PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DAN TINGKAT

KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

BAGUS SUGIARTA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ii

ABSTRACT

THE EFFECTS OF REGIONAL INDEPENDENCE RATE AND

REGIONAL DEPENDENCE RATE ON LOCAL GOVERNMENT

PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN INDONESIA PROVINCES

By

BAGUS SUGIARTA

This study examines the effects of regional independence rate and regional

dependence rate on local government performance accountability. The

independent variables used in this research are regional independence rate and

regional dependence rate. Local government performance accountability as an

dependent variable measured using the evaluation result of local government

performance accountability rate which released by State Minister for The

Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform.

By using multiple linear regression method on 98 provinces in Indonesia from

2013 to 2015 then ran using IBM SPSS 20, the result shows that regional

independence rate has positive and significant effects on local government

performance accountability while regional dependence rate has no effect on local

government performance accountability.

Keywords : Regional independence rate, regional dependence rate, local

government performance accountability, government

performance accountability report (LAKIP), government

performance accountability system (SAKIP)

iii

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH, DAN TINGKAT

KETERGANTUNGAN DAERAH TERAHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Oleh

BAGUS SUGIARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kemandirian daerah dan

tingkat ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah.variable indenpenden terdiri dari tingkat kemandirian daerah dan tingkat

ketergantungan daerah.Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebagai variable

dependen diukur dengan menggunakan hasil eveluasi akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan menggunakan metode analisisis linier berganda terhadap 98 pemerintah

daerah provinsi di indonesia dari tahun 2013-2015 kemudian di running dengan

SPSS IBM 20 hasil pengujian menunjukan tingkat kemandirian daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah sedangkan variable tingkat ketergantungan daerah tidak berpengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci : Tingkat kemandirian, tingkat ketergantungan daerah,

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

iv

PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DAN TINGKAT

KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Oleh

BAGUS SUGIARTA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akutansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

viii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi, 28 Agustus 1996

sebagai putra ke dua dari empat bersaudara, buah hati

dari pasangan Effendi dan Herawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di

TK Darmawanita Bumi Pratama Mandira pada tahun

2002. Kemudian pendidikan dasar SD N 2 Yukum Jaya

hingga tahun 2008.

Lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP N 3 Way Pengubuan

hingga tahun 2011. kemudian pendidikan menengah atas di SMA N 1 Terbanggi

Besar hingga tahun 2014. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan S1

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tahun 2014 melalui

jalur test Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinngi Nasionan (SBMPTN). Selama

menjadi mahasiswa penulis tercatat sebagai anggota aktif himpunan mahsiswa

akuntansi, Anggota staff Kementerian sosial dan Politik BEM U KBM Unila

periode 2015, Kepala departemen P2k Rois FEB Unila periode 2016, Anggota

Komisi 2 DPM U KBM unila Periode 2017

ix

MOTTO

“To Allah we belong and To him is our return.”

(Abdullah Yusuf ali)

x

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya Allah SWT

Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT. Terima kasih taburan

cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayat-Mu telah memberikan aku kekuatan,

kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu

pengetahuan. Engkau berikan secercah cahaya terang serta kemudahan hingga

akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu aku

limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Aku persembahkan skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang

atas kasihnya yang berlimpah.

Untuk Kedua Orang Tuaku, Bapak Effendi (Alm) dan Ibu Herawati(Almh)

Bapak dan Ibu yang yang telah melahirkan serta merawatku hingga ananda bisa

merasakan nikmatnya kehidupan dunia ini

do’a yang tiada henti untuk kalian selalu kupanjatkan semoga kita bisa

dipertemukan di syurganya Allah SWT kelak

Untuk Kedua Orang Tuaku yang kedua, Binda Rosnani dan Manda Timbang

hariyanto yang telah merawatku serta do’a, dukungan dan pengorbanan yang

telah kalian berikan meupakan anugerah terindah dan nikmat terbaik yang di

berikan Allah SWT Terhadapku. Terimalah persembahan bakti dan cintaku

Semoga Allah SWT Memberikan Rahmatnya kepada kita Semua

Tersayang dan Terkasih Kakakku dan Adikku

Untuk Kakak dan Adikku, terima kasih atas doa dan bantuan serta motivasi

kalian selama ini hanya karya ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum

bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu

Menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

Almamater

Akuntansi-Universitas Lampung

xi

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kebesaran,

mukjizat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan

judul“ Pengaruh Tingkat Kemandiriaan Daerah Dan Tingkat

Ketergantungan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah Provinsi Di Indonesia .”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing

dan menjadi sosok ibu yang telah membimbing dengan sabar, penuh

pengertian dan memberikan pengarahan kepada penulis selama penulisan

skripsi ini.

4. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.Sc., Akt. selaku pembimbing skripsi yang telah

memberikan ide, motivasi, tenaga, waktu, gagasan, saran serta sumbangan

pemikiran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt., C.A. selaku penguji utama yang telah

memberikan masukan, komentar dan bimbingan yang membangun dalam

penulisan skripsi ini.

xii

6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph,D., Akt., C.A. selaku dosen pembimbing

akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam selama

proses perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung,

khususnya jurusan S1 akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan

membagikan pengalamannya selama menempuh pendidikan di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

8. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung yang telah membantu kelancaran pada proses penyusunan skripsi.

