POLITIK HUKUM DALAM UUD 1945 PASCA AMANDEMEN

Widyawati Boediningsih, SH., MH.

AbstracLegal policy changes in the life of nation and state has happened after the amendment to UUD 1945. Legal policy changes do not only happen in the polical system, but also in the legal system and economic system. In the political system has been a change from an authoritarian political system into a democratic political system. In the legal system has been a change in the field of legislation power. The legislation power that was early on the executive has shifted to legislative. In the economic system, from the the socialist economic system has been a change into neo-socialist economic system.Keynote : Amandment of UUD 1945, legal policy, political system, legal system, social and

economic system.

PENDAHULUAN

UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah di sahkan

pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(PPKI). Akan tetapi saat itu Soekarno menyatakan 1 :

Undang-Undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar Sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan : ini adalah Undang-Undang dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna.

Sejak merdeka, Indonesia telah memberlakukan tiga macam konstitusi dalam empat

periode, yaitu periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD

1945. Periode kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. Periode

ketiga 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950 yang bersifat sementara. Dan

periode keempat 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945.2

Setelah kembali kepada UUD 1945 sampai sekarang konstitusi Indonesia tidak lagi

mengalami pergantian. Akan tetapi hanya mengalami Amandemen sebanyak empat kali,

yaitu Amndemen yang pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua

1 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum : Stusi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hal. 153

2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988), hal. 86 - 100

17

tangal 18 Agustus 2000 dan Amandemen ketiga 10 November 2001 serta Amandemen

keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.

Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana telah dikutip oleh Sri Soemantri dalam

disertasinya yang telah memberikan gambaran secara jelas apa yang seharusnya menjadi isi

dari konstitusi. Pada pokoknya konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu 3 :

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan waga negaranya;

b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat

fundamental.

Atas dasar itulah, maka UUD 1945 Republik Indonesia yang dalam teori Stufenbau

Hans Kelsen disebut sebagai groundnorm harus memberikan jaminan atas hak asasi manusia

dan adanya pembagiaan kekuasaan dalam struktur negara untuk memberikan batasan atas

kekuasaan tersebut agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Dengan demikian, nilai yang

terkandung di dalam batang tubuh UUD 1945 mengandung sistem politik hukum bangsa

Indonesia untuk mewujudkan negara ideal yang dicata-citakan. Politik hukum di dalam

batang tubuh UUD 1945 tidak hanya mengandung sistem politik, akan tetapi juga sistem

ekonomi, sistem hukum dan sosial.

Menurut T.M.Radhie, yang dimaksud Politik hukum adalah suatu pernyataan

kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah

perkembangan hukum yang dibangun4. Politik hukum dalah legal policy yang telah atau akan

dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi5 :

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-

materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan

3 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung : Alumni Bandung), 1987, hal. 514 Teuku Mohammad Radhie, Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional, dalam

majalah Prisma No. 6 Tahun II Desember 1973, hal 3.5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (jakarta : PT Pustaka LP3ES, 1998), Hal 9

18

2. pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan

pembinaan para penegak hukum.

UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia.

Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang

kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan

kekuasaan. UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan kebebasan individu

sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan

pribadi.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Negara Indonesia

Dalam teori pemerintahan dikenal dua model bentuk negara (staatvormen), yaitu

negara federal dan negara kesatuan. Untuk membedakan kedua bentuk negara tersebut dapat

dilihat dari kekuasaan legislatif atau dari konsep kedaulatan maupun dari teori pemerintahan6.

Jika menggunakan tolak ukur kekuasaan legislatif, maka dalam negara federal kekuasaan

legislatif terbagi antara badan legislatif federal dan badan-badan legislatif dari negara-negara

bagian. Sedangkan di dalam negara kesatuan, kekuasaan legislatif yang tertinggi berada

secara terpusat dalam satu badan legislatif.7 Apabila tolak ukurnya menggunakan konsep

kedaulatan. Dalam negara federal, kedaulatan terbagi atas dua aspek, yaitu kedaulatan intern

dan kedaulatan ekstern. Kedaulatan intern tersebut terbagi antara negara-negara bagian dan

kedaulatan ekstern tetap berada pada pemerintah pusat federal (the central of federal power).

