perspektif tatanan hidup baru dikaji dari keputusan
TRANSCRIPT
Perspektif Tatanan Hidup Baru Dikaji dari Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Mengenai Protokol
Kesehatan Bagi Masyarakat
Al Rofiq Hermawan1¹, Amalia Rusti Mutiara Dewi², Intan
Widyasari³, Salsabilla Firdaus Rahma Putri⁴ , Sholeh⁵
Universitas Negeri Semarang
Dewi/[email protected]²,
Abstract
The purpose of writing this paper is to present the perspective of a
New Life Order in the Covid-19 Pandemic Era studied from the
Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia
Number HK.01.07 / MENKES / 328/2020. Regarding a new life
order that must be adjusted to a recent phenomenon whose end is
not yet known is a big challenge for the community and also the
government, of course. In this article, we will discuss the new life
order, the condition of the community with a new life order, health
protocols according to the study of the ministerial decree Number
HK.01.07 / MENKES / 328/2020, handling when the discovery of
the Covid 19 case and controlling and monitoring the application of
health protocols.
Abstrak
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan
Prespektif Tatanan Hidup Baru di Era Pandemi Covid-19 dikaji
dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020. Mengenai sebuah tatanan hidup
baru yang harus disesuaikan terhadap sebuah fenomena
terbaru yang belum diketahui kapan berakhirnya merupakan
sebuah tantangan besar bagi masyarakat dan juga pemerintah
tentunya. Dalam artikel ini akan disampaikan mengenai
tatanan hidup baru, kondisi masyarakat dengan tatanan hidup
baru, protokol kesehatan sesuai kajian keputusan menteri
Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, penanganan saat
penemuan kasus covid 19 dan penertiban serta pengawasan
dalam penerapan protokol kesehatan.
Keywords: Perspective, Order, Decree of the Minister of Health,
Covid -19.
PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 yang telah
melanda hampir di semua Negara di
seluruh dunia. COVID19, pertama
kali muncul di Wuhan, propinsi Hubei,
China, pada akhir Desember 2019.
Untaian Novel Coronavirus,
menyebabkan sindrom pernapasan
akut, dan menyebabkan kematian di
seluruh dunia. Data global per 20
Juni 2020 menunjukkan bahwa
sebanyak 8.465.085 orang di 216
negara terkonfirmasi Covid-19
dengan 454.258 orang diantaranya
meninggal dunia
(https://covid19.go.id). COVID-19
sudah merebak di Indonesia sejak
Januari 2020 dan per tanggal 20 Juni
2020, terkonfirmasi positif sebanyak
45.029 dan meninggal sebanyak
2.429. Dengan merebaknya COVID-
19, masyarakat dianjurkan untuk
bekerja dari rumah, belajar dari
rumah, dan berdoa di rumah. Diikuti
dengan protocol kesehatan seperti
sering mencuci tangan, selalu
mengenakan masker, social
distancing, hindari kerumunan,
menjaga imun tubuh dengan
konsumsi makanan sehat dan
vitamin, serta cukup istirahat. Dalam
Muhyiddin, (2020), pada 28 Mei 2020
pemerintah pusat melalui Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional / Kepala Bappenas dalam
jumpa pers bersama Menteri Luar
Negeri dan Tim Pakar Gugus Tugas
Penanganan Covid-19
menyampaikan Protokol Masyarakat
Produktif dan Aman Covid19 menuju
Normal Baru (new normal), hidup
berdampingan dengan Covid-19.
Pemerintah perlu mengedukasi
masyarakat tentang normal baru
sedini dan semasif mungkin,
setidaknya sampai vaksin dan obat
Covid-19 tersedia atau kasus Covid-
19 dapat ditekan menjadi sangat
kecil. Protokol kesehatan juga harus
diterapkan dengan disiplin yang ketat
dalam setiap kegiatan sehari-hari
(Muhyiddin, 2020).
Dari tabel 1 terlihat jika
Indonesia tidak termasuk dalam 10
besar negara dengan kasus Covid-19
terbesar. Namun demikian kasus di
Indonesia juga tidak sedikit data dari
worldometer menunjukkan sampai
dengan tanggal 29 Juni 2020 kasus
Covid-19 di Indonesia sebanyak
54.010 dengan jumlah kematian
sebanyak 2.754 dan sembuh
sebanyak 22.936 jiwa.
Sejak tanggal 13 Maret 2020,
pemerintah Indonesia juga telah
membentuk Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid19) dalam
rangka mempermudah koordinasi
yang dilakukan antarlembaga serta
pencegahan dan penanggulangan
dari dampak Covid-19. Gugus tugas
ini berada pada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
yang melibatkan berbagai
kementerian, lembaga, dan unit
pemerintahan lain seperti
Kementerian Kesehatan, Kepolisian
Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia (TNI) serta pemerintah
daerah.
New normal, merupakan fase
normal yang baru, artinya manusia
tetapi menjalani kehidupannya secara
normal namun mesti menerapkan
protocol kesehatan dalam setiap
aktifitasmya. Hal ini pun dirasakan di
Kabupaten Sukohrajo dimana
Kabupaten Sukoharjo saat ini masuk
dalam zona merah dimana per
tanggal 19 April 2020 masih ada 10
orang terkonfirmasi COVID-19. Sejak
pandemi ini merebak, di Kabupaten
Sukoharjo menjalakan protocol yakni
bekerja dari rumah seperti pertemuan
online, maupun kuliah dan
pembimbingan online. Dengan
gagasan new normal ini, kegiatan
yang semula dilakukan secara daring,
kembali dilakukan secara luring atau
tatap muka. Akibat dari
permasalahan tersebut maka
manajemen semestinya bisa
mengkaji ulang peraturan yang
selama ini telah di gunakan supaya
dapat bertahan serta bisa terus
berkembang.
Normal Baru adalah suatu
cara hidup baru atau cara baru dalam
menjalankan aktivitas hidup ditengah
pandemi covid-19 yang belum
selesai. Sigit menerangkan, Normal
Baru dibutuhkan untuk
menyelesaikan masalah kehidupan
selama Covid-19. Normal Baru ini
sebagai alternatif sebagai dasar
kebijakan nasional untuk memenuhi
kebutuhan konsumsi. Karena,
konsumsi masyarakat berhubungan
dan kegiatan produksi dan distribusi.
Selain itu, dia menjelaskan, kondisi
sosial juga membutuhkan interaksi.
Juga, kegiatan keagamaan yang
tidak mungkin terus-menerus
mengurung penganutnya dalam
ruang daring (online).
Normal Baru, secara umum
disepakati tanpa sadar, yakni
menerangkan suatu kondisi yang
terbentuk akibat lamanya kehidupan
sosial masyarakat selama Covid-19.
Waktu lama disini berarti cukup untuk
menyamakan pendapat terkait waktu.
Misalnya, kasus Covid-19 di
Indonesia saja sudah lebih dari
hitungan bulan. Kalau dihubungkan
dengan kasus di Wuhan. Waktu yang
membentuk prilaku baru ini bahkan
sudah melebihi dari enam bulan.
Sehingga, kebiasaan itu menjadi
kebiasaan baru yang akan melekat
dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga dapat disimpulkan
bahwa PSBB tidak dicabut, tapi kita
harus memiliki sebuah tatanan
kehidupan baru (New Normal) untuk
bisa berdampingan dengan Covid-19.
Artinya, kehidupan masyarakat
berjalan. Tapi kita juga harus bisa
menghindari diri dari COVID-19,
dengan cara cuci tangan setelah
beraktivitas, jaga jarak yang aman,
dan pakai masker”.
METODE
Dalam penulisan artikel ilmiah
ini, penulis menggunakan jenis
penelitian kualitatif dengan
pendekatan kepustakaan. Penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang
temuan-temuannya tidak diperoleh
melalui prosedur statistic atau bentuk
hitungan lainnya dan bertujuan
mengungkap gejala secara holistic-
kontekstual melalui pengumpulan
data dari latar alami (Sugiarto,2015).
Penelitian kualitatif bersifat deskriptif
dan cenderung menggunakan
analisis dengan pendekatan
induktif/kualitatif dan hasil penelitian
lebih menekankan pada makna
daripada generalisasi. Analisis
induktif yaitu menganalisis
berdasarkan daya yang diperoleh
selanjutnya dikembangkan sesuai
permasalahan yang sudah
disampaikan atau diuraikan.
Teknik pengumpulan data
menggunakan studi
kepustakaan/studi pustaka. Dalam
hal ini pengumpulan data ataupun
sumber data menggunakan artikel,
jurnal, dokumen resmi, atau buku,
serta penelitian terdahulu yang telah
dilaksanakan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tatanan Hidup Baru
Kenormalan baru dalam
Bahasa Inggris disebut dengan new
normal pada mulanya adalah istilah
bidang ekonomi dan bisnis yang
merujuk keadaan keuangan pada
tahun 1998, 2008 dan 2020 saat
adanya pandemi Covid-19. Sejak
tahun itu istilah kenormalan baru
dipergunakan dalam berbagai
aktivitas yang menandakan bahwa
terdapat suatu perbedaan yang
sebelumnya dianggap tidak normal
pada saat ini menjadi normal dan
umum untuk dilakukan(Okezone.
2020).
New Normal adalah paradigma
hidup baru, di mana manusia harus
berdamai berdampingan dengan
Covid-19, yaitu hidup sesuai dengan
protokol kesehatan, seperti pola
hidup sehat dan bersih serta
menggunakan masker selama vaksin
belum ditemukan (Kumala dan
Junaidi 2020).
Kenormalan baru telah
menjadi wacana secara global dalam
rangka menjadikan masyarakat untuk
berteman dengan Covid-19. Pada
pelaksanaan kenormalan baru
masyarakat harus melakukan
perubahan perilaku, beradaptasi dan
hidup berdampingan dengan Covid-
19.
Kenormalan baru ini adalah
upaya dari mempersiapkan untuk
dapat beraktivitas di luar rumah
secara maksimal, oleh karenanya
masyarakat harus dapat beradaptasi
dalam menjalani perubahan perilaku
yang baru. Perubahan pola hidup ini
tentunya harus dilaksanakan secara
bersama dengan melaksanakan
protokol kesehatan sebagai bentuk
pencegahan penyebaran dan
penularan Covid-19 (Widisuseno dan
Sudarsih 2020).
Dalam pelaksanaan
kenormalan baru ini masyarakat
harus berperan aktif dan turut
mentaati protokol kesehatan yang
telah ditetapkan. Dalam era
kenormalan baru ini seluruh
masyarakat harus melaksanakan
dengan baik agar permasalahan
pandemi Covid-19 segera dapat
teratasi. Selain itu pemerintah harus
memastikan masyarakat telah
memahami apa yang dimaksud
dengan kenormalan baru. Semua
bagian harus mengambil peran dalam
rangka memastikan agar
pelaksanaan kenormalan baru dapat
terlaksana dan pandemi Covid-19
segera berakhir.
Kondisi Masyarakat Dengan
Tatanan Hidup Baru
Kondisi pandemic covid-19
yang ada telah menjadikan pola
kehidupan sehari-hari yang berubah
dengan maksud meminimalisir
ataupun mencegah penyebaran virus
(Mahardhani 2020). Dengan berbagai
alasan tersebut sehingga sangat
penting diterapkan tatanan hidup
yang baru di era pandemic covid-19
ini.
Tatanan hidup baru
merupakan salah satu siasat jitu
dalam mengendalikan penyebaran
virus corona sebelum vaksin
ditemukan (Pragholapati, 2020).
Dalam tatanan hidup baru, berbagai
aktivitas yang dilakukan masyarakat
sebisa mungkin dilakukan dengan
tetap memperhatikan protokol
kesehatan. Hal ini dapat di terapkan
di setiap aktivitas seperti saat
bekerja, bersekolah, berpergian,
belanja, makan, pergi ke fasilitas
kesehatan, dan lain sebagainya.
Salah satu bentuk nyata dari
tatanan hidup baru yang diterapkan di
era pandemic covid-19 ini adalah
cara bekerja yang sebelumnya work
from office berubah menjadi work
from home. Hal ini merupakan upaya
atau gaya baru dalam beraktivitas
khususnya dalam bekerja.
Keberadaan pandemic covid-19,
menjadikan bekerja dari rumah
adalah suatu keharusan. Beberapa
organisasi maupun perusahaan
sudah siap bahkan telah
melaksanakan skema bekerja dari
rumah baik sebagian maupun seluruh
pegawai (Mungkas, 2020). Namun
juga masih ada yang melaksanakan
bekerja di kantor dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan
yang dapat meminimalisir
penyebaran virus covid-19. Hal
tersebut merupakan salah satu
bentuk tatanan hidup baru di era
covid-19.
Dengan adanya berbagai
kegiatan dalam menghadapi era New
Normal maka saat ini ada banyak
sector yang dirugikan salah satu
contohnya adalah pada bidang
ekonomi.
a. Pada Sektor
Pemerintahan & Ekonomi
Sistem perekonomian adalah
sistem yang digunakan oleh suatu
negara untuk mengalokasikan
sumber daya yang dimilikinya baik
kepada individu maupun organisasi
di negara tersebut. Tetapisemenjak
adanya pamdemi ini negara
memiliki krisis ekonomi yang
diperkirakan menjadi lemah dari
tahun-tahun sebelumya ,bahkan
menurut penuturan Mentri Keuangan
bahwa pertumbuhan ekonomi bisa
tertekan hingga level 2,5 % hingga
0 % hal itu bisa terjadi ketika tidak
di lakukan strategi pencegahan
yang baik dan tepat untuk
mengatasi hal tersebut, dan saat ini
negara telah menambahkan intensive
untuk petugas kesehatan sebesar
20 % dan jumlah bidang kesehatan
sebesar 6,1 Triliun dan juga pada
saat ini dan juga hal ini menjadi
perhatian bagi ekonomi global pada
saat ini termasuk negara asean
karena itu Mentri keuangan
menyampaikan bahwa dalam rapat
bersama Gubernur Bank dan para
Mentri keuangan se ASEAN
membicarakan strategi-strategi
penangan untuk tetap menjaga
kestabilan perekonomian global yang
sedang terancam saat ini karen
covid-19 termasuk ekonomi nasional
juga mengalami dampak dari
Covid-19 saat ini dan dalam rapat
di sampaikan bagaimana ekonomi
global merespon Covid ini karena
menjadi perhatian khusus saat ini.
Dala rapat di sampaikan juga
bagimana mencari fitamin atau obat-
obatan untuk mencegah Covid-19
tetapi saat ini belum di temukan obat
untuk Covid-19.
Hal yang dilakukan adalah
Indonesia merupakan negara Asia
pertama yang mampu menerbitkan
Global Bonds (surat utang) sejak
adanya Covid-19 dan bertujuan untuk
menjaga pembiayaan secara aman
dan menambah cadangan devisa
bagi bank Indonesia. Hal itu
menunjukan bahwa masih ada
kepercayaan pasar keuangan global
atas pengelolaan kebijakan APBN
yang prudent dan kebijakan makro
yang baik/sound kementrian
keuangan terus menjaga dan
berkomitmen untuk menjaga
prinsip-prinsip kehati-hatian
akuntabilitas dan transparansi
dalam menjaga APBN karena
menjadi instrumen penting dalam
tercapai tujuan bernegara dan untuk
menjaga negara dalam menghadapi
berbagai tantangan berat seperti
yang saat ini terjadi yaitu ancaman
Covid-19 dampak yang dialami
sector ekonomi saat ini adalah
1. Untuk pekerja yang
dirumahkan dan kena PHK,
lebih dari 1,5 juta,”. Dari
jumlah ini, 90 persen
dirumahkan dan 10 persen
kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta
orang adalah pekerja formal
dan 265 ribu pekerja informal.
2. Selanjutnya dampak kedua,
PMI Manufacturing Indonesia
mengalami kontraksi atau
turun hingga 45,3 pada Maret
2020. Padahal dari angka
terakhir yaitu Agustus 2019,
PMI Manufacturing masih
berada di angka 49. Adapun
PMI Manufacturing ini
menunjukkan kinerja industry
pengolahan,baik dari sisi
produksi,permintaan
baru,hingga ketenagakerjaan.
3. Impor pada triwulan I 2020
turun 3,7 persenyear-to-date
(ytd).
4. Inflasi / peningkatan harga
secara umumdan terus
menerus Maret 2020
mencapai 2,96 persenyear-on-
year. Inflasi ini disumbangkan
oleh harga emas perhiasan
dan beberapa komoditas
pangan.
5. 12.703 penerbangan di 15
bandara dibatalkan sepanjang
Januari-Maret 2020.
Rinciannya yaitu 11.680 untuk
penerbangan domestik dan
1.023 untuk penerbangan
internasional.
6. Kunjungan turis turun hingga
6.800 per hari, khususnya
turis. dari Cina.
7. Angka kehilangan pendapatan
disektor layanan udara
mencapai Rp.207miliar.
Sekitar Rp.4,8 diantaranya
disumbang dari penerbangan
dari dan ke Cina. 8.
Penurunan okupansi /
penempatan pada 6 ribu hotel
turun hingga 50 persen.
Dari semua perhitungan
kerugian di atas, implementasi
akhirnya berada pada ranah individu
dan entitas usaha. Negara
mengalami „kerugian‟ karena
pendapatan anjlok khususnya dari
pajak sedangkan belanja melonjak
karena harus mengatasi kondisi
darurat, menyediakan jaring
pengaman sosial, mengatasi
penderita sakit, pengerahkan aparat
dan tenaga kesehatan ekstra,
membayar bunga untuk utang baru,
dll. Namun kerugian itu nanti
akan dikompensasi pada pendapatan
(pajak dan non-pajak) berikutnya,
sehingga pada dasarnya negara
akan impas alias tidak rugi, kecuali
apabila dalam pelaksanaan ada
kebocoran/pencurian/korupsi
terhadap asset negara.Maka
kerugian nasional tsb akan
ditransmisikan menjadi kerugian
warga negara. Sehingga, angka Rp.
517Triliun + bunga utang negara
yang baru,akan diturunkan menjadi
kerugian perusahaan dan individu.
Adapun secara umum bentuk nyata
kerugian itu antara lain berupa:
Bagi Entitas Usaha:
1. Hilangnya pendapatan karena
tidak ada penjualan, namun
pengeluaran tetap terjadi
meski tidak sepenuhnya.
kerugian riil akan berbeda-
beda tergantung jenis
pengeluaran apa yang tetap
dilakukan. Di antara
pengeluaran yang relatif tetap
adalah sewa tempat (atau
penyusutan gedung apabila
milik sendiri) beserta biaya
rutin yang menyertainya, gaji
staf yang tidak mungkin
di-PHK karena berbagai
alasan, pengamanan,
pembayaran kepada supplier
yang tak bisa lagi ditunda,
dll.
2. Timbulnya denda/penalti
akibat ketidaktepatan waktu
pengiriman.
3. Kerusakan barang apabila
tertahan di Gudang atau di
jalan, atau pembayaran
premi. Tambahan apabila
mengaplikasikan asuransi.
4. Timbulnya biaya pesangon
apabila melakukan PHK
5. Timbulnya denda/bunga
apabila menggunakan dana
talangan atau utang, atau
apabila tidak dapat
membayar sesuai ketentuan
jumlah maupun waktu.
6. Dana darurat atau dana sosial
yang tidak dapat ditunda, dll.
7. Kerugian apabila perusahaan
terpaksa menjual asset
dengan harga murah
8. Kerugian yang tak ternilai
apabila krisis itu
menyebabkan modal
perusahaan terkuras hingga
skala usaha menyusut
atau bahkan bangkrut.
9. Namun demikian, perusahaan
mungkin memiliki pamasukan
dari tagihan penjualan
sebelumnya, yang tetap
dapat mengurangi kerugian
atau defisit anggaran pada
bulan berjalan. Dengan
catatanpenagihan berhasil
alias klien mampu
membayar sesuai ketentuan.
Bagi Individu:
1. Hilangnya gaji dan atau
tunjangan selama masa krisis,
atau hilangnya pemasukan
bagi pelaku usaha/profesi
informal.
2. Denda/bunga akibat telat atau
tidak bayar kewajiban (misal
cicilan kredit, utang jatuh
tempo, dsb). Dan kerugian
immateri apabila hal itu
mengakibatkan performa
ketaatan bayar menjadi buruk
dalam catatan Bank Indonesia
3. Pengeluaran ekstra bagi
anggota keluarga dalam
kondisi darurat.
4. Bunga utang baru apabila
menggunakan dan talangan.
5. Kerugian tak ternilai apabila
krisis itu mengakibatkan
hilangnya pekerjaan (karena
PHK atau usaha bangkrut
dan tidak dapat bangkit
lagi).
Sebagai catatan, sampai
dengan pertengahan April, telah
terkonfirmasi oleh Kementerian
Tenaga Kerja, terjadi PHK terhadap
1,5juta pekerja. Dan tentu masih
banyak yang tidak terkonfirmasi atau
tidak melapor.
b. Dampak pada bidang
Pendidikan
Dampak dari bidang
pendidikan dirasakan dari pihak
murid, orang tua, maupun guru.
Dampak dari murid yaitu murid
merasa dipaksa belajar jarak jauh
tanpa sarana dan prasarana
memadai di rumah. Kemudian
berkurangnya daya serap murid
karena kurangnya bimbingan.
Dampak selanjutnya dari murid
timbulnya rasa jenuh karena
berkurangnya interaksi antar murid.
Dampak terhadap orang
tua yaitu penambahan
pengeluaran karena biaya
pembelian kuota internet. Kemudian
orang tua terkadang kesulitan
mengajari anaknya, apalagi orang tua
yang pendidikannya rendah.
Dampak terhadap guru yaitu
guru dituntut untuk melek teknologi
baik tua maupun muda. Guru harus
mempersiapkan media interaksi yang
menarik agar murid tidak jenuh.
Kompetensi guru dalam
menggunakan teknologi akan
mempengaruhi kualitas program
belajar mengajar oleh karena itu
sebelum diadakan program belajar
online para guru wajib untuk
diberikan pelatihan terlebih dahulu.
Saran dan masukan kepada
instansi terkait yaitu sebelum
dilaksanakan program pembelajaran
online perlu dipersiapkan fasilitas
pendukung, kompetensi serta
pelatihan terlebih dahulu kepada
siswa, guru dan para orang tua.
Tanpa persiapan yang baik
maka akan mempengaruhi
kualitas hasil belajar mengajar.
Untuk anak usia kelas 1-3 masih
dibutuhkan bantuan orang tua untuk
mendampingi pembelajaran di rumah,
minimal untuk mempersiapkan
teknologi sebelum dan sesudah
pembelajaran online berlangsung
sehingga peserta didik dapat
mengikuti pembelajaran online.
Dengan demikian dukungan
dan kerjasama orang tua demi
keberhasilan pembelajaran sangat
dibutuhkan. Komunikasi guru dan
sekolah dengan orang tua harus
terjalin dengan lancar. Artinya, ada
pengeluaran tambahan biaya yang
harus dibayar oleh guru baik
berupa material maupun non-
material.
Protokol Kesehatan Dalam
Pencegahan Dan Pengendalian
Covid
Protokol kesehatan pada
tempat dan fasilitan umum seperti
Pasar dan sejenisnya, Pusat
Perbelanjaan/Mall/Pertokoan dan
sejenisnya,
Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama
dan sejenisnya, Rumah
Makan/Restoran dan sejenisnya,
Sarana dan Kegiatan Olahraga,
Moda Transportasi,
Stasiun/Terminal/Pelabuhan/Bandar
Udara, Lokasi Daya Tarik Wisata ,
Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut
dan sejenisnya , Jasa Ekonomi
Kreatif , Kegiatan Keagamaan di
Rumah Ibadah , Jasa
Penyelenggaraan Event/Pertemuan
terbagi menjadi 3 yaitu :
a. Bagi Pihak Pengelola
1. Memperhatikan informasi
terkini serta himbauan dan
instruksi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah
terkait COVID-19 di
wilayahnya. Informasi
tersebut secara berkala
dapat diakses pada laman
https://infeksiemerging.ke
mkes.go.id,
www.covid19.go.id, dan
kebijakan pemerintah
daerah setempat.
2. Mengatur pekerja yang
dapat beroperasi mengikuti
ketentuan pemerintah
daerah setempat.
3. Membentuk Tim/Pokja
Pencegahan COVID-19 di
fasilitas umum untuk
membantu pengelola
dalam penanganan
COVID-19 dan masalah
kesehatan lainnya.
4. Menerapkan jaga jarak di
area fasilitas umum
dengan berbagai cara,
seperti pengaturan jarak
antar toko, memberikan
tanda khusus jaga jarak.
5. Menyediakan fasilitas cuci
tangan pakai sabun yang
memadai dan mudah
diakses oleh pedagang
dan pengunjung.
6. Melakukan pembersihan
dan disinfeksi secara
berkala (paling sedikit tiga
kali sehari) pada area atau
sarana yang digunakan
bersama seperti pegangan
tangga, tombol lift, pintu
toilet dan fasilitas umum
lainnya.
7. Mengoptimalkan sirkulasi
udara dan sinar matahari
masuk area fasilitas
umum. Jika terdapat AC
lakukan pembersihan filter
secara berkala.
8. Menyediakan ruangan
khusus/pos kesehatan
untuk penanganan
pertama apabila ada
warga yang mengalami
gangguan kesehatan di
fasilitas umum.
9. Melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada pekerja
tentang pencegahan
penularan COVID-19 yang
dapat dilakukan dengan
surat pemberitahuan,
pemasangan spanduk,
poster, banner,
whatsapp/sms blast,
radioland dan lain
sebagainya. Adapun
materi yang diberikan
meliputi pengetahuan
tentang COVID-19 dan
cara penularannya, wajib
penggunaan masker, cuci
tangan pakai sabun
dengan air mengalir, jaga
jarak dan etika batuk
(bahan dapat diunduh
pada laman
www.covid19.go.id dan
www.promkes.kemkes.go.i
d).
10. Memasang media
informasi di lokasi-lokasi
strategis untuk
mengingatkan pengunjung
agar selalu mengikuti
ketentuan jaga jarak
minimal 1 meter, menjaga
kebersihan tangan, dan
kedisiplinan penggunaan
masker di seluruh lokasi.
11. Pemberitahuan
informasi tentang larangan
masuk ke area fasilitas
umum bagi pekerja dan
pengunjung yang memiliki
gejala demam, batuk,
pilek, nyeri tenggorokan,
dan/atau sesak nafas.
12. Dalam hal fasilitas
umum yang dilengkapi
dengan alat mobilisasi
vertikal, lakukan
pengaturan sebagai
berikut:
- Penggunaan lift:
membatasi jumlah
orang yang masuk
dalam lift, membuat
penanda pada lantai lift
dimana penumpang lift
harus berdiri dan posisi
saling membelakangi.
- Penggunaan tangga:
jika hanya terdapat 1
jalur tangga, bagi lajur
untuk naik dan untuk
turun, usahakan agar
tidak ada orang yang
berpapasan ketika naik
dan turun tangga. Jika
terdapat 2 jalur tangga,
pisahkan jalur tangga
untuk naik dan jalur
tangga untuk turun.
13. Melakukan
pemeriksaan suhu tubuh di
semua pintu masuk
fasilitas umum. Jika
ditemukan pekerja atau
pengunjung dengan suhu
> 37,3 oC (2 kali
pemeriksaan dengan jarak
5 menit) tidak
diperkenankan masuk.
Petugas pemeriksa suhu
menggunakan masker dan
pelindung wajah
(faceshield). Pelaksanaan
pemeriksaan suhu agar
didampingi oleh petugas
keamanan.
14. Pekerja atau
pengunjung yang tidak
menggunakan masker
tidak diperkenankan
masuk.
15. Jika diperlukan, secara
berkala dapat dilakukan
pemeriksaan rapid test
kepada para pekerja
berkoordinasi dengan
dinas kesehatan setempat
atau fasilitas pelayanan
kesehatan. Agar lebih
efektif dapat menggunakan
skrining self assessment
risiko COVID-19 terlebih
dahulu.
b. Bagi Pekerja di Fasilitas
Umum
1. Memastikan diri dalam
kondisi sehat sebelum
berangkat ke fasilitas
umum. Jika mengalami
gejala seperti demam,
batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau
sesak nafas, tetap di
rumah dan periksakan diri
ke fasilitas pelayanan
kesehatan apabila
berlanjut.
2. Saat perjalanan dan
selama bekerja selalu
menggunakan masker,
menjaga jarak dengan
orang lain, dan hindari
menyentuh area wajah.
Jika terpaksa akan
menyentuh area wajah
pastikan tangan bersih
dengan cuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir
atau menggunakan
handsanitizer.
3. Melakukan pembersihan
area bekerja masing-
masing sebelum dan
sesudah bekerja (termasuk
meja dagang, pintu/railing
door kios, etalase, dll).
4. Melakukan upaya untuk
meminimalkan kontak
dengan pelanggan,
misalnya menggunakan
pembatas/partisi (misal
flexy glass/plastik),
menyediakan wadah
khusus serah terima uang,
dan lain lain.
5. Pekerja harus selalu
berpartisipasi aktif
mengingatkan pengunjung
dan sesama rekan
kerjanya untuk
menggunakan masker dan
menjaga jarak minimal 1
meter.
6. Jika kondisi padat dan
penerapan jaga jarak sulit
diterapkan, maka
penggunaan pelindung
wajah (faceshield)
bersama masker sangat
direkomendasikan sebagai
perlindungan tambahan.
7. Saat tiba di rumah, segera
mandi dan berganti
pakaian sebelum kontak
dengan anggota keluarga
di rumah, serta
membersihkan
handphone, kacamata, tas,
dan barang lainnya
dengan cairan disinfektan.
8. Meningkatkan daya tahan
tubuh dengan menerapkan
PHBS seperti
mengkonsumsi gizi
seimbang, aktivitas fisik
minimal 30 menit sehari
dan istirahat yang cukup
dengan tidur minimal 7
jam, serta menghindari
faktor risiko penyakit.
c. Bagi Pengunjung di
Fasilitas Umum
1. Memastikan diri dalam
kondisi sehat sebelum
keluar rumah, jika
mengalami gejala seperti
demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau
sesak nafas, tetap di
rumah dan periksakan diri
ke fasilitas pelayanan
kesehatan apabila
berlanjut.
2. Selalu menggunakan
masker saat perjalanan
dan selama berada di
fasilitas umum.
3. Menjaga kebersihan
tangan dengan sering
mencuci tangan pakai
sabun dengan air mengalir
atau menggunakan
handsanitizer.
4. Hindari menyentuh area
wajah seperti mata,
hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga
jarak minimal 1 meter
dengan orang lain.
6. Jika kondisi padat dan sulit
menerapkan jaga jarak
agar tidak memaksakan
diri masuk ke fasilitas
umum, namun apabila
terpaksa tambahan
penggunaan pelindung
wajah (faceshield)
bersama masker sangat
direkomendasikan sebagai
perlindungan tambahan.
Isolasi, Penanganan Awal Kasus
Rujukan Terhadap Kasus Suspek
A. Isolasi dan Penanganan Kasus
Awal
Pelaku perjalanan yang sudah
dilakukan wawancara dan
anamnesa dan dinyatakan
sebagai kasus suspek segera
dilakukan isolasi di RS rujukan
untuk mendapatkan
tatalaksana lebih lanjut
1. Pelaku perjalanan ditempatkan
dalam ruang isolasi sementara
yang sudah ditetapkan di
bandara, yakni:
- Kasus suspek menjaga jarak
sedikitnya 1meter satu sama
lain dalam ruangan yang
sama.
- Terdapat kamar mandi
khusus yang hanya digunakan
oleh kasus suspek
2. Petugas di titik masuk
menginstruksikan kasus
suspek untuk melakukan
halhal sebagai berikut:
- Menggunakan masker medis
ketika menunggu untuk
dipindahkan ke fasilitas
kesehatan yang diganti secara
berkala atau apabila telah
kotor.
- Tidak menyentuh bagian
depan masker dan apabila
tersentuh wajib menggunakan
pembersih berbahan dasar
alkohol atau sabun dan air.
- Apabila tidak menggunakan
masker, tetap menjaga
kebersihan pernafasan dengan
menutup mulut dan hidung
ketika batuk dan bersin
dengan tisu atau lengan atas
bagian dalam. Diikuti dengan
membersihkan tangan
menggunakan pembersih
berbahan dasar alkohol atau
sabun dan air.
3. Petugas di titik masuk harus
menghindari masuk ke ruang
isolasi sementara. Apabila
terpaksa harus masuk, maka
wajib mengikuti prosedur
sebagai berikut:
- Petugas menggunakan APD
lengkap.
- Membersihkan tangan
menggunakan pembersih
berbahan dasar alkohol atau
sabun dan air sebelum dan
sesudah memasuki ruang
isolasi.
4. Tisu, masker, dan sampah lain
yang berasal dari dari ruang
isolasi sementara harus
ditempatkan dalam kontainer
tertutup dan dibuang sesuai
dengan ketentuan nasional
untuk limbah infeksius.
5. Permukaan yang sering
disentuh di ruang isolasi harus
dibersihkan menggunakan
desinfektan setelah ruangan
selesai digunakan oleh
petugas yang menggunakan
alat pelindung diri (APD) yang
memadai.
6. Pembersihan dilakukan
dengan menggunakan
desinfektan yang mengandung
0.5% sodium hypochlorite
(yang setara dengan 5000
ppm atau perbandingan 1/9
dengan air).
B. Penyiapan Protokol
Transportasi Untuk Kasus
Suspek
Menghubungi RS rujukan
untuk memberikan informasi kasus
suspek yang akan dirujuk;
Memastikan ketersediaan ambulans
dan peralatan di dalamnya lengkap
dan berfungsi dengan baik;
Memastikan ketersediaan APD
petugas kesehatan yang akan
merujuk kasus suspek; Menerapkan
prosedur pencegahan dan
pengendalian infeksi dalam
melakukan rujukan pasien;
Melakukan disinfeksi pada mobil
ambulans dan pengantar sesuai
dengan SOP.
C. Pertimbangan Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi
untuk Ambulan dan Petugas
Transportasi yang Bertugas di
Ambulan
Petugas dan sopir yang akan
merujuk kasus suspek menggunakan
APD lengkap; APD sekali pakai harus
dibuang sesuai dengan aturan terkait
pembuangan limbah infeksius medis.
APD yang dapat digunakan kembali
dilakukan dekontaminasi terlebih
dahulu sebelum digunakan kembali
(desinfeksi dan sterilisasi);
Pengemudi ambulan terpisah dari
kasus suspek (dengan jarak aman
lebih dari 1 meter). Pengemudi
ambulans tidak perlu menggunakan
APD jika jarak aman tersebut
terpenuhi. Jika pengemudi ambulan
juga harus membantu memasukkan
kasus suspek ke ambulans, maka
pengemudi ambulans harus
mengikuti rekomendasi yang ada di
poin sebelumnya; Staf transportasi
yang bertugas di ambulans harus
secara rutin menjaga kebersihan
tangan dengan mencuci tangan
dengan air mengalir dan sabun, atau
hand sanitizer berbasis alkohol
sebelum memakai APD dan setelah
selesai memakai APD; Ambulans dan
kendaraan angkut harus dibersihkan
dan didesinfeksi, khususnya di area
yang berhubungan dengan kasus
suspek. Pembersihan dapat
dilakukan, menggunakan desinfektan
yang mengandung 0,5% natrium
hipoklorit (yaitu setara dengan 5000
ppm) dengan perbandingan 1 bagian
disinfektan untuk 9 bagian air.
Penertiban dan Pengawasan
Dalam Penerapan Protokol
Kesehatan
Secara berkala atau jika
dibutuhkan, aparat pengamanan
melakukan penertiban dan
pengawasan penerapan protokol
kesehatan di tempat dan fasilitas
umum. Penertiban dan pengawasan
tersebut dilaksanakan secara
berkoordinasi atau dengan
mengikutsertakan
kementerian/lembaga/pemerintah
daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing(Kementrian
Kesehatan Indonesia 2020). Sebagai
contoh TNI-Polri yang ditugaskan
mengawasi dan mendorong
masyarakat untuk disiplin dalam
menerapkan protokol kesehatan di
1.800 objek, yang umumnya
merupakan pusat keramaian seperti
pasar, mal hingga tempat wisata,
mereka bukan untuk menegakkan
hukum namun untuk mengedukasi
masyarakat agar lebih tertib dalam
protokol kesehatan di tempat
umum(Indonesia 2020).
Masyarakat harus melakukan
perubahan pola hidup dengan
tatanan dan adaptasi kebiasaan yang
baru agar dapat hidup produktif dan
terhindar dari penularan COVID-19.
Protokol kesehatan berlaku bagi
siapa saja yang terlibat atau berada
di tempat dan fasilitas
umum(KemenkesRI 2020). Pada
prinsipnya peraturan tersebut
berfungsi untuk menekan angka
penyebaran virus sekaligus dalam
rangka mengembalikan kestabilan
ekonomi masyarakat di tatanan hidup
baru ini(HukumOnline.com 2020).
Dalam penertipan dan
pengawasan di tempat umum seperti
wisata suatu daerah atau desa dapat
dibantu oleh satgas covid desa,
sehingga satgas covid tidak hanya
bertugas menghimpun dan
mengoordinasikan sumbangan dari
berbagai donatur dalam rangka
penanganan wabah Covid-19 hingga
koordinasi penyaluran bantuan ke
daerah-daerah(Indradi et al. 2020).
Dalam penertipan dan
pengawasan penerapan protokol
kesehatan ini bukan hanya tanggung
jawab gugus tugas percepatan
penanganan covid namun semua
lapisan masyarakat. Sehingga setiap
individu memiliki kesadaran untuk
menjaga kesehatannya, yang
nantinya setiap individu dapat saling
mengingatkan apabila melihat
seseorang yang tidak tertib dalam
protokol kesehatan seperti tidak
memakai masker di tempat umum,
saling berkerumun, dll.
Gugus tugas percepatan penanganan
covid 19 memiliki banyak tugsa.
Menurut Pasal 6 dalam Keppres
Nomor 7 Tahun 2020, Gugus COVID-
19 dibentuk dengan lima tujuan.
Pertama, meningkatkan ketahanan
nasional di bidang kesehatan. Kedua,
mempercepat penanganan covid-19
melalui sinergi antar
kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah. Ketiga,
meningkatkan antisipasi
perkembangan eskalasi penyebaran
covid-19. Keempat, meningkatkan
sinergi pengambilan kebijakan
operasional. Kelima, meningkatkan
kesiapan dan kemampuan dalam
mencegah, mendeteksi, dan
merespons terhadap covid-19(Wijaya
2020). Maka dari itu untuk
meringankan tugas gugus tugas
percepatan penanganan covid-19
adalah tanggu jawab semua lapisan
masyarakat. Setiap masyarakat wajib
menjaga ketertiban dalam protokol
kesehatan utamanya ditempat umum.
SIMPULAN
Setiap warga negara harus mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan. Dan
diwajibkan juga turut berpartisipasi
dan bertanggungjawab untuk
mensukseskan peraturan yang telah
dibuat, agar mekanisme berjalan
dengan baik. Adanya pandemi Covid-
19 telah menjadikan perubahan pada
tatanan kehidupan, termasuk pada
tata laku masyarakat, dan
rekonstruksi struktur sosial yang ada.
Semua warga negara harus mampu
beradaptasi dari segala kondisi
seperti pandemi Covid 19 ini. Setiap
warga negara harus disiplin dalam
mematuhi peraturan khususnya
protokol kesehatan yang telah
ditetapkan didalam fasislitas umum,
untuk menjaga kondisi diri sendiri dan
orang lain. Sehingga dapat memutus
mata rantai penyebaran Covid 19 dan
maasyarakat dapat beraktivitas
dengan normal seperti semula.
DAFTAR PUSTAKA
Asbari. M.,Nurhayati.
W.,Purwanto.A,. (2020). The effect
of parenting style and genetic
personality on children character
development. Jurnal Penelitian dan
Evaluasi Pendidikan : 23(2). DOI
:
https://dx.doi.org/10.21831/pep.v23i2.
28151
HukumOnline.com. 2020. “Menkes
Terbitkan Protokol Kesehatan di
Tempat Umum.” Kementerian
Kesehatan RI.
https://www.kemkes.go.id/article/
view/20062000001/menkes-
terbitkan-protokol-kesehatan-di-
tempat-umum.html.
Indonesia, Media. 2020. “Keberadaan
TNI-Polri Saat New Normal
Bukan Untuk Penegakan
Hukum.”
Indradi, Adelia Rachma Indriaswari
Susanto Antonius Havik et al.
2020. “Politik Hukum Pemerintah
dalam Penanganan Pandemi
Covid-19.” Universitas Gajah
Mada: 1–44. demajusticia.org.
KemenkesRI. 2020. “Menkes
Terbitkan Protokol Kesehatan di
Tempat Umum.” Kementerian
Kesehatan RI.
https://www.kemkes.go.id/article/
view/20062000001/menkes-
terbitkan-protokol-kesehatan-di-
tempat-umum.html.
Kementrian Kesehatan Indonesia.
2020. “Corona virus disease
2019.” Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 9(Pedoman Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam
Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)): 2–6.
http://jurnalrespirologi.org/index.p
hp/jri/article/view/101.
Kumala, Ratih, dan Ahmad Junaidi.
2020. “Strategi Bisnis Dan
Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di
Masa Pandemi COVID-19 Dan
Era New Normal (Studi Kasus
Pelaku UKM Marketplace).”
21(1): 1–9.
Mahardhani, Ardhana Januar. 2020.
“JPK : Jurnal Pancasila dan
Kewarganegaraan
http://journal.umpo.ac.id/index.ph
p/JPK/index ISSN 2527-7057
(Online) ISSN 2549-2683 (Print)
Menjadi Warga Negara yang
Baik pada Masa Pandemi Covid-
19: Persprektif Kenormalan Baru
Ardhana.” JPK : Jurnal Pancasila
dan Kewarganegaraan 5(2): 65–
76.
Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari
Rumah (Working From
Home/WFH): Mnuju Tatanan
Baru Era Pandemi Covid-19. The
Indonesian Journal of
Development Planning, 126-150.
Okezone. 2020. “„Kenormalan Baru
Padanan New Normal, Istilah
yang Dibakukan Badan Bahasa
Kemendikbud.‟” 28 Mei.
https://nasional.okezone.com/rea
d/2020/05/28/337/2220886/kenor
malan-baru-padanan-new-
normal-istilah-yang-dibakukan-
badan-bahasa-kemendikbud.
Pasardana, 2020, Penjelasan Sri
Mulyani Terkait Sumber
Pendanaan Untuk
Penanganan Covid--19 di
Indonesia.
https://pasardana.id/news/202
0/4/2/penjelasan-sri-mulyani-
terkait-sumber-pendanaan-
untuk-penanganan-covid-19-
di-indonesia/[Online] Tersedia:
[2 April 2020].
Pragholapti, A. (2020). New Normal
"Indonesia" After Covid-19
Pandemic. Edukasi dan
Kesehatan, 1-6.
Rudiatin, E., & Ramadhan, A. I.
(2018). Kekuatan Moral
Dan Budaya, Mendukung
Perekonomian Indonesia:
Sebuah Gambaran Usaha
Kecil Dan Menengah.
BASKARA Journal of
Business & Entrepreneurship,
1(1), 21-34.
Widisuseno, Irianto, dan Sri Sudarsih.
2020. “EDUKASI MEMBANGUN
KESADARAN TANGGAP
DARURAT BENCANA COVID 19
SEBAGAI BUDAYA
GOTONGROYONG WARGA
PERUMAHAN KETILENG
INDAH SENDANG MULYO -
SEMARANG.” 4.
Wijaya, Vunny. 2020. “Evaluasi
Kinerja Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19.” : 1–30.
Perubahan Interaksi Sosial Warga Kelurahan Kartasura Kabupaten
Sukoharjo Selama Masa Pandemi Covid-19
Agnes Aprilia Rahayu (2501417126) Pend. Seni Drama Tari dan Musik
Fransisca Elvira H (7101417250) Pend. Ekonomi
Ardiana Dwi Hapsari (4201417070) Pend. Fisika
Wanda Hamidah S. P (3401417048) Pend. Sosiologi dan Antropologi
Arwinda Yoke Fitrila (2311417034) Bahasa dan Sastra Asing
Universitas Negeri Semarang
Abstrak
COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh
virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-
19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang
ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. COVID-19
awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini
juga bisa menular dari manusia ke manusia. Sejak kasus pertama ditemukan pada
tanggal 2 Maret 2020 hingga kini kenaikan angka pasien positif masih terus tinggi.
Portal berita Kompas melansir bahwa penambahan kasus baru masih terjadi
dalam jumlah tinggi, meskipun pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan
lebih dari lima bulan. Data pemerintah yang masuk hingga Sabtu, 8 Agustus 2020
pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada 2.277 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam
terakhir. Sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 123.503 orang.
Penambahan kasus pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 28 provinsi.
Artikel ini akan berfokus pada dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya
pandemi Covid-19. Banyak aspek sosial yang terdampak, salah satu aspek sosial
terbesar yang terdampak yaitu interaksi sosial. Dimana interaksi sosial merupakan
merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan
antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia.(Soerjono
Soekanto, 1982; 55). Karena penularan virus yang sangat cepat dan mudah pada
sesama manusia, untuk menekan keadaan supaya tidak semakin buruk maka kini
masyarakat harus mulai menyadari bahwa interaksi sosial seperti pertemuan
kelompok, kerumunan, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang banyak
melibatkan orang lain kini harus sangat dibatasi. Tentu saja ini akan membawa
masyarakat kita pada sebuah kebiasaan baru yang menyebabkan perubahan
sosial. Perubahan sosial sendiri merupakan perubahan-perubahan masyarakat
mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga
kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang,
interaksi sosial dan lain sebagainya. (Soerjono Soekanto, 1982, 259).
ABSTRACT
COVID-19 is a disease caused by the severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) virus. COVID-19 can cause respiratory system
disorders, from mild symptoms such as flu to lung infections, such as pneumonia.
COVID-19 was originally transmitted from animals to humans. After that, it is
known that this infection can also be transmitted from human to human. Since the
first case was discovered on March 2, 2020, until now the increase in the number
of positive patients is still high. The news portal Kompas reported that the addition
of new cases was still high, even though the Covid-19 pandemic in Indonesia had
been going on for more than five months. Government data that entered until
Saturday, August 8 2020 at 12.00 WIB showed that there were 2,277 new cases
of Covid-19 in the last 24 hours. So that the total Covid-19 cases in Indonesia
reached 123,503 people. The addition of positive cases of Covid-19 confirmed
patients is spread across 28 provinces. This article will focus on the social impacts
caused by the Covid-19 pandemic. Many social aspects are affected, one of the
biggest social aspects affected is social interaction. Where social interaction is a
dynamic social relationship that concerns the relationship between individuals,
between groups of people (Soerjono Soekanto, 1982; 55). Due to the very fast and
easy transmission of the virus to fellow humans, in order to suppress the situation
so that it does not get worse, now people must start to realize that social
interactions such as group meetings, crowds, or activities of any kind that involve a
lot of other people must now be very limited. Of course this will lead our society to
a new habit that causes social change. Social change itself is changes in society
regarding social values, patterns of organizational behavior, the composition of
social institutions, layers in society, power and authority, social interactions and so
on. (Soerjono Soekanto, 1982, 259).
PENDAHULUAN
COVID-19 adalah penyakit
yang disebabkan oleh
virus severe acute respiratory syndr
ome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
COVID-19 dapat menyebabkan
gangguan sistem pernapasan, mulai
dari gejala yang ringan seperti flu,
hingga infeksi paru-paru,
seperti pneumonia. COVID-19
awalnya ditularkan dari hewan ke
manusia. Setelah itu, diketahui
bahwa infeksi ini juga bisa menular
dari manusia ke manusia.
Penularannya bisa melalui cara-cara
berikut: (1) Tidak sengaja menghirup
percikan ludah (droplet) yang keluar
saat penderita COVID-19 bersin atau
batuk. (2) Memegang mulut, hidung,
atau mata tanpa mencuci tangan
terlebih dulu, setelah menyentuh
benda yang terkena droplet penderita
COVID-19. (3) Kontak jarak dekat
(kurang dari 2 meter) dengan
penderita COVID-19 tanpa
mengenakan masker. Gejala
awal infeksi COVID-19
bisa menyerupai gejala flu, yaitu
demam, pilek, batuk kering, sakit
tenggorokan, dan sakit kepala.
Setelah itu, gejala dapat hilang dan
sembuh atau malah
memberat. Penderita dengan gejala
yang berat bisa mengalami demam
tinggi, batuk berdahak atau berdarah,
sesak napas, dan nyeri dada.
Kasus pertama penyakit ini
bermula dari China daratan, diduga
persisnya di kota Wuhan, provinsi
Hubei, salah satu kawasan
perniagaan di China. Dari sanalah
virus tersebut merambah ke berbagai
belahan negara dengan sangat
cepat, sejalan dengan pergerakan
manusia yang berinteraksi bebas, di
alam “hidup tanpa batas”
atau borderless. Mengerikan
memang, karena sebaran virus
tersebut bergerak seirama dengan
pergerakan manusia, dan manusia
telah menjadi carrier atau pembawa
virus itu sendiri. Setelah itu, COVID-
19 menular antarmanusia dengan
sangat cepat dan menyebar ke
puluhan negara, termasuk Indonesia,
hanya dalam beberapa bulan. Kasus
pertama penyakit ini di Indonesia
terjadi pada bulan Maret 2020
dengan jumlah pasien sebanyak dua
orang yang dibawa melalui
perjalanan dari luar negeri. Setelah
ditemukan kasus pertama, untuk
meminmalisir penambahan kasus
maka pemerintah mulai menerapkan
beberapa aturan baru seperti
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dimana aturan ini membatasi
sebagian besar aktivitas pada lingkup
ekonomi dan sosial karena virus ini
sangat mudah menular antar
manusia.
Sejak kasus pertama
ditemukan pada tanggal 2 Maret
2020 hingga kini kenaikan angka
pasien positif masih terus tinggi.
