pelatihan webmaster untuk petugas pengelola web
TRANSCRIPT
Caption describing picture
or graphic.
Tim Redaksi :
Pelindung : Ir. M. Tassim Billah, MSc
Penasehat : Agus Sunarya, SE, MM Ir. Budi Waryanto, MSi Ir. Bayu Mulyana, MM Ir. Dewa Ngakan Cakrabawa, MM
Penanggung Jawab : A. Prasetyanto Wibowo, SH
Redaksi : Dedi Triyono
Editor : Eko Nugroho, S.Kom, MM Dra. P.Hanny Muliany, MM Dra. Laelatul Hasanah, Msi Dian Prasetyorini, SE
Redaktur Pelaksana : Evita Wahyu Puspitasari, S.Kom
Sekretariat : Marwati Agus Suparmi
Redaksi menerima tulisan
maupun saran dan kritik untuk Newsletter Pusdatin
Kirimkan ke alamat redaksi : Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian Jl. Harsono RM No. 3
Gd. D Lantai IV Pasar Minggu – Jakarta 12550 Telp : 021-7805305, 7816384
Fax : 021-7822638 e-mail :
Daftar Isi :
▪ Pelatihan Webmaster
Untuk Petugas Pengelola Web….…(1)
▪ Sosialisasi dan Advokasi
e-Form Peternakan Di Pontianak - Kalimantan Barat......(3)
▪ Penunjukkan Langsung
Yang Lebih Aman Menggunakan e-Purchasing…...(7)
▪ Kegiatan Survei Pengguna
Jagung Tahun 2014…..(10)
Open Government Indonesia (OGI)
dan Paramadina Public Policy Institute
bekerja sama dalam menyelenggarakan acara
Pelatihan Web Master “Menampilkan
Transparasi Kinerja dan Anggaran melalui
situs web K/L dalam Penerapan UU KIP” yang
mengundang 47 Kementerian atau Lembaga
yang salah satunya adalah Kementerian
Pertanian.
Pada kesempatan ini, Kementerian
Pertanian mengutus dua orang staff untuk
hadir dalam acara pelatihan ini yang
diselenggarakan pada tanggal 04 - 06 Juni
2014 di The Mirah Hotel Bogor. Staff yang
ditugaskan adalah Staff Aplikasi Multimedia
yang diwakilkan oleh Hani Hanifah Rahmani
dan Cahyani Wartianingsih.
Keterbukaan Informasi Publik adalah
sebuah gerakan lama yang kembali muncul
sejak UU No. 14 tahun 2008 disahkan.
Meskipun masih banyak kekurangan disana
sini dalam penerapan UU KIP tersebut, akan
tetapi semangat dan kemajuan keterbukaan
informasinya cukup terasa sejak tahun 2010
sampai sekarang.
Penempatan petugas IT atau
Webmaster yang cakap dan memahami
filosofi UU KIP merupakan suatu hal yang
cukup penting agar penyediaan informasi
melalui situs web dalam rangka memenuhi
harapan masyarakat dan undang - undang.
Ketersediaan data dan inforamasi
dalam kementerian dan lembaga tidak lepas
dari hasil kerjasama erat antara penyedia
data (Bagian - bagian K/L), pengumpul dan
pemberi data (Humas) dan petugas pengelola
situs web (IT/Webmaster).
Pembagian tugasnya sudah cukup
B U L A N A G U S T U S 2 0 1 4 V O L U M E 1 1 N O 1 1 5
Newsletter
http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id ISSN : 1411-9196
PELATIHAN WEBMASTER
UNTUK PETUGAS PENGELOLA WEB
Para Petugas Pengelola Web (IT/Webmaster)
dari 47 Kementerian atau Lembaga
H A L A M A N 2
jelas, IT/Web membuat tampilan yang baik
menampilkan informasi sesuai UU KIP datanya
berasal dari humas atau PPID, Humas atau PPID
mengumpulkan, berkoordinasi dengan satker lain
agar penyediaan informasi bisa mutakhir dan
berkesinambungan.
Kegiatan pelatihan untuk petugas pengelola
situs web (IT/Webmaster) ini dilaksanakan untuk
berbagi, belajar dan memahami lebih mendalam
aturan-aturan baku pembuatan dan pengelolaan
situs K/L agar lebih menarik, aman, akuntable,
responsif estetis, dan informatif sesuai dengan UU
KIP.