Sedangkan dalam negara kesatuan, kedaulatan intern dan ekstern berada pada pemerintah

pusat.8

6 Abdul Rosyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,, 2006), hal. 105

7 Ibid., hal. 1068 Ibid.

19

Jika menggunakan tolak ukur teori pemerintahan, dalam negara federal terbentuk

melalui dua tahap, yaitu tahap pengakuan atas keberadaan negara-negara dan/atau wilayah-

wilayah independen dan tahap kedua adalah adanya kesepakatan antar mereka untuk

membentuk negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan adalah adanya klaim dari para

pendiri negara atas seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara saat mereka

mendeklarasikan kemerdekaannya.9

Berdasarkan rumusan dalam UUD 1945, Indonesia menerapkan bentuk negara

kesatuan. Akan tetapi akibat desakan politik dari kolonial Belanda - dalam periode 27

Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 – Indonesia pernah menerapkan bentuk Negara

Federal. Bentuk negara federal tersebut akhirnya berakhir setelah terjadi pertemuan antara

Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus

1950 yang memutuskan untuk kembali kepada bentuk negara kesatuan.

Dasar negara Indonesia yang berbentuk kesatuan ini sebagaimana tedapat di dalam

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk

Republik”.

B. Bentuk Pemerintahan Indonesia

Pada umumnya, terdapat dua bentuk pemerintahan (forme de government atau

regeringsvorm), yaitu bentuk pemerintahan Monarki dan bentuk pemerintahan Republik.

Pemerintahan Monarki (kerajaan, kesultanan dan kekaisaran), ialah negara yang dikepalai

oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Bentuk

pemerintaan monarki ini terdiri dari tiga macam, yaitu monarki mutlak (absolut), monarki

terbatas (konstitusional) dan monarki parlementer.10

Monarki berasal dari bahasa latin respublica (kepentingan umum), jadi

pemerintahan monarki adalah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepali oleh seorang

9 Ibid., hal. 106-10710 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006), hal. 91

20

raja sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan

tertentu. Pemerintahan Republik ini terdapat tiga macam. Pertama, Republik dengan sistem

pemerintahan rakyat secara langsung (system referendum). Kedua, Republik dengan sistem

pemerintahan perwakilan rakyat (system parlementer). Dan ketiga, Republik dengan sistem

pemisahan kekuasaan (system presidensiil).11

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Negara Indonesia berbentuk Republik.

Hal ini sebagaimana tedapat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yaitu : “Negara Indonesia

ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Adapun sistem pemerintahannya

menerapkan sistem presidensiil. Hal ini sebagaimana tersirat di dalam ketentuan Pasal 4 ayat

(1) jo. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, dimana presiden bertanggang jawab dalam

penyelenggraan pemerintahan dan dalam pengangkatan dan pemberhetian para menterinya.

C. Konsepsi Negara Hukum Indonesia

Di dalam konsepsi negara hukum terdapat dua macam, yaitu Konsep Rechtsstaat

dan Konsep Rule of Law.

Menurut Sckeltema bahwa terdapat empat unsur utama dalam negara hukum

Rechtsstaat dan masing-masing unsur utama mempunyai turunannya, yaitu sebagaimana

dikemukaan oleh Azhary, yaitu :12

1. Adanya kepastian hukum :

a. Asas legalitas;

b. Undang-undang yang mengatur tindakan yang

berwenang sedemikian rupa, hingga warga dapat mengetahui apa yang dapat

diharapkan;

c. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;

11 Ibid., hal. 91-9212 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung : PT.

Alumni, 2004), hal. 113 - 114

21

d. Hak asasi dijamin oleh undang-undang;

e. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.

2. Asas persamaan :

a. Tindakan yang berwenang diatur di dalam undang-undang dalam arti

materiil;

b. Adanya pemisahan kekuasaan.

3. Asas demokrasi :

a. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;

b. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;

c. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.

4. Asas pemerintah untuk rakyat :

a. Hak asasi dengan undang-undang dasar;

b. Pemerintahan secara efektif dan efesien.

Sedangkan Konsep The Rule of Law awalnya dikembangkan oleh Albert Venn

Dicey (Inggris). Dia mengemukakan tiga unsur utama The Rule of Law, yaitu)13 :

1. Supremacy of law (supremasi hukum), yaitu bahwa negara diatur oleh hukum,

seseorang hanya dapat dihukum karena mlanggar hukum.

