manual mutu pkm dadirejo 2016 (repaired)

7/25/2019 Manual Mutu PKM DADIREJO 2016 (Repaired)

1/36

1


2/36

MANUAL MUTU

BLUD UPT PUSKESMAS DADIREJO

BLUD UPT

Puskesmas

Dadirejo

Nama dokumen Manual MutuNo. kode

dokumen

No. terbit 01

No. revisi 01

Tanggal berlaku

Halaman Halaman2dari 36

2


3/36

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadlirat Allah SWT, bahwa

hanya karena dengan Rahmat-NYA Pedoman (Manual)Mutu

Puskesmas BLUD UPT Puskesmas Dadirejo dapat kami susun.

Pedoman (Manual)Mutu Puskesmas BLUD UPT Puskesmas

Dadirejo Kabupaten Purworejo merupakan acuan dalam upaya

peningkatan mutu penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di

Puskesmas.

Dalam era Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat dapat

memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sesuai dengan

kebutuhan dan kepuasan mereka. Puskesmas harus dapat

memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar

pelayanan. Oleh karenaitu Puskesmas dituntut untuk selalu

meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan Puskesmas baik

dalam administrasi manajemen Puskesmas, pelayanan klinis

maupun pelayanan upaya puskesmas.

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang ikut

terlibat dalam penyusunanPedoman (Manual)Mutu Puskesmas

BLUD UPT Puskesmas DadirejoKabupaten Purworejo.Semoga dapat

bermanfaat dalam upaya mempercepat terwujudnya pelayanan

kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3


4/36

Purworejo, ..................................

.

PEDOMAN/ MANUAL MUTU

PUSKESMASBLUD UPT PUSKESMAS DADIREJOKABUPATEN

PURWOREJO

I. Pendahuluan

a.Manual ini disusun untuk menjelaskan secara garis besar sistem

manajemen mutu yang diterapkan di BLUD UPT PUSKESMAS

DADIREJO(selanjutnya disebut dengan Puskesmas) kepada seluruh

staf.

b.Manual ini disusun berdasarkan sistem manajemen ISO 9001:2000.

Semua ketentuan yang tertuang dalam Manual ini merupakan acuan

untuk menjalankan kegiatan Puskesmas sehari-hari.

4


5/36

c.Penjelasan yang diberikan Manual ini mencakup mengenai: ruang

lingkup penerapan sistem manajemen mutu, proses-proses

manajemen mutu berikut dengan interaksi antara proses, dan

referensi/rujukan ke berbagai dokumen terkait. Referensi kepada

dokumen terkait ditunjukan dengan kata yang diberi garis bawah.

(contoh apabila tertulis:Kebijakan mutumaka berarti terdapat

dokumen dengan nama Kebijakan Mutu sebagai referensi terkait)

d.Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan

Puskesmas dapat menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan

yang telah ditetapkan sehingga dapat menjamin kepuasan pelanggan.

Yang dimaksud dengan Produk adalah pelayanan yang diberikan

oleh Puskesmas baik dalam bentuk jasa maupun barang.

e.Manual ini disiapkan oleh Tim Pengembangan Sistem Manajemen

Mutu Puskesmas dan disahkan oleh Kepala Puskesmas.

f.Puskesmas telah menunjuk Wakil Manajemen untuk bertanggung

jawab dan menjamin Manual ini dapat dipahami dan dilaksanakan

oleh seluruh staf.

g.Manual ini akan ditinjau ulang setahun sekali untuk penyesuaian/

perbaikan.

A.Latar Belakang

1. Profil Organisasi

a.Gambaran Umum Puskesmas

UPTD Puskesmas Dadirejo awalnya berdiri pada tahun 1980 di

Jl. Raya Jogja Purworejo KM 18 Purworejo. Menurut sejarah dari

para tokoh masyarakat Puskesmas Dadirejo merupakan tanah bekas

Pasar Desa Kuwojo yang merupakan tanah kas Desa Dadirejo. Luas

tanah yang dihibahkan 1000 m2, terdiri dari Bangunan utama

5
http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Kebijakan%20Mutu.docmailto:[email protected]://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_4/Kebijakan%20Mutu.doc


6/36

Puskesmas, rumah dinas dokter, rumah dinas bidan/ perawat. Pada

awalnya merupakan Puskesmas dua di kecamatan Bagelen, yang

pada akhirnya di tingkatkan kapasitasnya menjadi Puskesmas Induk

dengan Unit Rawat Inap.Letak UPTD Puskesmas Dadirejo berada

pada jalur utama jalan Jogja Purworejo, berada pada perbatasan

dengan Propinsi DIY, Sehingga interaksi pengguna pelayanan antar

daerah sangat dimungkinkan.

