menuju tata kelola cagar biosfer cibodas yang baik · pengelolaan cagar biosfer cibodas yang...

AGUSTUS 2012

This publication was produced by ITTO Project “Developing Collaborative Management of Cibodas Biosphere Reserve,

West Java, under Contract No. TFL – PD 019/10 Rev.2 (M)

Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer

Cibodas yang Baik

Pengembangan Strategi Implementasi Program

Cagar Biosfer Cibodas melalui Pendekatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJM-Des)

DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

2

Menuju Tata Kelola Cagar Biosfer Cibodas yang Baik Pengembangan Strategi Implementasi Program Cagar Biosfer Cibodas melalui Pendekatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Laporan Kegiatan

Program, activity, or project number : Developing Collaborative Management of

Cibodas Biosphere Reserve West Java under

Contract No. TFL-PD 019/10 Rev 2 (M)

Date of publication : Agustus 2012

Location : Desa Langensari Kecamatan Sukaraja

Kabupaten Sukabumi, West Java - Indonesia

Fasilitator/ Trainer : Dandang Mulyadi

National Consultant ITTO Project : Usep Suparman

3

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmatnya laporan kegiatan yang berjudul

Pengembangan Strategi Implementasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas melalui Pendekatan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa): Perencanaan Berbasis Parapihak dapat hadir di

depan pembaca sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas perencanan konservasi

keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan khususnya di tingkat desa.

Pilihan menetapkan Desa Langensari menjadi percontohan dalam implementasi pengelolaan Cagar

Biosfer Cibodas merupakan pilihan yang sangat strategis, mengingat secara geografis Desa Langensari

terletak pada ketinggian yang relative sedang dan tinggi dengan kondisi topografi bergelombang, serta

curah hujan yang cukup tinggi juga. Faktor-faktor tersebut membentuk kondisi ekologi dan ekosistem

Desa Langensari yang relative melimpah dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati

merupakan modal dasar pembangunan, akan tetapi sifatnya yang rentan maka pemanfaatan dan

pengelolaan keanekaragaman hayati harus secara arif dan bijaksana yang dipadukan dengan upaya

pengembangan pembangunan berkelanjutan disegala aspek yang ada di desa tersebut.

Desa Langensari yang merupakan pilihan bersama para pihak akan mendorong kebijakan

pembanguan berkelanjutan berlandaskan kaidah-kaidah konservasi sumber daya alam. Berdasarkan

hal tersebut, maka semua aspek pembangunan Desa Langensari harus mengacu pada konservasi.

Perencanaan partisipatif pengembangan strategi implementasi pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas

melalui pendekatan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Des) ini bertujuan untuk

strategi pada bidang-bidang kajian pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya bagi implementasi

pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas yang berkelanjutan.

Laporan ini terdiri atas 3 (tiga) komponen kegiatan. Titik berat pembahasan terdapat pada aspek arah

kebijakan dan rencana aksi implementasi progam/kegiatan yang telah disusun oleh tim pemerintahan

desa yang tertuang dalam RPJM-Desa.

Akhirnya penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan laporan ini. Semoga hasil ini menjadi langkah nyata menuju Desa Langensari menjadi

Desa dalam mendorong upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan

berbasis parapihak.

Sukabumi, Agustus 2012

Tim Penyusun

4

Executive Summary

PENDAHULUAN

Cagar Biosfer adalah situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama dengan program

MAB-UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan

berkelanjutan, berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal. Sebagai

kawasan yang menggambarkan keselarasan hubungan antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan

masyarakat dan perlindungan lingkungan, melalui kemitraan antara manusia dan alam, cagar biosfer

adalah kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang

mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat regional.

Pada saat ini CBR dalam tahapan pengembangan program berbasis para pihak yang dibuat dengan

jangka panjang, dimana dalam pengelolaannya tersebut akan mengikat pemerintah

daerah/kabupaten/kota/propinsi dan para pemangku lainnya untuk mengimplementasikan kegiatan-

kegiatan dalam rangka pengelolaan cagar biosfer cibodas di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi

dengan prinsip-prinsip memperbaiki pembangunan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman

hayati melalui dukungan collaborative management atau pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi

dan kawasan hutan lainnya yang mempunyai nilai biodiversity tinggi.

Efektifitas pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan Cagar Biosfer cibodas guna mengatasi

permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masayarakat,

ditentukan sejauh mana proses pembangunan dan pengelolaan dapat meningkatkan kapasitas desa

mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah

penyangga kawasan konservasi. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan

dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat

dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam

pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas yang mencakup mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak

pembangunan desa, efektivitas system pengelolaan pembangunan desa, kemampuan desa, dan

keberdayaan masayarakat maupun para pemangku lainnya dalam mewujudkan konservasi

keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Kecenderungan selama ini perencanaan yang dibuat di tingkat desa lebih menghasilkan prioritas

program/kegiatan yang bersifat “instant” - langsung dirasakan secara ekonomi dan fisik karena

dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasar mata, mudah diukur, menyerap lapangan kerja,

dan argumentasi lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa desa lebih

mengupayakan pembangunan infrastruktur dibanding non fisik, karena kondisi geografis, akses yang

terbatas dan keterisolasian, memerlukan penanganan segera dengan pertimbangan keterbatasan

anggaran.

5

Berkaitan hal tersebut, perencanaan pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas dengan perencanaan

pembangunan desa harus diletakan secara komprehensif untuk menjebatani kebutuhan

pengembangan wilayah, penguatan sektor dan harmonisasi para pelaku pembangunan. Hal ini

dirasakan perlu untuk disusun sebuah rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa)

yang dapat membantu perencanaan dan pelaksanaan dalam mengintegrasikan konservasi

keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan yang diprioritaskan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun. Paling tidak, harapan RPJM-Desa ini dapat mengisi kekosongan konflik dapat dipahami

pada saat pengkajian kondisi desa termasuk gagasan sinkronisasi dan pengintegrasian prespektif

dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.

MAKSUD KEGIATAN

Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan

RPJM-Desa dan RKP Desa sebagai penunjang dalam upaya pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas berbasis

para pihak.

TUJUAN KEGIATAN

a. Mendorong terwujudnya RPJM-Desa dan RKP Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting

dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mempromosikan

konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan;

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan

keadaan setempat;

c. Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan desa; dan

d. Menyelaraskan rencana kegiatan, anggaran, peran serta, tanggung jawab dan rasa memiliki

masyarakat di desa dalam proses pengelolaan cagar biosfer cibodas berbasis para pihak.

HASIL YANG DIHARAPKAN

� Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat desa yang sesuai

dengan aspirasi, kebutuhan masyarakat dan pengembangan ke depan;

� Komitmen dan tanggung jawab para pemangku kepentingan baik pemerintah desa, masyarakat,

BPD, swasra, dan lembaga lainnya dalam mencapai visi pembangunan di desa;

� Memperkecil tingkat kesenjangan antar kelompok melalui program pembangunan terpadu;

� Kontribusi masyarakat dalam memelihara, mengembangkan dan melestarikan hasil pembangunan

desa;

� Memperkuat kerekatan sosial dalam rangka pengelolaan sumber daya secara berkeadilan,

transparan dan berpihak kepada kelompok marjinal; dan

� Acuan bagi usulan kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas ke Pemerintahan

Daerah/Kabupaten/Kota/Propinsi. KERANGKA PENDEKATAN

� Demokratis dan partisipatif

� Buttom-up planning

� Top-down planning

6

WAKTU KEGIATAN

Kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des)

dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu :

• Hari/Tanggal : Senin s/d Rabu/ 6-8 Agustus 2012

• Tempat : Kantor Pemerintahan Desa Langensari Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi

KOMPONEN KEGIATAN

A. Tahap Persiapan

1. Orientasi dan Sosialisasi Perencanaan Desa.

2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokuman RPJM Desa.

B. Tahap Pelaksanaan

Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa

1. Penyusunan Profil Desa.

2. Kajian terhadap Dinamika Konflik

3. Kajian terhadap RPJMD.

4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Desa.

5. Analisis keuangan Desa.

6. Penyusunan Rancangan Awal RPJM Desa.

7. Diskusi Terfokus (FGD) untuk setiap Topik.

8. Pembahasan Rancangan Awal RPJM Desa bersama SKPD.

9. Musrenbang RPJM Desa.

10. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJM Desa.

Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Desa.

2. Penetapan Naskah Perdes RPJM Desa.

C. Tahap Pelembagaan

Masyarakat perlu mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahun ke depan

yang disusun dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa khususnya

dalam penyusunan RPJM Desa. Kegiatan ini dilakukan melalui forum atau pertemuan warga

(formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

PESERTA DAN PANITIA KEGIATAN

Peserta yang mengikuti proses penyusunan RPJM-Des ini diikuti oleh 15 (lima belas) peserta yang

merupakan perwakilan dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, LPMD, KADUS, RT/RW, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, PKK, dan Kelompok Tani.