2. Equality before the law (persamaan dihadapan hukum), yaitu semua warga

Negara dalam kapasitas sebagai pribadi maupun pejabat Negara tunduk kepada hukum

yang sama dan diadili oleh pengadilan yang sama.

3. Constitution based on individual right (Konstitusi yang didasarkan pada hak-

hak perorangan), yaitu bahwa konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi

dari hak-hak individual yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan dan parlemen

hingga membatasi posisi Crown dan aparaturnya.

13 Ibid., hal. 120

22

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa antara konsep rechtsstaat dan the rule of

law memang terdapat perbedaan. Konsep rechtsstaat lahir dari perjuangan menentang

absolutisme sehingga bersifat revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental

yang disebut civil law system atau modern roman law dengan karakteristik administratif.

Sebaliknya the rule of law berkembang secara evolusioner dan bertumpu pada common law

system dengan karakteristik yudicial.14

Konsep Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep rechtstaat dan rule of

law karena mempunyai latarbelakang yang berbeda pula. Konsep negara hukum Indonesia

adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945

yang berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Istilah negara hukum dalam kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan

dengan istilah-istilah asing antara lain rechts staat, atat de droit, the state according to law,

legal state, dan rule of law. Notohamijdojo memadankan istilah negara hukum di dalam

konstitusi Indonesia dengan konsep rehtsstaat sebagaimana dalam tulisannya "...negara

hukum atau rechtsstaat".15 Di samping itu, Muhammad Yamin di dalam tulisannya

menyebutkan bahwa "...Republik Indonesia ialah negara hukum (rehtsstaat, government of

law)".16

Akan tetapi Ismail Suny memadankan negara hukum dengan konsep rule of law

seperti terlihat dalam tulisannya "... pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah dimana

kapastian hukum tidak terdapat dalam arti sepenuhnya di negeri kita, that the rule of law

absent in Indonesia, negara kita bukan negra hukum".17 Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Sunaryani Hartono yang menyamakan istilah negara hukum dengan

konsep the rule of law sebgaimana nampak dalam tulisannya "...supaya tercipta suatu negara

14 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 72

15 Notohamidjojo, Makna Negara hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1970), hal. 2716 Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 7217 Ismail Suny, Mencari Keadilan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 123

23

hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan rule of

law itu harus dalam arti materiil".18

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Philipus M. Hadjon yang lebih

mengkritik terhadap para pakar hukum yang mempersamakan istilah negara hukum dengan

konsep rechtstaat dan konsep the rule of law, dia menyatakan bahwa di dalam sebuah nama

terkandung isi (nomen est omen), negara hukum merupakan sebuah konsep tersendiri yang

dipergunakan oleh negara Indonesia, sehingga tidak bisa dipadankan dengan konsep

rechtsstaat atau konsep the rule of law yang telah mempunyai isi masing-masing yang

berbeda. Pendapat ini tentu dapat difahami mengingat saat ini terdapat 5 (lima) konsep

negara hukum yang dianggap berpengaruh dan telah mempunyai isi yang berlainan, di

antaranya pertama, rechtsstaat yang merupakan konsp yang dikenal di Belanda. Kedua, the

rule of law yang merupakan konsep yang di kenal di negara-negara Anglo-Saxon seperti

Inggris, Amerika Serikat.19

Menurut Philipus M. Hadjon makna yang paling tepat dalam konsep Negara

hukum Indonesia adalah mengandung empat unsur, di antaranya20 :

1. Keserasin hubungan antara pemerintah dan rakyat;

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasan negara;

3. Penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedang peradilan merupakan

sarana terakhir; dan

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Di samping itu, di dalam konsep negara hukum Indonesia juga telah terdapat

adanya jaminan atas perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana telah dirumuskan

di dalam BAB XA Pasal 28A sampai Pasal 28J Amandemen kedua UUD 1945.

18 Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law, (Bandung : Alumni, 1976), hal. 3519 Irfan Fachruddin, op. cit, hal. 110 - 11120 Ibid,. hal. 85

24

D. Struktur Negara Indonesia

Struktur negara ini merupakan sistem ketatanegaraan yang diterapkan di Indonesia

berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam UUD 1945 pasca Amandemen. Di dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia ini merupakan penerapan dari sistem Trias Politika yang bertujuan

untuk memberikan batasan atas kekuasaan yang diberikan terhadap suatu lembaga

kenegaraan. Lembaga kenegaraan tersebut terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif

dan lembaga yudikatif.

