pemulihan berbasis negara - referensi.elsam.or.id€¦ · dengan kasus “salim kancil”,salim...

PEMULIHAN BERBASIS NEGARA￮

Disampaikan dalam Pelatihan ACCESS (Advocating Principles of Business and

Human Rights for Better Society) – ELSAM

Hasto Atmojo Suroyo

Ketua LPSK

1www.lpsk.go.id Humas LPSK RI Humas LPSK infoLPSK infoLPSK [email protected] 148

Mengacu pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, definisi dari korbanpelanggaran ham yang berat adalah:

Korban adalah orang yang secara perseorangan atau kelompokyang menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental,penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau subtansi hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yangmerupakan pelanggaran berat hukum hak asasi manusiainternasional, atau pelanggaran serius hukum kemanusiaaninternasional.


Definisi Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13/2006 menyebutkan:

￮ “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban Menurut definisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun2018 Tentang Pemberian Kompensasi,Restitusi danBantuankepada Saksi dan Korban.

“Korban adalah orang yang mengalami

penderitaan fisik, mental dan/atau

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh

suatu tindak pidana.”


4

MENURUTDEKLARASI PBB

o Deklarasi PBB kemudian menjamin dan melindungi hak-hak korbankejahatan sebagai berikut:

o Pertama, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan danmemperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasimaupun restitusi);

o Kedua, hak korban atas informasi mengenai hak-haknya dalammengupayakan ganti rugi dan memeperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;

o Ketiga, hak korban untuk menyatakan pandangan dan memberikanpendapat

o Keempat, hak korban atas tersedianya bantuan selama proses hukumdijalankan;

o Kelima, hak korban atas perlindungan darigangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungankebebasan pribadi dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya.

www.lpsk.go.id Humas LPSK RI Humas LPSK infoLPSK infoLPSK [email protected] 148

￮ Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merumuskan Panduantentang Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles onBusiness and Human Rights/UNGPs) telah dirumuskan dandiadopsi menjadi Resolusi Dewan HAM PBB No.17/4 Tahun2011 mendasarkan kepada tiga pilar, yaitu kewajiban negarauntuk melindungi (protect), tanggung jawab perusahaan untukmenghormati (respect) dan akses terhadap pemulihan(remedy).



LEMBAGA NEGARA YANG MELINDUNGI SAKSI DAN KORBAN PROSES PERADILAN PIDANA AGAR SAKSI DAN KORBAN DAPAT MEMBERIKAN KESAKSIAN SECARA BEBAS, TANPA ANCAMAN DARI PIHAK TERTENTU

MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA SAKSI DAN/ATAU KORBAN DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PADA SETIAP PROSES PERADILAN PIDANA.

UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANUNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 13 TAHUN 2006

8

MESKIPUN TERSEBAR PADA BEBERAPA REGULASI / PERATURANPERUNDANG UNDANGAN YANG ADA ( REGULASI TERKAIT TERORISME,REGULASI TERKAIT KORUPSI, REGULASI TERKAIT PKDRT, REGULASITERKAIT TPPO, REGULASI TERKAIT PERADILAN HAM, REGULASITERKAIT PERLINDUNGAN / PERADILAN ANAK, REGULASI TERKAIT TPPENCUCIAN UANG, TERMASUK PERATURAN TURUNANNYA PP. DLL)SAAT INI SECARA KHUSUS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBANDILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DANKORBAN (LPSK) MELALUI MANDAT UU 31/2014 TENTANG PERUBAHANUU 13 /2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN


9

DALAM PRAKTEK HUKUM HAM INTERNASIONAL MENGENAL DUA ASPEK DALAM PEMULIHAN KORBAN MELIPUTI, ANTARA LAIN :

• PEMULIHAN DALAM BENTUK NON KEUANGAN/FINANSIAL (NON MONETARY REMEDIES)

• PEMULIHAN DALAM BENTUK KEUANGAN/FINANSIAL (MONETARY REMEDIES)


10

PEMULIHAN BAGI KORBAN/ KELUARGA KORBAN

REHABILITASI

PSIKOSOSIAL

RESTITUSI

REHABILITASI

MEDISKOMPENSASI

REHABILITASI

PSIKOLOGIS


11

Pasal 7 ayat (1) UU 31 Tahun 2014Korban Pelanggaran Ham yang berat dan Korban Tindak PidanaTerorisme berhak mendapatkan Kompensasi

Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU 31 Tahun 2014 Korban tindak pidana berhak memperoleh RESTITUSI berupa:a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilanb. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang

berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan /atauc. Penggantian biaya perawatan medis dan /atau psikologis

DALAM BENTUK KEUANGAN/FINANSIAL (MONETARY REMEDIES)


12

DALAM BENTUK NON KEUANGAN/FINANSIAL (NON MONETARY REMEDIES)

