DRAFT

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) TAHUN ANGGARAN 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN 2008

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL iii DAFTAR GAMBAR iv BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang.............................................................................1 B. Maksud dan Tujuan .....................................................................2 C. Ruang Lingkup ............................................................................2 D. Pengertian ...................................................................................3

BAB II STRATEGI PELAKSANAAN 4 A. Konsepsi .....................................................................................4 B. Strategi Dasar.............................................................................4 C. Strategi Operasional ...................................................................4 D. Komponen Kegiatan ...................................................................5 E. Sasaran Kegiatan ......................................................................6 F. Indikator Keberhasilan ................................................................6 G. Penanggung Jawab Fasilitasi Kegiatan......................................7 H. Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Swasta dan

Masyarakat ..................................................................................9 I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ....................................................9

BAB III KRITERIA DAN SELEKSI 10 A. Kriteria dan Persyaratan ...........................................................10 B. Seleksi dan Penetapan .............................................................11

BAB IV PENGELOLAAN DANA 13 A. Dana Operasional ....................................................................13 B. Dana Bantuan Sosial ...............................................................14 C. Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan Sosial.......................14 D. Penarikan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial..................15

BAB V KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS 16 A. Pelatihan Pengelola dan Petugas Pendamping.......................16 B. Pendampingan.........................................................................17 C. Penguatan Kapasitas Kelembagaan LM3................................17 D. Pengembangan Usaha Agribisnis............................................18

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAAN 18 A. Tim Pusat.................................................................................18 B. Tim Pembina Provinsi ..............................................................19 C. Tim Teknis Kabupaten/Kota ....................................................19

ii

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 20 A. Pembinaan...............................................................................20 B. Pengendalian...........................................................................20

BAB VIII PELAPORAN *) 21 A. Pelaporan LM3 Terpilih............................................................22 B. Pelaporan Petugas Pendamping LM3 .....................................22 C. Pelaporan Tim Teknis Kabupaten/Kota ...................................23 D. Pelaporan Tim Pembina Provinsi.............................................23 E. Pelaporan Eselon I Pelaksana................................................23

BAB IX PENUTUP 24

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2009................. 10

iv

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Diagram Proses Seleksi LM3 ........................................................... 13 Gambar 2. Pengajuan dan Transfer Dana ke Rekening LM3......................... 15 Gambar 3. Mekanisme Penarikan dan Penggunaan Dana Batuan Sosial LM3........................................................................................... 16 Gambar 4. Mekanisme Pembinaan..................................................................... 20 Gambar 5 Mekanisme Pelaporan....................................................................... 22

1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :

TANGGAL :

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Salah satu strategi pembangunan pertanian yang dilaksanakan Departemen Pertanian sejak beberapa tahun yang lalu yaitu pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis berbasis pada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2009 merupakan kelanjutan pemberdayaan LM3 sebelumnya. Secara formal pemberdayaan terhadap LM3 dilakukan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991 dan Nomor 94/1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren. Selanjutnya, sejak tahun 1996 pemberdayaan terhadap pengembangan agribisnis lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat. Pada awalnya LM3 yang diberdayakan dan difasilitasi adalah lembaga Pondok Pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga yang difasilitasi mencakup juga lembaga-lembaga keagamaan, antara lain seminari, paroki, pasraman, gereja, subak dan vihara, yang berkedudukan di perdesaan dan mempunyai nilai strategis dalam menyampaikan pesan pembangunan melalui kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan perdesaan. Potensi LM3 yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pengembangan agribisnis antara lain:

1. Mempunyai sumberdaya lahan pertanian yang cukup potensial dan masyarakat di sekitarnya yang berusaha di bidang pertanian;

2. Mempunyai sumberdaya manusia, dalam hal ini tokoh agama yang kharismatik, yang menjadi panutan bagi warga LM3 dan masyarakat sekitarnya;

3. Merupakan kelembagaan yang strategis untuk mendesiminasikan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agribisnis; dan

4. Merupakan pasar potensial hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2009 Departemen Pertanian akan melanjutkan fasilitasi LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis yang telah dirintis melalui pemberdayaan SDM, penguatan kelembagaan dan penguatan modal

2

usaha serta pendampingan, yang dilaksanakan oleh berbagai unit kerja Eselon I Departemen Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk itu Departemen Pertanian merencanakan alokasi dana sebesar Rp 250 Milyard untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di 33 provinsi. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan secara terpadu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada indikator kinerja, sehingga program pembangunan agribisnis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemberdayaan LM3 dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta lemahnya SDM dan kelembagaan LM3, sedangkan fasilitasi dana bantuan sosial penguatan modal LM3 dimaksudkan untuk mengatasi masalah dalam pengembangan usaha agribisnis di LM3, seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha hulu, budidaya, hilir dan jasa penunjang. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening LM3 untuk dikelola secara terorganisir dengan mekanisme, cara dan bentuk ikatan tertentu. Pola pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan. Agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan pedoman pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2009 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam:

1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 oleh masing-masing unit kerja Eselon I terkait (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian);

2. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tujuan Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Maksud, tujuan dan strategi 2. Kriteria dan seleksi LM3 Sasaran 3. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 4. Pengelolaan dana operasional dan dana bantuan sosial penguatan

modal LM3 5. Pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan LM3 6. Pengawasan

3

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara dan subak.