Materi yang diberikan diawali dengan
Pemaparan dari Bapak Abdul Rahman Ma’mun
(Direktur PPPI) dengan materi :
Lanjutan Berita Pelatihan Webmaster...
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik: Filosofi, substansi, dampak
positifnya bagi peningkatan kinerja Kementerian/
lembaga dan Peringkat Open Budget Index.
2. Tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Humas
dalam menerapkan Standar Layanan Infromasi
publik di Kementerian/lembaga.
3. Pengelolaan Informasi Publik : Informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan khususnya
menyangkut data yang terkait keuangan dan
penganggaran mengacu pada UU KIP.
Setelah pemaparan diadakan diskusi
kelompok untuk mereview beberapa situs website
Kementarian yang dijadikan contoh untuk
menganalisa aplikasi website dan content website
yang ada didalamnya. Pada diskusi ini, peserta dibagi
menjadi beberapa kelompok yang masing-masing
kelompok me-review satu website Kementerian.
Setelah melaksanakan diskusi, masing-masing
mempresentasikan hasil review website terdapat
beberapa kelebihan dan kekurangan website yang
harus lebih dikembangkan.
Pada pelatihan ini peserta pun diberikan
materi-materi Website sebagai peningkatan kualitas
SDM Pengelola website di Kementerian/lembaga.
Materi-materi yang berikan adalah sebagai berikut :
Bapak Abdul Rahman Ma’mun Selaku
Direktur PPPI sedang memberikan materi
Judul Materi Detail Materi
Web User Experience 1. Pengenalan Web User Experience
2. Konsep dalam web user experience
3. Desain web yang sesuai dengan user experience
yang baik
4. Penerapan User Experience yang baik dalam
pembuatan web
Fundamentals of Web Security 1. Pengenalan aspek keamanan dalam web
2. Penanganan dini terhadap risiko keamanan
3. Penerapan aspek keamanan dalam pembuatan web
Fundamentals of Web Analytics 1. Pengenalan web analitik
2. Penggunaan web analitik untuk meningkatkan
performa web
Web Content Creation 1. Konsep konten web
2. Panduan dalam membuatn konten web
Introduction to Web 2.0 1. Pengenalan konsep web dan media social
2. Peran media social dalam web pemerintahan
3. Penerapan media social di web pemerintahan
Javascrip for User Interface/Experience
H A L A M A N 3
memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada
pada masing - masing website kementerian/lembaga
agar menjadi media yang lebih informatif lagi bagi
masyarakat luas. ( Hani)
Pelaporan melalui media elektronik (e-Form)
sangat cocok untuk diimplementasikan di Indonesia
yang wilayahnya sangat luas dan berpulau - pulau.
e-Form akan mempercepat sampainya pelaporan
dari Sabang sampai Merauke ke Provinsi maupun
Pusat tanpa hambatan transportasi.
Pelaporan melalui e-Form di subsektor
peternakan telah dikembangkan sejak tahun 2007.
Beberapa kendala yang dijumpai pada implementasi
e-Form ini diantaranya keterbatasan SDM, bentuk
kelembagaan pengelola data peternakan yang
bervariasi antar daerah dan lemahnya dukungan
kebijakan. Selain itu beberapa kebijakan seperti
telah terbitnya Peraturan pemerintah No. 41 tahun
2007, menyebabkan bentuk kelembagaan khusus
yang menangani data satistik peternakan di daerah
tidak tersedia, sehingga manajemen penanganan
data cenderung mengalami hambatan.
Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah
melakukan bimbingan lanjut petunjuk teknis dan
e-Form peternakan kepada petugas pengelola data di
Provinsi Kalimantan Barat dengan memberikan
pemahaman yang sama kepada petugas pengelola
data peternakan di semua tingkatan mengenai
petunjuk teknis pengumpulan data peternakan dan
operasional aplikasi e-Form peternakan. Adapun
sasaran yang akan dicapai adalah terlatihnya petugas
pengelola data peternakan di Provinsi Kalimantan
Barat di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi
sebanyak 11 petugas, meningkatnya pemahaman
petugas pengelola data peternakan mengenai
pedoman pengumpulan data peternakan dan aplikasi
e-Form Peternakan dan terupdatenya data populasi
ternak, pemotongan ternak, pemasukan dan
Materi - materi tersebut diberikan dengan
metode pemaparan, praktek dan diskusi. Pelatihan
ini memberikan motivasi tersendiri bagi para
pengelola website Kementerian/lembaga untuk
Lanjutan Berita Pelatihan Webmaster...
