november 2013

1MediaKeuangan

Vol. VIII | No. 75 / November 2013

VOLUME VIII | NO. 75 / NOVEMBER 2013

ISSN 1907-6320

MediaKeuanganVol. VIII | No. 75 / November 2013

2

FotoKukuh Perdana

Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan sambutan pada acara Leadership Talkshow Mengawal Transformasi Bersama Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-67 di Aula Dhanapala, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (30/10).

Foto: Kukuh Perdana

daftar isiLINTAS PERISTIWA (6-7)

AGENDA BULAN DEPAN (8)

LAPORAN UTAMA9 Membidik Kesempurnaan:

Transformasi Pengelolaan Aset Negara

14 Berbenah Barang Milik Negara17 Potret Kekayaan Negara Yang

Dipisahkan19 Menjawab Tantangan Sebagai

Manajer Aset

REPORTASE21 Menuju Perekonomian Nasional yang

MANTAB Bersama Kemenkeu22 Sosialisasi BMN Sebagai Dasar

Penerbitan SBSN23 Terapkan Standar Mutu Internasional

WAWANCARA25 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia Masih Sangat Baik

PROFIL30 Belajar Seumur Hidup

INFO KEBIJAKAN34 Ekonomi Indonesia Masih Stabil

OPINI36 Memulai Nafas Panjang Transformasi

REVIEW38 Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 144/PMK.06/2013

INSPIRASI40 Menanamkan Nilai Lewat Lagu

RENUNGAN42 Memahami Usaha, Menyelami Takdir

RESENSI (43-45)

CELENGAN46 Niat Memberikan Manfaat

BUNG PISKAL (47)

Ilustrasi CoverDianita Suliastuti

3MediaKeuangan


Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan sambutan pada acara Leadership Talkshow Mengawal Transformasi Bersama Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-67 di Aula Dhanapala, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (30/10).

Foto: Kukuh Perdana


4

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Redaktur Unit Eselon I: Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Adya Asmara Muda (BKF), Windraty Ariane Siallagan (Ditjen PBN), Henny (DJP), Rinto Setiawan (DJBC), Octa Dwinanda (DJKN), Wawan Ismawandi (BPPK), Budi Prayitno (Itjen), Syahruddin (DJPU), Fachroedy Junianto (DJPK) Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Alphani N, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan, Eva Lisbeth, Syahrul R, Hega S Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: [email protected] menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

@KemenkeuRI

www.kemenkeu.go.id

Jaga Aset Negara dengan Sebaik-baiknya

Dinamika pengelolaan aset negara menjadi topik hangat yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri dalam sambutannya pada acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), di Jakarta, Kamis (31/10). Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) itu, Menkeu mengajak perwakilan dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk bersama-sama menjaga aset negara. Hal ini sangat penting karena berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Audited), nilai aset di seluruh Indonesia sudah sangat besar, yaitu mencapai Rp3.432,98 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.023,44 triliun. Oleh karena itu, jaga aset negara yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya, kata Menkeu.

DJKNsebagai unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang paling terkait langsung dengan urusan aset negaraterus berupaya meningkatkan kualitas dirinya. Reformasi hukum di bidang pengelolaan BMN, yang terutama ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, menuntut perubahan fungsi DJKN dari asset administrator menjadi asset manager. Ini adalah transformasi peran yang signifikan.

Proses transformasi peran dan pengelolaan aset negara antara lain dapat dimulai dengan meningkatkan koordinasi secara intensif kepada K/L untuk mendorong peningkatan utilisasi BMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola. Dalam pidato yang disampaikan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional DJKN di Jakarta, Rabu (6/11), Direktur Jenderal Hadiyanto menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, supervisi, termasuk bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan BMN, perlu terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola kekayaan negara yang akuntabel dan handal. Dengan begitu, dapat dicapai opini Badan Pemeriksa Keuangan yang meningkat dari sisi pengelolaan aset pada LKPP di tahun-tahun mendatang.

Selain soal transformasi pengelolaan aset negara dan transformasi fungsi sebagai manajer aset negara yang akan dijalankan oleh DJKN, Media Keuangan edisi ini memiliki sejumlah topik dan bahasan yang tak kalah menarik. Pada rubrik Wawancara, kami hadirkan perbincangan dengan Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro. Serba-serbi

RAPBN 2014 yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang APBN 2014 dapat Anda baca di rubrik ini.

Sajian kami lainnya adalah rubrik Reportase yang salah satunya memuat cerita Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Heru Subiyantoro, tentang Ruang Layanan Terpadu Keuangan Daerah yang menjadi layanan unggulan di sana. Pada akhir tahun 2012, Ruang Layanan Terpadu ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 dari PT Sucofindo. Sementara pada kolom Profil, kami hadir dengan perjalanan karier dan pemikiran Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, DJKN, Soepomo. Pada kolom Inspirasi, jangan lewatkan kisah Bono Iman Pranoto, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki bakat di bidang musik dan telah menciptakan lagu Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

Saudara, izinkan kami menutup kolom ini dengan kabar gembira. Pada Malam Anugerah Media Humas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah Kementerian Komunikasi dan informatika di Solo, Rabu (20/11), Kementerian Keuangan berhasil memboyong dua penghargaan. Bersaing pada kelompok Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri, Kemenkeu berhasil keluar sebagai Juara Kedua pada kategori Merchandise Utama dan Juara Harapan I pada kategori Laporan Kerja Humas. Semoga penghargaan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita dalam menghasilkan karya yang lebih baik di masa yang akan datang.

Yang juga penting, kami ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Kantor Pelayanan Percontohan terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang. Tentunya Anda semua adalah aset yang sangat bernilai bagi Kementerian Keuangan.

Selamat membaca!

Redaksi

5MediaKeuangan


31 /10 Kementerian Keuangan memberikan penghargaan pada Kementerian/Lembaga yang berprestasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada acara BMN Awards 2013. Acara yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (31/10) ini selain bertujuan memberikan apresiasi juga sebagai bentuk evaluasi atas pengelolaan BMN di Kementerian/Lembaga. Menurut Menkeu, pengelolaan BMN yang baik memberikan kontribusi yang positif pada penyajian nilai BMN dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga membantu peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari disclaimer di 2006 menjadi Wajar Dengan Pengecualian di 2009.

BMN Awards bagi Kementerian/Lembaga Berprestasi

TeksArfindo Briyan

Lintas Peristiwa

31 /10 Menteri Keuangan, M. Chatib Basri melantik lima orang komisioner Komite Perngawas Perpajakan, di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (1/11). Kelima orang Komisioner tersebut adalah Daeng M. Narzier, Gunadi, Kamil Joeib, Anna Maria Tri Anggraeni, dan Sonny Loho. Dalam sambutannya Menkeu berpesan agar para komisioner bekerja maksimal untuk mengawasi proses tata kelola Kementerian, khususnya terkait penerimaan pajak. Komite juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan independen kepada Menteri, tutur Menkeu.

Menkeu Lantik Lima Anggota Komisioner Komite Pengawas Perpajakan

TeksNico Aditya

6/11 Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan apresiasi atas atas kinerja yang dicapai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sampai dengan triwulan III tahun 2013. Hal itu disampaikan Menkeu saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas ) DJKN dengan tema Meningkatkan Peran Strategis DJKN Sebagai Pengelola Kekayaan Negara dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Transparan di Aula Mezzanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (6/11). Pembukaan Rakernas dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan perwakilan pejabat eselon II dan III Sekretariat Jenderal serta diikuti oleh sekitar 150 orang pejabat di lingkungan DJKN.

Rakernas DJKN Tahun 2013

TeksHumas DJKN


6

11 /11 Kementerian Keuangan mengadakan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UMKM. Acara yang diselenggarakan di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Senin (11/11) bertujuan menjadi langkah awal untuk menjembatani terbentuknya sikap saling percaya antara fiskus (petugas pajak) dengan pengusaha. Ke depan diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab para wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sehingga proses pembangunan negara dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia.

Tingkatkan Kepercayaan melalui Sosialisasi PP Nomor 46

TeksArfindo Briyan

FotoKukuh Perdana

7 /11Menteri Keuangan memberikan keynote speech pada acara Indonesia Investment Summit 2013 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Dalam acara tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang yang terkena dampak dari gejolak perekonomian yang tidak menentu seperti Indonesia, mempunyai permasalahan pada defisit neraca berjalan. Oleh karena itu, pemerintah menyadari pentingnya membuat kebijakan yang fokus pada sektor supply yaitu infrastruktur, sistem birokrasi pemerintah dan pembangunan sumber daya manusia.

Fokus Kebijakan Pembangunan Indonesia

TeksKukuh Perdana

20 /11 Pada Malam Anugerah Media Humas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Humas Pemerintah Kementerian Komunikasi dan informatika di Solo, Rabu (20/11), Kementerian Keuangan berhasil memboyong dua penghargaan. Kemenkeu berhasil keluar sebagai Juara Kedua pada kategori Merchandise Utama dan Juara Harapan I pada kategori Laporan Kerja Humas setelah bersaing pada kelompok Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri. Tahun ini, Anugerah Media Humas diikuti oleh 142 lembaga yang terdiri atas Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN, dan Perguruan Tinggi.

Malam Anugerah Media Humas Tahun 2013

TeksDwinanda Ardhi

7MediaKeuangan



8

AgendaKementerian Keuangan

Desember2013

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Workshop Overview Pelaksanaan P2D2 Daerah

Percontohan pada tanggal 4-6 Desember 2013 di Yogyakarta.

Sosialisasi Web-Based Reporting System DAK-Reimbursement pada tanggal 11-13 Desember 2013 di Mamuju dan Ternate (Maluku Utara)

Appraisal Mission proyek pemerintah Daerah dan Desentralisasi pada tanggal 11-13 di NTB, Bengkulu, Lampung, 18-20 Desember 2013 di NTT, Kalbar, Jabar, Jateng.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Seminar "Anti Money Laundry" pada tanggal 11 Desember 2013 di Jakarta, acara ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum BPPK. Badan Kebijakan Fiskal Keynote Speech pada Seminar HSBC pada

tanggal 4 Desember 2013 bertempat di Hotel Ritz Carlton, Jakarta (mewakili Menteri Keuangan)

Pembicara pada Seminar Petromindo Indonesia Oil and Gas Outlook pada tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Hotel Shangri-La, Jakarta

Menutup Seminar International Kemenkeu-OECD tanggal 5 Desember 2013 bertempat Aula Mezzanine.

