modul€¦ · web view2018. 6. 28. · author: asus created date: 11/05/2017 18:04:00 title:...
TRANSCRIPT
1
AKADEMI KEBIDANAN ‘AISYIYAH PONTIANAK
MODULETIKOLEGAL DALAM KEBIDANAN
Asus
PENYUSUN:
TILAWATY APRINA
TAHUN 2016
I. DESKRIPSI MODUL
Modul Etikolegal dalam Praktik Kebidanan dengan kode Bd.402 ini merupakan salah
satu modul yang harus ditempuh dalam pendidikan Akademi Kebidanan ‘Aisyiyah Pontianak.
Modul prinsip Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini mengacu pada berbagai referensi standar
Etikolegal dalam Praktik Kebidanan baik dari handbook Etikolegal dalam Praktik Kebidanan
maupun berbagai bahan yang dapat di akses dari berbagai sumber.
Mata kuliah Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini ditempuh dalam 14 minggu yang
terdiri dari / 3 SKS (T= 2; P = 1). Untuk mencapai kompetensi pada akhir pembelajaran, maka
ada beberapa proses pembelajaran yang akan ditempuh, antara lain perkuliahan di kelas,
pembelajaran mandiri, diskusi Kelompok dengan prinsip pembelajaran aktif.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang ruang
lingkup Epidemiologi, konsep dasar timbulnya penyakit, epidemiologi diskriptif, penemuan
penyakit secara screening, penyelidikan wabah, pengukuran angka kesakitan, angka kematian,
dan indikator keberhasilan serta sistem pencatatan dan pelaporan.
II. STANDAR KOMPETENSI
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep
etika moral dan kode etik profesi kebidanan, memahami dasar hukum dan aspek legal dalam
pelayanan kebidanan, mengidentifikasi issue etik dan moral dalam pelayanan kebidanan,
menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik
dalam pelayanan kebidanan, memahami tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik, dan
mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan.
III. KOMPETENSI DASAR
1. Memahami konsep etika moral dan kode etik profesi kebidanan.
2. Memahami dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan
3. Mengidentifikasi issue etik dan moral dalam pelayanan kebidanan
4. Menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi
dilema etik dalam pelayanan kebidanan.
5. Memahami tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi
6. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan.
1
IV. INDIKATOR PEMBELAJARAN
1. Mahasiswa mampu memahami konsep etika moral dan kode etik profesi kebidanan
2. Mahasiswa mampu memahami dasar hukum dan aspek legal dalam pelayanan kebidanan.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi issue etik dan moral dalam pelayanan kebidanan.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam
menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan.
5. Mahasiswa mampu memahami tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi.
6. Mahasiswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan
kebidanan.
V. KARAKTERISTIK MAHASISWA
Mahasiswa yang akan menyelesaikan modul Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini adalah
mahasiswa Tingkat I pada semester II.
VI. KEPRASYARATAN
Kegiatan pembelajaran Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini harus diikuti mahasiswa yang telah lulus pada mata kuliah di semester I yaitu Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan, Konsep Kebidanan, serta Pancasila dan Kewarganegaraan. Kegiatan pembelajaran Etikolegal dalam Praktik Kebidanan ini juga sebagai prasyarat untuk
mengikuti ujian akhir. Minimal keikutsertaan dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai
berikut:
a. Perkuliahan : 80%
b. Praktik : 100%
2
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)AKADEMI KEBIDANAN ‘AISYIYAH PONTIANAK
MATA KULIAH KODE MK BOBOT SKS SEMESTER DIREVISI DIBUAT
ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN
BD 015 3 SKS (T=2 ; P=1) II (TIGA) 1 September 2016
OTORISASI
PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH Pembantu Direktur Bagian Akademik
Indria Permatatiwi, M.Kes Eka Riana, S.ST., M.Keb
Capaian Pembelajaran MK.
Mahasiswa mampu menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan dengan pokok bahasan etika moral dan isu legal kebidanan untk membantu perilaku profesional dalam berkarya di pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kebidanan baik kepada individu, keluarga dan masyarakat.
Deskripsi Bahan Kajian dan Pokok Bahasan
Bahan KajianEtikolegal Dalam Praktik Kebidanan
Pokok Bahasan1. Konsep etika moral dalam praktik Kebidanan2. Etika Profesi Kebidanan3. Kode etik profesi kebidanan4. Nilai-Nilai Personal dan Nilai Luhur5. Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan6. Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan7. Isu Etik, Moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan.8. Teori-teori yang mendasari pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etik dalam pelayanan kebidanan.9. Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi10. Dasar hukum/Peraturan dan Perundangan-Undangan dalam Praktik Kebidanan11. Melaksanakan tugas sebagai bidan berdasarkan etik dan kode etik profesi.
1
12. Memecahkan masalah yang berkaitan dengan etikolegal pelayanan kebidanan.
Pustaka
a. BUKU UTAMA1. Heryani Reni. Buku Ajar Etikolegal dalam Paktik Kebidanan. Jakarta: CV. Trans Info Media : 20132. Farelya, DKK. Etikolegal Dalam Pelayanan Kebidanan. Edisi 1. Deepublish. Yogyakarta : 20153. Ristica, DKK. Prinsip Etika Dan Moralitas Dalam Pelayanan Kebidanan. CV Budi Utama. Yogyakarta : 2014
b. BUKU ANJURAN1. IBI. 2005. Etika dan Kode Etik Kebidanan.2. Koen Darly. Landasan Etika Profesi. Kanisius. Yogyakarta : 2000
Media Pembelajaran
Software Hardware Slide presentasi Video player Browser internet
Notebook/PC LCD Projector White board / Flip chart Buku Modul
Tim Dosen 1. Indria Permatatiwi, M.Kes2. Dyah Arista, M.Kes
Assessment Tugas kelompok dan Seminar ( Bobot 20%) Tugas Mandiri (Bobot 10%) UTS (Bobot 20%) UAS (Bobot 30%) Praktikum (Bobot 10%) Kehadiran ( Bobot 10%)
1
NOKemampuan Akhir Yang Diharapkan Bahan Kajian (Materi Pokok) Bentuk
Pembelajaran
Waktu Belajar (Menit)
PenilaianKriteria
(Indikator) Bobot
1 Penjelasan Silabus, Kontrak Belajar, Pembagian Tugas
Ceramah Menyesuaikan jadwal
2 Mahasiswa mampu memahami konsep etika moral dalam praktik kebidanan
Konsep Etika Moral dalam Praktik Kebidanan1.1.1. Pengertian (etika, etiket, moral
& hukum1.1.2. Berbagai Aliran untuk
menentukan Baik Buruk
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
3 Konsep Etika Moral dalam Praktik Kebidanan1.1.3. Fungsi etika dan Moral dalam
Praktik Kebidanan1.1.4. Sistematika etika1.1.5. Nilai-nilai esensial dalam
Profesi
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
4 Mahasiswa mampu memahami Etika Profesi Bidan
Etika Profesi Bidan1.1.6. Defenisi Etika Profesi Bidan1.1.7. Fungsi Etika dan Moralitas
Bidan1.1.8. Tujuan Etika dalam Pelayanan
Kebidanan1.1.9. Sumber Etika
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
5 Mahasiswa mampu memahami Kode etik Profesi Bidan
Kode Etik Profesi Bidan1. Definisi Profesi Bidan2. Ciri-ciri profesi3. Karakteristik profesi4. Tujuan Kode Etik dalam Pelayanan
Kesehatan5. Dimensi Kode Etik
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
2
6. Prinsip Kode Etik
6 Mahasiswa mampu memahami Kode etik Profesi Bidan
Kode Etik Profesi Bidan
7. Kode Etik Kebidanan8. Hak dan kewajiban Bidan9. Hak dan Kewajiban PASIEN10. Penyimpangan Kode Etik Profesi
Kebidanan11. Penegakkan Hukum terhadap
Pelanggaran Kode Etik Bidan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
7 Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai personal dan nilai luhur
Nilai Personal dan nilai luhur profesi dalam pelayanan kebidanan1. Pengertian nilai2. Penyerapan / pembentukan nilai3. Nilai personal / pribadi dan nilai
luhur profesi
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
8 Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai personal dan nilai luhur
Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai personal dan nilai luhur4. Kebijakan dan nilai-nilai5. Pertimbangan nilai
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
9 Mahasiswa mampu memahami Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan
Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan1. Malpraktik
a. Pengertianb. Sumber Mal Praktikc. Kriteria dan Unsur Malpraktikd. Upaya Pencegahan Malpraktike. Pembuktian Malpraktik di
Pelayanan Kesehatanf. Tanggung Jawab Hukum
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
10 Mahasiswa mampu memahami Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik
Permasalahan Etika Moral dan Dilema dalam Praktik Kebidanan2. Informed Choice3. Informed Consent
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
3
Kebidanan
11 Mahasiswa mampu memahami Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan1. Pengertian Aspek Legal2. Dasar Aspek Legal Pelayanan
Kebidanana. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidananb. Uji Kompetensi Bidanc. Sertifikasi
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
12 Mahasiswa mampu memahami Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
(lanjutan...Otonomi bidan dalam pelayanan kebidanan)
d. Registrasie. Lisensi dalam praktik Kebidanan
3. Legislasi Pelayanan Kebidanan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
13 Mahasiswa mampu memahami Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan
Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan1. Isu Etik dan Isu Moral
a. Pengertianb. Masalah Etik Moral yang
mungkin terjadic. Masalah Etik Moral yang
mungkin Terjadi dalam Praktik Kebidanan
2. Dilemaa. Aborsib. Euthanasia
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
4
14 Mahasiswa mampu memahami Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan
Isu etik, moral dan Pengambilan Keputusan dalam Pelayanan Kebidanan2. Dilema
a. Adopsi/Pengangkatan Anakb. Transplantasic. Bayi Tabung
3.Dilema dan Konflik Morala. Pengertianb. Pembagian Dilema/Konflik etikc. Menghadapi masalah etik moral
dan Dilema dalam praktik kebidanan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
UJIAN TENGAH SEMESTER
15 Mahasiswa mampu memahami Teori-teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan
Teori-teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan1. Definisi Pengambilan Keputusan2. Teori yang Paling sering
digunakan dalam mengambil keputusan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
16 Teori-teori yang Mendasari Pengambilan Keputusan dalam Menghadapi Dilema Etik dalam Pelayanan Kebidanan3. Jenis Pengambilan Keputusan4. Pengambilan Keputusan Etis5. Pengambilan Keputusan Klinis6. Menghadapi Masalah Etik
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
17 Mahasiswa mampu memahami Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan
Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan1. Pengertian hukum kesehatan2. Persamaan Etika dan Hukum3. Perbedaan Etika dan Hukum
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
5
18 Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan4. Disiplin hukum5. Macam-macam hukum6. Fungsi hukum kesehatan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
19 Mahasiswa mampu memahami Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan
Dasar Hukum/Peraturan dan Perundang-undangan dalam Praktik Kebidanan7. Pentingnya landasan hukum dalam
praktik profesi8. Peraturan dan perundang-undangan
Kesehatan yang Mendasari Tugas, Fungsi dan Praktik Kebidanan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
20 Mahasiswa mampu memahami Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Peran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik ProfesiPeran dan Fungsi Majelis Pertimbangan Etik Profesi Bidan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
21 Mahasiswa mampu Melaksanakan Tugas sebagai Bidan berdasarkan Etik dan Kode Etik Profesi
Melaksanakan Tugas sebagai Bidan berdasarkan Etik dan Kode Etik ProfesiPerilaku Bidan yang sesuai dengan Kode Etik Kebidanan
Ceramah & diskusi
Brainstorming
Mampu menjelaskan materi pokok
22 Mahasiswa mampu Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanan
Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanana. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil
Role Play Ceramah &
Diskusi
Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok
23 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidananb. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Bersalin
Role Play Ceramah &
Diskusi
Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok
6
24 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidananc. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas
Role Play Ceramah &
Diskusi
Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok
25 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanand. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir (BBL)
Role Play Ceramah &
Diskusi
Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok
26 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidanane. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Keluarga Berencana (KB)
Role Play Ceramah &
Diskusi
Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok
27 Memecahkan masalah yang berkaitan dengan Etikolegal Pelayanan Kebidananf. Memecahkan masalah yang
berkaitan dengan Etikolegal dalam Asuhan Kebidanan pada Anak Remaja
Role Play Ceramah &
Diskusi
Mampu memecahkan masalah sesuai materi pokok
28 Evaluasi Materi dan Persiapan UAS
Tanya Jawab Mampu menjawab pertanyaan
UJIAN AKHIR SEMESTER
7
VIII. EVALUASI
1. Aktivitas : 10%
2. Tugas : 20%
3. UTS : 30%
4. UAS : 40%
IX. SARANA PENUNJANG
a. LCD
b. Laptop
X. SUMBER PEMBELAJARAN
1. Wahyuningsih H.P., 2009, Etika profesi kebidanan, Fitramaya, Yogyakarta.
2. K. Bertens, 2002, Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
3. Permenkes RI No 900/Menkes / SK/ VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan
4. IBI, 2005, Etika dan kode etik kebidanan, IBI.
5. Suryani S. dan Hajjah, 2007, Etika kebidanan dan hukum kesehatan, EGC, Jakarta.
8
MATERI I
Konsep Dasar Etika Dan Kode Etik Profesi Kebidanan
A. Pengertian-pengertian dasar
1. Etika
A. Pengertian Etika
Istilah etika berasal dari bahasa yunani kuno yaitu ethos yang berrarti “adat istiadat” atau
“kebiasaan”. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara
hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini
dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain.
Kata etika dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah :
1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban
moral (akhlak). Misalnya, jika orang berbicara tentang etika orang bugis, etika
agama hindu, etika katolik dan sebagainya, maka yang dimaksud dengan etika disini
bukan etika sebagai ilmu melainkan etika sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini bisa
berfungsi dalam hidup manusia secara perorangan maupunpada taraf sosial
kemasyarakatan.
2) Kumpulan asas atau nilai akhlak (moral). Yang dimaksud disini adalah kode etik.
Misalnya : kode etik jurnalistik
3) Ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika menjadi ilmu bila kemungkinan-
kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai tentang yang dianggap baik dan buruk)
yang begitu saja diterima dalam suatu masyarakat dan seringkali tanpa disadari,
menjadi bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis. Etika disini
sama artinya dengan filsafat moral
Etika disebut juga filsafat moral yang merupakan cabang filsafat yang bicara tentang
tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan
mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan
oleh bermacam macam norma, diantaranya norma hukum, norma moral, norma agam dan
norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundang undangan, norma
agama berasal dari agama, norma moral berasal dari suara hati dan sopan santun berasal
dari kehidupan sehari hari. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin
ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya sikap tindakan manusia.
1
Etika juga mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etika merefleksikan
sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Cara hidup
moral bidan telah dideskripsikan sebagai etika kebidanan. Dengan demikian, etika
memberikan semacam batasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia
didalam kelompok sosialnya. Dalam kaitannya dengan seni pergaulan manusia, etika
kemudian diwujudkan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja
dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat
digunakan sebagai alat untuk menghakimi tindakan-tindakan yang secara logika-rasional
umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika
adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya
dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.
B. Sistematis Etika
Sebagai suatu ilmu, etika terdiri atas berbagi macam jenis antara lain :
Etika umum, yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia
untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-
prinsip moral.
Etika khusus, yang terdiri dari : etika sosial, etika individu dan etika terapan.
Etika sosial menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antarsesama
manusia dalam aktifitasnya,
Etika individu lebih menekankan pada kewajiban-kewajiban manusia sebagai
pribadi,
2. Etiket
Etiket berasal dari bahasa inggris Etiquette.etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan
santun. Persamaan etika dan etiket :
a. Sama-sama menyangkut perilaku manusia.
b. Memberi norma bagi perilaku manusia, yaitu menyatakan tentang apa yang harus
dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
3. Moral
a. Pengerian Moral
Istilah moral berasal dari bahasa latin (mos-bentuk tunggal, morres-bentuk jamak) yang
berarti kebiasaan atau adat. Bila dibandingkan, secarta etimologis, kata ‘moral’ memiliki
pengertian yang sama dengan kata ‘etika’, yaitu sama-sama mempunyai arti kebiasaan atau
adat. Dengan demikian rumusan arti kata “moral” adalah nilai-nilai dan norma-norma yang
menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
1
Sedangkan membedakan hanyalah asala bahasanya saja yaitu ‘etika’ dari bahasa yunani
sementara ‘moral’ dari bahasa latin.
b. Teori Moral
Teori moral mencoba merumuskan suatu prosedur dan mekanisme untuk pemecahan
masalah-masalah etik.
