20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

FARIANTO & DARMANTO

LAW FIRM

SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia

Telp. (021) 80625809 / 0811157937, website: www.fardalaw.com E-mail: office@fardalaw.com

MOGOK KERJA

Dian Dwi Prasetyo

Senior Associate at Fardalaw

MEMBEDAKAN DASAR HUKUM

MOGOK KERJA v. PENYAMPAIAN

PENDAPAT DI MUKA UMUM

2

MOGOK KERJA

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum

Mogok kerja

PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA

UMUM

UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum

Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,

Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di

Muka Umum

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

PENGERTIAN MOGOK KERJA

Berhenti bekerja atau memperlambat

pekerjaan yang dilakukan secara sah,tertib

dan damai, oleh pekerja dan atau serikat

pekerja secara terencana dan bersama-sama

sebagai akibat dari gagalnya perundingan

3

Mogok Kerja

Berhenti Kerja Memperlambat

Kerja

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

PENGERTIAN & BENTUK PENYAMPAIAN

PENDAPAT DI MUKA UMUM

Penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat

yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-(Perka Polri No 9 Tahun 2018)

4

Pawai Mimbar bebas

Rapat umum Demonstrasi

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum

2018 © FARDALAW – All right reserved

5

PENGERTIAN DEMONSTRASI, PAWAI,

RAPAT UMUM & MIMBAR BEBAS

DEMONSTRASI

• kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (pasal 1 angka 3 UU No.9 tahun 1998)

PAWAI

• cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

RAPAT UMUM

• pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

MIMBAR BEBAS

• kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

PERBEDAAN MOGOK KERJA v.

DEMONSTRASI (PEKERJA)

6

MOGOK KERJA

UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

KEPMEN 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok kerja

Berhenti bekerja atau memperlambat pekerjaan

Gagal berunding antara serikat pekerja/ pekerja dengan pengusaha

Wajib diberitahukan kepada Pengusaha dan Dinas Ketenagakerjaan

Pemberitahuan Paling Lambat 7 (tujuh hari) kerja

DEMONSTRASI

UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

di Muka Umum

PerkaPolri No 9 Tahun 2008

Kegiatan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan secara demonstratif di

muka umum

Wajib diberitahukan kepada Polri

Pemberitahuan Paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai

Waktu demonstrasi di tempat terbuka (06.00-18.00), di tempat tertutup (06.00-

22.00)

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

PERMASALAHAN YANG KERAP

MENJADI PENYEBAB MOGOK KERJA

Upah minimum

Upah lembur

Iuran Jamsostek

Outsourcing

Status hubungan kerja PKWT dan BHL

7

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

PENGERTIAN

GAGAL BERUNDING

• Pengusaha menolak atau tidak memenuhi permintaan pekerja dan atau serikat pekerja untuk berunding meskipun telah dimohonkan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

• Perundingan antara Pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja telah dilakukan tetapi mengalami jalan buntu/

gagal.

8

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

HAK NORMATIVE

Hak pekerja yang lahir dari hubungan kerja, diatur oleh peraturan perundang-undangan, peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja yang pemenuhannya menjadi kewajiban pengusaha.

9

Contoh: Upah minimum, upah lembur, jamsostek, status hubungan kerja PKWT/BHL, outsourcing, dll.

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

SYARAT SAH

MOGOK KERJA

Gagal Perundingan.

Tuntutan hak normatif.

Memberitahukan rencana pemogokan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja, paling lambat 7 hari kerja sebelumnya.

Materi pemberitahuan harus memuat:

• hari,tanggal & jam dimulai & diakhirinya mogok kerja

• Lokasi /tempat mogok kerja

• Alasan /sebab mogok kerja

• Ditandatangani oleh ketua & sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja

10

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

MOGOK TIDAK SAH

Belum pernah dilakukan perundingan atau masih dalam proses perundingan

Dilakukan oleh pekerja yang sedang bekerja, pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan jiwa manusia

Tuntutanya tidak normatif

Tidak memberitahukan rencana mogok kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja

Memberitahukan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja tetapi waktunya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja

Pelaksanaan mogok kerja tidak sesuai dengan surat pemberitahuan kepada pengusaha dan Dinas Tenagakerja.

