perubahan regulasi sebagai keadaan memaksa …

PERUBAHAN REGULASI SEBAGAI KEADAAN MEMAKSA TERHADAP PERJANJIAN: STUDI KASUS PEMUTUSAN

PERJANJIAN KARENA PERUBAHAN REGULASI (PUTUSAN NO. 04/PDT.G/2004/PN.BTG)

Mir’ atul Latifah, Rosa Agustina dan Suharnoko

Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Fakultas Hukum, Depok, 16424

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai permasalahan perubahan regulasi terhadap perjanjian yang merupakan keadaan memaksa bagi pelaksanaan prestasi dari perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan analisis dalam pembahasan, perubahan regulasi yang dijadikan dasar pembelaan oleh Tergugat atau Pemerintah Kabupaten Batang atas Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Barang di Kabupaten Batang telah menyebabkan pelaksanaan prestasi menurut perjanjian menjadi tidak mungkin secara hukum. Dengan demikian, pihak Penggugat yaitu CV. Usaha Putra Indonesia tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas ganti rugi terhadap ketidakterlaksanaan dan pemutusan perjanjian.

Abstract

This minithesis analyzes the issues arising from the change of regulation and its impacts to the existing contract. Under such circumstances caused by the change of regulation which then qualified as force majeur, it is used for the Respondent to defend himself from the compensation suits due to the loss of profits and other damages. This minithesis is written using research method of legal-normative research approach and secondary datas through literature study which then this minithesis is classified as descriptive-analitical research. Based on the analysis, the change of regulation affecting the contract of improvement and operation of cargo base in the Regency of Batang, had become the Respondent ground to defend himself from the accusation of breach of contract as accused by the Plaintiff, CV. Usaha Putra Indonesia. Such ground of force majeur had made the performance of the contract become legally imposibble due to the change of regulation which prohibits the collection of retribution in cargo base by the contractor. Therefore, the Plaintiff was no longer be able to claim for compensation of the loss of profits and damages due to the impossibility of performing the contract and the contract had become annulled.

Keywords: change of regulation, force majeur, contracts

Pendahuluan

Indonesia belum dapat memberikan kenyamanan berinvestasi dalam kepastian hukum

dan birokrasi. Kebingungan terhadap ketidakjelasan peraturan, keruwetan birokrasi dan

perizinan hingga peraturan yang berubah-ubah menjadi masalah ketidakpastian hukum bagi

Perubahan regulasi..., Mir'Atul Latifah, FH UI, 2013.

para pelaku usaha yang membutuhkan jaminan keamanan atas investasi mereka. Reputasi

investasi di Indonesia dapat dilihat dari laporan World Bank Doing Business 2013, yang

menempatkan Indonesia di peringkat 128 dari 185 negara.1

Dalam hubungan bisnis dan investasi, para pelaku usaha erat berkaitan dengan

perjanjian untuk saling mengikatkan diri. Masalah yang mungkin atau berpotensi muncul

terhadap perjanjian sebenarnya banyak karena perjanjian tersebut terpapar risiko terhadap

hal-hal yang belum diperhitungkan atau tidak diharapkan, yang mungkin terjadi di luar

kehendak para pihak. Secara khusus, yang menjadi fokus dalam pembahasan dalam skripsi

ini adalah perjanjian-perjanjian dalam bidang usaha yang menghadapi masalah ketidakpastian

hukum sebagai akibat perubahan regulasi.

Perjanjian bisnis dalam kondisi kepastian hukum yang lemah menjadi rentan terpapar

risiko atas perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian perjanjian yang telah dibuat

agar sesuai dengan peraturan baru. Hal ini tentu berdampak langsung terhadap kegiatan usaha

tersebut sehingga dapat menimbulkan biaya maupun kerugian dalam penyesuaian kontrak

yang telah disepakati agar sesuai dengan peraturan yang baru. Perubahan regulasi merupakan

salah satu risiko dalam bisnis yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha. Risiko ini disebut

dengan risiko hukum, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan regulasi hukum atau

regulasi yang berdampak pada kegiatan usaha. Peraturan ini kemudian membawa implikasi

yang lebih luas mempengaruhi isi perjanjian, yaitu akibat hukum dan aspek-aspek teknis

lainnya sebagai dampak dari perubahan tersebut.

Sebagai contoh, muncul larangan oleh hukum dalam peraturan yang baru yang

menyebabkan ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian. Munculnya peraturan baru

atau perubahan regulasi tersebut merupakan hal yang terjadi di luar kehendak dan kendali

dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian karena peraturan tersebut dikeluarkan

oleh Pemerintah, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai force majeur. Contoh

kasus perjanjian jual beli secara impor, setelah perjanjian jual beli ditandatangani tetapi

sebelum barang dikirim, keluar peraturan yang melarang impor barang yang bersangkutan

atau mengenakan bea impor yang luar biasa tinggi sehingga pelaksanaan impor tersebut

secara bisnis sudah tidak lagi ekonomis. Dalam hal yang demikian, force majeur dapat

dianggap terjadi.2

1 Investor Daily, Prioritaskan Kepastian Hukum, http://www.investor.co.id/home/prioritaskan-kepastian-

hukum/47979 diakses 27 Februari 2013.