ALUR PROSES PENYUSUNAN RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENYUSUNAN PROFIL DESA

Penyusunan profil desa merupakan bagian dari kajian desa yang dilakukan secara partisipatif dalam

rangka mengenal kondisi desa secara komprehensif. Profil desa merupakan gambaran wilayah dan

aspek pengembangan sumber daya secara keseluruhan menyangkut kondisi saat ini tentang fungsi-

fungsi pemerintah dan pembangunan pada umumunya. Profil Desa erupakan instrument penting

dalam perencanaan khususnya RPJM Desa untuk mengindentifikasi, mengorganisasikan dan

mengkoordinasikan informasi data dalam rangka penambilan keputusan dan kebijakan pembangunan.

Profil desa menyediakan data dasar yang tediri dari data keluarga, potensi desa, kelembagaan secara

berkelanjutan (time series) sebagain informasi penting dalam menyusun dokumen RPJM Desa.

Permendagri No.12/2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan

Kelurahan, menyatakan bahwa profil desa digunakan dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan

tingkat perkembangan desa atau kelurahan secara akurat, komprehensif dan terpadu. Hal ini

memudahkan bagi Desa untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan yang dicapai dalam

penyenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan desa dan menentukan alternative program pembangunan

5 (lima) tahun. Penyusunan profil desa merupakan upaya mengenal kondisi sosial, budaya dan

ekonomi yang berpengaruh terhadap perubahan, distribusi sumber daya dan tantangan masyarakat

dalam membangun sisuasi aman, mencegah terjadinya konflik serta memberikan masukan dalam

upaya perdamaian.

KONDISI UMUM DESA LANGENSARI KECAMATAN SUKARAJA

KABUPATEN SUKABUMI Geografi dan Demografi

Desa Langensari terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang

memiliki luas wilayah 454 Ha. Jumlah penduduk Desa Langensari sebanyak 9.393 jiwa yang terdiri

dari 4.750 laki-laki dan 4.643 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.826KK..

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Langensari Kecamatan Sukaraja sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

• Sebelah Selatan : Desa Pasir Halang

• Sebelah Barat : Desa Cisarua dan Limbangan

• Sebelah Timur : Desa Margaluyu dan Salaawi

Dilihat dari tofografi dan kontur tanah, Desa Langensari Kecamatan Sukaraja secara umum berupa

daratan dan sawah yang berada pada ketinggian antara 700 m s/d 1200 m diatas permukaan laut

(dpl) dengan suhu rata-rata berkisar antara 22 s/d 320 Celcius. Desa Langensari terdiri dari 4 (Empat)

Dusun, 15 (Lima Belas) orang Rukun Warga (RW) dan 50 (Lima Puluh) orang Rukun Tetangga (RT).

Sedangkan untuk mencapai desa dari ibu kota Kabupaten Sukabumi 68 km persegi dengan waku

9

tempuh 120 menit dan ibu kota Kecamatan Sukaraja 5 km persegi dengan waktu tempuh 30 menit

dengan menggunakan transportasi darat. Transportasi yang biasa dipergunakan masyarakat berupa

kendaran roda dua dan roda empat.

Keadaan Sosial Budaya

Dalam bekerja, umumnya perempuan dan laki-laki bekerja bersama-sama dan tidak berubah dari dulu

sampai sekarang. Beberapa pekerjaan yang dilakukan perempuan selain pekerjaan rumah tangga

adalah bertani, pemetik teh dan buruh tani. Dari agama, sebagian besar masyarakat desa beragama

Islam. Agama Islam berpengaruh kuat pada budaya masyarakat.

Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Langensari Kecamatan Sukaraja dalam memenuhi ekonomi

sehari-hari terdiri dari:

Potensi Jumlah Potensi Jumlah

Petani 2341 orang Nelayan 0

Buruh Tani 3148 orang Montir 0

Pedagang 0 Peternak 5 orang

PNS 112 orang Pertukangan 246 orang

TNI/Polri 8 orang Pemulung 5 orang

Karyawan Swasta 112 orang Lain-lain -

Keadaan Sarana dan Prasarana Umum

Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Langensari Kecamatan Sukaraja meliputi:

Sarana Jumlah Sarana Jumlah

Paud 4 unit SLTP 1 unit

Taman Kanak-kanak 1 unit SLTA/ SMK -

Sekolah Dasar (SD) 3 unit Perguruan Tinggi -

MI 1 unit Lainnya -

MTs 1 unit

Sedangkan untuk jumlah tenaga pengajar terdiri dari :

Tenaga Jumlah Tenaga Jumlah

Taman Kanak-kanak/ PAUD - SLTP/ MTs 10 orang

Sekolah Dasar (SD) 30 orang SLTA/ SMK -

MI 6 orang

10

Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di desa Langensari meliputi:


Puskesmas - Dokter Praktek 1 orang

Puskesmas Pembantu - Bidan 1 orang

Polides - Perwat 5 orang

Balai Pengobatan/ Klinik - Petugas Gizi Keliling -

Dokter Rumah Sakit 1 orang Dukun Bayi Terlatih -

Posyandu 10 unit

Sarana dan Prasana Ekonomi


Bank - Raksa Desa -

Koperasi Unit Desa - Toko/ Warung -

Pasar - GOR 1 unit

BUMDES 1 unit Lapangan sepak Bola 1 unit

Industri Rumah Tangga - Lapangan Bola Volly 1 unit

Perusahaan Kecil - Lapangan Bulu Tangkis 3 unit

Perusahaan Besar -

Prasarana Desa


Mesjid 21 unit Vihara -

Mushola 56 unit Pura -

Madrasah - Pesantren 6 unit

Gereja -

Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan


Sawah 216 ha Hutan Negara 4 ha

Kelompok Tani 7 kelompok Perkebunan 75 ha

Anggota Kelompok Tani 70 orang Lahan Kritis 600 ha

Kebun/ Tegalan 37 ha

Peternakan


Kambing 115 ekor Sapi Potong 15 ekor

Domba 527 ekor Sapi Perah 30 ekor

Ayam Kampung 515 ekor

11

KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pembagian Pemerintahan Desa

Urusan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau

BPD untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pemerintah desa terdiri dari kepala

desa yang dibantu oleh sekretaris desa, kepala dusun, kaur pemerintahan, kaur kesejahteraan

masyarakat sosial, kaur umum, kaur pembangunan, dan kaur keuangan. Pemerintah desa bekerjasama

dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah desa juga bekerjasama dengan PKK untuk pelaksanaan kegiatan posyandu dan dengan

Polides untuk membuat rujukan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. LKMD

berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan BPD untuk menjalankan pemerintahan desa. BPD Desa

Langensari dibentuk tahun 2003. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk masyarakat desa adalah

lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD. Lembaga lain yang ada di desa Langensari

adalah karang taruna, posyandu, koperasi, kelompok tani, dan lembaga lainnya.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BENDAHARA

MARGARITA RIZKY

BPD KEPALA DESA

SIROD H MAHPUD

SEKRETARIS DESA

YANTI SUSANTI

KAUR PEMERINTAHAN

GANI PERMANA

KESBANG

IYUD RUSMAN

KESRA

UCI SANUSI

KEPALA DUSUN I

MIPTAHUL ARIPIN

KEPALA DUSUN II

AZAT SUDRAJAT

KEPALA DUSUN III

SAEPUDIN

KEPALA DUSUN IV

………………………………

KETUA RT

MSYARAKAT

12

KAJIAN DINAMIKA KELOMPOK

Analisis konflik merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menggali informasi tentang

perubahan sosial masyarakat desa, dinamika konflik, tingkat kohesi sosial, harmonisasi

antarpemangku kepentingan dan ketahanan masyarakat dalam mengelola konflik. Analisis konflik

dilaksanakan untuk melengkapi kajian desa secara cepat (potret desa, peta potensi desa dan bagan

kelembagaan) yang akan menjadi masukan dalam merumuskan isu strategis dan program prioritas

selama 5 (lima) tahun. Hasil kajian ini untuk memastikan sejauhmana perencanaan yang dibuat benar-

benar peka terhadap konflik dengan mempelajari pola interaksi antarkelompok (relasional dan

struktural), perbedaan nilai (kultural), isu-isu ketidakadilan, penolakan, kesenjangan, penyalahgunaan

wewenang, dan pola pengelolaan sumber daya.

Analisis konflik dapat membantu dalam menemukenali kebutuhan bina damai, tingkat kerentanan

terhadap konflik dan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.

Memperkuat upaya pemerintah desa dalam bina damai berkaitan erat dengan komitmen seluruh

permangku kepentingan untuk memformulasikan kebutuhan pembangunan dengan mengintegrasikan

hasil analisi konflik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pelestarian.

Pada bagian ini diperkenalkan beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penyusunan RPJM Desa

khususnya untuk mengkaji kondisi sosial dan dinamika perubahan masyarakat mencakup pemahaman

terhadap konteks, perilaku dan sikap yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Hasil Pemetaan Konflik Desa Langensari

Desa Langensari yang terletak di daerah penyangga kawasan konservasi dan merupakan zona transisi

dari kawasan Cagar Biosfer Cibodas dihuti oleh suku sunda. Secara umum potensi yang berada di

wilayah desa ini sebagain besar adalah lahan pertanian sawah dan ladang. Sedangkan konflik yang

terjadi di wilayah Desa Langensari sebagian besar adalah kepemilikan lahan pertanian yang saat ini

dikuasai oleh pihak luar, sehingga peranan masyarakat untuk mengelola lahan pertanian tersebut

sangat sulit.