BLUD UPTD Puskesmas Dadirejo ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Purworejo Nomor 180.18/730/2015 tentang penetapan Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Purworejo sebagai Badan Layanan Umum Daerah,

BLUD UPTD Puskesmas Dadirejo terdiri atas 8 desa yaitu : desa

Dadirejo, Bapangsari, Tlogokotes, Somorejo, Hargorojo, Semono,

Semagung dan Durensari. Adapun Batas Wilayah UPTD Puskesmas

Dadirejo:

Sebelah Utara :Kecamatan Purworejo dan Kec KaligesingSebelah Timur : Kabupaten Kulonprogo, DIY

Sebelah : Kecamatan Purwodadi

Sebelah Barat : Kecamatan Purwodadi

b.Visi Puskesmas

Visi Puskesmas Dadirejo adalah : MENUJU MASYARAKAT

SEHAT DAN MANDIRI

c.Misi Puskesmas

Puskemas Dadirejo Menetapkan misi organisasi sebagai berikut

:

1) Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan

2) Memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, bermutu,

adil, merata serta mudah dijangkau

6


7/36

3) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dab

masyarakat

4) Memelihara, meningkatkan kesehatan individu, keluarga,

masyarakat beserta lingkungan.

d.Struktur Organisasi Puskesmas

Struktur organisasi Puskesmas PERATURAN BUPATI

PURWOREJO N0 : 39 TAHUN 2015tentang Puskesmas,

sebagai berikut :

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI

PURWOREJO

N0 : 39 TAHUN 2015TENTANG: POLA TATA

KELOLA BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH UPT

PUSKESMAS PADA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN

PURWOREJO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBLUD PUSKESMAS DADIREJO

B.

C.

D.

E.

7

PEMIMPIN BLUDPUSKESMAS

Dr. AGUSTINUS TRIYONO

PENGAWAS INTERNAL

PEJABAT KEUANGAN

MARTOYO

19640416 198603 1 014

PEGAWAI

PEJABAT TEKNIS

Dr HANI KUSNARTO

19640325 200701 1 014

PEGAWAI


8/36

GB.1. Struktur Organisasi BLUD UPT Puskesmas Dadirejo

a.Motto

BersatuSemangat

Bisa

b.Tata Nilai

Profesional : memberikan pelayanan yang tepat dalam

kaidah profesi masing masing

Responsif : bertindak secara tepat dan cepat

Orientatif : memandang secara luas setiap permasalahan

dan pemberian layanan kepada masyarakat

Availabel : menyediakan diri dan tersedia pada situasi

yang dibutuhkan

Kreatif :selalu mengembangkan metode dan model

pelayanan

Teliti :melakukan pelayanan dengan cermat

Inovatif :selalu menampilkan diri dengan ide dan

tindakan yang baru dan segar

Fasililtatif :memberikan pelayanan dan dukungan yang

terbaik

2. Kebijakan Mutu Puskesmas

a.Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan BLUD UPT

Puskesmas Dadirejoberkomitmen untuk memberikan pelayanan

kesehatan yang baik kepada masyarakat dengan memperhatikan

kebutuhan dan harapan pelanggan.

b.Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan BLUD UPT

Puskesmas Dadirejoberkomitmen untuk memperbaiki proses

pelayanan berdasarkan fakta/data baik dari pelanggan internal

maupun eksternal.

3. Proses Pelayanan

8


9/36

a. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah

setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan

serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan

dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

b. Penyelanggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)/Pelayanan

Klinis suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan

kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit

dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Prosedur pelayanan yang berlaku di seluruh Puskesmas pada

umumnya sama, yaitu :

c.

d.

e.

f.

9

P

E

T

U

G

A

S

dtg

SasaranKeg iatan:

Desa

Sekolah

TTU

PosyanduLansia!alita

Kun"ungan#u$ah

Posbindu

Pencata

tan %

Pela&or

an

P

E

T

U

G

A

S

&lg

Pasien

Datang

Pendaftaran

#eka$ 'edis

#uang Pe$eriksaan

#a(at )alan

Laboratoriu$

#uang Tindakan

Pasien

Pulang

Diru"uk#a(at *na&

+bat,ar$asi


10/36

g.

Bagan alur pelayanan BLUD UPT Puskesmas Dadirejo

F.Ruang Lingkup penerapan Sistim Manajemen Mutu di Puskesmas

mencakup:

Ruang lingkup Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja ini disusun

berdasarkan standar akreditasi pukesmas, yang meliputi persyaratan

umum sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen,

manajemen sumber daya, proses pelayanan yang terdiri dari

penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) baik UKM esensial

maupun UKM Pengembangan, dan Upaya Kesehatan Perseorangan

(UKP)/Pelayanan Klinis. Dalam penyelenggaraan UKM dan UKP

memperhatikan keselamatan sasaran/pasien dengan menerapkan

manajemen risiko.

G.Tujuan

Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam

membangun sistem manajemen mutu dan sistem manajemen pelayanan

baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan

pelayanan klinis (UKP).

H.Landasan Hukum dan Acuan

Landasan hukum yang digunakan adalah :

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10


11/36

2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 1258 Tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran

Negara nomor 144 Tahun 2009)

4) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

( lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587),

5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana

Kinerja Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4570);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

11


12/36

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614);

10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 th 2007 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah

11)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota;

12)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 828 Tahun 2008 tentang

Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota;

13)Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 tahun 2004 tentang

Kebijakan Dasar Puskesmas;

14)Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28

Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik

15)Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota

16)Peraturan daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo ( lembaran daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012

Nomor 18).