9. Teristimewa kepada orang tuaku, Ayahanda Effendi (Alm), Ibunda Herawati

(Almh), Binda Rosnani, Manda Timbang Hariyanto. terimakasih atas segala

kasih sayang, pengorbanan yang tiada lelah dan selalu mendoakan penulis,

memberikan sarana dan prasarana untuk menunjang perkuliahan, serta selalu

memberi semangat, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini

dengan baik.

10. Teristimewa kakak ku, Erik Prayoga Adhinata dan saudara kembarku Bagus

Sugiarto serta adikku Darmawansyah kasih sayang, semangat dan

kebersamaan selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat terbaikku didunia InshaaAllah to Jannah Abdillah siroja,

Ardanta Istari, Bagus Trisetiawan, Indra Pambudi, Thaipan Aditya Sandi,

Amin Sobri, Nanda Yustizar, Faisal Fachrur R, Ahmad Aminudin, Zam-zam

Orlando. Rifki Idham, serta Bapak Ustadz Ali dan Bapak Ustadz Figo Nauli

Selaku Murobi Halaqoh dan guru terbaik kami semua

12. Teman-teman seperjuangan terbaik S1 Akuntansi 2014,Andy Prima Ari

Tonang, Ariyanto, Bagus setyawan, Aryo Bimo, Robert Trisnayandi, Hafin

Jaya W, Ari Destriasnyah, Ferry, Ginanda dan teman-teman S1 akuntansi

2014 yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sukses

selalu untuk kita semua .

13. Tercinta Keluarga Besar Rois FEB : Kahfi 1995 sampai yang akan datang,

terkhusus Kahfi 2014 (Akhwat dan Ikhwan), Kahfi 2015, Kahfi 2016, Kahfi

xiii

2017, kebersamaan itu tak terlupakan teruslah berjuang menjadi pribadi yang

lebih baik lagi

14. Ter oke, Keluarga Besar DPM U KBM UNILA Periode 2017,Terimakasih

kebersamaan dan kepercayaannya selama Kepengurusan, kalian luar biasa.

15. Ter manis, Keluarga Besar BEM U KBM UNILA Periode 2015/2016

:terkhusus kementerian Sosial dan politik kak Deris, mba Riska, Mba Adis,

Indra, Sandi, Makruf, terimaksih atas pengalaman dan kenangan yang manis

bersama kalia semua.

16. Terimakasih keluarga besar Akuntansi 2014 motivasi, pengalaman dan

kebersamaan selama proses perkuliahan ini

17. .Ter Hebat sahabat-sahabat pengurus Mutar dan Mastar : kak mahfud,

prasojo, thaipan, indra, eko susilo, wisnu, bagus tri, kenangan selama ini

terlalu manis dan indah untuk terlupakan terimakasih untuk semuanya.

18. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan proses

perkuliahan dan penulisan ini skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, namun

ada harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Semoga kita

semua mendapat Rahmat dan kasih dari Allah SWT.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis,

Bagus Sugiarta

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

ABSTRACT............. ..................................................................................... ii

ABSTRAK.................. ....................................................................................iii

HALAMAN JUDUL.. ..................................................................................... iv

HALAMAN PERSETUJUAN.. ...................................................................... v

HALAMAN PENGESAHAN… ..................................................................... vi

LEMBAR PERYATAAN… .......................................................................... vii

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................viii

MOTTO……… .............................................................................................. ix

PERSEMBAHAN……………….. ................................................................. x

SANWACANA….. ......................................................................................... xi

DAFTAR ISI ................................................................................................ xiv

DAFTAR TABEL .................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xvii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 6

1.3 Tujuan Penelitian .............................................................................. 7

1.4 Manfaat Penelitian…………… ......................................................... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori......... ......................................................................... 8

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) dalam Pemerintahan ......... 8

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)........ ......... 9

2.1.3 Evaluasi Sistem Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(SAKIP)............ ..................................................................... 10

2.1.5 Tingkat Kemandirian Daerah .................................................. 13

xv

2.1.6 Tingkat Ketergantungan .......................................................... 16

2.2 Tinjaun Penelitian Terdahulu ............................................................ 17

2.3 Kerangka Pemikiran ...................................................................... 19

2.4 Pengembangan Hipotesis……………… .......................................... 19

III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian................. ................................................................. 21

3.2 Dedfinisi dan Operasional Variable .................................................. 21

3.3 Populasi dan Sample Penelitian......................................................... 25

3.4 Metode Pengumpulan Data .......................................................... 26

3.5 Metode Anlisis Data ......... ...... ......................................................... 26

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptip Objek Pnenelitian ............................................................ 33

4.2 Analisis deskriptif .................................................................................. 33

4.3 Uji Asumsi Klasik ............................................................................. 35

4.3.1 Uji Normalitas ......................................................................... 36

4.3.2 Uji Multikolinieritas................................................................ 38

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas............................................................ 39

4.3.4 Uji Autokorelasi ...................................................................... 40

4.4 Uji Hipotesis ..................................................................................... 40

4.4.1 Model Regresi Liniear Berganda ............................................ 40

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R2) .............................................. 42

4.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual( Uji statistik t ) .............. 42

4.4.3.1 Pengaruh Tingkat Kemnadirian Pemerintah daerah

Terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah..... 43

4.4.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap

Akuntablitas Kinerja Pemerintah Daerah................. 44

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ....................................................................................... 47

5.2 Keterbatasan Penelitian ..................................................................... 48

5.3 Saran ................................................................................................. 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Alokasi Penilaian Komponen dan Sub-Komponen Evaluasi SAKIP .. 11

