model reklamasi

8/19/2019 Model Reklamasi

1/96

PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG

KAWASAN REKLAMASI PANTAI

MODUL TERAPANPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG


2/96

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

JL.PATIMURA NO.20 KEB.BARU, JAKARTA SELATAN

PEDOMAN PENATAAN RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAIPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO.40/PRT/M/2007


3/96

MODUL TER P NMODUL TERAPAN

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG


DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM


4/96

Sumber gambar cover: www.usa.kaskus.us


5/96

MODUL TERAPANKAWASAN REKLAMASI PANTAI

PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG i

Kata Pengantar

Berkat limpahan Rahmat dan KaruniaNYA, serta puji syukur kehadirat Allah SWT, te

tersusun Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pan

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata

Ruang bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkepentingan dalam penyusun

rencana tata ruang sebagai arahan pelaksanaan pembangunan agar tercipta keterpadu

dan keserasian pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dalam kaitan pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pembinaan di daerah, Ditj

Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun beberapa pedoman bida

penataan ruang dalam rangka operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20

tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Renca

Tata Ruang Wilayah Nasional. Salah satu pedoman tersebut adalah Pedoman Perencana

Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerja

Umum Nomor 40/PRT/M/2007.

Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ini disus

dalam rangka untuk dapat lebih memahami dan untuk memberikan penjelasan sistema

substansi pedoman, serta memberikan penjelasan cara penggunaan Pedom

Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Mudah-mudahan Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklam

Pantai ini dapat mempercepat terwujudnya penataan ruang yang aman, nyaman, produk

dan berkelanjutan di persada Nusantara.

Jakarta, Desember 2008

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG


6/96


7/96

Daftar Isi

Kata Pengantar ...............................................................................................................

Daftar Isi .......................................................................................................................

BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................................Pengenalan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ..................

Kedudukan Legal Aspek dalam Peraturan Penataan Ruang ............................................

Kedudukan Pedoman di Antara Pedoman Penataan Ruang Lainnya ..............................

Kedudukan Pedoman Dalam Proses Penataan Ruang ....................................................

Ruang Lingkup ................................................................................................................

Sistematika Buku ............................................................................................................

BAB 2 WACANA ACUAN ..............................................................................................

Acuan Normatif dan Pengaturan Teknis .........................................................................

Referensi Tambahan dan Pengaturan Teknis ..................................................................Pendekatan .....................................................................................................................

Pengkayaan Materi .........................................................................................................

Pengenalan Kawasan Reklamasi Pantai ...................................................................

Aspek yang Perlu Dipertimbangkan dalam Reklamasi Pantai ..................................

Rekayasa Teknis di Kawasan Reklamasi Pantai ........................................................

Studi Kasus ......................................................................................................................

Studi Kasus 1 : Kawasan Reklamasi Pantai Manado ................................................

Studi Kasus 2 : Kawasan Reklamasi Pantai Losari Makassar.....................................

Studi Kasus 3 : Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta ........................................

BAB 3 LANGKAH PELAKSANAAN .................................................................................

Langkah 1 : Deliniasi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan RTRW .............................

Langkah 2 : Menetapkan Fungsi Penggunaan Ruang di Kawasan Reklamasi Pantai .......

Langkah 3 : Menetapkan Struktur dan Pola Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ..............

Menentukan Struktur Ruang .......................................................................

Menentukan Pola Ruang .............................................................................

Langkah 4 : Menetapkan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Lahan di Kawasan

Reklamasi Pantai ..........................................................................................

BAB 4 PENUTUP ..........................................................................................................

Penutup .......................................................................................................................


PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG iii


8/96

Daftar Tabel

Tabel 1 Kriteria Struktur Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ........................................... 66

Tabel 2 Kriteria Pola Ruang Kawasan Reklamasi Pantai .................................................. 72

Tabel 3 Kriteria Amplop Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ............................................ 77

iv MODUL TERAPAN PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAI


9/96

MODUL TERAPAN PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG KAWASAN

REKLAMASI PANTAI disusun untuk memberikan penjelasan sistematis substansiPedoman dan cara penggunaan buku Pedoman dalam Perencanaan Tata Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai.

Substansi dari buku Pedoman yang dianggap sudah jelas tidak akan dijabarkan

kembali dalam buku modul ini. Oleh karenanya penggunaan buku modul ini tidak

dapat terpisah dari buku PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG



PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG v


10/96


11/96

PENDAHULUAN

1


12/96


13/96

Pendahuluan

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah

dalam perencanaan tata ruang pada kawasan yang sudah ditetapkan sebagai

kawasan reklamasi. Tujuannya adalah untuk melengkapi ketentuan dan

acuan operasional dalam proses penyusunan rencana umum dan rencana

rinci Kota/Kabupaten yang memiliki kawasan reklamasi pantai.

Apa Maksud & Tujuan disusunnya Pedoman Perencanaan Tata Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai ?

• Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota : sebagai acuan dalam

penyelenggaraan penataan ruang di daerah, khususnya instansi yang

mempunyai tugas, pokok, dan fungsi menyusun rencana tata ruang dan instansi-

instansi sektoral yang terkait dengan pelaksanaan penataan ruang kawasan

reklamasi pantai• Stakeholder lain :

kegiatan pemanfaatan ruang termasuk investasi, antara lain wakil masyarakat,

pihak akademisi, asosiasi, dan dunia usaha yang terlibat dalam proses

penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai.

sebagai acuan dalam menentukan lokasi dan besaran

Siapa yang Bisa Menggunakan Pedoman Perencanaan Tata Ruang


Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai adalah

pedoman yang berisikan acuan/kriteria-kriteria teknis yang membantu

dalam merencanakan tata ruang di kawasan reklamasi pantai

Apa yang dimaksud dengan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan

Reklamasi Pantai ?


PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANG 3

PENGENALAN PEDOMAN PERENCANAAN

TATA RUANG KAWASAN REKLAMASI PANTAI


14/96

Ketika kabupaten/kota akan menyusun RDTR kawasan reklamasi pantai

berdasarkan RTRW yang telah ada.

Kapan harus menggunakan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan

Reklamasi Pantai ?

Mengapa harus menggunakan Pedoman Perencanaan Tata Ruang


Agar dapat menciptakan keterpaduan dalam penataan ruang kawasan

reklamasi pantai dan meminimalisir dampak lingkungan

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pola Ruang :

Kawasan Reklamasi Pantai(dengan ketentuan arahanperuntukan fungsi)

RDTR Kawasan Reklamasi Pantai

Rencana TataRuang Wilayah

Kabupaten/Kota

Rencana Struktur RuangRencana Pola Ruang

Intensitas Penggunaan Ruang

4 MODUL TERAPAN PEDOMAN PERENCANAAN TATA RUANGKAWASAN REKLAMASI PANTAI


15/96

KEDUDUKAN LEGAL ASPEK

PERATURAN PENATAAN RUANG

DALAM

PP Bidang Penataan

Ruang lainnya

PP No. 69 Tahun 1996 tentang PelaksanaanHak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata

Cara Peran Serta Masyarakat dalamPenataan Ruang

PP No. 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(RTRWN)

Keppres No. 32 Tahun 1990

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Permen PUNo.40/KPTS/M/2007

TentangPedoman Perencanaan TataRuang Kawasan Reklamasi

Pantai

Pedoman-Pedoman Bidang

Penataan Ruang lainnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah

Acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah mengenai:

-Tipologi Zona Kawasan Reklamasi Pantai;

- Perencanaan Tata Ruang (Struktur dan Pola Ruang) Kawasan Reklamasi Pantai

- Intensitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Kepmen Kimpraswil No.

327/KPTS/M/2002 tentang

Penetapan Enam Pedoman

Bidang Penataan Ruang

PP Penatagunaan Tanah

PP Penatagunaan Air

PP Penatagunaan Hutan

PP Pengelolaan DAS

Terpadu


Tentang Penanggulangan Bencana


Tentang Penataan Ruang




16/96

Pedoman Teknik Analisis Aspek

Fisik & Lingkungan, Ekonomi,

Serta Sosial Budaya Dalam

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pedoman Kriteria TeknisKawasan Budidaya

Pedoman Perencanaan

Tata Ruang Kawasan

Reklamasi Pantai

Pedoman PenataanRuang Kawasan

lainnya

KEDUDUKAN PEDOMAN DIANTARA

PEDOMAN PENATAAN RUANG LAINNYA



17/96

KEDUDUKAN PEDOMAN

DALAM PROSES PENATAAN RUANG



Identifikasi Penetapan Kawasan Reklamasi

Pantai dalam RTRW Kabupaten/Kota

Pengumpulan & Analisis Data

Aspek Fisik

Lingkungan

Aspek Sosial

Budaya

1.

Prasarana: jaringan jalan,

drainase, air bersih, sanitasi,dan pemadam kebakaran .

2.

Utilitas: jaringan listrik,

telepon, dan gas.

3.

Sarana: sesuai fungsi polaruang.

4.

Aksesibilitas: ke pusatpelayanan/aktivitas .

5.

Transportasi: dilengkapi

prasarana transportasi darat,perairan, atau udara.

6.

Sistem perparkiran.

7.

View dan

amenitas.

Arahan Pola Ruang:

Kawasan Lindung:

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

1.

Sempadan Pantai

Kawasan Budidaya:

1.

Kawasan permukiman;

2.

Kawasan perdagangan

dan jasa;

3.

Kawasan industri;

4.

Kawasan pariwisata;

5.

Kawasan pendidikan;

6.

Kawasan pelabuhan laut/

penyeberangan;

7.

Kawasan bandar udara;

8.