Salah satu kelompok diskusi Pelatihan Webmaster
SOSIALISASI DAN ADVOKASI E-FORM PETERNAKAN
DI PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT
Narasumber sedang memberikan pengarahan
sekaligus membuka acara Sosialisasi dan
Advokasi e-Form Peternakan Di Pontianak
Instruktur dan Peserta sedang mendengarkan
pengarahan dari Narasumber
H A L A M A N 4
provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan
Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan tahun
2014 adalah sebagai berikut :
1. Penjelasan Buku Pedoman Pengumpulan Data
Peternakan, materi yang disampaikan meliputi :
Pengorganisasian Pengumpulan Data (Tingkat
Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Metodologi (Konsep dan Definisi, Data yang
dikumpulkan, Metode Pengumpulan Data
Reguler).
Penjelasan Tata Cara Pengisian Formulir
Pengumpulan Data (Form NAK 01 – NAK 04
dan Form Input Parameter).
Pengolahan dan Rekapitulasi Data (rekap
formulir tingkat Kabupaten/Kota, rekap
formulir tingkat Provinsi, rekap formulir
tingkat Nasional).
Pelaporan dan Penyajian Data.
2. Aplikasi e-Form Peternakan, materi yang
disampaikan meliputi :
Pendahuluan → Penjelasan apa itu elektronik
Form Peternakan (e-Form Nak), kegunaan dan
manfaat penggunaan e-Form Nak.
Tata Cara Installasi Aplikasi e-Form
Peternakan.
Penjelasan Entri Data Form NAK 01 – NAK 04
dan Form Input Parameter.
Utility → Manajemen User, Manajemen
Komoditas, Manajemen Wilayah, Manajemen
Server, Gabung Data, Backup Data, Restore
Data, Kirim Data (secara offline dan online).
Output/Rekap hasil entri data Form NAK 01 –
NAK 04 dan Form Input Parameter (Rekap
Populasi, Rekap Pemotongan, Rekap Ternak
Masuk, Rekap Ternak Keluar, Rekap Populasi
Daging, Rekap Produksi Telur, Rekap Produksi
Susu).
Bantuan → Penjelasan Fasilitas menu
BANTUAN ini merupakan panduan untuk
memudahkan petugas Kabupaten/Kota dalam
mengoperasikan e-Form Peternakan.
3. Pre test dan post test, para peserta sebelum dan
sesudah mengikuti kegiatan Sosialisasi dan
Advokasi e-Form Peternakan tahun 2014 diminta
Lanjutan Berita Sosialisasi dan Advokasi e-Form...
pengeluaran ternak di wilayah Provinsi Kalimantan
Barat.
Jumlah peserta pelatihan Sosialisasi dan
Advokasi e-Form Peternakan di Provinsi Kalimantan
Barat sebanyak 11 orang yang terdiri dari petugas
pengelola data peternakan tingkat Provinsi 3 (tiga)
orang, tingkat Kabupaten/Kota 8 orang. Nama-
nama peserta dan asal instansi secara rinci dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Peserta Sosialisasi dan Advokasi e-Form Peternakan Di Pontianak
Instruktur dalam pelaksanaan Sosialisasi
dan Advokasi e-Form Peternakan di Provinsi
Kalimantan Barat berasal dari Pusdatin sebanyak 1
(satu) orang dibantu oleh 1 (satu) orang asisten
dengan kualifikasi menguasai Pedoman Metode
Pengumpulan Data Peternakan, menguasai
komputer dan teknologi informasi serta aplikasi
e-Form Peternakan, mampu menilai kemajuan hasil
berlatih para peserta pada akhir kegiatan. Para
instruktur pada waktu memberikan materi dibantu
oleh asisten di dalam kelas sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan. Nama instruktur dan asisten
yang terlibat dalam kegiatan ini Ir. Roch
Widaningsih, Msi dan Suyati, S.Kom. Narasumber
yang memberikan pengarahan dan sekaligus
membuka acara pelaksanaan Sosialisasi dan
Advokasi e-Form Peternakan di Provinsi Kalimantan
Barat adalah Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat yaitu
Drh. H. Manaf Mustafa dan dari Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian Ir. Budi Waryanto, MSi.