2 Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 129


Tinjauan Teoritis

Verbintenis merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia

diterjemahkan menjadi perikatan. Dalam konteks hukum, verbintenis diartikan sebagai suatu

hubungan hukum yang bersifat kekayaan (harta).3 Dalam kaitannya dengan hukum perikatan,

hubungan hukum antara para pihak tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang termasuk

dalam bidang hukum kekayaan. Hubungan hukum tersebut bersifat relatif karena hanya bisa

dituntut dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu para pihak yang terikat baik

karena ketentuan undang-undang maupun karena perjanjian.4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi

khusus mengenai perikatan (verbintenis). Namun pemahaman mengenai perikatan dapat

merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan

baik karena perjanjian, baik karena perjanjian, baik karena undang-undang.”5 Kemudian

dalam Pasal 1234 KUHPerdata diatur bahwa perikatan ini ditujukan untuk memberikan

sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Untuk melengkapi pemahaman mengenai pengertian perikatan yang tidak didefinisikan

secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, perlu disitir pendapat-pendapat para ahli

hukum mengenai perikatan, yaitu sebagai berikut:

Van der Burght menyatakan “Perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu.”6

Hoffman menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian itu.”7

3 Moch. Chidir Ali, et al, Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, (Bandung:

Penerbit Mandar Maju, 1993), hal.12.

4 Sri Soesilowati Mahdi, et al, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005), hal. 129.

5 Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hal. 269.

6 Van der Burght, Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi, Penyadur F. Tengker, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hal. 1.

7 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987), hal. 2.


Pitlo menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.”8

Subekti memberikan pengertian tentang perikatan yaitu :”Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”9

Dari berbagai pendapat ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan

merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan yang terjadi antara dua

pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan

suatu prestasi yang tercakup dalam hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan.

Sementara itu, pengertian perjanjian (overeenkomst) diatur dalam Pasal 1313

KUHPerdata yaitu: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan rumusan pasal

tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan. Agar tidak

menyebabkan pengertian yang terlalu luas mengenai yang dimaksud dengan “perbuatan”,

dalam konteks hukum perjanjian, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ditujukan

untuk menimbulkan hubungan perikatan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para

pihak.

Perikatan dapat terlahir dari perjanjian atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari

perjanjian berarti memang dikehendaki oleh para pihak yang mengikatkan diri. Sedangkan

perikatan yang lahir dari undang-undang, secara hukum dapat terjadi di luar kemauan dari

para pihak yang terikat.10

Kesimpulan dari hubungan antara perikatan dengan perjanjian sebagaimana diuraikan

di atas yaitu bahwa perikatan memiliki pengertian yang abstrak, yaitu merupakan hubungan

hukum yang mengikat para pihak. Sedangkan perjanjian bersifat konkrit karena merupakan

perbuatan atau peristiwa yang dilakukan untuk mengadakan hubungan perikatan. Singkatnya,

perjanjian melahirkan hubungan perikatan yang mengikat para pihak untuk tunduk

melaksanaan hal-hal yang diperjanjikan (isi perjanjian).

Pada suatu peristiwa atau keadaan-keadaan tertentu yang tidak terduga yang dapat

menyebabkan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka kejadian tersebut dapat

8 Ibid.

9 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hal. 1.

10 Subekti, op. cit, hal. 3.


digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeur atau overmacht). Dalam KUHPerdata,

pengaturan mengenai keadaan memaksa dapat dilihat dari Pasal 1244 dan Pasal 1245

KUHPerdata.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dengan menyitir Vollmar, mendefinisikan overmacht

sebagai keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (absolute

overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan tetapi memerlukan

pengorbanan yang besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan atau dan

menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative overmacht).11

Dari berbagai pendapat ahli, Rahmat S.S. Soemadipraja menyimpulkan bahwa

pengertian keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu

perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang

diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak

dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, dimana

pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus

menanggung risiko.12

Meskipun tidak diatur secara khusus, dari Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata tersebut

dapat ditarik unsur-unsur keadaan memaksa (force majeur) yang harus dipenuhi13, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi;

2. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur;

3. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur.

J. Satrio menyatakan bahwa pembuat undang-undang dalam Pasal 1244 memberikan

ketentuan tentang: adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang

tepat dilaksanakannya perikatan, dikarenakan adanya hal yang tidak terduga dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur, dengan tanpa ada itikad buruk dari debitur.

Sementara itu, dalam Pasal 1245 menentukan bahwa kerugian yang muncul karena adanya

halangan bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya karena adanya keadaan memaksa.14

11 Rahmat S. S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat

Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa / Force Majeur), hal. 8.