Live Show pada program Metro TV terkait rencana penyelenggaraan Seminar Internasional Middle Income Trap pada tanggal 6 Desember 2013 jam 16.00 bertempat di Studio Metro TV ( Rencananya seminar akan diadakan tanggal 11-13 Desember di Bali)

Menghadiri Market Consult Kilang Minyak PPP pada tanggal 9 Desember 2013, di Singapore.

Seminar Internasional tentang Middle Income Trap pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2013 bertempat di Hotel Hyatt, Nusa Dua, Bali.

Menghadiri Pertemuan Jaminan Kesehatan dengan Ketua TPKSK pada tanggal 11 Desember 2013 di Qatar (tentative)

Direktorat Jenderal PajakWorkshop Peningkatan Komunikasi dan Hubungan Internal tgl 9 s.d 10 Desember 2013 Direktorat Jenderal AnggaranPenyerahan DIPA , tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Istana Negara, (Tentative) menunggu informasi dari pihak Istana Negara Sekretariat Jenderal Forum Setjen Kemenkeu pada tanggal 3 Desember

2013 bertempat di Ruang Rapat Setjen (tentative) Perhimpunan Hari Anti Korupsi Tahun 2013 pada

tanggal 9 Desember 2013 di Istora Senayan

TeksDwinanda Ardhi

FotoAnas Nur Huda

Pengelolaan aset negara memang sudah sewajarnya dilakukan dengan lebih serius. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 (Audited), nilai aset di seluruh Indonesia mencapai Rp3.432,98 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.023,44 triliun. Bukan hanya karena nilainya yang sangat besar, pengelolaan aset negara harus dilakukan lebih serius JUGA mengingat fungsinya sebagai faktor pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efektif dan efisien.

Dengan pengelolaan aset yang baik, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan dalam APBN bisa lebih optimal. Pengaruh positif yang lain adalah meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemanfaatan dan

Arahan Menteri Keuangan Chatib Basri malam itu tegas dan jelas. Pada acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Aula Dhanapala, Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/10) itu, Menkeu menginginkan pengelolaan aset negara makin sempurna, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Di hadapan 87 perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir, dia menekankan bahwa aset negara harus dikelola sesuai prinsip-prinsip good governance dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkesinambungan (sustainability development).

pemindahtanganan aset. Pada tahun 2012, PNBP yang didapatkan melalui pos ini membukukan pendapatan sebesar Rp397,41 miliar.Nilai ini menunjukan tren peningkatan sebesar 24 persen dibandingkan posisi tahun lalu yang mencapai Rp321,18 miliar, kata Menkeu.

Yang tidak kalah penting, pengelolaan aset negara selama ini berperan cukup besar dalam mendukung pembiayaan APBN melalui penggunaan aset negara sebagai underlying asset bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tahun 2012, menurut Menkeu, pembiayaan dari SBSN yang diperoleh dengan aset negara sebagai jaminannya sebesar Rp70,92 triliun. Peningkatan yang dialami cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu 29 persen atau senilai Rp55,02 triliun.

Pada malam itu, Menkeu menegaskan bahwa tugas mengelola aset negara merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Keuangan saja.Jaga aset negara yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya, katanya. Tugas itu, lanjut dia, mencakup juga pelaporan kondisi aset setiap tahunnya.

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Hadiyanto, malam Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN telah dua kali diselenggarakan dan direncanakan akan dilangsungkan setiap tahun. Tujuan utamanya adalah untuk terus membangun kesadaran setiap lembaga dalam pengelolaan BMNyang merupakan bagian dari aset negara. Dalam kesempatan wawancara dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu, Dirjen KN mengatakan bahwa penyelenggaraan acara ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada K/L yang sudah peduli terhadap pengelolaan asetnya dan patuh pada prinsip 3T (Tertib Hukum, Tertib Fisik, dan Tertib Administrasi).Kita melihat banyak K/L yang mendapat opini WTP karena (pengelolaan) asetnya mulai tertib. Kemudian banyak aset yang sudah mulai dimanfaatkan dengan benar sesuai dengan ketentuan,ungkapnya.

Malam Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN disambut antusias oleh K/L. Pada tahun ini, Kemenkeu melalui DJKN memberikan penghargaan kepada 31 K/L atas peningkatan kinerja dalam bidang pengelolaan BMN. Penilaian dilakukan berdasarkan atas kinerja

9MediaKeuangan


Laporan Utama

Membidik Kesempurnaan:Transformasi Pengelolaan Aset Negara

terbaik K/L dalam 3 kelompok pengelolaan BMN sepanjang tahun 2012, yaitu kelompok utilisasi BMN yang terdiri atas 35 K/L, kelompok kepatuhan pelaporan BMN yang terdiri atas 26 K/L, dan kelompok pelaksanaan sertifikasi BMN yang terdiri atas 26 K/L.

Perkembangan pengelolaan BMN

Satu minggu usai penyelenggaraan Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN, DJKN menggelar Rapat Kerja Nasional yang dibuka langsung oleh Menkeu di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta. Pada hajatan acara yang dilanjutkan di Denpasar itu, isu pengelolaan BMN menjadi salah satu materi yang dibahas. Tidak kurang 260 peserta yang terdiri atas pejabat eselon II dan III baik kantor pusat maupun kantor vertikal DJKN.

Dirjen KN Hadiyanto dalam sambutannya, Kamis (6/11), mengungkapkan bahwa telah banyak hal yang dilakukan DJKN terkait manajemen BMN. Hasilnya, kenaikan nilai BMN dari tahun 2005-2012 cukup signifikan, yaitu dari Rp238 triliun menjadi Rp2.013 triliun. Kenaikan ini terjadi karena adanya penilaian kembali atas aset-aset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 dalam

rangka penertiban BMN serta peningkatan belanja modal untuk pengadaan baru. Aset tetap mendominasi komposisi BMN dengan persentase sebesar 94,3 persen atau senilai Rp1.897 triliun.

Hasil lainnya adalah peningkatan tren permohonan pengelolaan BMN yang diajukan K/L selaku pengguna BMN. Sampai dengan triwulan III 2013, jumlah permohonan pengelolaan sebanyak 4.741 permohonan atau 160 persen dari jumlah permohonan tahun 2012 (2.962 permohonan). Ditemui di tempat terpisah, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung, Kodrat Wibowo, mengatakan bahwa peningkatan tren pengelolaan BMN oleh K/L dipengaruhi juga oleh semangat reformasi birokrasi. Menurut Kodrat, banyak K/L yang takut berurusan dengan penegak hukum jika pengelolaan asetnya tidak beres.Sebenarnya ketakutan ini sebuah titik tolak yang baik. Dengan demikian, ada kesadaran K/L untuk tertib hukum dan tertib aturan, kata dia.

Titik tolak yang baik itu, lanjut Kodrat, harus dapat dimanfaatkan DJKN dengan membuat manajemen pengelolaan aset yang disosialisasikan kepada K/L. Peran DJKN tidak cukup hanya menginventarisir aset

negara.Misalnya Kementerian PU menyewakan alat-alat berat yang menghasilkan PNBP kemudian masuk ke Direktorat Jenderal Anggaran, maka dalam hal ini jangan sampai hilang koordinasi antara DJA dan DJKN,ungkap Kodrat.

Dirjen KN mengatakan bahwa DJKN terus-menerus melakukan supervisi dan bimbingan kepada satker K/L serta penyusunan dan penyempurnaan berbagai peraturan guna mendukung terwujudnya tata kelola kekayaan negara yang handal dan akuntabel. Bahkan selain pengelolaan BMN, lanjut dia, DJKN juga terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (KNL). Sejak tahun 2007 hingga bulan September 2013, penerimaan pembiayaan APBN yang berasal dari aset KNL (recovery asset) mengalami peningkatan yang signifikan. Total recovery asset telah berhasil dihimpun adalah sebesar Rp6,63 trilIun. Capaian ini dapat diraih DJKN karena adanya upaya debtor tracing dan asset tracing, ungkapnya.

Tak berhenti di situ, Inventarisasi dan Penilaian (IP) atas BMN Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) juga telah selesai dilakukan dan telah tercatat dalam LKPP 2012 dengan nilai wajar Rp143,97 triliun, sedangkan yang tercatat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan sebesar Rp45,90 triliun. Dengan demikian, total BMN KKKS adalah Rp189,87 triliun. Selain digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan hasil penilaian juga digunakan untuk mendukung penerbitan SBSN melalui penyampaian Daftar Nominasi Aset (DNA) BMN sebagai underlying asset SBSN. Sejak tahun 2008, lanjutnya, telah ditetapkan underlying asset senilai Rp186,72 triliun yang berasal dari DNA BMN yang diusulkan DJKN.

Dari Denpasar, Rakernas DJKN menyepakati butir penting pengelolaan BMN untuk ditindaklanjuti pada tahun mendatang. Peningkatan koordinasi secara intensif kepada K/L dipandang penting dalam rangka mendorong peningkatan utilisasi BMN dari Pengguna Barang kepada Pengelola. Selain itu, DJKN juga bertekad meningkatkan pengawasan dan pengendalian, supervisi, serta bimbingan teknis untuk mendukung

Perencanaan Kebutuhan BMN disusun dalam RKA-K/L dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada SBSK yang ditetapkan pengelola barang

RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana sasaran kinerja K/L yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan Pengadaan BMN

Persiapan Pembangunan bangunan gedung negara meliputi a.l. Penyusunan Rencana KebutuhanRencana Kebutuhan yang pendanaannya bersumber dari APBN, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

PP 6/2006 (Pasal 9)

PP 90/2010(Pasal 6 & Penjelasannya)

Perpres 73/2011(Pasal 12)

Dasar Hukum Perencanaan Kebutuhan BMN


10

peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan dari sisi pengelolaan aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Transformasi fungsi

Tansformasi pengelolaan aset negara dan peran DJKN sebagai manajer asetnya terus disempurnakan. Salah satunya dengan pembuatan aturan hukum yang kuat. Untuk mendukung transformasi fungsi dari asset administrator menjadi asset manager, perangkat hukum yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah, PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), serta Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Negara. Ketiga peraturan ini bermuara pada implementasi Rencana Kebutuhan (RK) BMN oleh setiap K/L yang tugas manajerialnya dilakukan oleh Kemenkeu.

RKBMN menyajikan informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan dan/atau pemeliharaan selama satu tahun. Ruang lingkup RKBMN terdiri atas pengadaan dan pemeliharaan BMN. Perencanaan kebutuhan BMN berperan dalam penyempurnaan siklus pengelolaan BMN yang merupakan tugas dan fungsi Kemenkeu selaku Pengelola Barang.