Materi yang disampaikan kepada peserta
NO NAMA PROVINSI/KABUPATEN
1 Sri hartini Provinsi Kalbar
2 Merry Provinsi Kalbar
3 Eka Syawalia Provinsi Kalbar
4 Sofia Febriyanita Kota Pontianak
5 Sumiyanto Pontianak
6 Fenansius Kecung Sekadau
7 Okta Abdillah, SPt Singkawang
8 Oni Purwoko Melawi
9 Yuveralis Viktor Landak
10 Finny Widiyanti Sanggau
11 Eka Martini Sambas
Nilai rata-rata
H A L A M A N 5
Lanjutan Berita Sosialisasi dan Advokasi e-Form...
untuk mengisi pre test dan post test sebagai
parameter tingkat kesiapan pemahaman materi.
Pre test diberikan sebelum sosialisasi
dilaksanakan dan post test setelah selesai materi
sosialisasi disampaikan. Nilai rata - rata pre test
adalah 8.33 dan nilai post test menjadi 9.23.
Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan
Advokasi e-Form Peternakan diawali dengan
pembacaan pointer oleh Kepala Dinas Peternakan
Provinsi Kalimantan Barat yaitu Drh. Erinaldi,
Setelah pembacaan pointer berakhir dilanjutkan
dengan pembukaan, dalam pembukaan ini
narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi
Pertanian (Ir. Dyah Riniarsi, MSi) memberikan
penekanan akan pentingnya data yang akurat dan
tepat waktu.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta
pelatihan, peserta sangat aktif dalam forum
tanya jawab. Keaktifan peserta tercermin dari
banyaknya pertanyaan yang diajukan, baik
pertanyaan yang berkaitan dengan pedoman
pengumpulan data peternakan maupun dengan
Aplikasi e-Form Peternakan. Berikut pertanyaan
yang diajukan oleh peserta beserta tanggapannya
tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2. Rangkuman Daftar Diskusi antara Peserta dan Instrukturyang berhubungan dengan materi yang
disajikan pada Sosialisasi e-Form Peternakan
NO PERTANYAAN TANGGAPAN
1 Kabupaten Sekadau (P Fenansius):
Batasan populasi komoditas
peternakan, apa hanya untuk 15
komoditas ternak tersebut di form
nak-01 atau bisa ditambah komoditas
lain. Sebaliknya jika dari 1 s.d 15 tidak
ada di suatu kecamatan apa dihapus
apa populasi sama dengan 0 (nol)?
Dulu populasi dihitung pakai rumus,
bagaimana dalam hal ini?
Populasi apakah pada akhirnya
bermuara ke penghitungan Suplai-
Demand?
Populasi mencakup 15 komoditas
sebagaimana tersaji pada form nak - 01,
namun apabila ada komoditas ternak yang
dominan di Kalbar tetapi tidak dicakup
dalam 15 komoditas tersebut, e-Form
memfasilitasi penambahan komoditas
di menu Utility. Kode ditambahkan dan
dilaporkan ke BPS, namun demikian
komoditas tambahan hanya tersaji di
laporan kabupaten/kota, sedang yang ke
Pusat tetap hanya mencakup 15 komoditas
sebagaimana tersaji pada form nak - 01.
Populasi dientri ke fasilitas e-Form melalui
input data, populasi tidak dihitung pakai
rumus lagi.
Populasi yang dientri di e-Form ini bisa
diedit oleh adminnya (petugas Kabupaten/
Kota) apabila ada perubahan populasi
setelah adanya verval atau yang lainnya.
Populasi setelah melalui mekanisma verval
yang digunakan untuk perhitungan Suplai-
Demand.
2 SARAN/PERMINTAAN :
Petugas yang bertugas mengumpulkan
data peternakan. Perlu diberikan
formulir pengumpulan datanya (Nak01,
Nak02, Nak 03 dan Nak04) seperti di
Tanaman Pangan.