17)Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 2 Tahun 2013Tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Purworejo

18)Peraturan Bupati Purworejo Nomor 63 tahun 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo

12


13/36

19)Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/730/2015 tentang

penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai Badan

Layanan Umum Daerah

20)Peraturan Bupati Purworejo Nomor 39 tahun 2015 Tentang Pola

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis

Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Purworejo

I. Istilah dan Definisi

1.Pelanggan

Pelanggan adalah pihak ketiga diluar sistem organisasi yang

karena sebab tertentu membeli barang atau jasa organisasi

(https://id.m.wikipedia.org)

2.Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah istilah yang menggambarkan

tingkat kepuasan yang dialami pelanggan ketika

mengkonsumsi/menggunakan produk/jasa yang dikeluarkan

oleh produsen (http://efisitek.wordpress.com)

3.Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis

(https://id.m.wikipedia.org)4.Koreksi

Koreksi adalah memperbaiki kesalahan (kbbi.web.id)

5.Tindakan korektif

Tindakan korektif adalah tindakan yang dilakukan untuk

mencegah terulangnya ketidaksesuaian (konsultaniso.web.id)

6.Tindakan preventif

13


14/36

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau

situasi potensial yang tidak dikehendaki (konsultaniso.web.id)

7.Pedoman mutu

Pedoman mutu adalah acuan seluruh pegawai dalam

mengimplementasikan sistem manajemen mutu dengan

penekanan adanya perbaikan berkelanjutan yang berorientasi

pada kepuasan pelanggan (www.bppt.go.id)

8.Dokumen

Dokumen adalah sebuah tulisan yang memuat informasi


9.Rekaman

Rekaman adalah suatu dokumen yang menyatakan bahwa

sesuatu hasil telah dicapai atau suatu bukti kegiatan telah

dilaksanakan (zulkiflinasution.blogspot.com)

10. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa

jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

Dimana makin besar presentase target yang dicapai makin

tinggi efektivitasnya (https://dansite.wordpress.com)

11. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan

atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya

(https://dansite.wordpress.com)

12. Proses

Proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau

berinteraksi yang mengubah input menjadi output


14


15/36

13. Sasaran mutu

Sasaran mutu adalah target dari masing-masing

bagian/departemen yang ingin dicapai dalam jangka waktu

tertentu (https://sertifikaso.wordpress.com)

14. Perencanaan mutu

Perencanaan mutu adalah aktivitas pengembangan produk dan

proses yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

pelanggan (fitrielek.blogspot.com)

15. Kebijakan mutu

Kebijakan mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari

manajemen perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam

memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu

dalam aktifitas keseharian organisasi (konsultaniso.web.id)

16. Sarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat

mencapai maksud dan tujuan (kbbi.web.id)

17. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggaranya suatu proses (kbbi.web.id)

II. Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan

A. Persyaratan UmumUpaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan yang dilakukan

melalui membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan upaya

kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan klinis BLUD UPT

Puskesmas Dadirejo menetapkan, mendokumentasikan, memelihara

sistem manajemen mutusesuai dengan standar akreditasi Puskesmas.

Sistem ini disusun untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan

pengendalian terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan

15


16/36

kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya Puskesmas maupun

pelayananan klinis, yang meliputi kejelasan proses pelayanan dan

interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan, kejelasan

penanggungjawab, penyediaan sumber daya, penyelenggaraan

pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasarkan analisis

hasil survey kebutuhan masyarakat/pelanggan baik internal maupun

eksternal, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan

pelayanan, dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil

yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang

berkesinambungan.B.Pengendalian Dokumen

1.Pengendalian dokumen dilaksanakan oleh Ka.Subag. Tata Usaha

BLUD UPT Puskesmas Dadirejo

2.Pengendalian dokumen dasar

3.Pengendalian dokumen rekaman implementasi

Pengendalian dokumen dasar dan dokumen rekaman implementasi

dilaksanakan sesuai dengan Panduan Pengendalian Dokumen yang

telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas denganSK NoPanduan

yang dimaksud terlampir dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Buku Pedoman (manual) Mutu ini.

C.Pengendalian Rekaman

III. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN

A.Komitmen Manajemen

Kepala Puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu,

penanggung jawab upaya, penanggung jawab pelayanan klinis, dan

seluruh karyawan puskesmas bertanggung jawab untuk

menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu ini.

B.Fokus pada Sasaran/Pasien

16


17/36

Pelayanan yang disediakan oleh puskesmas dilakukan dengan

berfokus pada pelanggan.Pelanggan dilibatkan mulai dari

identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan

penyelenggaraan upaya puskesmas dan pelayanan klinis,

pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak

lanjut pelayanan.

C.Kebijakan Mutu

1.Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab Manajemen

Mutu yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan,

memonitor kegiatan peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas

dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan

secara konsisten dan sistematis.

2.Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Manajemen Mutu,

Penanggung Jawab Upaya Puskesmas berkomitmen untuk

menerapkan perbaikan mutu/kinerja yang berkesinambungan.

3.Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Manajemen Mutu,

Penanggung Jawab Upaya Puskesmas berkomitmen

menyelenggarakan pelayanan berdasarkan kebutuhan

masyarakat dengan berfokus pada kepuasan pelanggan,

keselamatan pelanggan, serta melakukan perbaikan

mutu/kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

4.Kepala Puskesmas berkomitmen untuk memastikanketersediaan sumber daya yang diperlukan guna

penyelenggaraan pelayanan sesuai yang distandarkan.

5.Kepala Puskesmas memimpin Rapat Tinjauan Manajemen yang

dilaksanakan minimal 6 bulan sekali, dan selalu ada

pelimpahan wewenang jika berhalangan.