Kepemilikan Lahan oleh Pihak Luar. Kondisi saat ini di daerah resapan mata air batukarut,

khususnya pada zona II dan zona III hampir sebagian besar (95%) lahan pertanian dimiliki oleh pihak

swasta/perusahaan. Kepemilikan lahan oleh pihak luar ini banyak menimbulkan permasalahan antara

masyarakat dan si pemilik lahan itu sendiri, karena pemilik lahan tidak pernah memperhatikan

kondisi lahannya yang kurang adanya tegakan pohon untuk perlindungan dan perbaikan daerah

resapan air.

Tumpang Tindih Regulasi. Kawasan mata air batukarut yang berada di wilayah desa Langensari

merupakan kawasan tanah hutan yang berada di bawah kewenangan Pemerintahan Kota Sukabumi

yang dalam hal ini dikelola oleh PDAM Kota Sukabumi. Mata air batukarut termasuk kategori daerah

lindung. Meskipun demikian, kawasan mata air batukarut juga terbagi habis dalam wilayah

administrative pemerintahan daerah kabupaten, kecamatan dan desa. Pada tingkat ini secara dejure

13

kawasan mata air batukarut mestinya berada pada wilayah pengelolaan kabupaten. Di sisi lain,

keberadaan mata air batukarut saat ini merupakan konsumsi air bersih bagi masyarakat Kotamadya

Sukabumi dan diatur dalam regulasi pemerintahan kotamadya. Sedangkan masyarakat kabupaten

tidak disubsidi sumber air bersih dari mata air batukarut, tetapi aliran air dari Danau Batukarut,

dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten sebagai penompang irigasi persawahan saja. Situasi ini,

menggambarkan terdapatnya konflik regulasi, khususnya antara regulasi yang mengatur eksistensi

pemerintahan Kota Sukabumi dan eksistensi pemerintahan Kabupaten Sukabumi yang akan mengatur

dalam perlindungan daerah resapan mata air batukarut tersebut.

KAJIAN TERHADAP RPJMD

Dalam sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan, penyusunan RPJM Desa harus mengacu

pada RPJMD (Kabupaten/Kota) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

kabupaten/kota dalam periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan arah kebijakan pemerintah di

tingkat kabupaten/kota yang berisi program prioritas dan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan

publik dan perbantuan yang harus menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan

pembangunan. Dalam rangka keseinambungan perencanaan, maka RPJMD lebih bersifat makro yang

memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah di tingkat kabupaten/kota yang akan

menjadi dasar dalam menentukan arah, strategi, kebijakan dan program pembangunan yan masuk

dalam dokumen RPJM Desa.

Perlunya kajian terhadap RPJMD dalam penyusunan RPJM Desa untuk melihat hal-hal pokok yang

perlu diintegrasikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan,

strategi dan prioritas pembangunan 5 (lima) tahun ke depan agar terjadi sinkronisasi dan sinergitas

dengan perencanaan di atasnya. Artinya keduanya menjadi suatu kesatuan perencanaan, karena

banyak program atau kegiatan yang dirumuskan di tingkat kabupaten/kota bersumber dari usulan di

tingkat kecamatan dan desa. Artinya keduanya menjadi satu kesatuan perencanaan, karena banyak

program atau kegiatan yang dirumuskan di tingkat kabupaten/kota besumber dari usulan di tingkat

kecamatan dan desa. Pemerintah kabupaten/ kota berupaya mereview dan mengkaji kebutuhan desa

dengan mempertimbangkan tata ruang, pengembangan bidang/sector pelayanan di tingkat

kabupaten/kota dengan pelayanan antar desa, desa dengan kecamatan dan antar kecamatan.

Kebijakan Pembanguan Desa Langensari

Ada dua materi pokok yang disajikan pada bagian ini. Materi pokok tersebut adalah arah kebijakan

dan rencana aksi yang dituangkan dalam RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam mendukung

upaya pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas berbasis para pihak melalui 3 bidang uatama, yaitu bidang

pendidikan, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Pada dasarnya, RPJMD dilaksanakan untuk

mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah dirumuskan agar bisa tercapai dengan baik, tujuan,

dan sasaran dari pemerintah kabupaten/kota ini harus mendapat dukungan dari berbagai pihak

termasuk masyarakat. Selanjutnya dukungan semua pihak ini harus menjadi komitmen dan gerakan

bersama guna mendukung upaya pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas berbasis parapihak.

14

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

Arah kebijakan bidang pendidikan dalam menunjang Desa Langensari menuju Desa Percontohan

dalam Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas terbagi kedalam 9 kebijakan, yaitu :

1) Meningkatkan program wajib belajar 9 dan 12 tahun.

2) Mengembangkan kurikulum, evaluasi dan implementasi kurikulum berbasis pendidikan

konservasi berdasarkan kebutuhan dan sumberdaya alam setempat.

3) Melakukan sosialisasi nilai, manfaat, peranan dan strategi konservasi bagi masyarakat Desa

Langensari, dengan menggunakan semua perangkat pemerintahan daerah, baik secara langsung

ataupun tidak langsung.

4) Melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pendidikan konservasi,

baik secara langsung ataupun tidak langsung.

5) Membentuk kader konservasi dari berbagai latar belakang dan organisasi.

6) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pendidikan konservasi.

7) Mengembangkan riset-riaset konservasi dalam rangka menyusun database konservasi daerah.

8) Melakukan kerjasama konservasi pada tataran regional, nasional dan internasional untuk

meningkatkan dukungan dalam pencapaian desa berbasis pengelolaan cagar biosfer.

9) Membangun mekanisme insentif dan disinsentif bagi masyarakat, sebagai rangsangan dalam

implementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Arah Kebijakan Bidang Sosial Budaya

Arah kebijakan Pemerintahan Desa Langensari bagi pelaksanaan pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas

yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai

berikut:

1) Membangun dan meningkatkan perilaku/pola hidup masyarakat yang dapat mendukung

pelestarian sumberdaya alam melalui pelaksanaan program kabupaten konservasi.

2) Meningkatkan peran serta dan kemitraan organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat

dalam pelestarian sumberdaya alam guna mewujudkan cita-cita desa konservasi.

3) Meningkatkan dan mengembangkan serta mempertahankan budaya lokal (budaya pasundan).

4) Menyusun inventarisasi budaya lokal masyarakat diseluruh wilayah desa Langensari sebagai

dasar penyusunan perencanaan pengembangan budaya yang sejalan dengan konservasi dan

pembangunan berkelanjutan.

5) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal masyarakat yang telah sejalan dengan nilai-nilai

konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

6) Mensosialisasikan nilai-nilai budaya lokal pro konservasi kepada seluruh lapisan masyarakat

sebagai upaya pelestarian budaya tersebut.

7) Membangun budaya pro konservasi yang ditanamkan mulau sejak usia dini sebagai upaya

membangun karakter generasi yang akan datang.

8) Melakukan interpretasi lingkungan terhadap obyek wisata alam (situ/danau batukarut &

perkebunan teh goalpara) dalam rangka membangun komunikasi antar objek dengan

pengunjung wisata alam.

15

9) Membangun kampung konservasi sebagai model interaksi antara sosial budaya masyarakat

dengan sumberdaya alam.

10) Melakukan promosi wisata budaya dan wisata alam (situ/danau batukarut dan perkebunan teh

goalpara) yang tepat sasaran untuk menarik minat pengunjung wisata alam.

11) Membuat paket wisata yang kreatif dan menarik sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisata

dan pembelajaran pendidikan konservasi.

12) Meningkatkan kapasitas konservasi penggiat wisata alam yang merupakan bagian dari upaya

meningkatkan pengelolaan wisata alam (situ/danau batukarut, hutan mata air batukarut, dan

perkebunan teh goalpara) sebagai suatu strategi konservasi.

Arah Kebijakan Bidang Ekonomi

Arah kebijakan Pemerintahan Desa Lengensari bagi pelaksanaan pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas

yang merupakan salah satu alat untuk mewujudkan konservasi keanekaragaman hayati dan

pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1) Membangun data dan informasi semua potensi sumber daya alam baik hayati dan non hayati

yang terkandung di Desa Langensari dan mengembangkannya agar menjadi lebih bermanfaat

bagi terwujudnya pembangunan Desa Langensari secara berkelanjutan.

2) Mengembangkan pembangunan hutan rakyat dan manfaatnya, baik manfaat ekonomi maupun

manfaat jasa lingkungan, sebagai salah satu upya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat daerah penyangga dan pembangunan Desa Langensari yang berkelanjutan.

3) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai sumberdaya

alam sehingga akan memunculkan budaya pemanfaatan sumberdaya alam yang efektif dan

efisien yang sangat membantu dalam menjamin kelestariannya.