2.2 Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .................. 12

2.3 Penelitian Terdahulu............................................................................ ...17

3.1 Skala Rasio Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah.................................................................................................. 23

4.1 Proses Pengambilan Sampel ................................................................ 33

4.2 Has i l Statistik Deskriptif ................... .............................................. . 34

4.3 Uji Normalitas ..................................................................................... 44

4.4 Uji Multikolinieritas ............................................................................ 38

4.5 Uji Durbin-Watson .............................................................................. 40

4.6 Hasil Uji Regresi.................................................................................. 41

4.7 Hasil Hipotesis...................................................................................... ..43

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah...................... 4

2.1 Rerangka Pemikiran ..............................................................................1 9 4.1 Uji Normalitas.........................................................................................36

4.2 Grafik Scatterplot ................................................................................. 39

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1 Data Sample Pemerinth Daerah di Indonesia tahun 2013-2015

2 Output Hasil Uji Asumsi Klasik

3 Ouput Hsil Uji Hipotesis

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang

berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi

menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa

pemerintah daerah memisahkan fungsi eksekutif dengan fungsi legislatif.

Berdasarkan fungsinya, Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (legislatif) terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah, 2006).

Keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1

Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah

merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan

yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris. Pelaksanaan otonomi

daerah didukung adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-

undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan

2

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebagai pihak yang

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,

Pemerintah Daerah (Pemda) dituntut untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintahan yang

bersih. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan adalah dengan menyajikan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang dibuat Pemda setidaknya

meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan ArusKas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah harus diselenggarakan

secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta daya

saing daerah dengan memperhatikan aspek-aspek kekhasan suatu daerah.

Pemerintahan yang efektif dan efisien harus didukung dengan penerapan

reformasi birokrasi yang baik dalam pemerintahan. Pembenahan keorganisasian,

ketatalaksanaan, dan sumber daya aparatur sebagai wujud pelaksanaan reformasi

birokrasi diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan dan hambatan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat

seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi fiskal Pelaksanaan tersebut mulai diberlakukan sejak ditetapkannya

Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah

3

mengalami beberapa kali perubahan dari tahun 1999. Dengan diberlakukannya

aturan tersebut, pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang kepada

pemerintah daerah untuk dapat mengatur pembangunan daerahnya sendiri yang

diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat daerah.

Perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik terkait dengan

perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam

rangka pemenuhan hak-hak public (Mardiasmo (2009)). Seiring dengan

kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus

melakukan transparansi informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap

kinerja pemerintah.

Fokus perhatian organisasi sektor publik terhadap isu Penguatan akuntabilitas

kinerja dilakukan dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) yang merupakan sarana untuk melaporkan penyelenggaraan

pemerintahan apakah sudah terlaksana dengan efektif, efisien, bersih, akuntabel,

dan tepat sasaran. Setiap pemerintah daerah harus menerapkan SAKIP dan

melaporkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang akan dievaluasi oleh Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) di bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai pihak yang bertugas

melakukan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja dikelompokkan dalam 7 kategori, yaitu kategori AA (sangat

4

memuaskan),A (memuaskan), BB (sangat baik), B (baik), CC (cukup), C

(kurang), dan D (sangat kurang) (Kemenpan-RB, 2016). Pelaksanaan evaluasi

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah beberapa kali dilakukan di

bawah koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

Birokrasi (Kemenpan-RB). Namun, kenyataannya pemerintah daerah Provinsi di

Indonesia masih belum dapat mencapai hasil akuntabilitas kinerja yang

memuaskan.

Gambar 1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Rendahnya capaian akuntabilitas kinerja tentu perlu mendapatkan

perhatian serius dari pemerintah daerah karena akuntabilitas kinerja merupakan

bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik, sehingga apabila

nilainya rendah maka dapat dipastikan bahwa kinerja pemerintah daerah secara

keseluruhan juga rendah. Pentingnya akuntabilitas kinerja dan masih rendahnya

capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan topik

0

5

10

15

20

25

30

35

AA A BB B CC C D Total

2013

2014

2015

5

yang menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah perlu dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang dapat mempengaruhi

capaian kinerja pemerintah daerah.

Penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan, antara lain

lain oleh. Nurdin (2015) menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah

dan temuan audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.dan

the oleh Akbar dan Pilcher (2012) yang menghubungkan metric difficulties,

technical knowledge, management commitment, legislative requirement dan

organisational capacity dengan pengukuran kinerja di Indonesia, kemudian

Wijaya dan Akbar (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh information,

organizational objective and target, external pressure terhadap adoption of

performance measurement in public sector. Selain itu,indikator lain untuk

mengukur kinerja dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Sudarsana

(2013) yang menggunakan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Fontanella dan Rossieta

(2014) mengaitkan pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda di Indonesia.

Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat diketahui dari jumlah Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Santosa dan Rahayu (2005) menyatakan bahwa PAD

merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri

sehingga dapat dijadikan tolok ukur kemampuan dan cermin tingkat kemandirian

daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, menunjukkan bahwa semakin tinggi

pula tingkat kemandirian daerah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah

6

telah berhasil dalam menyusun dan melaksanankan program kerja dan kebijakan

yang dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (Nurdin, 2015), Julitawati

(2012) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap

kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu Fonatella dan Rossieta

(2014) yang menemukan bahwa ketergantungan pada Pemerintah Pusat

berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, penelitian ini

bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh Tingkat Kemandirian

daerah, dan Tingkat ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas kinerja

Pemerintah daerah di Indonesia. Pengukuran kinerja penelitian terdahulu banyak

menggunakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Dalam

Negeri dalam untuk mengukur akuntabilitas kinerja Pemda. Berbeda dengan

penelitian sebelumnya dalam penelitian ini akan menggunakan hasil Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai ukuran

akuntabilitas kinerja Pemda serta menggunakan alat bantu SPSS 20 dan data

yang di gunakan adalah tahun 2013-2015. Berdasarkan latar belakang tersebut,

maka akan dilakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul

“Tingkat Kemandirian Daerah dan Ketergantungan Daerah Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah di Indonesia ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat ditarik permasalahan

yang difokuskan pada penelitian ini antara lain :

7

1. Apakah Tingkat Kemandirian Daerah Berpengaruh Terhadap

Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah?

2. Apakah Tingkat Ketergantungan Daerah Berpengaruh Terhadap

Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah di Indonesia

2. Menguji pengaruh tingkat ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi di

Indonesia sehingga dapat dijadikan tambahan literatur dan bahan

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam

pengembangan teori dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) dalam Pemerintahan

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi didasarkan pada

hubungan pihak kesatu (prinsipal) yang memberikan kewenangan kepada pihak

kedua (agen). Teori ini fokus pada asumsi bahwa agen akan berperilaku

oportunistik apabila terjadi konflik dengan prinsipal. Teori ini telah banyak

diaplikasikan dalam menggambarkan hubungan antara prinsipal dan agen dalam

konteks pemerintahan. Konflik antara prinsipal dan agen dapat terjadi

karena perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan, seperti dalam penyusunan anggaran atau pengambilan kebijakan.

Adanya perbedaan kewenangan dan kekuasaan antara prinsipal dan agen

menimbulkan asimetri informasi yang dapat mengurangi kemampuan prinsipal

dalam mengawasi perilaku agen (Bendickson, dkk. 2016).

Asimetri informasi dapat timbul karena pihak agen mendapatkan akses informasi

yang lebih banyak daripada pihak prinsipal. Hal ini menimbulkan kemungkinan

adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak agen dengan cara

9

memanfaatkan akses informasi yang lebih besar tersebut. Perilaku menyimpang

yang dilakukan oleh agen akan dapat menurunkan tingkat kepercayaan

masyarakat (prinsipal) terhadap pemerintah (agen). Untuk mengatasi hal itu,

tindakan audit diperlukan untuk meningkatkan transparansi informasi bagi pihak

prinsipal terhadap kinerja dari pihak agen (Nyman, Nilsson, dan Rapp,2005).

Pelaporan kinerja secara periodik juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja kepada publik sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Parker dan Gould dalam Mzenzi dan Gaspar (2015) menyatakan bahwa

akuntabilitas adalah pertanggungjawaban individu atas segala kegiatan atau

aktivitas yang dilakukan. Dalam instansi pemerintah dapat diartikan sebagai

bentuk pertanggungjawaban pemerintah (agen) kepada masyarakat (prinsipal)

atas kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

dijelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

10

Pertanggungjawaban secara periodik tersebut dapat dilakukan melalui suatu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan

diimplementasikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP). SAKIP merupakan suatu rangkaian sistematik dari berbagai

aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014). Dalam

Riantiarno dan Azlina (2011) dijelaskan bahwa penerapan sistem tersebut

bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas

dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

2.1.3 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Menurut Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk mengetahui sejauh

mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahnya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan

kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi

SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat

dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya dan mewujudkan capaian kinerja

(hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

11

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta

pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan

akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah (Kemenpan-RB, 2015).

Kemenpan-RB sebagai pihak yang bertugas melakukan penguatan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap

komponen perencanan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi terhadap

program dan kebijakan instansi yang bersangkutan dengan bobot nilai yang

berbeda-beda (Kemenpan-RB, 2015). Alokasi penilaian terhadap masing masing

komponen dan sub-komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Alokasi Penilaian Komponen dan Sub-Komponen Evaluasi SAKIP

No. Komponen Bobot Sub Komponen

1. Perencanaan Kinerja 30% a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas

Renstra (5%) dan Implementasi

Renstra (3%)

b. Perencanaan Kinerja Tahunan

(20%), meliputi Pemenuhan RKT

(4%), Kualitas RKT (10%) dan

Implementasi RKT (6%).

2. Pengukuran Kinerja 25% a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%)

c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja 15% a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%)

c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4. Evaluasi Internal 10% a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%)

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

12

5. Capaian Kinerja 20% a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)

b. Kinerja yang dilaporkan (outcome)

(10%)

c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)

(5%)

Total 100%

Sumber : Permenpan No. 12 Tahun 2015

Nilai hasil akhir dari penjumlahan masing-masing komponen tersebut akan

digunakan untuk menentukan nilai akuntabilitas kinerja instansi yang

bersangkutan dengan skala nilai dari 0 sampai dengan 100 yang akan diperingkat

dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kategori Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No. Kategori Nilai Angka Interpretasi

1. AA > 90-100 Sangat Memuaskan

2. A > 80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

3. BB > 70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang

andal.

4. B > 60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan

untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit

perbaikan.