2. Pondok pesantren adalah lembaga mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Islam kepada masyarakat.

3. Seminari, Paroki dan Gereja adalah lembaga mandiri yang bertujuan mendidik dan membina anggota masyarakat Katolik/Kristen Protestan.

4. Pasraman adalah lembaga pendidikan mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Hindu kepada masyarakat.

5. Vihara adalah lembaga/tempat peribadatan bagi umat Budha yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan agama Budha yang mandiri yang bertujuan memberikan pendidikan dan menyiarkan ajaran Budha bagi masyarakatnya.

6. Subak adalah lembaga sosial adat dan keagamaan Hindu Bali yang berfungsi sebagai lembaga desa yang melakukan usaha tani dan mengatur tata penggunaan air irigasi dalam kegiatan agribisnis sebagai penunjang ekonomi pedesaan.

7. LM3 sasaran adalah pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara dan subak yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi.

8. LM3 terpilih adalah pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara dan subak yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, dengan Keputusan Menteri Pertanian.

9. Pemberdayaan LM3 adalah upaya memfasilitasi peningkatan kemampuan/kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha LM3 sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan.

10. Agribisnis adalah sistem pertanian yang terintegrasi mulai subsistem hulu, subsistem budidaya, subsistem hilir, dan subsistem jasa penunjang.

11. Pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan skala usaha, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan LM3 serta masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis.

12. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan peserta latihan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.

13. Workshop adalah pertemuan antara Tim teknis Eselon I dengan pimpinan/ketua LM3 untuk membahas Rencana Usaha kelompok (RUK) dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penguatan usaha Agribisnis LM3

4

14. Dana bantuan sosial LM3 adalah stimulasi dana untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan dan modal usaha agribisnis LM3 agar selanjutnya mampu mengakses modal dari lembaga permodalan secara mandiri.

15. Pendampingan LM3 adalah kegiatan pengawalan dan pembimbingan pengembangan usaha agribisnis LM3 yang dilakukan oleh petugas pendamping.

16. Petugas pendamping LM3 adalah penyuluh pertanian, petugas teknis dari dinas/badan lingkup pertanian, atau tenaga profesional dari asosiasi/LSM/Poktan/P4S/Swasta, yang menguasai secara teknis bidang usaha LM3 dan berdomisili dekat dengan lokasi LM3, serta ditunjuk oleh Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.

17. Dinas lingkup pertanian adalah dinas yang membidangi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan/atau, peternakan.

BAB II STRATEGI PELAKSANAAN

A. Konsepsi Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, merupakan

upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3 (institutional capacity building), dan penguatan modal usaha agribisnis LM3. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat sekitarnya.

Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agribisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial, maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan strategi yang tepat.

B. Strategi Dasar

Strategi dasar pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi:

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia;

2. Optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia;

3. Penguatan modal usaha agribisnis; dan

4. Penguatan kapasitas kelembagaan. C. Strategi Operasional

Strategi operasional pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi:

5

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui:

a. Pelatihan bagi pengelola agribisnis LM3;

b. Pelatihan bagi pendamping LM3; dan

c. Workshop diikuti oleh pengurus LM3.

2. 0ptimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3 dapat dilaksanakan melalui:

a. Identifikasi potensi dan daya dukung sumberdaya yang tersedia;

b. Introduksi teknologi tepat guna; dan

c. Pendampingan usaha.

3. Penguatan modal pengembangan usaha agribisnis LM3 dilaksanakan melalui:

a. Penyaluran dana bantuan sosial kepada LM3 terpilih;

b. Fasilitasi kemitraan dengan sumber permodalan lainnya;

4. Penguatan kapasitas kelembagaan LM3 dilaksanakan melalui:

a. Pengembangan kelembagaan ekonomi;

b. Pengembangan jaringan usaha;

c. Fasilitasi pengembangan manajemen usaha; dan

d. Fasilitasi terhadap akses pemasaran. D. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2009 meliputi:

1. Sosialisasi program dalam rangka membangun kesiapan dan kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan;

2. Seleksi LM3 melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi;

3. Penetapan LM3 terpilih melalui Keputusan Menteri Pertanian;

4. Pemberdayaan SDM LM3 terpilih melalui pelatihan dan pengembangan LM3 Model;

5. Workshop pemantapan Rencana Usaha /Kegiatan (RUK) LM3;

6. Penyaluran dana bantuan sosial ke rekening LM3 di bank untuk penguatan modal usaha agribisnis;

7. Pertemuan/silaturahmi nasional untuk (1) membangun keterpaduan dan koordinasi pembinaan LM3 lintas sektoral; (2) membangun jejaring kerja sama dan kemitraan LM3 dengan berbagai pihak yang terkait; (3) mempromosikan hasil-hasil kegiatan pengembangan LM3 melalui ajang pameran; dan (4) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LM3;

8. Pendampingan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;

9. Pembinaan, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;

10. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;

6

11. Pelaporan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola LM3 di bidang agribisnis;

2. Menguatnya modal usaha LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis;

3. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, mutu yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah sehingga meningkatkan pendapatan LM3 dan masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis;

4. Berkembangnya usaha agribisnis LM3 termasuk diversifikasi produk;

5. Menguatnya kelembagaan usaha agribisnis LM3;

6. Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerja sama antar LM3 serta antara LM3, stakeholders dan masyarakat;