D.Perencanaan Sistem Manejemen Mutu dan Pencapaian Sasaran

Kinerja/Mutu17


18/36

Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan standar kinerja/standar

pelayanan minimal yang meliputi indikator-indikator pelayanan

klinis, indikator penyelenggaraan upaya puskesmas.Perencanaan

disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak

dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran

kinerja yang ditetapkan. Perencanaan mutu Puskesmas dan

keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan

mutu yang meliputi :

1.Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP

2.Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien

3.Penerapan manajemen risiko pada area prioritas

4.Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga

5.Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien

6.Peningkatan mutu pelayanan laboratorium

7.Peningkatan mutu pelayanan obat

8.Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan

keselamatan pasien

E.Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi

Kepala Puskesmas :

1.Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab Manajemen

Mutu dengan kejelasan tugas dan wewenang

2.Kepala Puskesmas bersama Penanggung jawab Mutu dan

Penanggung Jawab Upaya Puskesmas menyusun Pedoman

Peningkatan Mutu dan Kinerja

3.Kepala Puskesmas wajib memonitor pelaksanaan dan

pencapaian pelaksanaan pelayanan dan upaya Puskesmas, dan

mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaikan

rencana bila diperlukan.

Wakil Manajemen Mutu/Penanggung Jawab Mutu :

18


19/36

1. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen

mutu di tingkat Puskesmas

2. Menyusun rencana manajemen mutu setiap tahunnya

3. Menyusun peraturan dan standar pelayanan yang

digunakan di Puskesmas (standar input, standar proses,

standar output)

4. Memberikan pelatihan standar pelayanan ke setiap unit

pelayanan

5. Menyusun ceklist yang akan digunakan dalam monitoring

dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada masing-masing

unit pelayanan.

6.Menetapkan petugas pelaksana atau yang bertanggungjawab

dalam monitoring pelaksanaan pelayanan pada masing-masing

unit pelayanan secara monitoring silang.

7.Melaksanakan monitoring dan evaluasi silang antar unit

pelayanan dengan menggunakan ceklist yang telah ditetapkan

8. Melaksanakan evaluasi mutu pelayanan terhadap

pelanggan eksternal, melalui pengelolaan aduan/keluhan

dan survey kepuasan pelanggan/masyarakat

9. Menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi antar unit,

maupun hasil evaluasi dari pelanggan eksternal.

10. Melaksanakan pertemuan rutin pembahasan hasil

monitoring mutu secara berkala, lengkap dihadiri pihak

manajemen Puskesmas.

11. Menyusun rekomendasi peningkatan mutu pelayanan baik

aspek input, proses maupun output terhadap manajemen

Puskesmas untuk mendapatkan kebijakan sebagai rencana

tindak lanjut.

12. Menyusun rencana tindak lanjut bersama dengan Tim

Perencana Tingkat Puskesmas (PTP)

13. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut pada masing-

masing unit pelayanan

Penanggung Jawab UKM/UKP :

19


20/36

1.Berperan aktif dalam penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu

dan Kinerja

2.Melaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian indikator

mutu/kinerja yang telah ditetapkan secara periodik (mulai

pengumpulan data hingga analisis)

3.Melakukan analisis penyebab masalah, dan menggali umpan

balik dari masyarakat/pelanggan tentang mutu pelayanan.

4.Memberikan masukan kepada tim manajemen mutu masalah

yang ditemukan sebagai masukan RTM.

5.Mengikuti RTM secara aktif dan melaksanakan tindak lanjut

terhadap hasil/masalah yang tidak sesuai.

F.Wakil Manajemen Mutu/Penanggung Jawab Manajemen Mutu

Kepala Puskesmas menunjuk seorang wakil manajemen mutu

yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan

mutu di Puskesmas:

1.Memastikan system manajemen mutu ditetapkan,

diimplementasikan, dan dipelihara

2.Melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang pelaksanaan

sistem manajemen kinerja dan manajemen pelayanan

3.Memastikan kesadaran seluruh karyawan untuk memenuhi

kebutuhan dan harapan sasaran/pasien

Struktur organisasi Tim Manajemen Mutu :

20

KEPALA BLUD UPT

PKM DADIREJO

WAKIL MANAJEMEN

MUTU

PENGELOLA

PROGRAM

SEKRETARIS

PENGELOLA

PROGRAM

PENGELOLA

PROGRAM

PENGELOLA

PROGRAM

PENGELOLA

PROGRAM

PENGELOLA

PROGRAM

PENGELOLA

PROGRAM


21/36

G.Komunikasi Internal

Komunikasi internal antara Kepala Puskesmas, Penanggung

Jawab Mutu, Penanggung Jawab Upaya, dan Pelaksana dilakukan

melalui :

1.Minilokakarya bulanan, yang dilaksanakan setiap bulan dengan

mengikutsertakan seluruh karyawan Puskesmas.

2.Pertemuan tinjauan manajemen (RTM) yang dilaksanakan

minimal 6 bulan sekali, dan/atau bila diperlukan.

3.Apel pagi yang dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas atau

petugas lain sesuai pendelegasian wewenang pimpinan.

4.Rapat Staf yang dilakukan setiap hari Senin Pkl. 07.30 08.00

WIB.

