifitas Koperasi

Persentase Peningkatan

Volume Usaha Koperasi 35 97.69 179.12

Analisa:

Volume Usaha Koperasi pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.62.094.766.270,-

sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp.342.439.001.732,- atau mengalami

peningkatan sebesar 97.69 persen. Capaian tersebut melebihi target capaian yang

diperjanjikan, sebesar 179.12 persen.



Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Usaha Kecil Dan

Menengah

Tabel 3.1.5.



Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian

1

Meningkatnya Kualitas

Dan Daya Saing Usaha

Kecil Dan Menengah


Kelompok Usaha Baru (KUB) /

Wira Usaha Baru (WUB)

20 12.34 -62.01

Jumlah Sentra Usaha Mikro,


Dibangun/Dibina

20 28 140 %

Analisa:

a. Jumlah Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB) pada tahun 2017

berkisar pada angka 5.717 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi berkisar pada

angka 3.548 atau sebesar 8.7 persen. Persentase pertumbuhan tersebut belum

tercapai secara optimal karena pelaku UMKM rata-rata sering berpindah-pindah

usaha sehingga agak menyulitkan dalam melakukan pendataan dan pembinaan.

b. Jumlah Sentra Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang telah dibina sampai dengan

tahun 2018 ada 100 (seratus) sentra yang tersebar di 10 (sepuluh)

Kabupaten/Kota. Sentra-sentra tersebut rata-rata bergerak dibidang agro-maritim

dan jasa perdagangan. Capaian tersebut melebihi dari target kinerja yang

diperjanjikan.



Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Tabel 3.1.6.



Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian

1


Dan Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Perkoperasian Dan

Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah

Jumlah Pelaku Usaha Mikro,




185 207 11.89

Jumlah Pengurus Koperasi Yang



280 301 7.50

Analisa:

a. Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Yang Mendapat Bimbingan

Teknis, Pelatihan Dan Pendampingan pada Tahun Anggaran 2018 berjumlah 1.399

orang, meningkat 34.59 persen dari target yang diperjanjikan. Capaian ini belum

optimal karena anggaran yang tersedia bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM

masih bertumpu kepada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.

b. Jumlah Pengurus Koperasi Yang Mendapat Bimbingan Teknis, Pelatihan Dan

Pendampingan pada Tahun Anggaran 2018 berjumlah 450 orang, meningkat 6.68

persen dari target yang diperjanjikan. Capaian ini belum optimal karena anggaran

yang tersedia bagi peningkatan kapasitas pelaku UMKM masih bertumpu kepada

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik.



Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Produk Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Tabel 3.1.7.



Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

%

Capaian

1


Dan Daya Saing Produk

Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil Dan Menengah

Jumlah Produk Usaha Mikro,


Terstandarisasi (SNI, Halal,

BPOM dll)

150 167 11.33

Analisa:

Jumlah Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah terstandarisasi (SNI,

Halal, BPOM dll) sudah cukup banyak dan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

yang cukup signifikan.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 guna mencapai Target Sasaran

yang telah ditetapkan, adalah:

a. APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 9.578.967.600,- dengan

realisasi serapan sebesar Rp. 8.096.615.854,-. Jika dihitung secara persentase,

realisasi anggaran yang dicapai sebesar 84.52 persentase.

b. Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2018 yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi,

Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, sebesar Rp. 2.584.926.000,- dengan

realisasi serapan sebesar Rp. 2.317.343.449,-. Jika dihitung secara persentase,

realisasi anggaran yang dicapai sebesar 89.65 persen.

Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.

dibawah ini.

Tabel 3.2.1.

Target Dan Realisasi Keuangan

Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Program/Kegiatan Alokasi Realisasi %

Capaian 1 2 3 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.450.000 11.511.000 74.50

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

215.000.000 137.688.135 64.04

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 151.430.000 140.580.000 92.83

Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000 159.328.500 99.58

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 75.000.000 60.185.000 64.04

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60.000.000 59.974.318 99.96

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.000.000 79.179.145 98.97

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

35.000.000 21.733.000 62.09

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

350.000.000 338.643.890 96.76

Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis Perkantoran

223.625.600 204.750.000 91.56

Publikasi, Media Cetak dan Elektronik 100.000.000 69.410.000 69.41

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 49.964.000 99.93

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 150.000.000 148.463.000 98.98

`Penyediaan Meubeler 75.000.000 74.700.000 97.41

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 189.000.000 182.766.280 96.70