7. Berfungsinya LM3 sebagai motivator dan fasilitator pengembangan usaha masyarakat di sekitarnya (agent of development) khususnya dalam bidang agribisnis;

8. Berkembangnya LM3 sebagai embrio pembentukan inti kawasan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis agribisnis.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan berupa masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact) kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dijabarkan sebagai berikut: 1. Masukan (input)

a. Tersedia dan terdistribusinya pedoman, petunjuk pelaksanaan dan acuan lainnya pada pemangku kepentingan;

b. Tersedianya calon LM3 penerima bantuan;

c. Tersedianya dana bantuan sosial tepat waktu;

d. Tersedianya tenaga pengelola usaha agribisnis di LM3 dan petugas pendamping LM3

2. Keluaran (output)

a. Tersedianya LM3 terpilih tepat waktu;

b. Terlaksananya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sumberdaya manusia di LM3 terpilih melalui pelatihan;

c. Tersalurkannya dana bantuan sosial agribisnis secara langsung kepada rekening LM3 terpilih;

d. Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelembagaan agribisnis pada LM3 terpilih.

7

3. Hasil (outcome)

a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengelola LM3;

b. Meningkatnya kegiatan usaha agribisnis, produksi, produktivitas, diversifikasi usaha/produk, mutu serta nilai tambah produk usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;

c. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha agribisnis dan jaringan kerjasama LM3.

4. Manfaat (benefit)

a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM LM3;

b. Meningkatnya peran LM3 sebagai motivator dan fasilitator (agent of development) pengembangan usaha masyarakat sekitarnya dan sebagai inti kawasan agribisnis;

c. Meningkatnya modal usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;

d. Meningkatnya kemandirian dan berkembangnya usaha agribisnis LM3;

e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha agribisnis LM3.

5. Dampak (impact)

a. Bertambahnya pendapatan LM3 dan masyarakat binaan;

b. Berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan dan kawasan;

c. Berkembangnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar LM3; dan

d. Berkembangnya perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

G. Penanggung Jawab Fasilitasi Kegiatan Penanggung jawab fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan

usaha agribisnis LM3 sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis di bidang tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan untuk pengadaan benih, pupuk, pestisida, peralatan sarana produksi, modal kerja, serta biaya operasional pendamping dan pelaporan. Selain dialokasikan dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis yang diperuntukan bagi LM3 terpilih, juga dialokasikan dana penunjang pelaksanaan kegiatan LM3 bagi Tim Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan penyusunan dan perbanyakan Petunjuk Pelaksanaan LM3 Tanaman Pangan Tahun 2009; identifikasi, verifikasi, dan validasi LM3 sasaran; workshop pemantapan dan penyelesaian dokumen perjanjian kerja sama serta kelengkapan administrasi LM3 terpilih; monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LM3 dan kegiatan penunjang lainnya.

8

2. Direktorat Jenderal Hortikultura

Direktorat Jenderal hortikultura bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis di bidang hortikultura untuk komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman hias serta tanaman biofarmaka. Fasilitasi yang diberikan berupa dana, bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis LM3 terpilih berupa pengadaan infrastruktur kebun seperti shading net, springkler, fertigasi dan sarana produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, peralatan budidaya serta modal kerja serta biaya operasional pendamping dan pelaporan. Selain itu dialokasikan juga dana penunjang pelaksanaan kegiatan LM3 bagi Tim Teknis LM3 untuk kegiatan; penyusunan Petunjuk Pelaksanaan; identifikasi, verifikasi, dan validasi LM3 sasaran; workshop dan penyelesaian dokumen perjanjian kerja sama; pembinaan teknis LM3 yang berusaha di bidang hortikultura, koordinasi/pertemuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3. Direktorat Jenderal Peternakan

Direktorat Jenderal Peternakan bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis peternakan di LM3 terpilih yang meliputi usaha budidaya ternak sapi/kerbau dalam mendukung program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi tahun 2010 (P2SDS). Dana bantuan sosial penguatan modal disalurkan langsung kepada rekening LM3 terpilih untuk pengadaan sarana produksi seperti ternak betina produktif/bakalan, kandang dan peralatannya, pakan konsentrat, pengembangan hijauan makanan ternak, obat-obatan, pengolahan limbah dan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS), serta pelaporan. Selain dialokasikan dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis yang diperuntukan bagi LM3 terpilih, juga dialokasikan dana penunjang pelaksanaan kegiatan bagi Tim Direktorat Jenderal Peternakan untuk kegiatan penyusunan dan perbanyakan Petunjuk Pelaksanaan LM3 Peternakan Tahun 2009; identifikasi, verifikasi, dan validasi LM3 sasaran, workshop pemantapan kelengkapan administrasi LM3 terpilih, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan profil LM3 peternakan 2009 dan kegiatan penunjang lainnya.

4. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan fasilitasi pengembangan usaha pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dana bantuan sosial penguatan modal disalurkan langsung ke rekening LM3 terpilih di Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat untuk pengadaan sarana pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, modal kerja, operasional pendamping, serta pelaporan. Selain dialokasikan dana bantuan sosial penguatan modal usaha pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian yang diperuntukkan bagi LM3 terpilih, juga dialokasikan dana penunjang kegiatan untuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman Teknis Usaha Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; melakukan kegiatan identifikasi, verifikasi, dan validasi LM3 sasaran; workshop (pemantapan RUK LM3 dan penyelesaian dokumen administrasi LM3 terpilih); koordinasi/pertemuan; pameran; pembinaan; penyusunan profil LM3

9

terpilih; data base, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan penunjang lainnya.

5. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mengkoordinasikan kegiatan LM3 di tingkat Departemen Pertanian. Ruang lingkup koordinasi antara lain dalam hal penyusunan Pedoman, Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Keputusan Menteri Pertanian tentang LM3 terpilih, serta koordinasi identifikasi, verifikasi dan validasi calon LM3 sasaran. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sebagai pelaksana juga melakukan fasilitasi pemberdayaan sumberdaya manusia melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, pengembangan LM3 model, pertemuan/silaturahmi nasional LM3, menyusun data base LM3 Deptan, koordinasi supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan di masing-masing Direktorat Jenderal/Badan bersifat mandiri dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing instansi yang bersangkutan.

H. Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat

Pemerintah provinsi/kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh LM3 baik dalam rangka pengembangan usahanya maupun dalam pembinaan terhadap masyarakat sekitarnya. Pemerintah provinsi melalui tim pembina provinsi melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan LM3. Pemerintah kabupaten/kota melalui tim teknis kabupaten/kota melakukan, memberikan rekomendasi usulan LM3, pembinaan teknis dan manajemen, dan pelaporan LM3, serta melakukan pembinaan lanjutan bagi LM3 yang pernah difasilitasi Departemen Pertanian. Selain itu, pemerintah provinsi/kabupaten/kota membuka peluang usaha bagi LM3 dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pengembangan agribisnis di LM3.

Swasta berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerja sama usaha melalui pola kemitraan.

Masyarakat seperti asosiasi LM3, asosiasi petani, asosiasi produsen, tokoh masyarakat, dan lainnya berperan memberikan dorongan dan fasilitasi sekaligus melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal.

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan pemberdayaaan dan pengembangan usaha

agribisnis LM3 Tahun 2009 direncanakan seperti tercantum pada Tabel 1.

10

Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2009

TAHUN 2009

NO

KEGIATAN J F M A M J J A S O N D1. Sosialisasi Program 2. Identifikasi & Seleksi LM3

Sasaran

3. Koordinasi & Validasi LM3 Sasaran

4. Penetapan LM3 Terpilih 5. Pelatihan LM3 6. Workshop 7. Penyaluran Bantuan Sosial 8. Pendampingan 9. Pertemuan Nasional LM3

10. Pembinaan, Koordinasi dan Supervisi

11. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

BAB III KRITERIA DAN SELEKSI

A. Kriteria dan Persyaratan

LM3 sasaran meliputi: pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara, , dan subak dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kriteria

Calon LM3 sasaran yang dapat difasilitasi harus memenuhi kriteria seleksi sebagai berikut:

a. LM3 yang memiliki akte pendirian/surat keterangan dari pemerintah setempat dan beraktivitas di bidang pertanian;

b. LM3 yang mempunyai potensi (al. mempunyai lahan dan sumberdaya manusia yang memadai), dan telah merencanakan pengembangan usaha agribisnis yang layak secara teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan;

c. Diutamakan bagi LM3 yang melaksanakan kerja sama dengan poktan/gapoktan/asosiasi/ swasta dan masyarakat sekitar;

d. LM3 yang bersangkutan tidak atau sedang bermasalah dengan program lainnya;

e. Diutamakan bagi LM3 yang belum pernah mendapatkan fasilitasi LM3 dari Departemen Pertanian.

2. Persyaratan Administrasi

Seleksi persyaratan administrasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap seleksi LM3 sasaran dan tahap setelah ditetapkan sebagai LM3 terpilih.

11

LM3 sasaran harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai akte pendirian dan perubahannya, atau surat keterangan dari pemerintah setempat tentang pengakuan keberadaannya;

b. mempunyai kepengurusan dan alamat yang jelas; dan

c. usulan (proposal) fasilitasi usaha agribisnis yang direkomendasikan oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/ kota.

LM3 terpilih, wajib:

a. mempunyai rekening tersendiri atas nama lembaga untuk pengelolaan dana bantuan sosial penguatan usaha agribisnis;

b. mempunyai unit khusus yang menangani usaha agribisnis yang ditetapkan oleh Ketua LM3; dan

c. mempunyai rencana usaha yang disyahkan oleh petugas pendamping dan diketahui oleh Kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota; dan

d. melakukan kontrak perjanjian kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersangkutan dengan Ketua/Pengelola LM3.