IV. TINJAUAN MANAJEMEN

A.Umum

Dalam upaya peningkatan mutu perlu dilakukan pembahasan

bersama antara manajemen dan pelaksana tentang permasalahan-

21


22/36

permasalahan yang terkait dengan implementasi sistem

manajemen mutu, pencapaian sasaran/indikator mutu dan

kinerja serta umpan balik masyarakat/pelanggan tentang

mutu/kinerja Puskesmas.Pembahasan masalah mutu dan kinerja

dapat dilakukan dalam unit kerja, antar unit kerja untuk

masalah-masalah yang bersifat teknis dan operasional yang

dilakukan baik terjadual (minimal dua kali dalam setahun)

maupun insidental sesuai dengan kebutuhan.Permasalahan mutu,

kinerja, dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan sistem

manajemen mutu secara periodik juga perlu dibahas bersama yang

melibatkan seluruh jajaran yang ada dalam

organisasi.Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan

tinjauan manajemen atau pertemuaan telaah manajemen mutu

dan kinerja. Pertemuan tinjauan manajemen adalah proses

evaluasi terhadap kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem

manajemen mutu yang dilakukan secara berkala dan melibatkan

berbagai pihak yang terkait dengan operasional kegiatan

organisasi.

B.Masukan Tinjauan Manajemen, meliputi :

1.Hasil audit

2.Umpan balik pelanggan

3.Kinerja Proses4.Pencapaian sasaran-sasaran mutu / indikator-indikator kinerja

5.Status tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang

telah/sedang dilakukan

6.Tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang

lalu/sebelumnya

7.Kebijakan mutu dan kebijakan pelayanan/upaya puskesmas

8.Perubahan terhadap kebijakan mutu (jika ada)

22


23/36

9.Perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen

mutu/sistem pelayanan/penyelenggaraan upaya puskesmas.

C.Luaran Tinjauan Manajemen

Hasil yang diharap dari tinjauan manajemen adalah keputusan

dan tindakan yang berhubungan dengan :

1.peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem

pelayanan,

2.peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan,

3.identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan baik pada

sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan,

4.penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan agar sistem

manajemen mutu dan sistem pelayanan efektif.

D.Agenda Pertemuan Tinjauan Manajemen

1.Pembukaan oleh Wakil Manajemen Mutu

2.Arahan dari Kepala Puskesmas

3.Tinjauan terhadap pertemuan tinjauan manajemen yang lalu

4.Perubahan hasil audit internal

5.Umpan balik/keluhan pelanggan

6.Hasil penilaian kepuasan pelanggan

7.Hasil penilaian kinerja

8.Masalah-masalah operasional yang terkait dengan penerapan

sistem manajemen mutu, penyelenggaraan pelayanan (UKP dan

UKM)

9.Rencana perbaikan / perubahan yang perlu dilakukan baik

pada sistem manajemen mutu maupun sistem pelayanan (UKP

dan UKM)

10. Rekomendasi perbaikan

11. Penutup

E.Langkah-langkah Pertemuan Tinjauan Manajemen23


24/36

1.Penanggung jawab manajemen mutu bersama kepala

Puskesmas mempersiapkan pertemuan tinjauan manajemen

yang meliputi: rencana waktu, tempat, agenda, dan siapa saja

yang akan diundang

2.Penanggung jawab manajemen mutu mengundang peserta

pertemuan

3.Penanggung jawab manajemen mutu memimpin pertemuan

tinjauan manajemen : melaksanakan sesuai agenda, memimpin

proses paparan/diskusi selama pertemuan berlangsung

4.Penanggung jawab manajemen mutu memberikan umpan

balik/simpulan kepada peserta rapat

5.Penanggung jawab manajemen mutu melakukan pemantauan

perbaikan sesudah pertemuan tinjauan manajemen

V. MANAJEMEN SUMBER DAYA

A.Penyediaan Sumber Daya

Kepala puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya yang

dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan di puskesmas.

Penyediaan sumber daya meliputi: alat kesehatan, obat dan

perbekalan kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan

UKM maupun UKP/pelayanan klinis.

1.Alat kesehatan

a.Analisa kebutuhan dengan membandingkan antara standar

alat kesehatan yang harus dimiliki oleh Puskesmas sesuai

peraturan yang berlaku dengan ketersediaan yang ada di

Puskesmas.ditambah data riil tahun sekarang

b.Selisih adalah kekurangan alat kesehatan diusulkan ke

Dinas Kesehatan Kabupaten .untuk rencana pengadaan,

24


25/36

atau pengadaan sendiri oleh Puskesmas sesuai peraturan

yang berlaku.==ditambah data riil tahun sekarang

c.Alat yang telah dibeli dan diterima oleh Puskesmas dikelola

oleh Bendahara/Pengurus Barang (Buku Inventaris, dan

Kartu Inventaris Barang)==ditambah data riil tahun

sekarang

d.Alat diserahkan ke petugas/unit yang membutuhkan,

disertai pelatihan cara penggunaan dan pemeliharaan alat

(lengkap dengan SPO pemakaian, SPO Pemeliharaan, jadual

pemeliharaan).