Kawasan mixed-use

(campuran) ;

9.

Kawasan ruang terbuka

hijau.

Aspek

Ekonomi

Arahan Struktur Ruang:

PedomanPerencanaan Tata

Ruang KawasanReklamasi Pantai

Pedoman Teknik

Analisis Aspek

Fisik dan

Lingkungan,

Ekonomi, sertaSosial Budaya

dalam

Penyusunan

Rencana Tata

Ruang


18/96

RUANG LINGKUP

WilayahKota/Kabupaten

yang membutuhkanperluasan lahan

Mencari KawasanPengembangan

Ketentuan Umum:Persyaratan

TipologiKajian Aspek Terkait

Sub Bab 4.1

MenetapkanKawasan ReklamasiPantai dalam RTRW

PELAKSANAANPERENCANAAN TATA

RUANG KAWASANREKLAMASI PANTAI

Kriteria Struktur Ruang Sub Bab 4.2 Struktur Ruang

Pola Ruang

IntensitasPemanfaatan Ruang

Kriteria Pola Ruang

Kriteria Amplop Ruang

Sub Bab 4.2

Sub Bab 4.2

Ya, terpenuhi

RUANG LINGKUP

SUBSTANSI PEDOMAN

Tidak/Belum Terpenuhi

Kaji ulang rencanareklamasi pantai



19/96

Isi Materi Maksud & Tujuan

Bagian 1 Pendahuluan mengenalkan lingkup perencanaan tata

ruang yang dimaksud dalam buku

pedoman

Bagian 2 Wacana Acuan

Perangkat kebijakan dan aturan teknis

Materi pengayaan

Studi kasus

Menjadikan referensi bagi penataan

ruang kawasan reklamasi pantai

Bagian 3 Langkah Pelaksanaan Penggunaan

Pedoman:

Langkah 1 deliniasi kawasan reklamasi

pantai berdasarkan RTRWKabupaten/kota

Langkah 2 menetapkan fungsi

penggunaan ruang di kawasan

reklamasi pantai

Langkah 3 menetapkan struktur &

pola ruang di kawasan reklamasi

pantai

Langkah 4 menetapkan ketentuan

intensitas pemanfaatan lahan di

kawasan reklamasi pantai

Memudahkan dalam implementasi buku

Pedoman Perencanaan Tata Ruang

Kawasan Reklamasi Pantai

Bagian 4 Penutup

SISTEMATIKA BUKU




20/96

Diagram ini merupakan model sederhana

dari diagram yang menggambarkan hal-hal

yang harus dilakukan untuk mencapai

output pada setiap langkah pelaksanaaan.

Bagian kotak berwarna dari model

sederhana ini menjadi panduan untuk

mengetahui sampai di tahap mana kita

berada dalam melaksanakan langkah

tersebut.

Bila anda menemukan

informasi/notasi sebagai

berikut...

...maka itu berarti Anda

harus mengacu/mencari

informasi tersebut di

dalam Buku Pedoman

Perencanaan Tata Ruang

Kawasan Reklamasi

Pantai

Sebelum anda mulai menyusun Dokumen Rencana Tata Ruang, perlu

dipahami terlebih dahulu tentang aspek-aspek terkait perencanaan penataan

ruang kawasan reklamasi pantai.

WACANA ACUAN yang memuat pemahaman aspek-aspek tersebut dapat

dibaca pada Bagian 2 buku modul ini!

CARA MENGGUNAKAN BUKU MODUL TERAPAN



21/96

WACANA ACUAN

2


22/96


23/96

Wacana Acuan

ACUAN NORMATIF DAN PENGATURAN TEKNIS

Acuan Normatif Mengapa Digunakan ?

Dasar

Pertim-

bangan

Dasar

Pelak-

sanaan

1.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang

Payung utama sebagai acuan

penyusunan berbagai dokumen

penataan ruang

2.

Undang-undang No.23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup

Sebagai acuan dalam pengelolaan

lingkungan fisik kawasan reklamasi

pantai

3. Undang-undang No.27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil

Sebagai bahan pertimbangan dalam

pemanfaatan dan perijinan

pengelolaan kawasan reklamasi

pantai

4. Peraturan Pemerintah RI No.26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional.

Sebagai arahan dalam penetapan

dan pengelolaan kawasan lindung &

kawasan budi daya.


Tahun 1999 tentang Analisis

mengenai Dampak Lingkungan

Sebagai acuan dalam menyusun

dokumen Amdal bagi pemanfaatan

tertentu di kawasan reklamasi

pantai

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1996 tentang

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

Serta Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat dalam Penataan Ruang

Sebagai acuan dalam menyusun

hak dan kewajiban serta peran serta

masyarakat dalam penggunaan

ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang kawasan rawanbencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47


Ruang Wilayah Nasional

Sebagai acuan dalam penyusunan

tata ruang wilayah



Ruang Wilayah Nasional.

Sebagai arahan dalam penetapan

dan pengelolaan kawasan lindung &

kawasan budi daya.


Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota.

Sebagai acuan dan pertimbangan

dalam pengelolaan program sesuai

dengan kewenangannya

10. Kepres 32 Tahun 1990 tentang

pengelolaan kawasan lindung.

Sebagai arahan dalam

pengklasifikasian kawasan lindung

serta bentuk penggunaan ruang di

kawasan lindung dan kawasan

budi daya.




24/96

REFERENSI TAMBAHAN DAN PENGATURAN TEKNIS

Referensi Tambahan Mengapa digunakan ? Dasar

Pertim-

bangan

Dasar

Pelak-

sanaan

1. Permen PU No. 20/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan

Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya

dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang

Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang

Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi

Daya

Untuk membantu dalam menganalisis

data fisik lingkungan, ekonomi dan

sosial budaya.

2. Untuk membantu perencana dalam

menentukan pola penggunaan ruang di

kawasan budi daya.

3. Pedoman Pelibatan Masyarakat dalam

Pemanfaatan Ruang, Ditjen Penataan

Ruang Nasional, Departemen Pekerjaan

Umum, 2001.

Untuk membantu perencana

menyusun program pelibatan

masyarakat dalam pemanfaatan ruang

4. Keputusan Menteri KIMPRASWIL

Nomor 327 Tahun 2002 tentang

Penetapan Enam Pedoman Bidang

Penataan Ruang

Untuk membantu dalam proses

penyusunan rencana tata ruang

wilayah provinsi, kabupaten/kota

Bahan Materi yang Perlu Ada Mengapa diperlukan ?

1.

RTRW Kabupaten/Kota Sebagai dasar penetapan kawasanreklamasi pantai

2. Buku Pedoman Kriteria Teknis Budi DayaSebagai arahan dalam pemanfaatan

kawasan budi daya

3. Hasil kajian kawasan reklamasi pantai yang meliputi aspek fisik

lingkungan (Mis: Amdal, Daya dukung lahan, dsb.), sosial

budaya masyarakat setempat (mis: kawasan tersebut

termasuk cagar budaya maka harus memperhatikan nuansa

lingkungan ini), dan ekonomi

Sebagai dasar teknik/rekayasa

pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi

pantai

4.

Perijinan pengelolaan kawasan reklamasi pantai dari instansiterkait

Sebagai dasar pemanfaatan danpengelolaan kawasan reklamasi pantai



25/96

PENDEKATAN

Pendekatan penataan ruang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan pada

aspek-aspek penggunaan ruang yang didasarkan pada perlindungan terhadap

keseimbangan ekosistem dan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang

dilakukan secara harmonis, yaitu:

a. Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada kawasan reklamasi pantai.

b. Menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan

fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayahnya.




26/96

Pengertian REKLAMASI

Reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif

tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan.

Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang

lebar, ataupun di danau.

Reklamasi dilaksanakan mengikuti prosedur sejak tahap perencanaan (pra), pelaksanaan

dan pembangunan (proses) serta pemanfaatannya (pasca) baik di atas dan atau di bawah lahan

hasil reklamasi.

Tidak semua pekerjaan pengurugan di suatu kawasan dapat disebut reklamasi. Dalam

definisi di atas terdapat syarat bahwa kawasan yang diperbaiki tersebut adalah berair. Maka

untuk pekerjaan penimbunan tanah di kawasan tak berair, disebut saja dengan pekerjaan

pengurugan atau penimbunan tanah.

Sebaliknya reklamasi tidak selalu berupa pengurugan. Prosesnya adalah pengeringan

kawasan berair. Proses tersebut dapat diperoleh dengan dua cara, pertama dengan pengurugan

dan kedua dengan penyedotan (pembuangan) air keluar dari kawasan tersebut. Cara

pengurugan adalah cara yang paling populer dan paling mudah dilakukan, termasuk kegiatan

reklamasi yang ada di Indonesia. Sedangkan cara penyedotan air adalah cara yang paling rumit

dan memerlukan pengelolaan serta pemeliharaan (maintenance) yang teliti dan terus menerus.

Contoh negara yang melakukan reklamasi dengan cara kedua ini adalah Belanda.

Tujuan REKLAMASI

Tujuan reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi

lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan

pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata.

Reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi dilakukan oleh

negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkatdemikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan

(keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak

memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. Alternatif lain dari kebutuhan lahan

Pengenalan Kawasan Reklamasi Pantai

PENGKAYAAN MATERI



27/96

selain dengan reklamasi adalah pemekaran ke arah vertikal dengan membangun gedun

gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun.

Keuntungan dan Kerugian REKLAMASI

Cara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu negara/kota dalam rang

penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah panta

pengembangan wisata bahari, dll.