Secara rinci, pengelola barang berperan dalam menelaah RKBMN, menandatangani hasil penelaahan RKBMN, memproses atau tidak memproses usulan perubahan RKBMN, dan menyampaikan hasil penelaahan RKBMN. Sementara K/L sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna Barang memiliki dua peran. Sebagai Pengguna Barang, mereka bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan kepatuhan penerapan kaidah Perencanaan Kebutuhan BMN dalam usulan RKBMN dan menelaah dan menandatangani hasil penelaahan RKBMN. Sebagai Kuasa Pengguna Barang, perannya adalah mengajukan RKBMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang.

Mekanisme pengadaan BMN pada RKBMN diatur dengan memperhatikan beberapa

hal. Pertama adalah kesesuaian kebutuhan BMN dengan SBSK, kedua ketersediaan BMN yang tidak digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi K/L, ketiga adanya BMN yang dimanfaatkan K/L yang perjanjian pemanfaatannya akan berakhir, dan terakhir ketersediaan BMN pada Pengelola Barang. Untuk mekanisme penganggarannya, penyediaan BMN yang berdampak pada pembebanan APBN dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan ketersediaan alokasi anggaran melalui proses pengusulan RKA-K/L sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait ruang lingkup RKBMN yang kedua, yaitu pemeliharaan BMN, mekanismenya diatur dengan cara yang berbeda. RKBMN ini disusun berdasarkan daftar barang yang memuat informasi status penggunaan dan kondisi barang. SementaraRKBMN untuk pemeliharaan BMN tidak dapat diusulkan atas BMN dalam kondisi rusak berat, dalam status penggunaan sementara, dalam status dioperasikan pihak lain, dan/atau dalam status dimanfaatkan (kecuali pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan). Terakhir pemeliharaan BMN dalam status penggunaan sementara diusulkan oleh K/L yang menggunakan sementara BMN tersebut.

DJKN telah membuat timeline penerapan perencanaan kebutuhan BMN. Pada tahun 2016, DJKN diharapkan telah dapat

melaksanakan seutuhnya peran sebagai manajer aset negara. Oleh karena itu, sosialisasi dan berbagai persiapan terkait akan terus digenjot sepanjang tahun 2014.

Harapan

Kodrat menyambut baik rencana implementasi RKBMN. Menurut dia, RKA-K/L memang harus dilengkapi oleh perangkat-perangkat, misalnya rencana kebutuhan K/L dalam bentuk pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan kegiatan operasional selama satu tahun. Dengan demikian, upaya efisiensi anggaran dalam belanja modal dapat tercapai. Terkait ruang lingkup RKBMN kedua, yaitu pemeliharaan BMN, Kodrat juga memberikan pandangan positif.Jangan sampai kita bisa beli apapun, tetapi tidak bisa memeliharanya, ungkap dia.

Terakhir, Kodrat berpesan bahwa dalam hal pergeseran fungsi administrasi menjadi manajerial yang akan dijalankan DJKN kata kuncinya adalah pengelolaan.Pengelolaan itu lengkap dari perencanaan sampai akhir,katanya. Kodrat menggarisbawahi agar Kemenkeu melalui DJKN memastikan regulasi juga dibuat sedemikian baik sehingga peran yang dijalankan tidak akan bertabrakan dengan peran instansi lain.Semua itu bermuara pada tujuan agar DJKN bisa menjadi centre of excellence dalam manajemen aset di Indonesia,pungkasnya.

Timeline Penerapan Perencanaan Kebutuhan BMN

11MediaKeuangan



12

PENGELOLAANBARANG MILIK NEGARA

NILAI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

323440

726

1.058

1.287

1.694

2.012

TAHUN

1000

x M

iliar

ASAL PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA

BARANGMILIK

NEGARA

APBNPEROLEHAN LAIN YANG SAH

BELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA HIBAHBANTUAN SOSIALBELANJA LAIN-LAIN

HIBAH/SUMBANGANPERJANJIAN/KONTRAKPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPUTUSAN PENGADILAN

Dana Dekonsentrasi/ Tugas PembantuanBagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.08)BLU

PERTANGGUNGJAWABAN BMN

ASET LANCAR ASET TETAPASET LAIN-LAIN

TANAHPERALATAN&MESINGEDUNG&BANGUNANJALAN, IRIGASI&JARINGANASET TETAP LAINNYAKONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN

PERSEDIAAN ASET TAK BERWUJUDKERJASAMA PIHAK KETIGAASET YANG TIDAK DIGUNAKAN

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

BARANGMILIK

NEGARA

APBN/APBDPEROLEHAN

LAIN

Perencanaan Kebutuhan

PENGANGGARAN

PENGAMANAN &PEMELIHARAAN

PEMBINAAN,PENGAWASAN, &PENGENDALIAN

PENATAUSAHAAN

PENETAPANSTATUS PENGGUNAAN

PENGHAPUSAN FISIK

PENGHAPUSAN(ADMINISTRASI/HUKUM)

PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN

BMN/D

PENJUALANHIBAHTUKAR MENUKARPMN

PEMANFAATAN- SEWA- PINJAM PAKAI- KERJASAMA PEMANFAATAN- BANGUN GUNA SERAH/ BANGUN SERAH GUNA

PENILAIAN

INSIDENTIL

KETERANGAN:1.SUMBER DATA LBMN TA 20122. NILAI MELIPUTI PERSEDIAAN, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

13MediaKeuangan


PENGELOLAANBARANG MILIK NEGARA

NILAI BARANG MILIK NEGARA (BMN)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

323440

726

1.058

1.287

1.694

2.012

TAHUN

1000

x M

iliar

ASAL PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA

BARANGMILIK

NEGARA

APBNPEROLEHAN LAIN YANG SAH

BELANJA BARANGBELANJA MODALBELANJA HIBAHBANTUAN SOSIALBELANJA LAIN-LAIN

HIBAH/SUMBANGANPERJANJIAN/KONTRAKPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPUTUSAN PENGADILAN

Dana Dekonsentrasi/ Tugas PembantuanBagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.08)BLU

PERTANGGUNGJAWABAN BMN

ASET LANCAR ASET TETAPASET LAIN-LAIN

TANAHPERALATAN&MESINGEDUNG&BANGUNANJALAN, IRIGASI&JARINGANASET TETAP LAINNYAKONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN

PERSEDIAAN ASET TAK BERWUJUDKERJASAMA PIHAK KETIGAASET YANG TIDAK DIGUNAKAN

SIKLUS PENGELOLAAN BMN

BARANGMILIK

NEGARA

APBN/APBDPEROLEHAN

LAIN

Perencanaan Kebutuhan

PENGANGGARAN

PENGAMANAN &PEMELIHARAAN

PEMBINAAN,PENGAWASAN, &PENGENDALIAN

PENATAUSAHAAN

PENETAPANSTATUS PENGGUNAAN

PENGHAPUSAN FISIK

PENGHAPUSAN(ADMINISTRASI/HUKUM)

PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN

BMN/D

PENJUALANHIBAHTUKAR MENUKARPMN

PEMANFAATAN- SEWA- PINJAM PAKAI- KERJASAMA PEMANFAATAN- BANGUN GUNA SERAH/ BANGUN SERAH GUNA

PENILAIAN

INSIDENTIL

KETERANGAN:1.SUMBER DATA LBMN TA 20122. NILAI MELIPUTI PERSEDIAAN, ASET TETAP DAN ASET LAINNYA

TeksIin Kurniati

FotoLanggeng Wayu

Laporan Utama

2011 audited). Oleh karena itu, jaga aset negara yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya, ujar M. Chatib Basri, Menteri Keuangan saat acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN, 31 Oktober lalu.

Menurut alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini, aset negara merupakan faktor pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang efektif dan efisien. Besarnya nilai aset menyadarkan pemerintah untuk mengelola aset secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik menjadi faktor kunci dalam mengelola aset negara secara optimal.

Sejak tahun 2006, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang pengelolaan BMN/BMD, Kementerian Keuangan melakukan reformasi hukum di bidang pengelolaan BMN. Ada perubahan yang

Berbenah Barang Milik NegaraAwalnya beres-beres administrasi dan pencatatan pada kegiatan inventarisasi dan penilaian. Kini, mulai beralih menjadi pengelola Barang Milik Negara.

Puluhan jendela berjajar di sebuah bangunan tua berwarna putih. Pilar-pilar beton membuat bangunan itu terlihat semakin kokoh sejak berdiri tahun 1809 silam. Menempati lahan di sisi timur Lapangan Banteng Jakarta, bangunan bergaya Belanda itu menyeruak di antara gedung berasitektur modern.

The White House of Welterden, inilah bukti kepemilikan negara atas sebuah aset bangunan peninggalan masa kolonial. Tak hanya bangunan dan tanah,infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, irigasi, bahkan hewan dan tanaman merupakan objek yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Tercatat, tahun 2012, total aset di seluruh Indonesia mencapai Rp3.432,98 triliun (LKPP 2012 audited). Nilai ini meningkat dibandingkan posisi tahun lalu yang nilainya mencapai Rp2.023,44 triliun (LKPP

The White House of Welterden, salah satu bukti kepemilikan

negara atas sebuah aset bangunan peninggalan masa kolonial.


14

Tanah merupakansalah satu aset terbesardari pengelolaan BMN

karena nilai asetnyahampir menyentuh angka

Rp 1.000 triliun

cukup signifikan karena fungsinya berbeda sekali dariadministratormenjadiasset manager. Dengan perubahan ini pasti bersifat lebih aktif, ketimbang hanya sekedar mengadministrasikan aset-aset yang dimiliki, lanjut Chatib.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu kepanjangan tangan Kementerian Keuangan bertanggung jawab khusus dalam mengelola kekayaan negara. Untuk itu, DJKN tengah berbenah menjadi asset manager dan mulai menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian.

Sejalan dengan Menteri Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto menambahkan bahwa perluasan lingkup pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintahan dalam pengelolaan kekayaan negara. Regulasi ini mengatur secara jelas pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kewenangan tersebut antara Kementerian Keuangan selaku pengelola barang dan Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang, ujar Hadiyanto.

Untuk mewujudkan hal tersebut, hingga tahun 2013 DJKN memfokuskan jajarannya untuk melakukan empat hal. Pertama, meningkatkan kualitas database BMN melalui inventarisasi dan penilaian BMN, penatausahaan BMN tingkat nasional, penatausahaan BMN idle, rekonsiliasi data BMN, sertipikasi BMN dan menyempurnakan sistem TI.