5. CC > 50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem

yang dapat digunakan untuk memproduksi

informasi kinerja untuk pertanggung

jawaban, perlu banyak perbaikan tidak

mendasar.

6. C > 30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk

manajemen kinerja tapi perlu banyak

perbaikan minor dan perbaikan yang

mendasar.

13

7. D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan

manajemen kinerja; Perlu banyak

perbaikan, sebagian perubahan yang sangat

mendasar.

Sumber : Permenpan No. 12 Tahun 2015

2.1.4 Tingkat Kemandirian Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin dari kemandirian suatu daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk

digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana

dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD bertujuan

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis

pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Menurut

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi:

14

a. Pajak provinsi, terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok

b. Pajak kabupaten/kota, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi

Daerah, terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi

Perizinan Tertentu.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

pemerintah/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat.

15

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan

penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci

menurut obyek pendapatan yang mencakup:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

b. jasa giro;

c. pendapatan bunga;

d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. pendapatan denda pajak;

i. pendapatan denda retribusi;

j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k. pendapatan dari pengembalian;

l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan.

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

16

2.1.5 Tingkat ketergantungan Daerah

Salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah selain PAD adalah Dana

Perimbangan. Green (2005) dalam tulisannya menyatakan bahwa desentralisasi

diIndonesia lebih kepada desentralisasi administrasi daripada desentralisasi

fiskal, hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat masih membagi Pendapatan Negara

untuk kebutuhan Pemda. Pemda rata-rata mendapatkan lebih dari 80% dari

jumlah pendapatan dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Hal tersebut

sejalan dengan pendapat Tarigan (2009) yang menyatakan bahwa pemda terlalu

bergantung kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU dan

DAK. Wisaksono (2008) menyatakan bahwa kemampuan daerah untuk menggali

pendapatan yang berasal dari sumber internal masih rendah sehingga Pemda

belum sepenuhnya mampu secara mandiri mendanai kegiatan pembangunan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan

keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh

pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan

akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan

fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

yang melakukan fungsi pengawasan eksternal (Cahyat, 2004).

17

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel Hasil

1. Kurniatul Mudhofar &

Afrizal

Tahar

- Jurnal

Akuntansi

dan

Investasi

(2016)

Pengaruh Desentralisasi

Fiskal dan

Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di

Indonesia: Efek

Moderasi dari

Kinerja

X: Kemandirian Daerah,

Ketergantunga

n pemerintah,

Efektivitas

realisasi PAD

Y: Kinerja Penyelenggaraan Pemda

Z: Akuntabilitas

Pelaporan

Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan kemandirian daerah dan kinerja berpangaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Sementara ketergantungan pada pemerintah pusat dan

efektivitas tidak

berpengaruh. Kinerja

sebagai pemoderasi

hanya berpengaruh

atas hubungan

ketergantungan pada

pemerintah pusat

terhadap akuntabilitas

pelaporan keuangan

Pemda.

18

2 3 .

Amy Fontanella

& Hilda

Rossieta –

Jurnal

Simposium

Nasional

Akuntansi

17 (2014)

Nurdin

(2015)

1

3

Pengaruh Desentralisasi

Fiskal dan

Kinerja

Terhadap

Akuntabilitas

Pelaporan

Keuangan

Pemerintah

Daerah di

Indonesia

Pengaruh

Karakteristik

Pemerintah

Daerah Dan

Temuan Audit

BPK RI

Terhadap

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

X: Tingkat kemandirian,

tingkat

ketergantunga

n, tingkat

kinerja

Y:

Akuntabilitas

pelaporan

keuangan

X : tingkat

Kemandirian

daerah, tingkat

ketergantungan

daerah, dan

belanja daerah

Y:

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan

kemandirian daerah

dan kinerja

berpangaruh terhadap

akuntabilitas

pelaporan keuangan

Pemda. Sementara

kinerja sebagai

pemoderasi

memperlemah

pengaruh negatif

ketergantungan daerah

terhadap akuntabilitas

pelaporan keuangan

Pemda.

Hasil penelitian

Menjunjukan Tingkat

Kemnadirian daerah

berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas

kinerja pemerintah

daerah,tingkat

ketergantungan

berepenegruh negatif

sedangkan variable

belanja daearah dan

audit BPK RI tidak

berpengaruh terhadap

akuntabilitas kinerja

pemda.

19

2.3 Kerangka Pemikiran

(+)

(-)

Gambar 2.1 Model Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Tingkat Kemandirian Pemerintah Provinsi Berpengaruh Positif

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat diketahui dari jumlah Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Santosa dan Rahayu (2005) menyatakan bahwa PAD

merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri

sehingga dapat dijadikan tolok ukur kemampuan dan cermin tingkat kemandirian

daerah. Semakin tinggi PAD suatu daerah, menunjukkan bahwa semakin tinggi

pula tingkat kemandirian daerah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah

Tingkat Kemandirian

Daerah

Tingkat

Ketergantungan

Daerah

Akuntabilitas kinerja

Pemerintah Daerah

20

telah berhasil dalam menyusun dan melaksanankan program kerja dan kebijakan

yang dapat meningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (Nurdin, 2015)

Tingginya PAD seharusnya akan memberikan kemampuan lebih kepada

pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk dapat

menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan

program kerja daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan daerah sehingga akan

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adi (2006) menyatakan

bahwa adanya peningkatan PAD harus didukung dengan peningkatan kualitas

layanan publik. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja

yang baik dari suatu pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang mendukung

hal ini dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012), Nurdin (2015), dan