3. Persyaratan Teknis

a. melaksanakan usaha di bidang agribisnis;

b. mempunyai potensi usaha berupa lahan atau prasarana (misalnya bangunan untuk tempat pengolahan) yang layak untuk pengembangan agribisnis;

c. memiliki sumberdaya manusia yang menangani agribisnis; dan

d. domisili LM3 dan letak usaha berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;

Kriteria teknis yang bersifat spesifik komoditas akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang akan diterbitkan oleh masing-masing Eselon I pelaksana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

B. Seleksi dan Penetapan

Departemen Pertanian dan Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan sosialisasi mengenai program pemberdayaan dan pengembangan agribisnis di LM3. Tujuannya adalah untuk mendorong minat LM3 berpartisipasi dalam pembangunan agribisnis. Bagi LM3 yang berminat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat mengajukan proposal yang mendapat rekomendasi dari Kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal terkait (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan atau Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian), dengan tembusan kepada Dinas lingkup pertanian provinsi. Proposal dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil LM3 terdiri dari: a. Nama, alamat, nomor telepon; b. Akte pendirian dan perubahannya atau surat keterangan dari

pemerintah setempat; c. Susunan pengurus;

12

d. Jumlah anggota binaan; e. Luas lahan yang dikelola; f. Sarana, prasarana, dan sumberdaya yang dimiliki; g. Kegiatan dan usaha yang sedang dilakukan; dan h. Potensi yang dapat dikembangkan.

2. Rencana usaha yang diusulkan:

a. Bidang usaha, kapasitas (skala usaha) dan fokus usaha sesuai potensi (pilih salah satu: bidang tanaman pangan atau bidang hortikultura atau bidang peternakan atau bidang pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian)

b. Lokasi dan gambaran mengenai potensi/kelayakan teknis untuk usaha yang diusulkan

c. Rencana produksi dan pemasaran

d. Rencana kegiatan dan anggaran serta analisa usaha agribisnis

Proposal yang masuk ke masing-masing Direktorat Jenderal diproses melalui tiga tahap seleksi, yaitu:

Tahap pertama, penyusunan long list. Penyusunan long list dilakukan oleh masing-masing Tim Eselon I dengan mengidentifikasi dan menganalisis kelengkapan administrasi (desk analysis) proposal sesuai dengan kriteria dan persyaratan. Long list disampaikan kepada koordinator Tim Pelaksana LM3 Pusat.

Tahap kedua, penyusunan medium list. Tim Pelaksana melakukan verifikasi dengan cara overlay data long list calon LM3 sasaran antar-Direktorat Jenderal. Berdasarkan hasil overlay, apabila ada duplikasi calon LM3 sasaran maka ditetapkan salah satu bidang usaha yang akan difasilitasi. Hasil overlay tersebut dikaji kembali oleh masing-masing Tim eselon I untuk menghasilkan medium list.

Tahap ketiga, penyusunan short list. Berdasarkan medium list, Tim Pelaksana melakukan validasi dan verifikasi dengan cara cross-check kebenaran kondisi dan keabsahan dokumen proposal serta observasi lapangan. Berdasarkan validasi, verifikasi dan analisis dihasilkan short list. Selanjutnya, Tim Pelaksana menyampaikan short list dengan berita acara kepada Tim Pengarah. Tim Pengarah memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam menetapkan LM3 sasaran. Berdasarkan short list LM3 sasaran, Menteri Pertanian menetapkan LM3 terpilih sebagai penerima dana bantuan sosial LM3. Selanjutnya, Direktorat Jenderal menetapkan besaran pagu dana bantuan sosial untuk masing-masing LM3 terpilih. Proses seleksi LM3 terpilih secara ringkas ditampilkan pada Gambar 1.

13

Dinas Provinsi

Long List

Keputusan Penetapan LM3 terpilih

Gambar 1. Diagram Proses Seleksi LM3

BAB IV PENGELOLAAN DANA

Dana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 terdiri dari Dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Dana Bantuan Sosial LM3. A. Dana Operasional

Dana operasional yang tersedia digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program; 2. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan; 3. Seleksi melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi; 4. Pertemuan/Silaturahmi Nasional LM3; 5. Pelatihan bagi pengelola dan pendamping LM3; 6. Workshop Pemantapan Rencana Usaha/Kegiatan (RUK) LM3; 7. Pemutakhiran Data LM3; 8. Pembinaan, Koordinasi, dan Supervisi; 9. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan; dan

10. Pelaporan.

Dana operasional tersebut dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) eselon I yang mengalokasikan anggaran LM3 yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Penggunaan dan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan pada

Tim Teknis Ditjenl

Tim Pelaksana

Pusat

Identifikasi

Usulan Proposal

Rekomendasi

Tembusan

LM3

MENTAN

Verifikasi

Validasi

Dinas Kab/Kota

Medium List

Tim Pengarah

Short List

14

masing-masing Satuan Kerja (Satker) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Dana Bantuan Sosial

Dana bantuan sosial LM3 ditransfer ke rekening LM3, sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan dikelola oleh masing-masing LM3 terpilih

Dana bantuan sosial tersebut dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

C. Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan Sosial

LM3 terpilih mengajukan usul penyaluran dana bantuan sosial kepada KPA dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Rencana Usaha/Kegiatan (RUK) agribisnis di syahkan oleh Petugas Pendamping dan diketahui Kepala Dinas lingkup pertanian terkait di kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan formulir 1);

2. Nomor rekening Tabungan pada Bank atas nama lembaga;

3. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua LM3 (sesuai dengan formulir 2); (lihat permentan yang baru); dan

4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara KPA/PPK dengan Ketua/Pengelola LM3 (sesuai dengan formulir 3).

KPA pada masing-masing Satker menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP). Selanjutnya, bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen dari PPPP, bila disetujui maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening LM3 yang bersangkutan. Proses pengajuan dan transfer dana ke rekening LM3 secara ringkas ditampilkan pada Gambar 2.