Kedua, penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang pengelolaan BMN dari siklus perencanaan kebutuhan BMN sampai dengan penghapusan BMN. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan forum komunikasi BMN. Keempat, pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada unit vertikal DJKN di daerah.

Sementara untuk tahun 2014, DJKN akan fokus pada optimalisasi BMN dengan meningkatkan kualitas layanan dan governance. Peningkatan ini difokuskan

pada terhadap utilisasi BMN dan persiapan implementasi perencanaan kebutuhan BMN. Guna mendukung hal tersebut, kini DJKN tengah gencar melakukan sertifikasi BMN berupa tanah, pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN serta penatausahaan BMN hasil dana dekonsentrasi/tugas pembantuan di daerah.

Sertipikasi BMN

Tanah merupakan salah satu aset terbesar dari pengelolaan BMN karena nilai asetnya hampir menyentuh angka Rp1.000 triliun. Total aset tanah hingga tahun 2012 mencapai Rp996,87 miliar atau hampir 50 persen dari total aset Indonesia, membuat pemerintah memberi perhatian khusus.

Menurut Iim panggilan akrabnya, sejak tahun 2012 hingga triwulan ketiga 2013, total bidang tanah Kementerian/Lembaga yang berhasil diidentifikasi sejumlah 52.271 bidang. Angka ini sudah separuh lebih dari total indikasi bidang tanah dalam aplikasi SIMAK-BMN sebanyak 95.000 bidang.

Tahun 2013, target bidang tanah yang diusulkan masuk dalam program sertipikasi dengan pembiayaan dari DIPA BPN yakni 2.000 bidang tanah. Per triwulan ketiga (tahun 2013), sebanyak 1.058 tanah sudah dalam proses sertipikasi oleh Badan Pertanahan Nasional, ujar Iim.

Belum optimalnya proses sertipikasi BMN berupa tanah bisa disebabkan oleh sejumlah permasalahan. Misalnya seperti minimnya data valid mengenai sebaran bidang tanah yang memenuhi syarat untuk disertipikasi (free and clear) dan masih terdapatnya tanah yang bersengketa. Lalu, adanya Kementerian/Lembaga yang belum memperhitungkan biaya pra sertipikasi seperti biaya identifikasi, survey, dan pengukuran dalam pagu DIPA-nya.

Wasdal BMN

Salah satu bagian dari siklus pengelolaan BMN adalah pengawasan dan pengendalian. Wasdal yang dilakukan ini berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh aparat internal pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Iim menuturkan bahwa kegiatan wasdal BMN bertumpu pada kuasa pengguna barang (satker) yang melakukan penertiban awal. Setelah itu, pengelola barang melakukan wasdal kepada kuasa pengguna barang. Pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan periodik yang dilakukan rutin setiap awal tahun.

Pertama, kita membuat regulasinya untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, kita mengkoordinasikan hasil wasdal kepada Kementerian/Lembaga sehingga dapat dipastikan kalau hasil wasdal sudah ditindaklanjuti dalam jangka pendek, tidak akan terekspos temuan auditor dan BPK.

Oleh karena itu, DJKN secara intens melakukan sertipikasi BMN berupa tanah untuk memberikan perlindungan hukum atas BMN. Bukti kepemilikan adalah hal utama. Kedua, saat kita melakukan utilisasi aset terutama tanah ada jaminan bagi pemerintah ketika kita menggandeng mitra untuk memanfaatkan tanah, ungkap Direktur BMN, Chalimah Pujihastuti.

Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan bersama dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN Berupa Tanah. Selain itu, dikembangkan pula program aplikasi SIstem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Aplikasi ini juga dijadikan alat control dan evaluasi atas pelaksanaan sertipikasi baik di Kementerian/Lembaga maupun di pengelola barang.

15MediaKeuangan


Jadi, sebelum mencuat kita sudah bisa mitigasi dulu, tutur Iim.

Pada akhirnya, wasdal BMN tidak mengurangi kewenangan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas internal pemerintah atau BPK. Wasdal BMN lebih bersifat semacam early warning system yang bertujuan agar pengelolaan BMN semakin tertib dan akuntabel. Kita kita harus paham bahwa hukum akan menjadi panglima untuk segala sesuatu hal dan negara harus tunduk pada hukum, kata Kodrat Wibowo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran. Kodrat memandang DJKN baru sebatas menginventarisir, belum beranjak melakukan investigasi. Ke depan, tegas Kodrat, inventarisasi aset harus dikembangkan atau merepresentasikan fungsi DJKN sebagai manajer aset negara.

Ketika ditanya sejauh mana DJKN dapat melakukan wasdal BMN, Kodrat berharap,

DJKN tetap konsisten berada pada ranah eksekutif yakni melakukan inventarisasi dan pengelolaan BMN. Bisa melakukan investigasi tetapi nanti tidak bisa menghukum karena ada urusan lain. Biarkan fungsi yudikatif (dilakukan oleh) kejaksaan, pengadilan, kepolisian termasuk KPK yang mengurusi masalah itu, ujar Kodrat.

BMN hasil DK/TP

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009, BPK menemukan permasalahan pada pengelolaan BMN hasil dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan (DK/TP). BPK menemukan bahwa, BMN eks Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP) sebesar Rp10,23 triliun masih disajikan dalam LBMN.

Hal ini terjadi karena belum ada penyerahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang menguasai BMN tersebut. Sementara BMN eks DK/TP sudah tidak lagi dicatat di neraca sebagai aset tetap melainkan direklasifikasi menjadi aset Lain-Lain. Akhirnya, BPK memberikan rekomendasi untuk menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP.

Atas dasar itulah, DJKN melakukan upaya-upaya guna mengatasi permasalah tersebut. Pertama, DJKN melakukan pengelompokan berdasarkan tahun perolehannya yaitu yaitu BMN DK/TP yang diperoleh sebelum TA 2011 dan yang diperoleh TA 2011 dst. Kedua, DJKN berupaya menyusun pengaturan terkait pengelolaaan BMN DK/

TP serta melakukan penyederhaan prosedur pemindahtanganannya.

Ketiga, DJKN memberikan kesempatan bagi K/L untuk melakukan pemindahtanganan sendiri BMN DK/TP dalam kurun waktu 6 bulan sejak pengadaannya (khusus BMN DK/TP mulai TA 2011). Keempat, DJKN menertibkan penatausahaan BMN DK/TP dengan mewajibakn seluruh satker DK/TP untuk menginputnya melalui aplikasi SIMAK BMN. Terakhir, DJKN melakukan pembinaan dan asistensi pengelolaan BMN DK/TP dari tingkat satker sampai ke Pengguna Barang.

DJKN selaku pengelola barang juga melakukan koordinasi dengan pengguna barang yang memiliki BMN DK/TP secara berjenjang. Koordinasi tersebut mulai dari tingkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Wilayah DJKN di daerah hingga kantor pusat DJKN di Jakarta.

Nantinya, satker penerima dana DK/TP harus menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana DK/TP sesuai dengan ketentuan, baik terkait dananya maupun BMN yang dihasilkannya. Sepanjang BMN hasil kegiatan DK/TP belum dipindahtangankan maka satker penerima dana DK/TP harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan tahunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang Wilayah/Pengguna Barang dan KPKNL. Selain itu, Satker penerima dana DK/TP harus melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data BMN dengan KPKNL semesteran dan tahunan.

BMN merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN tersebut tidak terbatas hanya yang berada dan penguasaan kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah, namun juga yang berada pada Perusahaan Negara dan BHMN atau bentuk-bentuk kelembagaan lainnya yang belum ditetapkan statusnya. Khusus BMN yang berada dalam penguasaan Perusahaan Negara, BHMN dan Lembaga lainnya yang belum ditetapkan statusnya menjadi kekayaan negara yang dipisahkan.


16

Perluasan lingkup pengelolaan ini menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintahan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Hadiyanto

TeksIrma Kesuma

FotoDwinanda Ardhi

Pada awalnya, bentuk KND adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Dalam perkembangannya, KND juga dapat berbentuk kekayaan awal pada BHMN/BHPP yang sudah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (PTN BH), modal awal pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), modal awal pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan penyertaan yang dilakukan pemerintah pada lembaga/organisasi keuangan internasional.

Menurut Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN, Dedi Syarif Usman yang membedakan Kekayaan Negara Dipisahkan dengan kekayaan negara yang tidak dipisahkan ada pada pembinaan dan pengelolaannya. Tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) atau peraturan perundangan yang berlaku, ujar Dedi. Tujuan pemisahan ini adalah dalam rangka menghasilkan manfaat bagi negara atau masyarakat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya.

Jika dilihat dari jumlahnya, sebenarnya PMN yang dilakukan pemerintah nilainya cukup besar. Total PMN yang telah dilakukan pemerintah sampai dengan Semester I tahun 2013 adalah sebesar Rp 935,34 triliun yang tersebar di BUMN, BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan, dan

NonBUMN. Secara umum ada 4 (empat) jenis PMN yaitu pendirian BUMN, penambahan PMN, penyertaan pada organisasi keuangan internasional, dan pengurangan PMN.

Pertimbangan dan prosedur

Sebelum pemerintah melakukan PMN, tentunya perlu mempertimbangkan faktor hukum, finansial, rencana bisnis dan terutama sekali kemampuan keuangan negara. Dedi memaparkan, DJKN akan melakukan pengkajian atas usulan PMN bersama Kementerian BUMN, BUMN penerima PMN, dan kementerian teknis terkait. Kajian tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika Menteri Keuangan memberi persetujuan, selanjutnya DJKN akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran untuk mengalokasikan rencana PMN tersebut dalam postur APBN.

DJKN juga menjadi lead pemerintah dalam pembahasan APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat atas anggaran PMN yang telah dialokasikan. Tak hanya sampai di situ, DJKN berperan pula menjadi lead dalam setiap penyusunan peraturan pemerintah tentang penetapan PMN. Hal ini dikarenakan, Menteri Keuanganlah yang menyampaikan rancangan peraturan pemerintah tentang PMN kepada presiden untuk ditetapkan.

Pada tahap pencairan PMN, DJKN akan berperan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Pengelolaan Investasi Pemerintah dan sebagai KPA untuk BUMN/Lembaga di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, termasuk untuk PMN yang berasal dari konversi piutang negara untuk seluruh BUMN/Lembaga (PMN non cash). DJKN telah menjadi unit yang berperan besar dalam proses PMN, dimulai dari awal pengajuan dari BUMN atau Kementerian BUMN, sampai dengan proses pencairan anggaran, ungkap Dedi.