Kerugian kegiatan Reklamasi lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapa

Perlu diingat bahwa reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhad

keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan

akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimenta

pantai. Hal tersebut berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan berpotensi ganggua

lingkungan di daerah lain (seperti pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau untuk mater

timbunan).

Untuk mereduksi dampak semacam itu, diperlukan kajian mendalam terhadap proy

reklamasi dengan melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung dengan upa

teknologi. Kajian cermat dan komprehensif diharapkan menghasilkan area reklamasi denga

dampak yang seminimal mungkin terhadap lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu karena lahan reklamasi berada di daerah perairan, maka prediksi dan simula

perubahan hidrodinamika saat pra, dalam masa pelaksanaan proyek dan pasca reklamasi ser

sistem drainasenya juga harus diperhitungkan. Karena perubahan hidrodinamika dan burukn

sistem drainase ini yang biasanya berdampak negatif langsung terhadap lingkungan da

masyarakat sekitar.

Yang perlu dipikirkan lagi adalah sumber material urugan. Material urugan biasanya dipi

yang bergradasi baik, artinya secara teknis mampu mendukung beban bangunan di atasnyKarena itulah, biasanya dipilih sumber material yang sesuai dan ini akan berhubungan deng

tempat galian (quarry). Sumber galian yang biasanya dipilih adalah dengan melakuka

pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau tak berpenghuni. Hal ini tentunya akan menggangg

lingkungan di sekitar quarry . Cara lain yang relatif lebih aman dapat dilakukan dengan ca

mengambil material dengan melakukan pengerukan (dredging) dasar laut di tengah laut dalam

Pilihlah kawasan laut dalam yang memiliki material dasar yang memenuhi syarat gradasi da

kekuatan bahan sesuai dengan yang diperlukan oleh kawasan reklamasi.




28/96

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan berikut:

a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi

daratan;

b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan

membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan

yang ada;

Lokasi yang akan direklamasi harus :

a. Telah sesuai dengan ketentuan rencana kota yang dituangkan dalam Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten (tergantung posisi strategis dari

kawasan reklamasi) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Reklamasi, dan

dituangkan ke dalam Peta Lokasi laut yang akan direklamasi.

b. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dan atau Walikota/Bupati (tergantungposisi strategis dari kawasan reklamasi) yang berdasarkan pada tatanan Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi dan atau Kota/Kabupaten serta Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Reklamasi

c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau

kajian/kelayakan properti (studi investasi);

d. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung

atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;

e. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah

dengan daerah/negara lain.

f. Memenuhi ketentuan pemanfaatan sebagai kawasan dengan ijin bersyarat.Persyaratan ini diperlukan mengingat pemanfaatan tersebut memiliki dampak yang

besar bagi lingkungan sekitarnya. Persyaratan ini antara lain :

• Penyusunan dokumen AMDAL

• Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL)

• Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALIN)

• Mengenakan biaya dampak pembangunan (development impact fee), dan atau

aturan disinsentif lainnya.

g. Dituangkan di dalam Peta Situasi rencana lokasi dan Rencana Teknis Pelaksanaan

Reklamasi dan mendapat persetujuan dari instansi terkait. Perencanaan teknispelaksanaan reklamasi harus meliputi :

• Sistem angkutan transportasi material dan sistem penimbunan sementara

material urugan yang berkaitan dengan sistem angkutan/transportasi material.

Ketentuan Pembangunan di Kawasan Reklamasi Pantai



29/96

• Sistem pengurugan dari laut dan atau dari darat.

• Teknis pembuatan turap penahan tanah dan pemecah gelombang.

• Teknis dan cara perbaikan/perkuatan/peningkatan daya dukung tanah yang akan

menahan beban turap penahan tanah, pemecah gelombang dan konstruksi lain di

atasnya.

• Teknis pengeringan bahan urugan, teknis pemadatan bahan urugan dan teknis

pembebanan sementara urugan dengan memasang beban sementara.

• Teknis pemantauan penurunan (settlement) lapisan urugan tanah akibat

pemadatan tanah dan beban diatasnya.

• Perencanaan dan penentuan elevasi tanah hasil reklamasi.

• Teknis pengamanan limbah B3

• Teknis pencegahan dan penangkalan abrasi pantai

• Teknis pencegahan dan antisipasi banjir lokasi tanah hasil reklamasi dan di hulunya

• Teknis pencegahan pencemaran selama konstruksi

• Teknis pengamanan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

• Teknis pengamanan alur pelayaran dan keselamatan kerja.

• Teknis pembuangan bahan sisa reklamasi

Kegiatan Reklamasi Pantai meliputi kegiatan Persiapan (Pra) Reklamasi, pelaksanaan

(Proses) Reklamasi dan Pasca Reklamasi

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Persiapan (Pra) Reklamasi meliputi

persyaratan teknis yang ditetapkan dalam: Perencanaan Lokasi yang akan direklamasi,

Persyaratan Perhitungan Hydrodinamika, Persyaratan Bangunan Penahan

Gelombang, Metode Pelaksanaan Reklamasi, Standar Bahan/Material Pengisi Urugan,

Spesifikasi Teknis Reklamasib. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pelaksanaan (Proses) Reklamasi

meliputi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam: Perbaikan Tanah Dasar,

Pelaksanaan Teknis Pengamanan, Bahan Pelindung/Tameng/Armor, Persyaratan

Bangunan Laut, Persyaratan Penimbunan Sementara, Persyaratan Pembebanan

Sementara, Persyaratan Geotextile, Persyaratan Vertikal Drain, Persyaratan

Pengurugan dan pemadatan

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan Pasca Reklamasi meliputi persyaratan

teknis yang ditetapkan dalam: Persyaratan Ketinggian Peil, Persyaratan Penurunan

Bangunan/Settlement , Persyaratan Pekerjaan Beton, Persyaratan Pekerjaan Kontruksi

BajaPelaksanaan reklamasi juga harus mengacu pada standar nasional dan internasional serta

diawasi dan dikendalikan secara teknis oleh Badan Pelaksana yang dibentuk oleh

Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kota/Kabupaten tergantung posisi strategis dari

kawasan reklamasi tersebut.




30/96

Sistem Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai

Pencetus gagasan, pengoperasian dan perawatan Kawasan Reklamasi Pantai bisa

melibatkan peran dari berbagai pihak. Partisipasi yang terorganisasi melalui suatu kelembagaan

yang membentuk stakeholders: Privat, Publik dan Masyarakat.

Sistem Pembangunan Kawasan Reklamasi Pantai meliputi :

A. New Development (Pembangunan Baru)

Pembangunan Kawasan Reklamasi ada 2 cara:

1. New Site (Pembangunan di lokasi baru)

Masyarakat yang menempatinya adalah masyarakat baru. Contoh : Pantai Jakarta

2. Infill Development (Pembangunan secara kontekstual di lahan yang sudah direklamasi)

Masyarakat yang menempatinya adalah gabungan masyarakat baru dan masyarakat

lama yang sudah dahulu mendiami lahan tersebut.

B. Pengembangan/Development

1. Pengembangkan kawasan reklamasi melalui sistem operasi dan pemeliharaan ada 3

jenis, yaitu:

• Enclave/Tertutup

Untuk pengembangan kawasan reklamasi dengan sistem operasi dan pemeliharaan

tertutup, pengunjung/penghuni dibatasi, baik dari segi jumlah, waktu dan biaya.

Contoh: Pantai Ancol, Pelindo, Pantai Menado.

• Terbuka

Untuk pengembangan kawasan reklamasi dengan sistem operasi dan pemeliharaan

terbuka, pengunjung/penghuni tidak dibatasi, baik dari segi jumlah, waktu dan biaya.

Contoh: Pantai Makasar• Perpaduan Enclave dan Terbuka

Untuk pengembangan kawasan reklamasi dengan penggabungan sistem operasi dan

pemeliharaan Enclave dan ’Terbuka’, sebagian pengunjung/penghuni tidak dibatasi,

baik dari segi jumlah, waktu dan biaya, namun sisanya (pengunjung) dibatasi dalam hal

jumlah, waktu dan biaya.

Contoh: Pantai Marina Semarang (untuk fasilitas obyek wisatanya dikenakan biaya

masuk, namun fasilitas obyek wisata tersebut dapat dinikmati pengunjung/ penghuni

di luar kawasan tersebut (umum). Untuk kawasan real estate, pengunjung dibatasi dari

segi jumlah, waktu dan biaya).

2. Inisiatif Pembangunan Kawasan Reklamasi• Inisiatif yang berasal dari Pemerintah

Inisiatif yang berasal dari Pemerintah ada 2, yaitu:

o Pemerintah sebagai Fasilitator

Dalam hal ini, pemerintah menyediakan Master Plan dan membuat peraturan-



31/96

peraturan/regulasi tentang kawasan reklamasi yang akan digunakan sebag

guidelines perencanaan pembangunan kawasan reklamasi pantai bagi investo

investor yang akan membangun kawasan reklamasi Pantai.

o Pemerintah sebagai Investor dan Pengembang

Disini, pemerintah mempunyai wewenang terhadap Pantai (Otoritas Panta

sekaligus berperan sebagai pengembang. Contoh: Pantura di Jakarta

• Private Initiative

Inisiatif yang berasal dari swasta berupa pembangunan dengan :

o sistem operasi dan pemeliharaan tertutup

o sistem operasi dan pemeliharaan terbuka

• Community Initiative

Inisiatif yang berasal dari Masyarakat :

o sistem operasi, dimana masyarakat berperan untuk:

- Mentaati peraturan tata ruang

- Menyediakan/melengkapi/mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas

o sistem pemeliharaan, dimana masyarakat berperan untuk:

- Merawat Prasarana, Sarana dan Utilitas

- Mengaplikasikan rencana-rencana tentang tata ruang

• Stakeholders yang melibatkan peran:

- Masyarakat

- Pemerintah

- Swasta

Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai

Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dimasukkan dalam kategori:

• Secara visual merupakan kawasan pesisir yang meliputi sejumlah areal daratan dan are

lautan/air tertentu.