15

PPPP Menerbitkan SPM-LS

KPPN Menerbitkan SP2D

KPA Menerbitkan SPM-LS

Ketua LM3 terpilih mengajukan usulan dana

KPPN mentransfer dana ke rekening LM3

- Kepmentan tentang Penetapan LM3 Terpilih

- Kontrak Perjanjian Kerja sama

- Rekap RUK LM3

Gambar 2. Pengajuan dan Transfer Dana ke Rekening LM3

D. Penarikan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Pengelola usaha agribisnis di LM3 mengajukan kebutuhan dana kepada bendahara LM3 dengan diketahui petugas pendamping dan sesuai dengan RUK yang telah disepakati baik untuk pembayaran kepada pemasok ataupun untuk modal kerja. Selanjutnya, bendahara menarik dana dari rekening LM3, dan dipergunakan untuk pembayaran yang diperlukan

Pengelola usaha agribisnis di LM3 harus membuat catatan yang tertib dan benar terhadap semua pengeluaran dana yang bersumber dari dana bantuan sosial. Semua pengeluaran harus disertai dengan tanda bukti yang sah, seperti kuitansi dari pemasok/toko untuk pembelian barang, atau tanda terima dari penerima dana yang dikeluarkan. Pengadaan sarana dan prasarana usaha agribisnis dilaksanakan oleh LM3 secara langsung tanpa melalui proses lelang atau tender. Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan, sesuai dengan jenis dan jumlah dalam RUK. Secara rinci, mekanisme penarikan dana dari rekening LM3 ditampilkan pada Gambar 3.

16

Bank

Bendahara LM3

Pengelola Usaha:

- RUK - Rencana Penggunaan Dana sesuai tahapan

kegiatan (Disahkan oleh Ketua LM3 dan diketahui Pendamping)

Bukti pembayaran: - Kuitansi belanja barang

- Kuitansi modal kerja

Pemasok Modal kerja atau Barang

: penyaluran dana/pemberian bukti pembayaran : pengajuan dana

Gambar 3. Mekanisme Penarikan dan Penggunaan Dana Batuan Sosial LM3

BAB V KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

A. Pelatihan Pengelola dan Petugas Pendamping

Pemberdayaan SDM di LM3 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan wawasan pengelola usaha agribisnis, menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, menumbuhkan kepedulian LM3, sehingga dapat mengembangkan usaha agribisnis masyarakat sekitarnya yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pemberdayaan SDM diselenggarakan oleh Departemen Pertanian dalam bentuk pelatihan bagi pengelola dan petugas pendamping agribisnis LM3. Pelatihan tersebut dilaksanakan sesuai standar kurikulum, dan modul pelatihan. Pelatihan diberikan kepada pengelola usaha agribisnis LM3 dan petugas pendamping LM3, pada waktu dan tempat yang sama selama satu minggu. Dalam dua hari menjelang akhir pelatihan, pengelola dan petugas pendamping LM3 secara bersama-sama menyusun RUK agribisnis di LM3-nya yang selanjutnya diusulkan untuk mendapat bantuan dana sosial. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di institusi/kelembagaan pelatihan pertanian, untuk itu diselenggarakan Training of Trainners (TOT) bagi tenaga pelatih dari institusi/kelembagaan dimaksud.

17

Materi pelatihan meliputi:

1. Entrepreneurship, yang memberi wawasan pengelola LM3 untuk menjadi pelaku agribisnis; dan

2. Administrasi dan manajemen, mencakup perencanaan usaha/RUK, pencatatan kegiatan dan keuangan, serta pemasaran;

B. Pendampingan

Tujuan pendampingan, antara lain: (1) mengawal keberlangsungan program, (2) membantu meningkatkan kapasitas peran LM3 dalam memberdayakan masyarakat di lingkungannya, (3) mendampingi LM3 dalam akses modal, teknologi, dan jaringan pasar (terutama captive market), (4) memfasilitasi hubungan kemitraan antara LM3 dengan masyarakatnya (pendapatan dan kesejahteraan), dan (5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan menjaga keberlangsungan program.

Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian, petugas teknis dari dinas lingkup pertanian, atau tenaga profesional dari LSM/Poktan/P4S/Swasta/asosiasi LM3/asosiasi lainnya, yang menguasai secara teknis dan berdomisili dekat dengan lokasi LM3 yang dibina. Untuk meningkatkan efektivitas pendampingan usaha, juga dapat dilakukan pembinaan oleh peneliti, para ahli, petugas teknis setempat, dan perguruan tinggi. Petugas pendamping ditunjuk oleh kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota. Jumlah petugas pendamping untuk setiap kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Honor dan biaya operasional petugas pendamping dialokasikan dalam masing-masing RUK LM3 terpilih. Tugas pendamping sebagai berikut:

1. Mendampingi LM3 dalam merencanakan kegiatan; 2. Membimbing aspek teknis pengelolaan usaha produktif; 3. Memfasilitasi terbentuknya jejaring kerja sama antar LM3; 4. Memfasilitasi LM3 untuk mengakses ke lembaga permodalan; teknologi

dan pemasaran; 5. Membimbing pencatatan teknis usaha; 6. Membimbing pembukuan keuangan, dan administrasi usaha; 7. Membimbing penyusunan laporan LM3; dan 8. Membuat laporan hasil pendampingan kegiatan LM3

Pendampingan dilakukan melalui pengawalan dan bimbingan pengembangan usaha agribisnis LM3.

C. Penguatan Kapasitas Kelembagaan LM3

Penguatan kegiatan kelembagaan LM3 dimaksudkan untuk pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan jaringan usaha, dan pengembangan akses pemasaran secara bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Pada tahap awal, kelembagaan agribisnis dapat berupa suatu unit khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua LM3. Lebih lanjut, sejalan

18

dengan semakin berkembangnya usaha agribisnis LM3, unit usaha dapat ditingkatkan menjadi suatu lembaga usaha yang berbadan hukum seperti koperasi atau bentuk usaha berbadan hukum lainnya.

D. Pengembangan Usaha Agribisnis

Berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan LM3 difokuskan kepada usaha agribisnis on-farm (budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan) secara monokultur maupun usahatani terpadu, dan off-farm (penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil, dan lainnya). Pengembangan jenis usaha agribisnis tersebut perlu mempertimbangkan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, permodalan, aksesibilitas dan infrastruktur, serta kelayakan usahanya.

Pengembangan usaha dapat dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kemampuan mengakses sumber-sumber permodalan, pengembangan produksi, akses pasar dan teknologi serta kerja sama dengan pihak lain. Tetapi, pada umumnya pengembangan usaha agribisnis terkendala dengan penguatan modal. Oleh karenanya, LM3 yang mempunyai potensi dan SDM untuk menjalankan usaha agribisnis serta berpeluang menjadi agent of agricultural development di wilayahnya perlu difasilitasi dengan penguatan modal usaha. Untuk itu, Departemen Pertanian mengalokasikan dana bantuan sosial untuk penguatan modal bagi LM3. Jumlah dana yang diberikan kepada LM3 terpilih tersebut besarnya disesuaikan dengan RUK yang mereka usulkan melalui prosedur yang berlaku, seperti dijelaskan dalam Bab IV.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2009, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana oleh Menteri Pertanian dengan keanggotaan terdiri atas tenaga ahli dan staf khusus Menteri Pertanian, serta pejabat dan staf eselon I terkait.

Tugas Tim Pengarah sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, termasuk pertimbangan untuk penetapan LM3 terpilih; dan

2. Memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

Tugas Tim Pelaksana sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;

2. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah;

19

3. Mengusulkan calon LM3 sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 kepada Tim Pengarah;

4. Merancang dan mengkoordinasikan kegiatan workshop dan pelatihan LM3 terpilih, serta silaturahmi nasional, dan

5. Melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Untuk membantu Pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di unit kerja eselon I terkait dibentuk Tim Pelaksana.

Tugas Tim Pelaksana Eselon I sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di pusat dan daerah;

2. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan penilaian untuk menentukan LM3 sasaran;

3. Melaksanakan kegiatan sosialiasi, bimbingan dan fasilitasi;

4. Melaksanakan kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi;

5. Menyusun dan menyampaikan pelaporan

Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2009 tingkat pusat dimaksud, lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

B. Tim Pembina Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan berasal dari dinas/kantor lingkup pertanian. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pembina dapat menggunakan anggaran dekonsentrasi dan APBD Provinsi. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan, dimungkinkan/dapat menggunakan Tim Pembina yang ada, seperti Tim Pembina bantuan sosial lainnya.

Tugas Tim Pembina Provinsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat provinsi;

2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada kabupaten/kota pelaksana LM3;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Usaha agribisnis LM3; dan

4. Menyusun dan menyampaikan laporan tingkat provinsi ke pusat.

C. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan personalianya berasal dari dinas/kantor lingkup pertanian. Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis dapat menggunakan anggaran tugas pembantuan dan APBD Kabupaten/Kota. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan, dimungkinkan dapat menggunakan Tim Teknis yang ada atau tim teknis bantuan sosial lainnya.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi usulan LM3 yang dapat difasilitasi Departemen Pertanian dengan tembusan ke provinsi;

20

2. Melakukan koordinasi dalam pembinaan dan pelaksanaan program dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;

3. Melakukan pembinaan teknis budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil;

4. Melakukan pembinaan manajemen agribisnis, pengembangan kelembagaan; dan

5. Menyampaikan laporan tingkat kabupaten/kota ke provinsi

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis di dilakukan secara berkelanjutan sehingga LM3 tersebut mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu mengembangkan dirinya sebagai motivator dan fasilitator pengembangan agribisnis di masyarakat sekitarnya (agent of development). Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Tim Pusat LM3, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada Gambar 4, sebagai berikut:

Tim Pusat

Tim Pembina Provinsi

Tim Teknis Kab/Kota

Pendamping/ Penyuluh

LM3 Terpilih

* Tugas masing-masing Tim adalah seperti tercantum dalam Bab VI.

Gambar 4. Mekanisme Pembinaan

B. Pengendalian

Kegiatan pengendalian oleh Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan LM3 memenuhi prinsip good governance dan clean government, yaitu:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21

2. Memenuhi prinsip efisien, efektif dan akuntabel;

3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokrasi.

Pengendalian terhadap tiga aspek kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian pada tahap persiapan kegiatan (ex-ante), yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan tujuan untuk memilih dan menentukan LM3 sasaran.