Pasal 6 ayat (1) UU 31 Tahun 2014 “korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban TP terorisme, Korban TP Perdagangan Orang, Korban TP Penyiksaan, Korban TP Kekerasan Seksual, dan Korban TP Penganiayaan Berat, selain berhaksebagaidimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :a. bantuan medisb. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis”


13

PENGATURAN TENTANG GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DAPAT DITEMUKAN DALAM BEBERAPA PERATURAN SETINGKAT UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH:

1. Pasal 98-101 KUHAP

2. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia

3. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban Jo UU No 31 Tahun 2014

4. UU No 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan TP

Perdagangan Orang

5. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU

23/2002 tentang Perlindungan Anak

6. U U No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme

7. PP No. 3/2002 Restitusi dan Kompensasi bagi

Korban Pelanggaran HAM

8. PP No. 7/2018 tentang Pemberian Kompensasi,

Restitusi dan Bantuan bagi Saksi dan Korban

9. PP No. 43/2017 tentang Pelaksanaan Restitusi

bagi Anak Korban Tindak Pidana


14

BEBERAPA MODEL PENGAJUAN RESTITUSI PADA PERSIDANGAN DALAM PRAKTIK LPSK

A. PENGAJUAN RESTITUSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN

HAKIM1. Korban melalui LPSK menyampaikan Surat Pengajuan Restitusi kepada

JPU, yang kemudian pengajuan restitusi tersebut menjadi satu kesatuandalam surat tuntutan JPU terhadap terdakwa.

2. Korban melalui LPSK menyampaikan surat Pengajuan Restitusi kepadaJPU, yang kemudian JPU / Majelis Hakim memberikan kesempatankepada Korban untuk membacakan Permohonan restitusi secaralangsung di depan persidangan sebelum JPU membaca Surat TuntutanKepada terdakwa, agar dapat diputus bersamaan dengan putusanperkaranya.

3. Dalam hal korban lebih dari 1 orang, pengajuan restitusi dibacakandengan cara perwakilan oleh 1 orang korban/keluarga korban untukdibacakan korban/keluarga korban dalam persidangan

B. PENGAJUAN RESTITUSI SETELAH ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP - (Pasal 7A ayat (5) UU 31 /2014)- PP 7 /2018 , ada mandat bagi Mahakamah Agung untuk membuat PeraturanMahkamah Agung terkait mekanisme ini.


15

TINDAK

PIDANA LAIN

TERKAIT

ANCAMAN

JIWA

TPPO KEKERASAN SEKSUAL KORUPSI PENYIKSAAN NARKOTIKA

PENCUCIAN UANG

PENGANIAYAAN BERAT

PELANGGARAN HAM BERAT

TERORISME

TINDAK PIDANA PRIORITAS MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2014

16

1. SIFAT PENTINGNYA KETERANGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN2. TINGKAT ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA SAKSI DAN/ATAU

KORBAN3. HASIL ANALISIS MEDIS DAN PSIKOLOG4. REKAM JEJAK KEJAHATAN / TINDAK PIDANA YANG PERNAH

1. TINDAK PIDANA YANG AKAN DIUNGKAP MERUPAKAN TINDAK PIDANA TERTENTU

2. SIFAT PENTINGNYA KETERANGAN SAKSI PELAKU UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA

3. BUKAN PELAKU UTAMA DALAM PERKARA YANG DIUNGKAP4. BERSEDIA MENGEMBALIKAN ASET YANG DIDAPAT DARI KEJAHATAN5. ADANYA ANCAMAN FISIK MAUPUN PSIKIS, YANG FAKTUAL MAUPUN

POTENSIAL TERHADAP DIRI SAKSI PELAKU MAUPUN KELUARGANYA

1. SIFAT PENTINGNYA KETERANGAN PELAPOR DAN AHLI2. TINGKAT ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN JIWA PELAPOR DAN

AHLI

SAKSI DAN/ATAU KORBAN

SAKSI PELAKU

PELAPOR DAN AHLI



KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS (1)

• MEMINTA KETERANGAN SECARA LISAN DAN/ATAU TERTULIS DARI PEMOHON DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT

• MENELAAH KETERANGAN, SURAT, DAN/ATAU DOKUMEN YANG TERKAIT UNTUK MENDAPATKAN KEBENARAN ATAS PERMOHONAN

• MEMINTA SALINAN ATAU FOTOKOPI SURAT DAN/ATAU DOKUMEN TERKAIT YANG DIPERLUKAN DARI INSTANSI MANAPUN UNTUK MEMERIKSA LAPORAN PEMOHON SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

• MEMINTA INFORMASI PERKEMBANGAN KASUS DARI PENEGAK HUKUM.

• MENGUBAH IDENTITAS TERLINDUNG SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.


KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS (2)

• MENGELOLA RUMAH AMAN.

• MEMINDAHKAN ATAU MERELOKASI TERLINDUNG KE TEMPAT YANG LEBIH AMAN.

• MELAKUKAN PENGAMANAN DAN PENGAWALAN.

• MELAKUKAN PENDAMPINGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN DALAM PROSES PERADILAN.

