5/21/2018 perbup-11-th-2007

1/14

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa perkembangan perumahan di wilayah

Kabupaten Sleman dewasa ini semakin pesat,

khususnya di kawasan perkotaan sebagai akibat

dari perkembangan Kota Yogyakarta, sehingga

secara spasial dan sosial berdampak terhadap

ketidakseimbangan perkembangan wilayah,

persebaran penduduk serta peralihan fungsi

lahan pertanian dan kawasan lindung;

b. bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut,

diperlukan suatu kebijakan untuk memberi arah

pengembangan perumahan di Kabupaten

Sleman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang

Pengembangan Perumahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang

5/21/2018 perbup-11-th-2007

2/14

Rumah Susun;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang

Perumahan dan Permukiman;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang

Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

telah clitetapkan dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah;

8. Keputusan Presiders Republik Indonesia Nomor

34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di

Bidang Pertanahan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11

Sleman Nomor 23 Tahun 1994 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Daerah Tingkat II Sleman;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19

Tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BLIPATI SLEMAN TENTANG

PENGEMBANGAN PERUMAHAN.

5/21/2018 perbup-11-th-2007

3/14

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan perumahan adalah kegiatan dibidang pembangunan perumahan

dan atau rumah susun;

2. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

lingkungan;

3. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan

sarana pembinaan keluarga;

4. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, balk

yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung ped kehidupan dan penghidupan;

5. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu

lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara

fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuansatuan

yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama

untuk hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, bends bersama dan

tanah bersama;

6. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien

perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan persil/kapling;

7. Koefisien Tutupan Lahan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KTLL adalah

perbandingan antara luas bangunan dan bangunan gedung yang menutup tanah

terhadap luas lahan perumahan;

8. Koefisien Tutupan Lahan Kapling yang selanjutnya disingkat KTLK adalah

perbandingan antara luas bangunan dan bangunan gedung yang menutup tanah

terhadap luas kapling;

9. Bangunan adalah bangunan selain bangunan gedung yang menutup lahan

meliputi: conblock, carport, saluran dan sejenisnya;

10. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;

11. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang

5/21/2018 perbup-11-th-2007

4/14

memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya berupa

jaringan jalan dan utilitas umum;

12. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan berupa

jaringan air bersih, saluran pembuangan air hujan, sumur peresapan air limbah,

tempat pembuangan sampah, jaringan pemadam kebakaran, jaringan listrik/

lampu penerangan jalan, dan jaringan telepon;

13. Rencana tata ruang (RTR) adalah hasil perencanaan tata ruang;

14. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan

yang menetapkan lokasi dan pengembangan kawasan yang harus dilindungi dan

dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam

kurun waktu perencanaan;

15. Lahan adalah tanah terbuka yang di atasnya dapat dibangun gedung-gedung,

atau yang dapat digunakan sebagai tempat berladang atau bersawah;

16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional;

17. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus;

18. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya slam dan

sumber daya buatan.

19. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

20. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang berada di luar kawasan perkotaan.

21. Asosiasi Pengembang Perumahan adalah suatu kelompok pengembang yang

menghimpun diri dalam sebuah asosiasi yang diakui eksistensinya oleh

peraturan yang berlaku.

5/21/2018 perbup-11-th-2007

5/14

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan perumahan berlandaskan pads azas manfaat, adil, merata,

keterjangkauan, serasi, dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Tujuan pengembangan perumahan adalah:

a. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang

rasional;

b. memberi arah pertumbuhan bisnis perumahan, melestarikan kawasan lindung

dan konservasi sesuai dengan RTRW;

c. menunjang pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang

lain;

d. melindungi masyarakat dan konsumen perumahan.

BAB III

ARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pengembangan Perumahan

Pasal 4

Jenis pengembangan perumahan meliputi:

a. pengembangan perumahan di kawasan perkotaan;

b. pengembangan perumahan di kawasan perdesaan; dan

c. pengembangan rumah susun.

Bagian kedua

Pengembangan Perumahan di Kawasan Perkotaan

Pasal 5

Kawasan perkotaan meliputi:

a. Kecamatan Gamping:

1. Desa Trihanggo;

2. Desa Ambarketawang;

3. Desa Banyuraden;

5/21/2018 perbup-11-th-2007

6/14

4. Desa Nogotirto;

5. Desa Balecatur.

b. Kecamatan Godean: Desa Sidoarum.

c. Kecamatan Mlati:

1. Desa Sinduadi;

2. Desa Sendangadi;

3. Desa Sumberadi;

4. Desa Tlogoadi;

5. Desa Tirtoadi.

d. Kecamatan Depok:

1. Desa Maguwoharjo;

2. Desa Condong Catur;

3. Desa Catur Tunggal.

e. Kecamatan Berbah: Desa Kalitirto.

f. Kecamatan Kalasan: Desa Purwomartani.

g. Kecamatan Ngemplak: Desa Wedomartani.

h. Kecamatan Ngaglik:

1. Desa Sariharjo;

2. Desa Desa Minomartani

i. Kecamatan Sleman, Desa Tridadi.