4) Mengembangkan manfaat ekosistem hutan melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu yang

selama ini masih terabaikan dan masih didominasi oleh pemanfaatan hasil hutan berupa kayu

sehngga terjadi perubahan cara pandang terhadap nilai ekonomi dari ekosistem hutan yang

sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, dan

pembangunan Desa Langensari berkelanjutan.

5) Mengoptimalkan nilai ekonomi dan manfaat sumberdaya alam dan ekosistemnya melalui

pengembangan dan pemanfaatan ekowisata dan jasa lingkungan lainnya sehingga dapat

memberikan peranan yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangun

Desa Langensari berkelanjutan.

6) Meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan dan pengembangan usaha

pertanian yang lebih ramah lingkungan yang akan menjamin terjaganya keseimbangan

ekosistem pertanian dan keanekaragaman jenis dan genetic tanaman pangan/pertanian.

7) Meningkatkan kembali keanekaragaman buah-buahan lokal yang selama ini mulai diabaikan

sehingga Desa Langensari dapat menjadi salah satu daerah penyedia materi keanekaragaman

genetic buah-buahan setempat (desa unggulan).

8) Mengembangkan home industry masyarakat Desa Langensari melalui peningkatan produk-

produk kerajinan tangan yang berbahan baku sumber daya alam yang terbaharukan.

16

9) Menciptakan lingkungan yang nyaman melalui pengelolaan berbagai sampah dan barang-

barang bekas menjadi produk atau barang-barang yang kembali berguna.

10) Mengembangkan inkubasi usaha produktif melalui pengembangan peternakan sapi potong atau

sapi perah dan memanfaatkan limbah kotoran ternak tersebut menjadi energy terbarukan yang

ramah lingkungan (biogas dan energy listrik).

11) Mempertahankan daerah resapan mata air batukarut melalui pengembangan sumur resapan,

embung, biopori dan terasering.

12) Memperbaiki saran dan prasarana umum Desa Langensari (jalan, MCK, dan fasilitas lainnya)

guna mendukung kelancaran upaya pembangunan berkelanjutan.

KEBIJAKAN UMUM

PEMBANGUNAN DESA LANGENSARI

BERDASARKAN RPJMD

Kebijakan pembangunan Desa Langensari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi yang disusun

pada periode kepemimpinan saat ini berpedoman pada Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan

Desa (DU-RKP-Desa) yang diusulkan setiap tahun. Kebijakan pembangunan tersebut disinergiskan

dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi dengan mangacu

pada RPJMK Kabupaten Sukabumi. Dengan demikian, kebijakan pembangunan Desa Langensari

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan

Kabupaten/Kota Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam melaksanakan program

pembangunan kabupaten, Pemerintahan Desa Langensari tentunya telah menetapkan visi terlebih

dahulu dengan batasan waktu. Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi,

lembaga, atau perusahaan di masa mendatang untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi jangka

panjang. Pada periode 2013-2017, Desa Langensari memiliki visi “Terciptanya masyarakat Desa

Langensari dalam mewujudkan pembangunan jasmani dan rohani yang didasari dengan rasa iman dan

taqwa”.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Desa 2013-2017 tersebut diatas, Desa Langensari telah

menyusun 8 misi yang perlu ditempuh selama periode tersebut. Kedelapan misi yang harus ditempuh

adalah : (1) Meningkatkan moralitas agama yang tinggi; (2) Peningkatan hidup yang penuh social dan

gotong royong; (3) Meningkatkan kinerja pemerintah dengan pelayanan yang lebih baik; (4)

mengarahkan kehidupan yang berinisiasi produktif dan positif; (5) Meningkatkan kwalitas pertanian

untuk untuk kesejahteraan masyarakat; (6) Meningkatkan pendidikan dan pelayanan; (7)

Meningkatkan kesejatan untuk kesejahteraan masyarakat; dan (8) Mendorong program program

konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan di areal Cagar Biosfer Cibodas.

Desa Langensari memiliki sumberdaya alam yang banyak, terutama jasa lingkungan; baik yang

berupa sumber daya air, keanekaragaman hayati, maupun sumber daya wisata alam (Situ/Danau

Batukarut), sehingga visi yang disusun oleh Desa Langensari berlandaskan pada pemanfaatan sumber

daya alam secara lestari. Dalam misi yang perlu ditempuh oleh Desa Langensari, konsep konservasi

17

dan pembangunan berkelanjutan sudah dituangkan dalam misi nomor 8. Dalam misi nomor 8 tersebut,

desa konservasi merupakan kerangka yang digunakan untuk melestarikan sumberdaya alam dan

lingkungan hidup dengan berorientasi pada perlindungan, pengaweta, dan pemanfaatan secara lestari.

Visi dan misi tersebut dijabarkan kembali melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran semua

dinas/badan yang ada dilingkup Pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Mengingat kajian ini dibatasi

pada bidang pendidikan, ekonomi, dan social dan budaya, bagian dibawah ini hanya menyajikan

gambaran umum atas program-program yang sudah disusun oleh pemerintahan desa (tim kecil) yang

terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang terkait dengan

bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya. Rancangan ini juga ingin

menguraikan tingkat keterkaitan antara program yang yang disusun oleh Pemerintahan Desa

Langensari dengan konsep konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan yang

mana akan menjadikan komitmen dan prioritas Pemerintahan Kabupaten Sukabumi dalam

mendukung upaya pengelolaan cagar biosfer cibodas sesuai yang dimandatkan oleh Gubernur Jawa

Barat. Selain itu, bagian ini juga menyajikan kondisi umum dari ketiga bidang tersebut. Selanjutnya,

kondisi ketiga bidang tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dalam

rencana aksi implementasi pengelolaan cagar biosfer cibodas berbasis para pihak.

Bidang Pendidikan

Visi dan Misi

Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi adalah “Terwujudnya

perubahan paradigma pengelola pendidikan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten

Sukabumi yang bertaqwa, cerdas, terampil, demokratis dan memiliki daya saing tinggi pada tahun

2010”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun koordinasi dan sinergitas antara lini, unit dan institusi dalam pengelolaan pendidikan

di Kabupaten Sukabumi yang terintegrasi berdasarkan tugas pokok, fungsi dan peran

masing-masing sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini dilakukan melalui

intensifikasi komunikasi formal maupun informal di tataran internal maupun eksternal

kedinasan serta menyiapkan sarana dan prasarana berupa acuan-acuan yang jelas dan

implementatif yang disepakati untuk dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-

baiknya dan tanggungjawab sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi, dan peran

masing-masing.

2. Meningkatkan kinerja aparatur dan pengelola pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima

terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan, pengetahuan,

keterampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga terwujud aparatur

dan pengelola pendidikan yang berahlak mulia, memiliki idealism tinggi, profesional, memiliki jiwa

inovasi, kreasi, dan entrepreneur dalam pengelolaan pendidikan, berjiwa abdi negara, dan abdi

masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing..

3. Meningkatkan kinerja pengelola pendidikan yang berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan melalui

peningkatan dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan dan

18

penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat terhadap penyediaan tenaga pengelola pendidikan, sarana

dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang memenuhi standar peleyanan minimal.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di berbagai jenjang

satuan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sarana dan

prasarana baik mutu maupun jumlah yang memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan

prasarana pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan target dan capaian mutu jenjang/satuan

pendidikan yang akan dicapai. Dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudayaan yang tersedia.

5. Meningkatkan mutu dan produktifitas pendidikan di berbagai jenjang/satuan pendidikan. Hal ini

dilakukan melalui peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang kondusif di

berbagai jenjang/satuan pendidikan, sehingga tercipta pemerataan memperoleh pendidikan, mutu

dan relevansi lulusan di berbagai jenjang/satuan pendidikan dengan kebutuhan msyarakat

(stakeholders).

Kondisi Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan merupakan bidang yang paling strategis untuk membangun sumberdaya manusia,

khususnya di lingkup Pemerintahan Desa Langensari guna menunjang upaya pengelolaan Cagar

Biosfer Cibodas. Secara umum, gambaran umum yang merupakan permasalahn pendidikan

masyarakat di Desa Langensari adalah sebagai berikut:

1. Tingginya putus sekolah yang diakibatkan oleh kurangnya tingkat kesadaran masyarakan akan

pentinggnya pendidikan.

2. Kurangnya fasilitas gedung pendidikan

3. Jauhnya akses menuju sekolah

4. Mahalnya biata sekolah

5. Belum ada gedung dan buku perpustakaan sekolah

6. Tenaga pendidik PAUD non honorer

7. Kurangnya penyuluhan secara berkesinambungan

8. Masih rendahnya kesempatan memperoleh pemerataan dan keadilan pendidikan

9. Masih rendahnya kualitas dan relevasi pendidikan

10. Masih rendahnya manajemen pendidikan disamping belum terwujudnya kemandirian

Berdasarkan permasalah tersebut diatas, telah dirumuskan kebijakan prioritas pembangunan bidang

pendidikan sebagai berikut: (a) pembuatan perdes wajib belajar 9 dan 12 Tahun; (b) pembangunan

gedung PAUD dan Diniyah; (c) biaya sekolah gratis; (d) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;

(e) penyedian buku perpustakaan; (f) pengajuan honor pengajar PAUD dan Diniyah; (g) penyediaan

sarana transportasi masal untuk anak sekolah dasar; (h) peningkatan sumberdaya manusia; (i)

penyedian peralatan marawis; (j) penyuluhan secara berkelanjutan; (k) pengembangan pendidikan

non formal dan informal; (l) pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri; (m)

implementasi manajemen berbasis sekolah; (n) pelaksanaan broad base education dan life skill; dan (o)

pengembangan PKBM.