2.Obat dan perbekalan kesehatan

Perncanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan

berdasarkan jenis kegiatan dan besarnya sasaran/target, yang

dibutuhkan untuk penyelanggaraan UKM maupun

UKP/Pelayanan Klinis. Besarnya kebutuhan diusulkan ke

Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, atau melalui pembelian

sendiri dengan anggaran yang ada di Puskesmas sesuai

peraturan yang berlaku.data riil tahun skg

B.Manajemen Sumber Daya Manusia

1.Perencanaan

Perencanaan kebutuhan dilakukan dengan melakukan analisis

kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja,sehingga muncul pola ketenagaan yang ada dan kebutuhan

tenaga baik secara kuantitatif maupun kualitatif (jenis

pendidikan, dan kompetensi).data riil tahun skg

2.Proses pemenuhan kebutuhan==jika BLUD tuliskan rencana

pemenuhan tenaga

25


26/36

Proses rekrutmen tidak bisa dilakukan sendiri oleh Puskesmas,

sehingga kebutuhan tenaga tersebut hanya diusulkan ke Dinas

Kesehatan Kabupaten Purworejo untuk pemenuhannya,

termasuk proses kredensialnya menjadi kewenangan Dinas

Kesehatan Kabupaten Purworejo.Proses pemenuhan yang

menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

meliputi rekrutmen, kredensial, dan pelatihan atau

peningkatan kompetensi yang seharusnya.data riil tahun skg

3.Pengorganisasian

Pengorganisasian dilakukan dengan menetapkan tugas pokok

dan fungsi masing-masing pegawai dengan SK Kepala

Puskesmas baik tugas secara fungsional maupun tugas secara

struktural/pemegang program seperti yang tertuang dalam

struktur organisasi Puskesmas yang telah ditetapkan oleh

Bupati Purworejo.

4.Pengarahan dan pengendalian petugas dilakukan melalui

kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap

pelaksanaan uraian tugas masing-masing pegawai dalam

kegiatan minilokakarya, dll. Hal ini dilakukan juga dalam

rangka meningkatkan koordinasi dan pengintegrasian kegiatan

antar petugas maupun antar unit kerja/pelayanan.

C.Infrastruktur===seharusnya bahas gedung

Manajemen infrastruktur dilakukan dengan penjadwalan kegiatan

pemeliharaan/perawatan berkala oleh tenaga yang kompeten,

misal untuk alat kesehatan maka tanggungjawab petugas dengan

pendidikan ATEM, mebeuler dan alat kantor lainnya oleh teknisi,

dan gedung perkantoran serta sejenisnya oleh tenaga

26


27/36

kebersihan.==ekternal (kalibrasi),,dan internalSK jenis alat yang

akan dikalibrasi, disertai jadwal (terlampir)

Jadwal dipasang di setiap ruang dan setiap petugas yang telah

melakukan pemeliharaan wajib mengisi jadual tersebut sebagai

bukti bahwa pemeliharaan dan pemeriksaan infrastruktur telah

dilakukan.

D.Lingkungan Kerja

Upaya memelihara lingkungan kerja tetap aman, hijau, dan bersih,

serta mengupayakan penghematan dilakukan dengan mengadakan

tenaga khusus kebersihan, yang telah diberikan uraian tugas dan

jadual kegiatan yang jelas.Pemantauan pelaksanaan kegiatan

dilakukan dengan monitoring melalui ceklist kegiatan yang harus

diisi oleh petugas setiap selesai melaksanakan kegiatan.

Monitoring dapat dilakukan langsung oleh penanggung jawab

dengan melakukan pemeriksaan kondisi kebersihan, ketertiban,

dan keamanan lingkungan Puskesmas.

VI. PENYELENGGARAAN PELAYANAN

A.Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

1.Perencanaan UKM, akses dan pengukuran kinerja

Perencanaan kegiatan UKM :

a.berdasarkan pencapaian indikator kinerja UKM tahun

sebelumnya, umpan balik masyarakat/sasaran, analisis

kebutuhan masyarakat, peluang pengembangan/inovasi,

dan kebijakan kabupaten/propinsi

b.seluruh data/informasi tersebut dibahas bersama antara

Penanggung Jawab UKM dan pelaksana upaya untuk

menyusun usulan kegiatan UKM

27


28/36

c.Usulan kegiatan UKM disusun dalam format RUK UKM yang

memuat 5W1H (what, who, why, when, where, how).

d.Usulan tersebut sebagai bahan pembahasan perencanaan

tingkat puskesmas oleh Tim PTP.

e.Untuk perencanaan tahun berjalan setelah diketahui

persetujuan anggaran, dilakukan bersama antara PJ UKM

dan pelaksana dengan skala prioritas yang digunakan untuk

penentuan/pemilihan kegiatan

f.Kegiatan terpilih disusun dalam bentuk RPK UKM yang

disertai POA bulanan.

Akses UKM :

a.Rencana kegiatan yang telah tertuang dalam RPK dan POA

disosialisasikan/komunikasikan ke masyarakat sasaran

melalui pertemuan minilokakarya bulanan/lintas program,

minilokakarya lintas sektor, pertemuan lintas sektor tingkat

kecamatan, atau melalui media (brosur/leaflet/papan

pengumuman).

b.Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan UKM disusun

bersama antara pelaksana Puskesmas dengan sasaran

c.Kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang

ditetapkan, dan menginformasikan bila terjadi perubahan

jadwal kegiatan.

d.Informasi umpan balik (mutu/kinerja, kepuasan sasaran)

diperoleh melalui sms, kotak saran, SMD/MMD, survey

kepuasan, atau wawancara langsung setelah pelaksanaan

kegiatan.

Pengukuran Kinerja UKM :

a.Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator-

indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

28


29/36

untuk masing masing UKM di Puskesmas, mengacu kepada

SPM Kabupaten dan Kebijakan Dinkes Kabupaten.

b.Penanggungjawab UKM bersama dengan pelaksana

menyusun rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil

monitoring dan penilaian kinerja. Perbaikan kinerja UKM

dilaksanakan secara berkesinambungan.

c.Pelaksanaan monitoring pencapaian kinerja UKM dilakukan

setiap bulan oleh PJ UKM kepada pelaksana melalui

pertemuan yang dilaksanakan maksimal 1 minggu sebelum

pelaksanaan minilokakarya bulanan.