Pasal 6

(1) Setiap pengembangan perumahan di kawasan perkotaan dilaksanakan sesuai

dengan rencana detail tata ruang dan atau rencana tata ruang yang lebih rinci.

(2) Dalam hal lokasi pengembangan perumahan belum diatur dalam rencana detail

tata ruang dan atau rencana tata ruang yang lebih rinci, maka pembangunan

perumahan harus memenuhi ketentuan:

No Ketentuan Kawasan Budidaya

KawasanResapan Air

Di luar KawasanResapan Air

a. Kapling minimal 200 m2 125 m2b. KDB maksimum 40 % 50 %

c. KTLK maksimum 70 % 80 %d. KTLL maksimum 60 % 70 %

5/21/2018 perbup-11-th-2007

7/14

(3) Peta Kawasan resapan air dan pets kawasan di luar kawasan resapan air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam rencana tats ruang

wilayah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Perumahan di Kawasan Perdesaan

Pasal 7

Kawasan perdesaan meliputi kawasan;

a. Kecamatan Godean:

1. Desa Sidorejo;

2. Desa Sidoluhur;

3. Desa Sidomulyo;

4. Desa Sidoagung;

5. Desa Sidokarto;

6. Desa Sidomoyo.

b. Kecamatan Moyudan:

1. Desa Sumberrahayu;

2. Desa Sumbersari;

3. Desa Sumberagung;

4. Desa Sumberarum.

c. Kecamatan Minggir:

1. Desa Sendangarum;

2. Desa Sendangmulyo;

3. Desa Sendangagung;

4. Desa Sendangsari;

5. Desa Sendangrejo.

d. Kecamatan Seyegan:

1. Desa Margoluwih;

2. Desa Margodadi;

3. Desa margokaton;

4. Desa, Margomulyo;

5. Desa Margoagung.

5/21/2018 perbup-11-th-2007

8/14

e. Kecamatan Berbah:

1. Desa Sendangtirto;

2. Desa Tegaltirto;

3. Desa Jogotirto.

f. Kecamatan Prambanan:

1. Desa Sumberhado;

2. Desa Wukirhado;

3. Desa Gayamharjo;

4. Desa Sambirejo;

5. Desa Madurejo;

6. Desa Bokoharjo.

g. Kecamatan Kalasan:

1. Desa Tirtomartani;

2. Desa Tamanmartani;

3. Desa Selomartani.

h. Kecamatan Ngemplak:

1. Desa Sindumartani;

2. Desa Bimomartani;

3. Desa Widodomartani;

4. Desa Umbulmartani.

i. Kecamatan Ngaglik:

1. Desa Sinduharjo;

2. Desa Sukohado;

3. Desa Sardonoharjo;

4. Desa Donoharjo.

j. Kecamatan Sieman:

1. Desa Caturharjo;

2. Desa Triharjo;

3. Desa Pandowoharjo;

4. Desa Tdmulyo.

5/21/2018 perbup-11-th-2007

9/14

k. Kecamatan Tempel:

1. Desa Banyurejo

2. Desa Tambakrejo;

3. Desa Sumberrejo;

4. Desa Pondokrejo;

5. Desa Mororejo;

6. Desa Margorejo;

7. Desa Lumbungrejo;

8. Desa Merdikorejo.

I. Kecamatan Turi:

1. Desa Bangunkerto;

2. Desa Donokerto;

3. Desa Girikerto;

4. Desa Wonokerto;

m. Kecamatan Pakem:

1. Desa Purwobinangun;

2. Desa Candibinangun;

3. Desa Harjobinangun;

4. Desa Pakembinangun;

5. Desa Hargobinangun;

n. Kecamatan Cangkringan:

1. Desa Argomulyo;

2. Desa Wukirsari;

3. Desa Glagahado;

4. Desa Kepuharjo;

5. Desa Umbulharjo;

Pasal 8

(1) Setiap pengembangan perumahan di kawasan perdesaan dilaksanakan sesuai

dengan rencana detail tata, ruang dan atau rencana tata ruang yang lebih rinci.