Isi surat pemberitahuan tidak memuat hal-hal, sebagai berikut: o hari,tanggal dan jam dimulai

dan diakhirinya mogok kerja o Lokasi atau tempat mogok kerja o Alasan atau sebab mogok kerja o Ditandatangani oleh ketua dan

sekertaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja

11

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

AKIBAT MOGOK

MOGOK KERJA SAH MOGOK KERJA TIDAK SAH

Pengusaha tetap wajib membayar upah pekerja

Pengusaha tidak perlu membayarkan upah selama pekerja mogok

Pengusaha tidak boleh melarang atau menghalang-halangi

Pengusaha boleh melarang pekerja yang mogok , berada di area produksi atau lingkungan perusahaan

Pengusaha tidak boleh memberikan sanksi

Pengusaha dapat menyatakan pekerja mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut

Pengusaha tidak boleh mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain

Pengusaha dapat mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja lain

12

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

BEBERAPA PENERAPAN MOGOK

KERJA DI PENGADILAN

13

841 K/Pdt.Sus/2011 antara Sarmadi, dkk. melawan PT. Pancayasa Prima Tangguh

Mogok tidak sah karena pemberitahuan mogok kurang dari 7 hari kerja & pemberitahuan tidak ada jam mogok kerja

86 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara Daryanto, dkk melawan PT Suzuki Indomobil Motor & 202/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.BDG antara Aam Aminah, dkk. melawan PT. Ultra Prima Abadi

mogok tidak sah karena tidak ada pernyataan gagal berunding antara perusahaan dengan pekerja

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

UPAYA PENGUSAHA

SEBELUM MOGOK KERJA

Mereview pemberitahuan mogok dari pekerja atau serikat pekerja.

Membuat himbauan kepada seluruh pekerja untuk tetap bekerja.

Mereview tuntutan yang diajukan oleh pekerja.

Mengundang pekerja / serikat pekerja untuk merundingkan tuntutan pekerja.

Memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk melakukan perundingan dengan

penanggung jawab pemogokan

Memenuhi tuntutan pekerja atau serikat pekerja yang bersifat normatif.

Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan

dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.

14

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

UPAYA PENGUSAHA SAAT

MOGOK KERJA Melakukan antisipasi pengamanan

dilingkungan perusahaan.

Membuat himbauan kepada pekerja supaya kembali bekerja.

Menghubungi penanggung jawab mogok kerja untuk merundingkan tuntutannya.

Menghubungi atau memenuhi undangan Dinas Tenagakerja untuk mediasi antara pengusaha dangan penanggungjawab mogok.

Mendesak mediator untuk segera menerbitkan anjuran supaya upaya hukum dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Mengupayakan memperoleh kesepakatan dengan penanggungjawab pemogokan untuk menghentikan mogok kerja selama proses penyelesaian perselisihan di tingkat tripartit atau Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.

Membuat Perjanjian Bersama apabila tercapai kesepakatan dalam perundingan dan mendaftarkannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.

15

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

PROSES PENYELESAIAN

MOGOK KERJA

16

Gagal Berunding

Mogok Kerja Mediasi

Pengadilan Hubungan Industrial

Mahkamah Agung

Eksekusi

Note: Dalam hal mogok kerja dilatarbelakangi karena penetapan pegawai pengawas, seperti penetapan upah lembur atau status karyawan maka upayanya adalah banding administratif dengan mengajukan banding ke Dinas Provinsi & Kementrian Tenagakerja

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

SANKSI BAGI PEKERJA YANG

MOGOK TIDAK SAH

Menerbitkan Surat Peringatan

Menertbitkan SK PHK bagi yang mangkir setelah 7 (tujuh) hari & telah

dipanggil 2 (dua) kali secara patut

Melakukan proses pidana dan perdata terhadap pekerja apabila

merusak fasilitas perusahaan atau melakukan tindak pidana. 17

20

18

© F

AR

DA

LA

W –

All

rig

ht

rese

rved

SANKSI BAGI PENGUSAHA

18

Penguasaha yang menghalang-halangi, melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja dan pengurus serikat pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah, diancam sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000

Pengusaha yang mengganti pekerja yang mogok kerja dengan pekerja lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi/tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja, diancam sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 100.000.000

Pasal 143 jo Pasal 185 UU Ketenagakerjaan

Pasal 144 jo Pasal 187 UU Ketenagakerjaan

SOHO Pancoran South Jakarta Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 2-3, North Wing Noble 1102 – Pancoran Jakarta Selatan 12810 Telp (62-21) 80625809 Email office@fardalaw.com Website www.fardalaw.com