Penatausahaan PMN

Mengingat fungsi kekayaan negara dipisahkan sangat strategis, menjadi penting untuk menindaklanjutinya dengan pengelolaan yang semakin profesional. Penatausahaan PMN sendiri merupakan bentuk akhir pelaporan nilai investasi pemerintah dan kinerja BUMN yang mengelola KND. Tentunya, kedua laporan tersebut harus dipastikan keakuratannya. Disinilah DJKN harus bekerja ekstra melakukan rekonsiliasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan KND, maka harus dilakukan kontrol atas investasi yang telah negara tanamkan dalam bentuk PMN. Dijelaskan lebih lanjut oleh Dedi, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan

Potret Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Setiap jenis kekayaan negara adalah unik. Begitu pula dengan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Aset negara ini memerlukan pengelolaan secara khusus. Selama ini, pengelolaan KND termasuk dalam tugas dan fungsi yang dijalankan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sayangnya, masih banyak masyarakat awam yang berasumsi bahwa kekayaan negara kita hanya berupa barang. Sudah saatnya kita mengenalkan KND beserta fungsi-fungsinya.

17MediaKeuangan


Laporan Utama

Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dimana monitoring atas penambahan PMN pada BUMN merupakan salah satu bagian yang diatur dalam RPMK tersebut.

Ditanya mengenai pencatatan KND pada BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan, Dedi menuturkan bahwa secara prinsip, tidak ada perbedaan perlakuan dengan BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Ketentuan yang mengatur semua BUMN masih sama. Perbedaan utama hanya pada kedudukan selaku pemegang saham. Untuk PT SMI, PT PII, PT SMF dan PT Geodipa Energi Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Kementerian Keuangan, katanya.

Lebih jauh diceritakan Dedi, pada RUPS perusahaan tentunya Kementerian Keuangan mempunyai peran signifikan dalam memberikan arahan kebijakan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Secara tidak langsung, maju mundurnya perusahaan serta

efektifitas anggaran PMN yang diberikan akan tergantung kepada bagaimana Kementerian Keuangan sebagai RUPS dapat memberikan guideline dan pembinaan.

Pengambilalihan Inalum

Saat ini, pemerintah Indonesia sudah resmi mengambil alih Inalum dari pihak Jepang. Direktur KND ditunjuk sebagai Ketua Subtim Pengambilalihan PT Inalum. Tugasnya mengkaji rumusan langkah yang diperlukan. Misalnya mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, penentuan kompensasi yang harus dibayar pemerintah, prosedur penunjukan pihak ketiga untuk due diligence, rencana pengambilalihan aset, penyerahan kendali dan pengelolaan PLTA dan Pabrik Peleburan kepada manajemen baru, prosedur penyerahan hak kepemilikan kepada Pemerintah Indonesia, penyerahan karyawan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka pengambilalihan PT Inalum.

Ditambahkan Dedi, hingga saat ini DJKN masih aktif berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kementerian lain, BPKP, manajemen PT Inalum, dan DPR. Terlebih lagi masih banyak hal yang harus diselesaikan. Mulai dari pendanaan, mekanisme pengambilalihan, hingga sosialisasi kepada manajemen PT Inalum untuk mencegah timbulnya gejolak pada karyawan karena pergantian pemilik. Selain itu, DJKN bertanggung jawab dalam persiapan pembayaran dan mengawal proses penetapan PT Inalum sebagai perusahaan persero atau penunjukan/pendirian BUMN yang akan mengelola aset eks PT Inalum, tuturnya.

Ditemui di tempat berbeda, Kodrat Wibowo, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran mengingatkan, dalam masa transisi saat ini pencatatan awal Inalum menjadi sangat krusial. Terlebih lagi aset

sebuah perusahaan bagaimanapun masih menjadi bagian modal. Harus diperjelas apakah aset ini akan dijadikan bagian dari penyertaan modal atau tidak. Artinya DJKN sebagai pencatat dan pengelola aset perlu melihat lagi dalam perspektif yang mau tidak mau akan beririsan dengan Kementerian BUMN, katanya.

Uji materi UU Keuangan Negara

Undang-Undang (UU) Keuangan Negara saat ini sedang dalam prosesjudicial reviewtahap akhir. Forum Biro Hukum BUMN tengah melakukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Judicial Review itu menyangkut materi Pasal 2 huruf (g) dan (h) terkait materi Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jika pengujian tersebut dikabulkan maka secara otomatis aset BUMN baik yang diperoleh dari suntikan negara melalui PMN setiap tahun maupun keuntungan bisnis akan beralih kepada pihak yang dikelola di luar keuangan negara.

Menurut Dedi, DJKN berpandangan bahwa ketentuan pengaturan KND dalam Undang-undang Keuangan Negara sebagai bagian dari Keuangan Negara sudah harmonis dengan Undang-undang BUMN maupun Undang-undang Perseroan Terbatas. Karena yang dicatat dalam Keuangan Negara adalah investasi negara atau yang dikenal dengan Kekayaan Negara dipisahkan, bukan kekayaan BUMN ujarnya. Sementara itu, Kodrat Wibowo memberikan pandangan lain. Ia melihat pemisahaan aset BUMN dari kekayaan negara justru dapat mendorong kinerja BUMN. Selain itu, juga lebih bisa mengurangi kerja DJKN. Dengan demikian, DJKN bisa lebih fokus ke pengelolaan dan manajemen aset, tandasnya.

Perlu diketahui, Pasal 2 huruf g UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berbunyi, Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Karena yang dicatat dalam Keuangan Negara adalah investasi negara atau yang dikenal dengan Kekayaan Negara dipisahkan, bukan kekayaan BUMN.

Kodrat Wibowo


18

TeksArfindo Briyan

FotoLanggeng Wahyu

Apa tantangan terbesar yang dihadapi DJKN di tahun 2013?

Salah satu tantangan yang dihadapi DJKN adalah mengenai implementasi asset planning. Reformasi pengelolaan kekayaan negara mendorong pemerintah untuk menerapkan strategic asset management secara komprehensif dalam pengelolaan kekayaan negara khususnya pengelolaan BMN guna terwujudnya efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

DJKN, selaku Pengelola Barang, melaksanakan fungsi planning atas BMN dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN pada K/L, standar barang, dan standar

Menjawab Tantangan Sebagai Manajer AsetPerubahan paradigma baru pengelolaan kekayaan negara yang mulanya sebagai asset administrator menjadi asset manager menuntut peran dan tanggung jawab besar dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang menjalankan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset telah melakukan banyak hal dalam rangka perluasan fungsi tersebut. Secara khusus, Media Keuangan mewawancarai Dirjen Kekayaan Negara, Hadiyanto, untuk membahas apa saja langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan DJKN untuk menjawab tantangan tersebut.

kebutuhan serta standar harga. Untuk itu, diperlukan penguatan data base BMN dan penyusunan standar barang dan standar kebutuhan BMN guna mendukung implementasi perencanaan kebutuhan BMN yang terintegrasi dengan sistim penganggaran.

Perencanaan ini memungkinkan K/L melakukan efisiensi belanja pemeliharaan dan belanja modal serta optimalisasi penerimaan melalui identifikasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pemanfaatan dan pemindahtangan BMN sejak awal.

Dalam rangka penguatan database BMN yang komprehensif, telah disempurnakan

Sistim Informasi Kekayaan Negara, yang dapat menyajikan informasi komprehensif untuk mendukung implementasi perencanaan kebutuhan BMN. Selain itu, telah disusun aplikasi untuk mempercepat proses penelaahan rencana kebutuhan BMN yang disampaikan oleh K/L.

Perbedaan signifkan apa yang akan terjadi dengan perubahan peran pengelolaan aset tersebut?

Sebelum reformasi pengelolaan kekayaan negara, Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi asset administrator. Fungsinya sebatas melaksanakan pekerjaan clerical, dengan penekanan pada kualitas pelaporan namun belum menyentuh

19MediaKeuangan


Laporan Utama

penerapan asset management secara menyeluruh. Sedangkan pelaksanaan fungsi asset manager lebih menekankan pada implementasi strategic asset management secara menyeluruh dalam praktek pengelolaan kekayaan negara.

Hal ini ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan transparan sejalan dengan prinsip good governance untuk mewujudkan penganggaran yang efisien, efektif dan efisien. Kemudian diterapkanlah prinsip Highest Best Use of Asset yang mengedepankan optimalisasi kekayaan negara.

Seberapa penting perubahan peran pengelolaan aset tersebut?

Kekayaan negara merupakan faktor penting pengendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang efektif dan efisien, melalui banyak hal. Pertama, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan. Kemudian peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui pemanfaatan aset dan pemindahtanganan aset, yang pada tahun 2012 membukukan pendapatan sebesar Rp397,41 miliar. Nilai ini menunjukan tren peningkatan sebesar 24 persen dibandingkan posisi tahun lalu yang mencapai Rp321,18 miliar. Kemudian pendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penggunaan aset negara sebagai underlying asset bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Pada tahun 2012, telah diperoleh pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara dengan aset negara sebagai underlying asset sebesar Rp70,92 triliun, yang mengalami peningkatan 29 persen dibandingkan dengan tahun 2011 senilai Rp55,02 triliun.

Lalu, bagaimana gambaran besar rencana kerja DJKN di tahun 2014? Strategi apa saja yang sudah disiapkan terkait dengan pelaksanaan fungsi asset manager?

Transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung di Kementerian Keuangan merupakan tantangan terbesar yang

dihadapi oleh DJKN ke depan. Transformasi ini berdampak pada pensinergian fungsi-fungsi organisasi pada DJKN. Sebagai contoh langkah-langkah yang akan diambil DJKN dalam merespon fungsi special mission secara organisasi.

Tantangan lainnya adalah Sumber Daya Manusia pada DJKN yang memiliki capacity dan capability memadai dan handal sehingga dapat memahami dan mengimplementasikan strategic asset management secara komprehensif.

Pengelolaan portfolio kekayaan negara, baik berupa BMN maupun investasi, menuntut komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran DJKN guna meningkatkan kinerja portfolio tersebut. Tantangan lainnya yang harus diselesaikan adalah temuan pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan aset eks BPPN.

Untuk itu, diperlukan strategi yang menyeluruh agar DJKN mampu merespon tantangan tersebut, antara lain melalui peningkatan kompetensi SDM, penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pengelolaan kekayaan negara serta penyempurnaan regulasi yang komprehensif. Saat ini, sedang dipersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, Rancangan Undang-Undang tentang Kekayan Negara, Rancangan

Undang-Undang tentang Penilain dan Rancangan Undang-Undang tentang Lelang.