12 Ibid.

13 Mariam Darus Badrulzaman, et al., Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 25.

14 J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal. 249.


Sehingga berdasarkan penjelasan J. Satrio tersebut, keadaan memaksa memiliki unsur-unsur

sebagai berikut15:

1. Ada peristiwa yang menghalangi prestasi debitur yang diterima sebagai

halangan yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi atau tidak

berprestasi sebagaimana mestinya;

2. Tidak ada unsur salah pada debitur atas timbulnya peristiwa halangan itu;

3. Tidak dapat diduga sebelumnya oleh debitur pada waktu menutup perjanjian.

Selain dari unsur-unsur utama yang harus dipenuhi dalam membuktikan adanya

keadaan memaksa tersebut, Munir Fuady juga menambahkan bahwa peristiwa yang

merupakan force majeur tersebut tidak termasuk dalam asumsi dasar (basic assumption)

ketika kontrak tersebut dibuat.16

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., untuk membuktikan adanya

keadaan memaksa harus dipenuhi tiga syarat17, yaitu:

1. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak salah.

2. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.

3. Ia tidak menanggung risiko baik menurut ketentuan undang-undang maupun

ketentuan perjanjian atau karena ajaran itikad baik harus menanggung risiko.

Pengertian atas risiko regulasi yang diterima secara umum dan luas memang belum ada

karena, berdasarkan analisis dari berbagai perspektif, para ahli memiliki pendapat masing-

masing mengenai pengertian risiko regulasi. Namun secara garis besar, para ahli setuju

bahwa risiko regulasi memiliki keterkaitan yang erat dengan teori ekonomi dan hubungannya

dengan regulasi.18

Menurut Wright et al (2003, hal. 118), risiko regulasi yaitu bahwa risiko regulasi

muncul ketika regulasi mempengaruhi atau berdampak pada biaya modal dalam kegiatan

usaha yang terkena dampak peraturan tersebut. Pendapat lainnya yaitu menurut Ergas et al

15 Ibid, hal. 253.

16 Munir Fuady, op. cit., hal. 113.

17 Mariam Darus Badrulzaman, K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal. 39.

18 Prof. Dr. Gunter Knieps dan Dr. Hans-Jorg Wiess, Reduction of Regulatory Risk: A Network Economic Approach, Makalah Diskusi Intitut Fur Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik, diunduh dari http://www.vwl.uni-freiburg.de/fakultaet/vw/publikationen/diskussionspapiere/Disk117.pdf pada 6 Maret 2013.


(2001, hal. 6): “Regulatory risk arises when the interaction of uncertainty and regulation

changes the cost of financing the operations of a firm.”19

Dari pendapat-pendapat di atas, perlu dibedakan antara risiko regulasi sebagai dampak

dari pemberlakuan peraturan dan risiko regulasi sebagai akibat dari ketidakjelasan peraturan

yang menyebabkan para pihak yang berkontrak harus memberikan interpretasi sendiri atas

peraturan yang kurang jelas atau kabur tersebut. Sedangkan yang menjadi fokus bahasan

utama dalam skripsi ini yaitu risiko regulasi yang disebabkan oleh adanya perubahan

peraturan atau hukum.

Perubahan hukum yaitu terjadinya hal-hal berikut di bawah ini, setelah perjanjian

ditandatangani, yang memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, yaitu sebagai

berikut:

a. Terbitnya suatu peraturan perundang-undangan yang terbaru atau pemberlakuan suatu

peraturan perundang-undangan pada wilayah hukum yang baru;

b. Pencabutan, perubahan atau pemberlakuan kembali suatu peraturan perundang-

undangan;

c. Pemberlakuan suatu perundang-undangan Indonesia yang belum berlaku efektif

sampai dengan penandatanganan perjanjian;

d. Perubahan pengertian atau pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan

dibandingkan dengan interpretasi atau pemberlakuan oleh Mahkamah Konstitusi

dan/atau Mahkamah Agung setelah penandatanganan atau kesepakatan secara nyata

telah disetujui para pihak.20

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa perubahan hukum yang dimaksud adalah

perubahan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Perubahan ini dapat berupa

pelarangan, penambahan maupun pembolehan yang merupakan peraturan yang berbeda atau

baru dari peraturan yang lama.

Dalam kaitannya dengan perubahan peraturan dan hubungannya dengan perjanjian,

Munir Fuady menyatakan bahwa munculnya larangan oleh hukum atau peraturan baru yang

melarang sesuatu dilaksanakan sedangkan perjanjian telah disepakati atau ditandatangani,

yang menyebabkan ketidakmungkinan untuk pelaksanaan perjanjian, maka keadaan tersebut

termasuk sebagai force majeur atau overmacht. Contoh kasus perjanjian jual beli secara

19 Ibid.

20 Iwan E. Joesoef, S.H., Sp. N., M.Kn., Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik antara Pemerintah dengan Investor (Swasta) dalam Proyek Infrastruktur, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 379.


impor, setelah perjanjian ditandatangani namun barang belum dikirim, suatu peraturan

diterbitkan oleh pemerintah yang melarang impor barang yang bersangkutan atau

mengenakan bea impor yang tinggi sehingga pelaksanaan impor tersebut tidak lagi ekonomis.