Struktur negara Indonesia adalah di antaranya sebagaimana terdapat di dalam

Pasal 18 ayat (1) Amandemen kedua UUD 1945, yaitu : “Negara Kesatuan Republik

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kebupaten

dan kota, yang tiap-tiap pronvinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,

yang diatur dengan undang-undang”.

Berdasarkan rumusan Pasal ini sangat jelas bahwa struktur negara Indonesia

terdiri dari Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di dalam Pemerintahan Daerah ini

terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota

yang kesemuanya mempunyai struktur pemerintahan sendiri.

1. Pemerintahan Pusat

Berdasarkan teori Trias Politika dari Montesquieu, struktur pemerintahan terdiri

tiga lembaga kenegaraan, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga

yudikatif. Di dalam analisisnya Gabrial A. Almond, istilah eksekutif ini diganti dengan

rule application function, lembaga lagislatif diganti istilah rule making function dan

lembaga yudikatif diganti rule adjudication function. Jika analisis tersebut dikaitkan

dengan struktur pemerintahan pusat, maka lembaga-lembaga negara pasca Amandemen

UUD 1945 adalah sebagaimana tabel ini 21 :

21 Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sarajuddin, Memahami Keberadan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 40-41

25

Rule Application

FunctionRule Making Function

Rule Adjudication

Function

Presiden DPR + Presiden MA

TNI-POLRI * MPR MK

BI * DPD Komisi Yudisial ***

KPU * BPK **

Keterangan :

* : Merupakan lembaga negara yang independen yang dijamin oleh UUD 1945,

walaupun pada dasarnya lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi

eksekutif.

** : BPK tidak memegang fungsi legialatif. Namun, BPK memegang fungsi

pemeriksaan yang merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR dan DPD.

*** : Pada dasarnya KY bukan lembaga yudikatif. Namun lebih menyerupai

“Dewan Kehormatan” MA yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Di dalam Amandemen UUD 1945, lembaga negara dapat dibagi menjadi dua

kategori, yaitu organ utama (main state’s organ) dan organ bantu (auxiliary state’s

organ). Organ utama (main state’s organ) adalah lembaga negara sebagai pelaksana

utama dari ketiga kekuasaan negara, di antaranya MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil

Presiden, MA serta MK. Sedangkan organ bantu (auxiliary state’s organ) adalah lembaga

negara untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari check and balances antar lembaga negara

tersebut, di antaranya BPK, KY, BI, KPU, TNI, dan POLRI.

Menurut Jimly Ashiddiqie, bahwa Indonesia pasca Amandemen menganut teori

pemisahan kekuasaan (separation of power), dengan alasan lembaga negara yang ada

sekarang ini tidak lagi mendapatkan kewenangan melalui pembagian kekuasaan dari

26

MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sebagaimana paradigma yang dianut oleh UUD

1945 sebelum Amandemen. Kini lembaga-lembaga negara tersebut mendapatkan

kewenangannya secara langsung dari UUD 1945.

Konsepsi UUD 1945 pasca amandemen juga telah berubah pada konsep check and

balances antar semua lembaga negara. Karena bagaimanapun juga penguasa sangat rentan

untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of powers) sebagaimana yang pernah

dikatakan oleh Lord Action, ”power tends to corrupt, obsolutely power corrupts

absolutely.

Penerapan prinsip check and balances antara lembaga negara di Indonesia ini

didasarkan pada teori yang dikembanagkan oleh James Madison yang bertumpu pada

empat unsur pokok, di antaranya22 :

1. Pemisahan kekuasaan;

2. Kedaulatan dibagi antara pusat dan negara bagian;

3. Hak asasi manusia; dan

4. Anggota kongres dan Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Sebagai konsewensinya, maka dalam Amandemen UUD 1945 telah membawa

perubahan terhadap pergeseran kekuasaan negara, di antaranya :

1. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan

rakyat, akan tetapi telah menjadi lembaga negara setara dengan lembaga negara

lainnya (Pasal 1 ayat (2)).

2. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD sebagai representasi perwakilan kepentingan

rakyat dan kepentingan daerah (Pasal 2 ayat (1)).

3. Kekuasaan membentuk undang-undang tidak lagi berada pada Presiden, tetapi

menjadi kekuasaan DPR (Pasal 20 ayat (1)).

22 Abdul Rosyid Thalib, op. cit., hal. 3

27

4. Proses impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi menjadi wewenang

penuh MPR, tetapi harus melalui ”Putusan MK” terlebih dahulu (Pasal Pasal 7B ayat

(1)).

5. Penarapan sistem pemerintahan presidensiil sebagai wujud dari konsep separation of

power dengan legislatif (Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 17 ayat (2)).

6. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh

masyarakat melalui partai politik di dalam pemilihan umum (Pasal 6A ayat (1) dan

(2))

7. Kekuasaan Kehakiman tidak lagi hanya dilaksanakan oleh MA, tetapi juga oleh MK

sebagai lembaga penjaga kemurnian konstitusi (the quardian of the constitution atau

waakhond van de grondwet), sehingga kewenangan MK ini adalah untuk

menyelesaikan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional. MK

berwenang untuk memeriksa Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,

Memutuskan pembubaran partai politik, Sengketa kewenangan lembaga negara,

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewajiban memberikan putusan atas

pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran oleh Presiden dan / atau wakil

Presiden (Pasal 24 ayat (2) jo. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2))

8. Dibentuk lembaga Komisi Yidusial yang berwenang mengusulkan pengangkatan

hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim (Pasal 24B ayat (1)).

2. Pemerintahan Daerah

Amandemen UUD 1945 juga telah melahirkan konsep otonomi daerah melalui

pelaksanaan asas desentralisasi kekuasaan negara kepada daerah (Pasal 18 ayat (2) UUD

1945). Terdapat beberapa pengertian tentang otonomi daerah, yaitu 23 :

23 Edi Santoso dan et. al., Otonomi Daerah : Cappacity Building da Penguatan Demokrasi Local, (Semarang : Puskodak Undip, 2003), hal. 104

28

a. Kondisi atau ciri unik tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan lain;

b. Pemerintahan sendiri (self government), yaitu hak untuk memerintah atau

menentukan nasib sendiri (the rights of self government; self determination);

c. Pemerintahan sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya control

oleh pihak lain terhadap ungsi daerah (local internal affairs) atau terhadap minoritas

suatu daerah;

d. Pemerintahan daerah mempunyai pendapatan yang cukup untuk menentukan

nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mwncapai tujuan hidup secara

adil (self determination, self sufficiency, self relience);

e. Pemerintahan otonomi mempunyai supremasi atau dominasi kekuasaan atau

hukum yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan.

Pengertian desentralisasi dalam beberapa literatur terdapat beberapa bentuk, di

antaranya 24 :

a. Dekonsentrasi, yaitu redistribusi tanggung jawab administratif dalam khirarki

pemerintah pusat melalui pengalihan beban kerja dari pemerintah pusat ke pejabatnya

sendiri di daerah.

b. Delegasi pada organisasi parastatal, yaitu pelimpahan pembuatan keputusan dan

manajemen untuk kepentingan khusus di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.

c. Devolusi, yaitu kemampuan unit pemerintah daerah yang mandiri, independen dan

otonom, dimana pemerintah pusat melepaskan fungsi-fungsi tertentu serta

pengawasannya.

d. Transfer of function, yaitu sebagai kelanjutan dari devolusi, pemerintah memberikan

dan mentransfer fungsi dan tugas-tugasnya kepada masyarakat dan lembaga non

pemerintah lainnya.

24 Ibid, hal. 134

29

Berdasarkan inilah, maka kebijakan relasi kekuasaan antara pusat dan daerah yang

berupa otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia adalah termasuk desentralisasi

dalam bentuk devolusi.

Untuk melaksanakan konsep otonomi daerah tersebut maka negara kesatuan RI

dibagi atas beberapa daerah otonom, yaitu daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan

Kota. Di dalam daerah otonom tersebut mempunyai sistem pemerintahan, yang hanya

terdiri dari badan eksekutif (Kepala Daerah) dan badan legislatif (DPRD). Sedangkan

badan yudikatif tetap tersentral menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini sesuai

dengan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (UU Pemda), bahwa daerah hanya berwenang atas beberapa urusan

pemerintahan yang bukan termasuk urusan pemerintahan pusat. Di antara urusan yang

menjadi wewenang pemerintah pusat adalah Politik luar negeri, Pertahanan,

Keamanan,Yustisi, Moneter dan fiskal nasional, dan Agama.

