pengelolaan data dan informasi kehutanan · menggambarkan profil lengkap suatu data satu standar...
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI KEHUTANAN
Jakarta, 9 April 2015
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PENGELOLAAN
DATA NASIONAL
A
Goal 5, Target 10
“promote the availability of gender disaggregated data to
improve gender equality policies, including gender responsive budgeting”
Goal 10, Target 7
“ensure the availability of high-quality, timely and
disaggregated data to ensure monitoring of progress for marginalized groups
and people in vulnerable situations”
Goal 16, Target 14
“by 2020 improve public access to information and government
data, including on public finance management, public procurement and
on the implementation of national development plans”
Goal 17, Target 36
“by 2020, substantially strengthen capacities for data
collection and statistical analysis relevant to sustainable
development with a focus on generating timely and high-quality data
disaggregated, as appropriate, by income, gender, age, race, ethnicity,
and rural/urban location”
Sumber: Working Document Sesi ke-11 United Nations Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG SDGs), 2 Juni 2014.
Peran penting data dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan menggantikan MDGs
Peta Kondisi Perdataan Nasional s.d 2014
Produsen Pengguna Proses Produk
• Format data belum
Terstandar
• Kapasitas Teknis belum
Merata
• Hambatan pemahaman
akan pembangunan
berkelanjutan dan
implikasi atas data
• Data masih dipandang
sebagai ‘kegiatan’
• Data belum dianggap
penting
• Debat tentang data
bukan sbubstansi
• Problem sosialisasi
dan edukasi data
• Hambatan mekanisme
koordinasi
• Banyak Pintu
Informasi
• Format Data tidak
Mudah digunakan
• Hambatan data
quality assurance
• Data belum
konsisten dan
relevan
IRISAN-IRISAN
Produsen – Proses
Produsen – Produk
Produsen – Pengguna – Proses- Produk
Pengguna – Proses
Pengguna – Produk
Masalah akurasi data, Redudansi, Data tidak dapat diakses
Tidak ada insentif bagi data yang berintegritas
Data ada dimana- mana, tapi dimana-mana tidak ada data
Harus ditingkatkan koordinasi antar pemegang data
Data tidak digunakan Sumber: Cetak Biru Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan UKP4
IASD BY GDP PER CAPITA
Highest per Capita
High per Capita
Low per Capita
Lowest per Capita
Lowest IASD
Low IASD
High IASD
Highest IASD
Kuwait, Brunei, Oman, Libya, Qatar, UAE,
Gabon
Nigeria
Tunisia, Iraq, Jordan, Albania,
Azerbaijan, Maldives
Turkey Saudi Arabia
Algeria, Guyana, Turkmenistan
Côte d’Ivoire, Senegal,Yemen, Sudan,Djibouti,
Kyrgyzstan
Somalia, Gambia, Afghanistan,
Comoros
Benin, Chad, Guinea, Guinea-
Bissau, Sierra Leone, Uganda
Egypt, Iran
Mauritania, Pakistan,
Uzbekistan, Palestine, Syria
Indonesia, Suriname, Lebanon
Bahrain, Kazakhstan,
Malaysia
Mozambique, Burkina Faso,
Togo, Bangladesh
Niger, Mali,
Tajikistan
Cameroon, Morocco
Indonesia dengan Pendapatan per kapita ‘tinggi’
namun index statistik pertanian ‘rendah’
Sumber: Konferensi Negara-negara Islam (OKI) COMCEC, Ankara 3 April 2014
“SATU DATA”, prinsip-prinsip dasar untuk mengelola dan menyelenggarakan data yang akuntabel dan berintegritas
satu satu metadata baku metadata yang terstandarisasi untuk menggambarkan profil lengkap suatu data
satu standar data instrumen, pertukaran, konversi, satuan, tabel presentasi, dst
satu portal data deseminasi dan release data; akses mudah bagi semua; partisipasi publik
6
PENGELOLAAN
DATA KEHUTANAN
B
Penyelenggaraan Data Pembangunan Kehutanan
Misi: Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas
data dan informasi kehutanan (RPJMN 2015)
Saat Ini :
Kondisi Ideal :
Kebijakan Standar Operasional
Pengambilan Data Pengawasan
Dekonsolidasi
Desentralisasi
Terdistribusi
1. Permenhut
P.02/2010
2. Permenhut
P.06/2008
3. Perdirjen
4. Perda/Pergub
Belum standar
Terdistribusi
Tidak optimal
Kebijakan Standar Operasional
Pengambilan Data Pengawasan
Konsolidasi
Sesentralisasi
Satu unit pengelola
Sama untuk satu
jenis data yang
sama
Terdistribusi
Terpusat
Sumber: GDSIK 2008
KPH KPH KPH
Pusat Data dan Informasi
Kabupaten/Kota
Pusat Data dan Informasi
Kabupaten/Kota
Pusat Data dan Informasi
Kabupaten/Kota
KPH KPH
Pusat Data dan Informasi Propinsi
Pusat Data dan Informasi Propinsi
Pusat Data dan Informasi Pusat/Nasional (Kementerian)
Tapak/KPH
Kabupaten/Kota
Propinsi
Pusat/Nasional
Maret tahun berikutnya
April tahun berikutnya
Mei tahun berikutnya
Juli tahun berikutnya
Tata Waktu
Penyampaian Data/Informasi
Anggaran di setiap Tingkatan
MO
NE
V
MO
NE
V
MO
NE
V
Anggaran
Anggaran
Anggaran
Anggaran
Alur Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan
Penyelenggara
Sumber: Permenhut P.02/2010
Mengapa IT ??
Efektifitas Kenyamanan Manajemen IT merupakan sumber inovasi terbesar dalam dua dekade terakhir
Gagal Over Budget
IT merupakan sesuatu proses yang kompleks dan menimbulkan berbagai dampak
Melihat best practise, option-option yang ada, resiko-resiko untuk kemudahan merencanakan
PROMISE
REALITY
IT Master Plan
Karakteristik Pengelolaan IT di Kementerian Kehutanan
Organisasi IT secara formal masih bersifat support
Semua inisiatif dan pengembangan bersifat bottom up.
Pengembangan, support, dan banyak kompetensi dan proses cenderung dikerjakan sendiri
Pengembangan bersifat sektoral, problem-driven, swadaya
support
bottom up
inhouse
islands
Pengembangan yang berjalan tersebar dengan koordinasi yang kurang menyebabkan terbentuknya sistem TI yang terkotak-kotak dan sulit diintegrasikan.
Fondasi IT
Business
Readiness
(People, Process)
Infrastructure
Readiness
IT Governance
Readiness
Strategy Moving Forward
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
TRANSFORMASI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY
ANGGOTA
STAKEHOLDER
EKSTERNAL
STAFF
INTERNAL
MANAJEMEN
Operasional
Pengembangan
Perawatan
CONTINOUS IMPROVEMENT INTERGRASI DATA