Dengan keluarnya peraturan baru setelah ditandatanganinya perjanjian yang kemudian

berdampak pada ketidakmungkinan dalam pelaksanaan perjanjian maka dapat dianggap

sebagai force majeur.21

Masalah benda atau barang yang menjadi pokok perjanjian “dikeluarkan dari

peredaran” maksudnya yaitu bahwa setelah perjanjian ditutup atau disepakati, muncul

larangan untuk memperdagangkan benda yang menjadi obyek prestasi yang bersangkutan.

Berdasarkan teori overmacht yang obyektif, larangan tersebut—yang termasuk dalam

ketidakmungkinan yuridis—disamakan dengan “hilang atau musnahnya” barang yang

menjadi obyek prestasi, yang mana hal ini termasuk ketidakmungkinan alamiah. Larangan

yuridis yang menyebabkan halangan bagi pelaksanaan prestasi tersebut harus merupakan

ketentuan hukum yang sah dan adanya kewajiban untuk menaatinya.22

Adanya larangan untuk memperdagangkan obyek yang diperjanjikan bukannya berarti

bahwa debitur tidak bisa menyerahkan barang tersebut. Namun, sebagai warga yang baik,

tidak berani melanggar hukum atau undang-undang dengan mematuhi larangan untuk tidak

memperdagangkan barang tersebut dijadikan alasan dalam keadaan memaksa yang termasuk

dalam teori overmacht obyektif.23

Dengan demikian, seorang debitur dapat mengemukakan alasan keadaan memaksa atau

overmacht, jika ada halangan untuk memenuhi kewajiban perikatannya. Halangan ini tidak

dapat dipersalahkan kepadanya dan menurut undang-undang kerugian yang muncul

daripadanya bukan risiko yang harus ditanggung debitur.24

Metode Penelitian

Penelitian mengenai risiko hukum pada perjanjian ini merupakan penelitian yuridis-

normatif, atau lebih dikenal dengan penelitian hukum kepustakaan.25 Penelitian yuridis-

normatif mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

21 Munir Fuady, op. cit, hal. 129.

22 J. Satrio, op. cit, hal. 256.

23 Ibid, hal. 257.

24 Ibid, hal. 259.

25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal 13.


dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat, atau yang

menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini disebut sebagai

penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan cara menjelaskan aspek-aspek hukum

perjanjian berdasarkan konsep hukum perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan

peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur mengenai obyek yang diteliti.

Hasil Penelitian

Terbitnya peraturan baru yang mencabut peraturan lama yang menjadi dasar keabsahan

/ kehalalan pelaksanaan prestasi yaitu pemungutan retribusi pangkalan mobil barang

merupakan bentuk keadaan memaksa. Hal ini lantaran diterbitkannya larangan oleh undang-

undang tersebut terjadi secara tidak terduga sebelumnya oleh para pihak dan penerbitan

peraturan baru tersebut berada di luar kesalahan para pihak. Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi sumber hukum atas

pelarangan hukum dan pencabutan hak pengelolaan pangkalan mobil barang, dikeluarkan

oleh lembaga legislasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berada di luar kendali

dari para pihak. Sehingga sebenarnya overmacht yang terjadi tidak hanya menimpa debitur,

tetapi juga kreditur karena keduanya terkena dampak dari pelaksanaan perjanjian secara

timbal balik ini.

Pembahasan

Alasan bahwa adanya kekuatan hukum yang memaksa, yaitu undang-undang, menjadi

syarat yang membatalkan perikatan berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata yang dimaksud

Tergugat yaitu mengenai “musnahnya barang yang terutang” yang mana hal ini berkaitan

dengan keadaan memaksa atau overmacht yaitu musnahnya barang yang terutang sebagai

akibat dilarang oleh undang-undang. Sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin

secara yuridis (juridische onmogelijkheid).26

Dalam dalil pembelaan atas keadaan memaksa yang disebabkan oleh adanya perubahan

regulasi yang didalilkan Tergugat, termasuk dalam bentuk perubahan hukum berupa terbitnya

suatu peraturan perundang-undangan yang terbaru, dalam hal ini yaitu Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah juncto Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat

26 J. Satrio, op. cit, hal. 255.


I Jawa Tengah Nomor 188.3/42.B/1998 tentang Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II sesuai

dengan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan penyebabnya, keadaan memaksa yang disebabkan oleh kebijakan atau

peraturan pemerintah merupakan suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan

pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan baru yang berdampak pada kegiatan

yang sedang berlangsung atau pelaksanaan prestasi.27

Bentuk keadaan memaksa yang diakibatkan oleh perubahan regulasi mengenai adanya

larangan oleh undang-undang untuk melakukan suatu prestasi termasuk dalam overmacht

obyektif. Bahwa adanya larangan tersebut bukan berarti debitur tidak mampu melaksanakan

prestasi, namun sebagai warga yang baik untuk mematuhi hukum atau undang-undang—

sehingga juga mematuhi larangan hukum yang secara sah dan terdapat kewajiban untuk

menaatinya—untuk tidak melaksanakan prestasi tersebut.