• Secara administratif dengan adanya reklamasi maka garis pantai yang baru akan dijadik

batas jurisdiksi areal laut/air, yaitu sejumlah 4 mil ke arah laut.

1. TIPOLOGI KAWASAN PESISIR

Tipologi kawasan pesisir secara umum dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Kawasan pesisir pantai tertutup

b. Kawasan pesisir pantai agak tertutup (teluk besar)c. Kawasan pesisir pantai memanjang

d. Kawasan pesisir pantai tebing




32/96

Dari sisi material pembentuknya dikenal pada beberapa jenis pantai, yaitu :

a. Pantai bukit pasir (dune)

b. Pantai tombolo dan lidah pasir(fleche)

c. Pantai delta akibat tumpukan sedimen pada mulut sungai

d. Pantai laguna (estuaria) yang merupakan kolam air payau

2. TIPOLOGI KAWASAN REKLAMASI

a. Berdasarkan Fungsi

Tipologi kawasan reklamasi pantai secara signifikan dikelompokkan atas :

• Kawasan Perumahan dan Permukiman

• Kawasan Perdagangan dan Jasa

• Kawasan Industri

• Kawasan Pariwisata

• Kawasan Ruang Terbuka (Publik, RTH Lindung, RTH Binaan, Ruang Terbuka Tata

Air/Biru)

• Kawasan Pelabuhan Laut / Penyeberangan

• Kawasan Pelabuhan Udara

• Kawasan Mixed-Use

• Kawasan Pendidikan

b. Berdasarkan Luasan

Kawasan Studi Reklamasi berdasarkan luasan dan lingkupnya dapat dibedakan dalam

kategori sebagai berikut :

1. Reklamasi Besar. Kawasan reklamasi dengan luasan > 500 Ha dan mempunyai lingkup

pemanfaatan ruang yang sangat banyak dan bervariasi. Contoh : Kawasan reklamasi

Jakarta

2. Reklamasi Sedang. Merupakan kawasan reklamasi dengan luasan 100 sampai dengan500 ha dan lingkup pemanfaatan ruang tidak terlalu banyak ( ± 3 – 6 jenis). Contoh :

Kawasan Reklamasi Menado

3. Reklamasi Kecil. Merupakan kawasan reklamasi dengan luasan kecil (dibawah 100ha)

dan hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan ruangnya (hanya 1-3 jenis ruang

saja). Contoh : Kawasan Reklamasi Makasar

c. Berdasarkan Bentuk Fisik

1. Menyambung dengan Daratan

Model reklamasi ini seperti model reklamasi pada umumnya, dimana kawasan daratan

lama berhubungan langsung dengan daratan baru. Penerapan model ini pada kawasan

yang tidak memiliki kawasan ( penanganan ) khusus atau kawasan lindung seperti :- kawasan permukiman nelayan,

- kawasan hutan mangrove

- kawasan hutan pantai

- kawasan perikanan tangkap

- kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi



33/96

- kawasan larangan ( rawan bencana )

- kawasan taman laut, dsb

2. Terpisah dengan Daratan

Model reklamasi ini diterapkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kawasan khus

seperti yang telah disebutkan di atas. Model ini memisahkan (meng-“enclave”

daratan lama yang berupa kawasan lindung/ kawasan khusus dengan kawasan darata

baru dengan tujuan:

- Menjaga keseimbangan tata air yang ada

- Menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan pantai, dll)

- Mencegah terjadinya dampak/ konflik sosial

- Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut, perikana

minyak )

- Menghindari kawasan rawan bencana

- Dsb.

3. Gabungan 2 Bentuk Fisik (Terpisah dan Menyambung dengan Daratan)

Suatu kawasan reklamasi dimungkinkan menggunakan gabungan 2 (dua) mod

reklamasi sekaligus apabila wilayah kawasan perencanaan reklamasi terdapat poten

dan permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas. Kawasan reklamasi pad

kawasan yang potensial/lindung menggunakan teknik terpisah dengan daratan da

pada bagian yang tidak memiliki potensi khusus menggunakan teknik menyambun

dengan daratan yang lama.

Sumber materi dan gambar:

1. Materi Teknis Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, 2005

2. Laporan Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Pengembangan Kota

Batam, 2006

3. Kutipan tulisan Mohammad Faiqun Ni'am tentang Reklamasi dari

http://f4iqun.wordpress.com/2007/07




34/96

Model Reklamasi Menyambung Daratan

Contoh Model Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik

(Sumber gambar: Materi Teknis Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai)



35/96

Master Plan Kawasan Reklamasi Pantai Batam yang Menggunakan Gabungan 2 Model Reklamasi

Reklamasi Terpisah dari Daratan




36/96

Sumber: Buku Pedoman Perencanaan Tata Ruang Reklamasi Pantai

Ketentuan UmumKeterangan

Aspek Pertimbangan

1. Sosial, Budaya dan

Ekonomi

a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya danekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum direklamasi. Perubahan

terjadi harus menyesuaikan:

1. Peralihan fungsi kawasan dan pola ruang kawasan;

2. Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan ketersediaan jenis

lapangan kerja baru dan bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru yang ditawarkan.

b) Aspek sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasi dalam jaringan sosial, budaya,pariwisata, dan ekonomi kawasan reklamasi pantai memanfaatkan ruang perairan/pantai.

2. Pergerakan

Aksesibilitas dan

Transportasi

Perencanaan pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai harus

memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap kerangkautama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat menikmati panorama

dan kenyamanan pantai;

b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau ruangperairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-sub wilayah

kota;

c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan sarana diperairan, darat dan udara;

d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi integrasi danvariasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park system” di beberapa tematik

kawasan;

e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana penunjangtransportasi.

3. Kemudahan Publik

dan Ruang Publik

a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki untukmenjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai;

b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan dan dinikmati secara mudah

dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu dan biaya;c) Potensi elemen-elemen pantai untuk direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses

penggalian, perancangan dan pengemasan potensi alam/laut/pantai/perairan yang

signifikan agar tercipta kemudahan dan kenyamanan publik;

d) Potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, misalnya pasir,hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing/bibir pantai, kontur, peneduh, langit, dan

pemandangan/panorama;

e) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai dalam bentuk antara lain:1) keheningan suasana;

2) keindahan panorama pantai;

3) kealamiahan desa;

4) kejernihan riak dan gelombang air pantai;

5) kehijauan bukit & lembah;6) kerimbunan hutan pantai;

7) kebersihan pasir;

8) kebiruan langit;

9) keteduhan di sekitar pantai.

Aspek yang Perlu dipertimbangkan dalam Reklamasi Pantai



37/96

Rekayasa Teknis di Kawasan Reklamasi Pantai

Variabel-variabel yang dipengaruhi dalam tata ruang kawasan reklamasi pantai da

substansi teknik pantai adalah:

a. Bentuk Garis PantaiBentuk garis pantai sangat dipengaruhi oleh serangan gelombang, sifat-sifat sedime

seperti rapat massa dan tahanan terhadap abrasi, ukuran dan bentuk sedimen/partike

kondisi gelombang dan arus, serta bathimetri pantai. Garis pantai yang berhadapa

langsung dengan laut lepas mempunyai karakteristik lebih rentan terhadap seranga

gelombang, dibanding dengan garis pantai yang terlindung sebagian oleh faktor ala

seperti adanya kumpulan pulau. Contoh : Pantai Cilacap ke arah barat di Provinsi Jaw

Tengah terlindung terhadap serangan gelombang, dengan adanya Pulau Nusakambanga

Garis pantai pada kurun waktu tertentu juga akan mengalami perubahan, ada garis pant

yang bertambah maju ke arah laut (pantai akresi), sebaliknya ada garis pantai yang terero

atau mundur ke arah darat . Contoh tentang hal ini adalah pantai di Kabupaten Rembang,

Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Dari penjelasan di atas dapat dihubungkan bahwa untuk pantai yang terlindung secara alam

lebih mudah penanganannya dalam kaitan dengan Penataan Ruang Kawasan Reklama

Pantai, karena struktur yang akan digunakan relatif ringan dan kawasan reklamasi rela

aman. Adapun tipologi kawasan pesisir pantai secara umum dapat dibedakan ke dalam

(empat) jenis yaitu :

• Kawasan pesisir pantai tertutup adalah suatu kawasan pantai yang dilindungi oleh ala

sehingga pantai tersebut aman terhadap serangan gelombang. Contoh: pantai

Pelabuhan Bengkulu pulau Sumatera Provinsi Bengkulu.

• Kawasan pesisir pantai agak tertutup (teluk besar) adalah kawasan pantai yang sebagi

besar terlindungi oleh serangan gelombang, tetapi masih dimungkinkan seranga

gelombang pada waktu tertentu dapat terjadi di pantai tersebut. Contoh : Pantai Tel

Banten Provinsi Banten, Pantai Teluk Jakarta DKI Jakarta, Pantai Teluk Pelabuhan Ra

Provinsi Jawa Barat, Pantai Teluk Penyu Provinsi Jawa Tengah.