Afrian (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari uraian tersebut,

maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Tingkat kemandirian pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

2.4.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah

Salah satu sumber penerimaan Pemerintah Daerah selain PAD adalah Dana

Perimbangan. Green (2005) menyatakan bahwa desentralisasi di Indonesia lebih

kepada desentralisasi administrasi daripada desentralisasi fiskal, hal ini

dikarenakan Pemerintah Pusat masih membagi Pendapatan Negara untuk

21

kebutuhan Pemda. Pemda rata-rata mendapatkan lebih dari 80% dari jumlah

pendapatan dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). Hal tersebut sejalan

dengan pendapat Tarigan (2009), menyatakan bahwa pemda terlalu bergantung

kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk DAU. Kemampuan

daerah untuk menggali pendapatan yang berasal dari sumber internal masih

rendah sehingga Pemda belum sepenuhnya mampu secara mandiri mendanai

kegiatan pembangunan Wisaksono (2008).

Salah satu elemen yang diukur dalam pengkuran kinerja menurut GASB

(Government Accounting Standard Board) dalam Concept Statement No. 2

adalah indikator pengukuran service effort, yang mana effort dalam hal ini adalah

sumber daya keuangan atau non-keuangan dipakai dalam pelaksanaan suatu

program/kegiatan.Dana Perimbangan merupakan dana transfer yang diberikan

kepada Pemda dalam rangka pemerataan agar tidak terjadi ketimpangan

pendapatan antar Pemda, tidak terdapat effort yang dilakukan Pemda untuk

mendapatkan Dana Perimbangan. Tingginya persentase jumlah dana

perimbangan mengindikasikan bahwa Pemda tidak mandiri dalam mengelola

pendapatannya dan dapat menyebabkan penilaian akuntabilitas kinerja semakin

rendah,.Penelitian oleh Julitawati (2012) menemukan bahwa Dana Perimbangan

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota,

selain itu Fonatella dan Rossieta (2014) yang menemukan bahwa ketergantungan

pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan

keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif

terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

22

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

eksplanatori. Umar, dalam Rozy dan Wijayanti (2014) dijelaskan bahwa

penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis

hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana

suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya

3.2 Definisi dan Operasional Variabel

3.2.1 Variabel Dependen (Akuntabilitas Kinerja - AKIN)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Akuntabilitas kinerja diukur dengan menggunakan hasil evaluasi Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terhadap

23

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan

evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan terhadap komponen manajemen yaitu,

perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal dan komponen

capaian kinerja (Kemenpan-RB, 2013,2014,2015). Skor hasil evaluasi

Akuntabilitas kinerja diukur dalam skala nilai dari 0 sampai dengan 100 yang

akan diberikan predikat sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh

Kemenpan-RB. Data peringkat skor kinerja pemda didapatkan melalui Melalui

(http://evalrbkunwas.menpan.go.id/index.php/site/)

Berikut disajikan ukuran skala rasio akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Skala Rasio Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah

Predikat Nilai Angka

(Rasio)

Keterangan

AA > 90-100 Sangat Memuaskan

A > 80-90 Memuaskan

BB > 70-80 Sangat Baik

B > 60-70 Baik

CC > 50-60 Cukup

C > 30-50 Kurang

D 0-30 Sangat Kurang

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah

Tingkat kemandirian pemerintah daerah diukur melalui jumlah Pendapatan Asli

Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah. Penelitian terdahulu yang menggunakan

komposisi PAD dalam menggambarkan tingkat kemandirian pemerintah daerah

24

adalah Mustikarini dan Fitriasari (2012) yang menggunakan realisasi PAD

dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah sebagai proksi pengukuran

tingkat kekayaan daerah. Sejalan dengan Mustikarini dan Fitriasari (2012),

Dalam penelitian ini menggunakan realisasi PAD dibandingkan dengan realisasi

total pendapatan daerah sebagai proksi untuk mengukur tingkat

kemandirian pemerintah daerah agar tingkat perbandingan kemandirian antar

daerah menjadi merata. Hal tersebut karena masing-masing daerah memiliki

realisasi PAD yang berbeda-beda tergantung dengan potensi sumber daya

yang dimiliki oleh tiap daerah. Proksi tersebut dirumuskan sebagai berikut:

Tingkat Kemandirian = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Total Realisasi Pendapatan Daerah

komponennya didapatkan melalui LKPD yang diambil dari Kementerian

Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

3.2.2.2 Tingkat Ketergantungan Daerah

Mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012), tingkat ketergantungan

dengan pusat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan

dengan total pendapatan. Maka dalam penelitian ini variabel tingkat

ketergantungan daerah diukur dengan total DAU dibagi dengan total pendapatan

daerah. Proksi tersebut dirumuskan sebagai berikut

Tingkat Ketergantungan = Total Dana Alokasi Umum

Total Pendapatan Keuangan

25

komponennya didapatkan melalui LKPD yang diambil dari Kementerian

keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah pemerintah daerah Indonesia tahun 2013-

2015. Pemilihan sampel menggunakan cara purposive sampling, yang berarti

sampel diambil berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian

(Sekaran dan Bougie, 2010). Kriteria tersebut yaitu pemerintah daerah di

Indonesia tahun 2013-2015 yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerahnya

telah diaudit oleh BPK dan memiliki data yang lengkap untuk

pengukuran seluruh variabel.