4. Hukum
Hukum berhubungan erat dengan moral. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak
mempunyai arti, kalau tidak dijiwai dengan moralitas. Sebaliknya moral juga berhubungan erat
dengan hukum. Moral hanya sebatas hal yang abstrak saja tanpa adanya hukum. Contoh bahwa
mencuri itu adalah moral yang tidak baik, supaya prinsip etis ini berakar dimasyarakat maka
harus diatur dengan hukum.
Menurut Bertens ada beberapa perbedaan antara hukum dan moral :
Hukum ditulis sistematis, disusun dalam kitab undang-undang, mempunyai kepastian
lebih besar dan bersifat obyjektif, sedangkan moral bersifat subyektif, tidak tertulis dan
mempunyai ketidakpastian lebih besar
Hukum membatasi pada tingkah laku lahiriah saja dan hukum meminta legalitas.
sedangkan moral mempunyai sikap batin seseorang
Hukum bersifat memaksa dan mempunyai sanksi. sedangkan moral tidak bersifat
memksa, sanksi moral adalah hati nurani tidak tenang, sanksi dari Tuhan.
Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan negara, masyarakat atau negara dapat
merubah hukum, hukum tidak mengenal moral. Sedangkan moral didasarkan pada
norma-norma moral yang melebihi masyarakat dan negara, masyarakat dan negara tidak
dapat mengubah moral.
C. Fungsi Etika dan Moralitas dalam pelayanan kebidanan
1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien
2. Menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mecegah tindakan yang merupakan
atau membahayakan orang lain
3. Menjaga privacy setiap individu
4. Mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya
5. Dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
6. Mengarahkan pola pikir seseoran dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu masalah
7. Mengahsilkan tindakan yang benar
8. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya
2
9. Memberika petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar
atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya
10. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak
11. Memfasilitasi proses oemecahan masalah etik
12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
13. Mengatur tata cara pergaulan baik didalam tata tertib masyarakat maupun tata cara
didalam organisasi profesi
14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa
disebut kode etik profesi
D. Sumber Etika
Pancasila adalah sumber-sumber nilai, maka nilai dasar pancasila dapat dijadikan sebagai
sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral oleh karena itu nilai pancasila juga
dapat diwujudkan krdalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik dapat digunakan
sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berkehidupan bangsa
dan bernegara. Pancasila memegang peranan dalam peruwujudan sebuah sistem etika yang
baik dinegara ini. Disetap saat dimana saja kita berada diwajibkan untuk beretika disetiap
tingkah laku kita. Seperti tercantum disila kedua ”kemanusiaan yang adil dan beradap” tidak
dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat
beradil besar
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Bidan Maupun Pasien
1. Hak pasien
Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien:
a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku
dirumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
b. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi adil dan makmur.
c. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa
diskriminasi.
d. Pasien berhak memperoleh asuhan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa
diskriminasi.
e. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
f. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan
bayinya yang baru dilahirkan.
3
g. Pasien berhak mendapat pendampingan suami selama proses persalinan berlangsung.
h. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawat sesuai dengan keinginannya dan sesuai
dengan peraturan yang ada dirumah sakit.
i. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan
mendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
j. Pasien berhak menerima konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit
tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang
merawat.
k. Pasien berhak meminta atas “privacy” dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya.
l. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi
1) Penyakit yang diderita.
2) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
3) Alternatif terapi lainnya
4) Prognosanya
5) Perkiraan biaya pengobatan
m. Pasien berhak menyetujui/memberikan ijin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter
sehubungan dengan penyakit yang dideritany.
n. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri
pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi
yang jelas tentang penyakit.
o. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
p. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal
itu tidak mengganggu pasien lainnya.
q. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatannya dirinya selama dalam perawatan
dirumah sakit.
r. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
s. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas tejadinya kasus mal praktek.
t. Hak untuk menentukan diri sendiri (the right to self determination), merupakan dasar dari
seluruh hak pasien.
u. Pasien berhak melihat rekam medik
2. Kewajiban Pasien
a. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib
rumah sakit atau intitusi pelayanan kesehatan.
4
b. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala intruksi dokter, bidan, perawat yang
merawatnya.
c. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa
pelayanan kesehatan, dokter bidan dan perawat.
d. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/
perjanjian yang dibuatnya.
3. Hak Bidan
a. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya.
b. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat/jenjang
pelayanan kesehatan
c. Bidan berhak menolakkeinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan
peraturan perundangan,dan kode etik profesi.
d. Bidan berhak atas privasi/kedirian dan menuntut apabila namabaiknya dicemarkan oleh
pasien, keluarga maupun profesi lain.
e. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan iri baik melalui pendidikan maupun
pelatihan.
f. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.
g. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.
4. Kewajiban Bidan
a. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan
tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
b. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesui dengan standarprofesi dengan
menghormati hak-hak pasien
c. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan
dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
d. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasin untuk di dampingi oleh suami atau
keluarga.
e. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai
dngan keyakinannya.
f. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
g. Bidan wajib memberikan informasiyang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta
resiko yang mungkin dapat timbul.
h. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
5
i. Bidan wajibmeminta persetujuan tertulis(informal consent)atas tindakan yang akan
dilakukan.
j. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah
ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun non formal.
k. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik
dalam memberikan asuhan kebidanan.
5. Hak dan Kewajiban Bidan dalam Undang-Undang
BAB II : Laporan dan RegistrasiPasal 2
(1) Pimpinan penyelenggaraan pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara
tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi mengenai peserta didik yang baru
lulus, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tercantum dalam
formulir I terlampir.
BAB V : Praktik BidanPasal 14
Bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi
a. Pelayanan kebidanan;
b. Pelayanan keluarga berencana;
c. Pelayanan kesehatan masyarakat.
Pasal 21
(1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang melakukan pelaynan kebidanan selain
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk penyelamatan jiwa.
BAB VI : Pencatatan dan PelaporanPasal 27
(1) Dalam melakukan praktiknya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai
dengan pelayanan yang diberikan.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepuskesmas dan tembusan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran IV Keputusan ini.
BAB VIIIPembinaan dan Pengawasan
6
Pasal 31
(1) Bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.
(2) Angka kredit yang dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari angka kegiatan pendidikan
dan kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat.
(3) Jenis dan besarnya angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi.
(4) Orgnisasi profesi kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat
mencapai angka kredit yang ditentukan.
Pasal 32
Pimpinan sarana kesehatn wajib melaporkan bidan yang melakukan praktik dan yang berhenti
elakukan praktik pada sarana kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehtan Kabupaten/Kota
dengan tembusan kepada organisasi profesi.
6. Tanggung Jawab Bidan
1. Tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan
Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam
undang-undang dan peraturan pemerintah. Bidan harus dapat mempertanggungjawabkan tugas
dan kegiatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi
Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena
itu bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan jalan
mengikuti pelatihan, pendidkan berkelanjutan, seminar dan pertemuan ilmiiah lainnya.
3. Tanggung jawab terhadap penyimpanan catatan kebidanan
Setiap bidan diharuskan mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis.
Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggung jawabkannya bila
terjadi gugatannya. Catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan
untuk disampaikan kepada atasannya.
4. Tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani
Bidan memiliki kewajiban memberikan asuhan kepada ibu dan anak yang me minta
pertolongan kepadanya. Ibu dan anak sangat erat hubungannya dengan keluarga. Tanggung
jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, akan tetapi juga menyangkut pada
kesehatan keluarga. Oleh karena itu, bidan harus mengerahkan segala kemampuan
pengetahuan, sikap dan perilakunya didalam memberikan pelayanan kesehatan pada keluarga
yang membutuhkan.
7
A. Definisi Kode Etik
Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam
melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat. Norma tersebut berisi petunjuk bagi
anggota profesi tentang bagaimana mereka menjalankan profesinya dan larangan, yaitu ketentuan
tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak
saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku pada
umumnya dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.
Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan
melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga,
masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Penetapan kode etik kebidanan harus dilakukan
dalam Kongres Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
B. Dasar Pembentukan Kode Etik
Kode etik bidan pertam kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional
IBI X tahun 1988. Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional
(RAKERNAS) IBI tahun 1991. Kode etik bidan sebagai pedoman dalam berperilaku, disusun
berdasarkan pada penekanan keselamatan klien.
C. Kode Etik Profesi Bidan
1. Pengertian profesi
Profesi adalah kata serapan dari sebuah jata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang
bermakna Janji untuk memenuhi kewajiban melakuakn suatu tugas khusus secara
tetap/permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Suatu profesi biasanya
memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses setrifikasi dan lisensi yang khusus untuk
bidang profesi tersebut.
2. Pengertian Kode Etik Profesi
Suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan
untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan
klien/pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendin". Namun
dikatakan bahwa kode etik pada zaman dimana nilai–nilai perada ban semakin kompleks,
kode etik tidak dapat lagi dipakai sebagai pegangan satu–satunya dalam menyelesaikan
masalah etik, untuk itu dibutuhkan juga suatu pengetahuan yang berhubungan dengan
hukum. Benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan/nilai moral yang berlaku
terpulang kepada profesi.
8
3. Karakteristik profesi
Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi
mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Daftar
karakterstik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga
tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi:
a. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan
mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang
berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
b. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para
anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya.
Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi
anggotanya.
c. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan
yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
d. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada
persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
e. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti
pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis
sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui
pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
f. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya
mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
g. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis
mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
h. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan
prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
i. Mengatur diri: Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa
campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi
yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
j. Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat
dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter
berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
9
k. Status dan imbalan yang tinggi: Profesi yang paling sukses akan meraih status yang
tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa
dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.
4. Ciri Profesi Bidan
1. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan
yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional.
2. Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya yaitu Standar
Pelayanan Kebidanan, Kode Etik, dan Etika Kebidanan.
3. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya.
4. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya.
5. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
6. Bidan memiliki organisasi profesi.
7. Bidan memiliki kerakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat.
8. Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidup.
5. Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Bidan
Kode etik berfungsi sebagai berikut :
a. Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik
b. Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam
memberi pelayanan
c. Merupakan cara untuk mengevaluasi diri
d. Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi rekan sejawat
e. Menginformasikan kepada calon perawat dan bidan tentang nilai dan standar profesi
f. Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral.
Pada dasarnya, kode etik sutu profesi diciptakan dan dirumuskan demi kepentingan anggota
dan organisasi. Secara umum, tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut :
a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. ”Image’ pihak luar atau masyarakat
terhadap suatu profesi perlu dijaga untuk mencegah pandangan merendahkan profesi
tersebut. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang berbagai bentuk
tindakan atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di
dunia luar sehingga kode etik disebut juga ”kode kehormatan”.
b. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Kesejahteraan yang dimaksud
adalah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Berkenaan dengan kesejahteraan
material, kode etik umumnya menetapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk
10
melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan
peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para
anggota profesi ketika berinteraksi dengan sesama anggota profesi
c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik juga berisi tujuan pengabdian
profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas
dan tanggung jawab pengabdian profesinya.
d. Meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat norma-norma serta anjuran agar
profesi selalu berusaha meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya.
Selain itu, kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu
organisasi profesi.
C. Kode Etik Bidan Indonesia
Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkandalam Kongres
Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedang petunjukpelaksanaanya disahkan dalam
Rapat Kerja Nasional ( Rekernas ) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada
Kongres Nasional IBI ke XII tahun1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan
indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan
dan bab. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 bab.
Ketujuh bab dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu :
1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat ( 6 butir )
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya ( 3 butir )
3. Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan lainnya ( 2 butir )
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya ( 3 butir )
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri ( 2 butir )
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air ( 2 butir )
7. Penutup ( 1 butir )
Beberapa kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian profesinya adalah :
1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah
jabatannya dalam melaksanakan tugaspengabdiannya.
b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas proofesinya menjunjung tinggiharkat dan martabat
kemanusiaan yang yang utuh dan memelihara citra bidan.
c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman padaperan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien,keluarga dan masyarakat.
11
d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien. menghormati
hak klien, dan menghormati niulai – nilai yangberlaku dimasyarakat.
e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukankepentingan klien,
keluarga dan masyarakat denganj indentitas yangsama sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalamhubungan pelaksanaan
tugasnya, dengan mendorong partisipasimasyarakat untuk meningkatkan derajat
kesehatannya secara optimal.
2. Kewajiban Terhadap Tugasnya
a. Setiap bidan senantiasa mwemberikan pelayanan paripurna terhadapklien, keluarga dan
masyarakat sesuai dengan kemampuan profesiyang dimilikinya berdasarkan kebutuhan
klien, keluarga dan masyarakat.
b. Setiap bidan berhal memberikan pertolongan dan mempunyaikewenangan dalam
mengambil keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan.
c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat danatau dipercayakan
kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilanatau diperlukan sehubungan kepentingan
klien.
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
e. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk
suasana kerja yang serasi.
f. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati
baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. kewajiban bidan terhadap profesinya
a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra
profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan
memberikan pelatyanan yang bermutu kepada masyarakat.
b. Setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan
kegiatan sejenisnya yang dapat meniingkatkan mutu dan citra
profesinya.
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
12
a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan
tugas profesinya dengan baik.
b. Setiap bidan harus berusaha secara terus – menerus untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Kewajiban bidan terhadap pemerinytah nusa, bangsa dan tanah air
a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan
ketentuan–ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya
dalam palayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat.
b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada
pemerintahan untuk meningkatakan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama
pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga.
MATERI 2MEMAHAMI NILAI-NILAI PERSONAL DAN NILAI LUHUR
A. Pengertian nilai
13
Nilai – nilai (values) adalah suatu keyakinan seseorang tentang penghargaan terhadap suatu
standar atau pegangan yang mengarah pada sikap / perilaku seseorang. Sistem nilai dalam suatu
organisasi adalah tentang nilai – nilai yang dianggap penting dan sering diartikan sebagai perilaku
personal.
Nilai merupakan milik setiap pribadi yang mengatur langkah–langkah yang seharusnya
dilakukan karena merupakan cetusan dari hati nurani yang dalam dan di peroleh seseorang sejak
kecil.
Nilai dipengaruhi oleh lingkungan dan pendidikan, yang mendapat perhatian khusus,
terutama bagi para petugas kesehatan karena perkembangan peran menjadikan mereka lebih
menyadari nilai dan hak orang lain.
Klasifikasi nilai- nilai adalah suatu proses dimana seorang dapat menggunakannya untuk
mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri. Seorang bidan dalam melaksanakan asuhan
kebidanannya. Selain menggunakan ilmu kebidanan yang ia miliki juga diperkuat oleh nilai yang
ada didalam diri mereka
B. Penyerapan / pembentukan nilai
a. Pengertian Dasar Etika
Istilah atau kata etika sering kita dengar, baik di ruang kuliah maupun dalam
kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam segi keprofesian tertentu, tetapi menjadi kata-kata
umum yang sering digunakan, termasuk diluar kalangan cendekiawan. Dalam profesi bidan
“etika” lebih dimengerti sebagai filsafat moral.
Istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani etos dalam bentuk
tunggal mempunyai arti kebiasaan-kebiasaan tingkah laku manusia; adat; akhlak; watak;
perasaan; sikap; dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak ta etha mempunyai arti adat
kebiasaan. Menurur filsuf Yunani Aristoteles, istilah etika sudah dipakai untuk menunjukkan
filsafat moral. Sehingga berdasarkan asal usul kata, maka etika berarti : ilmu tentang apa yang
biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.
b. Pengenalan Etika Umum
1. Hati Nurani
Hati nurani akan memberikan penghayatan tentang baik atau buruk berhubungan
dengan tingkah laku nyata kita. Hati nurani memerintahkan atau melarang kita untuk
melakukan sesuatu sekarang dan disini. Ketika kita tidak mengikuti hati nurani berarti
kita menghancurkan integritas kepribadian kita dan mengkhianati martabat terdalam kita.
Hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran.
14
Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan dan tanggung jawab, sehingga
pengertian manusia bebas dengan sendirinya menerima juga bahwa manusia itu
bertanggung jawab tanpa kebebasan.
Batas-batas kebebasan meliputi :
a. Faktor internal
b. Lingkungan
c. Kebebasan orang lain
d. Generasi penerus yang akan datang
2. Nilai dan Norma
Nilai merupakan sesuatu yang baik , sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari,
sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, sesuatu yang diinginkan. Sedangkan
Norma adalah aturan-aturan yang menyertai nilai.
3. Hak dan Kewajiban
Hak berkaitan degan kewjiban yang bebas, terlepas dari segala ikatan dengan
hukum objek.
4. Amoral dan Immoral
Menurut Oxford Dictionary kata amoral dijelaskan sebagai unconcerned with, out
of spere of moral, non moral, diluar etis,Non moral. Sedangkan Immoral berarti opposed
to morality, morally evil, yang berarti bertengtangan dengan moralitas yang baik, secara
moral butuk, tidak etis.
5. Moral dan Agama
Agama mempunyai hubungan erat dengan moral. Dasar terpenting dari tingkah
laku moral adalah agama. Mengapa perbuatan itu boleh atau tidak boleh dilakukan,
dasarna adalah agama melarang untuk melakukannya. Agama mengatur bagaimana cara
kita hdup. Setiap agama mengandung ajaran moral yang menjadi pegangan bagi setiap
penganutnya. Dalam agama kesalahan moral adalah dosa, tetapi dari sudut filsafat moral ,
kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis,. Bagi penganut agama, Tuhan adalah
jaminan berlakunya tatanan moral.
c. Kode Etik Bidan Indonesia
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/
Mengkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, didalamnya terdapat Kode Etik Bidan
Indonesia. Deskripsi Kode Etik Bidan Indonesia adalah merupakan suatu ciri profesi yang
bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan
15
pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam
melaksanakan pengabdian profesi.
Berikut ini merupakan kode etik Bidan Indonesia.
1. Mukadimah
Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur demi
tercapainya :
a. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.
b. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
c. Tingkat kesehatan yang optimal bagi setiap warga Negara Indonesia.
Maka Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi kesehatan yang menjadi
wadah persatuan dan kesatuan para bidan di Indonesia Mensiptakan Kode Etik Bidan
Indonesia yang disusun atas dasar penekanan keselamatan klien diatas kepentingan
lainnya.
Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati
dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada umumnya, KIA/KB dan
Kesehatan Keluarga pada khususnya.
Mengupayakan segala sesuatu agar kaumnya pada detik-detik yang sangat
menentukan pada saat menyambut kelahiran insan generasi secara selamat, aman dan
nyaman merupakan tugas sentral dari para bidan.
d. Etika Moral dan Nilai Dalam Praktik Kebidanan
Kemajuan ilmu pngetahuan dan tehnologi dalam segala bidang berpengaruh terhadap
meningkatya kritis masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan terutama pelayanan
kebidanan. Menjadi tantangan bagi profesi bidan untuk mengembangkan kompetensi dan
profesionalisme dalam menjalankan praktik kebidanan serta dalam memberikan pelayanan
berkualitas.
Sikap etis profesional bidan akan mewarnai dalam setiap langkahnya, termasuk dalam
mengambil keputusan dalam merespon situasi yang muncul dalam usaha. Pemahaman tentang
etika dan moral menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam memberikan
asuhan kebidanan. dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien.
e. Perilaku Etis Profesional Bidan
Bidan harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan asuhan kebidanan
yang berkualatas berdasarkan standar perilaku yang etis dalam praktek asuhan kebidanan.
Pengetahuan tentang perilaku etis dimulai dari pendidikan bidan dan berlanjut pada forum
16
atau kegiatan ilmiah baik formal atau non formal dengan teman, sejawat, profesi lain maupun
masyarakat. Salah satu perilaku etis adalah bila bidan menampilkan prilaku pengambilan
keputusan yang etis dalam membantu memecahkan masalah klien. Dalam membantu
memecahkan masalah ini bidan menggunakan dua pedekatan dalam asuhan kebidanan, yaitu :
1. Pendekatan berdasarkan prinsip
Pendekatan berdasarkan prinsip sering dilakukan dalam etika kedokteran atau kesehatan
untuk menawarkan bimbingan tindakan khusus.
2. Pendekatan berdasarkan asuhan atau pelayanan
Bidan memandang care atau asuhan sebagai dasar dan kewajiban moral. Hubungan bidan
dengan pasien merupakan pusat pedekataan berdasarkan asuhan, dimana memberikan
perhatian khusus kepada pasien.
C. Nilai personal dan nilai luhur profesi
a. Pengertian nilai profesi
Nilai personal merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang, nilai tersebut
membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola prilaku yang konsisten dan
menjadi control internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan
emosional dari seseorang.
b. Pengertian nilai luhur
Nilai luhur Merupakan suatu keyakinan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap orang,
dimana sikap-sikap tersebut berupa kebaikan, kejujuran, kebenaran yang berorientasi pada
tindakan dan pemberian arah serta makna pada kehidupan seseorang.
Nilai luhur dalam pelayanan kebidanan yaitu suatu penerapan fungsi nilai dalam etika profesi
seorang bidan, dimana seorang bidan yang professional dapat memberikan pelayanan pada
klien dengan berdasarkan kebenaran, kejujuran, serta ilmu yang diperoleh agar tercipta
hubungan yang baik antara bidan dan klien.
D. Kebijaksanaan dan nilai-nilai
Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan
a. Pengertian
Issue adalah suatu berita yang tidak belum tentu benar kerjasamanya, dimana berita itu
bisa benar atau salah. Issue dapat menimbulkan pro dan kontra terhadap suatu hal, yang
masing-masing memiliki argumentasi/issue merupakan topic yang menarik untuk
didiskusikan, argumentasi yang timbul akan bervariasi, issue muncul karena adanya
17
perbedaan nilai-nilai dan kepercayaan.Isu merupakan gosip atau kabar yang belum pasti,
bukan merupakan kenyataan dan lebih kearah negatif.
Etik atau Etika berasal dari bahasa yunani dari kata “Ethos” yang berarti kebiasaan -
kebiasaan atau tingkah laku manusia.dalam bahasa inggris disebut “Ethis”yang mempunyai
pengertian sebagai ukuran tingkah laku atau peri laku manusia yang baik,yakni tindakan yang
tepat,yang harus dilaksanakan manusia sesuai dengan moral pada umumnya. Istilah etik yang
kita gunakan sehari-hari pada hakikatnya berkaitan dengan falsafah,dan moral yaitu mengenai
apa yang dianggap baik atau buruk dimasyarakat dalam kurun waktu tertentu,sesuai dengan
perubahan / perkembangan norma/nilai dikatakan kurun waktu tertentu,karena etik dan moral
bisa berubah dengan lewatnya waktu. Etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan
dengan akhlak, nilai benar dan salah yang dianut suatu organisasi atau masyarakat Kebidanan
adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan pendekatan pada
manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan proses
reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan
atau orang yang berarti lainnya. (Lang,1979.) Jadi issue etik adalah topic yang cukup penting
untuk dibicarakan sehingga mayoritas individu akan mengeluarkan opini terhadap masalah
tersebut sesuai dengan asas ataupun nilai yang berkenaan dengan akhlak, niali benar salah
yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Di dalam pelayanan kebidanan seringkali
muncul masalah atau isu di masyarakat yang berkaitan dengan etik dan moral, dilema serta
konflik yang dihadapi bidan sebagai praktisi kebidanan.
b. Istilah Etik Dalam Masalah Kebidanan
1. legislasi (liebberman, 1970) ketetapan hukum yang mengatur hak dan kewajiban
seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan.
2. lisensi: pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang
telah ditetapkan.tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk
meyakinkan klien.
3. deontologi/tugas:keputusan yang diambil berdasarkan keterikatan/hubungan
dengan tugas.dalam pengambilan keputusan,perhatian utama pada tugas.
4. hak. Keputusan berdasarkan hak seseorang yang tidak dapat diganggu.hak berbeda
dengan keinginan,kebutuhan dan kepuasan.
5. instutionist :keputusan diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus
per kasus.dalam teori ini ada beberapa kewajiban dan peraturan yang sama
pentingnya.
6. beneficience keputusan yang diambil harus selalu menguntungkan klien.
18
7. mal-eficience:keputusan yang diambil merugikan pasien.
8. malpraktek/lalai:
9. mal praktek terjadi karena :
a.Ceroboh
b. Lupa
c. Gagal mengkomunikasikan
E. Pertimbangan nilai-nilai
Pada tahun 1985, “The American Association Colleges Of Nursing” melaksanakan suatu
proyek termasuk didalamnya mengidentifikasi nilai – nilai personal dalam praktik kebidanan
profesional. Perkumpulan ini mengidentifikasikan tujuh nilai-nilai personal profesional, yaitu :
1) Aesthetics (keindahan)
Kualitas obyek suatu peristiwa / kejadian, seseorang memberikan kepuasan termasuk
penghargaan, kreatifitas, imajinasi, sensitifitas dan kepedulian.
2) Alturisme (mengutamakan orang lain)
Kesediaan memperhatikan kesejahteraan orang lain termasuk keperawatan atau kebidanan,
komitmen, asuhan, kedermawanan / kemurahan hati serta ketekunan.
3) Equality (kesetaraan)
Memiliki hak atau status yang sama termasuk penerimaan dengan sikap kejujuran, harga diri
dan toleransi.
4) Freedom (kebebasan)
Memiliki kafasitas untuk memiliki kegiatan termasuk percaya diri, harapan, disiplin, serta
kebebasan dalam pengarahan diri sendiri.
5) Human digrity (martabat manusia)
Berhubungan dengan penghargaan yang melekat terhadap martabat manusia sebagai individu,
termasuk didalamnya yaitu kemanusiaan, kebaikan, pertimbangan, dan penghargaan penuh terhadap
kepercayaan.
6) Justice ( keadilan)
Menjunjung tinggi moral dan prinsip – prinsip legal. Temasuk objektifitas, moralitas,
integritas, dorongan dan keadilan serta keawajaran.
7) Truth (kebenaran)
Menerima kenyataan dan realita. Termasuk akontabilitas, kejujuran, keunikan, dan
reflektifitas yang rasional.
19
MATERI 3Dasar Hukum dan Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
A. Pengertian
20
Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani
apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika
dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh sesorang dalam
hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
Menurut Pasal. 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009, dalam Ketentuan Umum, terdapat
pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan. Yaitu
pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif)
pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
pengertian pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor:
369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian
integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar
(teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.
Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan
pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien,
oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan
pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata leggal (bahasa Belanda) yang artinya
adalah sah menurut undang-undang. Atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan
sesuai dengan undang-undang atau hukum.
Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian Aspek hukum
pelayanan kebidan adalah penggunaan Norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang
ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh
Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
A. Pengertian, Tujuan, Persyaratan dan Kegunaan Aspek Legal Pelayan Kebidanan,
Otonomi dalam Pelayanan Kebidanan
1. Pengertian
Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin
yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu
sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk
dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post
partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan
21
abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap
indivudu keluarga dan masyarakat. Kebidan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan
keilmiahan,filosofi dan pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam
pemeliharaan kesehatan wanita dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran
bayi yang mengikutsertakan keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.
2. Fungsi Etika dan Moralitas dalam Pelayanm Kebidanan
1. Menjaga otonomi dari setiap individu khususnya Bidan dan Klien.
2. Menjaga kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan/
membahyakan orang lain.
3. Menjaga privasi setiap individu.
4. Mengatur manusia utnutk berbuat adil dan kebiakan sesuai dengan porsinya.
5. Dengan etika kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa
alasannya.
6. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau dalam menganalisis suatu.
7. Mengahsilkan tindakan yang benar
8. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya.
9. Memberikan petunjuk terhapdap laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar atau
salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya.
10. Berhubungam dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak.
11. Memfasilitasi proses pemecahan msalah etik.
12. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
13. Mengatur tata cara pergaulan baik dalam tata tertib masyarakat maupan tata cara di
dalam organisasi profesi.
14. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa
disebut kode etik profesi.
3. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab
Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari.
Pasien memiliki hak terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak pasti
berhubungan dengan individu, yaitu pasien. Sedangkan bidan mempunyai
kewajiban/keharusan untuk pasien, jadi hak adalah sesuatu yang diterima oleh pasien.
Sedang kewajiban adalah suatu yang diberikan oleh bidan. Seharusnya juga ada hak yang
harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus diberikan oleh pasien.
a) Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasia/klien:
22
1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang
berlaku di rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.
2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
3. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa
diskriminasi.
4. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas
dan bayinya yang baru dilahirkan.
6. Pasien berhak mendapatkan pendamping suami,keluarga selama proses persalinan
berlangsung.
7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
8. Pasiean berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis
dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.
9. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit
tersebut terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.
10. Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita
termasuk data-data medisnya.
11. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :
a. Penyakit yang diderita.
b. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan.
c. Alternatif terapi lainnya.
d. Prognosisnya
e. Perkiraan biaya pengobatan
12. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan
oleh dokter sehubungan dengan yang dideritanya.
13. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan
mengakhiri pengobatan serta tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh
informasi yang jelas tentang penyakitnya.
14. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
15. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/ kepercayaan yang dianutnya.
Selama hal itu tidak menganggu pasien lainnya.
16. Pasiean berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di
rumah sakit.
23
17. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupunspritual.
18. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.
b) Kewajiban Bidan
1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum
antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia
bekerja.
2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai standar profesi
dengan menghormati hak-hak pasien.
3. Bidan wajib merujuk dengan penyuntik kepada dokter yang mempunyai
kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau
keluarga.
5. Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah
sesuai dengan keyakinannya.
6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang
pasien.
7. Pasien wajib meminta persetujuan tertulis (informend consent) ats tindakan yang
akan dilakukan.
8. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan
dilakukan serta risiko yang mungkin dapat timbul.
9. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya
melalui pendidikan formal atau non formal.
10. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal
balik dalam memberikan asuhan kebidanan.
Tujuan umum :
Agar pada bidan mengetahui tugas otonomi atau mandiri independen sesuai dengan hal
kewenangan berdasarkan undang-undang kesehatan yang berlaku
24
Tujuan khusus :
1. Untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan.
2. Utnuk menyusun rencana asuhan kebidanan.
3. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan.
4. Untuk mengikuti perkembangan melalui penelitian.
5. Untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawab.
6. Untuk berperan sebagai anggota tim kesehatan.
B. Aspek Legal Pelayanan Kebidanan Pengertian Bidan Menurut IBI
Adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah
diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara sah
untuk menjalankan praktik.
KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1:
Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian
sesuai persyaratan yang berlaku.
Menurut Who:
Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan
kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah
menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.
International Confederation Of Midwife:
Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara
serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di negara itu.
Pengertian Kebidanan
Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin
yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial,
ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk dapat
memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi
baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan
25
anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan
masyarakat.
Kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan
pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan
proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan
atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.
C. Legislasi, Registrasi dan Lisensi dalam Kebidanan
1. Legislasi
Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum
yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi
(pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat
dengan tindakan dan pengabdiannya (IBI). Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan
Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal
sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus
memiliki ijasah setara D3.
Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji
kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja
sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus
tumbuh setiap tahunnya.
Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya.
Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji
kompetensi.
a). Tujuan Legislasi
Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap
pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :
1. Mempertahankan kualitas pelayanan.
2. Memberi kewenangan.
3. Menjamin perlindungan hukum.
4. Meningkatkan profisionalisme
26
SIB adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh DEPKES yang menyatakan bahwa bidan
berhak menjalankan pekerjaan kebidanan .
2. Registrasi
Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan
dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak
untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang
ditetapkan oleh badan tesebut.
Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhaap
bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal
yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.
(Registrasi menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor
900/MENKES/SK/VII/2002)
Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk
ijin praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi.
a). Tujuan Registrasi
1) Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat.
2) Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian
kasus mal praktik.
3) Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
Aplikasi proses regisrtasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, bidan yang
baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada
kepala Dinas Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh
SIB (surat ijin bidan)selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah bidan.
Kelengkapan registrasi menurut Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 adalah
meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat
dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.
SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk
penerbitan lisensi praktik kebidanan atau SIPB (surat ijin praktik bidan). SIB tidak
berlaku lagi karena: dicabut atas dasas ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
habis masa berlakunya dan tidak mendaftar ulang, dan atas permintaan sendiri.
b). Syarat Registrasi
27
Pada saat akan mengajukan registrasi, maka akan diminta untuk melengkapi dan
membawa beberapa syarat, antara lain:
1) Foto copy ijasah bidan
2) Foto copy Transkrip nilai akademik.
3) Surat keterangan sehat dari dokter.
4) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Otonomi dalam Praktek Kebidanan
Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di
tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia,
adalah pertanggungjawaban dan tanggung guguat (accountability) atas semua tindakan yang
dilakukanya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kopetensi dan
didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan suatu landasan hukum yang
mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.
Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak
otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis
dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.
Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
2. Pengembangan ilmu dan tekhnologi dalam kebidanan.
3. Akreditasi.
4. Sertifikasi.
5. Registrasi.
6. Uji kompetensi.
7. Lisensi
Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:
1) Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan.
2) Standar praktik kebidan.
3) UU Kesehatan No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
4) PP No. 32/Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.
5) Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes.
6) UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah.
7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
28
8) UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi
MATERI 4
29
ISSUE ETIK YANG TERJADI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN“ISSUE MORAL”
A. Pengertian Etika
Etika diartikan “sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup
manusia khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dengan didasari pikiran
yang jernih dengan pertimbangan perasaan.
Etik ialah suatu cabang ilmu filsafat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa etik adalah
disiplin yang mempelajari tentang baik atau buruk sikap tindakan manusia. Etika Merupakan
bagian filosofis yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan,
apakah benar atau salah, dan penyelesaiannya baik atau tidak (Jones, 1994).
Menurut bahasa, Etik diartikan sebagai:
Yunani Ethos, kebiasaan atau tingkah laku,
Inggris Ethis, tingkah laku atau prilaku manusia yang baik, tindakan yang harus dilaksanakan
manusia sesuai dengan moral pada umumnya.
Sedangkan dalam konteks secara luas dinyatakan bahwa:
Etik adalah aplikasi dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya. Hal
ini berhubungan dengan prinsip-prinsip dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam
berfikir dan bertidak serta menekankan nilai-nilai mereka. (Shirley R Jones – Ethics in
Midewifery)
B. Pengertian Moral
Moral adalah keyakinan individu bahwa sesuatu adalah mutlak baik, atau buruk walaupun
situasi berbeda. Teori moral mencoba menformulasikan suatu prosedur dan mekanisme untuk
pemecahan masalah etik
Terdapat beberapa pendapat apa yang dimaksud dengan moral
a. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia (Tim Prima Pena): Ajaran tentang buruk yang
diterima umum mengenai akhlak. Akhlak dan budi pekerti Kondisi mental yang
mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin.
b. Ensiklopedia Pendidikan (Prof. Dr, Soeganda Poerbacaraka)
30
Suatu istilah untuk menentukan batas-batas dan sifat-sifat, coarak-corak, maksud-maksud,
pertimangan-pertimbangan atau perbuatan-perbuatan yang layak dapat dinyatakan baik atau
buruk, benar atau salah
Lawannya amoral
Suatu istilah untuk menyatakan bahwa baik atau benar itu lebih baik daripada yang
buruk atau salah.
Bila dilihat dari sumber dan sifatnya, ada moral keagamaan dan moral sekuler :
1. Moral keagamaan kiranya telah jelas bagi semua orang, sebab untuk hal ini orang tiggal
mempelajari ajaran-ajaran agama yang dikehendaki di bidang moral
2. Moral sekuler merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya
bersifat duniawi semata-mata.
Bagi kita umat beragama, tentu moral keagamaan yang harus dianut dan bukannya
moral sekuler, karena etik berkaitan dengan filsafat moral maka sebagai filsafat moral, etik
mencari jawaban untuk menentukan serta mempertahankan secara tradisional teori yang
berlaku tentang apa yang benar atau salah, baik atau buruk, yang secara umum dapat dipakai
sebagai suatu perangkat prinsip moral yang menjadi pedoman bagi tidakan manusia, dan
moral diartikan menganai apa yang dinilainya seharusnya oleh masyarakat dan etik dapat
diartikan pula sebagai moral yang ditunjukan kepada profesi, oleh karena itu etik profesi
sebaiknya juga berbentuk normatif.
C. Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan
Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalm
menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk.
Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berkembang di
masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan
segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.
Beberapa pembahasan masalah etik dalm kehidupan sehari hari adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dalam proses melahirkan.
a. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan.
b. Kegagalan dalam proses persalinan.
c. Pelaksanan USG dalam kehamilan.
d. Konsep normal pelayanan kebidanan.
e. Bidan dan pendidikan seks.
2. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi:
31
a. Perawatan intensif pada bayi.
b. Skreening bayi.
c. Transplantasi organ.
d. Teknik reproduksi dan kebidanan.
3. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi:
a. Pengambilan keputusan dan penggunaan etik.
b. Otonomi bidan dan kode etik profesional.
c. Etik dalam penelitian kebidanan.
d. Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif.
4. Biasanyan beberapa contoh mengenai isu etik dalm pelayananan kebidanan adalah
berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:
a. Agama / kepercayaan.
b. Hubungan dengan pasien.
c. Hubungan dokter dengan bidan.
d. Kebenaran.
e. Pengambilan keputusan.
f. Pengambilan data.
g. Kematian.
h. Kerahasiaan.
i. Aborsi.
j. AIDS.
k. In_Vitro fertilization
Bidan dituntut untuk berprilaku hati-hati dalm setiap tindakannya dalam memberikan asuhan
kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis dan profesional
D. Issue etik yang terjadi antara bidan dengan
a. klien,keluarga,masyarakat
1. Pengertian
Issue etik yang terjadi antara bidan dengan klien, keluarga dan masyarakat mempunyai
hubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Seorang bidan
dikatakan profesional bila ia mempunyai kekhususan sesuai dengan peran dan fungsinya
yang bertanggung jawab menolong persalinan. Dengan demikian penyimpangan etik
mungkin saja akan terjadi dalam praktek kebidanan misalnya dalam praktek mandiri, bidan
32
yang bekerja di RS, RB atau institusi kesehatan lainnya. Dalam hal ini bidan yang praktek
mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar
sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.
2. Kasus
Di sebuah desa, ada seorang bidan yang sudah membuka praktek kurang lebih selama
satu tahun. Pada suatu hari datang seorang klien bernama Ny ‘A’ usia kehamilan 38
minggu dengan keluhan perutnya terasa kenceng kenceng sejak 5 jam yang lalu. Setelah
dilakukan VT, didapatkan hasil pembukaan 3 dan ternyata janin dalam keadaan letak
sungsang. Oleh karena itu bidan menyarankan agar di Rujuk ke Rumah Sakit untuk
melahirkan secara operasi SC. Namun keluarga klien terutama suami menolak untuk di
Rujuk dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar operasi. Tapi bidan tersebut
berusaha untuk memberi penjelasan bahwa tujuan di Rujuk demi keselamatan janin dan
juga ibunya namun jika tetap tidak mau dirujuk akan sangat membahayakan janin maupun
ibunya. Tapi keluarga bersikeras agar bidan mau menolong persalinan tersebut.
Sebenarnya, dalam hal ini bidan tidak yakin bisa berhasil menolong persalinan dengan
keadaan letak sungsang seperti ini karena pengalaman bidan dalam hal ini masih belum
begitu mendalam. Selain itu juga dengan di Rujuk agar persalinan berjalan dengan lancar
dan bukan kewenangan bidan untuk menolong persalinan dalam keadaan letak sungsang
seperti ini. Karena keluarga tetap memaksa, akhirnya bidan pun menuruti kemauan klien
serta keluarga untuk menolong persalinan tersebut. Persalinan berjalan sangat lama karena
kepala janin tidak bisa keluar. Setelah bayi lahir ternyata bayi sudah meninggal. Dalam hal
ini keluarga menyalahkan bidan bahwa bidan tidak bisa bekerja secara profesional dan
dalam masyarakatpun juga tersebar bahwa bidan tersebut dalam melakukan tindakan
sangat lambat dan tidak sesuai prosedur.
KONFLIK : keluarga terutama suami menolak untuk di rujuk ke Rumah sakit dan
melahirkan secara operasi SC dengan alasan tidak punya biaya untuk membayar
operasi.
ISSU : Di mata masyarakat, bidan tersebut dalam pelayanan atau melakukan tindakan
tidak sesuai prosedur dan tidak profesioanl. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa
bidan tersebut dalam menangani pasien dengan kelas ekonomi rendah sangat lambat
atau membeda-bedakan antara pasien yang ekonomi atas dengan ekonomi rendah.
DILEMA : Bidan merasa kesulitan untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk
menolong persalinan Resiko Tinggi. Dalam hal ini letak sungsang seharusnya tidak
boleh dilakukan oleh bidan sendiri dengan keterbatasan alat dan kemampuan medis.
33
Seharusnya ditolong oleh Dokter Obgyn, tetapi dalam hal ini diputuskan untuk
menolong persalianan itu sendiri dengan alasan desakan dari kelurga klien sehingga
dalam hatinya merasa kesulitan untuk memutuskan sesuai prosedur ataukah kenyataan
di lapangan.
MATERI 5
TEORI-TEORI TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENGHADAPI DILEMA ETIK/MORAL DALAM KEBIDANAN
34
A. Pengertian
Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam
menghargai suatu tindakan apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau salah
(Jones, 1994). Penyimpangan mempunyai konotasi yang negatif yang berhubungan dengan
hukum. Seorang bidan dikatakan profesional bila ia mempunyai etika. Semua profesi kesehatan
memiliki etika profesi, namun demikian etika dalam kebidanan mempunyai kekhususan sesuai
dengan peran dan fungsinya seorang bidan bertanggung jawab menolong persalinan. Dalam hal
ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri yang berhubungan dengan
tanggung jawabnya. Untuk melakukan tanggung jawab ini seorang bidan harus mempunyai
pengetahuan yang memadai dan harus selalu memperbaharui ilmunya dan mengerti tentang
etika yang berhubungan dengan ibu dan bayi.
Derasnya arus globalisasai yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dunia
juga mempengaruhi munculnya masalah atau penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan
teknologi atau ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Arus kesejagatan ini
dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan. Dengan demikian
penyimpangan etik mungkin saja akan terjadi juga dalam praktek kebidanan misalnya dalam
praktek mandiri, tidak seperti bidan yang bekerja di RS, RB, institusi kesehatan lainnya, bidan
praktek mandiri mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena harus mempertanggung
jawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini bidan yang praktek mandiri menjadi pekerja
yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap
kemungkinan terjadinya penyimpangan etik.
B. Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik suatu
profesi dan keberadaanya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya.
Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada.
Ada 5 (lima) hal pokok dalam pengambilan keputusan:
1) Intuisi berdasarkan perasaan, lebih subyektif dan mudah terpengaruh.
2) Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus. Sehingga,
meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu kasus.
3) Fakta, keputusan lebih riel, valit dan baik.
4) Wewenang lebih bersifat rutinitas.
5) Rasional, keputusan bersifat obyektif, trasparan, konsisten.
35
C. Keterlibatan Bidan Dalam Proses Pengambilan Keputusan
Keterlibatan bidan dalam proses pengambilan keputusan sangat penting karena dipengaruhi oleh
2 hal yaitu:
1. Pelayanan ”one to one” : Bidan dan klien yang bersifat sangat pribadi dan bidan bisa
memenuhi kebutuhan.
a. Meningkatkan sensitivitas terhadap klien bidan berusaha keras untuk memenuhi
kebutuhan.
b. Perawatan berfokus pada ibu(women centered care) dan asuhan total( total care).
2. Tingginya angka kematian ibu dan bayi di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh 3
keterlambatan yaitu :
a. Terlambat mengenali tanda – tanda bahaya kehamilan sehingga terlambat untuk
memulai pertolongan.
b. Terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan.
c. Terlambat mendapat pelayanan setelah tiba di tempat pelayanan.
3. Tingkatan Kerja Pertimbangan Moral Dalam Pengambilan Keputusan Ketika Menghadapi
Delima Etik.
a. Tingkatan 1
Keputusan dan tindakan : Bidan merefleksikan pada pengalaman atau pengalaman
rekan kerja.
b. Tingkatan 2
Peraturan : berdasarkan kaidah kejujuran ( berkata benar), privasi, kerahasiaan dan
kesetiaan (menepati janji). Bidan sangat familiar, tidak meninggalkan kode etik dan
panduan praktik profesi.
c. Tingkatan 3
Ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktik kebidanan:
1. Antonomy, memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu.
2. Beneticence, memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien, selain itu berbuat
terbaik untuk orang lain.
3. Non Maleticence, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan
apapun kerugian pada orang lain.
4. Justice, memperhatikan keadilan, pemerataan beban dan keuntungan.
36
D. Teori pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika dan moral pelayanan
kebidanan.
1. Teori Utilitarisme
Ketika keputusan diambil, memaksimalkan kesenangan, meminimalkan ketidaksenangan.
2. Teori Deontology
Menurut Immanuel Kant: sesuatu dikatakan baik bila bertindak baik. Contoh bila berjanji
ditepati, bila pinjam hrus dikembalikan.
3. Teori Hedonisme
Menurut Aristippos , sesuai kodratnya, setiap manusia untuk mencari keooosenangan
dan menghindari ketidaksenangan.
4. Teori Eudemonisme
Menurut Filsuf Yunani Aristoteles , bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar
suatu tujuan, ingin mencapai sesuatu yang baik bagi kita.
E. Bentuk pengambilan keputusan
1) Strategi
Dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, rencana dan masa depan, rencana
bisnis dan lain-lain.
a. Cara kerja
Mempengaruhi pelayanan kebidanan di dunia, klinik, dan komunitas.
b. Individu dan profesi
Dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standart praktik kebidanan.
F. Pendekatan Tradisional Dalam Pengambilan Keputusan
1. Mengenal dan mengidentifikasi masalah.
2. Menegaskan masalah dengan menunjukan hubungan antara masa lalu dan sekarang.
3. Memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai
4. Mempertimbangkan pilihan yang ada
5. Mengevaluasi pilihan tersebut.
6. Memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya.
G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
37
Faktor fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh sepeti rasa sakit, tidak nyaman
dan kenikmatan.
a. Emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap.
b. Rasional, didasarkan pada pengetahuan
c. Praktik, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan dalam
melaksanakanya.
d. Interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada.
e. Struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik
H. Cara menghadapi masalah etik moral dan dilema dalam praktik kebidanan.
Menghadapi masalah etik moral dan dilema dalam praktik kebidanan menurut Daryl Koehn
(1994) bidan dikataka profesional bila dapat menerapkan etika dalam menjalankan praktik.
Bidan ada dalam posisi baik yaitu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan
peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menetapkan dalam strategi praktik kebidanan
a. Informed Choice
Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentan
alternatif asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik kebidanan internasionl (1993)
bidan harus menghormati hak informed choice ibu dan meningkatkan penerimaan ibu
tentang pilihan dalam asuhan dan tanggung jawabnya terhadap hasil dari pilihannya.