Selain tantangan internal, DJKN dituntut pula merespon tantangan eksternal yang bersumber dari para mitra kelembagaan, di antaranya Kementerian/Lembaga. Perlu kiranya dibangun awareness dan sinergi yang kuat dengan para mitra kelembagaan guna peningkatan kinerja di bidang pengelolaan kekayaan negara. Untuk itu, perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus kepada Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan negara. Selain itu, DJKN juga melakukan asistensi kepada Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan kekayaan negara sehingga proses pengelolaan kekayaan negara berjalan dengan baik guna mewujudkan good governance guna mewujudkan pelayanan yang prima kepada para stakeholders.

Bagaimana harapan Bapak terhadap kemajuan Kementerian Keuangan, khususnya DJKN?

Reformasi pengelolaan keuangan negara telah berjalan dengan baik. Paradigma baru ini berdampak signifikan terhadap organisasi DJKN. Fungsi DJKN selaku asset manager dalam pengelolaan kekayaan negara dapat terus ditegakkan, sehingga visi dan misi DJKN dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip good governance untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud dan berkelanjutan sehingga kontribusi pengelolaan BMN dalam mewujudkan penganggaran yang efisien, efektif dan akuntabel dapat terus ditingkatkan.

Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran DJKN dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan kekayaan negara dengan didukung Sumber Daya Manusia yang memadai dan handal dengan pemahaman yang komprehensif terkait business process pengelolaan BMN, regulasi yang komprehensif, sistem informasi dan tekhnologi yang handal serta instrumen pengawasan dan pengendalian yang baik.


20

Pengelolaan portfolio kekayaan negara, baik berupa BMN maupun investasi, menuntut komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran DJKN guna meningkatkan kinerja portfolio tersebut.

Hadiyanto

TeksAmelia Safitri

FotoIqbal Pramadi

Reportase

ORI mengandung makna penting, karena selain sebagai alat pembayaran juga merupakan lambang kedaulatan Indonesia. Sebagai informasi, awal peredaran ORI adalah pada 30 Oktober 1946 yang kemudian diperingati sebagai Hari Oeang. Pada hari itu, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Uang Jepang dan Uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Melalui ORI, semangat rakyat Indonesia tersulut untuk terus

Menuju Perekonomian Nasional yang MANTAB Bersama KemenkeuKementerian Keuangan (Kemenkeu) memperingati Hari Oeang ke-67 pada 30 Oktober 2013. Hari Oeang merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, dimana 67 tahun yang lalu untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia yang berdaulat menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI).

mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia.

Dalam upacara peringatan Hari Oeang ke-67 di Lapangan Banteng Timur, Jakarta, Rabu (30/10), Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri menjelaskan bahwa tema Hari Oeang ke-67, yaitu Menuju Perekonomian Nasional yang MANTAB (Mandiri, Kuat, dan Stabil) bersama Kemenkeu sangat relevan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah

2013. Yaitu Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, katanya.

Tema tersebut menunjukkan optimisme Kemenkeu dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing perekonomian nasional. Ia berharap, seluruh elemen bangsa Indonesia dapat memperkuat fundamental perekonomian nasional guna meminimalisasi dampak krisis global. Indikator fundamental ekonomi yang kuat antara lain pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, laju inflasi terkendali, dan cadangan devisa masih cukup besar, paparnya.

Selain itu, bangsa Indonesia, khususnya Kemenkeu juga harus menjaga stabilitas perekonomian nasional. Stabilitas perekonomian adalah syarat utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas, jelasnya. Stabilitas perekonomian juga penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi.

Sementara itu, dalam acara Leadership Talkshow: Mengawal Transformasi Bersama Jajaran Pimpinan Kemenkeu Dalam Rangka Hari Oeang ke 67 di Aula Dhanapala, Jakarta, Rabu (30/10), Menkeu menjelaskan bahwa dalam proses transformasi kelembagaan sebagai kelanjutan reformasi birokrasi, Kemenkeu dituntut untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas.

Sebagai sebuah agenda besar, lanjut Menkeu, transformasi kelembagaan tentu akan mengalami berbagai tantangan, terutama di tengah gejolak perekonomian global saat ini. Namun demikian, transformasi tidak dapat dilakukan dengan instan. Kita tidak bisa melakukan reformasi struktural maupun birokrasi secara menyeluruh dalam satu waktu. Makanya, reformasi dimulai dari beachhead, artinya perubahan dimulai di sektor-sektor dengan cakupan stakeholders terluas seperti pajak dan bea cukai, ujar Menkeu.

21MediaKeuangan


Reportase

TeksFarida Rosadi

FotoRumanti Pardede

pengembalian dengan rate yang lebih tinggi dibanding deposito dan sesuai dengan syariah, kata Kepala Sub-Direktorat Peraturan SBSN dan Evaluasi Kerja Dwi Irianti Hadiningdyah.

Menurut Dwi, SBSN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh sumber pembiyaan negara agar tidak terjebak pada utang luar negeri. Melalui SBSN pemerintah lebih mandiri dan tidak hanya bertumpu pada utang luar negeri, katanya.

Selain itu, daya tawar yang kuat berada di tangan pemerintah meskipun posisi pemerintah sebagai pihak yang berutang.

Hal ini dikarenakan penentuan syarat dan ketentuan yang berlaku ditentukan oleh pemerintah sendiri.

Dwi memaparkan, aset negara yang dijadikan dasar penerbitan adalah nilai manfaat aset. Dengan demikian, aset negara atau barang milik negara yang dijadikan dasar penerbitan aset secara fisik masih berstatus milik negara.

Pemaparan materi dalam seminar ini meliputi pengenalan mengenai pembiayaan negara melalui surat utang dan sukuk, dasar hukum, cara investasi melalui sukuk, proses sebuah aset dijaminkan sebagai aset SBSN hingga SBSN diterbitkan, dan seluk beluk lain tentang sukuk. Tak hanya itu, sosialisasi juga meliputi proses BMN menjadi dasar penerbitan dan syarat suatu aset dapat dijadikan dasar penerbitan.

Para peserta sosialisasi yang berasal dari perwakilan kementerian/ lembaga dan beberapa unit vertikal Kementerian Keuangan terlihat antusias terhadap materi yang disosialisasikan. Sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan DJPU di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka edukasi publik kepada Kementerian Lembaga, mahasiswa dan stakeholders dengan berbagai tema penting terkait kebijkan fiskal pemerintah yang berhubungan dengan pembiayaan negara.

Sosialisasi BMN Sebagai Dasar Penerbitan SBSNDirektorat Jenderal Pengelolaan Utang mengadakan seminar bertajuk Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Acara yang diselenggarakan di Lombok Rabu (31/10) lalu ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Kementerian /Lembaga terkait penggunaan BMN sebagai underlying asset (dasar penerbitan) SBSN.

Selama ini, sejumlah Kementerian/Lembaga memahami bahwa dasar penerbitan SBSN hanya sebatas penggadaian BMN untuk jaminan utang. Padahal sebenarnya, penerbitan SBSN dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan negara.

Hingga kini, SBSN cukup menjadi perhatian pemerintah sebagai instrumen yang lebih menjanjikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kelebihan yang dimiliki SBSN dibanding instrumen pembiayaan negara yang lain sehingga lebih diminati investor.

Kelebihan yang ditawarkan antara lain instrumen investasi yang aman, nilai


22

Reportase

TeksIin Kurniati

FotoArfindo Briyan

Terapkan Standar Mutu Internasional

Standar mutu pelayanan merupakan landasan dasar bagi suatu instansi untuk memberikan tingkat kepuasan stakeholders. Pelayanan yang optimal mencerminkan citra yang baik dari suatu instansi di mata masyarakat.

Ruang Pelayanan Terpadu, DJPK

tersebut. Tercatat, pada tahun 2012 lalu, jumlah kunjungan mencapai 11.318 atau sekitar 26.240 orang. Bahkan sejak Januari hingga 28 Oktober 2013, jumlah kunjungan mencapai 8.728 atau sekitar 22.190 orang datang ke DJPK.

Semakin tingginya frekuensi kunjungan stakeholders ke suatu kantor berarti tuntutan memberikan pelayanan yang optimal pada stakeholders pun semakin meningkat. Mungkin inilah latar belakang dibentuknya ruang pelayanan terpadu keuangan daerah yang bertujuan mengkoordinasikan kedatangan tamu secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebelumnya, apabila stakeholders memiliki kepentingan untuk berkunjung ke DJPK, mereka langsung menemui pegawai di ruang kerja sesuai substansi materi yang akan dikonsultasikan. Akibatnya, kegiatan tersebut mengganggu ketenangan aktivitas pegawai lain. Begitupun dengan stakeholders, mungkin mereka juga merasa kurang nyaman jika kegiatan konsultasi mereka terganggu dengan aktivitas lain.

Oleh karena itu, sejak 13 Februari 2012, DJPK mengawali sistem pelayanan tamu menjadi

tersentralisir di Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah. Unit yang berada di bawah pengawasan Sekretariat DJPK ini terletak di lantai 3 Gedung Radius Prawiro. Di tempat inilah stakeholders dapat melakukan konsultasi dengan nyaman dan tidak terganggu aktivitas di luar kepentingan mereka.

Untuk itu, agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan prinsip good governance yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, DJPK menerapkan standar mutu internasional. Diawali penggalangan komitmen pada 14 September 2012 lalu, DJPK membentuk Tim ISO untuk menerapkan manajemen mutu terbaik. DJPK juga menyusun 32 Standard Operating Prosedure pelayanan. Dengan penerapan manajemen penerimaan tamu yang sistematis, DJPK juga menetapkan tiga kebijakan mutu.

Pertama, menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dengan konsisten dan berkesinambungan meningkatkan efektivitas. Kedua, meningkatkan kompetensi karyawan melalui berbagai pelatihan. Ketiga, memastikan infrastruktur dan sarana serta prasarana dalam kondisi terawat dan baik.

Jajaran kursi dan meja tamu tersusun rapi di sebuah ruangan yang luasnya sekitar 425m2. Di tengah ruangan tersebut, terdapat satu buah meja panjang berisi makanan dan minuman ringan. Tak ketinggalan, sebuah papan bertuliskan self sevice juga berada di atas meja panjang itu. Di sisi belakang, terdapat dua buah ruang kaca yang berfungsi sebagai ruang rapat. Di sisi lainnya bahkan tersedia ruangan seperti bioskop yang berfungsi sebagai ruang audio-visual untuk sosialisasi.