• Kawasan pesisir pantai memanjang adalah kawasan pantai yang relatif lurus memanja

tanpa ada perubahan berarti seperti semenanjung dan teluk. Contohnya : Pantai Sa

dan Slamaran Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

• Kawasan pesisir pantai tebing adalah pantai yang kemiringan pantainya besar at

curam. Contoh: pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta.• Kawasan pesisir pantai landai adalah pantai yang kemiringan pantainya landai. Conto

Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah.




38/96

b. Kemiringan Pantai

Kemiringan pantai sangat dipengaruhi oleh material dasar pantai, yang dapat berupa

lumpur, pasir atau kerikil. Kemiringan dasar pantai tergantung pada bentuk dan ukuran

material dasar. Pantai lumpur mempunyai kemiringan sangat kecil sampai mencapai

1:5000. Kemiringan pantai pasir lebih besar yang berkisar antara 1:20 dan 1:50. Kemiringan

pantai berkerikil bisa mencapai 1:4. Pantai berlumpur banyak dijumpai di daerah pantai

dimana banyak sungai yang mengangkut sedimen suspensi bermuara di daerah tersebut

dan gelombang relatif kecil. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagian besar

merupakan pantai berlumpur. Sebagian besar pantai yang menghadap ke Samudra

Indonesia, seperti Pantai Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Pantai Barat Sumatra, adalah

pantai berpasir.

Dari sisi material pembentuknya dikenal ada beberapa jenis pantai, yaitu :

• Pantai bukit pasir(dune)

Pada umumnya pantai berpasir mempunyai bentuk serupa. Pada lokasi gelombang

pecah terdapat longshore bar, yaitu gundukan pasir di dasar yang memanjang

sepanjang pantai.Pada saat air pasang bagian atas dari foreshore akan terbentuk dan

menjadi kering selama air surut. Angin yang berhembus ke arah darat dapat

mengangkut pasir yang kering tersebut ke arah darat di backshore atau lebih jauh lagi di

pesisir dan membentuk bukit pasir yang dapat berfungsi sebagai pelindung pantai

terhadap serangan gelombang.

Di sepanjang pantai selatan Jawa Tengah terbentuk bukit pasir dengan lebar mencapai 2

km dan tinggi 8 m. Pembentukan sand dunes tersebut disebabkan oleh angkutan pasir

yang sangat besar di sepanjang pantai.Pasir dalam jumlah yang sangat besar tersebut

merupakan akumulasi dari pasir Gunung Merapi yang terangkut oleh Sungai Opak dan

Progo ke Samudera Indonesia.

• Pantai tombolo dan lidah pasir(fleche)Pantai jenis ini hampir sama dengan pantai bukit pasir, hanya ada sedikit perbedaan

pada konsentrasi penumpukan pasirnya. Di pantai ini pasir terkonsentrasi di belakang

bangunan seperti offshore breakwater . Sedang lidah pasir muncul sebagai akibat

adanya transpor sedimen pasir dari sungai. Seperti halnya sungai-sungai yang berhulu di

Gunung Merapi Provinsi DI Yogyakarta.

• Pantai delta akibat tumpukan sedimen pada mulut sungai

Pada pantai ini terjadi di daerah pantai di mana banyak muara sungai yang membawa

sedimen suspensi dalam jumlah besar. Selain itu kondisi gelombang di pantai tersebut

relatif tenang sehingga tidak mampu membawa sedimen tersebut ke perairan dalam di

laut lepas. Sedimen suspensi tersebut dapat menyebar pada suatu daerah perairan yangluas sehingga membentuk pantai yang luas, datar, dan dangkal. Kemiringan dasar pantai

sangat kecil. Contoh : Pantai Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

• Pantai laguna (estuaria) yang merupakan kolam air payau



39/96

c. Jenis Tanah Dasar

Dalam kaitan Penyusunan Program Rencana Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, bent

garis pantai tidak berdampak secara langsung terhadap penataan ruang kawasan reklama

Sedimen pantai bisa berasal dari erosi garis pantai itu sendiri, dari daratan yang dibawa ol

sungai, dan dari laut dalam yang terbawa arus ke daerah pantai. Sifat-sifat sedimen melipu

ukuran partikel dan distribusi butir sedimen, rapat masa, bentuk, kecepatan endap, tahana

terhadap erosi. Pada tulisan di bawah ini hanya disinggung tentang ukuran partikel sedime

Ukuran partikel sedimen pantai diklasifikasikan berdasar ukuran butir menjadi lempun

lumpur, pasir, kerikil, koral, dan batu. Berdasarkan klasifikasi menurut Wenthworth, pas

mempunyai diameter antara 0,063 dan 2,0 mm yang selanjutnya dibedakan menjadi lim

kelas. Material sangat halus seperti lumpur dan lempung berdiameter di bawah 0,063 m

yang merupakan sedimen kohesif.

Distribusi ukuran butir biasanya dianalisis dengan saringan dan dipresentasikan dala

bentuk kurva persentase berat kumulatif . Pada umumnya distribusi ukuran butiran pas

mendekati log normal, sehingga sering digunakan pula skala satuan phi. Ukuran bu

median D50 adalah paling banyak digunakan untuk ukuran butiran pasir. Untuk menguk

derajad penyebaran ukuran butir terhadap nilai rerata sering digunakan koefisien S

Apabila So bernilai lebih besar 1,0 dan lebih kecil 1,5 berarti ukuran butir seraga

sedangkan untuk So lebih besar 1,5 dan lebih kecil 2,0 penyebaran ukuran butir sedang, ji

So lebih besar 2,0 gradasi ukuran pasir sangat bervariasi.

Coastal Area

Offshore

Dune

Backshore

Foreshore - inshore

HWL

LWL

Pembagian wilayah pantai




40/96

Pada umumnya profil pantai berpasir mempunyai bentuk landai, mempunyai bagian-bagian

yang disebut inshore, foreshore dan backshore. Dari sisi permukaan air dapat dibagi dalam

breaker zone, surf zone dan swash zone. Jarak antara zona backshore dan foreshore, mempunyai

batas antara kedua zona yang disebut puncak berm, yaitu titik dari run up maksimum pada

kondisi gelombang normal (biasa). Run up adalah naiknya gelombang, pada permukaan miring.

Run up gelombang mencapai batas antara pesisir dan pantai hanya selama terjadi gelombang

badai. Surfzone terbentang dari titik di mana gelombang pertama kali pecah sampai titik run up

di sekitar lokasi gelombang pecah. Di lokasi gelombang pecah terdapat longshore bar , yaitu

gundukan pasir di dasar yang memanjang sepanjang pantai.

2. JALAN DAN TRANSPORTASI

A. Darat (sistem jaringan Jalan)

Jalan sebagai suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala

bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkannya bagi

lalu lintas (UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Dengan hal ini, pemerintah mengatur klasifikasi

fungsional jalan di Indonesia yang tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2005 dan PP No. 34 Tahun

2006.

Klasifikasi jalan dapat dibagi dalam kelas-kelas berdasarkan fungsi jalan serta volume dan

sifat lalu lintas (Ditjen Bina Marga). Berdasarkan fungsinya jalan dibedakan menjadi 3 golongan

berikut :

1. Jalan Utama, yaitu jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antara kota-kota penting

dan melayani arus lalu lintas yang cepat dan berat.

2. Jalan Sekunder, yaitu jalan raya yang melayani lalu lintas yang cukup tinggi antar kota-kota

penting, kota-kota yang lebih kecil dan daerah sekitarnya.

3. Jalan Penghubung, yaitu jalan untuk keperluan aktivitas daerah dan juga dipakai sebagai

penghubung dari golongan jalan yang sama atau berlainan.

Klasifikasi menurut kelas jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Fungsi Kelas Muatan Sumbu Terberat, MST (ton)

Arteri

I

II

IIIA

> 10

10

8

Kolektor III A

III B 8

Tabel Klasifikasi Jalan Menurut Kelasnya

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota (TCPGJAK) 1997



41/96

Jenis Medan Notasi Kemiringan Medan (%)

Datar D < 3

Perbukitan B 3 – 25

Pegunungan G > 25

Tabel Klasifikasi Menurut Medan Jalan

Sumber : Tata Cara Perencanaan Geometri Jalan Antar Kota (TCPGJAK) 1997

Klasifikasi atau penggolongan jalan diupayakan seefektif mungkin dengan tujuan mendapatk

kemudahan dalam perencanaan, pengembangan dan pengaturan transportasi darat

Indonesia.

B. Laut (dermaga / pelabuhan)

Terbatasnya prasarana transportasi darat. Selain transportasi udara dalam melayani wilay

antar propinsi, transportasi sungai merupakan alternatif yang lain, karena transportasi sung

relatif murah dan mempunyai daya jelajah yang lumayan meskipun sistem transportasi sung

ini tidak bisa cepat. Transportasi sungai masih merupakan aspek penting dalam pergeraka

penduduk pada panti, khususnya dalam menghubungkan wilayah kota dengan wilaya

hinterland -nya.

Jenis angkutan sungai yang umum dipergunakan adalah jenis kapal motor, speed boa

pontoon, kapal tarik, ferry dan kelotok.

C. Udara (bandara)

Pelayanan moda transportasi udara adalah yang paling efektif untuk melayani perhubunga

antar wilayah. mengingat prasarana dan sarana transportasi saat ini kurang menunjan

Transportasi udara yang didukung oleh kedudukan Bandara mempunyai jangkauan pelayana

tidak saja dalam lingkup propinsi itu sendiri, tetapi juga mencapai wilayah nasional bahk

internasional.

Bandara mempunyai kemapuan operasional tinggi yang didukung dengan panjang landasa

pacu (runway) sepanjang lebih dari 1.800 meter yang dapat didarati pesawat berbadan besar.

