lecturing program = sap - bem fh ui 2017 | nyata...
TRANSCRIPT
Pembahasan
1. Peraturan MK Hapid2. Definisi3. Kedudukan Hapid4. Proses Hukum Acara
Pidana
Apa itu Hapid?
Bagaimana Kedudukan Hapid ?
Definisi Penyelidikan, dll
Definisi Penyidikan, dll
INTRODUCTIONHOW TO PASS THIS SUBJECT?
Kehadiran 10% Tugas 15%MID TERM TEST 35%FINAL TEST 40%
(10+15+15+11) Passing Grade: Min. 55.
ALTERNATIF: KUIS/PRESENTATIONToleransi keterlambatan: MAX 15 MIN.
Lecturing Program = SAP• Lecturing Program /SAP=
cek SAP• Tugas MingguanSyarat:- Dikumpulkan on time- Tulis tangan- Min 3 referensi- Kertas Folio- Fotokopi untuk bukti
DEFINISI KUHAP: tidak memberikan defenisi, tapi
mendefenisikan ttg fungsi dsb sep penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, dll.
Definisi Wirjono Prodjodikoro: rangkaian peraturan2 yg memuat cara bgmn aparatur penegak hukum dlm sistem peradilan pidana bertindak guna mencapai tujuan negara dgn mengadakan hkm pidana. Dalam hkm pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dpt menjatuhkan pidana. (pengertian ini sempit, punishment oriented).
DEFINISI
Hk acara pidana diadakan utk menegakkan (i) keadilan, (ii) memberantas kejahatan dan (iii) mencegah sekaligus. Hk acara pidana harus beorientasi kesisteman, suatu sistem yang menegakkan keadilan, memberantas kejahatan, dan mencegah kejahatan.
Pengertian hk acara pidana sebagai rangkaian penegakan hukum yang diarahkan untuk mencapai ketiga tujuan tersebut kemudian disebut sistem peradilan pidana (“SPP”) pengertian yang lebih luas dari hk acara pidana ( vide, Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana, 2009:72-74).
Definition• Legal Model: different foundations of law
used in various nations. Dasar hukum yang berbeda2 digunakan oleh berbagai negara. Model = pola yang sama = lebih luas dari definisi “system”.
• Legal System: Sistem Hukum. an operating set of legal Institutions, procedures, and rules. Rangkaian proses terdiri dari institusi hukum, prosedur dan peraturan. Refleksi dari Tradisi hukum.
Sistem Peradilan Pidana:
Macam2 Sistem Hukum dan Model
• Common law and Civil Law = 2 sistem hukum yang utama digunakan oleh berbagai negara. (Cat: Civil law bisa berarti sistem hukum atau kasus perdata). • Crime-control model and due process model (juga terdapat Family Model)• Inquisitorial - accusatorial & Non-Adversary - Adversarial
Prinsip dan Konsep dalam KUHAP
Indonesia Criminal Procedure Code (KUHAP): • equality before the law; • presumption of innocence; • remedy and rehabilitation, • fair, impartial, impersonal and objective; legal assitance; • open trial; etc
Law System
Common Law System• Muncul di abad 12 di Inggris. • Digunakan oleh negara berbahasa
Inggris atau bekas jajahan Inggris. • Adversarial• Hakim sbg arbiterL Membaca
kasus, menginterpretasi hukum yang berlaku, termasuk yurisprudensi/Preseden yang dibuat berdasar kasus terdaulu. Judges made law.
• Aplikasi Hukum: Khusus – umum. Flexible & umumnya dapat diprediksi.
Civil Law System• Berasal dari Kerajaan Holy
Roma. • Digunakan di negara Eropa
Kontinental dan bekas jajahannya. • Inquisitorial• Hakim sbg Ahli: investigasi
kasus, aktif, dan mengaplikasikan hukum yang berlaku.
• Aplikasi hukum: Umum – Khusus (Kasus). Lbh mengutamakan dapat diprediksi daripada fleksibilitas.
Type of Legal SystemCommon Law System• Precedent:• The principle that previous case
with similar facts on an identical point of law will bind courts of equal or lower status.
• (Prinsip bahwa kasus terdahulu dengan fakta yang mirip dan hukum yang sama, mengikat pengadilan yang sama atau pengadilan di bawahnya).
Civil Law System• Pengadilan tidak menganut
preseden. Secara normatif putusan terdahulu baik dari tingkat yang sama ataupun di atasnya, tidak mengikat pengadilan yang sama atau dibawahnya. (kec. Bbrp negara tertentu).
• Indonesia: Dikenal adanya Yurisprudensi namun bersifat ad hoc. Pernyataan mengenai interpretasi atau masalah kebijakan untuk putusan dibuat oleh MA dalam bentuk Surat Edaran MA (Common law: practices notes).