Sebagai alasan pembelaan, pembuktian atas keadaan memaksa yang terjadi ini berada

pada pihak debitur. Bahwa dengan terjadinya suatu keadaan memaksa berupa perubahan

regulasi tersebut telah menyebabkan adanya halangan dalam pelaksanaan prestasi, yaitu

larangan undang-undang. Dalam pembuktian ini juga harus dibuktikan bahwa debitur tidak

memiliki itikad buruk atau selalu beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Debitur atau

Tergugat juga harus mampu membuktikan bahwa seandainya prestasi yang diperjanjikan

tersebut dilaksanakan dengan baik, maka prestasi tersebut akan musnah juga dalam tangan

kreditur atau Penggugat (Pasal 1444 ayat 2 KUHPerdata), yaitu bahwa dengan adanya

perubahan regulasi ini menjadikan pelaksanaan prestasi oleh siapapun yang berposisi sebagai

debitur tetap tidak akan mampu melaksanakan prestasi.

Dengan terjadinya suatu keadaan memaksa yang diakibatkan oleh perubahan regulasi

berdampak terhadap perjanjian, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prestasi terhalang atau tidak mungkin dilaksanakan

Perubahan regulasi yang merupakan peraturan baru telah menyebabkan

pelaksanaan prestasi atas pemungutan retribusi pangkalan mobil menjadi tidak

mungkin dilaksanakan secara yuridis (juridische onmogelijkheid). Pemungutan

retribusi tersebut merupakan bagian yang substansial dalam perjanjian, sehingga

dengan adanya pelarangan oleh hukum atas pelaksanaan pemungutan retribusi, hal

ini menyebabkan prestasi tidak lagi dapat dilaksanakan.

27 Rahmat S.S. Soemadipradja, op. cit., hal. 9-10.


2. Perjanjian tidak lagi mengikat

Dalam pertimbangan Hakim disebutkan bahwa “karena terbitnya peraturan baru

yang lebih tinggi telah dengan jelas mencabut peraturan lama yang menjadi dasar

diadakannya perjanjian a quo, maka dengan demikian isi perjanjian a quo tidak

dapat dilaksanakan lagi, sehingga perjanjian menjadi tidak berlaku dan tidak lagi

mengikat kedua belah pihak”.

Keadaan memaksa telah menyebabkan perikatan tersebut tidak lagi dapat

dilaksanakan prestasinya karena adanya halangan dalam pelaksanaan prestasi

tersebut. Yang menjadi hilang adalah daya kerja atau pelaksanaan dari prestasi

sebagai akibat halangan yang ditimbulkan oleh keadaan memaksa. Berkaitan

dengan hal tersebut, menurut Abdulkadir Muhammad, untuk perikatan yang

bersifat obyektif dan bersifat tetap (permanen), secara otomatis mengakhiri

perikatan dalam arti perikatan itu batal (the agreement would be void from the

outset).28

Dengan demikian, bahwa perjanjian tidak lagi dapat dilaksanakan karena adanya

keadaan memaksa adalah dibenarkan dan oleh karena sifat keadaan memaksa yang

disebabkan oleh adanya larangan regulasi merupakan larangan yang bersifat tetap

atau permanen maka perikatan menjadi berakhir. Meskipun demikian, dengan

merujuk kembali pada pertimbangan Hakim dalam putusannya, Hakim melihat

bahwa dengan tidak dapat dilaksanakannya prestasi yang secara substansial

mempengaruhi eksistensi perjanjian maka perjanjian menjadi tidak berlaku dan

tidak lagi mengikat kedua belah pihak.

3. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan karenanya dibebaskan dari

pertanggungjawaban ganti rugi

Keadaan memaksa digunakan debitur untuk membela diri atas kejadian yang tidak

terduga dan di luar kesalahannya yang menghalangi pelaksanaan prestasi. Dengan

terbukti bahwa suatu keadaan memaksa telah secara nyata terjadi, tidak terduga

dan di luar kesalahan debitur, maka debitur dibebaskan dari pertanggungjawaban

ganti rugi karena pada dasarnya debitur tidak bertanggung jawab atas hal di luar

tindakannya.

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hal. 28-31.


Dalam konteks perjanjian a quo, Hakim menerima alasan pembelaan Tergugat

bahwa telah terjadi suatu keadaan memaksa denga terbitnya peraturan yang

melarang pelaksanaan pemungutan retribusi pangkalan mobil barang. Terbitnya

peraturan ini adalah tidak terduga pada saat para pihak menutup perjanjian dan

terbitnya peraturan ini juga di luar kesalahan dan kuasa dari debitur. Perubahan

regulasi ini telah mengakibatkan pelaksanaan prestasi menjadi terlarang oleh

hukum, karenanya pelaksanaannya menjadi tidak mungkin halal dilakukan. Oleh

karena itu, kerugian yang diderita oleh kreditur dalam hal tidak terlaksananya

prestasi, tidak dapat dibebankan kepada debitur untuk bertanggung jawab atas ganti

rugi.