3. DRAINASE DAN PENANGANAN BANJIR

Untuk penanganan drainase dan pengendali banjir di kawasan reklamasi pantai dan daera

hulunya ditinjau dari aspek lokasi lahan reklamasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :- Lokasi reklamasi terletak di alam garis pantai, seperti di daerah tambak atau rawa-raw

seperti terlihat pada Gambar Reklamasi di Dalam Garis Pantai.

- Lokasi reklamasi pantai di luar garis pantai (menjorok ke laut) seperti terlihat pada Gamb

Reklamasi di Luar Garis Pantai.




42/96

Reklamasi di dalam garis pantai

lautgaris pantai

reklamasi

darat

Garis pantai adalah pertemuan antara laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang

tertinggi, seperti terlihat pada Gambar berikut ini.

Reklamasi di luar garis pantai

laut

garis pantai reklamasi

darat

HWL = Highest water level (muka air laut pasang tertinggi)MSL = Mean sea level (muka air laut rata-rata)

LWL = Lowest water level (muka air laut surut terendah)

darat garis pantai

Garis pantai

laut

HWL

MSL

LWL



43/96

Sistem drainase dan pengendali banjir yang akan digunakan tergantung pada

letak lahan reklamasi dan kondisi geologinya

Untuk penanganan drainase di kawasan reklamasi pantai ditinjau dari aspek kondisi lapisa

tanah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Kondisi lapisan tanah cukup bagus, sehingga tidak mengalami land subsidence (penuruna

tanah)

- Kondisi lapisan tanah jelek, sehingga mengalami land subsidence (penurunan tanah)

Reklamasi di Dalam Garis Pantai yang Tidak Mengalami Land Subsidence

Untuk mengatasi banjir yang terjadi di bagian hulu kawasan reklamasi pantai antara lain :

- Membuat garis sempadan sungai

- Menormalisasi sungai- Membuat saluran kolektor.

Garis sempadan sungai di dalamnya meliputi lebar saluaran rencana (lebar bagian ata

lebar jalan rencana, trotoar dan saluran drainase lingkungan, seperti terlihat pada Gambar

bawah ini.

lebar sempadan sungai

Gambar Garis sempadan sungai

Untuk mengatasi genangan yang terjadi di kawasan reklamasi pantai antara lain :

- Urugan tanah reklamasi pantai harus cukup aman terhadap air laut pasang, tinggi loncat

gelombang pada bangunan pantai (sea wall/revetment) dan ditambah dengan tinggi jagaan

- Urugan tanah reklamasi pantai harus cukup aman terhadap muka air banjir di sungai daditambah dengan tinggi jagaan

- Pembuatan jaringan saluran drainase di kawasan reklamasi dengan arah aliran (kemiring

dasar saluran) menuju ke pembuangan akhir (laut, sungai dan saluran kolektor) yang pali

dekat.




44/96

garis pantai

reklamasi

saluran kolektor daratsaluran drainase

garis sempadan sungai

B = lebar sungai rencana

reklamasi

laut

B

Sungai

Konsep Sistem Drainase dan Pengendali Banjir

Reklamasi di Dalam Garis Pantai yang Mengalami Land Subsidence

Untuk mengatasi genangan yang terjadi di kawasan reklamasi pantai yaitu dengan

menggunakan sistem polder.Sistem polder (non gravitasi) adalah suatu sistem dimana kawasan tersebut diisolasi

terhadap pengaruh muka air banjir/muka air laut pasang yang ada di luar kawasan reklamasi dan

juga elevasi muka air banjir yang terjadi akibat hujan lokal yang turun di dalam kawasan tersebut

dapat dikendalikan.

Komponen drainase sistem polder terdiri dari :

- Tanggul berfungsi untuk mengisolasi kawasan tersebut terhadap limpasan/bocoran dari luar

sistem, seperti banjir dan air laut pasang

- Pintu air berfungsi untuk menahan air banjir/air laut pasang dari luar sistem agar tidak masuk

ke kolam retensi/saluran dan untuk menyalurkan debit banjir keluar sistem pada saat terjadi

kerusakan pompa dan muka air di luar sistem lebih rendah dari muka air di dalam sistem

- Pompa air berfungsi untuk menyalurkan debit banjir ke luar sistem pada saat terjadi hujan

- Kolam retensi berfungsi untuk menampung debit banjir pada saat terjadi hujan

- Jaringan saluran drainase berfungsi untuk menyalurkan debit banjir dari seluruh sistem ke

kolam retensi/stasiun pompa.

Upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam kawasan reklamasi pantai

dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



45/96

Upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam kawasan reklamasi pant

dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Saluran kolektor darat Garis sempadan sungai

Saluran drainase

reklamasireklamasi

tanggul

Garis pant

Laut

B Kolam, pompa & pintu air

B= Lebar sungai rencana

Konsep Sistem Drainase Dan Pengendali Banjir

Sungai




46/96

Garis pantai

Laut>B


Reklamasi di Luar Garis Pantai Yang Tidak Mengalami Land Subsidence

Upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam kawasan reklamasi pantai

dapat dilihat pada gambar berikut ini.

reklamasi reklamasi

saluran kolektor daratsaluran drainase

garis sempadan sungaiB = lebar sungai rencanaSungai

arah angin / gelombang dominan

Contoh reklamasi pantai yang salah

Reklamasi di luar garis pantai juga harus memperhatikan dampak terhadap muara sungai

yang ada di sekitar daerah reklamasi pantai. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh

reklamasi pantai yang tidak benar, yang menimbulkan penyumbatan muara sungai.

reklamasi

sungai

sedimentasi



47/96

Contoh reklamasi pantai yang benar

reklamasi

sungai

Reklamasi di Luar Garis Pantai Yang Mengalami Land Subsidence

Upaya penanganan banjir yang terjadi di bagian hulu dan di dalam kawasan reklamasi pant

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


reklamasi

laut

tanggul > B

B

garis pantai

saluran kolektor darat

reklamasi

kolam, pompa & pintu air

garis sempadan sungai

B = lebar sungai rencana




48/96

Peruntukan ruang kawasan- Permukiman

- Perdagangan dan Jasa

- Industri

- Pariwisata

- Public Space

- Mixed use

- dll

Input terhadap kawasan1. Penggunaan Energi

2. Penggunaan sumber daya

alam

3. Pembukaan ruang baru

4. Operasional kawasan

5. Penataan kawasan

Berkurangnya sumber daya alam (resources depletion)

Berkurangnya cadangan energi (energy depletion)

Cemaran (Padat, Cair dan gas)

Perubahan ekosistem - Lahan konservasi

- Ruang Terbuka Hijau

Badan lingkungan penerima

Perubahan kualitas lingkungan

Kesetimbangan sistem kawasan

-Sistem lingkungan (biotik dan

abiotik)

- Sistem sosial

- Sistem ruang kawasan

PENGELOLAAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT)

Variabel yang dipengaruhi oleh kawasan reklamasi dapat digambarkan dalam diagram berikut:



49/96

Input terhadap kawasan reklamasi adalah:

1. Penggunaan Energi

Energi sangat dibutuhkan oleh keseluruhan sistem yang ada di dalam kawasan untuk beker

secara normal. Energi yang jamak digunakan adalah (1) energi listrik yang bisa bersumb

dari konversi bentuk energi yang lain seperti minyak bumi, batu bara, air, angin, nuklir at

sinar matahari (2) energi minyak bumi baik untuk kegiatan transportasi, domestik at

industri (3) energi lain seperti nuklir, air, gas bumi dll.

2. Penggunaan sumber daya alam

Penggunaan sumber daya alam yang paling banyak digunakan dalam aktivitas sebua

kawasan adalah air. Air dapat diperoleh dari mata air, sungai dan/atau air permukaan la

desalinasi air laut, dan air bawah tanah.

3. Pembukaan ruang baru

Pembukaan ruang baru merupakan kegiatan dalam kawasan reklamasi yang bertujuan unt

memberikan ruang (space) bagi aktivitas yang ada di atasnya. Pembukaan ruang ini dap

merubah sistem ruang yang sudah ada, misalnya pembukaan hutan, perubahan huta

bakau, perubahan ekosistem pantai, muara dan habitat lain yang berada di sekitar kawas

reklamasi.

4. Operasional kawasan

5. Penataan kawasan

Penataan kawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga sistem yang ada

dalamnya agar dapat bekerja secara seimbang. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan saran

dan prasarana, pengelolaan dan konservasi lingkungan.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN REKLAMASI

Penataan ruang dalam kawasan reklamasi harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunayang berkelanjutan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

• Analisa

- Karakteristik lingkungan

- Jenis aktivitas

• Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Tata Ruang Kawasan Reklama

Pantai.

Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tata ruang kawasan pantai adalah:

1. Ruang terbuka hijau

2. Penggunaan Air bersih

3. Penggunaan Energi• Identifikasi potensi masalah

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan infrastruktur yang harus dipenuhi dalam penataa

ruang pada kawasan reklamasi. Pada operasional kawasan jenis aktivitas, penggunaan a

dan penggunaan energi akan menimbulkan dampak berupa cemaran atau polutan yan

dilepas menuju badan lingkungan penerima. Bentuk cemaran tersebut adalah:




50/96

a. limbah cair akibat kegiatan domestik (permukiman) dan non domestik (industri,

perdagangan, jasa).

b. limbah padat (sampah) akibat kegiatan domestik (permukiman) dan non domestik

(industri, perdagangan, jasa).

c. limbah gas (sampah) akibat kegiatan domestik (permukiman), transportasi, dan non

domestik (industri, perdagangan, jasa).