19

Kebijakan prioritas pada bidang pendidikan di Desa Langensari dijabarkan melalui program kerja

pada setiap tingkatan pendidikan.

A. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1. Pembangunan sarana dan prasarana bermain

2. Pembangunan ruang kelas baru bagi TK

3. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik TK

4. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Tutor PAUD

5. Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

B. Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru untuk SD

2. Penambahan Ruang Kelas Baru SD

3. Pengadaan sarana perlengkapan UKS (Unit Kesehatan SD)

4. Beasiswa siswa miskin tingkat SD

5. Pembangunan perpustakaan sekolah

6. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

7. Biaya penyelenggaraan SMP terbuka

8. Penyelenggaraan kejar paket B setara SMP

9. Penyelenggaraan akreditasi SD dan SMP

10. Pengadaan alat dan bahan laboratorium IPA SMP

11. Pendampingan BOS Kabupaten

12. Rehabilitasi gedung SD/MI

13. Rehabilitasi dan RKB Gedung SD/MI dan SMP/MTs

14. Penunjang dana Role Sharing rehab dan RKB SD/MI da SMP/MTs

15. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SD dan SMP

16. Pelatihan kompetensi pendidik TK

17. Pengembangan SD berbudaya lingkungan

C. Program Pendidikan Non Formal dan Informarmal (PNFI)

1. Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal

2. Pemberian bantuan operasional pendidikan Non formal untuk pengembangan PKBM

3. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan dalam bentuk pemberian beasiswa kursus

4. Pengembangan pendidikan keaksaraan

5. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

6. Penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikaan non formal bagi pengembangan Taman

Bacaan Masyarakat (TBM)

7. Publikasi dan sosialisasi pendidikan nonformal dalam bentuk penyebarluasan juknis, poster

dan leaflet

8. Pemberdayaan Organisasi Mitra

9. Biaya Operasional Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

10. Pemetaan dan Verifikasi Data Kelembagaan Program PNFI

11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PNFI

20

D. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SD

2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SMP

3. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SMA dan SMK

4. Diklat kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Pengawas

5. Seleksi kepala TK, SD, dan SMP

6. Pelaksanaan sertifikasi pendidik

7. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

8. Seleksi guru kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi dan berdedikasi tinggi

9. Pembinaan kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran

10. Program pemetaan mutu pendidikan

11. Pendamping program BERMUTU

E. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Penerapan system dan informasi manajemen pendidikan

2. Penyusunan profil pendidikan dan statistik pedidikan

3. Penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga pengolah data tingkat kecamatan dan persekolahan

4. Pengelolaan dan pengembangan Jejaring Pendidikan Nasional (JARDIKNAS)

5. Inventarisasi barang milik Negara sektor pendidikan

6. Penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan

7. Penyediaan biaya pembinaan siswa

8. Biaya ujian nasional, ujian sekolah dan penerimaan siswa baru

9. Sekolah berbudaya lingkungan

10. Stimulan sekolah berprestasi

11. Pembangunan gedung UPTD Kecamatan

12. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan

Berdasarkan pemaparan diatas, pada bidang pendidikan belum tercermin strategi dan program kerja

yang berhubungan langsung dengan bidang konservasi. Namun demikian, pada kurikulum pendidikan

sudah termuat pendidikan lingkungan hidup yang merupakan kurikulum muatan lokal yang wajib

dilaksanakan. Pendidikan lingkungan hidup yang merupakan kurikulum lokal tersebut sifatnya masih

umum dan belum berbasis kebutuhan dan kondisi sumberdaya alam setempat. Oleh karena itu, masih

perlu dikembangkan kurikulum pendidikan konservasi yang sifatnya spesifik dan berdasarkan

kebutuhan dan kondisi sumberdaya alam setempat.

21

Bidang Ekonomi

Visi dan Misi

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, konservasi keanekaragaman hayati dan

pembangun berkelanjutan merupakan bagian dari visi dalam pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas.

Melalui telaahan terhadap beberapa dinas/badan yang memiliki tanggung jawab atau keterkaitan

terhadap bidang ekonomi, beberapa dinas telah menjadikan sumber daya alam yang lestari sebagai

bagian dari visi yang ingin dicapai. Namun demikian, terdapat juga beberapa dinas/badan yang tidak

menjadikan sumber daya alam yang lestari sebagai bagian dari visinya.

Tabel 4.1. Beberapa dinas/badan yang dinilai terkait dengan bidang ekonomi yang ada dilingkup Pemerintahan

Kabupaten Sukabumi

No Intansi Visi Misi

1 Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

Mewujudkan hutan yang

lestari dan perkebunan yang

produktif dan berdaya saing

- Percepatan rehabilitasi dan pemantapan

kawasan lindung.

- Peningkatan produksi dan produktivitas

perkebunan.

2 Dinas

Pertambangan dan

Energi

Menjadi institusi yang handal

dalam pengungkapan potensi

sumber daya geologi untuk

peningkatan investasi sektor

ESDM guna menunjang

percepatan pembangunan

nasional

- Meningkatkan pengungkapan dan

pemanfaatan wilayah keprospekan serta

status potensi sumber daya mineral, panas

bumi dan energi fosil untuk percepatan

investasi pertambangan dan energi serta

ketersediaan data sumber daya geologi

Nasional secara berkesinambungan

- Meningkatkan usulan rekomendasi Wilayah

Kerja Pertambangan (WKP) dan Wilayah

Pertambangan (WUP dan WPN) untuk

rencana Tata Ruang

- Meningkatkan optimalisai nilai tambah

keekonomian dan pemanfaatan potensi

sumber daya melalui penerapan kaidah

konservasi.

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan

serta pemanfaatan data informasi potensi

sumber daya geologi

- Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas

kinerja organisai dan kompetensi sumber

daya manusia untuk mewujudjan

optimalisasi system manajemen mutu

kelembagaan.

3 Dinas Pengelola

Sumber Daya Air

Terwujudnya kemanfaatan

sumber daya air guna

menunjang kebutuhan akan air

untuk masyarakat kabupaten

Sukabumi

- Menyediakan, memperbaiki dan

mengembalikan fungsi jaringan irigasi

untuk kebutuhan masyarakat.

- Melaksanakan konservasi sumber daya air

dan mengemdalikan daya rusak air yang

berwawasan lingkungan.

- Pendayagunaan sumber daya air yang adil

dan merata, dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan sumber

daya air.

22

4 Dinas Pertanian

Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan

yang tangguh, efisien dan

ramah lingkungan tahun 2015

- Mengembangkan sistem agribisnis

komoditas tanaman pangan dan

hortikultura

- Meningkatkan ketahanan pangan

- Mengembangkan sumber daya manusia

pertanian

5 Dinas Peternakan Mewujudkan agribisnis

peternakan yang tangguh,

berdaya saing dan

berkelanjutan demi ketahanan

pangan asal hewan dan

kesejahteraan masyarakat

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sumber daya manusi peternakan yang

PROFESIONAL.

- Mengembangkan ketahanan pangan dan

optimasilisasi pemanfaatan sumber daya

peternakan.

- Mendorong peningkatan konstribusi sub

sektor peternakan terhadap perekonomian

daerah.

- Mendorong terciptanya iklim yang kondusif

bagi usaha peternakan, kesehatan hewan

dan kesehatan masyarakat veteriner.

6 Dinas Koperasi

Perindustrian dan

Perdagangan

Mewujudkan Diskopperindag

yang Profesional menuju

Koperasi, Usaha Mikro Kecil

Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan yang berdaya

saing dan unggul Pada tahun

2015"

- Meningkatkan kualitas dan Profesionalisme

Diskopperindag dalam memberikan

pelayanan Kepada Publik;

- Meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan

- Meningkatkan perlindungan terhadap

konsumen

- Membangun dan Meningkatkan sarana

Perdagangan

7 Dinas

Kepariwisataan,

Kebudayaan,

Kepemudaan dan

Olah Raga

Terwujudnya destinasi wisata

yang aman, nyaman dan

berwawasan lingkungan,

lestarinya nilai-nilai

tradisional dan kearifan lokal

serta pemuda yang mandiri

dan olahraga yang berprestasi

menuju masyarakat berakhlaq

mulia, maju dan sejahtera

- Meningkatkan penataan dan pengembangan

objek dan destinasi wisata

- Meningkatkan promosi wisata dan

penguatan kemitraan dengan stakeholder

kepariwisataan

- Melestarikan dan mengembangkan budaya

daerah

- Meningkatkan kemandirian dan peran

pemuda dalam pembangunan

- Meningkatkan pemasalan dan prestasi olah

raga.