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data

untuk variabel Tingkat Kemandirian daerah dan Tingkat ketergantungan daerah

didapatkan dari perhitungan rumus yang telah di jelaskan sebelumnya

komponennya didapatkan melalui LKPD yang diambil dari Kementerian

Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/..Data peringkat skor kinerja Pemerintah daerah

didapatkan melalui Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia. Melalui

(http://evalrbkunwas.menpan.go.id/index.php/site/kabupat en,)

26

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

dokumentasi. Dalam Rozy dan Wijayanti ( 2014) dijelaskan bahwa metode

dokumentasi yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data

yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder,

yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran dan Bougie,2010).

Data sekunder yang dibutuhkan dalam variabel penelitian dapat dirinci

sebagai berikut:

1. Data skor Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diperoleh dari

website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Kemenpan-RB).

2. Data mengenai total aset, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD),

dan belanja daerah diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD di Indonesia Tahun 2013-2015.

3.5 Metode Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis Tingkat Kemamandirian

daerah, dan Tingkat daerah di iindonesia tahun 2013-2015 dengan menggunakan

regresi linier berganda (multiple regression liniear analysis). Data tersebut di-run

menggunakan software SPSS IBM Statistics 20

27

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat

dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range,

kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013). Analisis ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data

sampel tersebut (Ghozali, 2013). Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai

variabel-variabel dalam penelitian yaitu ukuran legislatif, tingkat kemandirian

daerah,dan tingkat ketergantungan daerah terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah di Indonesia.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam Rozy dan Wijayanti (2014) dijelaskan bahwa tujuan pengujian asumsi

klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang

didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Pada

pengujian penelitian ini, pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai

berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data penelitian

yang baik adalah yang berdistribusi secara normal. Uji normalitas dapat diukur

menggunakan dua cara (Ghozali, 2013), yaitu:

28

1. Analisis Grafik,

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan normal probability plot

dari residual. Apabila normal probability plot menunjukkan titik-titik yang

menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Statistik

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini

lebih akurat karena tidak akan menimbulkan persepsi diantara pengamat satu

dengan pengamat lain seperti pada pengujian normalitas dengan analisis grafik.

Data dikatakan berdistribusi normal jika pada kolom unstandardized residual

memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah gejala adanya hubungan linear yang signifikan antar

variabel independen yang ada di dalam model regresi (Ghozali, 2013).

Tujuan uji multikolinieritas adalah menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, model yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013).

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan

melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

29

tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan

adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai

VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,

maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas

(Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggukan uji dengan

melihat garafik ploy antara nilai prediksi variable dependen yaitu ZPRED dengan

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dengan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot (Ghozali, 2013). Jika tidak

membentukpola tertentu maka dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedasitas

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data

30

runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang

sama pada periode berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah

autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda

berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah

regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005).

Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji run

test dengan alat bantu SPSS. Menurut Ghozali (2005), jika nilai signifikasni > 0,05

maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Model Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model

regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk

mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel

dependen. Model regresinya dapat diformulasikan sebagai berikut:

AKIN = α + β1TKM + β2TKG + e ..............................(I)

Keterangan :

AKIN = Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

α = Konstanta

β1, β2, =Koefisien Regresi Variabel Idependen

e = Koefisien Error

TKM = Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah

31

TKG = Tingkat Ketergantungan Daerah

Dasar analisis pengujian ini adalah jika hasil pengujian menunjukkan koefisien

garis regresi (β1 dan β2) bernilai positif, maka terdapat pengaruh positif variabel

independen terhadap variabel dependen (hipotesis terdukung).

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk menerangkan sampai sejauh mana variasi variabel

dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independennya. R2

memiliki nilai

interval antara 0 dan 1 ( 0 < R2

> 1) (Ghozali, 2013). Apabila nilai koefisien

determinasi (R2) sama dengan 0 berarti variabel dependen tidak dapat

diterangkan oleh variabel independen sama sekali. Sementara jika nilai koefisien

determinasi (R2) sama dengan 1 berarti variabel dependen secara

keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel independen. Jadi semakin tinggi

nilai R2

maka suatu regresi tersebut akan semakin baik.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah,

tingkat kemandirian pemerintah daerah, belanja daerah, dan ukuran

legislatif pemerintah daerah secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig

32

(significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat

dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen

terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2013).

47

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kemandirian peerintah

daerah dan tingkat ketergantungan daerah terhadap akuntabiltas kinerja

pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan

analisis regresi liniear berganda dengan alat analisis IBM SPSS 20 untuk

menguji hipotesis. Berdasarkan hasil pegujian hipotesis dari kedua variable

indenpenden yaitu tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan

daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel independen tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dalam total pendapatan daerah yang mencerminkan kemandirian

daerah, maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah akan semakin

meningkat pada periode selanjutnya yang tercermin dari skor Hasil

Evaluasi akunatabilitas Kinerja pemerintah daerah. Peningkatan PAD akan

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan,

menetapkan ukuran, dan indikator kinerja serta melaksanakan program

kerja sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditentukan

48

2. Variabel independen tingkat ketergantungan daerah berpengaruh negatif

tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah jumlah dana transfer yaitu

Dana alokasi umum Umum dalam total pendapatan daerah yang

mencerminkan ketergantungan daerah, tetapi tidak akan mempengaruhi

naik atau turunya akuntabiltas kinerja pemerintah daerah

5.2 Keterbatasan penelitian

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua indikator dalam aspek finansial

yaitu tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan daerah

sedangkan masih banyak indikator dalam aspek finansial lainnya yang

dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah agar dapat

meningkatkan hasil yang lebih signifikan

2. Jumlah sampel dan periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian

masih terbatas.