Portal berita Kompas melansir bahwa
penambahan kasus baru masih
terjadi dalam jumlah tinggi, meskipun
pandemi Covid-19 di Indonesia sudah
berjalan lebih dari lima bulan. Data
pemerintah yang masuk hingga
Sabtu, 8 Agustus 2020 pukul 12.00
WIB memperlihatkan ada
2.277 kasus baru Covid-19 dalam 24
jam terakhir. Sehingga total kasus
Covid-19 di Indonesia mencapai
123.503 orang. Penambahan kasus
pasien konfirmasi positif Covid-19
tersebar di 28 provinsi. Penambahan
tertinggi terdapat di provinsi DKI
Jakarta (686 kasus), disusul Jawa
Timur (429), Jawa Barat (240),
Sulawesi Selatan (107), dan
Sumatera Utara (101). Adapun
terdapat enam provinsi yang tidak
tercapat kasus baru Covid-19 dalam
24 jam terakhir yaitu Aceh, Bangka
Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi
Tengah, Papua, dan Nusa Tenggara
Timur. Penambahan kasus yang
masih dan semakin masif membuat
pemerintah harus kembali mengkaji
kebijakan-kebijakan baru yang
disesuaikan dengan seluruh aspek
terkait seperti sosial dan ekonomi.
Penyakit yang berasal dari
virus ini menyebar dengan sangat
cepat dan mempengaruhi hampir
seluruh aspek kehidupan manusia
mulai dari sosial, ekonomi, kesehata,
serta budaya. Sehingga WHO
menyebutkan bahwa Covid-19 ini
menyebabkan pandemi. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) pandemi merupakan wabah
penyakit yang berjangkit serempak
meliputi daerah geografis yang luas.
Hal ini berarti Covid-19 bukan lagi
merupakan penyakit sepele seperti
yang dikatakan pada awal
kemunculannya diklaim bahwa Covid-
19 ini mirip dengan flu biasa namun
ternyata kenyataannya tidak seperti
itu. Selama ini belum ditemukan
vaksin untuk Covid-19 ini sehingga
penyebaran dan penularannya
memang akan masih sangat mudah.
Namun, beberapa negara
menerapkan masing-masing
kebijakan untuk menekan angka
pasien positif seperti memberlakukan
pembatasan dan pengawasan
wilayah (lockdown), membiarkan
warganya beraktifitas seperti biasa
dengan kedisiplinan mengenai
protokol kesehatan, atau tidak
memberlakukan lockdown tetapi
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB).
Pemerintah Indonesia yang
sempat memberlakukan PSBB
ternyata tidak cukup berhasil untuk
menekan angka penyebaran Covid-
19 ini. Kasus pertama yang
ditemukan di Jakarta ternyata kini
mampu menyebar hingga daerah.
Jawa Tengah yang kini termasuk
zona merah Covid-19 ini terus
menunjukkan angka kenaikan pasien
positif. Adanya hal ini tentu akan
membawa banyak perubahan pada
hampir seluruh aspek kehidupan,
seperti kesehatan, sosial, ekonomi,
bahkan budaya. Artikel ini akan
berfokus pada dampak sosial yang
ditimbulkan akibat adanya pandemi
Covid-19. Banyak aspek sosial yang
terdampak, salah satu aspek sosial
terbesar yang terdampak yaitu
interaksi sosial. Dimana interaksi
sosial merupakan merupakan
hubungan-hubungan sosial yang
dinamis yang menyangkut hubungan
antara orang-perorangan, antara
kelompok-kelompok
manusia.(Soerjono Soekanto, 1982;
55). Karena penularan virus yang
sangat cepat dan mudah pada
sesama manusia, untuk menekan
keadaan supaya tidak semakin buruk
maka kini masyarakat harus mulai
menyadari bahwa interaksi sosial
seperti pertemuan kelompok,
kerumunan, atau kegiatan dalam
bentuk apapun yang banyak
melibatkan orang lain kini harus
sangat dibatasi. Tentu saja ini akan
membawa masyarakat kita pada
sebuah kebiasaan baru yang
menyebabkan perubahan sosial.
Perubahan sosial sendiri merupakan
perubahan-perubahan masyarakat
mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola
perilaku organisasi, susunan lembaga
kemasyarakatan, lapisan-lapisan
dalam masyarakat, kekuasaan dan
wewenang, interaksi sosial dan lain
sebagainya. (Soerjono Soekanto,
1982, 259). Perubahan yang terjadi
kini akan banyak membawa
perubahan lain dalam interaksi sosial
masyarakat. Interaksi sosial kini akan
sangat dibatasi dan minim terjadi
padahal pada dasarnya manusia
merupakan makhluk sosial dimana ia
akan tetap membutuhkan orang lain
untuk membantu aktivitas dalam
kehidupannya maka dengan kata lain
sebagai makhluk sosial yang
membutuhkan orang lain maka
interaksi sosial kini harus tetap ada
dengan bentuk yang berbeda sesuai
dengan perubahan sosial yang
terjadi.
Artikel ini akan berfokus pada
perubahan sosial yang terjadi di
Kelurahan Kartasura, Kecamatan
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo,
Provinsi Jawa Tengah. Wilayah
Kartasura sendiri merupakan daerah
urban yang masih termasuk dalam
wilayah Soloraya. Daerah urban
menurut KBBI, yaitu daerah yang
berkenaan dengan kota. Kartasura
merupakan wilayah strategis yang
berada dekat dengan Kota Surakarta
dimana Surakarta sendiri merupakan
sebuah kawasan perkotaan.
Masyarakat daerah urban seperti
warga Kartasura tentu akan bersifat
atau cenderung meniru perilaku dari
masyarakat perkotaan. Banyak
perubahan terjadi pada warga
Kartasura selama pandemi ini
berlangsung. Mulai dari munculnya
kembali kegiatan gotong royong yang
biasanya hanya terjadi menjelang
Hari Kemerdekaan RI saja kini
dilakukan sering untuk menjaga dan
mengadaptasi kebiasaan baru karena
perubahan sosial yang terjadi.
PEMBAHASAN
Pandemi akibat penyakit
Covid-19 yang kini meluas hampir
seluruh dunia membuat banyak
aspek kehidupan berubah. Aspek
kehidupan yang berubah tidak hanya
pada segi kesehatan melainkan juga
pada segi sosial, ekonomi, bahkan
budaya. Terhitung sejak sembilan
bulan dari kasus pertama yang
ditemukan di Wuhan daratan China
hingga kini Covid-19 yang belum
ditemukan vaksinnya ini masih
menjadi ancaman bagi mayoritas
penduduk dunia. Persebarannya
yang cepat dan sangat mudah serta
belum ditemukannya vaksin untuk
Covid-19 membuat kasus ini sulit
dikendalikan. Bagi beberapa negara
terutama Indonesia yang belum bisa
mengendalikan angka kenaikan
pasien positif tentu saja Covid-19 ini
masih sangat mengancam siapapun.
Indonesia yang sudah pernah
melewati masa PSBB dan kini
sedang mengadaptasi kebiasaan
baru atau new normal ternyata belum
bisa dikatakan berhasil untuk
menekan kenaikan angka pasien
positif.
Pemerintah kini berada posisi
dilematis untuk menghadapi keadaan
sulit ini belum kunjung menemukan
solusi tepat. Sebab jika diberlakukan
lockdown pasti akan terjadi krisis
ekonomi yang dampaknya akan
sangat buruk namun jika
diberlakukan new normal seperti saat
ini nyatanya belum menjadi solusi
tepat. Kebiasaan baru yang sedang
diterapkan di Indonesia dimana
aktivitas mulai kembali berjalan
dengan normal tetapi dengan
menerapkan protokol kesehatan
sesuai yang dianjurkan oleh World
Health Organization (WHO).
Kedisiplinan warga untuk mematuhi
seluruh protokol kesehatan, tidak
berpergian, tidak menghadiri atau
mengadakan kegiatan yang
menyebabkan kerumunan, hingga
usaha pemerintah untuk
menggalakan taggar berupa
#dirumahaja nyatanya belum mampu
untuk menekan kenaikan angka
pasien positif penyakit ini. Namun,
pemerintah masih terus berusaha
mengeluarkan kebijakan-kebijakan
baru untuk menghadapi keadaan sulit
pada hampir seluruh aspek agar
pandemi ini segera berakhir dan
seluruh kehidupan kembali seperti
semula.
Karena Jawa Tengah
merupakan zona merah dan per
Sabtu (8/8/20) angka positif Covid-19
terdapat 10.865 kasus, sedangkan
pasien dalam pengawasan (PDP)
terdapat 12.435 kasus menunjukkan
bahwa pandemi ini belum usai dan
masih sangat mengancam. Karena
hal tersebut maka pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan
baru sebagai usaha menekan angka
pasien positif. Tetapi, hal ini tentu
akan berdampak pada beberapa
perubahan dari sistem kebiasaan
saat sebelum terjadi pandemi.
Perubahan dimulai dari tidak adanya
kegiatan yang melibatkan banyak
orang sehingga menimbulkan
kerumunan akan sangat mengurangi
interaksi sosial dari warga sendiri.
Tidak berpergian apabila bukan
karena kepentingan mendesak juga
mengurangi interaksi sosia, sebab
saat sebelum terjadi pandemi
berpergian ini digunakan sebagai
waktu untuk bertemu dan berkumpul
dengan saudara, teman, maupun
sahabat tetapi kini hal tersebut harus
dihindari sebab kita tetap berpotensi
untuk tertular atau menularkan.
Mengharuskan kita untuk tetap
dirumah dan menimilasiri interaksi
dengan orang lain tentu akan
membuat kita harus beradaptasi
dengan perubahan signifikan yang
kini terjadi.
Perubahan sosial sendiri
merupakan perubahan-perubahan
masyarakat mengenai nilai-nilai
sosial, pola-pola perilaku organisasi,
susunan lembaga kemasyarakatan,
lapisan-lapisan dalam masyarakat,
kekuasaan dan wewenang, interaksi
sosial dan lain sebagainya. (Soerjono
Soekanto, 1982, 259 dalam Itsna
Fai‟zatun 2019:4). Perubahan sosial
ini tidak hanya dirasakan sebagian
warga saja, melainkan hampir
seluruh warga Indonesia merasakan
hal ini. Tentu bukan hal mudah untuk
mengadaptasi kebiasaan baru dalam
waktu yang singkat. Begitupun yang
dirasakan warga Kelurahan Kartasura
bahwa mengadaptasi kebiasaan baru
bukanlah hal yang mudah untuk
dilakukan. Mengingat daerah
Kartasura bukan sebuah perkotaan
yang sangat diperhatikan maka
edukasi yang diberikan pihak terkait
mengenai perubahan-perubahan ini
akan lebih lama dilakukan sebab
tidak semua warga Kelurahan
Kartasura mengerti mengenai
pandemi akibat Covid-19 ini. Pada
wilayah Kelurahan Kartasura
perangkat teknologi dan informasi
memang tidak sulit untuk didapatkan
tetapi sebagian warga yang masih
tradisional dan berpendidikan rendah
memang sedikit sulit untuk mengerti
informasi dan edukasi mengenai
Covid-19.
Karena perubahan sosial ini
tidak hanya meliputi satu aspek
melainkan banyak aspek maka
memang diperlukan adaptasi
mengenai hal ini. Menurut Farley
(1990, dalam Sztompka (2004): 56),
perubahan sosial adalah perubahan
perilaku, hubungan sosial, lembaga,
dan struktur sosial pada waktu
tertentu. Seperti halnya yang terjadi
di Kelurahan Kartasura dimana
perubahan tidak hanya pada
perubahan perilaku melainkan juga
pada hubungan sosial, lembaga, dan
struktur sosial. Pada wilayah
Kelurahan Kartasura sendiri kini
memiliki tenaga kesehatan yang
bertugas untuk mengawasi warga
yang terindikasi Covid-19, tentu saja
tenaga kesehatan ini akan
bekerjasama dengan ketua RT atau
ketua RW untuk membantu
memantau warga dan melaporkan
apabila terjadi gejala Covid-19.
Namun, perubahan ini tidak selalu
disambut baik oleh warga Kelurahan
Kartasura sebab pada satu kasus
yang pernah terjadi seorang warga
yang baru saja kembali dari Madura,
Jawa Timur disarankan oleh warga
dan RT setempat untuk melakukan
isolasi mandiri selama 14 hari tetapi
warga ini menolak dengan alasan
mereka sehat dan tidak memiliki
gejala penyakit Covid-19. Tetapi
warga yang paham mengenai hal ini
terus memberikan pengertian pada
warga ini untuk melakukan isolasi
mandiri demi kebaikan mereka dan
warga kampung setempat akhirnya
warga tersebut berkenan untuk
melakukan isolasi mandiri dirumah
mereka. Hal ini membuktikan bahwa
perubahan sosial yang kini terjadi
dalam waktu singkat memang sulit
untuk diterima oleh beberapa warga
Kelurahan Kartasura. Tidak hanya itu,
perubahan perilaku warga Kelurahan
Kartasura yang kini sadar betapa
pentingnya menerapkan protokol
kesehatan sebagai upaya
pencegahan Covid-19 dibuktikan
dengan warga mulai memasang
tempat cuci tangan didepan rumah
masing-masing, memasang tempat
cuci tangan di depan warung atau
pertokoan, memasang tempat cuci
tangan di ujung gang kampung, dan
penyemprotan disinfektan yang rutin
dilakukan oleh swadaya warga
Kelurahan Kartasura juga menujukan
bahwa warga Kelurahan Kartasura
mulai mengadaptasi perubahan
perilaku yang termasuk pada
perubahan sosial.
Perubahan sosial lain yang
terjadi adalah hubungan sosial antar
warga Kelurahan Kartasura, saat
sebelum terjadi pandemi warga
Kelurahan Kartasura setiap bulan
rutin mengadakan pertemuan warga
antar RT maupun Kelurahan namun
kini pertemuan itu tidak lagi dilakukan
mengingat keadaan yang masih
membahayakan. Komunikasi antar
warga yang biasanya rutin terjadi
saat pertemuan warga kini beralih
pada grup WhatsApp. Kemajuan
teknologi dan informasi nyatanya
membawa dampak positif untuk
perubahan yang kini sedang terjadi.
Kemudahan mengakses internet
menjadi semakin mudahnya orang-
orang untuk mengetahui
perkembangan dunia (Wahyudi dan
Sukmasari, 2018:6). Adanya grup
WhatsApp ini memudahkan antar
warga menyampaikan informasi yang
sedang terjadi. Dengan adanya hal
tersebut, komunikasi antar warga dan
informasi yang perlu untuk diketahui
warga tetap bisa tersampaikan
walaupun tanpa berinteraksi
langsung. Perubahan sosial yang
terjadi dalam lembaga warga
Kelurahan Kartasura yaitu pada
kegiatan Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) yang rutin diadakan satu
bulan sekali kini ditiadakan
mengingat bayi dan anak-anak
termasuk rentan tertular virus Covid-
19 ini. Namun, kegiatan ini tidak
semata-mata berhenti begitu saja,
melainkan ada petugas dari
Posyandu yang melakukan
pemantauan door to door sehingga
kegiatan ini tetap rutin berjalan
dengan mengadaptasi perubahan
sosial yang terjadi sesuai dengan
keadaan saat ini.
Selain itu, banyak aspek
perilaku dan hubungan sosial lain
yang berubah seiring dengan
adaptasi kebiasaan baru yang
diterapkan pemerintah. Dimana
Kelurahan Kartasura yang masuk
wilayah urban tetapi masih menganut
sistem gotong royong juga terlihat
perbedaannya. Sekarang apabila
warga memiliki hajat hanya sedikit
yang membantu, sebelum saat terjadi
pandemi warga yang memiliki hajat
akan banyak dibantu oleh tetangga
ada yang membantu bagian dapur
atau bagian depan atau sering
disebut “sambatan”. Kini apabila ada
warga yang memiliki hajat akan
melibatkan orang lain seminimal
mungkin sehingga tidak terjadi
kerumunan dan tidak menciptakan
klaster baru Covid-19. Perilaku lain
yang berubah dari warga Kelurahan
Kartasura adalah menyadari betapa
penting menggunakan masker saat
berada diluar rumah. Awal aturan ini
diterapkan masih banyak warga yang
belum terbiasa dan mengeluh untuk
menggunakan masker tetapi aturan
kini semakin diperketat, misalnya
untuk menghadiri kepentingan yang
mendesak seperti pengurusan surat
kependudukan, ke bank, atau ke
tempat lain wajib memakai masker.
Adanya edukasi yang dilakukan terus
menerus ini membuat warga
Kelurahan Kartasura kini sadar akan
pentingnya menggunakan masker.
Wajib untuk memakai masker saat
keluar rumah dan mencuci tangan
sesering mungkin kini menjadi
perilaku baru yang diadaptasi dari
pandemi yang kini sedang terjadi.
Selain itu, aspek ekonomi yang
memiliki dampak buruk dimana
semakin banyak pengangguran dan
warga yang pendapatannya
berkurang selama pandemi ini
membuat tingkat kriminalitas semakin
meningkat, misalnya kasus pencurian
dan perampokan dengan alasan
terhimpit beban ekonomi. Untuk
mengantisipasi hal ini, warga
Kelurahan Kartasura mengadakan
ronda malam setiap RT. Ronda
malam yang sempat tidak dilakukan
warga kini dengan adanya kasus
pencurian dan perampokan tersebut
kembali diadakan. Perubahan sosial
yang terjadi saat ini tidak semata-
mata berakibat pada sesuatu yang
baru lalu buruk melainkan perubahan
sosial yang kini terjadi memang
warga sendiri perlu waktu untuk
beradaptasi dengan kebiasaan-
kebiasaan baru untuk kebaikan
bersama. Edukasi terus dilakukan
pemerintah kepada masyarakat untuk
menghadapi kebiasaan baru ini.
Menerima perubahan bukan berarti
menghilangkan jati diri sebagai
makhluk sosial yang melakukan
interaksi dengan orang lain
melainkan membiasakan diri pada
kebiasaan baru untuk meminimalisir
kemungkinan terburuk tertular Covid-
19 dengan tetap berinteraksi dengan
orang lain melalui teknologi yang ada.
Mungkin hal ini akan memakan waktu
bagi beberapa warga untuk bisa
mengikuti kebiasaan baru ini tetapi
kini sudah banyak warga Kelurahan
Kartasura yang menyadari
pentingnya menyesuaikan diri
dengan kebiasaan baru yang sesuai
dengan protokol kesehatan ajuran
pemerintah.
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan
yang sudah dijelaskan diatas dapat
ditarik kesimpulan bahwa perubahan
sosial yang terjadi pada warga
Kelurahan Kartasura tidak hanya
berdampak negatif melainkan juga
banyak membawa dampak positif.
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa
perubahan sosial merupakan
perubahan-perubahan masyarakat
mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola
perilaku organisasi, susunan lembaga
kemasyarakatan, lapisan-lapisan
dalam masyarakat, kekuasaan dan
wewenang, interaksi sosial dan lain
sebagainya. ((Soerjono Soekanto,
1982, 259 dalam Itsna Fai‟zatun
2019:4). Adanya pandemi akibat
Covid-19 ini membawa banyak
perubahan pada hampir seluruh
aspek perubahan sosial. Warga
Kelurahan Kartasura membutuhkan
waktu untuk beradaptasi dengan
kebiasaan-kebiasaan baru yang kini
sedang diterapkan.
Atas apa yang sudah
dituliskan, kami berharap kepada
pemerintah untuk melakukan langkah
tegas untuk menekan angka pasien
positif. Apabila hal ini tidak segera
dilakukan dengan keputusan yang
tepat maka pandemi ini akan terus
terjadi dan akan semakin banyak
mengubah aspek kehidupan warga.
Perubahan yang terjadi tanpa aba-
aba dan dalam waktu yang benar-
benar singkat ini terkesan memaksa
sebagian warga yang tidak mampu
mengikuti perubahan yang terjadi.
Apabila hal ini terus terjadi maka
banyak warga yang semakin tidak
peduli dengan adanya perubahan
sosial yang sedang diadaptasi
sehingga hal ini hanya akan
memperburuk keadaan.
DAFTAR PUSTAKA
Cahyono, Anang Sugeng.
“Pengaruh Media Sosial dalam
Perubahan Sosial Masyarakat di
Indonesia”. 2015.
Fai‟zatun, Itsna.
“PERUBAHAN INTERAKSI SOSIAL
DI DESA PALAS JAYA KECAMATAN
PALAS KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 1997-2018”. 2019:
Universitas Lampung.
Hernawan, Wawan. “Pengaruh
Media Massa Terhadap Perubahan
Sosial Budaya dan Modernisasi
dalam Pembangunan”. Universitas
Bandar Lampung.
Hatu, Rauf. “PERUBAHAN
SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT
PEDESAAN (Suatu Tinjauan Teoritik-
Empirik)”. 2011: Universitas Negeri
Gorontalo.
Masuku, Jakaria S.
“INTERAKSI SOSIAL: STUDI KASUS
PERUBAHAN SOSIAL DI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
PROVINSI MALUKU UTARA”. 2017:
Universitas Pattimura.
Nurrizka, Annisa Fitrah. “Peran
Media Sosial di Era Globalisasi Pada
Remaja di Surakarta Suatu Kajian
Teoritis dan Praktis Terhadap
Remaja dalam Perspektif Perubahan
Sosial”. 2016: Universitas
Tanjungpura.
https://www.alodokter.com/covi
d-19 diakses pada Sabtu, 8 Agustus
2020 pukul 17.00
https://nasional.kompas.com/r
ead/2020/08/09/08450581/update-8-
agustus-2277-kasus-baru-covid-19-
65-pasien-meninggal-hingga-
1749?page=all diakses pada Sabtu, 8
Agustus 2020 pukul 17.00
https://corona.jatengprov.go.id/
data diakses pada Sabtu, 8 Agustus
2020 pukul 17.00
https://covid19.go.id/p/berita/s
atgas-penanganan-covid-19-sebut-
zona-risiko-tinggi-di-33-
kabupatenkota-menurun diakses
pada Sabtu, 8 Agustus 2020 pukul
17.00
https://covid19.go.id/p/berita/s
atgas-penanganan-covid-19-minta-
masyarakat-tetap-terapkan-protokol-
kesehatan diakses pada Sabtu, 8
Agustus 2020 pukul 17.00
https://lifestyle.kompas.com/re
ad/2020/05/12/085714720/perhatikan
-3-dampak-pandemi-covid-19-
terhadap-anak?page=all diakses
pada Sabtu, 8 Agustus 2020 pukul
17.00
https://pusbangasn.bkn.go.id/b
erkah-covid-19/ diakses pada Sabtu,
8 Agustus 2020 pukul 17.00
https://www.suara.com/healt
h/2020/06/02/163000/peneliti-
ungkap-dampak-media-sosial-
pada-mental-selama-wabah-covid-
19?page=a diakses pada Sabtu, 8
Agustus 2020 pukul 17.00
https://www.unpad.ac.id/2020/
05/melihat-pandemi-covid-19-dalam-
kacamata-sosial-budaya/ diakses
pada Sabtu, 8 Agustus 2020 pukul
17.00
Pembelajaran Online Sebagai
Langkah dan Metode Baru Dunia
Pendidikan Siasati Pandemi
Rizky Nurmalasari¹, Olivia Syifa
Safira², Yohana Setyani³, Kartika
Irma Lestari⁴ , Aulya Khairul
Fatihin⁵
Universitas Negeri Semarang
id ¹,
³,
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk
membahas tentang Pembelajaran
Online Sebagai Langkah dan Metode
Baru Dunia Pendidikan Siasati
Pandemi. Pembelajaran online atau
daring (dalam jaringan) merupakan
sebuah alternatif untuk mengatasi
masalah proses pembelajaran yang
terganggu akibat adanya pandemi
Covid-19. Penulisan artikel
menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan mengumpulkan data
dari berbagai artikel jurnal mengenai
pembelajaran kelas daring. Dalam
pelaksanaannya, pembelajaran
online dihadapkan dengan banyak
hambatan yang muncul dari berbagai
sisi. Banyak masyarakat yang masih
tidak siap, dan masih bingung
dengan penerapan sistem belajar
daring yang ada. Alhasil banyak
kekurangan dan masalah diperoleh
dibandingkan hasil yang diharapkan.
ABSTRACT
This study aims to present about
Online Learning as the New Steps
and Methods in Education to Cope
with the Pandemic. Online learning is
an alternative to overcome the
problem of disrupted learning process
due to the Covid-19 pandemic. The
article uses qualitative research by
collecting data from various journal
articles about online classroom
learning. In its implementation, online
learning is faced with obstacles that
arise from various sides. Many
people are still not ready and
confused with the learning system.
As a result, we ended up with errors
and problems rather than expected.
Keywords: Online Learning, Covid-
19
PENDAHULUAN
Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) pertama kali ditemukan
di kota Wuhan, China pada akhir
Desember 2019. Virus ini menular
sangat cepat dan telah menyebar
hampir ke semua negara, termasuk
Indonesia, hanya dalam waktu
beberapa bulan saja. Sehingga WHO
pada tanggal 11 Maret 2020
menetapkan wabah ini sebagai
pandemi global. Pandemi yang
berarti menyebarnya sebuah penyakit
secara global ke seluruh negara di
belahan dunia ini telah melumpuhkan
beragai aspek dan sisi dari
kehidupan. Oleh karena terlalu
cepatnya penyebaran virus ini
membuat beberapa negara
menetapkan kebijakan untuk
memberlakukan lockdown dalam
rangka mencegah penyebaran virus
corona. Diberlakukan kebijakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) di Indonesia bertujuan untuk
memutus rantai penyebaran virus ini.
Semua kegiatan yang dilakukan di
luar rumah harus dihentikan sampai
pandemi ini mereda.
Akibatnya, jatuhnya
perokonomian banyak negara
menjadi sorotan utama akan dampak
yang muncul dari pandemi ini. Aspek
kesehatan yang berkaitan langsung
tak luput dari suasana kacau.