2.Proses yang berhubungan dengan sasaran :

a.Penetapan persyaratan sasaran

Penetapan sasaran kegiatan UKM dilakukan berdasarkan

pedoman program masing-masing UKM dengan

mempertimbangkan peta masalah berbasis wilayah (by name

by address).

b.Tinjauan terhadap persyaratan sasaran

Pelaksana kegiatan melakukan tinjauan persyaratan

sasaran kegiatan sebelum dan setelah kegiatan, untuk

mengevaluasi ketepatan sasaran kegiatan.Apabila

dimungkinkan terjadi ketidaktepatan sasaran, maka

pelaksana segera melakukan tindakan preventif jika

kegiatan belum dilaksanakan dengan mengubah

sasaran.Apabila terjadi ketidaktepatan sasaran maka

pelaksana UKM melakukan tindakan korektif.

c.Komunikasi dengan sasaran

Komunikasi kepastian jadwal pelaksanaan kegiatan

dilakukan oleh pelaksana UKM terhadap

29


30/36

masyarakat/sasaran melalui surat resmi, atau kunjungan

koordinasi. Apabila terjadi perubahan jadwal

dikomunikasikan melalui sms, atau telepon.

3.Pembelian (jika ada)

4.Penyelenggaraan UKM

a.Pengendalian proses penyelenggaraan upaya

- Pengendalian proses pelaksanaan UKM dilakukan dengan

menetapkan pedoman/panduan program, kerangka

acuan program/kegiatan dan SOP pelaksanaan kegiatan.

- Penanggung Jawab dan pelaksana UKM melaksanakan

kegiatan sesuai dengan pedoman/panduan/kerangka

acuan/SOP/rencana kegiatan yang telah disusun, dan

berdasarkan kebutuhan dan harapan

masyarakat/sasaran.

- Penanggung Jawab UKM memastikan jadwal kegiatan

dan petugas pelaksana yang kompeten.

b.Validasi proses penyelenggaraan upaya

- Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UKM

kepada Penanggung jawab UKM maksimal satu minggu

setelah kegiatan.

- Penanggung jawab UKM memeriksa laporan apakah

selaras dengan kebijakan, pedoman/panduan, kerangka

acuan dan SOP kegiatan.

- Secara sampling dan berkala Penanggung jawabUKM

melakukan observasi pelaksanaan kegiatan dengan

menggunakan checklist/daftar tilik, dg target CR SOP

minimal 70%.

c.Identifikasi dan mampu telusur

30


31/36

Penanggung jawab dan pelaksana upaya bertanggung jawab

atas proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi

dan tindaklanjut seluruh kegiatan termasuk

pendokumentasian rekaman. Sehingga penanggung jawab

UKM dan pelaksana setiap upaya mampu mengidentifikasi

dan mampu telusur atas seluruh kegiatan masing masing

upaya, baik telusur sistem maupun telusur dokumen.

d.Hak dan kewajiban sasaran

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya akan

menetapkan hak dan kewajiban sasaran setiap upaya yang

diselenggarakan. Penetapan hak dan kewajiban sasaran

disusun bersama dan ditetapkan dengan SK Kepala

Puskesmas.(terlampir)

e.Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)

f.Manajemen risiko dan keselamatan

Manajemen risiko adalah proses mengenal, mengevaluasi,

mengendalikan, meminimalkan risiko dalam suuatu

organisasi secara menyeluruh. Manejemen risiko dilakukan

untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko yang

bisa terjadi dalam setiap kegiatan.

Proses manajemen risiko dalam pelayanan UKM meliputi

menetapkan lingkup manajemen dengan kriteria 3H 1P (high

risk, high volume, high cost, potensial problem), kajian

risiko/risk assessment (identifikasi risiko, analisis risiko,

evaluasi risiko). Hasil evaluasi risiko untuk menentukan

perlu atau tidak tindakan perbaikan/tindak lanjut.

Tindakan perbaikan bisa berupa perbaikan input, proses

atau perbaikan output.

31


32/36

Analisis risiko dilakukan terhadap prosedur pelayanan di

area prioritas, dengan menggunakan metode FMEA (Failure

Mode and Effect Analysis) atau Analisis Modus Kegagalan

dan Dampaknya (AMKD).Risiko yang telah teridentifikasi

kemudian ditetapkan tindakan preventif atau pencegahan

agar kegagalan yang dimungkinkan tidak terjadi.

5.Pengukuran, analisis dan penyempurnaan Sasaran Kinerja

UKM

a.Umum

Dalam rangka monitoring dan evaluasi mutu dan kinerja

UKM, maka perlu ditetapkan indikator yang bisa diukur dan

menggambarkan suatu kondisi sebenarnya dari hasil proses

kegiatan.

b.Pemantauan dan pengukuran

1)Kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan dinilai menggunakan kuesioner

terhadap sasaran setiap UKM secara berkala minimal

satu tahun sekali.Kepuasan pelanggan dilakukan untuk

mengetahui mutu layanan UKM dari aspek kepuasan

pelanggan.Kuesioner dibagikan kepada pelanggan UKM

melalui pertemuan atau langsung setelah kegiatan

usai.Data diolah, dan dianalisis menjadi informasi tingkat

kepuasan pelanggan UKM.Hasil analisis tersebut

diinformasikan kepada pelanggan UKM melalui

desinformasi pada saat pertemuan/kegiatan UKM atau

melalui pemasangan di papan informasi.