Definisi informasi dalam konteks ini meliputi, informasi yang sudah lengkap diberikan
dan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan dan kemungkinan
hasil dari tiap pilihannya. Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) :
1. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan
aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan
bidan.
2. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan
kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya
dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.
a. Bagaimana pilihan dapat diperluas dan menghindari konflik
Memberi informai yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur, tidak bias
dan dapat dipahami oleh ibu, menggunakan alternatif media ataupun yang lain,
sebaiknya tatap muka. Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk
membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab keputusan
38
yang diambil. Hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga
kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah
diberikan informsi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka.
Untuk pemegang kebijakan pelayanan kesehatan perlu merencanakan,
mengembangkan sumber daya, memonitor perkembangan protokol dan petunjuk
teknis baik di tingkat daerah, propinsi untuk semua kelompok tenaga pemberi
pelayanan bagi ibu. Menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence based,
diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin. Tidak perlu takut akan
konflik tetapi mengganggapnya sebagai sutu kesempatan untuk saling memberi
dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif bermitra dengan wanita dari
sistem asuhan dan tekanan positif pada perubahan
b. Beberapa jenis pelayanan yang dapat dipilih klien
1. Bentuk pemeriksaan ANC dan skrening laboratorium ANC
2. Tempat melahirkan
3. Masuk ke kamar bersalin pada tahap awal persalinan
4. Di dampingi waktu melahirkan
5. Metode monitor djj
6. Augmentasi, stimulasi, induksi
7. Mobilisasi atau posisi saat persalinaan
8. Pemakaian analgesia
9. Episiotomi
10. Pemecahan ketuban
11. Penolong persalinan
12. Keterlibatan suami pada waktu melahirkan
13. Teknik pemberian minuman pada bayi
14. Metode kontrasepsi
Pembagian Dilema / Konflik Etik pembagian konflik etik meliputi empat hal :
a) Informed Concent
b) Negosiasi
c) Persuasi
d) Komite etik
39
MATERI 6
Masalah-Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Dalam Praktik Kebidanan
40
1. Pengendalian Kesuburan Pelaksanaan kontrasepsi mantap (kontap) pada perempuan harus melalui
proses konseling yang hati-hati, sehingga merupakan keputusan melalui pilihan yang matang yang
dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesehatan, etik, dan agama dari pasangan yang
bersangkutan. Oleh karena itu, dampak kontap tidak hanya pada individu melainkan pada
pasangan suami istri dan mungkin juga pada keluarga besar kedua pihak, sehingga diperlukan
konseling yang hati- hati.
2. Masalah Aborsi Bidan hendaknya menyikapi dengan arif agar tidak terjebak dalam pertentangan
tajam antara aliran Pro-Life dan aliran Pro-Choice.
3. Teknologi Reproduksi Berbantu Penanganan terhadap gamet (sel telur, spermatozoa) atau embrio
sebagai upaya untuk memperoleh kehamilan dari pasangan suami istri, apabila cara-cara alami
atau teknik kedokteran konvensional tidak memperoleh hasil.
Sedangkan masalah etik moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan, yaitu:
a. Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena - Bertanggung jawab
terhadap keputusan yang dibuat - Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.
b. Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan - Pengetahuan klinik
yang baik - Pengetahuan yang Up To Date - Memahami issue etik dalam pelayanan
kebidanan.
c. Harapan Bidan dimasa depan : -Bidan dikatakan profesional, apabila menerapkan etika dalam
menjalankan praktik kebidanan tanggung jawab profesionalisme terhadap pasien atau-
Dengan memahami peran bidan klien akan meningkat memfasilitasi klien dan membutuhkan
peningkatan-Bidan berada dalam posisi baik pengetahuan tentang etika untuk menerapkan
dalam strategi praktik kebidanan.
B. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH
Pendekatan penyelesaian masalah etik perlu dilakukan dengan cara yang bertahap dan berurutan.
Langkah-langkah awal bersifat kualitatif dan umum, dan langkah-langkah berikutnya lebih
bersifat kuantitatif dan spesifik. Langkah-langkah penyelesaian masalah adalah:
1. Identifikasi Masalah Agar masalah dapat diselesaikan, pertama-tama perlu diidentifikasi
terlebih dahulu apa sebenarnya esensi dari masalah tersebut, agar langkah berikutnya tepat.
2. Sintesis Sintesis adalah tahap proses kreatif dimana bagian-bagian masalah yang terpecah
dibentuk menjadi kesatuan yang menyeluruh. Disini kreativitas sangat penting.
3. Analisis Analisis adalah tahap dimana kesatuan itu dipecah kembali menjadi bagian-
bagiannya. Kebanyakan edukasi teknik akan fokus pada tahap ini. Kunci dari analisis adalah
menerjemahkan problem fisik tersebut menjadil sebuah model matematika. Analisis
41
menggunakan logika untuk membedakan fakta dari opini, mendeteksi kesalahan, membuat
keputusan yang berdasarkan bukti, menyeleksi informasi yang relevan, mengidentifikasi
kekosongan dari informasi, dan mengenali hubungan antar bagian.
4. Aplikasi Aplikasi adalah proses dimana informasi yang cocok dan akurat didentifikasi untuk
penerapan pada permasalahan yang hendak dipecahkan. 5. Komprehensi Yaitu tahap dimana
teori yang sesuai dan data yang berhasil dikumpulkan disatukan dalam sebuah rumus
komprehensif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.Jika pada tahap 5 masalah masih
belum selesai, maka kita dapat kembali pada tahap ke tahap sintesis, dan mencoba lagi.
C. INFORMED CHOICE
Informed choice berarti membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif
asuhan yang akan dialaminya, pilihan (choice) harus dibedakan dari persetujuan (concent).
Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang
memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan
(choice) lebih penting dari sudut pandang wanita (pasien)sebagai konsumen penerima jasa
asuhan kebidanan.
Tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya
membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak
wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik
internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993, bahwa bidan harus menghormati hak
wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung
jawab untuk hasil dari pilihannya.
Rekomendasi
1) Bidan harus terusmeningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai aspek
agar dapat membuat keputusan klinis dan secara teoritis agar dapat memberikan
pelayanan yang aman dan dapat memuaskan kliennya.
2) Bidan wajib memberikan informasi secara rinci dan jujur dalam bentuk yang dapat
dimengerti oleh wanita dengan menggunakan media laternatif dan penerjemah, kalau
perlu dalam bentuk tatap muka secara langsung.
3) Bidan dan petugas kesehatan lainnya perlu belajar untuk membantu wanita melatih diri
dalam menggunakan haknya dan menerima tanggung jawab untuk keputusan yang
mereka ambil sendiri.
42
4) Dengan berfokus pada asuhan yang berpusat pada wanita dan berdasarkan fakta,
diharapkan bahwa konflik dapat ditekan serendah mungkin.
5) Tidak perlu takut akan konflik tapi menganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk
saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang objektif, bermitra dengan
wanita dari sistem asuhan dan suatu tekanan positif.
Bentuk pilihan (choice) yang ada dalam asuhan kebidanan
Ada beberapa jenis pelayanan kebidanan yang dapat dipilih oleh pasien antara lain :
1) Gaya, bentuk pemeriksaan antenatal dan pemeriksaan laboratorium/screaning antenatal.
2) Tempat bersalin (rumah, polindes, RB, RSB, atau RS) dan kelas perawatan di RS.
3) Masuk kamar bersalin pada tahap awal persalinan.
4) Pendampingan waktu bersalin.
5) Clisma dan cukur daerah pubis.
6) Metode monitor denyut jantung janin.
7) Percepatan persalinan.
8) Diet selama proses persalinan.
9) Mobilisasi selama proses persalinan.
10) Pemakaian obat pengurang rasa sakit.
11) Pemecahan ketuban secara rutin.
12) Posisi ketika bersalin.
13) Episiotomi.
14) Penolong persalinan.
15) Keterlibatan suami waktu bersalin, misalnya pemotongan tali pusat.
16) Cara memberikan minuman bayi.
17) Metode pengontrolan kesuburan.
D. INFORMED CONCENT
Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti telah mendapat
penjelasan atau keterangan (informasi), dan “consent” yang berarti persetujuan atau memberi
izin. Jadi “informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan
setelah mendapat informasi. Dengan demikian “informed consent” dapat didefinisikan
sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan
43
mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta resiko yang berkaitan
dengannya.
Informed Consent merupakan :
1. Persetujuan yang diberikan pasien atau walinya yang berhak terhadap bidan, untuk
melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memperoleh informasi lengkap
dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan.
2. Informed consent merupakan suatu proses.
3. Informed consent bukan hanya suatu formulir atau selembar kertas, tetapi bukti jaminan
informed consent telah terjadi.
4. Secara hokum informed consent belaku sejak tahun 1981, PP No. 8 Tahun 1981.
5. Merupakan dialog antara bidan dengan pasien didasari keterbukaan akal pikiran, dengan
bentuk birokratisasi penandatanganan formulir.
6. Informed consent berarti pernyataan kesediaan atau pernyataan penolakan setelah
mendapat informasi secukupnya sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti
akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil
keputusan.
7. Berperan dalam mencegah konflik etik tetapi tidak mengatasi masalah etik, tuntutan, pada
intinya adalah bidan harus berbuat yang terbaik bagi pasien atau klien.
Dimensi informed consent:
1. Dimensi hukum, merupakan perlindungan terhadap bidan yang berperilaku memaksakan
kehendak, memuat :
a) Keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien.
b) Informasi yang diberikan harus dimengerti pasien.
c) Memberi kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik.
2. Dimensi Etik, mengandung nilai – nilai:
a) Menghargai otonomi pasien.
b) Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila diminta atau
dibutuhkan.
c) Bidan menggali keinginan pasien baik secara subyektif atau hasil pemikiran rasional.
44
d) Syarat Sahnya Perjanjian atau Consent (KUHP 1320)
1) Adanya Kata Sepakat. Sepakat dari pihak bidan maupun klien tanpa paksaan,
tipuan maupun kekeliruan setelah diberi informasi sejelas – jelasnya.
2) Kecakapan.
Artinya seseorang memiliki kecakapan memberikan persetujuan, jika orang itu
mampu melakukan tindakan hukum, dewasa dan tidak gila. Bila pasien seorang
anak, yang berhak memberikan persetujuan adalah orangtuanya, pasien dalam
keadaan sakit tidak dapat berpikir sempurna shg ia tidak dapat memberikan
persetujuan untuk dirinya sendiri, seandainya dalam keadaan terpaksa tidak ada
keluarganya dan persetujuan diberikan oleh pasien sendiri dan bidan gagal dalam
melakukan tindaknnya maka persetujuan tersebut dianggap tidak sah. Contoh :
Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat, maka ia tidak dapat
berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh
suaminya, bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk
memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan
tersebut gagal, maka persetujuan dianggap tidak sah.
a. Suatu Hal Tertentu Obyek persetujuan antara bidan dan pasien harus disebutkan
dengan jelas dan terinci. Misal: Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas
pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami, atau wali. Kemudian
yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan
b. Suatu Sebab Yang Halal Isi persetujuan tidak boleh bertentangan dengan undang –
undang, tata tertib, kesusilaan, norma dan hukum. contoh: abortus provocatus pada
seorang pasien oleh bidan, meskipun mendapatkan persetujuan si pasien dan
persetujuan telah disepakati kedua belah pihak tetapi dianggap tidak sah sehingga
dapat dibatalkan demi hukum.
c. Segi Hukum Informed Consent.Pernyataan dalam informed consent menyatakan
kehendak kedua belah pihak, yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang
dilakukan bidan dan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka
persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak.
Informed consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka
pengadilan atau membebaskan RS atau RB terhadap tanggungjawabnya bila ada
45
kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adan adanya izin atau
persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan.
Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala
akibat dari tindakan akan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi
tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak
mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri
dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.
Masalah yang lazim terjadi pada Informed Consent.
Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani tindakan, serta
siapa yang berhak menandatangani. Masalah wali yang sah. Timbul apabila pasien
atauibu tidak mampu secar hukum untuk menyatakan persetujuannya. Masalah
informasi yang diberikan, seberapa jauh informasi dianggap telah dijelaskan dengan
cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu rinci sehingga dianggap menakut – nakuti. Dalam
memberikan informasi apakah diperlukan saksi, apabila diperlukan apakah saksi perlu
menanda tanagani form yang ada. Bagaimana menentukan saksi? Dalam keadaan
darurat, misal kasus perdarahan pada bumil dan kelaurga belum bisa dihubungi, dalam
keadaan begini siapa yang berhak memberikan persetujuan, sementara pasien perlu
segera ditolong. Akhirnya bahwa manfaat informed consent adalah untuk mengurangi
kejadian malpraktik dan agar bidan lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan
kebidanan.
Contoh Informed Consent
SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MEDIS KHUSUS
46
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : (L/P)
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :
Telp :
Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang
tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :
Nama : (L/P)
Umur/Tgl Lahir
Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan Tindakan Medis
berupa…………………………………………………………………………….
Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan
penyakit tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca
tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.
Kendari,………………….20……
Dokter/Pelaksana, Yang membuat pernyataan,
Ttd ttd
(……………………………………...)(…..............................................)
*Coret yang tidak perlu
Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) :
a. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek
hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan.
b. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan
kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan
menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri.
47
MATERI 7
PELAYANAN KEBIDANAN
48
A. Definisi dari Aspek Legal dalam Pelayanan Kebidanan
Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan membantu melayani
apa yang dibutuhkan oleh seseorang, selanjutnya menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jika
dikaitkan dengan masalah kesehatan diartikan pelayanan yang diterima oleh sesorang dalam
hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu
Menurut Ps. 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009], dalam Ketentuan Umum, terdapat
pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan. Yaitu
pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif)
pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
Pengertian pelayanan kebidananan yang termuat dalam Kepmenkes. RI Nomor:
369/Menkes/SK/III/2007 tentang standart profesi bidan, Pelayanan Kebidanan adalah bagian
integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar
(teregister) yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.
Dari beberapa pengertian tentang pelayanan kebidanan diatas maka dapat disimpulkan
pelayanan kebidanan adalah kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien,
oleh bidan, dalam upaya kesehatan (meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan
pemulihan) yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
Sedangkan kata Legal sendiri berasal dari kata leggal (bahasa Belanda) yang artinya
adalah sah menurut undang-undang. Atau menurut kamus Bahasa Indonesia, legal diartikan
sesuai dengan undang-undang atau hukum.
Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan, pengertian Aspek Hukum
Pelayanan Kebidanan adalah penggunaan Norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang
ditugasi untuk itu menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok masyarakat oleh
Bidan dalam upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.
B. PENGERTIAN, TUJUAN, PERSYARATAN DAN KEGUNAAN ASPEK LEGAL
PELAYANAN KEBIDANAN
49
A. Pengertian kebidanan
Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin
yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu
sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu manajemen, untuk dapat
memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan
bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi pendeteksian keadaan abnormal pada ibu
dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan kesehatan terhadap individu, keluarga dan
masyarakat.
Kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan
pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita dan
proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan keluarga dan
atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.
A. ASPEK LEGAL PELAYANAN KEBIDANAN PENGERTIAN BIDAN
1. Menurut IBI:
Adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang
telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin
secara sah untuk menjalankan praktik.
2. KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002 bab I pasal 1:
Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus
ujian sesuai persyaratan yang berlaku.
3. MENURUT WHO:
Bidan adalah seseorang yang telah diakui secara regular dalam program pendidikan
kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah
menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan.
4. INTERNATIONAL CONFEDERATION of MIDWIFE:
Bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh
negara serta memperoleh kualifikasi dan diberi izin untuk melaksanakan praktek kebidanan di
negara itu.
5. PENGERTIAN KEBIDANAN
Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi
disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran, ilmu
keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, ilmu kesehatan masyarakat, dan ilmu
50
manajemen, untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil,
bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Pelayanan kebidanan tersebut meliputi
pendeteksian keadaan abnormal pada ibu dan anak, melaksanakan konseling dan pendidikan
kesehatan terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
Kebidanan adalah seni dan praktek yang mengkombinasikan keilmiahan, filosofi dan
pendekatan pada manusia sebagai syarat atau ketetapan dalam pemeliharaan kesehatan wanita
dan proses reproduksinya yang normal, termasuk kelahiran bayi yang mengikutsertakan
keluarga dan atau orang yang berarti lainnya. Lang,1979.
D. Legislasi,dan Registrasi dalam Kebidanan
A. Legislasi
Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat
hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi),
registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi ( pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan
erat dengan tindakan dan pengabdiannya. (IBI).
Rencana yang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan
mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang
membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3.
Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja.
Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak
bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan
yang terus tumbuh setiap tahunnya.
Jika tidak lulus dalam uji kompetensi, jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan
profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan
setelah lulus uji kompetensi.
Tujuan Legislasi
Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan
yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi :
1. Mempertahankan kualitas pelayanan
51
2. Memberi kewenangan
3. Menjamin perlindungan hukum
4. Meningkatkan profisionalisme
SIB adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh DEPKES yang menyatakan bahwa bidan
berhak menjalankan pekerjaan kebidanan .
B. Registrasi
Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya
pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk
melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh
badan tesebut.
Registrasi adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhaap bidan,
setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang
ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya. (Registrasi
menurut keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 900/MENKES/SK/VII/2002)
Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin
praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi.
Tujuan Registrasi
1. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan
tehnologi yang berkembang pesat.
2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal
praktik.
3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
Aplikasi proses regisrtasi dalam praktek kebidanan adalah sebagai berikut, bidan yang baru
lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada kepala Dinas
Kesehatan Propinsi dimana institusi pendidikan berada guna memperoleh SIB ( surat ijin bidan)
selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima Ijasah bidan. Kelengkapan registrasi menurut
Kepmenkes No. 900/Menkes/SK/VII/2002 adalah meliputi: fotokopi ijasah bidan, fotokopi
transkrip nilai akademik, surat keterangan sehat dari dokter, pas foto sebanyak 2 lembar.
SIB berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui, serta merupakan dasar untuk penerbitan
lisensi praktik kebidanan atau SIPB ( surat ijin praktik bidan ). SIB tidak berlaku lagi karena:
dicabut atas dasas ketentuan perundang-undangan yang berlaku, habis masa berlakunya dan tidak
mendaftar ulang, dan atas permintaan sendiri.
52
Syarat Registrasi
Pada saat akan mengajukan registrasi, maka akan diminta untuk melengkapi dan membawa
beberapa syarat, antara lain :
1). Fotokopi ijasah bidan
2). Fotokopi Transkrip nilai akademik
3). Surat keterangan sehat dari dokter
4). Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
MATERI 8
STANDAR PRAKTIK KEBIDANAN
A. Pengertian Bidan
53
Definisi Bidan (ICM) mengatakan bahwa bidan adalah seorang yang telah menjalani
program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil
menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin
formal untuk praktek bidan.
B. Pengertian Standar
Pengertian standar Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan
sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal ( Clinical Practice Guideline,
1990) Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai,
berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan (Donabedian, 1980) Standar adalah spesifikasi
dari fungsi tau tujuan yang harus dipenuhi oleh suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa
pelayanan dapat memperoleh keuntungan maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan
Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai,
berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar pelayanan kebidanan yang
menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang bertujuan untuk meningkatan
kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat (Depkes
RI, 2001: 53).
Standar adalah ukuran atau parameter yang di gunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat
kualitas yang telah di sepakati dan mampu di capai dengan ukuran yang telah di tetapkan.
C. Pengertian Standar Praktek Kebidanan (SPK)
Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) adalah rumusan tentang penampilan atau nilai
diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan yaitu standar
pelayanan kebidanan yang menjadi tanggung jawab profesi bidan dalam sistem pelayanan yang
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan kesehatan
keluarga dan masyarakat (Depkes RI, 2001: 53).
D. Standar praktek kebidanan
Standar Praktek Kebidananan (SPK) di bagi menjadi sembilan standar, yang terdiri dari :
1. Standar I : Metode asuhan
54
Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah yaitu
pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi
dan dokumentasi.
Definisi Operasional :
a. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
b. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana format
pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.
2. Standar II : Pengkajian
Pengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Definisi Operasional :
a. Ada format pengumpulan data
b. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis terfokus yang meliputi data :
1) Demografi identitas klien
2) Riwayat penyakit terdahulu
3) Riwayat kesehatan reproduksi
4) Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
5) Analisis data
c. Data dikumpulkan dari :
1) Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
2) Tenaga kesehatan
3) Individu dalam lingkungan terdekat
d. Data diperoleh dengan cara :
1) Wawancara
2) Observasi
3) Pemeriksaan fisik
4) Pemeriksaan penunjang
3. Standar III : Diagnosa kebidanan
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.
Definisi Operasional :
55
a. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien/suatu
keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan
kebutuhan klien.
b. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas, sistematis mengarah pada asuhan
kebidanan yang diperlukan oleh klien
4. Standar IV : Rencana asuhan
Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan
Definisi Operasional :
a. Ada format rencana asuhan kebidanan
b. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi
5. Standar V : Tindakan
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien dan
dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.
Definisi Operasional :
1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi
2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi
3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien
4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau
tugas kolaborasi
5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika kebidanan
serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman
6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia.
6. Standar VI : Partisipasi klien
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama / partisipasi klien dan keluarga dalam rangka
peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Definisi Operasional :
a. Klien / keluarga mendapatkan informasi tentang :
1) Status kesehatan saat ini
2) Rencana tindakan yang akan dilaksanakan
3) Peranan klien / keluarga dalam tindakan kebidanan
4) Peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan
5) Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
56
b. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan kegiatan.
7. Standar VII : Pengawasan
Monitor / pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk
mengetahui perkembangan klien.
Definisi Operasional :
1. Adanya format pengawasan klien
2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui keadaan
perkembangan klien
3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan
8. Standar VIII : Evaluasi
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang
dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.
Difinisi Operasional :
a. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan kepada klien sesuai dengan
standar ukuran yang telah ditetapkan
b. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
c. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan
9. Standar IX : Dokumentasi
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang
diberikan
Definisi Operasional :
a. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
b. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab
c. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan.
1. STANDAR PROFESI KEBIDANAN
1. Standar Profesi Kebidanan
57
Dasar hukum penerapan SPK Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992
Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 tahum 1992 kewajiban tenaga kesehatan
adalah mematuhi standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga
kerahasiaan identitas dan kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan
(Informed consent), dan membuat serta memelihara rekam medik.
Ruang Lingkup Ruang lingkup SPK meliputi 24 standar yaitu (Depkes RI, 2001:3):
1. standar pelayanan (2 standar),
2. standar pelayanan antenatal (6 standar),
3. standar pertolongan persalinan (4 standar),
4. standar pelayanan nifas (3 standar),
5. standar penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal (9 standar)
2. Standar Pelayanan umum
1. Standar 1 : Persiapan untuk kehidupan keluarga sehat
Persyaratan standar : Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan,
keluarga dan masyarakat terhadap segala halyang berkaitan dengan kehamilan, termasuk
penyuluhan umum, gizi, KB, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon
orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan baik
2. Standar 2 : Pencatatan dan Pelaporan
Persyaratan standar : Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, yaitu
registrasi. Semua ibu hamil diwilayah kerja, rincian yan yg diberikan kpd setiap ibu
hamil/bersalin/nifas dan BBL, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kpd masy.
Disamping itu bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil
dan meninjau upaya masy yg berkaitan dg ibu dan BBL. Bidan meninjau scr teratur cat
tsb untukmenilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan
pelayanannya
3. Standar Pelayanan Antenatal
1. Standar 3 : Identifikasi Ibu hamil
Persyaratan standar : Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan
masyarakat secara berkala untukmemberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan
anggota masyarakat agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilan sejak dini
secara teratur
2. Standar 4 : pemeriksaan dan pemantauan antenatal
58
Persyaratan standar : Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelyanan antenatal. Pemeriksaan
meliputi anamnesa dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah
perkembangan berlangung normal. Bidan juga hrs mengenal resti/kelainan, khususnya
anemia, kurang gizi,hipertensi, PMS/infeksi HIV;memberikan pelayanan imunisasi,
nasehat dan penyuluhan kes serta tugas terkaitlainnya yg diberikan oleh puskesman.
Bidan harus mencatat data yang tepat pada setiapkunjungan Bila ditemukan kelainan,
bidan harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujukuntuk tindakan
selanjutnya
3. Standar 5 : Palpasi Abdomen
Persyaratan standar : Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama
melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, dan bilaumur kehamilan
bertambahmemeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepalajanin ke dalam
rongga panggul, untuk mencari kelaianan serta melakukan rujukan tepat waktu
4. Standar 6 : Pengelolaan Anemia pada Kehamilan
Persyaratan standar : Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penganan dan
atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan
Persyaratan standar : Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada
kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil
tindakan yang tepat dan merujuknnya
6. Standar 8 : Persiapan Persalinan
Pernyataan standar : Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta
keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang
bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di
samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan
gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini.
4. Standar Pelayanan Kebidanan
Terdapat empat standar dalam standar pertolongan persalinan
1. Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala I.
Pernyataan standar : Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian
memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien,
selama proses persalinan berlangsung.
2. Standar 10 : Persalinan Kala II Yang Aman.
59
Pernyataan standar : Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman, dengan sikap sopan
dan penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat.
3. Standar 11 : Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala Tiga.
Pernyataan standar : Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu
pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.
4. Standar 12 : Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomi.
Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang
lama, dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti
dengan penjahitan perineum.
5. Standar Pelayanan Nifas
Terdapat tiga standar dalam standar pelayanan nifas
1. Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir.
Pernyataan standar : Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan
pernafasan spontanmencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan
tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani
hipotermia.
2. Standar 14 : Penanganan Pada Dua Jam Pertama Setelah Persalinan.
Pernyataan standar : Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya
komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di
samping itu, bidan memberikan penjelasan tentangan hal-hal mempercepat pulihnya kesehatan
ibu, dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI.
3. Standar 15 : Pelayanan Bagi Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas.
Pernyataan standar : Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan
rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan, untuk
membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar;
penemuanan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas;
serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan
bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB.
6. Standar Penanganan Kegawatan Obstetri Dan Neonatal
1. Standar 16 : Penanganan Perdarahan Dalam Kehamilan, Pada Tri-mester III
Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada
kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.
2. Standar 17 : Penanganan Kegawatan Pada Eklamsia.
60
Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia mengancam. Serta
merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama.
3. Standar 18 : Penanganan Kegawatan Pada Partus Lama/Macet
Pernyataan standar : Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama/macet serta
melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.
4. Standar 19 : persalinan dg penggunaaan Vakum Ekstraktor
Pernyataan standar : Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum,melakukannya secara
benar dalammemberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamnannya bagi ibu dan
janin
5. Standar 20 : Penanganan Retensio Plasenta
ernyataan standar : Bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan
pertama termasuk plasenta manual dan penangan perdarahan sesuai dengan kebutuhan
6. Standar 21 : Penangan Perdarahan Postpartum Primer
Pernyataan standar : Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebuhan dalam 24 pertama
setelah persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama
untuk mengendalikan perdarahan
7. Standar 2 2 : Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder
Pernyataan standar: Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala
perdarahan postpartum sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan
jiwa ibu dan atau merujuknya
8. Standar 23 : Penanganan Sepsis Puerperalis
Pernyataan standar: Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis,
serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya
9. Standar 24 : Penanganan Asiexsia Neonatorum
Pernyaan standar : Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfeksia, serta
melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan
memberikan perawatan lanjutan.
61
3. PERATURAN DANPERUNDANG-UNDANGAN YANG MELANDASI TUGAS, DAN
FUNGSI PRAKTIK BIDAN
A. PP 32 tahun 1996
Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan,dipandang perlu menetapkan Standar Profesi
bagi Bidan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3547);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang
Registrasi Dan Praktik Bidan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
62
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Standar Profesi Bidan. Profesi Bidan
dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Standar Profesi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan
sebagai pedoman bagi Bidan dalam menjalankan tugas profesinya.
Keempat : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dengan mengikutsertakan
organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 27 Maret 2007 MENTERI KESEHATAN, dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)
B. UU 36 tahun 2009
Pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah
pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:
1. Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas
perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak
membedakan golongan agama dan bangsa.
2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara
kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan
sipiritual.
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga
negara.
4. Asas pelindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan
pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan
dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan
kedudukan hukum.
63
6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan
pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan
yang terjangkau.
7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak
membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan
menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyaraka.
Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.Derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta
kemampuan yangnyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu
diusahakan peningkatannya secara terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai
investasi dalam pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat,
diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata dalam arti pendayagunaan dan
penyebarannya harus merata ke seluruh wilayah sampai ke daerah terpencil sehingga
memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Peran serta aktif masyarakat
dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu digerakkan dan diarahkan agar dapat berdaya
guna dan berhasil guna. Dan Untuk melaksanakan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat diperlukan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan diseluruh
wilayah sampai daerah terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat.
Fase yang harus diperhatikan sebagai petugas kesehatan :
a. Fase janin
b. Ibu Hamil
c. Anak-anak
d. Remaja
e. Dewasa
f. Lanjut Usia.
Bidan memberikan penyuluhan mengenai “pemberian air susu ibu ekslusif” yang
dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya air susu ibu selama 6 bulan, dan dapat terus
dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu
ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi. Pemberian ASI
berdasarkan pada “indikasi medis” dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang
64
tidak memungkinkanmemberikan air susu ibu berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan
oleh tenaga medis.
Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak atas informasi dan edukasi serta layanan
kesehatan termasuk kesehatan reproduksi remaja dengan memperhatikan masalah dan
kebutuhan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan dan penyakit yang dapat
menghambat pengembangan potensi anak. Setiap anak usia sekolah dan remaja berhak
mendapatkan pendidikan kesehatan melalui sekolah dan madrasah dan maupun luar sekolah
untuk meningkatkan kemampuan hidup anak dalamlingkungan hidup yang sehat sehingga
dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya
manusia yang berkualitas.
A. Berdasarkan PP tentang aborsi dan bayi tabung
Aborsi Di Indonesia diatur oleh:
• Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) - dengan alasan apapun, aborsi adalah tindakan melanggar hukum. Sampai saat
ini masih diterapkan.
• Undang-Undang RI No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
• Undang-undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan - dalam kondisi tertentu, bisa
dilakukan tindakan medis tertentu (aborsi). Sampai dengan saat ini masih diterapkan.
Keuntungan:
Undang-undang (KUHP) dibuat pada jaman Belanda untuk menyelamatkan ibu dari
kematian akibat tindak aborsi tak aman oleh tenaga tak terlatih (dukun).
Kerugian:
Aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal, padahal aborsi bisa dilakukan secara
aman (safe abortion).
UU Kesehatan dibuat untuk memperbaiki KUHP, tapi memuat definisi aborsi yang salah
sehingga pemberi pelayanan (dokter) merupakan satu-satunya yang dihukum. Pada
KUHP, baik pemberi pelayanan (dokter), pencari pelayanan (ibu), dan yang membantu
mendapatkan pelayanan, dinyatakan bersalah.
• Akibat aborsi dilarang, angka kematian dan kesakitan ibu di Indonesia menjadi tinggi
karena ibu mencari pelayanan pada tenaga tak terlatih.
Aborsi seharusnya:
65
a. Dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan dokter umum yang ditunjuk dan terlatih
(bersertifikat)
Keuntungan: Aborsi bisa dilakukan secara aman (safe abortion).
Kerugian: Profesi lain selain dokter yang ditunjuk dan tersertifikasi, tidak diperkenankan
untuk memberikan pelayanan aborsi
2. Dilakukan di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk.
Keuntungan:Aborsi dapat dilakukan secara lebih aman, karena rumah sakit dan klinik yang
ditunjuk akan dimonitor keamanan dan kualitasnya.