2. Pengendalian pada tahap pelaksanaan (ongoing), yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaannya dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan, pengendalian diarahkan untuk melihat apakah keluaran dan hasil program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 telah tercapai. Pengendalian ini digunakan untuk menilai efektivitas (hasil terhadap sasaran) dan efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan)

3. Pengendalian pada tahap pasca-pelaksanaan (ex-post), yaitu pengendalian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian manfaat dan dampak program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 telah mampu mengatasi masalah pembangunan pertanian yang ingin dipecahkan. Pengendalian ini digunakan untuk menilai manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

BAB VIII PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan agribisnis LM3 dilaksanakan secara berjenjang dan terus menerus. LM3 terpilih dan petugas pendamping menyampaikan laporan bulanan kepada Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota dan laporan triwulanan kepada KPA/Tim Teknis Direktorat Jenderal selaku penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulanan kepada Tim Pembina Provinsi. Tim Pembina Provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada Tim Pusat c.q Sekretariat LM3 Pusat (Badan Pengembangan SDM Pertanian). Berdasarkan laporan triwulanan dari setiap provinsi, Tim Pusat menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Pertanian. Secara skematis mekanisme pelaporan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 digambarkan pada Gambar 5.

22

Menteri Pertanian

Tim Pusat

Gambar 5 Mekanisme Pelaporan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3

A. Pelaporan LM3 Terpilih

Pengelola LM3 terpilih dibantu oleh petugas pendamping wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut: 1. Laporan Bulanan

Berisi kemajuan realisasi fisik dan keuangan, disertai waktu, jenis dan jumlah sarana serta prasarana usaha yang diadakan.

2. Laporan Triwulanan

Berisi perkembangan kinerja usaha agribisnis LM3 berupa: ketersediaan sumberdaya/bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, volume penjualan/pemasaran, pemupukan modal; penyerapan tenaga kerja, pendapatan, permasalahan dan kendala, serta solusi masalah yang telah dilakukan.

B. Pelaporan Petugas Pendamping LM3

Petugas pendamping LM3 terpilih wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Laporan Bulanan

Berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pendampingan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator

Tim Pembina Provinsi

Tim Teknis Kab/Kota

Pendamping/ Penyuluh

LM3 Terpilih

Laporan bulanan

Laporan triwulanan

23

keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, dan saran tindak lanjut.

2. Laporan Triwulanan

Berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pendampingan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

C. Pelaporan Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota wajib membuat laporan triwulanan. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

D. Pelaporan Tim Pembina Provinsi

Petugas pendamping LM3 terpilih wajib membuat laporan triwulanan. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

E. Pelaporan Eselon I Pelaksana

Laporan triwulanan dari setiap provinsi yang diterima oleh Sekretariat LM3 diteruskan kepada masing-masing Eselon I terkait. Selanjutnya, berdasarkan laporan triwulanan dari provinsi dan laporan LM3 Terpilih serta pendamping, masing-masing pelaksana kegiatan pada Eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) wajib menyampaikan laporan kinerja pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan format laporan sesuai ketetapan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Program Pembangunan Pertanian dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 391/RC.210/A/VI/2007 tanggal 29 Juni 2005 tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan anggaran berbasis kinerja. Materi laporan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya; dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, dan saran tindak lanjut. Adapun format, substansi, dan penyampaian laporan lebih lanjut ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan oleh Tim Pelaksana Pusat.

24

BAB IX PENUTUP

Pembangunan pertanian dilakukan dalam rangka mewujudkan pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis pada LM3 yang berbasis keagamaan. Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, penguatan modal kerja dan pendampingan, sehingga usaha agribisnis LM3 dapat berkembang serta memberikan nilai tambah yang optimal baik kepada LM3 itu maupun pada masyarakat sekitarnya. Pedoman ini sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja LM3. Sehingga sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha LM3 dan masyarakat sekitarnya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

DAFTAR ISIDAFTAR TABELDAFTAR GAMBARLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :TANGGAL :BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Ruang LingkupD. Pengertian

BAB IISTRATEGI PELAKSANAANA. Konsepsi B. Strategi DasarC. Strategi OperasionalD. Komponen KegiatanE. Sasaran KegiatanF. Indikator KeberhasilanG. Penanggung Jawab Fasilitasi KegiatanH. Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Swasta dan MasyarakatI. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

BAB IIIKRITERIA DAN SELEKSIA. Kriteria dan PersyaratanB. Seleksi dan Penetapan

BAB IVPENGELOLAAN DANAA. Dana Operasional B. Dana Bantuan Sosial C. Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan SosialD. Penarikan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial

: penyaluran dana/pemberian bukti pembayaran : pengajuan danaBAB VKEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNISA. Pelatihan Pengelola dan Petugas PendampingB. PendampinganC. Penguatan Kapasitas Kelembagaan LM3D. Pengembangan Usaha Agribisnis

BAB VI ORGANISASI PELAKSANAA. Tim Pusat B. Tim Pembina ProvinsiC. Tim Teknis Kabupaten/Kota

BAB VIIPEMBINAAN DAN PENGENDALIANA. PembinaanB. Pengendalian

BAB VIIIPELAPORAN A. Pelaporan LM3 Terpilih B. Pelaporan Petugas Pendamping LM3 C. Pelaporan Tim Teknis Kabupaten/KotaD. Pelaporan Tim Pembina ProvinsiE. Pelaporan Eselon I Pelaksana

BAB IXPENUTUP