Dipersempitnya ruang gerak serta
kegiatan di luar rumah juga
berdampak pada aktifitas pendidikan
dalam kegiatan belajar mengajar.
Beberapa pemerintah daerah
memutuskan menerapkan kebijakan
untuk meliburkan siswa dan mulai
menerapkan metode belajar dengan
sistem daring (dalam jaringan) atau
online. Kebijakan pemerintah ini
mulai efektif diberlakukan di
beberapa wilayah provinsi di
Indonesia pada hari Senin, 16 Maret
2020 yang juga diikuti oleh wilayah-
wilayah provinsi lainnya.
Sistem pembelajaran daring
(dalam jaringan) merupakan sistem
pembelajaran online yang
menggunakan jaringan internet tanpa
adanya tatap muka secara langsung
antara siswa dan pengajar.
Diterapkannya pembelajaran daring
guna menyiasati pandemi ini
didasarkan pada Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia melalui Surat
Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
dalam Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19).
Pembelajaran online sangat
berbeda dengan pembelajaran
konvensional dikarenakan lebih
menekankan pada ketelitian dan
kejelian peserta didik dalam
menerima dan mengolah informasi
yang disajikan secara online (Riyana
2019: 1.14).
Dalam sistem pembelajaran
ini, kegiatan belajar mengajar
menggunakan metode atau pola
pembelajaran bermedia dan
dilaksanakan melalui perangkat
personal computer (PC) atau laptop
yang terhubung dengan koneksi
jaringan internet. Pola pembelajaran
bermedia ini menekankan pada peran
media sebagai sumber informasi
utama dalam kegiatan pembelajaran.
Pada pola pembelajaran ini guru lebih
ditekankan untuk memfasilitasi siswa
dalam memperoleh informasi yang
tepat.
Dengan majunya teknologi,
pembelajaran dapat dilakukan melalui
berbagai macam platform. Dhull &
Sakshi (2017) mengatakan bahwa
siswa dapat berinteraksi dengan
pengajar menggunakan aplikasi
aplikasi seperti E-classroom, Video
Conference, Telepon atau Live Chat,
Zoom maupun melalui WhatsApp
group. Dengan demikian, guru dapat
memastikan siswa mengikuti
pembelajaran dalam waktu yang
bersamaan, meskipun di tempat yang
berbeda.
METODE
Penulisan artikel
menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan pendekatan
kepustakaan. Dikutip dari Nazir
(1988:111); Studi kepustakaan
adalah teknik pengumpulan data
dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku,
litertur-literatur, catatan-catatan, dan
laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalah yang
dipecahkan.
Pengumpulan data studi
pustaka mengumpulkan data dari
berbagai sumber seperti buku-buku
ilmiah, laporan penelitian, tesis dan
disertasi, peraturan-peraturan, buku
tahunan, ensiklopedia, dan sumber-
sumber tertulis baik tercetak maupun
elektronik lain yang sebelumnya telah
dilaksanakan.
Data dalam penelitian ini,
pengumpulan diperoleh dari artikel
pada jurnal, dan berita online. Peneliti
melakukan penelusuran dengan
menggunakan kata kunci
“Pembelajaran Daring”
“Pembelajaran Daring pada Masa
Pandemi”
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran virus Covid-19
sangat berdampak pada semua
aspek kehidupan masyarakat, dan
dirasakan juga oleh dunia pendidikan.
Pemerintah Indonesia terpaksa
mengambil kebijakan dengan
meliburkan seluruh aktivitas
pendidikan, dan harus menghadirkan
proses pendidikan alternatif bagi
siswa yang tidak dapat menjalani
kegiatan pembelajaran secara
langsung. Pemerintah sudah
mengimbau untuk melakukan semua
kegiatan dari rumah untuk memutus
penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan menerbitkan Surat
Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan
dalam Masa Darurat Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19).
Namun dalam
pelaksanaannya, pembelajaran
online atau daring melewati banyak
hambatan yang muncul dari berbagai
sisi. Dalam prakteknya pembelajaran
secara daring memerlukan bantuan
teknologi. Dari sisi ini nampak
ketidaksiapan yang benar-benar
terlihat nyata. di beberapa daerah
khususnya pedalaman desa, banyak
yang bingung dan belum paham
dengan metode pembelajaran dari
rumah. Tak sedikit pula orang tua
yang menganggap bahwa metode
belajar online ini bukanlah sekolah.
Ketika ada seseorang yang
beranggapan demikian, ini sudah
menandakan bahwa Indonesia tidak
siap dengan pembelajaran online.
Apalagi metode ini diterapkan seperti
“tergesa-gesa” dan seakan menjadi
jalan pintas guna menyiasati
permasalahan yang ada.
Permasalahan yang terjadi
bukan hanya terdapat pada sistem
media pembelajaran akan tetapi
ketersediaan kuota yang
membutuhkan biaya cukup tinggi
harganya bagi siswa dan guru guna
memfasilitasi kebutuhan
pembelajaran daring. Kuota yang
dibeli untuk kebutuhan internet
menjadi melonjak dan banyak
diantara orangtua siswa yang tidak
siap untuk menambah anggaran
dalam menyediakan jaringan internet.
Hal ini pun menjadi permasalahan
yang sangat penting bagi siswa, jam
berapa mereka harus belajar dan
bagaimana data (kuota) yang mereka
miliki, sedangkan orangtua mereka
yang berpenghasilan rendah atau
dari kalangan menengah kebawah
(kurang mampu). Hingga akhirnya hal
seperti ini dibebankan kepada
orangtua siswa yang ingin anaknya
tetap mengikuti pembelajaran daring.
Orangtua harus memberikan waktu
ekstra untuk membantu anak dalam
pendampingan belajar, maka mereka
harus banyak mengurangi waktu
rutinitas sehari-hari dan
menyempatkan diri disela-sela
kesibukan mereka.
Pembelajaran daring tidak bisa
lepas dari jaringan internet. Koneksi
jaringan internet menjadi salah satu
kendala yang dihadapi siswa yang
tempat tinggalnya sulit untuk
mengakses internet, apalagi siswa
tersebut tempat tinggalnya di daerah
pedesaan, terpencil dan tertinggal.
Karena letak geografis yang jauh dari
jangkauan sinyal, maka terkadang
jaringan seluler tidak stabil sehingga
menghambat pelaksanaan kegiatan
pembelajaran sehingga pembelajaran
menjadi kurang optimal.
Jika ditinjau dari faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan
pembelajaran daring, akan terlihat
semakin banyak kekurangan dan
problem yang diperoleh dibandingkan
hasil yang diharapkan. Selain
pemerintah yang menjadi garda
terdepan dalam dunia pendidikan
dengan peraturan-peraturan
pendidikan, ada pihak lain yang
memiliki peran penting untuk
keberhasilan pembelajaran
online/daring, di antaranya :
1. Siswa / Pelajar
Perlu dipahami jika setiap
orang khusunya anak memiliki
metode atau cara tersendiri dalam
menerima dan memahami ilmu
ataupun informasi tertentu. Secara
umum diketahui bahwa ada beberapa
anak yang cenderung lebuh mudah
memahami sesuatu dengan
membaca atau media tertulis. Ada
yang lebih mudah memahami
sesuatu dengan mencoba menulis
kembali apa yang diterimanya.
Namun ada juga yang cenderung
lebih mudah untuk menangkap
sesuatu dengan metode
mendengarkan ceramah atau
penjelasan dari pihak lain. Dari sini
dapat dikaji bahwa seringkali dijumpai
dalam pembelajaran daring selama
masa pandemi ini, guru hanya
memberikan materi dalam bentuk
tulisan (powerpoint, ebook, buku
bacaan, dll) dan disebarkan melalui
media sosial tertentu seperti
Whatsapp, email, atau forum kelas
online seperti Google Classroom.
Dengan cara ini para siswa
diharuskan dan diharapkan dapat
membaca untuk kemudian
memahami sendiri materi apa yang
diberikan. Padahal seperti yang
sudah disebut di awal, ada beberapa
siswa yang kesulitan memahami
sesuatu dengan membaca sendiri
materi yang diberikan. Mereka perlu
sebuah penyampaian materi dalam
bentuk suara (bisa dengan video,
voicenote) agar lebih mengerti. Atau
cara lain yang dapat dilakukan guru
untuk menyampaikan ilmu
pengetahuannya kepada siswa yakni
menggunakan Grup Whatsapp,
dimana guru sebelumnya akan
membuat video pembelajaran lalu
dikirim ke grup untuk amati oleh para
siswa.
2. Tenaga Pengajar
Perlu disadari bahwa
ketidaksiapan guru dan siswa
terhadap pembelajaran daring juga
menjadi masalah. Perpindahan
sistem belajar konvensional ke sistem
daring amat mendadak, tanpa
persiapan yang matang. Tetapi
semua ini harus tetap dilaksanakan
agar proses pembelajaran dapat
berjalan lancar dan siswa aktif
mengikuti walaupun dalam kondisi
pandemi Covid-19. Tenaga pengajar
juga harus optimis dapat
meningkatkan mutu pembelajaran
melalui pembelajaran online. Selain
terbatasnya fasilitas yang dimiliki atau
tersedia untuk pengajar dalam
menyampaikan materi, kurangnya
inovasi juga menjadi penghambat
keberlangsungan serta keberhasilan
metode pembelajaran daring ini.
Banyak pengajar yang sudah terbiasa
mengajar dengan metode tradisional
namun kemudian secara tiba-tiba
harus mengubah metode
mengajarnya menjadi lebih modern.
Hal inilah yang menggambarkan jelas
jika edukasi serta pengembangan
metode pembelajaran sangat
diperlukan bukan hanya kepada
peserta didik namun juga kepada
tenaga pengajar. Dalam kaitannya
dengan pembelajaran online, guru
harus memperhatikan kualitas
pembelajaran yang diberikan. Harus
mampu mengkombinasikan
bagaimana memberikan
pembelajaran materi dengan
memberikan tugas kepada peserta
didik. Maka dari itu sangat diperlukan
guru untuk mengembangkan diri
pada teknologi dan inovasi
pembelajaran.
3. Orangtua / Wali /
Pendamping
Orang tua merupakan bagian
terpenting dalam mewujudkan
keberhasilan pembelajaran online.
Pasalnya, orang tua harus membantu
menyadarkan pelajar bahwa sekolah
online ini bukanlah liburan. Mereka
harus tetap mengikuti pendidikan dari
rumah. Dengan dukungan orang tua,
tentu akan lebih mudah bagi pelajar
untuk menerima metode
pembelajaran ini. Ramai diberbagai
media sosial yang menceritakan
pengalaman orangtua siswa selama
mendampingi anak-anaknya belajar
baik positif maupun negatif. Seperti
misalnya ternyata ada orangtua yang
sering marah-marah karena
mendapatkan anaknya yang sulit
diatur sehingga mereka tidak tahan
dan menginginkan anak mereka
belajar kembali di sekolah. Kejadian
ini memberikan kesadaran kepada
orangtua bahwa mendidik anak itu
ternyata tidak mudah, diperlukan ilmu
dan kesabaran yang sangat besar.
Sehingga dengan kejadian ini
orangtua harus menyadari dan
mengetahui bagaimana cara
membimbing anak-anak mereka
dalam belajar. Setelah mendapat
pengalaman ini diharapkan para
orangtua mau belajar bagaimana
cara mendidik anak-anak mereka di
rumah.
KESIMPULAN
Ketidaksiapan guru dan siswa
menjadi masalah yang
mempengaruhi pembelajaran daring.
Perpindahan sistem belajar sangat
mendadak dan diikuti dengan tidak
adanya persiapan yang matang.
Meskipun begitu, semua harus tetap
terlaksana agar proses pembelajaran
tetap berjalan lancar dan siswa aktif
mengikuti meski dalam kondisi di
tengah pandemi. Komponen penting
proses pembelajaran daring harus
ditingkatkan dan diperbaiki agar
menghindari kegagapan. Komponen
seperti internet yang stabil, kemudian
gawai atau komputer yang mumpuni,
aplikasi dengan platform yang mudah
digunakan, dan sosialisasi tentang
kelas daring yang bersifat efisien,
efektif, kontinyu, dan integratif
kepada seluruh masyarakat.
Untuk mengatasi
permasalahan ini, pemerintah
harusnya memberi kebijakan untuk
mempermudah proses pembelajaran
daring dengan membuka gratis
layanan aplikasi daring, bekerjasama
dengan provider internet.
Mempersiapkan kurikulum dan
silabus untuk digunakan pada kelas
daring juga perlu dilakukan.
Dalam prosesnya, sangat
penting bagi pendidik untuk
menambahkan pesan-pesan edukatif
kepada orangtua dan peserta didik,
tentang pandemi Covid-19. Dengan
begitu, efeknya akan sangat bagus,
programnya tepat sasaran, dan
tercapai capaian pembelajarannya.
Daftar Pustaka
Riyana, C. (2019). Produksi Bahan
Pembelajaran Berbasis Online.
Universitas Terbuka.
M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1988.
Dhull, I., & Sakshi. (2017). Online
Learning. International Education &
Research Journal (IERJ), 3(8), 32–34
Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020).
Pembelajaran Daring di Tengah
Wabah Covid-19. BIODIK, 6(2), 214-
224.
https://doi.org/10.22437/bio.v6i2.9759
Dewi, Wahyu. (2020). Dampak
COVID-19 terhadap Implementasi
Pembelajaran Daring di Sekolah
Dasar. EDUKATIF: JURNAL ILMU
PENDIDIKAN. 2. 55-61.
10.31004/edukatif.v2i1.89.
Purwanto, Agus, dkk. (2020). Studi
Eksploratif Dampak Pandemi COVID-
19 Terhadap Proses Pembelajaran
Online di Sekolah Dasar. Journal os
Education, Psychology and
Counseling, 2(1), 6-7.
URGENSI PSBB DIKAJI DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
9 TAHUN 2020 BERKAITAN DENGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Muntasy Syahrul S – Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Semarang
Rijal Istaqim – Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Negeri Semarang
Debora Jessica Desideria Tanya – Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang
Efryda Rhesky Revyana – Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang
Rizka Barokah – Pendidikan Anak Usia Dini , Universitas Negeri Semarang
Abstrak
Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 yang menyerang sistem pernapasan
pada manusia telah menjadi pandemi yang dihadapi oleh seluruh dunia.
Peningkatan jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 menjadi dasar penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran Corona Virus
Disease 2019 di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang telah di atur
pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dikaji sesuai dengan
urgensi yang terjadi di Indonesia, termasuk dikaji dari perspektif Hak Sipil dan
Politik serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam kehidupan
sehari-hari. Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan tidak hanya di lingkup
wilayah, tetapi diterapkan juga dalam lingkup daerah.
Kata kunci: Kasus, Corona Virus Disease 2019, Peraturan Menteri Kesehatan,
Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Abstract
The outbreak of Corona Virus Disease 2019 which attacks the respiratory system
in humans has become a pandemic faced by the whole world. The increase in the
number of Corona Virus Disease 2019 cases is the basis for establishing Large-
Scale Social Restrictions to reduce the spread of Corona Virus Disease 2019 in
Indonesia. The Large-Scale Social Restrictions that have been regulated in the
Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 are reviewed in accordance with
the urgency that occurs in Indonesia, including being studied from the perspective
of Civil and Political Rights and the application of Large-Scale Social Restrictions
in everyday life. Large-scale social restrictions are carried out not only in the
regional scope, but also in the regional scope.
Keywords: Cases, Corona Virus Disease 2019, Minister of Health Regulation,
Large-Scale Social Restrictions.
PENDAHULUAN
Corona Virus Disease atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19
adalah suatu virus yang menyebabkan terganggunya pernapasan, infeksi paru-
paru hingga menyebabkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja
tergantung sistem kekebalan tubuh yang dimiliki. COVID-19 ini pertama kali
muncul di Wuhan, China pada akhir taun 2019 dan telah menyerang di penjuru
dunia termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan saja.
Hal ini menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan untuk
memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Di
Indonesia sendiri menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar
untuk menekan penyebaran virus ini.
Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai flu, yaitu demam, pilek,
batuk kering, sakit tenggorokan dan pusing. Gejala tersebut bisa sembuh bahkan
bisa memberat, jika penderita mengalami demam tinggi disertai batuk berdahak
dan nyeri di dada, itu merupakan reaksi tubuh ketika melawan virus corona. Jika
mengalami gejala tesebut disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14
hari, jika gejala tesebut hilang, itu berarti kita aman dari virus corona, namun jika
sebaliknya, kita harus pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan lebih lanjut.
Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke
manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari
manusia ke manusia.
Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:
1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat
penderita COVID-19 batuk atau bersin
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah
menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19
3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19
Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih
berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang
yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya
lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona
juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-
19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak
dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
Sampai saat ini, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau
COVID-19 . Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan
menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:
1. Terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari
orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan
mendesak.
2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian,
termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di
hari raya, misalnya Idul Adha.
3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang
mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar
rumah atau di tempat umum.
4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti
mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang
cukup, dan mencegah stres.
6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 , orang yang dicurigai positif
terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau
pilek.
7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian
buang tisu ke tempat sampah.
8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan,
termasuk kebersihan rumah.
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar)
Meningkatnya jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 ) yang meluas melintas wilayah dan
negara sehingga berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dengan
mempertimbangkan segala aspek yang terdampak dan menekan penyebaran
COVID-19 maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan di
Indonesia.1
PSBB sendiri merupakan Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu
wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah
kemungkinan penyebaran COVID-19. Dalam penerapannya, PSBB meliputi
peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan,
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial
1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya
khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. 2
METODE PELAKSAAN PENELITIAN
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan
seperti berikut :
1. Tahap Pendahuluan
Pada tahap ini penulis melakukan identifikasi terhadap permasalahan-
permasalahan yang sedang terjadi baru-baru ini karena adanya COVID-19 di
antaranya adalah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di
Indonesia.
2. Tahap Studi Literatur
Penulis melakukan studi literatur untuk mencari jawaban dan permasalahan yang
ada. Studi literatur yang dilakukan oleh penulis terdiri dari kegiatan review
terhadap penelitian- penelitian yang telah ada dalam bidang yang telah diteliti.
Penulis juga melakukan identifikasi dan analisis pada sejumlah teori-teori yang
relevan dalam penerapan dan pelaksanaan PSBB.
3. Tahap Evaluasi dan Analisis Data
Dalam tahap ini terdiri dari penjelasan mengenai kegiatan survei yang dilakukan
serta analisis data. Kegiatan survei dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu : (1)
penulis melakukan survei dengan mengamati penerapan PSBB yang sedang
berlaku di Indonesia (2) hasil tahapan pertama disajikan secara deskripsi (3)
penyimpulan atas sajian data hasil analisis.
Menurut M. Berndetson. Et.al, metode kualitatif merupakan metode yang
digunakan untuk meningkatkan pemahaman dalam suatu bidang ilmu maupun
memberikan penjelasan tentang suatu bidang ilmu. Metode kualitatif sering
diartikan sebagai pekerjaan ke lapangan dan analisis terhadap sejumlah hal yang
terorganisir yang terbatas jumlahnya. Permasalahan dianalisis dengan melakukan
investigasi dan melibatkan aspek manusiawi atau organisasi dalam kaitannya
dengan teknologi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Urgensi PSBB Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Dikaji Dari Perspektif Hak Sipil dan Politik
Dengan angka kematian yang terus bertambah akibat terpapar virus corona yang
mengganas, pemerintah didesak oleh keadaan yang demikian untuk segera
2 Ibid, Pasal 13 Ayat (1).
bertindak demi keselamatan. Hadirlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9
Tahun 2020. Hal itu bisa dilihat di bagian „menimbang‟ dalam peraturan tersebut.
Pada huruf a di bagian menimbang dinyatakan bahwa,
bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus
dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas
negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;3
Pernyataan tersebut diletakkan di bagian pertama (pada huruf a) bukanlah tanpa
alasan. Hal ini menyeret dua hal penting dalam hidup yakni hak sipil dan politik.
Dengan adanya kematian, terlepas apakah penyebabnya, di situ hak hidup
seseorang pun tercabut. Sebab hak hidupnya hanya melekat selama ia hidup.
Akan tetapi, yang menjadi tanggungjawab atas kehidupan seseorang adalah
mengapa ia menghadapi kematian. Dalam hal ini, misalnya, karena terpapar virus
Corona, maka, pemerintah atas nama negara harus campur tangan untuk sebisa
mungkin warga negaranya menghadapi kematian dengan seaman mungkin.
Bukan karena pembiaran, kelalaian oleh negara.
Hak sipil dan politik, menurut Karel Vasak, ahli hukum Perancis, sebagaimana
dikutip Haryanto (2000), membagi sejarah perkembangan HAM dalam tiga
generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi
pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa.
Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul
sebagai buah dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat
pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Generasi ketiga
dikenal sebagai hak solidaritas, yang muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini
diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga
kepentingan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis penegakan
hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan penegakan HAM.4
Mencoloknya karakter generasi ketiga pada perkembangan HAM terlihat secara
implisit dalam pernyataan berikut sebagaima tertera dalam Pasal 1:5
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu
penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-I9)
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa generasi ketiga pada perkembangan HAM
menekankan solidaritas antara kepentingan individu dan kelompok, demikianlah
yang tercermin pada pasal di atas di mana kepentingan individu dan kelompok
menjadi satu kesaturan pertimbangan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala
3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 bagian menimbang, huruf a.
4 Muhardi Hasan dan Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”. Demokrasi. Vol. IV, No. 1, 2005, hlm. 96.
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Besar (PSBB). Pernyataan antara, “pembatasan kegiatan tertentu penduduk
dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease...” dengan
pernyataan “...sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran
Corona Virus Disease...” berusaha mengimbangi kepentingan individu dan
kelompok secara adil. Kepentingan individu diwakili oleh pernyataan pertama,
sedangkan kepentingan kelompok diwakili oleh pernyataan kedua.
Sebelum menelisik lebih jauh, maka perlu bagi kita terlebih dulu melihat
bagaimana Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengaturnya,
tepatnya di Pasal 53:6
No. Pasal Uraian
1. 6 Hak atas kehidupan
2. 7 Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3. 8 Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4. 9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5. 10 Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
6. 11 Bebas dari penahanan atas hutang
7. 12 Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
8. 13 Kebebasan bagi warga negara asing
9. 14 Hak atas pengadilan yang jujur.
10. 15 Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
11. 16 Hak atas pengakuan yang sama di hadapan hukum
12. 17 Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
13. 18 Bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama
14. 19 Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
15. 20 Larangan propaganda perang dan diskriminasi
16. 21 Hak untuk berkumpul
17. 22 Hak untuk berserikat
18. 23 Hak untuk menikah dan berkeluarga
19. 24 Hak anak
20. 25 Hak berpolitik
21. 26 Kesamaan di muka umum
22. 27 Hak bagi kaum minoritas
Jika kembali melihat pada pernyataan pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 9 Tahun 2020, maka kepentingan individu yang dimaksud adalah berkaitan
dengan haknya secara pribadi melakukan kegiatan di lingkungannya. Ini dapat
digolongkan dalam Pasal 17 ayat (1), misalnya, yang menyatakan:7
6 Muhardi Hasan dan Estika Sari, “Hak Sipil dan Politik”. Demokrasi. Vol. IV, No. 1, 2005, hlm. 96.
7 International Covenant on Civil and Political Rights, diakses melalui
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy,
family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and
reputation.
Pemaknaan privasi itu sendiri berbeda-beda. Di Indonesia, „privasi‟ (privacy) lebih
dimaknai sebagaimana KBBI memberikan definisi, yaitu kebebasan; keleluasaan
pribadi.8
Hal ini berbeda dengan yang dimaknai masyarakat Barat yang cenderung kepada
the quality of being secluded from the presence or view of others ; the condition of
being concealed or hidden.9
Pembatasan privasi (dalam makna KBBI) ini memang jika dibaca secara harfiah
dalam kacamata Peraturan ICCPR terhadap apa yang diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentu dianggap unlawful. Tetapi,
Peraturan yang membatasi privasi tersebut memiliki alasan yang melibatkan hak-
hak sipil dan politik masyarakat luas yang jika tidak diutamakan akan menjadi
taruhan yang jauh lebih unlawful. Hal ini karena pembatasan tersebut dianggap
mampu memberi kendali agar angka penyerangan brutal terhadap kehidupan
penduduk yang berwujud nyawa itu oleh virus Corona yang mengganas terhadap
kebebasan privasi seseorang yang tidak dikendalikan tidak meningkat (drastis).
B. PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi
terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus
baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.
1. Peliburan Sekolah
a) Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses
belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar
mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.
b) Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian,
pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan
proses pembelajaran melalui media yang paling efektif dengan
mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
c) Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan,
penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
2. Peliburan Tempat Kerja
a) Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses
bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di
rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
b) Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu
yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban
8 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui https://kbbi.web.id/privasi
9 WordWeb Dictionary, pencarian arti kata ‘privacy’.
umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan
kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan
impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:
1. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu
seperti:
a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan
c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat
distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan
sanitasi)
d) Pembangkit listrik dan unit transmisi
e) Kantor pos
f) Pemadam kebakaran
g) Pusat informatika nasional
h) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara
i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat
j) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
k) Kantor pajak
l) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan
peringatan dini
m) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara
kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan,
menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan.
n) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/
panti sosial lainnya.
Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah
minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran
penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.10
2. Perusahaan komersial dan swasta:
a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau
kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara
lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay,
gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi,
daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam
kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang
penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan
vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja
konstruksi, dan baja ringan.
10
. Permenkes 9/2020 Pasal 13 ayat (2).
b) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM,
termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan,
call center perbankan dan operasi ATM.
c) Media cetak dan elektronik.
d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan
Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa
mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas
penyelenggara telekomunikasi, vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan
penyelenggara infrastruktur data.
e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta
barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
f) Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
g)Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
h)Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.
i) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis
aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk
penumpang.
j) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold storage).
k) Layanan keamanan pribadi. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan
jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan
penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di
tempat kerja.
3. Perusahaan industri dan kegiatan produksi:
a) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat- obatan, farmasi, perangkat
medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan
zat antaranya.
b) Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan
izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian.
c) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait
dengan operasi penambangan.
d) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat
kesehatan.
e) Kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura.
f) Unit produksi barang ekspor.
g) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil
menengah. Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum
karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit
(pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
4. Perusahaan logistik dan transportasi
a) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang
pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan
baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.
b) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan
barang.
c) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos.
d) Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain Kantor tersebut di atas
harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya
pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan
protokol di tempat kerja.
5. Pembatasan Kegiatan Keagamaan
a) Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang
dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap
orang.
b) Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
c) Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan
lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
d) Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah
yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan
mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai
penularan).
6. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas UmumDalam bentuk
pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan
kebutuhan dasar penduduk, kecuali:
a) Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan
dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang
penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
b) Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan
pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait,
termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta,
seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan
peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian
farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi.
Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan
dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
c) Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang
menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-
19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
d) Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
e) Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
f) Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk
lainnya termasuk kegiatan olah raga.
Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan
peraturan perundang-undangan.
7. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk
pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta
berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan
peraturan perundang-undangan. Hal ini juga termasuk semua perkumpulan
atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.
8. Pembatasan Moda Transportasi
a) Transportasi yang mengangkut penumpangSemua layanan transportasi
udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan
dengan pembatasan jumlah penumpang.
b) Transportasi yang mengangkut barang
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap
berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:
1) Angkutan truk barang utuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi
2) Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok
3) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-
sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan
supermarket
4) Angkutan untuk pengedaran uang
5) Angkutan BBM/BBG
6) Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri
manufaktur dan assembling
7) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor
8) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman
(kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya)
9) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling
10) Angkutan kapal penyeberangan
c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan
layanan darurat tetap berjalan.
d. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara
dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi,
dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.
9. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan
dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur
utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:
a) Kegiatan Operasi Militer:
1) Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang.
2) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID- 19, baik di tingkat nasional,
maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
3) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi
kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Kegiatan operasi POLRI:
1) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.
2) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional,
maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
3) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban
masyarakat.11
Kesimpulan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berdampak pada
pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga
penanggulangan COVID-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat
dapat berjalan efektif. Dalam menjalankan respons kedaruratan kesehatan
masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut
tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik di
tingkat nasional maupun daerah.
Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.
Jurnal
11
peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Hasan, M., Estika Sari. 2005. “Hak Sipil dan Politik”. Demokrasi. Vol. IV,
No. 1.
Websites
International Covenant on Civil and Political Rights, diakses melalui
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
Merry Dame Cristy Pane.2020 Virus Corona atau severe acute respiratory
syndrome coronavirus. Jakarta: alodokter
Kamus
Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui https://kbbi.web.id/privasi
WordWeb Dictionary.
DAMPAK PENYEBARAN HOAX COVID – 19 PADA PERILAKU MASYARAKAT
DI KABUPATEN SUKOHARJO DAN CARA PENCEGAHANNYA
Eva Nur Falah R1, M Taufik Nur Fuad2, Novi Nur A3,
Rayvalno Gusen4, Sigit Sabdo P5
1)Fakultas Ilmu Sosial, 2) Fakultas Teknik, 3) Fakultas Ekonomi,
4) Fakultas Hukum, 5) Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Semarang
ABSTRACT
Cases of spreading hoax news about Covid-19 are currently found on social media
and people's daily lives. The spread of this hoax news caused the public to panic
and divide people's perceptions about Covid-19. Therefore, this study aims to
analyze the "Impact of Hoax Covid-19 Spread on Community Behavior in
Sukoharjo Regency and How to Prevent It". The research method uses descriptive
research methods by browsing websites and official sites. The results of this study
concluded that from the beginning of the corona virus, it was found until May 2020
that there were 1401 cases related to the Corona virus hoax, both related to
people infected or infected with the Corona virus, Corona virus treatment and
prevention, and people's behavior in dealing with covid-19 hoax news. News of the
spread of this hoax is mostly found on social media. Prevention of the spread of
hoaxes can be done by carefully looking at provocative titles, observing site
addresses, checking facts, checking the authenticity of photos and participating in
anti hoax discussion groups.
Keyword : social media, hoax covid-19, public behavior, prevention
ABSTRAK
Kasus penyebaran berita hoax mengenai Covid-19 saat ini banyak ditemukan di
media sosial dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyebaran berita hoax ini
mengakibatkan masyarakat panik dan memecah belah persepsi masyarakat
mengenai Covid-19. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
mengenai “Dampak Penyebaran Hoax Covid – 19 pada Perilaku Masyarakat di
Kabupaten Sukoharjo dan Cara Pencegahanya”. Metode penelitian menggunakan
metode penelitian deskriptif dengan menelusuri website dan situs resmi. Hasil
penelitian ini menyimpulkan dari awal mula virus corona ditemukan hingga bulan
Mei 2020 tercatat 1401 kasus hoax terkait virus Corona baik terkait orang yang
terinfeksi atau terjangkit virus Corona, Pengobatan dan Pencegahan virus Corona,
serta perilaku masyarakat dalam menghadapi berita hoax dari covid-19.
Penyebaran berita hoax ini paling banyak ditemukan di media sosial. pencegahan
penyebaran hoax dapat dilakukan dengan berhati-hat melihat judul yang
provokatif, Mencermati alamat situs, Memeriksa Fakta, Cek keaslian foto dan ikut
dalam grup diskusi anti hoax.
Kata Kunci : media sosial, hoax covid-19, perilaku masyarakat, cara
pencegahan
PENDAHULUAN
Teknologi merupakan suatu sarana atau sebuah sistem yang sangat
berguna untuk menyediakan informasi atau barang – barang yang diperlukan bagi
kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia (KBBI). Di Era Revolusi Industri
saat ini, teknologi sangat berkembang dengan cepat dan sangat diperlukan untuk
mempermudah dan mempersingkat pekerjaan. Bahkan saat ini hampir seluruh
golongan masyarakat baik pelajar maupun pekerja tidak dapat dipisahkan dengan
teknologi terutama Internet untuk mengakses Media Sosial. Perkembangan
teknologi yang sangat cepat ini membuat berita munculnya Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di China pada akhir tahun 2019 ini menyebar dengan cepat dan
membuat dunia menjadi gempar karena jenis virus baru yang belum terdapat
obatnya. Merebaknya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia termasuk
di Indonesia mendapat perhatian yang serius dan menjadi perbincangan semua
orang sampai sekarang.
Penyebaran berita mengenai Covid-19 ini berkembang dengan cepat di
masyarakat karena masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi
mengenai Covid-19 dan menyebarluaskan kepada masyarakat lain melalui media
sosial tanpa dipilah dan ditelusuri kebenarannya terlebih dahulu. Seiring dengan
perkembangan kasus Covid-19 yang semakin meningkat ini mengakibatkan
pemberitaan tentang Covid-19 menjadi perbincangan panas di media sosial. Hal
ini mengakibatkan masyarakat menjadi panik dengan pemberitaan yang belum
tentu benar dan dibahas dimana – mana ini, sehingga memecah belah persepsi
masyarakat menganai Covid-19.
Situasi dan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan masyarakat ini
mengakibatkan penyebaran berita baik yang benar ataupun hoax dianggap benar
oleh masyarakat tanpa mengetahui bagaimana fakta dari berita tersebut. Hal ini
pun berakibat pada perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari – hari, karena
berita hoax tersebut menyebabkan masyarakat yang buta akan teknologi tidak
mengetahui bagaimana kebenaran berita itu sampai akhir. Ini pun juga terjadi di
Kabupaten Sukoharjo yang mudah terpengaruh akan penyebaran berita Hoax
mengenai Covid-19. Sehingga masyarakat menjadi takut untuk bersosialisasi
seperti takut untuk pergi kepasar atau tempat ramai lainnya karena mereka terlalu
takut terkena virus Corona setelah membaca atau mendengar berita entah itu
benar atau hoaks.
Penjelasan diatas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai
“Dampak Penyebaran Hoax Covid – 19 pada Perilaku Masyarakat di
Kabupaten Sukoharjo dan Cara Pencegahanya”.
TINJAUAN PUSTAKA
Media sosial ialah sekelompok saluran komunikasi online yang mempunyai
tujuan input, berinteraksi, berbagi konten serta berkolaborasi berbasis komunitas
tertentu (Juditha, C;2018). Media sosial merupakan salah satu sarana yang efektif
dan efisien untuk memberikan informasi kepada orang lain yang mempunyai
berbagai kepentingan. Media sosial biasanya digunakan oleh masyarakat untuk
berbagi teks, gambar, suara, dan vidieo informasi yang berasal dari orang lain
maupun perusahaan (Kotler dan Keller; 2009).
Dalam buku komunikasi 2.0, Ardianto menjelaskan jika media sosial dapat
disebut jejaring sosial online karena media sosial mempunyai kekuatan sosial,
dimana kekuatan ini dapat membuat opini publik yang ada di masyarakat mudah
untuk dipengaruhi. Hal ini dapat dilihat pada media sosial yang mampu
membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat (Ardianto, 2011:xii).
Damarsuti (2011 : 218) menyebutkan bahwa komunikasi dengan menggunakan
media sosial dapat memberikan perngaruh terhadap:
1. Kepercayaan, Nilai, dan Sikap
2. Pandangan Dunia.
3. Organisasi Sosial.
4. Tabiat Manusia.
5. Orientasi Kegiatan.
6. Persepsi diri dan orang lain.
Hoax dalam kamus oxford (2017) adalah sebuah bentuk penipuan yang
bertujuan untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya sementara hoax
dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berita bohong, informasi palsu
atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax berarti
mengolok – olok, cerita bohong dan memperdaya atau menipu (Christiany,
2018). Hoax sendiri merupakan suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan
pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca agar
mempercayai sesuatu. Hoax mempunyai tujuan sebagai lelucon, iseng, hingga
untuk membentuk opini publik yang intinya menyesatkan. Apalagi jika pengguna
media sosial tidak kritis dalam membagikan berita yang telah dibaca kepada
pengguna media sosial lainnya (Christiany, 2018).
Informasi atau berita (pesan) hoax diproduksi kemudian digunakan
pengguna media sosial dengan mengirimkan informasi tersebut ke pengguna
lainnya. Dalam proses ini anatara pengirim dan penerima dapat saling bertukar
peran ataupun sebaliknya. Pesan yang dimaksud disini adalah semua informasi
atau berita hoax/ yang tidak benar yang disebarkan melalui media sosial seperti
whatssapp dan portal berita (Christiany, 2018). Presiden Joko Widodo sendiri
menyatakan bahwa hoax merupakan bagian dari era keterbukaan yang harus
dihadapi. Presiden meminta seluruh pihak menghentikan penyebaran hoax dan
fitnah yang dapat memecah bangsa, terutama yang beredar melalui media
sosial (Widodo, 2017).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan
melakukan penelusuran melalui web site Gugus Tugas Percepatan Covid-19
https://covid19.go.id/p/hoax-buster , Kementrian Komunikasi dan Informasi
https://www.kominfo.go.id dan Solopos https://solopos.com selama bulan Juli dan
Agustus. Pencarian informasi dilakukan menggunakan kata kunci hoax covid-19.
Selanjutnya, dilakukan pengelompokan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu, 1.
Topik berita tentang hoax virus corona. 2. Penyebaran berita hoax covid-19. 3.
Perilaku masyarakat menyikapi berita hoax virus Corona. 4. Cara pencegahan
penyebaran hoax. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dilakuakn diskusi dan
kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Berita hoax terkait Virus Corona
A. Berita hoax tentang yang terjangkit/terinfeksi Virus Corona
Beredar pesan berantai di Whatsapp yang menyatakan sejumlah RSUD
di Jakarta dan Depok ditutup lantaran karyawannya terpapar virus Corona atau
Covid-19. Berdasarkan hasil penelusuran, beberapa bagian informasi dalam
pesan berantai tersebut keliru. Dilansir dai tribunnews.com, Direktur RSUD Pasar
Rebo, dr Isnindyarti secara resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor
32/SE/2020 yang berisikan pernyataan klarifikasi. (Gugus Tugas Pecepatan
Penanganan Covid19 ; 16 Juli 2020)
Berita bohong juga beredar melalui pesan Whatsapp terkait warga
Sukoharjo terpapar corona. Dalam pesan yang beredar mencatut nama Walikota
Solo FX Hadi Rudyatmo yang menyatakan warga sukoharjo terpapar virus
corona. Menanggapi hal tersebut Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo melalui
jejaring Whastapp tegas mengatakan bahwa pesan tersebut hoax. (Tribunnews
Solo ; 14 Maret 2020)
Gambar. Hoax Warga Sukoharjo Terpapar Virus Corona
Beredar sebuah pesan broadcast Whatsapp yang menyebutkan bahwa
telah meninggal seorang warga Jalan Panda Sukoharjo. Warga tersebut diklaim
meninggal karena terkena virus corona. Faktanya berita tersebut adalah hoax
setelah dikonfirmasi Camat Grogol. (Kominfo ; 22 Maret 2020)
Gambar. Pesan Hoax terkait warga positif Covid-19
B. Berita hoax tentang kesehatan
Beredar sebuah gagasan bahwa koloid perak (Colloidal Silver) dapat
menjadi obat virus Corona. Perak koloid adalah partikel kecil dari logam yang
tersuspensi dalam cairan. Minuman ini diklaim mampu mengobati semua jenis
penyakit, mampu berperan sebagai antiseptik, dan membantu sistem kekebalan
tubuh termasuk membunuh virus Corona. Faktanya, gagasan tersebut telah
dibantah oleh Otoritas Kesehatan Amerika Serikat bahwa tidak ada bukti jenis
perak ini efektif untuk kondisi kesehatan apapun. CNN Internasional melalui akun
Twitternya juga menginformasikan bahwa tidak ada bukti bahwa Colloidal Silver
atau koloid perak dapat melindungi kita dari virus Corona. (Kominfo ; 12 Maret
2020)
Gambar. Perak Koloid tidak bisa menyembuhkan virus corona (Kominfo
; 2020)
Beredar informasi bahwa minuman berakohol bisa mengurangi risiko
terpapar covid-19. Terkait hal tersebut pihak San Luke Hospital menegaskan tidak
benar minum alkohol dapat menurunkan infeksi virus corona. Seharusnya yang
harus dilakukan adalah melakukan kebersihan yang baik, bukan mebersihkan diri
dengan alkohol. (Kawal Covid 19 ; 12 Maret 2020)
Gambar. Pesan bahwa minum alkohol dapat mengurangi risiko virus
corona (Adi Syafitrah : 2020)
Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang
menginformasikan bahwa asap rokok mampu membunuh Virus Corona karena
komposisi rokok terdiri dari tembakau dan cengkeh.
Faktanya, dilansir dari Liputan6.com bahwa informasi tersebut dibantah
oleh Dokter Spesialis Paru Feni Fitriani, Ketua Pokja Masalah Rokok
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak
benar. Bahkan, seorang perokok lebih mudah menjadi sakit bukan hanya Virus
Corona namun juga penyakit lainnya seperti kanker paru.
Gambar. Asap rokok dapat membunuh virus corona
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka informasi dalam pesan berantai
tersebut terdapat konteks yang salah pada beberapa bagiannya sehingga
dapat menyebabkan kesesatan pemahaman. Oleh sebab itu, konten tersebut
masuk ke dalam kategori Misleading Content atau Konten yang Menyesatkan.
2. Penyebaran Berita Hoax Covid-19
Penyebaran berita hoax dapat melalui media sosial seperti, pesan
berantai di Whatsapp, Portal Berita maupun interaksi secara langsung.
Kementrian Komunikasi dan Informatika RI mencatat sebanyak 1401 sebaran isu
hoaks yang beredar melalui platform jejaring sosial di kalangan masyarakat
hingga bulan Mei (Kominfo ; 2020). Penyebaran hoax tersebut bila tidak dicegah
sejak dini dapat memberikan efek bahaya bagi masyarakat Indonesia, khusunya
Sukoharjo. Maka dari itu masyarakat akan lebih sulit untuk memperoleh informasi
yang benar maupun salah.
3. Perilaku Masyarakat
Beredarnya berita hoax tentang covid-19 yang makin meningkat yaitu
1401 isu hoax hingga bulan Mei (Kominfo : 2020). Berita hoax apabila tidak
adanya kesadaran dari masyarakat akan berdampak pada perilaku masyarakat.
Berikut dampak penyebaran berita hoax terhadap perilaku masyarakat khusunya
Sukoharjo.
1. Masyarakat akan gampang sekali percaya dengan berita-berita hoax yang
dikemas sedemikian rupa, seolah-olah seperti berita itu benar, tanpa
melakukan klarifikasi berita tersebut.
2. Penyebaran berita hoax tersebut dapat menimbulkan kepanikan publik.
Seperti halnya isu lcokdown yang akan membuat harga di pasaran
melambung tingi dan akhirnya membeli barang yang berlebihan tanpa
mementingkan kebutuhan pribadi dan orang lain.
3. Penyebaran berita hoax mengakibatkan masyarakat yang tidak paham
mengenai virus corona menerimanya dengan mentah-mentah tanpa
melakukan klarifikasi langsung. Seperti halnya, ada warga yang diduga
terjangkit virus corona kemudian masyarakat malah menjauhinya.
4. Cara Pencegahan Penyebaran Hoax Covid-19
Menurut Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho
menyebutkan, lima langkah sederhana yang bisa membantu dalam
mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli :
1. Hati-hati dengan judul yang provokatif
Dapat kita amati dalam berita hoax, seringkali mempunyai judul yang
provokatif, misalnya, dengan langsung menuju kepada pihak dengan jelas.
Berita hoax biasanya diambil dari berita resmi yang kemudian isinya diubah-
ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki pembuat hoax.
Untuk mencegahnya, sebaiknya saat membaca berita yang mempunyai
judul provokatif langsung mencari referensi berita yang sama dari situs online
resmi pemerintah.
2. Cermati Alamat Situs
Untuk berita yang bersumber dari website mencantumkan link, sebaiknya
cermatilah terlebih dahulu alamat website yang dimaksud. Pastikan berasal
dari situs berita resmi yang sudah terverifikasi sehingga informasinya valid.
3. Periksa Fakta
Ketika menemukan sebuah berita pastikan sumber dari berita tersebut janga
mudah percaya apabila informasi dalam berita bukan berasal dari institusi
resmi. Selanjutnya amati perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan
fakta dan opini. Fakta biasanya disertai dengan kesaksian dan bukti. Opini
biasanya bersifat subjektif yang dapat dilihat dari penulis berita yang hanya
mengemukakan pendapat dan kesannya.
4. Cek Keaslian Foto
Di era teknologi digital saat ini tidak hanya koten berupa teks yang bisa
dimanipulasi melainkan konten lain yang berupa foto atau video. Ada kalanya
pembuat berita palsu juga memanipulasi foto untuk memprovokasi pembaca.
Cara untuk mengecek keaslian foto bisa menggunakan mesi penncarian
google yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian google
image.
5. Ikut serta grup diskusi anti-hoax
Di media sosoial terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax. Di
grup diskusi ini netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan
hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang
lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya
crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
hingga bulan Mei 2020 tercatat 1401 kasus hoax terkait virus Corona baik terkait
orang yang terinfeksi atau terjangkit virus Corona, Pengobatan dan Pencegahan
virus Corona, perilaku masyarakat dalam menghadapi berita hoax dari covid-19.
Penyebaran berita hoax paling banyak terjadi melalui media sosial.
Penyebaran berita hoax harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan
keresahan di masyarakat. Cara untuk mencegah penyebaran hoax adalah
sebagai berikut : Hati-hati dengan judul yang provokatif, Mencermati alamat situs,
Memeriksa Fakta, Cek keaslian foto dan ikut dalam grup diskusi anti hoax.
DAFTAR PUSTAKA
Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya
Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. 3(1),
31–44.
Sosial, D. I. M. (2012). Perilaku pengguna dan informasi. 58–70.
Corona, V. (2020). ANALISIS BERITA HOAX COVID - 19 DI MEDIA SOSIAL DI.
1(9), 60–73.
Yunita. 2017. Ini Cara Mengatasi Berita Hoax di Dunia Maya.
“https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-
di-dunia-maya/0/sorotan_media” (diakses 13 Agustus 2020)
Yusuf. 2020. Kominfo Temukan 1.401 Sebaran Isu Hoaks Terkait Covid-
19.”https://aptika.kominfo.go.id/2020/05/kominfo-temukan-1-401-sebaran-
isu-hoaks-terkait-covid-19/” (diakses 13 Agustus 2020)
Tem WEB UNJA.2020.Cegah Hoax Corona (Covid-19 Indonesia), Mahasiswa bisa
apa?.”https://www.unja.ac.id/2020/03/19/cegah-hoax-corona-covid-19-
indonesia-mahasiswa-bisa-apa/”(diakses 13 Agustus 2020)
Kominfo. 2020. [Hoaks]Asap Rokok Mampu Membunuh Virus
Corona.“https://www.kominfo.go.id/content/detail/25062/hoaks-asap-
rokok-mampu-membunuh-virus-corona/0/laporan_isu_hoaks” (diakses 13
Agustus 2020)
Kawal Covid-19. 2020. [Salah]Minuman Beralkohol bisa Mengurangi Risiko Infeksi
dari Novel Corona Virus;Covid-
19.“https://kawalcovid19.id/content/425/salah-minuman-beralkohol-bisa-
mengurangi-risiko-infeksi-dari-novel-coronavirus-covid-19” (diakses 13
Agustus 2020)
Kominfo. 2020. [Hoaks] Warga Jalan Panda Sukoharjo Dikabarkan Meninggal
karena Virus
Corona.“https://www.kominfo.go.id/content/detail/25286/hoaks-warga-
jalan-panda-sukoharjo-dikabarkan-meninggal-karena-virus-
corona/0/laporan_isu_hoaks” (diakses 13 Agustus 2020)
Permatasari Reni. 2020. Bahaya Berita Hoax Covid-19 yang bisa Menghancurkan
Hidupmu.“https://baliexpress.jawapos.com/read/2020/05/12/193758/bahay
a-berita-hoax-covid-19-yang-bisa-menghancurkan-hidupmu” (diakses 13
Agustus 2020)
PENERAPAN POLA HIDUP SEHAT DAN BERSIH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN
SUKOHARJO
Rannisa Dyah E12, Faisal Nur A13, M. Alwi S14, Dimas Agung Y15, Gadis S16.
Abstrak
Penyebaran penyakit Corona Virus Diseases-19 atau dikenal dengan Covid-19
virus yang menginfeksi pada saluran pernafasan. Munculnya wabah Covid-19
mendorong pentingnya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS merupakan starategi yang dapat
mencegah penyebaran Covid-19. Hal yang dapat dilakukan di keluarga dan
lingkungan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, menyiapkan akses
terhadap sarana, mengidentifikasi kegiatan keluarga dan masyarakat serta
menyediakan informasi mengenai praktek PHBS yang tepat. Beberapa tips
menjaga kesehatan yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan
handsanitezer, tutup mulut dan hidung dengan siku ketika batik atau bersin, serta
membersihkan alat alat yang sering digunakan. PHBS merupakan langkah awal
yang efektif dan mudah diterapkan di berbagai lapisan masyarakat. Sehingga
masyarakat terus dihimbau untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Kata kunci : PHBS, Covid-19, Pencegahan
The spread of Corona Virus Diseases-19 or known as Covid-19 virus that infects
the respiratory tract. The emergence of the Covid-19 outbreak encourages the
importance of providing education to the public about clean and healthy living
habits (PHBS). PHBS is a strategy that can prevent the spread of Covid-19.
Things that can be done in the family and the environment are increasing
knowledge and abilities, preparing access to facilities, identifying family and
community activities and providing information about proper PHBS practices.
Some tips for maintaining health are washing hands with soap, using a hands-on
freezer, covering your mouth and nose with your elbows when batik or sneezing,
and cleaning frequently used tools. PHBS is an effective and easy first step to be
applied at various levels of society. So that the community continues to be urged
to improve clean and healthy living habits in an effort to prevent the spread of
Covid-19.
Keywords: PHBS, Covid-19, Prevention
PENDAHULUAN
Pola Hidup Sehat dan Bersih merupakan semua perilaku kesehatan yang
dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya
mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif
dalam aktivitas masyarakat.
Perilaku hidup bersih sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk
menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok
ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi
informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi
guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara
hidup yang bersih dan sehat.
Pola Hidup Sehat dan Bersih adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan
menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan
agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari – hari dengan tujuan hidup
bersih dan sehat.
Terdapat langkah – langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau
pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat
dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di
sekitar; terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki
pola dan gaya hidup agar lebih sehat.