Prof. Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa penyelesaian atas pengaturan

mengenai risiko pada perjanjian timbal balik menggunakan asas kepatutan (billijkheid) yang

dimuat dalam Pasal 1545 dan 1553 KUHPerdata. Dari kedua pasal tersebut dapat

disimpulkan bahwa apabila terjadi keadaan memaksa dalam perjanjian timbal balik yang

menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, maka risiko ditanggung

oleh pemilik. 29 Berdasarkan asas keadilan dan kepatutan, pihak yang lain dibebaskan dari

kewajibannya untuk menyerahkan barang.

Perjanjian Kerjasama Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Mobil Barang di

Kabupaten Batang tersebut telah mengalami keadaan memaksa (overmacht) sehingga

pelaksanaan pelaksanaan prestasi menjadi terhalang. Halangan tersebut terjadi lantaran

adanya larangan hukum yang ditimbulkan oleh diterbitkannya peraturan yang baru atau

perubahan regulasi yang melarang pemungutan retribusi pada pangkalan mobil barang.

Perubahan regulasi ini berdampak secara substansial terhadap pelaksanaan prestasi karena

tujuan dari pelaksanaan perjanjian tersebut adalah untuk memungut retribusi melalui

pengelolaan pangkalan mobil barang. Dengan diterimanya alasan pembelaan Tergugat bahwa

keadaan memaksa telah terjadi, maka Tergugat dibebaskan dari tanggung jawab untuk

memberikan ganti rugi atas ketidakterlaksanaan perjanjian.

Selanjutnya, keadaan memaksa yang telah menyebabkan terhalanginya pelaksanaan

prestasi telah menyebabkan haftung atau tanggung jawab yuridis untuk membayar prestasi

dan mengganti kerugian menjadi tidak dapat dituntut lagi. Hal ini didasari pada pertimbangan

bahwa terjadinya keadaan memaksa merupakan kejadian yang terjadi di luar kesalahan para

pihak, sehingga tiada pihak yang dapat dituntut untuk menanggung ganti rugi. Selain itu,

29 Mariam Darus Barulzaman, op. cit, hal. 41.


keadaan memaksa terjadi secara tiba-tiba atau di luar dugaan para pihak serta tidak termasuk

dalam asumsi dasar ketika para pihak menutup perjanjan. Dengan demikian, risiko atas

terjadinya keadaan memaksa tidak dapat dibebankan kepada pihak debitur karena ia tidak

memiliki tanggung jawab atas hal yang berada di luar dugaan dan di luar kesalahannya.

Dalam Perjanjian Peningkatan dan Pengelolaan Pangkalan Mobil Barang antara CV.

Usaha Putra Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Batang, obyek perjanjian di antaranya

yaitu pangkalan mobil barang. Pembiayaan atas peningkatan fasilitas pangkalan mobil barang

tersebut diadakan dengan pembiayaan yang ditanggung oleh kontraktor yaitu CV. Usaha

Putra Indonesia. Fasilitas berupa bangunan tersebut didirikan di atas tanah milik Pemerintah

Kabupaten Batang. Menurut perjanjian tersebut, setelah jangka waktu perjanjian yaitu 15

(lima belas) tahun selesai, maka fasilitas atau aset bangunan yang dibangun dengan

pembiayaan dari pihak kontraktor akan dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten Batang.

Namun persoalan pengambilalihan aset bangunan kemudian muncul setelah perjanjian putus

atau berakhir karena adanya overmacht berupa pelarangan pemungutan retribusi pangkalan

mobil oleh pihak pemborong (kontraktor) sebagaimana diputuskan oleh hakim.

Apabila ditilik dari hukum agraria, Indonesia menganut asas pemisahan horizontal

antara tanah dengan bangunan di atasnya. Kepemilikan atas tanah dengan bangunan di

atasnya dapat terpisah pada dua pihak yang berbeda. Dalam hal kasus ini, kepemilikan atas

tanah pangkalan mobil barang terdapat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang,

sementara kepemilikan atas aset bangunan pangkalan mobil masih menjadi milik CV. Usaha

Putra Indonesia karena pembangunannya menggunakan pembiayaan dari pihaknya sendiri.

Akibat hukum dari putusan hakim menyebabkan putusnya perjanjian di antara para

pihak. Dengan demikian prestasi dari para pihak tidak dapat dilaksanakan kembali dan

pengembalian aset bagi masing-masing pihak. Tanah yang merupakan milik Pemerintah

Kabupaten Batang yang sebelumnya dikuasai oleh kontraktor untuk dikelola dikembalikan

kepemilikan dan penguasaannya kepada Pemerintah Kabupaten Batang. Sedangkan bangunan

yang dibiayai oleh CV. Usaha Putra Indonesia melekat pada tanah milik Pemerintah

Kabupaten Batang, dengan status kepemilikan masih berada pada pihak kontraktor.