Kerugian:
• Fasilitas kesehatan yang tidak ditunjuk pemerintah, dilarang memberikan pelayanan aborsi
• Rumah sakit dan klinik yang ditunjuk, hanya diijinkan memberikan pelayanan aborsi pada
perempuan dengan usia kehamilan tidak lebih dari usia kehamilan yang ditentukan.
3. Disetujui oleh sekurang-kurangnya seorang konselor dan seorang dokter yang ditunjuk, atau
oleh seorang dokter bila dalam keadaan darurat (emergency).
Keuntungan :
• Kerahasiaan pasien terjamin
• Pasien mendapatkan pertolongan sesegera mungkin
• Pasien diberikan konseling, sebelum mendapatkan pelayanan medis.
Kerugian :
• Keputusan aborsi ditentukan oleh satu konselor dan satu dokter
• Terjadi penundaan bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan aborsi aman
• Dokter merasa lebih berwenang dibandingkan konselor
• Dokter yang ditunjuk harus menjaga kode etik kedokteran
• Dokter dibolehkan untuk tidak menuliskan alasan penolakan memberikan pelayanan aborsi
kepada pasien
• Dokter bisa menolak untuk memberikan pelayanan aborsi kepada pasiennya
• Tantangan dari kelompok konselor dan dokter anti aborsi.
Tindak aborsi dibolehkan dalam kondisi perempuan sebagai berikut:
Usia kandungan tidak lebih dari 12 minggu dan hasil diagnosis menunjukkan munculnya
risiko lebih besar pada pasien (perempuan) bila kehamilan dilanjutkan, seperti gangguan
mental, fisik dan psikososial
Ancaman gangguan/cacat mental permanen pasien (perempuan)
Membahayakan jiwa pasien (perempuan) jika kehamilan dilanjutkan
66
Risiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan menderita cacat fisik/mental
yang serius.
Dalam menentukan risiko tindakan seperti yang tersebut di atas, dokter harus
mempertimbangkan keadaan pasien pada saat itu.
Penjelasan kondisi
a. Risiko gangguan fisik, mental dan psikososial perempuan: batas toleransi usia kehamilan 12
minggu
Keuntungan: Penafsiran konselor dan/atau dokter bahwa dengan melanjutkan kehamilan
pasien akan mengalami gangguan kesehatan fisik, mental dan psikososial.
Kerugian: Hukum dapat ditafsirkan secara kaku oleh sebagian dokter dan/atau konselor untuk
tidak mengijinkan tindak aborsi tanpa adanya bukti-bukti riwayat sakit fisik dan mental
pasien.
b. Risiko cacat fisik dan mental pasien (perempuan) yang permanen: tidak ada batasan usia
kehamilan
Keuntungan: Dalam kondisi pasien terancam cacat fisik dan mental secara permanen,
perempuan dengan usia kehamilan di atas 12 minggu dibolehkan mendapatkan pelayanan
aborsi.
Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter
c. Mengancam jiwa pasien: tidak ada batasan usia kehamilan
Keuntungan: Disetujui/didukung oleh banyak orang
Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter
d. Janin tidak normal: tidak ada batasan usia kehamilan
Keuntungan: Dalam kondisi janin tidak normal, perempuan dengan usia kehamilan di atas 12
minggu dibolehkan melakukan aborsi.
Kerugian: Membuka penafsiran yang berbeda antar dokter mengenai definisi/kriteria cacat
serius
Aborsi dianggap ilegal bila janin ternyata tidak cacat
Aborsi dianggap ilegal bila keputusan diambil berdasarkan pertimbangan jender.
4. BERDASARKAN PERMENKES 1464/MENKES/PER/X/2010
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010
tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan, kewenangan yang dimiliki bidan meliputi:
1. Kewenangan normal:
67
o Pelayanan kesehatan ibu
o Pelayanan kesehatan anak
o Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana
2. Kewenangan dalam menjalankan program Pemerintah
3. Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter
Kewenangan normal adalah kewenangan yang dimiliki oleh seluruh bidan. Kewenangan ini
meliputi:
1. Pelayanan kesehatan ibu
1. Ruang lingkup:
Pelayanan konseling pada masa pra hamil
Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
Pelayanan persalinan normal
Pelayanan ibu nifas normal
Pelayanan ibu menyusui
Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan
2. Kewenangan:
Episiotomi
Penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II
Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan
Pemberian tablet Fe pada ibu hamil
Pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas
Fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusu dini (IMD) dan promosi air susu ibu (ASI)
eksklusif
Pemberian uterotonika pada manajemen aktif kala tiga dan postpartum
Penyuluhan dan konseling
Bimbingan pada kelompok ibu hamil
Pemberian surat keterangan kematian
Pemberian surat keterangan cuti bersalin
3. Pelayanan kesehatan anak
1) Ruang lingkup:
Pelayanan bayi baru lahir
68
Pelayanan bayi
Pelayanan anak balita
Pelayanan anak pra sekolah
2) Kewenangan:
Melakukan asuhan bayi baru lahir normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi,
inisiasi menyusu dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan bayi baru lahir pada masa
neonatal (0-28 hari), dan perawatan tali pusat
1. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
2. Penanganan kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan
3. Pemberian imunisasi rutin sesuai program Pemerintah
4. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah
5. Pemberian konseling dan penyuluhan
6. Pemberian surat keterangan kelahiran
7. Pemberian surat keterangan kematian
3. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, dengan kewenangan:
Memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga
berencana
Memberikan alat kontrasepsi oral dan kondom
Selain kewenangan normal sebagaimana tersebut di atas, khusus bagi bidan yang
menjalankan program Pemerintah mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan
pelayanan kesehatan yang meliputi:
1. Pemberian alat kontrasepsi suntikan, alat kontrasepsi dalam rahim, dan memberikan
pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit
2. Asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit kronis tertentu
(dilakukan di bawah supervisi dokter)
3. Penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai pedoman yang ditetapkan
4. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak
usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah
6. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas
7. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi
Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya
69
8. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
melalui informasi dan edukasi
9. Pelayanan kesehatan lain yang merupakan program Pemerintah
Khusus untuk pelayanan alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan antenatal terintegrasi,
penanganan bayi dan anak balita sakit, dan pelaksanaan deteksi dini, merujuk, dan
memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) dan penyakit lainnya, serta
pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA),
hanya dapat dilakukan oleh bidan yang telah mendapat pelatihan untuk pelayanan tersebut.
Selain itu, khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter,
bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar
kewenangan normal, dengan syarat telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Kewenangan bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar
kewenangan normal tersebut berakhir dan tidak berlaku lagi jika di daerah tersebut sudah
terdapat tenaga dokter.
MATERI 9
KODE ETIK
70
A. Pengertian kode etik
Sedangkan Kode Etik itu sendiri adalah suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai-
nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu
profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian
profesi.Kode Etik merupakan norma-norma yang harus dilaksanakan oleh setiap profesi di
dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam kehidupan di masyarakat.Maka secara
sederhana juga dapat dikatakan bahwa etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik
buruknya sikap tindakan atau perilaku.
B. Tujuan kode etik
Untuk melaksanakan penetapan kode etik IBI harus dilakukan oleh kongres IBI. Hal
ini terjadi karena kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam
menegakkan disiplin di kalangan profesi, jika semua orang menjalankan profesi yang sama
tersebut tergabung dalam suatu organisasi profesi. Hal ini menjadi lebih tegas dengan
pengertian bahwa apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi maka secara otomatis
dia tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesi. Apabila hal ini dapat dilaksanakan
dengan baik maka barulah ada suatu jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara
murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode
etik dapat dikenakan sangsi dalam menjalankan tugasnya.Sehubung dengan pelaksanaan
Kode Etik Profesi, bisan di bantu oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Pertimbangan
Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika Profesi Bidan Indonesia. Dalam
organisasi IBI terdapat Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan
Anggota (MPA).
C. Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etik Profesi
Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan
Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM),yang meliputi:
Kepmenkes RI no. 1464/Menkes/X/2010
Memberikan pertimbangan, pembinaan, pengawasan, dan mengikut sertakan terhadap semua
profesi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan medis. Peraturan Pemerintah no. 1464
Tahun 2010 BAB V Pasal 21
Pembinaan dan pengawasan terhadap dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan dalam
menjalankan profesinya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan
71
melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi
kesehatan
Surat keputusan Menteri Kesehatan no. 640/Menkes/Per/X/1991, tentang pembentukan
MP2EPM:
a. Dasar Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atau MDTK adalah sebagai berikut:
Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945
UU no. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
KEPRES tahun 1995 Tentang Pembentukan MDTK
b. Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah meneliti dan menentukan ada
atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
c. Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Pusat
Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada Menteri.
Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik
kedokteran gigi, perawat, bidan, sarjana farmasi dan rumah sakit.
Menyelesaikan persoalan, menerima rujukan dan mengadakan konsultasi dengan instansi
terkait.
MP2EMP pusat atas Menteri yang berwenang mereka yang ditunjuk mengurus persoalan
etik tenaga kesehatan.
d. Tugas dan Wewenang MP2EPM Wilayah Propinsi
Menerima dan memberi pertimbangan,mengawasi persoalan kode etik dan mengadakan
konsultasi dengan instasi terkait dengan persoalan kode etik.Memberi nasihat,membina
dan mengembangkan serta mengawasi secara aktif etik tenaga profesi tenaga kesehatan
dalam wilayahnya bekerja sama dengan organisasi profesi seperti
IDI,PDGI,PPNI,IBI,ISFI,PRSW2.
Memberi pertimbangan dan saran kepada instansi terkait.
MP2EPM propinsi atas nama kepala kantor wilayah departemen kesehatan propinsi
berwenang memanggil mereka yang bersangkutan dalam suatu etik profesi.
D. Pengertian majelis etik profesi
Pengertian majelis etik profesi merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan
sehubungan dengan adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak
melakukan indikasi penyimpangan hukum.Realisasi Majelis Etik Profesi Bidan (MPEB) dan
Majelis Pembelaan Anggota (MPA). Pelaksanaan tugas bidan dibatasi oleh norma,etika dan
72
agama.Tetapi apabila ada kesalahan dan menimbulkan konflik etik,maka diperlukan wadah
untuk menentukan standar profesi,prosedur yang baku dan kode etik yang di sepakati,maka
perlu di bentuk Majelis Etik Bidan,yaitu MPEB dan MPA.Tujuan dibentuknya Majelis Etik
Bidan adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang dan objektif kepada Bidan dan
Penerima Pelayanan.
E. Unsur-Unsur Majelis Pertimbangan Etika Bidan
MPEB merupakan badan perlindungan hukum terhadap para bidan sehubungan dengan
adanya tuntutan dari klien akibat pelayanan yang diberikan dan tidak melakukan indikasi
penyimpangan hukum.Latar belakang dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan atau
MPEB adalah adanya unsur-unsur pihak-pihak terkait:
a. Pemeriksa pelayanan untuk pasien
b. Sarana pelayanan kesehatan
c. Tenaga pemberi pelayanan yaitu bidan
F. Tujuan Pembentukan MPEB dan lingkup Majelis Etika Kebidanan
Tujuan dibentuknya Majelis Pertimbangan Etika Bidan adalah untuk memberikan
perlindungan yang seimbang dan objektif kepada bidan dan penerima pelayanan.Dengan kata
lain, untuk memberikan keadilan pada bidan bila terjadi kesalahpahaman dengan pasien atas
pelayanan yang tidak memuaskan yang bisa menimbulkan tuntutan dari pihak pasien. Dengan
catatan, bidan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar kompetensi bidan dan sesuai
dengan standar praktek bidan.
a. Tujuan Keberadaan MPEB, yaitu:
Meningkatkan Citra IBI dalam meningkatkan Mutu Pelayanan yang
diberikan.Terbentuknya lembaga yang akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran
terhadap kode etik bidan Indonesia.Meningkatkan Kepercayaan diri anggota
IBI.Meningkatkan kepecayaan masyarakat terhadap bidan dalam memberikan pelayanan.
b. Lingkup Majelis Etika Kebidanan, meliputi:
Melakukan peningkatan fungsi pengetahuan sesuai standar profesi pelayanan bidan
(Permenkes No. 1464/Menkes/PER/2010/tahun 2010).
Melakukan supervise lapangan, termasuk tentang teknis dan pelaksanaan praktik,
termasukpenyimpangan yang terjadi. Apakah pelaksanaan praktik bidan sesuai dengan
73
Standar Praktik Bidan, Standar Profesi dan Standar Pelayanan Kebidanan, juga batas-
batas kewenangan bidan.
Membuat pertimbangan bila terjadi kasus-kasus dalam praktik kebidanan.
Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang umum kesehatan, khususnya yang berkaitan
atau melandasi praktik bidan.
G. Perorganisasian Majelis Etik Kebidanan
Majelis etik kebidanan merupakan lembaga organisasi yang mandiri, otonom dan non
struktural.Majelis etik kebidanan dibentuk ditingkat propinsi dan pusat.Majelis etik
kebidanan pusat berkedudukan di ibu kota negara dan majelis etik kebidanan propinsi
berkedudukan di ibu kota propinsi.Majelis etik kebidanan pusat dan propinsi dibantu oleh
sekretaris.Jumlah anggota masing-masing terdiri dari lima orang.Masa bakti anggota majelis
etik kebidanan selama tiga tahun dan sesudahnya,jika berdasarkan evaluasi masih memenuhi
ketentuan yang berlaku,maka anggota tersebut dapat dipilih kembali.Anggota majelis etik
kebidanan diangkat dan diberhentikan oleh menteri kesehatan.
Susunan organisasi majelis etik kebidanan terdiri dari:
1. Ketua dengan kualifikasi mempunyai kompetensi tambahan dibidang hokum.
2. Sekretaris merangkap anggota.
3. Anggota majelis etik bidan.
H. Tugas,Peran,dan Fungsi MPEB
MPEB dan MPA merupakan majelis independen yang berkonsultasi dan
berkoordinasi dengan pengurus inti dalam IBI tingkat nasional.MPEB secara internal
memberikan saran, pendapat dan buah pikiran tentang masalah pelik yang sedang dihadapi
khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan dan pembelaan aggota.DPEB dan
MPA memiliki tugas antara lain:
Mengkaji Menangani Mendampingi anggota yang mengalami permasalahan dalam praktek
kebidanan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dalam menjalankan tugasnya,
sehubungan dengan pelaksanaan kode etik profesi, bidan dibantu oleh suatu lembaga yang
disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik Bidan Indonesia dan Majelis Pertimbangan Etika
Profesi Bidan Indonesia.
1. Tugas
a. Tugas secara umum ialah:
74
Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang sesuai dengan ketetapan
pengurus pusat. Melaporkan hasil kegiatan di bidang tugasnya secara berkala.
Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat.
Membentuk tim teknis sesuai kebutuhan, tugas dan tanggung jawabnya ditentukan
pengurus.
b. Tugas Majelis Etik Kebidanan adalah sebagai berikut:
Meneliti dan menentukan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan
standar profesi yang dilakukan oleh bidan
Penilaian didasarkan atas permintaan pejabat, pasien dan keluarga yang dirugikan oleh
pelayanan kebidanan
Permohonan secara tertulis dan disertai data-data
Keputusan tingkat propinsi bersifat final dan bisa konsultasi ke majelis etik kebidanan
pada tingkat pusat. Sidang majelis etik kebidanan paling lambat tujuh hari, setelah
diterima pengaduan. Pelaksanaan sidang menghadirkan dan meminta keterangan dari
bidan dan saksi-saksi
Keputusan paling lambat 60 hari dan kemudian disampaikan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang
Biaya dibebankan pada anggaran pimpinan pusat IBI atau pimpinan daerah IBI
ditingkat propinsi.
2. Peran
Majelis Pertimbangan Etika Bidan (MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA)
secara internal berperan memberikan saran, pendapat dan buah pikiran tentang masalah
pelik yang sedang dihadapi khususnya yang menyangkut pelaksanaan kode etik bidan
dan pembelaan anggota.