Tujuan utama dari gerakan Pola Hidup Sehat dan Bersih adalah meningkatkan
kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari
kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari
yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya
masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan
kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan
memenuhi standar kesehatan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan upaya untuk memperkuat
budaya sesorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan
kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas (Kemenkes,
2020). Menurut Kemsos.go.id (2020), PHBS merupakan perilaku yang harus
dilakukan secara terus-menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan.
Terdapat beberapa hal-hal penting untuk membangun budaya PHBS di keluarga
dan lingkungan, yakni:
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu agar mau dan
mampu mengambil tindakan yang dapat meningkatkan dan memelihara
kesehatannya.
Menyiapkan akses terhadap sarana yang diperlukan untuk praktik PHBS
baik di tempat tinggal maupun di lingkungan sekitar.
Mengidentifikasi kebiasaan keluarga dan masyarakat yang menghalangi
mereka dalam mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Menyediakan informasi tentang praktik-praktik PHBS yang tepat.
COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona
jenis baru. Pada jenis corona sebelumnya, diketahui penyebaran utamanya
adalah dari kontak jarak dekat, orang ke orang melalui jalur pernapasan dari
percikan batuk maupun napas (droplets). Menurut Covid-19.go.id (2020), terdapat
3 yang perlu diketahui untuk melakukan langkah resiko penularan COVID-19,
yaitu:
Menghadapi COVID-19 terdapat beberapa
tips dalam menjaga kesehatan, yakni:
CARA MENGURANGI RESIKO
Sering cuci tanga dan
melakukan kegiatan yang
dianjurkan pemerintah
mengenai pengurangan resiko.
Menjaga kesehatan diri
merupakan benteng pertama
pertahanan melawan COVID-19
MENCARI INFORMASI YANG BENAR
Virus corona adalah penyakit baru dan
para ahli masih terus melakukan
penelitian sejauh mana keganasan dan
tingkat penyebarannya. Informasi
berubah cepat dan banyak informasi
menyesatkan dari oknum-oknum
tertentu. Ikuti selalu perkembangan
informasi dari sumber yang kredibel.
APA YANG PERLU DILAKUKAN JIKA
SAKIT?
Gejala utama infeksi virus
corona adalah demam, batuk,
dan sesak napas. Kelompok
lansia dan orang dengan
penyakit menahun (kronis)
memiliki resiko lebih tinggi.
Ketahui apa yang perlu
dilakukan saat mengalami 3
gejala itu.
MASYARAKAT PATUH MENGGUNAKAN MASKER
Cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja atau
sekolah, sebelum makan sebelum menyiapkan makanan, dan
setelah menggunakan toilet.
Gunakan cairan pembersih tangan (minimal 60% alkohol) bila sabun
dan air mengalir tidak tersedia.
Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin
atau gunakan tisu, yang langsung dibuang ke tempat sampah
tertutup setelah digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air
mengalir atau cairan pembersih tangan.
Bersihkan benda, permukaan, dan alat-alat yang sering digunakan,
khususnya yang berada/ digunakan secara umum, seperti meja,
keyboard computer, pegangan pintu, dll. Bersihkan dengan cairan
disinfektan. (Kemsos, 2020)
Pada saat ini, banyak masyarakat dilingkungan kita yang patuh terhadap
seberapa bahaya COVID-19, masyarakat telah banyak mengindahkan anjuran
pemerintah untuk menggunakan handsanitizer serta masker ketika keluar dari
ruang karantina sendiri yaitu rumah. Pada setiap tempat-tempat makan juga telah
melakukan protokol kesehatan yaitu memberikan tanda jarak pemesanaan setiap
konsumen, memberi jarak pada tempat makan serta para karyawan yang
menggunakan masker dan alat protokol kesehatan.
Ada banyak tipe virus corona yang dapat menginfeksi manusia, termasuk
yang menyebabkan sakit pada saluran pernapasan. Virus corona (COVID-19)
adalah penyakit baru, yang disebabkan virus corona yang baru yang sebelumnya
tidak pernah ditemukan pada manusia. Gejala utama adalah demam, rasa lelah
dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit,
hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare, Gejala-gejala yang dialami
biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Namun bila mengalaminya,
tidak berarti Anda terkena virus corona karena gejala-gejala itu mirip dengan flu
PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT MAKAN
PENGGUNAAKN HANDSANITIZER DI SETIAP KEGIATAN
biasa. Sebagian besar orang yang terinfeksi virus corona akhirnya sembuh.
Kelompok lansia (lanjut usia) dan mereka yang memiliki masalah kesehatan
memiliki risiko yang lebih besar. Segera kontak sarana kesehatan untuk
konsultasikan lebih lanjut. (Kemenkes, 2020)
Kelompok lansia (lanjut usia) dan orang dengan masalah kesehatan
menahun (kronis) seperti penyakit jantung, diabetes dan penyakit
paru berisiko mengalami sakit yang serius.
Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah dan batuk kering,
istirahatlah yang cukup dirumah dan cukup minum. Bila keluhan
berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernapas (sesak atau napas
cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan
Jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya.
Pada saat berobat ke fasilitas layanan kesehatan gunakan masker.
Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar
dengan menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu
yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup.
Pada fasilitas layanan kesehatan masyarakat, terdapat features:
Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan screening
suspect. Jika memenuhi kriteria suspek virus corona (COVID-19), pasien
akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap
menanganani COVID-19.
Jika tidak memenuhi kriteria suspek, pasien akan dirawat inap atau rawat
jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter
KESIMPULAN
Munculnya wabah Covid-19 mendorong pentingnya untuk memberikan edukasi
terhadap masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS
merupakan starategi yang dapat mencegah penyebaran Covid-19. Hal yang dapat
dilakukan di keluarga dan lingkungan yaitu meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan, menyiapkan akses terhadap sarana, mengidentifikasi kegiatan
keluarga dan masyarakat serta menyediakan informasi mengenai praktek PHBS
yang tepat. Tujuan utama dari gerakan Pola Hidup Sehat dan Bersih adalah
meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi
awal dari kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari
– hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah
terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan
dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan
memenuhi standar kesehatan.
DAFTAR PUSTAKA
Anik, M. (2013). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Jakarta: Trans Info
Media
Kementerian Kesehatan RI. (2015). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Diakses dari:
www.depkes.go.id/.../profilkesehatan-indonesia/profil-kesehatan-Indonesia-
2015.pdf. Pada Tanggal 10 Agustus 2020
Kemkes.go.id. (2016, 01 Jnuari). PHBS. Diakses pada 10 Agustus 2020,. dari
http://promkes.kemkes.go.id/phbs
Kemsos.go.id. (2020. 09 April). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Diakses pada 10
Agustus 2020. dari https://www.kemsos.go.id/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-
phbs
Proverawati, A., & Rahmawati, E. (2012). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Yogyakarta: Nuha Medika.
Putra, R. S. (2016). Perilaku Hidup Bersih Sehat. Diakses dari http://
promkes.depkes.go.id/perilaku-hidup-bersih-dan-sehat-di-sekolah. Pada
tanggal 10 Agustus 2017.
Peran Pendampingan Orangtua dalam Pembelajaran Daring Siswa Sekolah
Dasar di Sukoharjo
Gita Fajar Ramadhania, Setianto Wicaksono, Yuliyanti
Universitas Negeri Semarang
Abstrak
Adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk
menutup sekolah dan meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka
sebagai upaya pencegahan memutus mata rantai penularan Covid-19. Kegiatan
belajar mengajar secara tatap muka digantikan dengan pembelajaran dalam
jaringan (daring). Pembelajaran daring tentu dilakukan dengan sangat berlawanan
dengan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring dirasa menyulitkan
banyak pihak terkait, seperti guru, siswa, dan orangtua dimana semua pihak
terkait harus segera beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam waktu yang
singkat. Ketidaksiapan berbagai pihak menghadapi hal ini menyebabkan
kebingungan dan kerancuan dalam pelaksanaanya.
Peran orangtua sangat penting dalam membantu, membimbing, dan memantau
anak-anak mereka selama pembelajaran daring. Selain sebagai pengganti guru
bagi anak-anak mereka, orangtua juga berperan sebagai fasilitator yang
menyediakan seluruh sarana prasana yang dibutuhkan anak-anak mereka selama
pembelajaran daring. Berbagai kesulitan dirasakan oleh orangtua di Kecamatan
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo mulai dari sarana prasarana utama seperti
smartphone dan internet, kegagapan teknologi, serta pembagian waktu yang tidak
efektif antara menemani anak dalam pembelajaran daring dengan pekerjaan lain.
Namun, ada banyak manfaat yang didapatkan dari pembelajaran daring ini,
seperti mengeratkan kedekatan antara orangtua dan anak dan terjalinnya
komunikasi yang intens antara orangtua dan anak.
Abstract
The existence of the Covid-19 pandemic made the government take a policy to
close schools and eliminate face-to-face teaching and learning activities as an
effort to prevent breaking the chain of Covid-19 transmission. Face-to-face
teaching and learning activities are replaced with online learning. Online learning
is of course carried out in the very opposite of face-to-face learning. Online
learning is considered to be difficult for many stakeholders, such as teachers,
students, and parents, where all parties concerned must immediately adapt to new
habits in a short time. The unpreparedness of various parties to face this situation
caused confusion and confusion in its implementation.
Parents play a very important role in assisting, guiding and monitoring their
children during online learning. Apart from being a substitute for the teacher for
their children, parents also act as facilitators who provide all the infrastructure
needed by their children during online learning. Parents in Sukoharjo District,
Sukoharjo Regency have experienced various difficulties, starting from the main
infrastructure such as smartphones and the internet, technology stuttering, and the
ineffective time sharing between accompanying children in online learning and
other jobs. However, there are many benefits that can be obtained from this online
learning, such as strengthening the closeness between parents and children and
establishing intense communication between parents and children.
PENDAHULUAN
Bermula dari China daratan,
diduga persisnya di kota Wuhan,
provinsi Hubei, salah satu kawasan
perniagaan di China pada akhir
Desember 2019 ditemukan virus baru
bernama Covid-19. COVID-19
adalah penyakit yang disebabkan
oleh virus severe acute respiratory
syndrome corona virus 2 (SARS-
CoV-2). COVID-19 dapat
menyebabkan gangguan sistem
pernapasan, mulai dari gejala yang
ringan seperti flu, hingga infeksi
paru-paru, seperti pneumonia.
Pandemi yang kini sedang melanda
hampir seluruh bagian dunia
membawa banyak perubahan pada
aspek kehidupan manusia. Seluruh
dunia yang tidak siap dengan adanya
virus baru ini tentu mengalami
kebingungan sehingga harus dengan
cepat bergerak untuk membentuk
kebijakan-kebijakan baru supaya
virus ini dapat segera dihentikan.
Keadaan baru yang terjadi sangat
cepat ini membuahkan kebijakan
yang terkesan tergesa-gesa dan tidak
dikaji secara matang.
Kasus pertama Covid-19 di
Indonesia terdeteksi di wilayah
Jakarta pada 2 Maret 2020 lalu
dengan jumlah pasien positif
sebanyak dua orang. Sebelum terjadi
kasus pertama di Indonesia, virus
yang sudah merebak di China,
Jepang, bahkan negara-negara di
Eropa ini tidak dijadikan pemerintah
sebagai acuan untuk mempersiapkan
kebijakan-kebijakan baru untuk
menghadapi datangnya virus yang
sangat mudah menular antar
manusia ini. Saat kasus pertama
terjadi di Indonesia pemerintah juga
terkesan tidak tegas dalam
melakukan pencegahan supaya
Covid-19 ini tidak terjadi secara
besar-besaran. Hal ini ditandai
dengan di berbagai daerah masih
adanya pertemuan dalam jumlah
besar yang menyebabkan
kerumunan, warga yang bebas keluar
masuk dari satu daerah ke daerah
lain, bahkan masih adanya
penerbangan ke luar negeri dapat
dijadikan bukti tentang
ketidakseriusan pemerintah dalam
mencegah terjadinya kasus baru
akibat Covid-19. Riset yang tidak
mendalam mengenai Covid-19
sempat membuat beberapa tokoh
berpengaruh menyatakan pendapat
bahwa Covid-19 tidak bisa hidup
pada suhu di Indonesia. Sedangkan
disisi lain banyak masyarakat yang
belum memahami apa itu Covid-19
tentu mudah percaya dengan adanya
pernyataan yang dikeluarkan
tersebut. Masyarakat yang tidak
memiliki kesadaran mengenai bahaya
Covid-19 dan tidak teredukasi
dengan baik akan menganggap
bahwa Covid-19 ini penyakit sepele.
Edukasi awal yang tidak tepat dan
tidak segera dilakukan membawa
dampak buruk bagi Indonesia.
Hingga saat ini hal tersebut
menyebabkan keadaan yang terus
memburuk, setelah lima bulan sejak
ditetapkannya kasus pertama Covid-
19 di Indonesia angka kenaikan
pasien positif hingga saat ini masih
sangat tinggi.
Pemerintah yang dari awal
tidak siap dengan hal ini tentu saja
membuat kebijakan-kebijakan baru
yang cenderung “mentah” dan
tergesa-gesa. Kebijakan yang diambil
pemerintah sebagai langkah awal
mencegah penularan virus ini antara
lain, seperti Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) dengan
melakukan penutupan mall, bioskop,
tempat makan, lokasi pariwisata,
tempat hiburan, dan lain-lain yang
sekiranya dapat menimbulkan
keramaian atau kerumunan, lalu
penutupan sekolah dan universitas
yang diklaim sebagai tempat yang
berpotensi menularkan Covid-19.
Kebijakan pemerintah dengan
melakukan penutupan berbagai
lokasi strategis di berbagai sektor
membuat masyarakat yang bekerja di
tempat tersebut, membutuhkan
tempat tersebut, atau yang berkaitan
langsung dengan penutupan di
berbagai sektor itu merasakan
dampak signifikan.
Dalam artikel ini akan berfokus
pada pembahasan sektor pendidikan
yang terdampak pandemi Covid-19
dimana peran orangtua dalam
membantu kegiatan belajar mengajar
anak-anak mereka akan sangat
berpengaruh. Penutupan sekolah dan
universitas jelas membuat kegiatan
belajar mengajar yang biasa
dilakukan secara tatap muka akan
terhambat. Langkah pemerintah
dalam menutup sekolah untuk
menekan angka penyebaran kasus
Covid-19 dalam segi kesehatan
dinilai tepat, karena anak-anak yang
cenderung memiliki sistem kekebalan
tubuh yang rendah dan rentan
terkena virus sehingga akan lebih
baik jika mereka belajar dari rumah.
Kegiatan belajar mengajar yang
harus terus berlangsung membuat
pemerintah mengeluarkan kebijakan
berupa sistem pembelajaran melalui
dalam jaringan (daring). Siswa yang
tidak hadir secara tatap muka dengan
guru di dalam kelas tetap dapat
melakukan kegiatan belajar mengajar
melalui media atau secara virtual.
Namun, dalam segi pendidikan tentu
saja hal ini bukan langkah yang tepat
mengingat banyak faktor penghambat
yang ada. Keadaan geografis di
Indonesia yang beragam
mengakibatkan persebaran teknologi
dan informasi tidak terjadi secara
merata dengan kata lain tidak seluruh
wilayah di Indonesia dapat terjangkau
oleh sinyal internet. Bagi beberapa
penduduk Indonesia, smartphone
merupakan suatu kebutuhan tersier
atau kebutuhan mewah sehingga
adanya pembelajaran dalam jaringan
ini akan terasa sangat sulit. Hingga
hambatan-hambatan lain yang
menyebabkan sulitnya pembelajaran
dalam jaringan yang kini sedang
dilakukan sebagai wujud kebijakan
dari pemerintah.
PEMBAHASAN
Sejak ditemukan kasus
pertama pasien positif Covid-19 pada
2 Maret 2020 lalu, banyak upaya
yang telah dilakukan pemerintah
untuk menekan penyebaran Covid-19
yang sudah menjadi pandemi pada
hampir seluruh bagian dunia
termasuk Indonesia. Mulai dari
penutupan beberapa sektor yang
dinilai akan mengundang keramaian
atau kerumunan dimana hal tersebut
akan berpotensi untuk menjadi
penyebab penyebaran virus Covid-19
hingga penutupan pada sektor
pendidikan. Kegiatan belajar
mengajar yang dilakukan secara
tatap muka dinilai akan berpotensi
sebagai penyebab penyebaran
Covid-19 sehingga pemerintah
mengambil langkah untuk saat ini
hingga waktu yang belum ditentukan
meniadakan kegiatan belajar
mengajar secara tatap muka dan
mengganti pembelajaran melalui
dalam jaringan (daring).
Dilansir pada situs resmi milik
pemerintah Provinsi Jawa Tengah
hingga Sabtu (8/8/20) jumlah pasien
positif sebanyak 10.865 orang,
pasien dalam pemantauan (PDP)
sebanyak 12.435 orang, sedangkan
orang dalam pemantauan (ODP)
sebanyak 47.010 orang. Angka yang
terhitung tinggi tersebut membuat
Jawa Tengah masuk pada zona
merah dimana penyebaran dan
penularan Covid-19 pada wilayah ini
masih sangat masif. Artikel ini akan
berfokus pada salah satu kecamatan
yang ada di Jawa Tengah, yaitu
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo
berbatasan dengan Kota Surakarta di
utara, Kabupaten Karanganyar di
timur, Kabupaten Wonogiri dan
Kabupaten Gunungkidul (Daerah
Istimewa Yogyakarta) di selatan,
serta Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Boyolali di barat.
Bengawan Solo membelah
kabupaten ini menjadi dua bagian:
Bagian utara pada umumnya
merupakan dataran rendah dan
bergelombang, sedangkan bagian
selatan dataran tinggi dan
pegunungan. Sebagian daerah di
perbatasan utara merupakan daerah
perkembangan Kota Surakarta,
mencakup kawasan Grogol dan
Kartasura. Kartasura merupakan
persimpangan jalur Surabaya-Solo-
Yogyakarta dengan Solo-Semarang.
Kecamatan Sukoharjo sendiri
merupakan ibukota kecamatan dari
Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan
Sukoharjo terletak di dataran tinggi
dengan tinggi 105 m diatas
permukaan laut dengan luas wilayah
4.458 ha. Kecamatan Sukoharjo
terdiri dari 14 kelurahan, yaitu
Kelurahan Kenep, Banmati, Mandan,
Begajah, Gayam, Joho, Jetis,
Combongan, Kriwen, Bulakan,
Dukuh, Sukoharjo, Bulakrejo, dan
Sonorejo. Memiliki 201
kampung/dukuh, 145 rukun warga
(RW), dan 468 rukun tetangga (RT).
Penutupan sekolah sejak
bulan Maret 2020 hingga saat ini
membawa banyak perubahan dan
dampak bagi siswa, guru, bahkan
orangtua. Angka pasien positif yang
hingga kini masih tinggi membuat
pembelajaran secara langsung tidak
bisa dilakukan dan pembelajaran
dalam jaringan (daring) ini belum
dapat diperkirakan kapan akan
berakhir. Pembelajaran daring yang
mengharuskan siswa untuk tetap
mengikuti kegiatan belajar mengajar
secara virtual dengan melakukannya
dirumah memiliki efek beragam bagi
yang terdampak. Tentu saja
pembelajaran daring ini menimbulkan
banyak kontroversi karena hambatan
yang ada, mulai dari sarana pra
sarana utama yang dibutuhkan
berupa smartphone dan internet,
materi yang tidak tersampaikan
dengan baik, tugas yang dirasa tidak
sebanding dengan materi yang
diberikan, hingga ketidakmampuan
menyerap informasi melalui media
yang sangat berbeda dengan
kegiatan belajar mengajar secara
tatap muka menjadi beberapa
hambatan dari sekian banyak
hambatan yang dirasakan saat
pembelajaran daring ini.
Pandemi yang terjadi secara
tidak terduga dalam waktu yang
sangat singkat dan ketidaksiapan
pemerintah sejak adanya temuan
kasus pertama di Wuhan membuat
pemerintah kini mengambil kebijakan
dengan menerapkan kegiatan
pembelajaran secara daring.
Pembelajaran daring ini dirasa sangat
menyulitkan sebab semua pihak yang
terlibat harus beradaptasi dengan
cepat untuk perubahan yang sangat
signifikan. Pergantian kurikulum yang
seharusnya dikaji selama bertahun-
tahun dengan adanya pandemi ini
membuat semua pihak yang terlibat
harus menyesuaikan diri dengan
sangat luar biasa cepat hanya dalam
hitungan bulan. Tentu saja
pembelajaran daring ini tidak akan
efektif untuk mengganti pembelajaran
secara tatap muka, namun demi
alasan Kesehatan, pembelajaran
daring tetap dilakukan hingga batas
waktu yang belum ditentukan, serta
evaluasi dan perbaikan mengenai
pembelajaran daring ini terus
dilakukan seiring berjalannya waktu.
Pendidikan anak sekolah dasar (SD)
yang akan menjadi fokus penelitian
pada artikel ini menarik untuk ditulis,
sebab dalam pembelajaran usia anak
SD sebagian besar masih
membutuhkan pantauan dan
bimbingan dari orangtua. Sebelum
terjadi pandemi ini, sebagian besar
orangtua menyerahkan pendidikan
anak mereka sepenuhnya pada
sekolah namun pada keadaan saat
ini dimana seluruh aktivitas anak didik
hanya dapat dilakukan dirumah,
tanggung jawab orangtua untuk
membimbing dan memantau anak
mereka semakin besar.
Untuk Kecamatan Sukoharjo
sendiri warga memiliki mata
pencaharian yang beragam mulai dari
bertani, buruh pabrik, karyawan
swasta, dan lain-lain. Pekerjaan
orangtua yang menyita waktu kini
harus mulai dibagi dengan membantu
anak untuk bisa mengikuti
pembelajaran daring. Sebab untuk
usia anak SD mayoritas belum
memiliki smartphone sendiri, artinya
anak tersebut akan menggunakan
smartphone milik orangtua mereka
untuk bisa mengikuti pembelajaran
daring. Oleh karena itu, orangtua kini
harus ada untuk membantu anak
mereka mengikuti pembelajaran
daring. Dapat dikatakan bahwa
keadaan saat ini memaksa orangtua
yang sebelumnya menyerahkan
pendidikan anak sepenuhnya kepada
sekolah kini dipaksa untuk lebih
memperhatikan dan mendampingi
anak-anak mereka selama
pembelajaran masih dilakukan
dirumah. Pada hakikatnya pendidikan
merupakan suatu sistem yang saling
berkaitan antara komponen satu
dengan komponen lainnya.
Komponen tersebut antara lain
komponen siswa, guru, media, serta
lingkungan. Lingkungan yang
mendukung pembelajaran dan
keberhasilan anak adalah lingkungan
sekolah dan lingkungan keluarga
serta lingkungan pergaulan sehari-
hari. Salah satu lingkungan yang turut
menentukan keberhasilan anak
dalam pendidikan adalah lingkungan
keluarga (Wuriyanti, 2012:2-3).
Dalam pembelajaran daring faktanya
tidak hanya membawa efek negatif
yang menyulitkan pihak terkait,
namun juga memberikan efek positif
yang dibawa secara tidak langsung
dimana orangtua akan lebih
memperhatikan keberlangsungan
pembelajaran ini untuk anak mereka.
Akan tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa beberapa orangtua
yang bekerja diluar rumah maupun
dari rumah (work from home / WFH)
merasa kerepotan mengenai hal ini.
Mereka harus membagi waktu antara
pekerjaan, urusan rumah tangga,
hingga menemani anak sekolah
secara daring serta mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru
mereka. Awalnya pembelajaran
daring ini sangat menyulitkan pihak-
pihak terkait termasuk orangtua
sendiri, namun seiring berjalannya
waktu orangtua mulai beradaptasi
supaya anak-anak mereka tetap bisa
mengikuti pelajaran yang diberikan
oleh sekolah. Dengan berbagai
hambatan yang ada, orangtua mulai
memikirkan solusi agar hal ini tidak
lagi menjadi sesuatu yang
menyulitkan meskipun akan
memakan waktu lama untuk bisa
benar-benar mengikuti alur dari
pembelajaran daring ini. Dari sisi lain,
materi yang disampaikan oleh guru
melalui media, dinilai tidak efektif
untuk membuat anak memahami
pelajaran yang diberikan oleh karena
itu orangtua memiliki tugas untuk
menyampaikan materi yang diberikan
tersebut langsung kepada anak-anak
mereka sehingga dengan adanya hal
ini anak-anak akan lebih mudah
mengerti daripada harus mencerna
informasi yang diberikan secara
daring. Adanya hal ini akan
menciptakan interaksi antara
orangtua dan anak dalam bentuk
komunikasi antar pribadi. Komunikasi
antar pribadi yang terjalin antara
orangtua dan anak akan membawa
banyak manfaat, salah satunya anak
akan merasa diperhatikan apabila
dibantu untuk belajar secara daring
dan menyelesaikan tugas sekolah
mereka. Tentu saja bentuk perhatian
orang tua kepada pendidikan anak ini
memiliki implikasi luas terhadap
aktivitas pendidikan dan aktivitas
bergaul anak dengan lingkungannya
(Wuriyanti, 2012:4).
Peran lain yang diberikan
orangtua dalam pembelajaran daring
adalah orangtua memberikan
bantuan berupa dorongan atau
motivasi kepada anak-anak mereka
untuk bisa mengumpulkan tugas
yang diberikan dengan tepat waktu.