3. Terdapat 4 data yang tidak mememnuhi kriteria dlam penelitian ini pada

provinsi di Indonesia setelah tahun 2013-2015 sehingga berkemungkinan

membuat perbedaan varians data yang cukup signifikan

4. Peneliti tidak mendapatkan data skor akuntabilitas kinerja secara detail per

komponen hasil evaluasi SAKIP sehingga kurang dapat menjelaskan

komposisi dari nilai akuntabilitas kinerja masing-masing pemerintah

daerah

49

5. Penelitian ini hanya menggunakan data dari tahun 2013-2015, karena

sulitnya mengakses data tahun yang sebelumnya dan juga berbeda dalam

peniliain, untuk tahun 2016 dan 2017 data belum tersedia sehingga tidak

bisa dijadikan dalam sample penelitian.

6. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa model

penelitian hanya mampu menjelaskan tingkat kemandirian pemerintah

daerah dan tingkat ketergantungan terhadap akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah di Indonesia sebesar 39,2% sedangkan sisanya sebesar

60,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan

sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang paling

terbaru untuk bisa melihat perkembagan akuntabilitas kinerja pemda yaitu

2016 dan 2017

2. Pengambilan sampel yang lebih besar dengan periode waktu yang

lebih panjang sehingga dapat diketahui perkembangan skor akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah di Indonesia

3. Selain itu, perlu menambahkan variabel dari aspek finansiallainya

dan variable lain di luar aspek finansial yang diduga memiliki pengaruh

terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,

DAFTAR PUSTAKA

Amy Fontanella & Hilda Rossieta” Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja

Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di

Indonesia” Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 17 (2014)

Bendickson, J. Muldoon, J. Liguori, EW. Davis, PE. 2016. "Agency

theory:background and epistemology", Journal of Management History,

Vol. 22Iss 4 pp. 437 – 449.

Bendickson, J. Muldoon, J. Liguori, EW. Davis, PE. 2016. "Agency theory: the

times, they are a-changin‟", Management Decision, Vol. 54 Iss 1 pp. 174 –

193.

Fitriani. 2001. “Signifikansi Perbedaan Tingkat Kelengkapan Pengungkapan

Wajib dan Sukarela pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang

Terdaftar di Burs Efek Jakarta”. Simposium Nasional Akuntansi IV.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progrm IBM SPSS

21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Green, 2005. “Desntralisasi di Indonesia lebih kepada Desentalisasi Administrasi

daripada desentalisasi fiskal’ Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 1 No.3

Halim, A. dan Abdullah, S. 2006.Hubungan dan Masalah Keagenan di

Pemerintahan Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1.

Akuntansi Pemerintahan Vol. 2 No. 1.Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976.

“Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership

structure”, Journal Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-360.

Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

(http://evalrbkunwas.menpan.go.id/index.php/site/ diakses pada tanggal 27

Desember 2017).

Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang

Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Kurniatul Mudhofar & Afrizal Tahar” Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja

Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan” Jurnal Akuntansi dan

Investasi (2016)

Kusumawardani, Media. 2012. „Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif,

Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Marfiana dan Kurniasih. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan

Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota”. Journal & Proceeding FEB Unsoed 3(1).

Mustikarini dan Fitriasari. 2012. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan

Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Di Indonesia Tahun Anggaran 2007”. Simposium Nasional Akuntansi XV:

Banjarmasin.

Nurdin. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit

BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”. Jurnal

Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 3 No. 1. Universitas Brawijaya.

Nyman, Caroline. Nilsson, Fredrik. Rapp, Birger. 2005. "Accountability in local

government: a principal-agent perspective", Journal of Human Resource

Costing & Accounting, Vol. 9 Iss 2 pp. 123 – 137.

Okfitasari, Antin. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap

Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris

Pemerintah Daerah se-Jawa Tengah)”. Jurnal Sainstech Politeknik

Indonusa Surakarta ISSN : 2355-5009 Vol. 2 Nomor 4.

Poerwadarminta, W.J.S. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka :

Jakarta.

Pratiwi dan Aryani. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala

Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini”. Jurnal Akuntansi

Volume XX, No. 02, Mei 2016: 167-189.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tanggal

21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22

Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 30

September 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15

September 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Riantiarno, Reynaldi. Azlina, Nur. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Pekbis Jurnal, Vol. 3, No.3,

November 2011: 560-568.

Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. Research Methods for Business-A Skill

Building Approach-5th Edition. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.

Setyaningrum dan Syafitri. 2012. “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”. Jurnal

Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, Volume 9, Nomor 2. Universitas

Indonesia.

Steven and Patrick, P. A. 2007. “The Determinant of Organizational

Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local

Government”. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.

Suhardjanto, D. Lesmana, Sigit I. 2010. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia”. Prestasi.

Vo. 6 No. 2 Hal. 25-40. STIE Bank BPD Jateng.

Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. 2010. “Mandatory

Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence

from Indonesian Municipalities”. Penelitian Hibah Publikasi Internasional,

LP2M UNS.

Suhardjanto, D., Yulianingtyas, R. 2011. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan