please know that any use or reproduction of content must ... · hukum formal •mengatur prosedur...
TRANSCRIPT
Please know that any use or reproduction of content must systematically and clearly
state the following copyright: Professor drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD.
Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia
Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
AGENDA &
ARENA KEBIJAKAN
NASIONAL
… the list of subjects or problem to which government officials
and people outside of government (closely associated with
those officials) are paying some serious attention at any one
time …
(Kingdon, 1984)
WHAT IS THE POLICY AGENDA?
Agenda Kebijakan
Daftar subyek atau masalah, dimana
pejabat pemerintah dan masyarakat di luar
pemerintahan, memberikan perhatian
secara serius pada suatu periode
Hall et al. model
Legitimacy
Feasibility
Support
Kingdon
3-stream model
Problems
Politics (political will)
Policies (solutions)
ISU AGENDA KEBIJAKAN
HALL ET AL. MODEL
Legitimacy
• Isu-isu yang menurut pemerintah perlu diperhatikan
Feasibility
•Pertimbangan teknis, pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana
Support •Dukungan publik terhadap suatu isu
THE KINGDON MODEL
Problem Stream
indicators focusing events
feedback
Politics Stream
(political will)
visible participants
hidden participants
Policy Stream
(solutions)
window of opportunity
nilai yang dominan
aturan main yang diterima
hubungan kekuasaan yang ada diantara
kelompok
alat kekuasaan
NON DECISION MAKING
secara mandiri atau dalam
kombinasi
secara efektif mencegah kritik
ke dalam masalah yang
memerlukan keputusan
• memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan & kebijakan
Pemerintah
Penentu agenda skala internasional, seperti Bank Dunia atau USAID
Penentu agenda skala nasional, seperti komunitas bisnis
Media massa
PENENTU AGENDA
Norma
Patokan/pedoman bagi
manusia untuk berperilaku
Das Sollen
apa yg seharusnya
Das Sein kenyataannya
Hirarki
Norma inferior
Norma superior
NORMA & HUKUM
Norma Moral
•untuk masyarakat dengan budaya tertentu
Norma Adat
•untuk masyarakat adatnya
Norma Agama
•untuk masyarakat penganutnya
Norma Hukum
•untuk setiap warganegara
NORMA & HUKUM
Hukum
norma yg bertujuan untuk menjaga kehidupan
bersama yang penegakannya dipaksakan
oleh penguasa
sah apabila dibuat oleh lembaga/otoritas yang
berwenang
NORMA & HUKUM
Ka
rak
teri
sti
k
Heteronom (berasal dari luar/eksternal diri, misalnya: pajak)
Otonom (contoh: penghormatan pada orang tua)
Dapat dilekati dengan sanksi pidana/pemaksaan fisik
Sanksi pidana & pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara
Berlaku umum (norma hukum umum) / individual (norma hukum individual)
Bisa abstrak & kongkrit
Bisa gabungan umum abstrak, individual kongkrit dsb
NORMA HUKUM
•Pancasila
Norma Fundamental Negara
(tertinggi & paling awal ditetapkan masyarakat)
• UUD 45
•TAP MPR
•Konvensi Ketatanegaraan (tidak tertulis)
•Isi penting Aturan Dasar:
•garis besar & pokok kebijakan negara, terutama aturan yang memberlakukan & memberikan kekuatan mengikat pada norma hukum Peraturan Perundangan
Aturan Dasar / Pokok Negara
•Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok
•Produk yang dibentuk Presiden & disetujui DPR
Undang-Undang
•pelimpahan kewenangan pembuatan peraturan perundangan (sektoral & daerah)
Aturan Pelaksana & aturan otonom
NORMA HUKUM NEGARA
Sumber Hukum
Hukum Tertulis
(Peraturan Perundang-undangan)
Hukum Kebiasaan
Yurisprudensi
(kumpulan putusan hakim)
Doktrin Ilmu Hukum
Undang-Undang
(diundangkan dalam Lembaran Negara)
Konsideran
(Menimbang …, Membaca ..., Mengingat ….
Diktum (pasal-pasal)
Ketentuan Peralihan
Hukum Material
• mengatur substansi hukum tentang perbuatan apa saja yang diatur
• Contoh Makro – negara: KUHP, KUHPerd
• Contoh Mikro - perusahaan/institusi: larangan tertentu utk kepegawaian
Hukum Formal
• mengatur prosedur yg harus ditempuh bila terjadi pelanggaran hukum material
• Contoh Makro - negara: KUH Acara Pidana, KUH Acara Perdata
• Contoh Mikro – perusahaan/institusi: tata cara pemberhentian pegawai
HUKUM MATERIAL & FORMAL
• hanya berlaku 1 kali saja dan hanya untuk 1 subyek hukum
• Contoh: SK Pengangkatan Direktur, tarif Keputusan
• dapat berlaku berulang-ulang, dinamis, periode tidak ditentukan, untuk banyak subyek hukum
• isi: Larangan, Kewajiban, Kebolehan
• Contoh: Peraturan tata tertib
Peraturan
HUKUM TERTULIS
UUD 45 TAP MPR RI UU
Peraturan Pemerintah Pengganti Rakyat
Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
(TAP MPR NO 3 TAHUN 2000)
UUD 45
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(UU NO 10 TAHUN 2004)
Lembaga Pembuat Peraturan Perundangan
MPR/DPR/DPD
Presiden
Sekretariat Negara & Kabinet
Departemen & Kementrian
Badan
Pemda Tkt I, Tkt II
Lembaga Pengesah & Pengundangan Peraturan Perundangan
Presiden (Pengesah)
Sekretariat Negara (Pengundangan)
Departemen Kehakiman & HAM (TBN)
DPR/MPR/DPD
KELEMBAGAAN
PEMBUATAN PERUNDANGAN
Penyiapan Rancangan UU:
•Presiden
•DPR
•DPD
Pembahasan Rancangan UU
•Presiden
•DPR
•DPD
Mendapatkan Persetujuan
•DPR
•Presiden
Pengesahan
•Presiden
Pengundangan
•Menteri yang tugas & tanggung jawasbnya di bidang peraturan perundang-undangan Mensesneg
PROSES PEMBENTUKAN UU
(UU NO 10 TAHUN 2004)