Sebelum terjadi pandemi, orangtua
jarang melakukan hal ini alasannya
sibuk dengan pekerjaan mereka
masing-masing, namun saat ini jika
anak melakukannya sendiri di rumah
tanpa dibantu dalam kegiatan belajar
dan penyelesaian tugas mereka tentu
pembelajaran daring juga tidak akan
maksimal. Peran orangtua dalam
menggantikan guru untuk anak-anak
mereka akan sangat berarti, sebab
orang tua yang selalu memberi
perhatian pada anaknya, terutama
perhatian pada kegiatan belajar
mereka dirumah, akan membuat
anak lebih giat dan lebih
bersemangat dalam belajar karena ia
tahu bahwa bukan dirinya sendiri saja
yang berkeinginan untuk maju, akan
tetapi orang tuanya juga memiliki
keinginan yang sama. Sehingga hasil
belajar atau prestasi belajar yang
diraih oleh siswa menjadi lebih baik
(Cahyati, 2020: 153). Peran orangtua
dalam pendidikan anak-anak yang
sempat tidak diperhatikan kini mulai
dibentuk melalui pembelajaran
daring.
Usaha yang dilakukan
orangtua pun beragam, mulai dari
menemani anak-anak mereka
melakukan sekolah online,
mengingatkan jadwal sekolah,
menerima tugas dan menyampaikan
pada anak-anak mereka,
menyediakan layanan internet
dengan upaya membeli kuota data
atau memasang wifi, membantu
anak-anak mereka mengerjakan
tugas yang tidak berbatas pada tugas
tertulis saja melainkan juga tugas
praktik dimana anak-anak
melaksanakan tugas dari guru
mereka dan orangtua bertugas
merekam video untuk dikumpulkan.
Pembelajaran daring juga dinilai
menimbulkan dampak pengeluaran
yang lebih besar, yaitu untuk pulsa
dan koneksi internet, serta menuntut
orang tua untuk melek akan teknologi
demi mendukung proses
pembelajaran di rumah (Cahyati,
2020:156). Hal ini tentu tidak akan
maksimal tanpa adanya bantuan dan
dukungan moral dan materiil dari
mereka sebagai orangtua. Beberapa
orangtua yang tidak mengerti
mengenai teknologi akan meminta
bantuan saudara atau tetangga
mereka untuk mengajarkan pada
anak mereka mengenai kegiatan
pembelajaran daring yang kini
sedang diterapkan oleh pemerintah.
PENUTUP
Penutupan sekolah sebagai
salah satu upaya pemerintah untuk
memutus mata rantai penyebaran
virus Covid-19 memang menimbulkan
pro dan kontra. Pada penetapan
awalnya pembelajaran secara tatap
muka yang digantikan dengan
pembelajaran secara daring memang
dirasa menyulitkan bagi pihak terkait.
Dalam sudut pandang pendidikan,
pergantian seluruh sistem lama
dengan sistem baru yang
mengadaptasi pembelajaran daring
memang dirasa tergesa-gesa dan
sulit untuk diikuti karena dilakukan
dalam waktu yang sangat singkat dan
dilakukan tanpa persiapan
sebelumnya. Pihak terkait mulai dari
guru, siswa, hingga orangtua mulai
beradaptasi dengan kebiasaan baru
yang dirasa menyulitkan namun
pembelajaran daring dinilai menjadi
langkah tepat, mengingat anak-anak
yang belum memiliki ketahanan tubuh
yang baik memang cenderung mudah
terkena virus sehingga berpotensi
akan tertular.
Peran orangtua dalam
kegiatan pembelajaran daring
memang sangat diperlukan. Selain
menjadi pengganti guru, orangtua
juga berperan sebagai fasilitator bagi
anak-anak mereka untuk bisa
mengikuti pembelajaran daring ini.
Selain itu, orangtua juga akan
berperan banyak dalam penyelesaian
tugas teori maupun praktik yang
diberikan oleh sekolah sebab pada
anak usia SD mereka memang masih
memerlukan pendampingan dan
bantuan dari orangtua untuk
menyelesaikan tugas-tugas sekolah
mereka. Interaksi yang terjalin secara
terus menerus akibat adanya
pembelajaran daring ini membuat
hubungan antara orangtua dengan
anak akan semakin dekat, anak akan
merasakan perhatian yang diberikan
orangtua mereka selama
menjalankan pembelajaran daring,
dan komunikasi yang baik antara
anak dan orangtua akan terjalin
dengan baik sehingga menimbulkan
kedekatan diantara keduanya.
DAFTAR PUSTAKA
Cahyati, Nika. “Peran Orangtua
dalam Pembelajaran di Rumah Saat
Pandemi Covid-19”. 2020: STIKP
Muhammdiyah Kuningan.
Jailani, M Syahran. “Teori Pendidikan
Keluarga dan Tanggung Jawab
Orangtua dalam Pendidikan Anak
Usia Dini.” 2014: IAIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Khadijah. “Pola Kerja Sama Guru dan
Orangtua Mengelola Bermain AUD
Selama Masa Pandemi Covid-19”.
2020: Universitas Islam Negeri
Sumatra Utara Medan.
Persada, Nova Mega. “Pelibatan
Orangtua pada Pendidikan Anak di
SD Sains Islam Al Farabi Sumber
Cirebon.” 2017: Universitas Negeri
Semarang.
Wuriyanti, Niken. “Optimalisasi Peran
Orangtua dalam Pengerjaan Tugas
Rumah Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Matematika pada Siswa Kelas
III SD Negeri 04 Kuto Tahun
Pelajaran 2010/2011”. 2012:
Universitas Muhammadiyah
Surakarta.
https://www.kompasiana.com/pikalou
hata/5ef86ef5d541df6a8b26e182/bel
ajar-daring-efektifkah-untuk-siswa-sd
diakses pada Selasa, 11 Agustus
2020 pukul 13.00
https://solo.tribunnews.com/2020/06/
16/pembelajaran-daring-saat-corona-
bikin-siswa-tak-paham-materi-ini-
penjelasan-disdik-sukoharjo?page=2
diakses pada Selasa, 11 Agustus
2020 pukul 13.00
https://radarsolo.jawapos.com/read/2
020/08/07/207978/tiada-sinyal-
internet-guru-datangi-murid belajar-
di-tepi-jalan-desa diakses pada
Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 13.00
https://sukoharjo.sukoharjokab.go.id/
profil diakses pada Selasa, 11
Agustus 2020 pukul 13.00
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupate
n_Sukoharjo diakses pada Selasa, 11
Agustus 2020 pukul 13.00
https://www.alodokter.com/covid-19
diakses pada Sabtu, 8 Agustus 2020
pukul 12.00
https://corona.jatengprov.go.id/data
diakses pada Sabtu, 8 Agustus 2020
pukul 12.00
URGENSI PENERAPAN NEW NORMAL DITINJAU DARI SUDUT
PANDANG EKONOMI
Oleh
Lutfi Hakim Mahendra(1401417155), Adam Mujahid Al
Ishfahani(3301417030), Azis Al Rosyid(8111417035), Anisa Endah Dwi
Safitri(811141247)
ABSTRAK
Pandemi covid-19 merupakan virus yang sampai sekarang belum
ditemukan obat penawarnya. Negara hadir sebagai pelayan rakyat
yangmana setiap kebijakannya haruslah berdasarkan pada Asas-asas
umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Negara haruslah memberikan
keamanan kenyamanan dan pemenuhan fasilitas kehidupan berbangsa
dan bernegara untuk warga negara Indonesia. Sudah banyak kebijakan
pemerintah untuk pencegahan penularan virus covid-19. Yaitu dengan
penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar tentunya semua aktifitas
pekerjaan, sekolah dan perekonomian semua harus tiarap. Banyak
sekali permasalahan yang terjadi ketika pandemi ini. Seperti tindak
pidana, karena terjadi krisis perekonomian. Maka selanjutnya
pemerintah mengeluarkan kebijakan New Normal sebagai upaya
pemulihan keadaan perekonomian di negeri ini. Semua pihak haruslah
ikut bekerjasama dan berpartisipasi didalam pelaksanaan New Normal
yangmana tujuan salah satunya adalah membaiknya keadaan di negara
Indonesia.
Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi, New Normal
I. PENDAHULUAN
Pada tahun 2020 ini bagaikan suatu lampu yang tidak bernyala,
semua terasa gelap dan membingungkan. Negara ini dilanda suatu
virus yang berasal dari kota Wuhan China yaitu virus corona atau covid-
19. Menurut beberapa media menyebutkan bahwa versi dari Pemerintah
China asal mula wabah tersebut berasal pasar hewan laut di Wuhan,
kemudian ada sumber lain yang mengatakan bahwa virus ini berasal
dari kelelawar. Dan adapula yang menyebut bahwa virus ini merupakan
golongan Virus SARS. Sampai sekarangobat penawarnyapun belum
ditemukan, karena masih banyak diagnosa yang macam-macam terkait
virus covid-19 ini.
Di Indonesia, virus ini pertama kali ditemukan pada dua warga
Depok, Jawa Barat pada awal maret 2020. Virus ini menular lewat lendir
(droplet) manusia positif covid-19 yang meloncat ke manusia negatif
covid-19, yangmana lendir tersebut saat manusia positif covid-19 bersin,
batuk dan bicara ke manusia yang negatif covid-19. Melihat keadaan
seperti ini, Pemerintah selaku pelayan masyarakat harus segera
membuat kebijakan terkait penanganan dan pencegahan virus covid-19.
Dari kebijakan seperti upaya lockdown agar warga tidak keluar rumah
dulu, kemudian kerja dari rumah atau work from home dan kemudian
pembelajaran sekolah secara daring. Hal ini terbukti Presiden Joko
Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar, Keputusan Presiden (Keppres) Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pengganti Undang-
Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan.
Penetapan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan
kewenangan Menteri Kesehatan, hal ini bertujuan agar setiap daerah di
Indonesia tidak membuat kebijakan sendiri terkait Pembatasan Sosial
Berskala Besar ini. Namun pada praktiknya masih ada daerah yang
melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini tanpa seizin
pemerintah pusat. Tujuan-tujuan pemerintah terkait penangan dan
pencegahan covid-19 tersebut memang baik namun jika kita melihat
dari kacamata perekonomian tentunya bisa mengakibatkan paceklik,
tidak ada pemasukan sama sekali bagi warga negara yang sedang tidak
bekerja. Dengan kebijakan ini, banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup
mereka mem-phk karyawannya bagaimana tidak. Pemerintah melarang
diadakannya perkumpulan banyak orang. Tentunya pihak pabrik harus
mengurangi pekerjanya dan tingkat produksi juga menurun dan
permintaan konsumenpun juga menurun, bagaimana hal ini harus
dilakukan pihak pabrik sendiri tidak memiliki banyak dana untuk
menggaji pekerjanya. Kemudian pada angkutan umum seperti pesawat,
kereta api, kapal dan bis tentunya juga ikut terdampak. Bagaimana
tidak, setiap masyarakat disuatu daerah tidak boleh berkunjung ke
daerah lain yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus covid-
19.
Dengan keadaan seperti ini Pemerintah mau tak mau harus
bertanggungjawab untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan
masyarakat. Seperti pemberian subsidi pembayaran listrik, pemberian
bantuan sosial tunai (BST), yangmana sampai saat ini sudah turun tiga
kali untuk masyarakat terdampak covid-19 ini. Masyarakat sendiri
dengan keadaan seperti sudah mulai bosan karena tidak berbuat apa-
apa dan tidak mendapatkan penghasilan, merekapun sudah tidak
memikirkan kesehatan mereka, mereka berfikir urusan nyawa adalah
urusan tuhan tetapi mereka tetap harus mengisi perut mereka dengan
nasi. Bagaiamana caranya, caranya yaitu bekerja.
Pemerintah juga sudah melakukan upaya apapun namun kurang
bisa mengcover permasalahan di negeri ini. Maka pemerintah
melakukan kebijakan New Normal life atau adaptasi kebiasaan baru,
lalu seberapa Urgent kah pelaksanaan New Normal life ini dan hal-hal
apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ketika
keadaan pandemi ini ?
II. PEMBAHASAN
Dua bulan pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB), Pemerintah Indonesia kini bersiap untuk memutar kembali roda
ekonomi yang lesu sebagai dampak dari penerapan PSBB tersebut.
Gelagat Pemerintah Indonesia untuk kembali memutar roda ekonomi
terlihat pertama kali saat Presiden Joko Widodo mengungkapkan
bahwa masyarakat Indonesia harus hidup berdamai dengan Covid-19
sampai ditemukannya vaksin yang efektif. Pernyataan tersebut
kemudian diterjemahkan lebih lanjut menjadi sebuah istilah yang akhir-
akhir ini sering menjadi pembicaraan banyak orang, yakni “New Normal”
atau kenormalan baru.New Normal life merupakan suatu tatanan
kehidupan baru yang mana mengharuskan diri untuk berdamai dengan
pandemi virus corona dimana tingkat pertumbuhan jumlah kasus positif
masih tinggi. Dalam artian yang lebih sempit bahwa masyarakat dapat
melakukan aktivitas secara normal namun tetap melaksanakan protokol
kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah seperti memakai
masker jika akan keluar rumah, selalu mencuci tangan atau
menggunakan handsanitizer, serta melakukan sosial distancing.
Skenario kenormalan baru telah disiapkan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dan direncanakan mulai berlaku
sejak 1 Juni2020ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri
Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Sektor Jasa dan
Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan
Usaha. Dengan adanya New Normal ini industri dan jasa sudah boleh
beroperasi dengan mengikuti protokol kesehatan. Dalam rencana awal
tersebut, terdapat lima fase kenormalan baru, yakni 1 Juni, 8 Juni, 15
Juni, 6 Juli, serta 20 Juli. Persiapan besar-besaran menuju era
kenormalan baru ditandai dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke
berbagai titik strategis untuk memantau persiapan kenormalan baru,
satu hari pasca libur lebaran.
Menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Prof. Widodo Muktiyo
berpendapat bahwa Kenormalan baru (new normal) adalah membuka
kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas
dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait covid-19
Kebijakan kenormalan baru ini, bagaikan buah simalakama. Di satu
sisi, masyarakat akan rentan tertular virus jika protokol jaga jarak
dilonggarkan. Di sisi lain, memaksa orang-orang untuk tetap tinggal di
rumah juga akan berdampak berat pada ekonomi, sebagaimana data
yang telah disampaikan di atas.Beberapa hal yang dilakukan oleh
pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 yaitu
adanya penyemprotan disinfektan diberbagai wilayah atau bangunan
yang rentan akan terserang covid-19. Disinfektan sendiri merupakan
proses dekonteminasi yang mana membunuh segala hal yang terkait
dengan virus dan bakteri (mikroorganisme) pada benda mati. Perlu
diketahui bahwa larutan disinfektan harus dipersiapkan dan digunakan
sesuai dengan anjuran. Konsentrasi larutan yang tidak pas tentu akan
mengurangi keefektifan disinfektan17.
Munculnya era new normal merupakan salah satu dampak dari
tuntutan ekonomi masyarakat yang mulai tak terkendali. Dalam rangka
mengkongkritkan fase kenormalan baru, Kementerian Kesehatan telah
menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan mengenai Panduan
Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Tempat Kerja Perkantoran
Dan Industri. Surat Keputusan tersebut menjadi sebuah protokol di
dalam menjalankan fase kenormalan baru, dimana pekerja diharapkan
untuk menjaga jarak minimal dari rekan kerjanya ketika masuk kantor,
para pekerja juga diimbau untuk mengenakan pakaian khusus kerja,
pengukuran suhu menggunakan thermogun pada pintu masuk serta
penggunaan masker sekarang merupakan sebuah kewajiban.
Melengkapi aturan kenormalan baru tersebut, Pemerintah Indonesia
juga akan menerjunkan ratusan ribu personel TNI-Polri ke sejumlah titik
untuk memastikan bahwa masyarakat disiplin terhadap physical
distancing.
Di atas kertas, segala daya upaya Pemerintah Indonesia dalam
rangka menjalankan kenormalan baru terlihat meyakinkan. Akan tetapi
pertanyaan kuncinya adalah apakah kita sudah siap menerapkan
kenormalan baru ini?
Ketahanan masyarakat yang berkaitan dengan kemampuan untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya (pendidikan, maka dan minum,rasa
aman dll) menjadi terancam sejak adanya covid-19. Dalam kondisi
seperti inilah kerentanan sosial dapat terjadi. Pro kontra adanya new
normal memang nyata adanya. Disatu sisi merupakan upaya dalam
menanggulangi kerentanan sosial, disatu sisi merupakan anak panah
yang siap kapan saja menyerang ketahanan tubuh masyarakat.
Di dalam memasuki kenormalan baru ini, maka kita harus
menemukan titik tengah kepentingan antara kesehatan dan ekonomi.
Kesiapan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan perspektif
hukum, yang dalam hal ini berdasarkan teori sistem hukum yang dicetus
oleh Friedman. Dimana agar tujuan hukum tersebut dapat tercapai
adalah ketika sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi dan
17
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/pembersihan-dan-disinfeksi-permukaan-lingkungan-dalam-konteks-covid-19.pdf?sfvrsn=2842894b_2 diakses pada 13 Agustus 2020
budaya hukum berjalan dengan maksimal. Struktur hukum mengacu
pada bagaimana Pemerintah dan penegak hukum di dalam mengatur
masyarakatnya, adapun subtansi hukum merupakan kumpulan norma
hukum yang ada, serta budaya hukum sebagai sikap dari masyarakat
terhadap hukum dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu,
apabila ingin sukses di dalam menjalankan kenormalan baru, maka
seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat harus disiplin
menjalankan protokol-protokol serta aturan yang telah dibuat.
Akan tetapi bila menimbang lebih jauh lagi, new normal memang
harus diberlakukan demi kelangsungan perekonomian negara.
Kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama kebutuhan dasar seperti
makanan dan kesehatan dalam keadaan seperti ini haruslah menjadi
fokus utama bagi pemerintah. Bayangkan bilamana masa PSBB terus
diterapkan tanpa adanya kegiatan ekonomi yang berlangsung, tentu
akan terjadi kekacauan ekonomi bahkan kekacauan di segala aspek
kehidupan negara. Ibarat dua sisi koin yang beriringan, dapat
disandingkan dengan keadaan sosial-ekonomi. Bila satu sisi tertekan
maka sisi lainnya pun terimbas tekanan tersebut18.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and
Finance (Indef), Bhima Yudhistira memang penerapan new normal tidak
langsung berdampak 100% pulih pada sektor ekonomi, dikarenakan
permintaan ekspor yang masih rendah dan pelaku usaha pun kesulitan
dalam memperoleh bahan baku. Memang new normal diklaim bisa
atasi perekonomian negara yang terpuruk namun harus diingat juga
bahwa hal itu tidak langsung membuat perekonomian tersebut naik
secara pesat19. Namun menurut Ekonom Senior Institut Kajian
Strategis (IKS) Universitas Kebangsaan Eric Sugandi new normal dirasa
cukup efektif, bila beberapa sektor perekonomian dibuka di daerah zona
hijau dengan tetap berkomitmen dengan menjalankan protokol
kesehatan (pengendalian / pencegahan wabah), maka prinsip kehati-
hatian sangatlah perlu di terapkan20
Dengan adanya kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terus
meningkat sejalan dengan pemberlakukan Ne Normal hal ini perlu
adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat
wajib untuk dipatuhi, pemerintah mengimbau kepada seluruh
18
Lestari, N. P. (2020). New Normal: Ekonomi Vs Kesehatan. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik
19
https://www.merdeka.com/uang/indef-new-normal-tak-langsung-pulihkan-ekonomi.html diakses pada 13 Agustus 2020 20
https://ekonomi.bisnis.com/read/20200608/9/1249888/new-normal-pembukaan-9-sektor-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-di-tengah-pandemi diakses pada 13 Agustus 2020
masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran.
Jika ditilik dari sejarahnya, sebenarnya perilaku PHBS telah digaungkan
sejak dulu, tetapi tidak diterapkan secara benar-benar, bahkan
kebanyakan mengabaikan. Mencuci tangan terlupakan, terasa awam
dan berlebihan menggunakan masker, hingga etika bersin dan batuk
yang terlupakan. Perilaku tersebut merupakan hal yang normal
dilakukan. Kondisi tersebut kini berubah. Masyarakat bergerak dengan
cepat dan mengubah perilaku normal tersebut dalam menghadapi
pandemi ini. Tidak hanya di Indonesia, masyarakat di seluruh dunia
menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Semua kalang-an tanpa
terkecuali, dari kalangan pejabat hingga pedagang keliling, terdorong
untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat.penerapkan PHBS
merupakan new normal, normal yang baru, pola kehidupan yang baru di
tengah pandemi ini. Semua lapisan masyarakat yang pasti pada awal
pandemi merasa berat dan tidak biasa melakukan kebiasaan baru ini
menjadi teredukasi dan tersadar akan pentingnya mencegah penyakit
dan menjaga kondisi kesehatan. Mereka lebih well informed dan aware
atas kesehatan diri mereka sendiri, mencari se-banyak mungkin
informasi tentang kesehatan, menerapkan pola hidup yang sehat
melalui olahraga, dan mengkonsumsi makanan bersih dan sehat.
Ditambah, pembatasan jarak secara sadar dilakukan dan dialihkan
dengan pertemuan secara daring.Semua ini dilakukan demi outcome
yang sama yaitu menjaga kesehatan diri sendiri dan komunitas.
Pemerintah sebagai perencana kebijakan haruslah konsisten dalam
menjalankan perannya seperti pemenuhan perlindungan sosial,
pelayanan sosial, jaminan sosial merupakan hal yang mutlak diberikan
kepada masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan merasa
terlindungi dan memiliki kepercayaan kepada pemerintah. Kebijakan-
kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahpun juga harus sejalan
dengan kondisi masyarakat, bukan malah memberatkan hidup
masyarakat yang mana membutuhkan bantuan bukan tambahan
beban21. Seperti halnya yang dikatakakn oleh Brian Z Tamanaha dalam
bukunya “On The Rule Of Law”, bahwa negara seharunya hadir dalam
hal pemenuhan hak individual warga negara sejalan dengan tujuan dari
new normal.
Kemudian, sampai kapan harus menjalankan kehidupan new normal
ini? Kapan wabah ini berakhir? Pertanyaan itu merupakan retorika untuk
saat ini. Siapa pun belum dapat memastikan. Dilihat dari tren yang
21
https://kolom.tempo.co/read/1351996/negara-masyarakat-dan-era-new-normalhttps://kolom.tempo.co/read/1351996/negara-masyarakat-dan-era-new-normal diakses pada 13 Agustus 2020
belum menunjukkan penurunan jumlah penyebaran dan masih fluktuatif,
kita belum bisa meramalkan kondisi ini akan segera berakhir. Flattening
curve yang menjadi target belum dapat terealisasi. Untuk itu, sebelum
vaksin pencegahan SARSCoV-2 ditemukan, masyarakat harus mulai
menerima kondisi baru ini, adaptasi terhadap beberapa hal baru
merupakan ikhtiar terbaik yang bisa dilakukan.Tidak dimungkiri bahwa
terdapat sisi negatif dari wabah ini. Ketidakstablian perekonomian,
terbatasnya ruang gerak, hilangnya pekerjaan, hingga melonjaknya
angka kriminalitas.
Namun, terdapat hal-hal yang dapat memberikan gambaran sebagai
parameter “new normal”.Pedagang yang menjual produknya melalui
sistem online, para guru yang berbagi ilmu dengan cara yang
bervariatif, dan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang lebih
luas melalui pertemuan-pertemuan daring. Semua ini kembali pada diri
kita, menanamkan mindset tentang kondisi pandemi ini merupakan
langkah awal yang dapat diterapkan. Tidak bisa tipungkiri Bentuk new
normal membawa kita untuk menemukan pola baru dalam kehidupan
sosial, beraktivitas, maupun bekerja. Masa pandemi saat ini dapat
membawa perubahan ke hal positif asalkan semua pihak memiliki sudut
pandang yang baik. Bersama-sama mencari solusi terhadap
keterbatasan yang ditemui menjadi salah satu kunci supaya kehidupan
terus bergerak. Segala aspek diupayakan untuk tetap berjalan, tetapi
dengan tetap disiplin menjalankan koridor kebersihan dan kesehatan
yang dianjurkan. Menemukan ritme yang tepat da-lam kehidupan baru
untuk mencapai makna hidup di tengah segala keterbatasan.
Pemerintah pun juga telah mengim-bau bahwa kita harus berdamai
dengan keadaan ini. Masyarakat dituntut untuk menjalani kehidupan
produktif dengan tetap menjalankan pola hidup bersih dan sehat
sebagai langkah yang baik agar terhindar dari penularan.
Kebijakan new normal yang diambil pemerintah haruslah terencana
dengan baik, bila perencanaan kebijakan kurang matang maka
berpotensi memunculkan lonjakan jumlah kasus positif setiap harinya.
Maka dari itu sinergi dari semua pihak sangatlah dibutuhkan agar
pademi covid-19 cepat berlalu dan segera beraktivitas seperti biasanya.
III. KESIMPULAN
New Normal life merupakan suatu tatanan kehidupan baru yang
mana mengharuskan diri untuk berdamai dengan pandemi virus corona
dimana tingkat pertumbuhan jumlah kasus positif masih tinggi. Dalam
artian yang lebih sempit bahwa masyarakat dapat melakukan aktivitas
secara normal namun tetap melaksanakan protokol kesehatan yang
telah diterapkan oleh pemerintah seperti memakai masker jika akan
keluar rumah, selalu mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer,
serta melakukan sosial distancing.