• MELAKUKAN PENILAIAN GANTI RUGI DALAM PEMBERIAN

• RESTITUSI DAN KOMPENSASI

PERMOHONAN DAPAT DIKIRIM MELALUI

WEBSITERESMI

https://www.lpsk.go.id/SURAT

TELEPON/APLIKASI

DATANG LANGSUNG

APARATPENEGAK

HUKUM/PIHAKBERWENANG

E-MAIL(021) 29681560


https://www.lpsk.go.id/

https://www.google.com/search?q=lpsk&oq=lpsk&aqs=chrome..69i57j69i59j0j69i60l3.1007j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


LPSK MENYADARI, KASUS-KASUS YANG BERKAITAN DENGAN ISU BISNISDAN HAM YANG MENJADIKAN MASYARAKAT / WARGA DENGANPENGUASA SEBAGAI “LAWAN TANDING” BERPOTENSI BESARMEMUNCULKAN INTIMIDASI-INTIMIDASI BAIK TERHADAP WARGA/ORANGYANG BERHADAPAN LANGSUNG (SAKSI KORBAN) DAN PENDAMPING(PEMBELA HAM), MAUPUN TERHADAP KELUARGA DAN ORANG-ORANGDI SEKITARNYA. MENCARI KEADILAN ADALAH HAL YANG BERAT BAHKANSITUASI BERBALIK SERING TERJADI “KORBAN MENJADI TERSANGKA”BAHKAN KORBAN DIHADAPKAN DENGAN NEGARA MELALUI PENEGAKHUKUM


KASUS PENEMBAKAN WARGA DI SUMBA BARAT

Perkara sengketa lahan antara masyarakat warga Desa PatialaBawa (Suku Adat Marapu) Sumba Barat NTT dengan PT. SutraMarosi Karisma (bisnis bidang pariwisata)Warga mengalami penganiayaan oleh Aparat pengamanan(kepolisian) saat melakukan protes atas pengukuran tanah adatyang selama ini dijadikan tempat ritual adat, tanah tersebutdiklaim oleh Perusahaan yang berencana membuat tempatwahana wisata dan perhotelan dilokasi tersebut selain itu wargamerasa bahwa pelepasan hak atas tanah yang selama ini merekamiliki dilakukan dengan cara2 yang tidak benarDalam aksi protes yang dilakukan warga terdapat korbanmeninggal dunia akibat tembakan dari aparat.LPSK memberikan perlindungan terhadap 5 orang saksi korbandan 1 orang Pembela Ham dalam bentuk : Perlindungan fisik. DanPemenuhan Hak prosedural


KASUS TAMBANG PASIR LUMAJANG

Kasus di desa selok awar awar, lumajang ini lebih dikenaldengan kasus “salim kancil”, Salim kancil adalah orang yangmemperjuangkan lingkungan dan menentang penambanganilegal bersama teman temanya (warga selok awar awar) yangkemudian menjadi target pembunuhan oleh kelompok pengelolatambang ilegal. Atas perjuangannya salim kemudian terbunuholeh kepentingan penguasa. Sasaran pembunuhan sebenarnyatidak hanya ditujukan kepada salim namun juga kepada orangorang (warga) yang memperjuangkan hak nya

LPSK memberikan perlindungan terhadap 12 orang saksi korbandengan layanan bentuk : Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, danPsikologis (bagi beberapa terlindung)


• DALAM PERKARA YANG MENEMPATKAN MASYARAKAT (KORBAN) BERHADAPAN DENGAN PERUSAHAAN SERINGKALI POSISI KORBAN YANG MENJADI TERLAPOR / TERSANGKA DALAM PROSES PIDANA MENGGESER PERSOALAN UTAMA (PERMASALAHAN SUBTANSI)

• BELUM ATAU TIDAK ADANYA LAPORAN POLISI DARI MASYARAKAT ATAS PERISTIWA YANG DIALAMINYA MEMPERSULIT LPSK UNTUK DAPAT MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

• LAPORAN PERISTIWA HUKUM JUSTRU LEBIH DULU DISAMPAIKAN OLEH PIHAK LAWAN BAIK PIDANA MAUPUN PERDATA, DENGAN PROSES PENANGANAN YANG SANGAT CEPAT OLEH INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT

• PANDANGAN NORMATIF (MELIHAT UU DENGAN KACAMATA KUDA) OLEH PENEGAK HUKUM ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN


MENEMPATKAN LEMBAGA /INSTITUSI TERKAIT HAM SEPERTI (LPSK,KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN, KPAI, OMBUDSMAN ) SEBAGAI UPAYA PENGUATAN UNTUK MENDUKUNG KERJA-KERJA ADVOKASI / PENDAMPINGAN KORBAN SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA.


HUMAS LPSK RI

@INFOLPSK

HUMAS LPSK

@INFOLPSK

pemulihan berbasis negara - referensi.elsam.or.id€¦ · dengan kasus “salim kancil”,salim...

Documents