8 Dinas Pendapatan Optimalisasi pendapatan dan

pengelolaan keuangan dan

aset daerah yang amanah

- Meningkatkan intensifikasi dan

ektensifikasi pendapatan daerah yang

terukur dan berkualitas.

- Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset

daerah yang professional.

- Meningkatkan kualitas sumberdaya

perbendaharaan, akuntansi anggaran

pendapatan dan belanja daerah sesuai

dengan standar pelayanan minimal.

Sumber: Website Profile Kabupaten Sukabumi

23

Kondisi Bidang Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Langensari dalam memenuhi kebutuhan hidup dan sumber

pendapatannya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam. Sumber pendapatan masyarakat Desa

Langensari dapat berupa penjualan hasil pertanian, penjualan hasil perkebunan, penjualan hasil

kehutanan, penjualan hasil peternakan dan perikanan, perdagangan, buruh, dan pegawai negeri sipil.

Koperasi merupakan salah sarana perekonomian kerakyatan yang dapat membantu dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Langensari, namun saat ini wadah koperasi yang sudah

dibentuk di Desa Langensari tidak berjalan karena dipengaruhi oleh faktor kepengurusan dan

manajemen koperasi yang belum maksimal.

Bidang Sosial dan Budaya

Visi dan Misi

Sebagaimana konsep pembangunan berkelanjutan skala nasional, sosial dan budaya merupakan aspek

yang tidak bisa dilepaskan dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain, aspek sosial dan budaya

harus diintegrasikan kedala, pembangunan Desa Langensari yang berkelanjutan. Intansi pemerintah

yang memiliki tugas pokok dalam menangani aspek social adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dan

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD). BPMD mempunyai tugas pokok membantu

bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa. BPMD memiliki visi “Terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang yang didukung oleh

peran serta masyarakat dalam pembangunan”. Sementara itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki

visi “Tercapainya kesejahteraan melalui masyarakat yang mandiri dan kompeten”. Selanjutnya,

masing-masing Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan BPMD telah menyusun beberapa misi untuk

mewujudkan visi-visi tersebut. Visi dari kedua dinas/badan juga secara eksplisit tidak mencantumkan

pelestarian sumber daya alam bagian dari visi yang ingin dicapai oleh kedua dinas/badan tersebut.

Sedangkan untuk Bidang Budaya di Kabupaten Sukabumi pengelolaannya berada dibawah

Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, sehingga visi dan misi yang dijadikan

acuan adalah Visi “Terwujudnya destinasi wisata yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan,

lestarinya nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal serta pemuda yang mandiri dan olahraga yang

berprestasi menuju masyarakat berakhlaq mulia, maju dan sejahtera” dan Misi adalah Meningkatkan

penataan dan pengembangan objek dan destinasi wisata, Meningkatkan promosi wisata dan

penguatan kemitraan dengan stakeholder kepariwisataan, Melestarikan dan mengembangkan budaya

daerah, Meningkatkan kemandirian dan peran pemuda dalam pembangunan, dan Meningkatkan

pemasaran dan prestasi olah raga.

24

PERAN CAGAR BIOSFER CIBODAS

BAGI DESA LANGENSARI

Cagar Biosfer Cibodas memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan suatu Negara atau

daerah, termasuk Kabupaten Sukabumi. Sumberdaya alam merupakan modal bagi pembangunan

daerah atau Negara. Bagi Negara Indonesia, minyak bumi dan sumber daya hutan berupa kayu pernah

menjadi salah satu sumber pendapatan Negara yang sangat besar pula. Pada beberapa propinsi atau

kabupaten di Indonesia, sumber daya alam berupa batubara telah menjad sumber pendapatan utama

daerah. Namun, kondisi di lapangan menunjukan bahwa pemanfaatan terhadap sumberdaya alam

seperti kayu dan batu bara telah banyak menimbulkan kerusakan lingkungan; sepserti yang terjadi di

Pulau Kalimantan dan Sumatera. Hal tersebut karena pemanfaatan yang terjadi kurang

memperhatikan dampak ke depan dan lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek. Oleh karean

itu, konsep pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas bagi pemerintahan Desa Langensai dan pemerintah

Kabupaten Sukabumi pada khususnya merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan daerah

berkelanjutan dengan tetap berbasis pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Dengan demikian,

pemanfaatan sumber daya alam yang sebanyak-banyaknya untuk generasi yang selama-lamanya

sangat berguna bagi pembangunan Pemerintahan Desa Langensari yang berkelanjutan. Hal yang harus

diperhatikan dari produksi sumber daya alam adalah sentuhan teknologi. Adanya sentuhan teknologi

dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu,

peningkatan kemampuan masyarakat serta penyediaan teknologi dalam mengolah produk-produk

yang dihasilkan sangat diperlukan.

Sumber Daya Kehutanan dan Perkebunan di Desa Langensari

Salah satu sumber daya alam yang dapat menjadi modal bagi pembangunan Desa Langensari adalah

sumber daya kehutanan dan perkebunan. Namun, pemerintahan Desa Langensari hingga saat ini

belum memanfaatkan sumber daya hutan dan kebun secara maksimal. Pemanfaatan sumber daya

hutan umumnya masih terbatas pada pemanfaatan sumber daya kayu. Padahal, sumber daya yang

terkandung di dalam hutan tidak hanya kayu. Demikian juga sumber daya perkebunan,

pemanfaatannya masih terbatas pada beberapa komoditas tertentu dan tampaknya juga belum

maksimal.

Desa Langensari memiliki kawasan hutan Negara seluas 4 ha, hutan lindung resepan mata air

batukarut 6 ha, kawasan perkebunan 75 ha, kebun tegalan 37 ha yang terdiri dari taman nasional,

hutan rakyat, dan hutan lindung. Hutan Taman Nasional dikelola oleh Kementerian Kehutan, Hutan

Lindung Resapan Mata Air Batukarut dikelola oleh Pemerintahan Kota Sukabumi (PDAM Kota

Sukabumi), dan hutan rakyat dikelola oleh masyarakat karena berada pada lahan milik. Meski dikelola

oleh atau berada di bawah pengawasan pemerintah pusat, pemerintahan Desa Langensari dan

masyarakat dengan berbagai pendekatan masih bisa mendapatkan manfaat yang besar dari taman

nasional, dan hutan lindung lainnya.

25

Sumber Daya Pertanian, Peternakan, dan Perikanan di Desa Langensari

Sumber daya lainnya yang dapat menjadi modal pembangunan Desa Langensari berkelanjutan melalui

konsep pelestarian keragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan adalah pertanian, peternakan,

dan perikanan. Komoditas pertanian komersial yang berupa tanaman pangan masih terbatas pada 4

jenis. Jenis-jenis tersebut adalah padi sawah, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu. Jenis yang memiliki

produksi paling tinggi adalah padi sawah. Selain empat jenis tersebut, komoditas pertanian berupa

tanaman sayuran dapat berupa kembang kol, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, dll. Jenis

yang memiliki produksi paling tinggi adalah kacang panjang dan cabe. Selain jenis-jenis tersebut,

masyarakat juga sudah memproduksi jenis sayuran lainnya seperti terong dan ketimun. Sebagimana

komoditas pertanian tanaman pangan, intenssifikasi dan diversifikasi komoditas tanaman sayuran

juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Langensari. Jenis hewan ternak yang selama

ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat Desa Langensari adalah sapi potong, sapi perah, kambing,

domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Sedangkan dari sektor perikanan, jenis

yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat adalah ikan mas, mujair, gurame, nila, lele

dan lainnya.

Sumber Daya Air di Desa Langensari

Desa Langensari memiliki sumber daya air yang cukup besar. Desa Langensari memiliki lebih dari 100

titik mata air, yang salah satunya adalah mata air batukarut yang saat ini dikelola oleh PDAM Kota

Sukabumi, dengan debit air rata-rata 40 liter/detik yang diperuntukan sebagai sumber air baku bagi

masyarakat yang tinggal di Kota Sukabumi. Jumlah situ yang ada di Desa Langensari sebanyak 1 buah

(Situ Batukarut), jumlah sumur resapan di zona 1 daerah resapan mata air batukarut 50 buah. Potensi

sumber mata air yang cukup potensial yang bisa dimanfaatkan sekitar 30 buah.

Keindahan Bentang Alam di Desa Langensari

Potensi lainnya yang dimiliki Desa Langensari adalah keindahan alam. Potensi ini dapat dikembangkan

untuk kegiatan wisata alam dan pada beberapa tempat kegiatan wisata alam sudah dilakukan.

Bentang alam yang indah tersebar di setiap wilayah kedusunan. Bentang alam tersebut umumnya

dipadukan dengan keberadaan perkebunan teh, hamparan sawah, dan danau/situ. Saat ini,

pengembangan wisata alam secara intensif masih terbatas pada kegiatan petualangan “offroad” dan

sepeda gunung pada objek-objek yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Gede

Pangrango. Pengembangan daerah wisata di berbagai wilayah yang memiliki potensi dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa itu sendiri.