Kenormalan baru (new normal) adalah membuka kembali aktivitas
ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap
menggunakan protokol kesehatan terkait covid-19 Semua ini kembali
pada diri kita, menanamkan mindset tentang kondisi pandemi ini
merupakan langkah awal yang dapat diterapkan. Tidak bisa tipungkiri
Bentuk new normal membawa kita untuk menemukan pola baru dalam
kehidupan sosial, beraktivitas, maupun bekerja.
Masa pandemi saat ini dapat membawa perubahan ke hal positif
asalkan semua pihak memiliki sudut pandang yang baik. Bersama-
sama mencari solusi terhadap keterbatasan yang ditemui menjadi salah
satu kunci supaya kehidupan terus bergerak. Segala aspek diupayakan
untuk tetap berjalan, tetapi dengan tetap disiplin menjalankan koridor
kebersihan dan kesehatan yang dianjurkan. Menemukan ritme yang
tepat da-lam kehidupan baru untuk mencapai makna hidup di tengah
segala keterbatasan. Pemerintah pun juga telah mengim-bau bahwa
kita harus berdamai dengan keadaan ini. Masyarakat dituntut untuk
menjalani kehidupan produktif dengan tetap menjalankan pola hidup
bersih dan sehat sebagai langkah yang baik agar terhindar dari
penularan.
IV. DAFTAR PUSTAKA
https://www.untan.ac.id/covid-19-indonesia-new-normal-dan-
sebuah-pembelajaran/
https://www.itera.ac.id/siapkah-kita-dengan-new-normal/
Sudibyakto, H. A. Manajemen bencana di Indonesia ke mana?.
UGM PRESS, 2018.
Bantuan Ekonomi Sebagai Wujud Kepedulian Pemerintah Kepada
Masyarakat Terdampak Covid-19
Annisa Yunita Dwi Amalia1, Bunga Mellinda Febriarni2, Estu Rahayu3, Galuh
Fisabilillah4
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
ABSTRAK
Dimasa pandemi Covid-19 pada saat ini memberikan pengaruh yang cukup
besar kepada perekonomian. Pandemi ini berpengaruh buruk bagi perekonomian
dunia dan Indonesia karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga
komoditas dan gejolak pasar keuangan . Kondisi tersebut memaksa Pemerintah
untuk menata ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik dari
sisi penerimaan maupun belanjanya. Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai payung hukum atas perubahan
penggunaan APBN. Sebanyak 84% masyarakat Indonesia mengalami penurunan
penghasilan (money.kompas.com) dan 1,7 juta karyawan mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja (Data Kementrian Ketenagakerjaan, 27 Mei 2020). Karenanya
pemerintah menyediakan beberapa jenis program bantuan ekonomi yang akan
didistribusikan kepada masyarakat terdampak Covid-19. Diantaranya adalah
Kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan, Kartu
Sembako, Kartu Prakerja, Pembebasan Tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik
bagi 900 VA.
ABSTACT
During the Covid-19 pandemic at this time it had a considerable impact on
the economy. This pandemic had a negative impact on the world economy and
Indonesia as it coincided with falling commodity prices and financial market
turmoil. This condition forces the Government to rearrange the State Revenue and
Expenditure Budget (APBN) both in terms of revenue and expenditure. The
President issued a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of
2020 concerning State Finances and Financial System Stability as a legal
umbrella for changes in the use of the State Budget. As many as 84% of
Indonesians experienced a decrease in income (money.kompas.com) and 1.7
million employees experienced layoffs (Data from the Ministry of Manpower, 27
May 2020). Therefore, the government provides several types of economic
assistance programs that will be distributed to people affected by Covid-19.
Among them are policies regarding beneficiaries of the Family Hope Program,
Basic Food Cards, Pre-Employment Cards, 450 VA electricity rates exemptions
and a discount on electricity rates for 900 VA.
Pendahuluan
Dampak Virus Corona atau Covid-19 nampaknya berimbas pada semua
sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh
terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi
di Bawah 5 Persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu
tumbuh mencapai 5,02 persen.
Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena
pandemi Covid-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi
lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan
menurunnya sentimen bisnis dan konsumen.
Pandemi Covid-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan
Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga
komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi ditahun ini pun
diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3 persen, karena ketatnya
pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi
sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan
untuk listrik dan pangan. Namun, pada tahun 2021 inflasi diyakini kembali ke level
normal, yakni 2,8 persen.
Sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari
sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Banyak karyawan yang kehilangan
pekerjaaan, gajinya menurun, dan tidak perpanjang kontrak bagi karyawan
kontrak.
Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya
45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara
dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan
domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Terjadinya lock down sehingga
seluruh masyarakat diperintahkan untuk di rumah.
Sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara,
dengan sekitar Rp 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari
China. Angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan
tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa
mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh,
impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% year to date (ytd).
Semua memikirkan kesehatan dan menjaga kesehatan, sehingga tidak ada waktu
untuk berkunjung ke tempat wisata.
Inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year (yoy)
disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan
yang melonjak. Meski, terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif
angkutan udara.
Hasil dan Pembahasan
Payung Hukum Relaksasi Bantuan sosial
Pandemi penyakit Covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia
kalang kabut. Sampai awal April lalu, secara global lebih dari sejuta orang
terinfeksi dan lebih dari 200 ribu di antaranya meninggal dunia. Semua
pemerintahan melakukan mobilitasi anggaran untuk penanggulangannya, guna
menambah kapasitas pelayanan kesehatan maupun daya tahan ekonomi
masyarakat.
Pemerintah Indonesia pun harus pontang panting menghadapi wabah
global ini. Dampak pandemi seperti efek kartu domino, yang awalnya menyengat
kesehatan publik dan kemudian merambat ke sektor lain. Tak dapat dicegah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun harus ditata ulang, baik
dari sisi penerimaan maupun belanjanya.
Untuk memberikan payung hukum atas segala perubahan pengunaan instrumen
APBN ini, Presiden Joko Widodo dengan cepat menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu diteken Presiden 31
Maret dan diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mewakili pemerintah, kepada
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara 3 lantai 2 DPR
pada Kamis, 2 April 2020.
Presiden Jokowi menandatangani perppu itu sebagai respons atas
penyebaran Covid-19, yang telah membuat krisis kesehatan dan krisis
kemanusiaan, baik secara domestik maupun global, yang berpotensi menciptakan
krisis ekonomi maupun krisis keuangan.
Oleh karena itu, langkah-langkah extra ordinary perlu dilakukan karena kita
menghadapi kondisi yang di luar kebiasaan. Di sini perppu bisa dijadikan sebagai
landasan hukum untuk merespons dan melakukan langkah-langkah penyelamatan
kesehatan dan keselamatan masyarakat, membantu masyarakat yang terdampak,
membantu dunia usaha dan sektor ekonomi, dan diharapkan menjaga stabilitas
sektor keuangan,
Untuk bisa menangani Covid-19, anggaran bidang kesehatan diprioritaskan
dan beberapa langkah sudah dilakukan. Pertama, melalui realokasi
dan refocusing dari APBN 2020 maupun APBD di setiap pemerintah daerah.
Tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun yang akan nanti dilakukan
rinciannya akan disusun dalam bentuk perpres.
Dana Rp75 triliun bidang kesehatan ini menyangkut penambahan
anggaran untuk pembelian alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD)
bagi seluruh tenaga medis, pengadaan obat-obatan, meng-upgrade 132 rumah
sakit rujukan di seluruh Indonesia, baik RS pusat maupun daerah. Dalam paket
tambahan anggaran ini di dalamnya ada insentif dokter spesialis Rp15 juta per
bulan, dokter umum Rp10 juta, perawat Rp7,5 juta, tenaga kesehatan lainnya dan
tenaga administrasi RS Rp5 juta yang diberikan selama 6 bulan. Ada pula,
santunan kematian sebesar Rp300 juta per orang.
Penyaluran Rp75 triliun ini bisa melalui BNPB sebagai gugus tugas untuk
penanganan Covid-19 maupun melalui Kementerian Kesehatan. Sebagian lainnya
melalui pemerintah daerah (APBD).
Bantalan Bantuan Sosial
Presiden juga menginstruksikan supaya jaminan dan bantuan sosial bisa
ditingkatkan. Sasarannya ialah masyarakat termiskin yang akan terkena dampak
wabah itu, baik karena menyusutnya aktivitas ekonomi maupun terdampak oleh
langkah-langkah seperti pembatasan sosial yang meluas, dengan adanya
kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ibadah di rumah.
Pemerintah membelanjakan anggaran untuk social safety net, bantalan sosial,
bagi penduduk miskin yang terdampak oleh wabah Covid-19.
Maka, ada penambahan Rp110 triliun untuk peningkatan jaminan sosial
(bansos). Penyalurannya, antara lain, dengan meningkatkan jumlah penerima
manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga.
Nilai kemanfaatannya dinaikkan 25 persen dari yang sebelumnya Rp2 juta
menjadi Rp2,5 juta per KK. Beberapa pemerintah daerah, Pemprov Jawa Timur,
misalnya, menyiapkan penambahan paket senilai Rp150 ribu bagi semua
penerima kartu PKH pada semasa krisis berlangsung.
Penerima kartu sembako pun dimekarkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KK,
dan nilai manfaatnya pun dinaikkan dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan.
Pemerintah memberi pembebasan listrik bagi pelanggan listrik 450 kVA dan bagi
pelanggan listrik 900 kVA diberikan diskon 50% untuk tiga bulan.
Penambahan pos dana prakerja itu dimaksudkan agar bisa membantu lebih
banyak lagi orang yang kehilangan pekerjaan, karena adanya pembatasan sosial
yang semakin meluas. Pemerintah juga menambahkan Rp70 triliun untuk
mendukung dunia usaha yang sedang menghadapi masa sulit. Stimulus ini untuk
membebaskan mereka dari beban pajak-pajak karyawannya (PPH-21).
Ada pula pembebasan PPN tertentu serta PPH-25 yang akan mendapatkan
pengurangan 30% untuk 6 bulan. Semua ditanggung pemerintah. Dalam perppu
juga dimasukkan klausul adanya penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi
22%.
Stabilitas Sektor Keuangan
Bagian kedua Perppu ialah mengenai stabilitas sektor keuangan.
Konteksnya, ketika kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus memburuk
seperti saat ini, akibat wabah tekanan Covid-19, pada gilirannya semua itu juga
akan menekan stabilitas sektor keuangan. Oleh karena itu, di dalam perppu diatur
langkah-langkah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) dapat melakukan
tindakan demi mencegah terjadinya krisis keuangan.
Untuk Bank Indonesia (BI), diharapkan dapat membantu likuiditas bagi bank
sistemik maupun nonsistemik serta bisa membeli surat berharga negara (SBN) di
pasar perdana dalam situasi pasar yang sangat tidak normal.
Dalam perppu ini juga terdapat pula pedoman bagi langkah-langkah bagi
LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk bisa menangani bank yang
bermasalah. Ada pula di situ pedoman hukum bagi OJK untuk melakukan
relaksasi dan melakukan tindakan-tindakan diperlukan agar lembaga-lembaga
keuangan tetap bisa dijaga kesehatannya. KSSK juga diharapkan bekerja sama
dengan kejaksaan, kepolisian, dan KPK agar potensi moral hazard atau
penyalahgunaan dari perppu ini bisa dihindari.
Defisit APBN
Segala bantuan dan stimulus ekonomi itu nilainya diperkirakan mencapai
sekitar Rp405,1 triliun. Dengan adanya guncangan pada sisi penerimaan maupun
belanja itu, Menteri Keuangan mengakui bahwa sulit mempertahankan defisit
APBN pada level di bawah 3 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), seperti
amanat UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara. Sejauh ini,
diperkirakan defisit mencapai 5,07 persen.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2020 itu juga untuk
memberikan pijakan hukum atas lojakan defisit itu. Bahkan, lonjakan defisit
kemungkinan masih akan terjadi pada tahun anggaran 2021 dan 2023. Pada 2023
diharapkan normal kembali. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri yakin, defisit
2020 ini pun tak akan melampaui 5 persen.
Kesejahteraan sosial ekonomi
Kesejahteraan sosial ekonomi yang diberikan pemerintah saat ini dimana
Konsep “kesejahteraan” yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan,
tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa
hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya.
Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan tersebut tidak hanya mencakup soal
kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup
permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian
kehidupan, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan
kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Paradigma kesejahteraan ekonomi rakyat memang sangat perlu diupayakan demi
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ke arah
tingkat kesejahteraan ekonomi tersebut selama ini dianggap cukup memadai
melalui peningkatan kemakmuran rakyat (pembangunan ekonomi) atau melalui
program-program penanggulangan kemiskinan yang hasilnya memang sejauh ini
masih belum menggembirakan.
Terbukti bahwa berbagai upaya dan beberapa program-program
pemerintah yang banyak tidak berhasil, terutama karena dilaksanakan dalam
kerangka sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik liberal, yang tidak peduli
pada "nasib" rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan liberal antara
konglomerat dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang
kini berjalan di Indonesia. Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan
ekonomi rakyat tersebut, agenda pemerintah yang telah ditetapkan tersebut
merupakan agenda untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rakyat, dimana
agenda ini diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok, yaitu:
1. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah;
3. Meningkatkan kualitas manusia,
4. Membaiknya mutu lingkungan hidup, dan
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur.
Sedangkan terdapat juga agenda kinerja pemerintah dalam bidang kesejahteraan
ekonomi rakyat yang diuraikan dalam delapan bidang, yaitu:
a) Penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
b) Ekonomi;
c) Pembangunan daerah;
d) Sumber daya manusia;
e) Agama;
f) Sumber daya alam dan lingkungan hidup;
g) Infrastruktur dan;
h) Penanggulangan pascabencana alam.
Dilihat dari segi realitas saat ini, agenda tersebut sebagian besar tidak
dapat dijalankan dengan benar, justru semakin membuat masyarakat kecil
mengalami kesenjangan hidup yang semakin meningkat dalam hal perekonomian
yang semakin sulit, ditambah lagi dengan berbagai macam persoalan
perekonomian negara, mulai dari permasalahan kenaikan harga BBM, krisis
energi, krisis pangan yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan
pokok, dan dengan adanya Pandemi Penyakit Covid19 yang sudah mewabah
secara Global.
Kesejahteraan ekonomi sangat sulit dicapai bila keadaan perekonomian
tidak semakin membaik, dan masalah ekonomi dianggap wilayah kecil yang
merupakan bagian dari wilayah besar masyarakat. Dengan perkembangan
masyarakat yang makin komplek, kehidupan ekonomi menjadi makin penting dan
lama-kelamaan dalam sistem (ekonomi) kapitalisme seakan-akan menjadi jauh
lebih penting daripada masyarakat sendiri. Masyarakat Indonesia telah menyadari
bahwa krisis yang dihadapi sejak 1997 merupakan krisis multidimensi (politik,
ekonomi, budaya), namun orang cenderung dengan mudah menyebutnya sebagai
krisis ekonomi.
Bantuan Sosial
Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara spesifik adalah mereka
yang dulunya bekerja sekarang menganggur karena dampak Covid-19. Kalau
memakai 14 kriteria miskin dari PKH (program keluarga harapan), tidak masuk.
Selain kehilangan pekerjaan, penerima BLT ini adalah masyarakat yang sama
sekali belum dapat dana PKH, Kartu Pra-kerja, dan belum menerima bantuan
jaring pengaman sosial lainnya.
Bantuan ini merupakan bagian dari program jaring pengaman sosial sesuai
Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan
Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-
19.
Pengelolaan Fiskal Untuk Menjaga Keberlanjutan Keuangan Negara
Pemerintah berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020,
dimana realisasi defisit APBN hingga Maret 2020 mencapai 0,44% Produk
Domestik Bruto (PDB). Sementara itu posisi defisit keseimbangan primer pada
Maret 2020 telah turun hampir Rp30 triliun dibandingkan periode yang sama di
tahun sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, realisasi pembiayaan APBN melalui
utang hingga Maret 2020 juga mengalami penurunan sebesar 57,17% jika
dibandingkan realisasi pada periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut juga
didorong oleh adanya tekanan di pasar keuangan pada bulan Maret, yang
berdampak pada menurunnya likuiditas karena meningkatnya volatilitas pasar
keuangan yang ditunjukkan oleh peningkatan yield, turunnya IHSG, dan
melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dalam menghadapi kondisi
tersebut, Pemerintah menjalankan strategi pengelolaan pembiayaan utang secara
hati hati (prudent) dan terukur. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah telah
mengubah jadwal penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing,
dari semula di bulan Maret menjadi di bulan April 2020.
Kebijakan Penanganan Pandemi ke Depan Dalam Menjaga Keuangan Negara
Menteri keuangan menyatakan bahwa stimulus yang sudah disampaikan
kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat itu sifatnya broadbase. “Jadi APBN
meng-cover kebutuhan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang
semuanya mengalami dampak seperti domino efek, kesehatan memukul sosial,
sosial memukul ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan mempengaruhi dari
sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan
bank”, ucap Menkeu.
Menkeu juga menambahkan dari sisi sosial masyarakat Kementerian
Keuangan mencoba melancarkan stimulus/kebijakan-kebijakan untuk bisa
mengurangi dampak shock Covid-19 yang sangat besar ini. “Untuk masyarakat,
tentu tidak bisa seluruhnya shock di absorb oleh APBN. Namun APBN berusaha
untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat. Dari sisi sosial ekonomi
APBN mencoba untuk memberikan dukungan agar shock itu tidak merusak atau
dalam hal ini menyebabkan kebangkrutan yang sifatnya masif”, ungkap Menkeu.
Jenis Bantuan Ekonomi
Dalam mengatasi ini, pemerintah pusat telah memutuskan untuk memenuhi
kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat di lapisan
bawah, termasuk semua yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Seperti
pengusaha, pegawai, pekerja pabrik, sopir taksi, sopir bus, sopir truk, pengemudi
ojek, petugas parkir, para pengrajin, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, dan
masih banyak lagi.
Program bantuan ekonomi :
1. Kebijakan mengenai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan,
yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total
anggarannya adalah Rp37,4 triliun.
2. Kartu Sembako, diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan
Rp200.000 per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun.
3. Kartu Prakerja, yang sudah dsampaikan sebanyak 5,6 juta orang, berupa
insentif pascapelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang
disiapkan adalah Rp20 triliun.
4. Pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang
tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan.
Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah
telah menambahkan beberapa kebijakan bantuan lainnya, yaitu :
1. Bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok
Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta).
2. Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000
per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun.
3. Masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai
kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos
Sembako.
4. Sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di
desa yang diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima
dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran
yang disiapkan adalah Rp21 triliun.
5. Memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian,
yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun. Tak hanya itu, menurut
Presiden, ada di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian
Perhubungan.
6. Polri juga akan melaksanakan Program Keselamatan. Ini seperti Program
Kartu Prakerja, yang dinamakan Program Keselamatan oleh Polri, yang
mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan.
Berikut sederet bantuan pemerintah selama pandemi Corona :
1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima
Manfaat (KPM). Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan akan
dilakukan menjadi per bulan mulai April. Untuk bulan April-Juni, KPM akan
menerima PKH sebanyak 2 kali. Durasi penyaluran ini akan berlangsung
selama 1 tahun, dengan peningkatan anggaran dari sebelumnya Rp 29,13
triliun menjadi Rp 37,4 triliun.
2. Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima. Sebelumnya, program
ini untuk 15,2 juta penerima eksisting dengan besaran Rp150 ribu per bulan
sejak Januari-Februari. Saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima
tambahan dengan besaran Rp 200 ribu per bulan mulai Maret-Desember.
Dengan penambahan ini, total anggaran yang disiapkan menjadi Rp 43,6
triliun dari sebelumnya Rp 28,08 triliun.
3. Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp
20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan,
insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta. Saat
ini, pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak
COVID-19 baik yang ter-PHK, dirumahkan dengan unpaid leave, maupun
yang mengalami penurunan income, yang kemudian akan diprioritaskan
menjadi penerima kartu Pra Kerja.
4. Pemerintah memberikan diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA
Subsidi. Dari data, Rumah Tangga daya 450 VA adalah sebanyak 24 Juta
pelanggan, dan akan diberikan pembebasan biaya listrik. Sedangkan untuk
Rumah Tangga daya 900 VA subsidi sebanyak 7 Juta pelanggan akan
diberikan keringanan biaya listrik sebesar 50%. Masa berlaku keringanan
ini adalah untuk Bulan April-Juni 2020.
5. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk
meringankan beban UMKM. Skema kebijakan adalah melakui relaksasi
kebijakan penyaluran KUR, melalui penundaan angsuran dan pembebasan
bunga selama 6 bulan.
6. Bantuan sosial khusus untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga
(KK) warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK warga
Bodetabek berupa sembako setara Rp 600.000 per bulan selama tiga
bulan.
7. Program keselamatan yang dilaksanakan Polri. Bantuan ini berupa bansos
dan pelatihan yang ditujukan untuk pengemudi taksi, sopir bus, truk hingga
kernet. Targetnya ada 197 ribu orang dengan bantuan sejumlah Rp
600.000 per bulan selama tiga bulan dengan total anggaran Rp 360 miliar.
8. Program bansos dana desa yang ditujukan untuk 10 juta keluarga dengan
besaran Rp 600.000 per keluarga selama tiga bulan. Total anggarannya Rp
21 triliun.
9. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak
lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian
Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian
Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Contohnya, di Kementerian Desa
diharapkan dapat mencetak 59 ribu pekerja, dan di Kementerian PUPR
mencetak 530 ribu pekerja.
Implementasi Penyaluran Bantuan
Terdapat tujuh prgram pemerintah yang dirancang sebagai program Jaring
Pengaman Sosial. Berikut rinciannya:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH yang biasanya diberikan setiap tiga bulan sekali akan diberikan
menjadi sebulan sekali. Selain itu, nilai manfaat yang diterima masyarakat
juga akan dinaikkan 25%. Dana anggaran yang telah disiapkan pemerintah
untuk program PKH adalah sebanyak Rp37.4 triliun.
2. Kartu Sembako
Pemerintah menyasar masyarakat penerima kartu sembako adalah
sebanyak 20 juta keluarga. Jenis bantuan yang telah menggunakan
anggaran sebanyak Rp43.6 triliun nanti nantinya akan dibagikan sebesar
Rp200 ribu per bulan yang akan berlangsung selama 12 bulan ke masing-
masing penerima.
3. Bantuan Sosial (Bansos) Sembako
Selama 3 bulan (April - Juni 2020), total anggaran yang telah disiapkan
pemerintah untuk bantuan jenis ini adalah sejumlah Rp3.42 triliun diluar
penerima PKH ataupun kartu sembako.
Target sasaran penerima bansos sembako ini ditaksir hingga 1.3 juta
keluarga untuk daerah DKI Jakarta, serta 600 ribu keluarga untuk daerah
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
4. Bantuan Sosial (Bansos) Tunai
Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan
sebesar Rp600 ribu per bulan per keluarga. Menurut Juliari, penerima
bantuan ini adalah mereka yang belum menenerima bansos PKH, BPNT,
maupun kartu pra kerja.
Para penerima bantuan program ini adalah seluruh keluarga yang ada di
dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data tambahan dari
pemerintah daerah yang selama ini tidak pernah menerima bansos.
Daftar Pustaka :
1. Hidranto, F. 2020. Payung Hukum Relaksasi dan Bantalan Sosial.
Indonesia.go.id 6
April 2020. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-
angka/ekonomi/payung-hukum-relaksasi-dan-bantalan-sosial
Tanggal Akses : 13 Agustus 2020
2. Kusuma, H. 2020. Catat Ini Sederet Bansos Pemerintah Selama Darurat
Corona. Detik
10 April 2020. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-
4972353/catat-ini-sederet-bansos-pemerintah-selama-darurat-corona
Tanggal Akses : 14 Agustus 2020
3. Larassaty, L. 2020. 10 Bantuan yang Diberikan Pemerintah Indonesia
Selama Pandemi
Covid-19 untuk Rakyat. GridHealth.ID 10 April 2020.
https://health.grid.id/read/352099069/10-bantuan-yang-diberikan-
pemerintah-indonesia-selama-pandemi-covid-19-untuk-rakyat?page=all
Tanggal Akses : 12 Agustus 2020
4. Santia, T. 2020. Terkapar 6 Nama Besar Yang Harus PHK Ratusan
Karyawan Akibat
Corona. Liputan6 19 Juli 2020.
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4309209/terkapar-6-nama-besar-yang-
harus-phk-ratusan-karyawan-akibat-corona
Tanggal Akses : 14 Agustus 2020
5. Setiawan, S. 2020. Survei 84% Masyarakat Akui Pendapatan Turun Karena
Corona.
Money Kompas 26 Juni 2020.
https://money.kompas.com/read/2020/06/26/122922726/survei-84-persen-
masyarakat-akui-pendapatan-turun-karena-corona?page=all
Tanggal akses : 14 Agustus 2020
6. Tri, A. 2020. Bantu Warga Terdampak Corona Dinsos Sukoharjo Data
Penerima BLT
Kemensos Sebesar Rp 600Ribu. Solo Tribunnews 5 Mei 2020.
https://solo.tribunnews.com/2020/05/05/bantu-warga-terdampak-corona-
dinsos-sukoharjo-data-penerima-blt-kemensos-sebesar-rp-600-ribu.
Tanggal Akses : 14 Agustus 2020