Identifikasi Variabel-Variabel yang Dipengaruhi dalam Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

1. Ruang terbuka dan tata hijau

2. Sarana pengolah limbah berupa IPAL atau IPLT

• Jauh dari permukiman penduduk

• Pada daerah non produktif

• Pada ketinggian permukaan tanah yang rendah sehingga dimungkinkan penyaluran

secara gravitasi,

• Tidak terpengaruh pasang surut

3. Sarana pengelolaan limbah padat

• Jauh dari permukiman penduduk;

• Memiliki aksesibilitas yang baik;

• Tidak terpengaruh pasang surut

4. Sarana penyediaan air bersih (IPAB)

• Diletakkan pada wilayah yang berdekatan dengan air permukaan (sungai)

• Diupayakan pada lokasi terjauh dari muara sungai


Materi Teknis Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai, 2005



51/96

STUDI KASUS 1 :

KAWASAN REKLAMASI PANTAI MANADO

Gambar: Letak Kota Manado

6

5

3

2

1

4

Pelabuhan Menado

Lokal

Pantai

Menado

Jl. Sam

Ratulangi(boulevard

lama)

Jl. Boulevard

Piere Tendean

(boulevard baru)




52/96

Konsep dari rencana penggunaan ruang Kota Manado adalah ”mixed use/campuran”.

Selanjutnya rencana pengembangan kawasan terbangun di kawasan reklamasi yang

terdistribusi dalam 3 kecamatan berdasarkan RTRW 2000-2010 adalah :

• Kecamatan Wenang direncanakan sebagai kawasan perdagangan/usaha/jasa, kawasan

perkantoran/pemerintahan, kawasan jasa, kawasan pelabuhan laut dan wisata, kawasan

permukiman dan instalasi militer

• Kecamatan Sario direncanakan sebagai kawasan permukiman, kawasan jasa (reklamasi),

kawasan perkantoran/pemerintahan, kawasan perdagangan/usaha/jasa dan kawasan

instalasi militer

• Kecamatan Malalayang direncanakan sebagai kawasan wisata pantai. Sedangkan kondisi

pengembangan kawasan terbangun di kawasan reklamasi Pantai Manado juga dirancang

sebagai kawasan ”mixed use/campuran” yang didominasi perdagangan dan jasa.

Bentang Reklamasi 200-

500 M dari batas darat

eksisting dari

6

5

3

2

1

4

Pelabuhan Menado Lokal

Pantai Menado

Jl. Boulevard

(boulevard baru)

Jl. Sam Ratulangi

(boulevard lama)

Kondisi Eksisting Pengembangan Kawasan Terbangun di Sepanjang Kawasan Reklamasi

Pantai Manado

Beberapa lahan pengembang (No. 1-6) telah

memanfaatkan lahannnya sebagai kawasan mixed-use

Jadi pengembangan kawasan

terbangun di kawasan reklamasi

dinilai sudah mengacu atau relevan

terhadap RTRW Kota Manado 2000-

2010. Lihat Peta Rencana

Penegembangan Kawasan

Terbangun Kota Manado Th 2000-

2010.



53/96

Public Easement dan View /Amenitas

• Lay out figurasi bangunan dan sky line ketinggian bangunan perlu diatur secara figuratif da

berhirarki agar public easement tetap terjaga

• Ruang publik yang perlu disediakan oleh pengembang sebesar 16% masih perlu leb

dikembangkan lagi dari segi pemanfaatan dan pengendaliannya. Ruang publik/ pub

domain adalah ruang milik publik/masyarakat untuk menikmati potensi view dan amenit

pantai secara bebas baik dari segi ruang, biaya maupun waktu.

Bentang Reklamasi 200 -500 M dari batas darat

eksisting dari

6

5

3

2

1

4

Pelabuhan Menado Lokal

Jl. Sam Ratulangi

(boulevard lama)

Jl. Sam

Ratulangi

Manado, 1996

Jl. Sam

Ratulangi

Th. 1996, kawasan perdagangan di sepanjang

pantai/Jl. Sam Ratulangi terletak di sisi ruas jalanutama wilayah daratan sehingga public easement ,

view dan amenitas publik tetap terjaga dari kerangka

utama kawasan tersebut.

2005, public easement , view dan amenitas dari kerangk

utama kawasan/Jl. Boulevard-Jl.Piere Tendean terhalanoleh lahan pengembang sepanjang pantai



Jl. Boulevard

(boulevard baru)

Pantai Menado




54/96

STUDI KASUS 2 :

KAWASAN REKLAMASI PANTAI LOSARI MAKASAR

Gambar :

Letak Kota

Makasar



55/96

Kawasan Reklamasi Pantai dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makasar

A. Struktur Kawasan

Rencana struktur kawasan Kota Makasar berpola linier bercabang-cabang dengan beberap

nodes di ujung kerangka dan persimpangan. Rangkaian struktur kawasan ini terangk

membentuk network kota untuk melayani land use yang variatif.

Struktur utama

kawasan di kawasan

reklamasi pantai

Pertemuan struktur

kawasan membentuk

pusat nodes aktivitas

kawasan

Gambar : RTRW kota Makasar 2010 - 2016

Korelasi struktur ruang dalam tata ruang kawasan dengan kawasan reklamasi pantai :

• Rencana struktur kawasan merupakan kerangka utama kawasan yang menghubungka

beberapa jaringan jalan di lingkungannya hingga membentuk suatu tenunan jaringanetwork kawasan yang kuat & fleksibel.

• Kerangka utama kawasan Jl. Pantai Losari mengintegrasikan Kota Makasar dan Kota Baru

• Dalam usulan rencana sumbu-sumbu tata ruang kawasan sudah memanfaatkan eleme

pantai/perairan sebagai unsur garis baik secara visual maupun konseptual




56/96

• Pola struktur kawasan sudah mengikuti atau merespon pola pantai

• Struktur kawasan yang menjadi kerangka utama kota dirancang di daerah paling tepi dari

batas bibir pantai dengan daratan, sehingga pemerintah tidak kehilangan kesempatan

mengolah/memanfaatkan lahan reklamasi secara maksimal di wilayah GSP sebagai coastal

road sekaligus ruang publik kota.

B. Kepadatan/intensitas bangunan: KDB, KLB, KDH, GSB, GSL, GSS

Kawasan di sekitar ruang publik kawasan reklamasi Pantai Losari merupakan kawasanmixed-

use, dimana terdapat berbagai variasi fungsi penggunaan lahan yaitu diantaranya sebagaikawasan perdagangan/usaha/jasa, kawasan perkantoran, kawasan jasa, kawasan pelabuhan

laut dan wisata dan kawasan wisata pantai, sehingga intensitas bangunan di kawasanmixed use

tinggi, ditandai dengan:

• KDB ada yang mencapai 100%

• GSB ada yang bernilai 0

• KLB lebih dari 3

• GSL cukup besar dan secara cermat & efisien oleh pemerintah dimanfaatkan untuk

pembangunan yang bersifat kepentingan publik yaitucoastal road dan ruang publik

• KDH masih kurang memadai

Dengan demikian tata ruang kawasan reklamasi pantai dapat mempengaruhi

variabel ”pola struktur kota” kawasan reklamasi pantai hingga

membedakannya secara signifikan dengan pengaturan pola struktur kota di

darat

Kondisi intensitas bangunan di kawasan reklamasi pantai Losari



57/96

Tata ruang kawasan reklamasi pantai kurang begitu mempengaruhi variabel

”kepadatan/intensitas bangunan” di kawasan reklamasi karena pada

dasarnya kegiatan pembangunannya dapat diatasi dengan rekayasa

teknis/engineering. Namun demikian tetap ada beberapa hal yang secara

signifikan masih perlu lebih diperhatikan.






58/96

STUDI KASUS 3 :

KAWASAN REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA

Rencana Pengembangan Kawasan Terbangun Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta

Peta Rencana Pengembangan Kawasan Terbangun/Peta Rencana Peruntukan

Reklamasi Pantura Jakarta

Residential Park New Port

Public Building Green Area Existing Port

Port Support


Western Area Central Area Eastern Area

A,BLow Density Residential

and housing support G

Recreational Area &

Limited Port K,L,M,N Port

CLow Density Residential

and housing support H

Central Business

District, High Density

Residential and

Housing Support

O,PWarehouses,

Industries

D,E,F

Medium Density

Residential and housing

support

I,J

Recreational Area,

Offices, Medium

Density Residential


59/96

Rencana pengembangan kawasan terbangun di kawasan reklamasi yang terdistribusi

dalam 3 sub-kawasan adalah:

• Sub-Kawasan Barat terdiri dari kecamatan Penjaringan dan Pademangan direncanakan

sebagai kawasan permukiman.

• Sub-Kawasan Tengah terdiri dari kecamatan Tanjung Priok direncanakan sebagai

kawasan permukiman, kawasan jasa (reklamasi), kawasan perkantoran/pemerintahan,

kawasan perdagangan/usaha/jasa, CBD dan kawasan rekreasi.

• Sub-Kawasan Timur terdiri dari kecamatan koja dan Cilincing direncanakan sebagai

kawasan industri.

Penggunaan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta :

• Kawasan Pusat Bisnis I CBD (Central Business District); terutama dikembangkan untuk

perdagangan eceran, tempat hiburan, hotel, dan pemukiman berkepadatan tinggi.

Pengembangan kawasan pusat bisnis baru direncanakan berdasarkan pertumbuhan

kebutuhan akan ruang usaha.