Pemanfaatan sumber daya alam yang berupa kegiatan wisata memiliki kelebihan dibandingkan

dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati, terutama berupa kayu. Hal tersebut karena sumber

daya yang dimanfaatkan dalam kegiatan wisata alam berupa jasa lingkungan, sehingga tingkat

kerusakan terhadap sumber daya alam dapat dikurangi bahkan dihindari. Oleh karena itu,

pemanfaatan sumber daya alam berupa jasa lingkungan sangat mennjang bagi implementasi program

konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu alat

untuk mewujudkan pengelolaan cagar biosfer cibodas secara berkelanjutan.

26

Sumber Daya Manusia

Implementasi pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Hal tersebut karena sumber

daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu penentu keberhasilan dari pelaksanaan

konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, sumber daya

manusia yang berkemampuan tinggi harus dipersiapkan. Sumber daya manusia pada lingkup

masyarakat Desa Langensari umumnya sudah baik dan memiliki banyak pengalaman, meski tidak ada

salahnya jika kapasitasnya lebih ditingkatkan lagi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan

terdapat beragam persepsi dan pemahaman terhadap konsep Cagar Biosfer Cibodas. Oleh karena itu,

hal penting yang harus dilakukan dalam implementasi strategi Cagar Biosfer Cibodas adalah

penyamaan persepsi mengenai konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan

itu sendiri.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penting dilakukan pada lingkup pemerintahan desa dan

kelompok masyarakat. Mengingat masyarakat umumnya lebih banyak tahu tentang pengelolaan

sumber daya alam, maka peningkatan kapasitas lebih diarahkan untuk merubah aktivitas pemanfaatan

sumber daya alam yang lebih ramah terhadap lingkungan. Peningkatan kapasitas sumber daya

manusia yang dapat menunjang program Cagar Biosfer Cibodas atau pemanfaatan sumber daya alam

yang ramah lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara atau pendekatan. Cara lainnya yang

dilakukan diantaranya pemberian pelatihan dan kursus-kursus singkat tentang bidang-bidang yang

dapat menunjang pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Lembaga Pelaksana dan Penanggung Jawab

Disadari bahwa pelaksanaan program Cagar Biosfer Cibodas melibatkan banyak pihak. Oleh karena

itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat menjadi wadah bagi para pihak yang terlibat dalam program

pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas di tingkat masing-masing kabupaten. Keberadaan lembaga sangat

berguna dalam memudahkan koordinasi dengan para pihak. Pada level dinasi/badan, pemerintah

daerah (bupati) perlu menunjuk suatu dinas/badan sebagai koordinator pelaksana, dan yang lebih

memungkinkan adalah Bappeda. Pihak yang duduk dalam lembaga atau wadah tersebut harus terdiri

dari para pihak yang berasal dari berbagai instansi.

Keterlibatan semua dinas/badan dimaksudkan agar semua dinas memiliki komitmen dan pemahaman

yang sama dalam melaksanakan pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas yang merupakan salah satu alat

dalam mewujdukan pembangunan kabupaten secara berkelanjutan. Keterlibatan setiap dinas/badan

juga dimaksudkan untuk menghilangkan anggapan bahwa pelaksanaan program Cagar Biosfer Cibodas

hanya tanggung jawab dinas tertentu saja; menghilangkan ego sektoral. Kebijakan level dinas/badan

di Kabupaten Sukabumi yang lebih menitikberatkan tugas pokok dan fungsi karena kurangnya

koordinasi menyebabkan kebijakan yang sifatnya terintegrasi cenderung stagnasi. Hal tersebut

ditandai dengan keluarnya berbagai ijin yang bertentangan dengan konsep Cagar Biosfer Cibodas.

27

Sementara itu, kebijakan pemerintah kabupaten juga seringkali berhenti pada tingkat dinas atau

kecamatan. Dengan kata lain, kebijakan yang ada seringkali tidak sampai pada tingkat desa, terlebih

lagi tingkat anggota masyarakat. Oleh karena itu, lembaga atau wadah pelaksanaan program Cagar

Biosfer Cibodas harus juga dibuat pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun atau RW.

Wadah pelaksanaan Cagar Biosfer Cibodas sebaiknya mengoptimalakan lembaga pemerintahan yang

sudah ada (untuk tingkat kecamatan dan desa). Optimalisasi dan pembentukan wadah tersebut

dilakukan agar program Cagar Biosfer Bibodas dapat diteruskan hingga tingkat masyarakat sehingga

bisa dilaksanakan di lapangan. Sebagaimana pada level dinas/badan, lembaga Cagar Biosfer pada

tingkat kecamatan dan desa juga harus memiliki koordinator. Koordinator pelaksana kabupaten

konservasi pada tingkat kecamatan dapat dilakukan oleh camat, dan pada tingkat desa dapat

dilakukan oleh kepala desa. Dengan demikian, program Cagar Biosfer Cibodas dapat menjadi bagian

yang terintegrasi dengan program kerja pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, yang

merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) DESA LANGENSARI

DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGELOLAAN CAGAR BIOSFER CIBODAS BERBASIS PARAPIHAK

PERIODE 2013 - 2017

Desa : Langensari

Kecamatan : Sukaraja

Kabupaten : Sukabumi

Provinsi : Jawa Barat

No Urusan

Wajib Jenis Kegiatan Tujuan Lokasi Waktu Pelaksanaan

Biaya/Sumber

Dana Ket.

2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah /Rp. Sumber

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Pendidikan Pembangunan gedung

PAUD dan Diniyah.

Terbangunnya gedung

PAUD dan Diniyah 350.000.000 APBD

Membuat Perdes

tentang wajib belajar 9

tahun dan penyuluhan

untuk meningkatkan

kesadaran pendidikan.

Meningkatkan kesadaran

masyarakat akan

pentingnya pendidikan 30.000.000 APBD

Penyedian peralatan

marawis

mempertahankan

budaya lokal 15.000.000 APBD

Penambahan buku

bacaan untuk

perpustakaan di SD,

SMP dan desa

Meningkatkan wawasan

bagi anak sekolah dan

masyarakat umum

20.000.000 APBD

Pengajuan honor

pengajar PAUD dan

Diniyah

Meningkatkan

profesionalisme

pengajar

30.0000.000 APBD

Penyuluhan secara

berkelanjutan

Meningkatkan wawasan

masyarakat APBD

29

Biaya sekolah gratis Meningkatnya minat

belajar APBD

Penyedian sarana

transportasi untuk

anak sekolah

Keamanan dan

kenyamanan anak

sekolah

50.000.000 APBD

II Kesehatan Pembuatan gedung

posyandu di masing-

masing kedusunan

atau RT

Peningkatan pelayanan

kesehatan 200.000.000 APBD

. Pembuatan pusat

kesehatan di desa

Peningkatan pelayanana

kesehatan masyarakat 150.000.000 APBD

Penambahan

Jamkesmas

Mempermudah proses

pelayanan kesehatanan

bagi masyarakat yang

tidak mampu

APBD

Pengobatan gratis Meningkatnya kesehatan

masyarakat DINKES

Penyedian alat

posyandu yang

standar

Pelayanan kesehatan

yang lebih baik

25.000.000 APBD

Peningkatan

penyuluhan tentang

kesehatan

Kesadaran masyarakat

30.000.000 DINKES

Penambahan tenaga

medis

Pelayanan kesehatan DINKES

III Sosial

Budaya

Mendirikan organisasi

kesenian daerah

Mempertahankan

budaya local 50.000.000

DINAS

TERKAIT

Pembuatan gedung

kesenian di desa

Tersedianya saran

kesenian 150.000.000 APBD

Aktifkan kembali

wadah karang taruna

Peningkatan sumber

daya manusia

30

IV Sarana dan

Prasarana

Perbaikan jalan desa Sarana transportasi

lancar dan aman 3.000.000.000 APBD

Pembuatan posyandu

di masing-masing RT

Pelayanan kesehatan

masyarakat terjamin 100.000.000 APBD

Pembuatan saluran

irigasi

Pelayanan sumber air

bersih 1.000.000.000 APBD

Pembuatan MCK

umum

Peningkatan kesehatan

masyarakat 150.000.000 APBD

Pembuatan TPS Kebersihan 100.000.000 APBD

Perbaikan gedung

sekolah

Sarana pendidikan yang

memadai 120.000.000 APBD

V Lingkungan

Hidup

Pembuatan kebun

bibit rakyat (KBR)