Permintaan akan diteruskan ke instansi yang
bertugas mendistribusikan Formulir tersebut
(Ditjen PKH atau BPS).
H A L A M A N 6
Lanjutan Berita Sosialisasi dan Advokasi e-Form...
( Roch/Hanny)
Tabel 2. Lanjutan
NO PERTANYAAN TANGGAPAN
3 Kota Singkawang (Pak Okta) : Data populasi ternak dulunya dihitung keadaan per tanggal 31 Desember tahun berjalan sebagai P0 tahun berikutnya, kemudian harus menyesuaikan per Mei 2011 berlangsungnya PSPK, kemudian karena adanya ST 2013 populasi ternak mengikuti pelaksanaan ST per Juni 2013, Apakah seterusnya populasi dihitung per Juni tahun berjalan untuk semua jenis ternak?
Iya sampai nanti ada pendataan yang bersifat nasional lagi.
4 Kab. Landak (Pak Yuvenalis) Bagaimana mengisi formulir nak - 03 kalau sapi yang masuk ke Kabupaten Landak berasal dari Madura tetapi melewati dulu Kabupaten Kubu Raya apakah pemasukan antar Kabupaten atau antar provinsi?
Kalau di Kabupaten Kubu Raya dicatat sebagai pemasukan antar provinsi, maka setelah dikirim lagi ke Kabupaten Landak (jadi dicatat lagi di Kubu Raya sebagai pengeluaran antar kabupaten) maka di Kabupaten Landak dicatat sebagai pemasukan antar kabpaten. Tetapi kalau pencatatan hanya di kabupaten Landak (karena sudah diorder) dan di Kubu Raya tidak dicatat maka dicatat sebagai pemasukan antar provinsi.
5 Kab. Pontianak (Pak Sumiyanto) :
Bagaimana mengisi formulir Nak03 & Nak04 kalau sapi yang masuk dan keluar tidak dibedakan jenis kelamin?
Bagaimana mengisi formulir Nak01 kalau catatan populasi sapi selama ini belum membedakan umur?
Isilah menggunakan parameter yang ada di kabupaten atau provinsi.
Isilah dengan memproporsikan dengan menggunakan parameter yang ada di kabupaten atau provinsi.
6 Kab. Pontianak (Pak Sumiyanto) : Paling sulit adalah memperoleh data masuk dan keluar ternak karena tidak setiap ternak yang masuk/keluar melalui pos pencatatan, bagaimana mengatasi hal ini?
Bisa didekati dengan mengecek ternak di pasar hewan.
7 PERMASALAHAN : a. Tidak ada dinas peternakan dan kesehatan hewan yang berdiri sendiri di tingkat
kabupaten/kota di Kalimantan Barat, bahkan ada yang hanya berdiri sebagai satu seksi di dinas yang membidangi pertanian, dan yang menangani pun kadang tidak paham tentang peternakan.
b. Otonomi daerah menyebabkan provinsi tidak mempunyai kepanjangan tangan di kabupaten/kota, sehingga program-program tidak berjalan.
Narasumber sedang menjelaskan materi Buku Pedoman Teknis Pengumpulan Data Peternakan
(Roch) dan e-Form Peternakan (Suyati)
H A L A M A N 7
Pada gambar proses bisnis e-Purchasing,
e-Purchasing berada pada ranah panitia K/L/D/I.
Panitia dapat melakukan negosiasi harga atau
langsung menyetujui harga yang ditawarkan kontrak
payung kemudian langsung membuat kontrak
pengadaan bila semua persyaratan sudah sesuai.
tinggi, banyak tersedia di pasar, pasar kompetitif,
barang/jasa sederhana, dan jenis barang/jasa
didominasi dengan barang pabrikan, dan jasa
standar. Proses pengadaan melalui e-Purchasing
berkaitan dengan e-Catalog yang memuat informasi
mengenai barang/jasa yang akan diproses melalui
aplikasi e-Purchasing.
Proses bisnis e-Purchasing
Aplikasi e-Purchasing memiliki proses bisnis
antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (LKPP), penyedia barang/jasa, dan
K/L/D/I. Proses antara LKPP dan penyedia barang/
jasa berada pada proses memasukkan data barang/
jasa yang akan dimasukkan di dalam e-Catalogue.