Nyaman, aman dan transparan, tiga kata itulah rasanya yang dapat mendeskripsikan sebuah ruang pelayanan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah, itulah gerbang awal memasuki unit yang bertugas mengawal kebijakan perimbangan keuangan. Di tempat inilah, DJPK melakukan kontak langsung dengan stakeholders yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain, baik pusat maupun daerah.

Wajar rasanya bila hampir setiap hari, tidak sedikit stakeholders yang berkunjung untuk melakukan konsultasi mengenai berbagai kebijakan dan standardisasi teknis di bidang

23MediaKeuangan


Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan, Marwanto Harjowiryono, pada acara Sertifikasi ISO 9001:2008 beberapa waktu lalu, untuk memberikan pelayanan terbaik, diperlukan standar dan prosedur yang baku. Kami mencoba memberikan pelayanan satu atap. Kami juga ingin meningkatkan profesionalisme, setiap tamu dilayani oleh orang yang kompeten di bidangnya, jelasnya.Marwanto bertekad tidak hanya memberikan pelayanan yang semakin baik, tetapi juga dengan waktu yang semakin cepat. Tentunya, pelayanan tersebut harus diakui baik diakui secara nasional maupun internasional. Akhirnya, pada 21 Desember 2012 lalu, DJPK berhasil memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 atas Ruang Pelayanan Terpadu Keuangan Daerah.

Ditemui Media Keuangan pada kesempatan yang berbeda, Sekretaris DJPK, Heru Subiyantoro mengatakan bahwa ruangan ini juga memiliki keistimewaan lain. Selain pencapaian ISO, ruang ini memiliki keunggulan di sisi layanan yang cepat, materi konsultasi yang terekam dalam berita acara serta fasilitas yang lengkap.

Terkait pelayanan berdasarkan sifat tujuan, sedikitnya terdapat tiga jenis layanan yakni problem solving, giving information, dan receiving document. Layanan problem solving memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh stakeholders terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Layanan giving information memberikan informasi terkait

produk hukum, SOP serta informasi resmi lain terkait keuangan daerah. Layanan receiving document yakni menerima dokumen atau berkas misalnya laporan pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran, rencana peraturan daerah, surat dan berkas lainnya.

Pekerjaan rumah

Menurut Heru, perolehan Sertifikasi ISO bukan akhir dari pencapaian. Di sinilah Kami dituntut untuk konsisten melaksanakan dan mempertahankan manajemen pelayanan sesuai mutu yang telah ditetapkan. Kami memantau pelaksanaan pelayanan setiap bulan melalui rapat internal dan setiap tiga bulan melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi kekurangan untuk memperbaiki kinerja pelayanan, ujar Heru.

Selain itu, lanjut Heru, pihaknya juga rutin melakukan audit internal dan surveillance audit untuk melihat konsistensi pelaksanaan pelayanan dengan SOP yang telah disusun menurut standar ISO. Sementara untuk menjaga kualitas layanan, unitnya rutin memberikan diklat-diklat terkait bagi para petugas konsultan terkait substansi materi.

Tantangan

Pencapaian ISO bukan berarti tanpa kendala, seperti itulah kalimat yang mungkin dapat menggambarkan kondisi ruang pelayanan terpadu saat ini. Untung, salah satu pegawai Pemeritah Daerah Krinci, provinsi Jambi

mengatakan bahwa dirinya telah menunggu cukup lama untuk melakukan konsultasi.

Dari segi pelayanan, waktu kalau bisa lebih dipercepat. Orang yang melayani kami ini seharusnya bisa lebih cepat, Ini sekarang sudah 15 menit, mestinya bisa dalam hitungan 10 menit, kata Untung. Standar waktu menunggu yang molor memang bukan tanpa alasan. Untung mengakui bahwa dirinya memang tidak melakukan janji pertemuan terlebih dahulu. Selama 2 tahun belakangan, dirinya terbiasa datang langsung untuk melakukan konsultasi.

Disamping itu, Untung juga menceritakan bahwa dirinya pernah mendapatkan masalah ketika terjadi perubahan petugas konsultan yang menyebabkan timbul perbedaan persepsi pada suatu hal. Untung memberi masukan agar disediakan petugas yang khusus melayani daerah tertentu dan tidak berganti-ganti, sehingga informasi yang diberikan tidak membingungkan.

Namun demikian, Ratna dari Pemerintah Kota Magelang, menjelaskan bahwa dirinya cukup puas dengan pelayanan yang diberikan saat ini. Menurut kami sudah baik pelayanannya daripada yang dulu, karena sudah disediakan layanan khusus. Jadi kalau ada tamu langsung ke tempat yg sudah disediakan, ada snack ada minum. Dulu itu tidak di ruangan sini, iya lebih terbantu, lebih enjoy, nyaman karena ruangan luas jadi bebas, tidak ada yang ganggu, jelas Ratna.

Ratna mengatakan bahwa dirinya selalu melakukan janji terlebih dahulu jika akan melakukan konsultasi. Sehingga setiap permasalahan selalu ada jawaban tetapi jika belum ada, maka setelah kembali ke daerah pun jawaban bisa langsung didapatkan.Manajemen penerimaan tamu di ruang pelayanan terpadu berjalan lancar jika tamu sudah masuk dalam daftar perencanaan tamu harian. Namun pada kenyataannya, masih tedapat tamu yang sifatnya go show sehingga sedikit terkendala jika stakeholders membutuhkan materi namun unit yang terkait sedang tugas di luar kantor. Untuk itu, DJPK telah menyusun jadwal piket petugas konsultasi yang selalu siap melayani stakeholders dengan standar mutu internasional.

Tersedia ruangan seperti bioskop yang berfungsi sebagai ruang audio-visual untuk sosialisasi.


24

Wawancara

TeksArfindo Briyan

FotoLanggeng Wahyu

25MediaKeuangan


Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 6 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun sebelumnya yaitu 6,8 persen yang diperbaharui dengan APBN-P 2013 sebesar 6,3 persen. Apa pertimbangan penetapan tersebut?

Dalam penyusunan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014 sebesar 6,4 persen, Pemerintah senantiasa memperhatikan outlook perekonomian baik global dan domestik serta pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai gambaran, dalam 5 tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan fundamental yang kuat. Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi yang solid yaitu rata-rata 5,9 persen per tahun, berada di belakang China dengan rata-rata 10,5 persen dan India 8,5 persen.

Sementara itu, perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik sampai dengan bulan Agustus 2013yaitu pada saat pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2014menghasilkan outlook yang sangat baik. Oleh sebab itu pemerintah optimis menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014 sebesar 6,4 persen.

Namun dalam perjalanannya, tekanan pada perekonomian baik global maupun domestik paska penyampaian NK dan RAPBN 2014 yang ditandai dengan memburuknya beberapa indikator utama menyebabkan beberapa lembaga internasional melakukan koreksi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi global. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi 2014 menjadi 6,0 persen termasuk melakukan exercise kembali postur RAPBN 2014. Hal tersebut dimaksudkan agar target pertumbuhan ekonomi tersebut realistis serta achievable namun tetap memberikan sentimen positif pada pasar berdasarkan perkembangan yang aktual dan kondisi dinamika perekonomian yang riil.

Bambang Brodjonegoro:

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Sangat BaikRapat Paripurna pada tanggal 25 Oktober lalu akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2014 menjadi UU APBN. Termasuk di dalamnya adalah asumsi dasar makro ekonomi, pendapatan negara hingga belanja pemerintah. Ada beberapa perubahan angka dari RAPBN 2014. Ditemui Media Keuangan, Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro berbincang mengenai UU tersebut. Selain itu, pria yang kini merangkap sebagai Wakil Menteri Keuangan itu juga memaparkan strategi pemerintah menghadapi perekonomian global yang masih tidak menentu agar target APBN 2014 tercapai tahun depan.


26

Setelah melalui pembahasan yang berjalan dengan baik bersama DPR, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 disepakati sebesar 6,0 persen sesuai dengan re-exercise yang dilakukan oleh Pemerintah. Latar belakang dari kesepakatan ini adalah karena proyeksi ekonomi global masih menghadapi risiko pelemahan di tahun 2014 meskipun lebih baik dari tahun 2013, potensi gejolak likuiditas global, dan gejolak harga komoditas pasar global.

Belanja subsidi pada tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp333,7 triliun. Mohon dijelaskan secara singkat bagaimana distribusi subsidi tersebut? Adakah perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?

Kebijakan subsidi adalah suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi barang dan jasa serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai ke arah tersebut, diperlukan sistem perencanaan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dengan kebijakan pemberian subsidi yang lebih hati-hati atau prudent agar lebih efektif dan efisien sehingga kebijakan fiskal dan kesehatan APBN dapat berkesinambungan. Pada tahun 2014, pemerintah telah mengalokasikan belanja subsidi dalam APBN sebesar Rp333,7 triliun yang terdiri dari subsidi energi BBM sebesar Rp210,7 triliun, subsidi energi listrik sebesar Rp71,4 triliun, dan subsidi Non Energi sebesar Rp 51,6 triliun. Anggaran subsidi nonenergi terdiri dari subsidi pangan Rp18,8 triliun, subsidi pupuk Rp21,0 triliun, subsidi benih Rp1,6 triliun, subsidi PSO Rp2,2

triliun, subsidi bunga kredit program Rp3,2 triliun dan subsidi pajak 4,7 triliun. Anggaran belanja subsidi tahun 2014 tersebut, menurun Rp14,4 triliun atau 4,1 persen dari APBN-P 2013.

Terkait dengan kebijakan subsidi tahun 2014, Pemerintah terus mengupayakan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Secara umum, beberapa langkah kebijakan subsidi agar semakin adil dan tepat sasaran. Pertama, menyusun sistem seleksi yang ketat dalam menentukan sasaran penerima subsidi. Metode perhitungan subsidi yang didukung basis data yang transparan juga diterapkan. Selain itu, pemerintah juga menata ulang sistem penyaluran subsidi.

Salah satu kebijakan subsidi yang cukup signifikan pada tahun 2014 adalah adanya rencana mengurangi subsidi listrik melalui penyesuian tarif untuk golongan tertentu. Akan ada penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan golongan tarif industri 3 dengan daya lebih dari 200 kVA khusus perusahaan go public. Juga akan dilakukan penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan golongan tarif industri 4 dengan daya lebih dari 30.000 kVA. Selain itu akan diterapkan pula penyesuaian tarif (tariff adjusment) untuk pelanggan golongan tarif tertentu yang terdiri dari 4 golongan tarif. Pertama golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (daya 6600 VA ke atas. Golongan kedua adala pelanggan Bisnis Menengah (daya 6600 VA s.d 200 kVA). Golongan berikutnya pelanggan Bisnis Besar (daya diatas 200 kVA. Terakhir golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (daya 6.600 VA s.d 200 kVA).