Criminal Procedure System
Adversarial• Kebanyakan berlaku di negara
common law• Dua sisi: biasanya diwakili oleh
advokat yang pintar, yang melakukan argumen di depan persidangan.
• Hakim: tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atau memeriksa kasus scr langsung. Hanya bertanya kpd saksi jika terdapat keterangan yang perlu diklarifikasi.
• Plead bargain / jury system
Inquisitorial• Kebanyakan berlaku di negara
civil law system/ Eropa Continental .
• Jaksa memiliki kewenangan untuk membuktikan tuntutan/dakwaannya.
• Hakim: tdd panel, yang memiliki kewenangan u/ memeriksa kasus secara langsung dan menanyakan para pihak serta saksi2.
• No plead bargain / non jury system
LEGAL SYSTEM MODEL1. Crime-control model (CCM)2. Due process model (DPM)
Dasar pembedaan (Herbert L. Packer):“Apakah proses pemeriksaan perkara pidana terjadi dalam is a high-
speed (CCM) atau a low speed instrumen of social control (DPM),” “Apakah tujuan dari masing2 model, untuk memberantas kejahatan
(CCM) atau melindungi pihak terkait dari kewenangan negara (DPM).
DPM awalnya merupakan reaksi karena adanya keluhan terhadap CCM. Di Amerika kedua model sudah pernah diberlakukan. - Herbert L Parcker.
Model of Legal System
Crime Control Model• Affirmative Model: Keberadaan
Aparat Penegak Hukum (APH) dan kewenangan APH secara maksimal untuk keamanan publik.
• Tindakan Preventif dari tindak pidana adalah fungsi yg paling penting selama proses perkara pidana.
• Presumption of Guilty: pre-arrest, arrest, process verball, etc
• Cenderung jauh bersifat administrative & managerial.
• Tujuan: hasil dan efisiensi.
Due Process Model• Negative model
Pembatasan kewenangan Aparat penegak hukum lebih penting.
• Presumption of innocence: Miranda rules, plead bargain, etc.
• Lebih bersifat adversarial dan peradilan daripada administratif.
• Tujuan: Proses yang adil dan tidak memihak.
2. Ketentuan Hukum Acara Pidana
KetentuanHukum
Acara Pidana
UU No.8 Tahun 1981 ttg Hukum Acara Pidana
(KUHAP)
Perundang-Undangan Sektoral
Secara Khusus
Peraturan-PeraturanPelaksanaan Lainnya
UU “Para Penegak Hukum”• UU 2002:2 ttg Kepolisian Negara RI
• UU 2004:16 ttg Kejaksaan RI• UU 2009: 48 ttg Kekuasaan Kehakiman;
UU 2009:3 ttg MA RI; UU 2004:5 ttg Peradilan Umum
• UU yg mengatur wewenang PPNS
UU Substansial• UU 2000:26 ttg Pengadilan HAM
• UU 2002:30 ttg KPK• UU 2009:46 ttg Pengadilan Tipikor
• UU 1997:3 ttg Pengadilan Anak• UU 2009:22 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan• UU 2003:15 ttg Pemberantasan TP Terorisme
• UU 2004:31 ttg Perikanan
• Peraturan Pemerintah, mis : PP No.27 Tahun 1983• Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
• Surat Keputusan Kapolri• Surat Keputusan Jaksa Agung
• Surat Keputusan Menteri Kehakiman• Peraturan Menteri Kehakiman
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
Kejadian Hukum
Penyelidikan
Penyidikan
Pra Pen dan Penuntutan
(Pra Peradilan)Pemeriksaan persidangan
Putusan Upaya Hukum
Eksekusi
Pengawasan dan
Pengamatan
Proses Ajudikasi Perkara PidanaPembacaan
Surat Dakwaan
Keberatan/Eksepsi
Tanggapan Eksepsi
Putusan Sela
Pembuktian
Requisitoor/Tuntutan Hukum
Pledooi/Pembelaan
Replik - Duplik
Putus
an
3. SISTEM PERADILAN PIDANAPERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA
Penyidik/Penyelidik
Wewenang Wewenang Hakim
Tugas & Tanggung Jawab LP
Hakim Wasmat
Wewenang JPU
(1) Orang bebas
(2) Saksi (3) Tersangka (4) Terdakwa (5) Terpidana
BAP
Penyidik J-Peneliti
SD
Pra-Ajudikasi
ST Putusan
Hak Hak Hak
Ajudikasi
PeristiwaHukum Pidana
Pra-P
SPDPUpayaPaksa
SuratKeberatan
Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan
dengan jaminan uang atau jaminan orang
dengan konpensasi uang
Eksepsi Pledoi Remisi, Asimilasi & pelepasan
bersyarat
Praperadilan
UpayaPaksa
Pasca-Ajudikasi: terima atau upaya hukum, biasa &
luarbiasa
Bisa disidik?
Wewenang
Pembuktian