Membangun kesadaran

masyarakat 150.000.000 DISTANHUT

Rehabilitasi lahan

kritis dan pembuatan

sumur resapan di zona

2 dan 3 daerah

resapan mata air

batukarut


dan terjaminnya

ketersedian sumber daya

air 1.500.000.000 APBD

Pengembangan hutan

kerakyatan

Peningkatanan

perekonomian

masyarakat

500.000.000 APBD

Pengembangan

pengelolaan limbah

ternak menjadi energy

ramah lingkungan

(biogas)


meningkat

150.000.000 BLH/APBD

Pengelolaan sampah

organik dan anorganik


dan peningkatan

perekonomian lokal

200.000.000 APBD

31

Melakukan

penyuluhan secara

intensif

Peningkatan wawasan

masyarakat 50.000.000 DINAS

TERKAIT

VI Kehutanan Rehabilitasi hutan dan

lahan

Terjaminnya kelestarian

lingkungan 500.000.000

TNGGP &

DISTANHUT

Pipanisasi air bersih

dari kawasan

konservasi

Pelayanan sumber air

bersih 300.000.000 APBD

Membuat naskah

kesepakatan

kerjasama antara

pemerintah desa dan

PDAM Kota Sukabumi

tentang kontribusi

dari pemanfaatan jasa

lingkungan air

Peningkatan

perekonomian

masyarakat

30.000.000 PDAM KOTA/

APBD KOTA

Pengembangan

potensi sumberdaya

alam dari kawasan

konservasi

Peningkatan

perekonomian

masyarakat melalui

pembangunan

berkelanjutan

150.000.000 TNGGP DAN

DISTANHUT

V Pariwista Pengembangan wisata

situ/danau batukarut

Peningkat perekonomian

masyarakat 1.500.000.000 APBD

Penyedian sarana dan

prasarana wisata

situ/danau batukarut

Kemanan dan

kenyamanan 500.000.000 APBD

Peningkatan kapasitas

SDM pengelola wisata

alam

Profesionalisme

pengelola wisata

75.000.000 DISBUDPAR

32

Membangun

kerjasama

pengelolaan wisata

alam

Kerjasama pengelolaan

wisata alam

50.000.000 DISPBUDPAR

Pembuatan Perdes

pengelolaan wisata

alam

Kebijakan pengelolaan

wisata alam

50.000.000 DISBUDPAR

VI Koperasi &

Usaha

Masyarakat

Mendirikan koperasi

dan kerjasama

pengembangan usaha

Wadah pengembangan

usaha masyarakat 50.000.000

DINAS UKM

DAN

KOPERASI

Pelatihan manajemen

koperasi

Peningkatan

sumberdaya manusia 100.000.000

DINAS UKM

DAN

KOPERASI

VII Pertanian Membuat percetakan

sawah

Peningkatan kualitas

hasil pertanian 500.000.000 APBD

Pembuatan koperasi

tani/warung tani

Penunjang kebutuhan

petani 150.000.000 APBD

Pembuatan naskah

pengelolaan lahan

(kespala)

Peningkatan

perekonomian

masyarakat

25.000.000 DINAS

PERTANIAN

Peningkatan

penyuluhan dan

pendidikan pertanian

Peningkatan wawasan

masyarakat 75.000.000 DINAS

PERTANIAN

Pengembangan

pertanian ramah

lingkungan (organic)

Kualitas hasil pertanian

yang lebih baik 75.000.000 DINAS

PERTANIAN

Pembuatan embung

air dan terasering

Pertanian berkelanjutan 300.000.000 APBD

Pengembangan

tanaman produktif

(pala, sirsak, cengkeh)

Peningkatan

perekoniman jangka

panjang

200.000.000 DINAS

PERTANIAN

33

Alat pengolahan tanah

(traktor)

Kualitas produksi

meningkat

300.000.000 APBD

IX Peternakan Pengembangan

peternakan sapi perah,

kambing dan ayam

kampong

Peningkatan

perekonomian

masyarakat 500.000.000

DINAS

PETERNAKAN

/ APBD

Penyuluhan

pengembangan

peternakan

Wawasan masyarakat

meningkat 50.000.000 DINAS

PETERNAKAN

Pengembangan bapak

angkat dalam

pengembangan

inkubasi usaha

peternakan

Peningkatan

perekonomian

PIHAK

TERKAIT

Pengembangan

rumput atau pakan

ternak

Produksi peternakan

meningkat 100.000.000 DINAS

PETERNAKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

35

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI KECAMATAN SUKARAJA

DESA LANGENSARI Alamat : Jl. Kabandungan KM 3 Sukaraja (43192)

RANCANGAN PERATURAN DESA LANGENSARI

KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUM

PERATURAN DESA

NOMOR : ……………. TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DESA LANGENSARI PERIODE 2013 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGENSARI

a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan

landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan

pembangunan desa;

b. bahwa untuk menertapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a,

diperlukan adanya Peraturan Desa:

c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan

Keputusan Kepala Desa;

d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tersebut, diperlukan rekomendasi dan

petunjuk teknis.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Menimbang :

Mengingat :

36

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan


Lembaran Negara Republik Indonesia 3988);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4857);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Kader

Pemberdayaan Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, Tentang Pedoman

Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Tentang Perencanaan

Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, Tentang Pendataan

Program Pembangunan Desa/Kelurahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, Tentang

Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21

seri d);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun

2006 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 seri e);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 seri e);


Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 12

seri e);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

18. Peraturan Desa Langensari Nomor 02 Tahun 2008, Tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

37

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGENSARI

Dan


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)

LANGENSARI TAHUN 2013 - 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa disini yang dimaksud :

(1) Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.

(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

(3) Bupati adalah Bupati Sukabumi.

(4) Desa adalah Desa Langensari.

(5) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya.

(6) Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Langensari.

(7) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat bersama dengan Badan

Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Langensari.

(8) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah rencana pembangunan

dalam jangka waktu menengah 5 (lima) tahun kedepan.

(9) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun kedepan.

(10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana anggaran tahunan keuangan

pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(11) Visi adalah pandangan tentang bagaimana desa akan diinginkan.

(12) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi akan dapat

tercapai secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-Des)

Pasal 2

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Langensari Tahun 2012-2016 disusun secara

sistematis sebagai berikut ;

Bagian Pertama : Pendahuluan

38

Bagian Kedua : Profil Desa

Bagian Ketiga : Potensi dan Masalah

Bagian Keempat : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Bagian Kelima : Penutup

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan landasan dan pedoman bagi

pemerintah desa untuk penyusunan RPJM-Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Desa Langensari Tahun 2012- 2016

merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan selama

5 (lima) tahun.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa Langensari disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang

selanjutnya disusun dalam APB-Des.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJM-Des karena adanya bencana alam

secara tiba-tiba dan atau keadaan darurat lainnya.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Keputusan

Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RPJM_Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam

lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Langensari

Pada tanggal 28 Agustus 2012

KEPALA DESA LANGENSARI,

ttd

(SIROD H. MAHPUD)

Diundangkan di Desa

Pada tanggal 28 Agustus 2012

SEKRETARIS DESA LANGENSARI,

ttd

(YANTI SUSANTI)

39

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

KECAMATAN SUKARAJA

DESA LANGENSARI

Alamat : Jl. Kabandungan KM 3 Sukaraja (43192)

KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGENSARI

KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : ……………….. TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS UNTUK PENYUSUNAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DES)

TAHUN 2013 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Membaca : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 /1408/PMD, Tanggal 31

Maret 2010 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

a. Bahwa untuk melakukan kegiatan pembangunan di Desa Langensari dirasa

perlu membuat suatu perencanaan pembangunan berskala yang disebut

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk

anggaran 5 (lima) tahun kedepan periode 2012 - 2016 untuk mencapai Visi dan

Misi Desa sesuai dengan program yang telah disiapkan dan disepakati bersama.

b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Rencana Pembangunan Desa

pada poin (a) diatas dipandang perlu membentuk Tim Perumus untuk

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun

2012-2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Langensari.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

Menimbang :

Mengingat :

40

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


4664);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003, tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman

Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader

Pemberdayaan masyarakat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman

Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan

Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan

Program Pembangunan Desa/Kelurahan;


Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21

seri d);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun

2006 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 seri e);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2006, Tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 seri e);

41


Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Nomor 12

seri e);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

18. Peraturan Desa Langensari Nomor 02 Tahun 2008, Tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Desa Langensari Tentang Pembentukan Anggota Tim

Perumus Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

Desa) Desa Langensari Periode 2012 - 2016.

Kedua : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan

ini sebagai Anggota Tim Perumus Untuk Menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Langensari (daftar nama terlampir).

Ketiga : Masa Tugas Tim Perumus Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM-Desa) terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan

ini sampai dengan di tetapkannya Perdes tentang RPJM-Des oleh Kepala Desa

kepada BPD.

Ditetapkan di : Langensari

Pada tanggal : 6 Agustus 2012


ttd

(SIROD H. MAHPUD)

42

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

KECAMATAN SUKARAJA

DESA LANGENSARI Alamat : Jl. Kabandungan KM 3 Sukaraja (43192) Sukabumi

NAMA-NAMA TIM PERUMUS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM-DES) DESA LANGENSARI

PERIODE 2013-2017

No Nama Jabatan

1 Sirod H. Mahmud Kepala Desa

2 Yanti Susanti Sekretaris Desa

3 Iyus Rusman

4 Nanang S

5 Supyan

6 M. Samba

7 Margarita Rifki

8 Lilik Sadeli

9 Badru

19 Ali S

11 Cep Mahendra

12 Adjat Sudrajat

13 Muhidin

14 H Saripudin

15 R Mulayan

Ditetapkan di : Langensari

Pada tanggal : 7Agustus 2012


ttd

(SIROD H. MAHPUD)

43

DOKUMENTASI KEGIATAN

menuju tata kelola cagar biosfer cibodas yang baik · pengelolaan cagar biosfer cibodas yang...

Documents