LKKP akan mengadakan proses verifikasi untuk
menentukan kontrak payung dari penyedia barang/
jasa yang akan diumumkan melalui e-Catalogue dan
digunakan oleh panitia K/L/D/I melalui aplikasi
e-Purchasing.
Proses pemilihan penyedia barang/jasa
lainnya diatur melalui Peraturan presiden Nomor 70
Tahun 2012 pada pasal 35 yaitu dengan cara
pelelangan yang terdiri pelelangan umum dan
sederhana, penunjukkan langsung, pengadaan
langsung atau kontes/sayembara. Peraturan
Presiden ini pun diperkuat dengan Peraturan Kepala
LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang e-Purchasing
pada pasal 1 ayat 5 yaitu e-Purchasing adalah tata
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
elektronik.
Trend pengadaan ke depannya nantinya tidak
hanya dilaksanakan melalui proses lelang atau
tender. Karena tender biasanya merupakan barang
dengan volume dengan kebutuhan rendah, belum
tersedia di pasar, pasar kompetitif, barang/jasa yang
cukup kompleks, kemudian jenis barang/jasa
didominasi dengan rekayasa, jasa, design,
dan inovasi. Sedangkan penunjukkan langsung
merupakan barang dengan volume kebutuhan
PENUNJUKKAN LANGSUNG YANG LEBIH AMAN
MENGGUNAKAN E-PURCHASING
Gambar 1. Proses Bisnis e-Purchasing
Alur melakukan proses pembelian melalui
e-Purchasing
Alur proses pembelian melalui aplikasi
e-Purchasing melalui tiga tahapan. Tahapan pertama
berada di sisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
H A L A M A N 8
Lanjutan Berita Penunjukkan Langsung...
Gambar 3. Alur Proses Pembelian Melalui e-Purchasing Dari Sisi Pokja ULP
Gambar 4. Alur Proses Pembelian Melalui e-Purchasing Dari Sisi Penyedia
e-Purchasing.
Selanjutnya pokja ULP yang akan memproses
login sebagai panitia ke dalam aplikasi SPSE dan
memilih masuk ke aplikasi e-procurement lainnya
untuk membuat paket dan kirim permintaan
pembelian.
Gambar 2. Alur Proses Pembelian Melalui e-Purchasing Dari Sisi PPK
PPK melihat melalui e-Catalogue spesifikasi
yang dibutuhkan serta harga yang sesuai. Kemudian
PPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
yang akan dilaksanakan kemudian rencana
pelaksanaan pengadaan tersebut disampaikan ke
Pokja/ULP yang akan melaksanakan proses
penunjukkan langsung menggunakan aplikasi
pembelian yang diajukan oleh pokja ULP bila
memang penyedia menyanggupi permintaan pokja
ULP.
Selain PPK dan pokja ULP, penyedia barang/
jasa juga ikut mengakses aplikasi SPSE untuk melihat
notifikasi yang dikirimkan dan menyetujui
H A L A M A N 9
Lanjutan Berita Penunjukkan Langsung...
dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) karena aplikasi ini menempel di dalam
aplikasi SPSE.
Gambar 5. Halaman Aplikasi e-procurement lainnya
Aplikasi e-Purchasing
Aplikasi ini dapat diakses setiap PPK, panitia
pengadaan barang/jasa dan penyedia/rekanan
barang/jasa yang sudah memiliki hak akses ke
Gambar 6. Halaman Aplikasi e-Purchasing
Setelah panitia login ke dalam aplikasi SPSE,
panitia dapat mengaksesnya melalui menu Aplikasi
e-procurement lainnya kemudian pilih aplikasi
e-Purchasing yang panitia barang/jasa inginkan.
Di dalam aplikasi e-procurement lainnya ini terdapat
beberapa aplikasi e-Purchasing seperti aplikasi
e-Purchasing obat, alat kesehatan, PP sheet, mesin
pertanian, hotmix, readymix, kendaraan bermotor,
Internet Service Provider (ISP), dan alat berat.
H A L A M A N 1 0
Lanjutan Berita Penunjukkan Langsung...
Gambar 6. Lanjutan
Sementara jagung untuk pangan diantaranya diolah
menjadi berbagai macam produk makanan turunan
seperti sereal, minyak jagung, tepung jagung, dan
lain - lain.