Oleh karena itu, dengan adanya asas pemisahan horizontal atas tanah dan bangunan di

atasnya ini menyebabkan CV. Usaha Putra Indonesia meskipun memiliki hak kepemilikan

atas bangunan pangkalan mobil namun melekat pada tanah milik pihak lain yaitu Pemerintah

Kabupaten Batang. Sementara, dengan putusan hakim yang mutuskan perjanjian, aset

bangunan milik kontraktor di atas tanah pemerintah ini tidak serta merta beralih ke

Pemerintah Kabupaten Batang karena yang demikian itu termasuk perbuatan unjust


enrichment yang memberikan keuntungan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Batang atas aset

bangunan milik CV. Usaha Putra Indonesia.

Dualisme kepemilikan atas tanah dan bangunan yang saling melekat ini menjadi potensi

masalah yang harus diselesaikan pasca diputusnya sengketa ini. Yang demikian itu,

Pemerintah Kabupaten Batang dapat memberikan kompensasi atau penggantian aset

bangunan di atas tanah pangkalan mobil barang tersebut sehingga keadilan dapat dirasakan

bagi para pihak.

Kesimpulan

1. Perubahan regulasi termasuk dalam keadaan memaksa (overmacht) yang dapat

dijadikan dasar pembelaan bagi debitur. Pembelaan ini harus dibuktikan oleh

debitur bahwa keadaan memaksa terjadi di luar dugaannya dan di luar

kesalahannya sehingga prestasi yang terhalang untuk dilaksanakan tidak dapat

dipertanggungjawabkan olehnya. Selain itu, berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdata,

debitur juga harus mampu membuktikan bahwa tidak terdapat itikad buruk

padanya mengenai kejadian overmacht tersebut. Terbitnya peraturan baru yang

mencabut peraturan lama yang menjadi dasar keabsahan / kehalalan pelaksanaan

prestasi yaitu pemungutan retribusi pangkalan mobil barang merupakan bentuk

keadaan memaksa. Hal ini lantaran diterbitkannya larangan oleh undang-undang

tersebut terjadi secara tidak terduga sebelumnya oleh para pihak dan penerbitan

peraturan baru tersebut berada di luar kesalahan para pihak.

2. Akibat hukum dari perubahan regulasi dalam studi kasus Perjanjian Kerjasama

Peningkatan dan Pengelolaan Mobil Barang di Kabupaten Batang (Putusan No.

04/Pdt.G/2004/PN.Btg) yaitu muncul halangan hukum untuk melaksanakan

prestasi atau pelaksanaan perjanjian karena terdapat ketidakmungkinan secara

yuridis (jurisdische onmogelijkheid). Dalam hal terjadi keadaan memaksa, hal yang

muncul menjadi halangan dalam pelaksanaan prestasi merupakan hal yang tidak

terduga dan di luar kesalahan para pihak, oleh karena itu faktor kesalahan atau

schuld tidak terdapat pada debitur sehingga karenanya pula haftung atau tanggung

jawab yuridis atas pelaksanaan prestasi dari debitur menjadi hapus. Dengan

demikian, hubungan perikatan menjadi hapus karena perikatan tidak dapat

dilaksanakan dan debitur dibebaskan dari kewajiban dan tanggung jawab (schuld

dan haftung) dalam mengganti kerugian yang diderita kreditur sebagai akibat dari


keadaan memaksa, yaitu karena debitur tidak memiliki tanggung jawab atas hal

yang berada di luar dugaan dan di luar kesalahannya.

Saran

Berikut adalah saran yang Penulis rekomendasikan berdasarkan analisis masalah dan

pembahasan dalam penjabaran bab-bab sebelumnya:

1. Memberikan kompensasi biaya atas pengambilalihan aset bangunan yang melekat

di atas tanah milik Kabupaten Batang.

Putusan hakim yang menyatakan bahwa perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum

lagi semenjak berlakunya peraturan yang melarang pemungutan retribusi

berdampak pada operasional usaha yang dijalankan oleh pihak CV. Usaha Putra

Mandiri. Dalam perjanjian awal disepakati bahwa biaya peningkatan fasilitas

terminal dibebankan pada kontraktor dengan memberikan hak pemungutan

retribusi dan pengelolaan selama lima belas tahun dan setoran bulanan kepada

Pemerintah Kabupaten Batang. Dengan demikian, sebenarnya fasilitas berupa aset

bangunan yang telah ditingkatkan oleh kontraktor sebenarnya merupakan milik

kontraktor karena dengan pembiayaan kontraktor dan penyerahan aset bangunan

baru dilaksanakan setelah masa konsesi 15 tahun selesai. Dengan berakhirnya

kontrak sebelum masa konsesi selesai, maka sebenarnya aset bangunan tersebut

masih berstatus milik kontraktor. Oleh karena itu, putusnya kontrak di antara kedua

belah pihak yang disebabkan oleh larangan pemungutan retribusi secara

pemborongan maka sebaiknya Pemerintah Kabupaten Batang mengambilalih aset

bangunan yang melekat di atas tanah Terminal Pangkalan Mobil Barang tersebut

dengan memberikan kompensasi atas fasilitas yang dibangun dengan pembiayaan

dari pihak kontraktor tersebut. Dengan demikian adalah untuk keadilan bagi para

pihak yang terkena dampak dari force majeur yang terjadi di luar kehendak dan di

luar kesalahan para pihak.