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

350.000.000 282.894.000 80.83

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100.000.000 12.128.000 12.13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20.000.000 4.398.000 21.99

Rehab sedang Berat Gedung Kantor 200.000.000 194.815.000 97.41

Pembangunan Pagar Gedung Kantor 200.000.000 194.331.000 97.17

Pembangunan Pelataran Parkir Gedung Kantor 200.000.000 194.441.000 97.22

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 120.000.000 119.072.000 99.23

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 40.500.000 25.400.000 62.71

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan Dan Pelatihan Formal/Informal 75.000.000 68.656.000 91.54

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan

50.000.000 46.600.000 93.20

Penatausahaan Kearsipan Dan Inventaris Barang Milik Negara

110.000.000 87.512.200

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Penatausahaan Kelembagaan Koperasi 398.460.000 331.783.049 83.27

Peningkatan Dan Pengembangan Data Dan Informasi Koperasi

225.000.000 173.147.700 76.95

Program Peningkatan Pengawasan Dan Penilaian Kesehatan KSP/USP

Peningaktan Kualitas Dan Kesehatan KSP/USP 250.000.000 233.147.700 93.26

Pemeriksaan Dan Pengawasan KSP/USP 90.000.000 82.684.992 91.87

Penerapan Rekomendasi Pengawasan Dan Rehabilitasi KSP/USP Bermasalah

90.000.000 85.765.000 95.29

Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Koperasi

Peningkatan Dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi Dan UKM

220.685.000 203.819.209 92.36

Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Usaha Koperasi

217.926.000 210.075.999 96.40

Peningkatan Kemampuan Teknis Pembina KUKM 50.000.000 49.908.000 99.82

Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Kewirausahaan

Promosi Produk Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 898.950.000 817.709.049 90.96

Peningkatan Dan Perluasan Pemanfaatan KUR Bagi UKM

828.741.000 549.030.188 66.25

Pembinaan Dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil Menengah

277.500.000 87.185.650 31.42

Monitoring dan Evaluasi Program SHAT 86.700.000 76.785.000 88.56

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Koperasi

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian

100.000.000 95.550.000 95.55

Pelatihan dan Bimbingan Teknis dan Pendampingan tentang Capacity Building Koperasi dan UMK (DAK)

1.500.000.000 1.282.282.600 85.49

Program Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

Koordinasi Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

300.000.000 273.082.350 91.03

Penyusunan Profil Koperasi Dan UKM 100.000.000 76.623.000 76.62

Program Peningkatan Saya saing Koperasi dan UMKM melalui Layanan Usaha Terpadu

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Usaha terpadu

200.000.000 199.485.000 99.74

Pengembangan PLUT bagi KUMKM 350.000.000 299.427.900 85.55

J U M L A H 9.578.967.600 8.096.615.854 84.52

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun Anggaran 2018 telah usai dan sesuai dengan Instruksi Presiden Indonesia Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan

program/kegiatan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.

Anggaran Program/Kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari APBD Provinsi

Bengkulu Tahun 2018, sebesar Rp.9.578.967.600,- dengan realisasi serapan sebesar

Rp.8.096.676.246,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai

sebesar 84.53 persen.

Sedangkan Anggaran Program/Kegiatan yang dialokasikan pada Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang berasal dari Dana

Dekonsentrasi, sebesar Rp.2.584.926.000,- dengan realisasi serapan sebesar

Rp.2.312.568.449,-. Jika dihitung secara persentase, realisasi anggaran yang dicapai

sebesar 89.46 persen.

4.2. Saran

Upaya pencapian Target Kinerja dari Sasaran Strategis pada masa yang akan datang dapat

lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

OPD;

b. Meningkatkan kualitas dokumen yang terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA)

hingga ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui evaluasi secara berkala

sehingga dapat berjalan secara selaras dan terukur;

c. Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam

pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program/kegiatan;

d. Penetapan dan penunjukan Pelaksana Kegiatan diusahakan sesuai dengan bidang dan

tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang

telah direncanakan dan ditetapkan.

Demikian Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, masih

banyak kekurangan dalam penyusunannya. Untuk itu saran dan kritik membangun sangat

diharapkan demi optimalnya dokumen ini.

la appoorraann sakkuunnttaabbi illiittaas … · la appoorraann sakkuunnttaabbi illiittaas...

Documents