• Kawasan Usaha Sekunder; kawasan usaha sekunder dengan kepadatan rendah

diperkirakan akan lebih mendorong perkembangan usaha, fasilitas pemerintahan, dan

fasilitas budaya. Kawasan ini juga berfungsi bagi pembangunan kawasan atau gedung

yang bernilai sejarah.

• Kawasan usaha tersier; untuk penggunaan komersial, rekreasi, serta hotel.

• Kawasan bersejarah; proses restorasi dan preservasi bangunan bersejarah

dikembangkan untuk menciptakan obyek yang menarik wisatawan, usaha kecil, dan lain

lain.

• Fasilitas Budaya.

• Pemukiman berkepadatan tinggi; kawasan ini akan dikembangkan berdekatan dengan

CBD dan dilengkapi dengan fasilitas perbelanjaan, ruang terbuka, hotel, apartemen,fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.

• Pemukiman berkepadatan sedang; kawasan ini akan dilengkapi fasilitas perbelanjaan

serta ruang terbuka

• Pemukiman berkepadatan rendah; di dalam kawasan ini akan dibangun berbagai jenis

fasilitas sosial, fasilitas komersial dan jasa dan ruang terbuka.

• Pelabuhan, pergudangan dan industri

• Kawasan hijau lindung; kawasan ini berfungsi sebagai pelindung pantai dan habitat flora

dan fauna khas pantai

Jadi pelaksanaan di lapangan untuk pemanfaatan kawasan terbangun di

kawasan reklamasi dinilai sudah mengacu pada peruntukan ruang dalam

Master Plan Pantura Jakarta .




60/96



61/96

A. Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai

Tipologi kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta terbentuk atas komposisi konfigurasi rua

terbuka dan bangunan. Konfigurasi ini seolah mengikuti pola jaringan kawasan. Konfigura

masa dan ruang kawasan dirancang menghadap pantai, selain itu dirancang memiliki ruan

ruang terbuka daratan (square, hutan kota, taman, dll) maupun perairan yang bermuara

pantai (creeks, sungai, lagoon, dll). Jadi tipologinya tidak terbentuk oleh ruang daratan saja.

Tipologi pantai ini secara figuratif membentuk suatu komposisiurban design yang membuj

di sepanjang pantai dan berorientasi ke pantai, dengan karakteristik :

• Tipologi kawasan reklamasi pantai secara visual merupakan kawasan pesisir yang melip

sejumlah areal daratan, areal lautan dan areal air tertentu (aliran sungai dari daratan).

• Termasuk dalam tipologi kawasan pesisir pantai memanjang• Dari sisi material pembentuknya termasuk tipologi jenis pantai yang terbentuk timbun

tanah.

Dengan demikian Tata ruang kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta dinilai dapat

mempengaruhi variabel ”tipologi” kawasan reklamasi pantai hingga membedakannya

secara signifikan dengan tipologi kawasan di darat, hal ini ditandai dengan :

• Konfigurasi tipologi dan posisi ruang terbuka dan bangunan secara khusus

diupayakan berorientasi penuh menghadap ke ruang terbuka pantai/perairan

tersebut

• Pola ruang terbuka, bangunan dan lingkungan sudah merespon, menghargai

dan figuratif terhadap ruang terbuka pantai/perairan

• Elemen pantai/perairan sudah dimanfaatkan untuk menciptakan

tipologi ruang terbuka di tepi pantai




62/96

Peta dan gambar di lapangan halaman berikut menunjukkkan bahwa hampir seluruh bentuk

pembangunan (bangunan, ruang terbuka dan lingkungan) secara figuratif telah berupaya

menghargai dan merespon pantai guna mempertegas tipologi kawasan reklamasi pantai.

B. Fungsi dan Hirarki Kota

Beberapa kriteria di bawah ini menyimpulkan bahwa Pantura Jakarta merupakan kawasan yang

berfungsi dan berhirarki utama dalam kota Jakarta :

• Fungsi kawasan reklamasi ini, diharapkan mampu menjadi sub pusat kota baru/

mengembangkan jantung kota yang baru di Jakarta

• Mengembangkan lahan baru untuk nodes/anchor kota Jakarta, seperti pusat kegiatan bisnis,

industri, pemukiman dan rekreasi

• Kawasan reklamasi pantai ini didominasi oleh kawasanmixed land use

• Membuka kesempatan terhadap pembangunan berskala besar

• Hirarki sub pusat kota baru ini dibentuk oleh jaringan jalan utama/coastal road dimana

hirarki berikutnya terdistribusi di kelas jalan lokal yang terintegrasi dengan coastal road

tersebut.

• Coastal Road/ koridor utama kawasan pantai utara Jakarta diklasifikasikan sebagai jalan berhirarki

utama

• Kawasan reklamasi pantai utara Jakarta ditetapkan sebagai kawasan berhirarki utama atau

nodes/anchor di Kota Jakarta

Pengaturan hirarki kawasan di kawasan reklamasi ini sama dengan pengaturanfungsi dan hirarki kawasan di darat. Dengan demikian tata ruang kawasan

reklamasi Pantai utara Jakarta dinilai tidak mempengaruhi variabel ”fungsi dan

hirarki kota” kawasan reklamasi pantai karena tidak membedakannya secara

signifikan dengan fungsi dan hirarki kawasan di darat.



63/96

C. Struktur Kawasan

Korelasi struktur ruang dalam tata ruang kawasan dengan kawasan reklamasi pantai :

• Kerangka utama kawasan terintegrasi ke lingkungan dan kerangka kota

• Dalam usulan rencana sumbu-sumbu tata ruang kawasan sudah memanfaatkan eleme

pantai/perairan sebagai unsur garis baik secara visual maupun konseptual

• Pola struktur kawasan sudah mengikuti atau merespon pola pantai

• Struktur kawasan yang menjadi kerangka utama kota dirancang di daerah paling tepi da

batas bibir pantai dengan daratan, sehingga pemerintah tidak kehilangan kesempata

mengolah/memanfaatkan lahan reklamasi secara maksimal di wilayah GSP sebagaicoast

road sekaligus ruang publik kota.

• Rencana struktur kawasan merupakan kerangka utama kawasan yang menghubungka

beberapa jaringan jalan di lingkungannya hingga membentuk suatu jaringan kawasan ya

kuat dan fleksibel.

• Rencana struktur kawasan Jakarta Utara berpola network yang bercabang-cabang denga

beberapa nodes di ujung kerangka dan persimpangan. Rangkaian struktur kawasan i

terangkai membentuk network kota untuk melayani land use yang variatif.


variabel ”pola struktur kota” kawasan reklamasi pantai hingga membedakannya

secara signifikan dengan pengaturan pola struktur kota di darat

STRUKTUR KAWASAN STRUKTUR LINGKUNGAN Pertemuan struktur kawasan dapatmembentuk pusat aktivitas kawasan




64/96

D. Aksesibilitas, Transportasi dan Parkir

Aksesibilitas menuju kawasan reklamasi pantai ditempuh dari wilayah daratan dan lautan

• Akses dari laut, yaitu dari dermaga kecil di sepanjang pantai Utara Jakarta baik untuk publik

maupun private/eksklusif

• Akses dari darat ditempuh melalui jalan-jalan yang kondisi fisiknya cukup memadai. Namun

beberapa ruas jalan kadang-kadang terendam banjir.

Transportasi kota menuju kawasan reklamasi perlu dikembangkan

• Transportasi kota dari arah pusat kota menuju kawasan reklamasi melalui jalan-jalan utama

dan jalan-jalan lingkungan di sekitar kawasan reklamasi pantai Utara Jakarta.

• Transportasi air di sini merupakan jalur atraksi wisata air

Parkir. Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta mempunyai kegiatan utama: komersial

(perdagangan), sebagian sudah menyediakan ruang parkir. Penyediaan ruang parkir di kawasan

reklamasi ini terbagi menjadi :

• Sistem Parkir dengan pola on street pada jalan kolektor, Jalan lokal dan jalan lingkungan

dengan pola miring 45 derajat atau parkir sejajar jalan 1 lapis.

• Sistem parkir menggunakan sistem kantong parkir & parkir di halaman untuk private

domain.

• Parking structure terutama untuk kawasan perdagangan.


variabel ”aksesibilitas, transportasi dan parkir” di kawasan reklamasi hingga

membedakannya secara signifikan dengan aksesibilitas, transportasi dan parkir

di darat

AKSES DARI ARAH LAUT JAWA

AKSES DARI

ARAH BOGOR

AKSES DARI ARAH

JAKARTA PUSAT

AKSES DARI ARAH

JAKARTA BARAT



65/96

E. Kepadatan/Intensitas Bangunan : KDB, KLB, KDH, GSB, GSL & GSS

Sebagai kawasan mixed land use dan anchor Kota Jakarta maka intensitas bangunan

kawasan reklamasi Pantura Jakarta memiliki intensitas/kepadatan bangunan yang ting

ditandai dengan:

• KDB ada yang mencapai 40 - 80%

• GSB ada yang bernilai 0

• KLB lebih dari 2

• GSL cukup besar dan secara cermat & efisien oleh pemerintah maupun pengemban

dimanfaatkan untuk pembangunan yang bersifat kepentingan publik yaitu coastal road da

ruang-ruang publik kawasan/kota

• KDH dan B sangat terencana

Tata ruang kawasan reklamasi pantai kurang begitu mempengaruhi variabel

”kepadatan/intensitas bangunan” di kawasan reklamasi karena pada dasarnyakegiatan pembangunannya dapat diatasi dengan rekayasa teknis/engineering.

Namun demikian tetap ada beberapa hal yang se

model reklamasi

Documents