2)Audit internal

Audit internal akan dilakukan secara berkala sepanjang

tahun terhadap prosedur, sarana prasarana, SDM dan

32


33/36

hasil pada unit-unit pelayanan yang diprioritaskan dan

ditetapkan setiap tahunnya.Audit internal dilakukan

minimal satu bulan setelah implementasi dari SOP yang

ditetapkan, dan diulang kembali untuk jangka waktu

minimal 2 tahun.Tahapan pelaksanaan audit internal

adalah, penjadwalan, penyusunan instrument, penetapan

petugas, sosialisasi jadwal, pelaksanaan audit, analisis

data, dan pembahasan penyusunan tindak lanjut.

Hasil/tindak lanjut audit internal menjadi bahan

masukan Rapat Tinjauan Manajemen.

Audit internal penyelenggaraan UKM dilakukan oleh tim

dijabarkan secara operasional

3)Pemantauan dan pengukuran proses

Pemantauan dan pengukuran proses dilakukan

sepanjang kegiatan/proses untuk mengetahui apakah

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan,

pedoman/panduan, kerangka acuan dan SOP upaya yang

telah ditetapkan, termasuk ketaatan terhadap jadwal.

Jika saat monitoring proses diidentifikasi penyimpangan

atau kecenderungan tidak tercapainya tujuan, maka bisa

segera dilakukan perbaikan.Perbaikan yang bisa

dilakukan meliputi perbaikan jadwal, perbaikan metode,

sasaran, SOP, dll. Perbaikan ditujukan untuk melakukan

tindakan korektif sehingga tujuan atau kinerja yang

ditargetkan akan tetap tercapai.

Pemantauan dilakukan secara berkala dan terintegrasi

lintas program, melalui pertemuan mini lokakarya

internal/bulanan, dan mini lokakarya lintas sektor ( 3

bulan sekali) dengan menggunakan indikator kinerja

33


34/36

proses yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas

pada awal tahun.

4)Pemantauan dan pengukuran hasil layanan

Pemantauan dan pengukuran hasil layanan dengan

menggunakan indikator kinerja/SPM dilakukan di akhir

tahun untuk mengetahui apakah target tercapai, dan

bandingkan kecenderungan dengan pencapaian tahun

sebelumnya (menurun, meningkat, tetap).

c.Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai

Apabila terdapat indikator / hasil UKM yang tidak sesuai,

maka perlu dilakukan penetapan ulang target untuk tahun

berikutnya dengan memperhatikan rencana lima tahunan

puskesmas.

d.Analisis data

Hasil yang tidak sesuai atau tidak tercapai dilakukan

analisis penyebab masalah, dengan tahapan identifikasi

masalah, tetapkan masalah prioritas, tentukan penyebab

masalah, tentukan alternatif pemecahan masalah, buat

keputusan pemecahan masalah yang akan direncanakan

untuk tahun depan, melalui mekanisme penyusunan

perencanaan tingkat puskesmas.

e. Peningkatan berkelanjutan

Mekanisme yang harus dilakukan untuk mengendalikan

peningkatan berkelanjutan dengan manajemen mutu dengan

tahapan/siklus :perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan

tindak lanjut untuk semua penyelenggaraan secara terus

menerus.

f.Tindakan korektif

34


35/36

Hasil audit internal, hasil monitoring indikator kinerja, dan

indikator mutu dapat dilakukan tindakan korektif untuk

perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

g. Tindakan preventif

Dari hasil analisis masalah tersebut diidentifikasi penyebab

kegagalan tahun sebelumnya, sehingga saat perencanaan

perlu ditentukan kegiatan antisipatif agar kegagalan tidak

terulang kembali.

B.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)/Pelayanan Klinis

1.Perencanaan pelayanan klinis

2.Proses yang berhubungan dengan pelanggan :

3.Pembelian / pengadaan barang terkait dengan pelayanan

klinis :

a.Proses pembelian

b.Verifikasi barang yang dibeli

c.Kontrak dengan pihak ketiga

4.Penyelenggaraan pelayanan klinis :

a.Pengendalian proses pelayanan klinis

b.Validasi proses pelayanan

c.Identifikasi dan ketelusuran

d.Hak dan kewajiban pasiene.Pemeliharaan barang milik pelanggan (specimen, rekam

medis, dsb)

f. Manajemen risiko dan keselamatan pasien

5.Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien :

a.Penilaian indikator kinerja klinis

b.Pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien

c. Pelaporan insiden keselamatan pasien

35


36/36

d.Analisis dan tindak lanjut

e. Penerapan manajemen risiko

6.Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan

a.Umum

b.Pemantauan dan pengukuran :

1)Kepuasan pelanggan

2)Audit internal

3)Pemantauan dan pengukuran proses, kinerja

4)Pemantauan dan pengukuran hasil layanan

c.Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai

d.Analisis data

e.Peningkatan berkelanjutan

f.Tindakan korektif

g. Tindakan preventif

VII. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai pedoman bagi semua unit

terkait dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kinerja

Puskesmas.

manual mutu pkm dadirejo 2016 (repaired)

Documents