Terobosan apa saja yang akan diambil Pemerintah guna optimalisasi penerimaan negara di tahun 2014?

Dalam tahun 2014, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.665,8, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp168,3 triliun atau 11,2 persen dibandingkan target dalam APBNP 2013. Dilihat dari komposisinya, sebesar 76,9 persen berasal dari penerimaan perpajakan dan sebesar 23,1 persen berasal dari PNBP.

Untuk mencapai target penerimaan negara dalam tahun 2014, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang penerimaan perpajakan. Di antaranya adalah penggalian berbasis sektor dengan fokus utama pada pertambangan, perkebunan, properti dan perdagangan. Kedua, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar. Keempat, ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Kelima, optimalisasi data hasil sensus pajak nasional. Keenam, penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak. Ketujuh, ekstensifikasi barang kena cukai.

Sementara itu kebijakan dibidang PNBP, untuk mendorong optimalisasi PNBP migas yang merupakan porsi terbesar dari target PNBP dalam APBN 2014, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi produksi pada lapangan existing dan percepatan pengembangan lapangan baru sekaligus meningkatkan lifting migas dan melakukan efisiensi cost recovery serta mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue. Sementara untuk optimalisasi PNBP K/L, Pemerintah akan menyusun/merevisi dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai dasar pemungut PNBP khususnya atas tarif dari pendapatan yang mempunyai nilai ekonomis.

Arah kebijakan fiskal tahun 2014 adalah Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkualitas

Kebijakan subsidi adalah suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi barang dan jasa serta memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera dan berkeadilan.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,Bambang Brodjonegoro

27MediaKeuangan


dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif. Apa perbedaan arah kebijakan tersebut dengan tahun-tahun sebelumnya?

Secara umum, arah kebijakan fiskal tahun 2014 ditujukan untuk mendukung pencapaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 yang terangkum dalam tema Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Dengan arah kebijakan fiskal Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif, diharapkan berbagai strategi yang ditempuh dalam perumusan kebijakan fiskal dapat diarahkan untuk tetap memberikan ruang untuk stimulus fiskal secara terukur guna mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal sehingga diharapkan target-target pembangunan yang tertuang dalam RKP 2014 dapat tercapai.

Lebih jauh, arah kebijakan fiskal 2014 tersebut juga mensyaratkan adanya kombinasi yang harmonis antara upaya menstimulasi perekonomian secara terukur dan upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal yang ditempuh oleh Pemerintah pada tahun 2014.

Untuk menstimulasi perekonomian, kebijakan fiskal dari sisi pendapatan negara harus dapat memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Dari sisi belanja negara, stimulasi perekonomian ditempuh dengan meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sementara itu, dari sisi pembiayaan ditempuh melalui pengembangan BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan reprofiling utang untuk menambah fiscal space bagi belanja produktif.

Bagaimana harapan Anda terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2014?

Secara umum, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 dibandingkan dengan negara anggota G20, BRICS, dan ASEAN masih sangat baik. Diversifikasi ekonomi dan aktivitas perdagangan yang ditunjukkan oleh komposisi PDB dan pertumbuhan ekspor di hampir keseluruhan sektor diperkirakan masih cukup baik. Bonus demografi yang mendorong tingginya permintaan juga masih menjadi faktor kuat pendorong pertumbuhan. Sementara itu, investasi juga diperkirakan masih akan positif pada tahun 2014 seiring dengan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mendorong investasi.

Namun demikian, beberapa hal berikut tetap harus menjadi perhatian mengingat kemungkinan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Di antaranya adalah defisit current account, Isu-isu terkait dengan stabilitas sistem keuangan, inflasi dan stabilitas harga, defisit APBN dan peningkatan kualitas belanja negara, Iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.


28

Profil

M asa kecil ia lalui dalam kondisi serba sederhana. Ayahnya adalah pegawai Pemerintah Daerah Semarang, pensiun dengan golongan II/c. Suatu hari, ayahnya mewejang, Kalau ingin maju, harus sekolah ke luar negeri. Hatinya ragu, bagaimana mungkin keluarga mereka yang pas-pasan akan sanggup membiayainya sekolah ke luar negeri?

Ia hanya diam mendengar nasihat ayahnya itu. Namun, nasihat itu terngiang selalu. Siapa sangka, nasihat itulah yang kemudian membawa Soepomo mencicipi pendidikan di Negeri Paman Sam hingga menduduki posisi-posisi strategis di Kementerian Keuangan.

Lulus SMA, Soepomo memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Diponegoro, Semarang. Ia mengambil jurusan Hukum Pidana. Awalnya saya ingin jadi diplomat, ingin ke luar negeri, katanya. Ia lalu melihat bahwa kesempatan untuk belajar di luar negeri bisa didapatkan dengan bekerja di Kementerian Keuangan, Banyak peluang bagi pegawainya untuk mendapat beasiswa.

Soepomo

Belajar Seumur HidupPada tahun 1978, Soepomo mendaftar di Kementerian Keuangan. Saat itu, ia sedang menyelesaikan skripsinya. Saya masuk memakai ijazah sarjana muda. Jadi masih golongan II/b, ujarnya. Lolos seleksi CPNS, Soepomo ditempatkan di Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Tengah. PUPN merupakan organisasi baru di lingkungan Kementerian Keuangan saat itu. Sebagai lembaga interdepartemental, ada beberapa hal unik di PUPN. Ketuanya itu dari tentara. Anggotanya dari Kementerian Keuangan, jaksa, polisi, dan lain sebagainya. Ketika saya masuk jadi pelaksana, kepala bagian saya mayor TNI, kenang Soepomo.

Karena alasan pekerjaan, Soepomo sempat menunda kuliahnya selama beberapa tahun. Hingga akhirnya, atas dorongan penuh dari istri, pada tahun 1982 Soepomo berhasil menyelesaikan kuliahnya di Universitas Diponegoro. Hari wisuda adalah hari yang tidak terlupakan bagi Soepomo. Tidak hanya karena gelar yang didapatnya, tapi karena di hari yang sama istrinya melahirkan. Pagi hari saya berangkat wisuda, pagi itu juga istri saya melahirkan, kisahnya.

TeksArfindo Briyan

FotoLanggeng Wahyu

29MediaKeuangan


Satu hal yang membawa Soepomo berjalan sejauh ini:nasihat sang ayah untuk sekolah ke luar negeri.

Tahun 1983, ia mengikuti Diklat Penyesuaian Ijazah (DPI) dan di tahun itu juga diangkat menjadi golongan III/a. Pada tahun 1983, terjadi satu kekosongan jabatan eselon IV di tempatnya bekerja. Soepomo lalu ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh). Diberi amanah sebagai kepala seksi tapi tanggung jawabnya saja, tunjangannya tidak. Status kepegawaiannya masih pelaksana, ceritanya. Soepomo secara resmi menduduki jabatan tersebut hingga tahun 1989.

Sembilan tahun lebih bekerja, cita-citanya belajar di luar negeri belum juga terwujud. Bahkan tak satu pun tawaran datang dari kantor pusat. Ketika itu tawaran beasiswa tidak pernah sampai ke daerah. Entah komunikasinya tidak lancar atau bagaimana, keluhnya.

Hingga akhirnya, pada tahun 1989 kesempatan itu datang. Sebuah tawaran untuk mengikuti seleksi beasiswa di Amerika diterimanya. Beasiswa itu mensyaratkan usia maksimal pelamar adalah 35 tahun. Pada saat itu umur Soepomo 34 tahun. Jadi, itu benar-benar kesempatan terakhir saya dapat beasiswa, katanya.

Berkat kegigihannya, Soepomo berhasil mendapatkan beasiswa tersebut. Tahun 1990, ia mengikuti diklat persiapan di Jakarta. Setahun kemudian, Soepomo beserta rombongan berangkat ke Amerika, mengikuti summer semester di University of South Carolina, Columbia, South Carolina, selama satu semester. Di fall semester baru ia masuk di Tulane University, New Orleans, Louisiana, selama dua semester.

Sebulan setelah kembali ke Indonesia, Soepomo diangkat sebagai Kasubbag Perencanaan, Biro Informasi dan Hukum, Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN), Jakarta. Setelah itu, kariernya terus melesat. Beberapa jabatan sebagai kepala kantor dan kepala kantor wilayah dipercayakan kepadanya.

Amanah-amanah yang dipercayakan kepada Soepomo selalu dijalankannya dengan sungguh-sungguh. Hal itu sejalan dengan moto hidupnya, Sing diadepi, diantepi. Apa yang dihadapi harus dikerjakan dengan

serius. Menurutnya, apapun tugas yang diberikan oleh atasan harus dikerjakan dengan senang dan bersungguh-sungguh.

Sejak Maret 2011 hingga saat ini, Soepomo dipercaya sebagai Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain. Tentunya, ia menjalankan amanah ini dengan sungguh-sungguh, sama seperti saat ia menerima amanah-amanah sebelumnya.

Banyak perbaikan

Selama lebih dari 30 tahun bekerja, Soepomo melihat banyak sekali perubahan di Kementerian Keuangan. Kerja sekarang lebih enak, fasilitasnya lengkap, ujarnya. Berbeda dengan saat awal-awal ia bekerja sebagai pelaksana di Semarang, Dahulu kalau diminta membuat bahan rapat oleh pimpinan untuk dibawa ke Jakarta misalnya, itu kita harus ngetik di mesin ketik yang double folio, lebih lebar dari yang biasa. Kertasnya rangkap tiga hingga empat. Kalau ada koreksi, yang rangkapannya dihapus semuanya satu-persatu. Karena tuntutan pekerjaan saat itu, tidur di kantor bukanlah hal yang asing bagi Soepomo.

Soepomo juga melihat perubahan pada anggaran. Menurutnya, dulu saat awal ia bekerja, anggaran sangat terbatas sementara pekerjaan banyak. Jika ada tugas dinas ke luar kota selama tiga hari, uang saku yang dibayar hanya sehari saja tetapi semua pekerjaan tetap harus selesai. Soepomo dan rekan-rekan timnya tidak kehilangan akal untuk menyiasatinya keterbatasan itu. Mereka bekerja sama dengan stakeholders. Kita pinjam mess mereka, kadang-kadang pinj

november 2013

Documents

menkeu ri muhamad chatib

rangka peringatan hari

sri moedji sampurnanto

adya asmara muda bkf

hega s desain grafis