(2) Dalam hal lokasi belum diatur dalam rencana detail tata ruang dan atau rencana

5/21/2018 perbup-11-th-2007

10/14

tata ruang yang lebih rinci, maka pembangunan perumahan harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

No Ketentuan KawasanResapan Air

Di luar KawasanResapan Air

a. Kapling minimal 500 m2 200 m2b. KDB maksimum 30 % 40 %

c. KTLK maksimum 60% 70 %

d. KTLL maksimum 60% 70 %

(3) Peta Kawasan resapan air dan pets kawasan di luar kawasan resapan air

sebagaimana dimaksud pads ayat (2) tersebut dalam rencana tata ruang

wilayah.

Bagian Keempat

Pengembangan Rumah Susun

Pasal 9

Pengembangan rumah susun dilakukan pads kawasan perkotaan.

Pasal 10

Lokasi pengembangan rumah susun harus tersedia aksesibilitas terhadap prasarana

lingkungan sekurang-kurangnya berupa:

a. jalan kolektor sekunder;

b. transportasi umum;

c. sarana pendidikan;

d. sarana kesehatan.

Pasal 11

(1) Setiap pengembangan rumah susun minimal dibangun dengan menggunakan

model twin blockatau model lain yang sejenis.

(2) Setiap pengembangan rumah susun minimal menyediakan 50 satuan rumah.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 12

Pengembang perumahan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi;

5/21/2018 perbup-11-th-2007

11/14

b. perolehan tanah;

c. penyusunan dokumen lingkungan;

d. pengesyahan site plan;

e. pemecahan sertifikat.

f. izin mendirikan bangunan;

Pasal 13

Lokasi yang di izinkan untuk pengembangan perumahan harus memenuhi

persyaratan teknis antara lain sebagai berikut:

a. sesuai dengan rencana tata ruang;

b. tidak terletak di kawasan hutan lindung dan situs purbakala,

c. memiliki aksesibilitas jalan sebagai berikut:

- sekurang-kurangnya jalan lokal untuk luas, perumahan sampai dengan 150.000

m2

- sekurang-kurangnya jalan kolektor sekunder untuk luas perumahan lebih besar

150.000 m2,

d. terdapat potensi air bersih dan jaringan listrik;

e. luas lahan kurang dari 1 ha harus menempel dengan permukiman penduduk atau

terpisahkan oleh sarana dan atau prasarana lingkungan;

f. jalan masuk utama (main entrance) tidak berhubungan langsung dengan jalan

arted atau kolektor primer;

Pasal 14

Setiap pengembangan perumahan dan rumah susun wajib menyediakan sarana dan

prasarana lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Pengembang perumahan wajib menyershkan prasarana lingkungan dan sarana

lingkungan kepada Pemerintah Daerah dalam kondisi baik beserta bukti

dokumen kelengkapannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyerahan prasarana lingkungan dan sarana

lingkungan diatur tersendiri oleh Bupati.

5/21/2018 perbup-11-th-2007

12/14

BAB V

PENGEMBANG PERUMAHAN

Bagian kesatu

Kualifikasi Pengembang

Pasal 16

Setiap pengembang perumahan harus memiliki Sertifikat Pengembang Perumahan

yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan atau tergabung dalam asosiasi

pengembang perumahan yang sah menurut peraturan peundangundangan yang

berlaku.

Bagian kedua

Pemasaran Perumahan

Pasal 17

(1) Sebelum perumahan dipasarkan, pengembang wajib mendapatkan rekomendasi

dari Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan pengembang

perumahan yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pengembang serta

dilaksanakannya kewajiban pengembang.

(2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengembang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.

(3) Pembinaan pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya

untuk:

a. terciptanya iklim usaha pengembangan perumahan dan tumbuhnya hubungan

yang sehat antar pelaku usaha pengembang dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta kesadaran terhadap

lingkungan dan kualitas pengembangan perumahan.

d. Bagian Kedua

5/21/2018 perbup-11-th-2007

13/14

Pengawasan

Pasal 19

(1) Pengawasan terhadap pengembangan perumahan diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen.

(2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh dinas teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen dilakukan

terhadap kewajiban-kewajiban pengembang yang harus dipenuhi dalam

pembangunan perumahan.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ternyata menyimpang dari peraturan yang berlaku dan/atau membahayakan

konsumen, dinas teknis terkait mengambil tindakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan disampaikan

kepada dinas teknis terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Terhadap setiap pelanggaran terhadap Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan

pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pads tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

5/21/2018 perbup-11-th-2007

14/14

Ditetapkan di Sleman,

Pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E