Berdasar tabel input output tahun 2005
(BPS), penggunaan jagung untuk industri pakan
ternak sekitar 21,85%, kopi giling dan kupasan
sebesar 8,91%, tepung jagung sebesar 7,18%, bibit
melalui aplikasi e-Purchasing maka panitia barang/
jasa dapat mulai memproses kontrak pengadaan.
Penggunaan aplikasi e-Purchasing ini relatif
lebih aman untuk panitia pengadaan barang/jasa
karena harga yang ditawarkan oleh penyedia/
rekanan barang/jasa sudah masuk ke dalam kontrak
payung antara LKPP dengan penyedia. Selain itu,
pembelian barang yang dapat langsung memilih se-
suai dengan kebutuhan panitia barang/jasa sesuai
dengan jenis serta merk barang/jasa yang mereka
butuhkan. ( Lilik)
Panitia cukup menekan menu aplikasi
e-Purchasing yang panitia barang/jasa butuhkan
kemudian tekan tombol Masuk Versi Production
untuk mulai mengerjakan penunjukkan langsung
menggunakan e-Purchasing. Setelah menekan
tombol tersebut panitia barang/jasa mulai dapat
membuat paket dan mengisi formulir yang tampil
pada aplikasi. Sebelum menginputkan data barang/
jasa yang dibutuhkan oleh panitia, panita harus
melihat kebutuhan barang/jasa pada aplikasi
e-Catalogue. Bila data sudah diinputkan dan PPK
sudah menyetujui proses pembelian barang/jasa
KEGIATAN SURVEI PENGGUNA JAGUNG
TAHUN 2014 Jagung merupakan komoditas strategis dilihat
dari perannya sebagai sumber karbohidrat kedua
setelah beras dan juga sebagai bahan baku pakan
ternak. Penggunaan jagung dalam negeri didominasi
oleh industri pakan ternak. Komposisi jagung dalam
pakan unggas berkisar 50 %, sehingga diperkirakan
industri pakan ternak nasional setiap tahunnya
membutuhkan sekitar 6 - 7 juta ton jagung.
H A L A M A N 1 1
sebesar 5,31% , minyak jagung sebesar 3,23% dan
pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar
51,37%. Sementara itu, data penggunaan jagung
yang diolah untuk industri makanan dan non
makanan dalam perhitungan Neraca Bahan
Makanan (NBM) cenderung under estimate. Untuk
itu perlu informasi yang lebih akurat tentang
penggunaan jagung oleh industri pakan dan
penggunaan lainnya. Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian pada tahun 2014 akan
melakukan Survei Penggunaan Jagung di beberapa
provinsi sampel.
Tujuan dari kegiatan ini adalah (a) melakukan
survei untuk mengumpulkan data dan informasi
tentang penggunaan jagung untuk industri makanan
dan non makanan di wilayah sampel, dan (b)
Melakukan analisis hasil survei penggunaan jagung
untuk industri makan dan non makanan. Pada
tahun 2014 ini survei akan dilakukan di 5 (lima)
provinsi sentra jagung dan lokasi industri berbahan
baku jagung dengan total sampel sebanyak 250
sampel. Obyek survei meliputi Industri pakan,
industri pangan, petani, pedagang dan peternak
ayam petelur/ayam buras/itik. Wilayah sampel
adalah Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Alokasi sampel
secara rinci tersaji pada Bab III Metodologi. Survei
akan dilaksanakan pada bulan Juni 2014, dengan
cakupan data yang dikumpulkan selama setahun
terakhir (Juni 2013 s/d Mei 2014).
Tahapan kegiatan survei, petugas, dokumen
yang digunakan serta jadwal pelaksanaan survei
adalah sebagai berikut :
Alur Pengumpulan Data
Pelaksanaan Survei Penggunaan Jagung
secara garis besar ada 2 (dua) alur, yaitu untuk
industri dan non industri. Responden untuk industri
adalah perusahaan/industri pakan dan industri
pangan yang berbahan baku jagung. Sementara
responden untuk non industri adalah petani,
pedagang dan peternak.