3. Fungsi
Dewan Pertimbangan Etika Bidan (DPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA)
memiliki fungsi, antara lain:
1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidan sesuai dengan ketetapan pengurus
pusat Melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan bidang dan tugasnya secara berkala
2) Memberikan saran dan pertimbangan yang perlu dalam rangka tugas pengurus pusat
3) Membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan
Standar Praktik Kebidanan
75
Berikut ini adalah Standar Praktik Kebidanan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Ikatan Bidan
Indonesia.
1. Standar I: Metode Asuhan
Asuhan kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah:
pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
dan dokumentasi.
Difinisi Operasional:
a. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
b. Format manajemen kebidanan terdiri dari: format pengumpulan data, rencana format
pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.
2 Standar II: Pengkajian
Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Difinisi Operasional:
1. Ada format pengumpulan data
2. Pengumpulan data dilakukan secara sistimatis, terfokus, yang meliputi data:
a. Demografi identitas klien
b. Riwayat penyakit terdahulu
c. Riwayat kesehatan reproduksi
d. Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
e. Analisis data
3. Data dikumpulkan dari:
a. Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
b. Tenaga kesehatan
c. Individu dalam lingkungan terdekat
4. Data diperoleh dengan cara:
a. Wawancara
b. Observasi
c. Pemeriksaan fisik
d. Pemeriksaan penunjang
3. Standar III: Diagnosa Kebidanan
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulan.
Difinisi Operasional:
76
a. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien atau
suatu keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang
bidan dan kebutuhan klien.
b. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistimatis mengarah pada asuhan
kebidanan yang diperlukan oleh klien.
4. Standar IV : Rencana Asuhan
Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.
Difinisi Operasional:
a. Ada format rencana asuhan kebidanan
b. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi.
5. Standar V: Tindakan
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien:
tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien.
Difinisi Operasional:
a. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi
b. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluas
c. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien
d. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau
tugas kolaborasi
e. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika
kebidanan serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman
f. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia
6. Standar VI: Partisipasi Klien
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga dalam rangka
peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan.
Difinisi Operasional:
1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang:
a. Status kesehatan saat ini
b. Rencana tindakan yang akan dilaksanakan
c. Peranan klien/keluarga dalam tindakan kebidanan
d. Peranan petugas kesehatandalam tindakan kebidanan
e. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindak kegiatan
7. Standar VII: Pengawasan
77
Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk
mengetahui perkembangan klien.
Difinisi Operasional:
a. Adanya format pengawasan klien
b. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sistimati
c. Untuk mengetahui keadaan perkembangan klien
d. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan.
8. Standar VIII : Evaluasi
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindak kebidanan yang
dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.
Difinisi Operasional :
a. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan. Sesuai dengan standar
ukuran yang telah ditetapkan
b. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
c. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan
9. Standar IX: Dokumentasi
Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuh kebidanan
yang diberikan.
Difinisi Operasional:
a. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
b. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab
c. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan Kebidanan
B. Standar Profesi Kebidanan
Dasar hukum penerapan SPK Undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992 Menurut
Undang-Undang Kesehatan Nomer 23 tahum 1992 kewajiban tenaga kesehatan adalah mematuhi
standar profesi tenaga kesehatan, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan identitas dan
kesehatan pasien, memberikan informasi dan meminta persetujuan (Informed consent), dan
membuat serta memelihara rekam medik.
Ruang Lingkup SPK meliputi 24 standar yaitu :
1. Standar pelayanan (2 standar)
2. Standar pelayanan antenatal (6 standar)
3. Standar pertolongan persalinan (4 standar)
4. Standar pelayanan nifas (3 standar)
78
5. standar penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal (9 standar) (Depkes RI, 2001:3).
1. Standar Pelayanan Umum
1. Standar I: Persiapan Untuk Kehidupan Keluarga Sehat
Persyaratan standar:
Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, keluarga dan masyarakat
terhadap segala halyang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan umum, gizi, KB,
kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan
yang tidak baik dan mendukung kebiasaan baik.
2. Standar II: Pencatatan Dan Pelaporan
Persyaratan standar:
Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukan, yaitu registrasi. Semua ibu
hamil diwilayah kerja, rincian yang diberikan kepada setiap ibu hamil/bersalin/nifas dan
BBL, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu bidan
hendaknya mengikut sertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya
masyarakat yang berkaitan dengan ibu dan BBL. Bidan meninjau secara teratur catatan
tersebut untuk menilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan
pelayanannya.
2. Standar Pelayanan Antenatal
1. Standar 3: Identifikasi Ibu Hamil
Persyaratan standar:
Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala
untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota masyarakat agar
mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilan sejak dini secara teratur.
2. Standar 4: Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal
Persyaratan standar:
Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelyanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesa
dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan
berlangung normal. Bidan juga harus mengenal resti/kelainan, khususnya anemia, kurang
gizi, hipertensi, PMS/infeksi HIV;memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan
kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesman. Bidan harus mencatat
data yang tepat pada setiap kunjungan Bila ditemukan kelainan, bidan harus mampu
mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuk untuk tindakan selanjutnya
79
3. Standar 5: Palpasi Abdomen
Persyaratan standar:
Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama melakukan palpasi untuk
memperkirakan usia kehamilan, dan bila umur kehamilan bertambah memeriksa posisi,
bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari
kelaianan serta melakukan rujukan tepat waktu.
4. Standar 6: Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan
Persyaratan standar:
Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan atau rujukan semua
kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Standar 7: Pengelolaan Dini Hipertensi Pada Kehamilan
Persyaratan standar:
Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan
mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan
merujuknnya
6. Standar 8: Persiapan Persalian
Pernyataan standar:
Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada
trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta
suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping persiapan
transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan
hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini.
3. Standar Pelayanan Kebidanan
Terdapat empat standar dalam standar pertolongan persalinan :
1. Standar 9: Asuhan Persalinan Kala I
Pernyataan standar:
Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan
dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien, selama proses
persalinan berlangsung.
2. Standar 10: Persalinan Kala II Yang Aman
Pernyataan standar:
Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman, dengan sikap sopan dan
penghargaan terhadap klien serta memperhatikan tradisi setempat.
80
3. Standar 11: Penatalaksanaan Aktif Persalinan Kala Tiga
Pernyataan standar:
Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran
plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.
4. Standar 12: Penanganan kala II dengan gawat janin melalui episiotomy
Pernyataan standar:
Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang lama, dan segera
melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan
penjahitan perineum.
4. Standar Pelayanan Nifas
Terdapat tiga standar dalam standar pelayanan nifas :
1. Standar 13: Perawatan Bayi Baru Lahir
Pernyataan standar:
Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan
mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk
sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermia.
2. Standar 14: Penanganan Pada Dua Jam Pertama Setelah Persalinan
Pernyataan standar:
Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua
jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan
memberikan penjelasan tentangan hal-hal mempercepat pulihnya kesehatan ibu, dan
membantu ibu untuk memulai pemberian ASI.
3. Standar 15: Pelayanan Bagi Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas
Pernyataan standar:
Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari
ketiga, minggu kedua dan minggu keenam setelah persalinan, untuk membantu proses
pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar; penemuanan dini
penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas; serta
memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan
bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB.
81
5. Standar Penanganan Kegawatan Obstetri Dan Neonatal
1. Standar 16: Penanganan Perdarahan Dalam Kehamilan, Pada Tri-mester III Pernyataan
standar:
Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta
melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.
2. Standar 17: Penanganan Kegawatan Pada Eklamsia
Pernyataan standar:
Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklamsia mengancam. Serta merujuk dan
atau memberikan pertolongan pertama.
3. Standar 18: Penanganan Kegawatan Pada Partus Lama/Macet
Pernyataan standar:
Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama/macet serta melakukan
penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.
4. Standar 19: Persalinan dg penggunaaan Vakum Ekstraktor
Pernyataan standar:
Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum,melakukannya secara benar dalam
memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamnannya bagi ibu dan janin
5. Standar 20: Penanganan Retensio Plasenta
Pernyataan standar:
Bidan mampu mengenali retensio placenta dan memberikan pertolongan pertama
termasuk plasenta manual dan penangan perdarahan sesuai dengan kebutuhan
6. Standar 21: Penangan Perdarahan Postpartum Primer
Pernyataan standar:
Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 pertama setelah
persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama untuk
mengendalikan perdarahan.
7. Standar 22: Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder
Pernyataan standar:
Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan postpartum
sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan atau
merujuknya.
8. Standar 23: Penanganan Sepsis Puerperalis
Pernyataan standar:
82
Bidan mampu mengenali secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, serta
melakukan pertolongan pertama atau merujuknya
9. Standar 24: Penanganan Asiexsia Neonatorum
Pernyaan standar:
Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfeksia, serta melakukan
resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan
perawatan lanjutan.
C. Hubungan Standar Praktek Kebidanan Dengan Hukum dan Perundang-undangan
Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar
profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam PERMENKES RI No.
HK.02.02/MENKES/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan.
1. Lingkup Praktek KebidananLingkup prakek kebidanan yang digunakan meliputi asuhan
mandiri/ otonomi pada anak-anak perem, remaja putri dan wanita desa sebelum, selama
kehamilan dan selanjutnya.
Hal ini berarti bidan memberikan pengawasan yang diperlukan asuhan serta nasehat bagi
wanita selama masa hamil, bersalin dan nifas.
1. Standar Praktek Kebidanan
Standar I: Metode asuhan.
a. Metode asuhan Meliputi: Pengumpulan data, penentuan diagnosa perencanan,
pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi.
b. Standar II: Pengkajian Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan
secara sistematis dan berkesinambungan.
c. Standar III: Diagnosa Kebidanan Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan
analisis data yang telah dikumpulkan.
83
MATERI 10
Aplikasi Etika dalam Praktik Kebidanan
1. Etika
Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan
kewajiban moral (ahlak). Etika adalah penerapan teori dan proses filsafat moral dalam
kehidupan nyata, etika mencakup prinsip konsep dasar dan nilai-nilai yang membimbing
mahluk hidup dalam berfikir dan bertindak.
2. Moral
Moral berasal dari bahasa latin moralis artinya segi moral suatu perbuatan atau baik
buruknya,sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang berkenaan dengan baik buruk.
Nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam
mengatur tingkah lakunya.
3. Profesi
Profesi adalah pekerjaan yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peran
bermutu, melaksanakan cara yang disepakati, merupakan ideology, terikat pada kesetiaan
yang diyakini dan melalui perguruan tinggi. (Schein E.H. 1962 : 56)
4. Bidan
Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan
bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku,
dicatat (register), diberi izin secara sah untuk menjalankan praktek. Bidan adalah profesi
yang diakui secara nasional maupun internasional oleh sejumlah praktisi diseluruh dunia.
5. Etika profesi bidan
`Profesi berasal dari kata prosefio (latin) yang berarti pengakuan. Selanjutnya profesi
adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui dalam
melayani masyarakat. Etika profesi bidan adalah norma-norma atau perilaku bertindak bagi
bidan dalam melayani kesehatan masyakat. Etika profesi bidan adalah perilaku seseorang
dalam menjalankan segala tugasnya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki.
Etika profesi bidan juga Merupakan Suatu pernyataan komperhensif dari profesi bidan yang
memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang
profesinya baik yang berhubungan dengan klien/ pasien , kelurga, masyarakat teman
84
sejawat, profesi & dirinya sendiri. Dengan demikan etika adalah refleksi dari apa yang
disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan
untuk kepentingan kelompok social (profesi) itu sendiri. Oleh karena itu dapatlah
disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat,
bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan
etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat
yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi
yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah
biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-
ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas
diberikan kepada para elite profesional ini.
A. Fungsi Etik Dan Moralitas Bidan
1. Bidan harus menjadikan nuraninya sebagai pedoman.
2. Hati nurani paling mengetahui paling mengetahui kapan perbuatan individu melanggar Etika
atau sesuai etika.
3. Untuk memecahkan masalah dalam situasi yang sulit
4. Mampu melakukan tindakan yang benar dan mencegah tindakan yang merugikan,
memperlakukan manusia secara adil,menjelaskan dengan benar, menepati janji yang telah
disepakati,menjaga kerahasiaan.
5. Membantu mengambil keputusan tentang tindakan apa yang kita lakukan
6. Menjadi otonomi dari setiap individu khususnya bidan dan klien
7. Menjaga privasi setiap individu
8. Mengatur sikap,tindak tanduk dalam menjalankan tugas profesinya
B. Tujuan Etik Dalam Profesi
Menurut Martin (1993), etika didefinisikan sebagai “the discpline which can act as the
performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan
memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam
kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan
manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara
sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang
dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang
secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan
85
demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala
sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepenringan kelompok sosial (profesi) itu
sendiri. Dengan Demikian Tujuan etika dalam profesi yaitu:
1. Untuk mengatur dalam menjalankan tugas sesuai profesi
2. Menjadi alat self control dari tindakan yang menyimpang
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat
4. Menjaga dan memelihara kesejahteraan pelayanan kebidanan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan.
C. Hak Kewajiban Dan Tanggung Jawab
1. Hak Pasien
Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:
a) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di
rumah sakit atau instusi pelayanan kesehatan.
b) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
c) Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa
diskriminasi.
d) Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.
e) Pasien berhak mendapatkan ;nformasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas dan
bayinya yang baru dilahirkan.
f) Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan
berlangsung.
g) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan seuai dengan keinginannya dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
h) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan
pendapat etisnya tanpa campur tangan dad pihak luar.
i) Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit
tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengatahuan dokter
yang merawat.
j) Pasien berhak meminta atas privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk
data-data medisnya.
k) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi:
1) Penyakit yang diderita
86
2) Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
3) Alternatif terapi lainnya
4) Prognosisnya
5) Perkiraan biaya pengobatan
l) Pasien berhak men yetujui/mem berikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh
dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.
m) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan
mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggungjawab sendiri sesuadah
memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
n) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
o) Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama
hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
p) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di
rumah sakit.
q) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.
r) Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal-praktek.
2. Kewaiiban Pasien
a) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tat tertib
rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
b) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang
merawatnya.
c) Pasien dan atau penangungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa
pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan dan perawat.
d) Pasien dan atau penangggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu
disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.
3. Hak Bidan
a) Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya.
b) Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat jenjang
pelayanan kesehatan.
c) idan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan
peraturan perundangan dan kode etik profesi.
d) Bidan berhak atas privasi dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan baik oleh
pasien, keluarga maupun profesi lain.
87
e) Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan
maupun pelatihan.
f) Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk mmingkatkan jenjang karir dan jabatan
yang sesuai.
g) Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.
4. Kewajiban Bidan Terhadap Pasien
a) Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara
bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.
b) Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi
dengan menghormati hak-hak pasien.
c) Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai
kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.
d) Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau
keluarga.
e) Bidan wajib memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai
dengan keyakinannya.
f) Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
g) Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan
serta risiko yang mungkiri dapat timbul.
h) Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (informed consent) atas tindakan yang akan
dilakukan.
i) Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
j) Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya
melalui pendidikan formal atau non formal.
k) Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secra timbal balik
dalam memberikan asuhan kebidanan
5. Kewajiban Bidan Terhadap Sejawat Dan Tenaga Kesehatan Lainnya
a) Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan teman sejawatnya untuk
menciptakan suasana kerja yang serasi.
b) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap
sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.
6. Kewajiban Bidan Terhadap Profesinya
88
a) Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan
menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada
masyarakat.
b) Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan
profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c) Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan
sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
7. Kewajiban Bidan Terhadap Diri Sendiri
a) Setiap bidan wajib memelihara kesehatannva agar dapat melaksanakan tugas profesinya
dengan baik.
b) Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c) Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.
8. Kewajiban Bidan Terhadap Pemerintah Nusa, Bangsa Dan Tanah Air
a) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan-
ketentuan pemerintah dalam bidan kesehatan khususnya dalam pelayanan KIA/ KB dan
kesehatan keluarga.
b) Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya
kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama
pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.
89