2. Memasukkan klausul keadaan memaksa (force majeur atau overmacht) dalam

perjanjian untuk memitigasi kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Dari pembahasan di atas diketahui bahwa menurut hukum Indonesia, doktrin

keadaan memaksa dilaksanakan demi hukum, pelaksanaannya tidak didasarkan

atas kesepakatan dalam perjanjian (contractual obligation). Artinya, walaupun para

pihak tidak secara spesifik mengatur keberlakuan doktrin keadaan memaksa


tersebut dapat berlaku sebagai alasan hukum bagi salah satu pihak yang tidak dapat

melakukan kewajiban untuk melakukan prestasi sesuai dengan apa yang telah

diperjanjikan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak dapat dengan bebas

menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka tetapi harus tetap

menghormati batasan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, sebaiknya memasukkan

klausul keadaan memaksa dalam perjanjian sebagai upaya memitigasi kerugian

yang mungkin ditimbulkan. Misalnya jika terjadi suatu keadaan memaksa karena

bencana alam yang merusak obyek perjanjian maka para pihak dapat bertanggung

jawab secara tanggung menanggung untuk membangun kembali obyek perjanjian

yang rusak. Cara-cara untuk menanggulangi risiko yang disebabkan oleh keadaan

memaksa ini tetap harus mempertimbangkan kesepakatan para pihak dalam

perjanjian tersebut.

Kepustakaan

Ali, Moch. Chidir, et al. Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1993.

Badrulzaman, Mariam Darus et al. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Badrulzaman, Mariam Darus. K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: PT. Alumni, 2005.

Burght, Van der. Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi. Penyadur F. Tengker. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.

Ergas, Henry et al. Regulatory Risk. Makalah the ACCC Regulation and Investment Conference 26-27 Maret 2001. Manly: Draft Version, 2001.

Fuady, Munir. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

H.S., Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2001.

Harahap, M. Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Investor Daily, Prioritaskan Kepastian Hukum, http://www.investor.co.id/home/prioritaskan-kepastian-hukum/47979 diakses 27 Februari 2013.

Joesoef, S.H., Sp. N., M.Kn., Iwan E. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Sebagai Kontrak Bisnis Berdimensi Publik antara Pemerintah dengan Investor (Swasta) dalam Proyek Infrastruktur. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.


Kansil, Cst. dan Christine Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Knieps, Prof. Dr. Gunter dan Dr. Hans-Jorg Wiess. Reduction of Regulatory Risk: A Network Economic Approach. Makalah Diskusi Intitut Fur Verkehrswissenschaft und Regionalpolitik, diunduh dari http://www.vwl.uni-freiburg.de/fakultaet/vw/publikationen/diskussionspapiere/Disk117.pdf pada 6 Maret 2013.

Mahdi, Sri Soesilowati, et al. Hukum Perdata (Suatu Pengantar). Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005.

Mamudji, Sri. et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Prasetya, Rudhi. Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Radjagukguk, Erman. Kuliah Hukum Investasi. Depok: Tanpa Penerbit, 2001.

Satrio, J. Hukum Perikatan (Perikatan pada Umumnya). Bandung: Penerbit Alumni, 1993.

Setiawan, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1987.

Simanjuntak, Ricardo. Teknik Perancangan Kontrak Bisnis. Cet 1. Jakarta: Mingguan Ekonomi & Bisnis KONTAN, 2006.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Soemadipradja, Rahmat S. S. Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa / Force Majeur). Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.

Suryodiningrat. Azas-Azas Hukum Perikatan. Bandung: Penerbit Tarsito, 1982.

Waelde, Thomas dan Abba Kolo, Renegotiation and Contract Adaptation in the International Investment Projects: Applicable Legal Principles and Industry Practices, (CEPMLP Journal, Vol. 5-3a), diakses dari http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/vol5/article5-3a.html pada 6 Maret 2013.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. Hapusnya Perikatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Widjaja, S.H., M.A., I.G. Rai. Merancang Suatu Kontrak. Jakarta: Megapoin, 2007.


Wright, Stephen et al. A Study into Certain Aspects of the Cost of Capital for Regulated Utilities in the UK. Report commissioned by the UK Economic Regulators and the Office of Fair Trading. London: -, 2003.

WRITENET. Indonesia: Economic, Social and Political Dimensions of the Current Crisis, 1 April 1998, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a6c50.html diakses 27 Februari 2013


perubahan regulasi sebagai keadaan memaksa …

Documents