Secara rinci alur dokumen survei dan
pengumpulan data disajikan pada bagan berikut :
Gambar 1. Alur survei untuk industri
Keterangan : Koordinasi
Pengumpulan Data
Gambar 2. Alur survei untuk non industri (petani,
pedagang dan peternak)
Pemilihan Sampel
Survei pengunaan jagung yang akan dilakukan
mencakup 5 (lima) pelaku pada rantai tata niaga
jagung yakni mulai dari tingkat produsen hingga
penggunaannya oleh peternak, industri pakan, dan
industri pangan yang berbahan baku jagung. Oleh
karena itu, responden dari survei ini meliputi :
1. Petani
2. Pedagang
Lanjutan Berita Kegiatan Survei Pengguna Jagung...
Pusdatin/Tim
GPMT / KADIN
Industri SPJ2014.PAKAN SPJ2014.PANGAN
SPJ2014.PAKAN SPJ2014.PANGAN
Pusdatin/Tim Provinsi, Kabupaten
Petani, Pedagang, Peternak
SPJ2014.TANI SPJ2014.DAG SPJ2014.NAK
Lanjutan Berita Survei Karkas Unggas...
H A L A M A N 1 2
3. Peternak ayam petelur/ayam buras/itik
4. Industri pakan
5. Industri pangan
Pelaku pada mata rantai tata niaga jagung
yang menjadi target pada survei ini digambarkan
pada skema berikut :
Gambar 3. Skema pelaku pada rantai tata niaga
jagung yang menjadi target survei
Pemilihan provinsi sampel dilakukan
berdasarkan provinsi sentra produksi jagung pipilan
kering serta banyaknya industri/usaha/unit
pengolahan jagung untuk pakan dan pangan. Dasar
pemilihan ini berasal dari data produksi jagung
pipilan kering per provinsi yang bersumber dari BPS,
data industri pakan ternak dari Ditjen Peternakan
dan Kesehatan Hewan, serta data usaha/unit
industri besar/sedang dan mikro/kecil yang
bersumber dari BPS. Berdasarkan atas besarnya
produksi jagung dan lokasi pabrik pakan, maka
terpilih 5 (lima) provinsi seperti tersaji pada tabel.
Sementara pemilihan kabupaten di provinsi terpilih
dilakukan berdasarkan kabupaten yang memiliki
produksi jagung pipilan kering relatif tinggi serta
banyaknya industri/usaha/unit pengolahan jagung
untuk pakan dan pangan. Provinsi dan kabupaten
terpilih adalah sebagai berikut :
Alokasi sampel petani dan pedagang dipilih
pada tiap-tiap kabupaten sampel dilakukan secara
proporsional berdasarkan besarnya daerah sentra
produksi jagung. Sementara alokasi sampel
peternak ayam petelur/ayam buras/itik dipilih pada
tiap - tiap kabupaten sampel dilakukan secara
proporsional berdasarkan besarnya daerah sentra
produksi jagung dan juga banyaknya peternak ayam
petelur/ayam buras/itik yang mencampur sendiri
jagung sebagai pakannya. Sampel perusahaan/usaha
industri pakan dipilih pada tiap - tiap provinsi sampel
berdasarkan data dari Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan serta Asosiasi/Gabungan
Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Alokasi
sampel perusahaan/usaha industri pangan dipilih
pada tiap-tiap kabupaten sampel dilakukan secara
proporsional berdasarkan besarnya daerah sentra
produksi jagung dan jumlah industri berbahan baku
jagung berdasarkan data BPS.
Alokasi jumlah sampel survei penggunaan
jagung menurut jenis responden di 5 (lima) provinsi
adalah sebagai berikut :
Responden yang akan diwawancarai
diupayakan dapat memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
1. Petani
Telah melakukan usaha tani jagung dalam
waktu yang relatif lama
Bentuk hasil produksinya jagung pipilan ker-
ing
Sebagian atau seluruh produksi jagungnya
untuk dijual
Melakukan transaksi penjualan jagung pada
periode survei
2. Peternak ayam ras petelur/ayam buras/itik
Beternak ayam ras petelur/ayam buras/itik
Menggunakan pakan jagung yang dicampur
sendiri
3. Pedagang
Berdagang jagung pipilan kering dan atau
wujud lainnya
Memiliki lokasi usaha yang jelas
Mudah diwawancarai ( Wita)