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat enam urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat, termasuk di antaranya urusan yustisi atau peradilan.

Sehingga pemerintahan daerah hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

eksekutif dan legislatif di daerah.

Menurut ketentuan UU Pemda, pemerintah provinsi tidak hanya melaksanakan

asas desentralisasi politik atau devolusi, akan tetapi juga melaksakan asas dekonsentrasi.

Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota hanya melaksankan asas desentralisasi.

Salah satu perubahan yang sangat mendasar di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah ini adalah adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang tidak lagi dipilih melalui DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung

oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

Perubahan ini didasarkan pada rumusan Pasal 18 ayat (4) Amandemen kedua UUD 1945.

30

E. Sistem Ekonomi Indonesia

Terdapat dua sistem ekonomi dunia, yaitu sistem ekonomi liberalisme dan sistem

ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi liberalisme ini mencapai puncak keemasannya di Eropa

Barat dalam tahun 1815-1914 dengan eksponennya Adam Smith di dalam bukunya yang

berjudul The Wealth of Nations (1776), yang menyatakan bahwa mekanisme pasar bebas

akan menjadi jawaban untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kesejahteraan

masyarakat akan tercapai jika tiap indvidu dapat menikmati kebebasan untuk

mengemabngkan usahanya. Kemudian diteruskan oleh David Ricardo dalam bukunya

Principles of Political Economy and Taxation (1817) dengan teori keunggulan komperatifnya

(comperative advantage).25

Sistem ekonomi sosialisme yang berkembang pada abad ke-20 adalah sebagai

counter dari system ekonomi liberalisme yang telah mengakibatkan gap atau disparitas

ekonomi yang sangat parah di antara masyarakat Eropa Barat. Salah satu eksponennya adalah

Karl Marx dengan manifesto komunismenya. Konsep ekonomi komunisme Karl Marx

tersebut kemudian berhasil diterapkan di dalam tataran praktek oleh Lenin pada tahun 1917 –

1924 M di Uni Soviet. Sistem ekonomi sosialis komunisme ini menghendaki penghapusan

hak milik pribadi atas alat-alat produksi dan terciptanya masyarakat tanpa kelas serta adanya

campur tangan Negara secara penuh di dalam setiap sistem ekonomi.

Sedangkan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia pasca Amandemen UUD

1945 adalah sebagaimana terdapat di dalam rumusan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) UUD

1945, yaitu :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

25 Adji Samerkto, Kapitalisme, Modernisme & Kerusakan Lingkungan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hal. v

31

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip persamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dengan undang-undang.

Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 ini merupakan hasil dari Amandemen

keempat. Sebelum Amandemen ini, sistem ekonomi Indonesia lebih mengarah pada sistem

ekonomi sosialisme. Adanya keterlibatan negara secara penuh atas segala cabang-cabang

produksi dan penguasaan atas semua sumber daya alam merupakan ciri dari penerapan sistem

ekonomi sosialisme. Akan tetapi setelah melalui Amandemen keempat, sistem ekonomi

Indonesia telah mengalami perubahan paradigma yang sangat mendasar, yaitu melalui

penambahan ayat (4) dan ayat (5) di dalam Pasal 33 UUD 1945, Negara Indonesia

menghendaki atas penerapan sistem ekonomi Neo-Sosialisme, artinya melalui kedua ayat

tersebut negara memberikan ruang bagi terwujudnya penerapan sistem ekonomi yang

didasarkan pada mekanisme pasar. Akan tetapi di sini negara masih mempunyai kekuasaan

untuk mengatur melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam rumusan ayat (4) Pasal 33 Amandemen keempat UUD 1945 tersebut,

sangat jelas bagaimana politik hukumnya, yaitu bahwa negara Indonesia juga telah mencita-

citakan lahirnya negara demokrasi modern melalui konsep good envoirenment government,

good corporate government dan civil society.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa politik

hukum dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat macam, yaitu :

1. Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan

2. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah berbentuk Republik dengan sistem presidensiil

32

3. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

4. Struktur Negara Indonesia terdiri dari Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Adapun kelembagaan pemerintahan pusat terdiri dari lembaga legislative, eksekutif dan

yudikatif sesuai dengan teori separation of power dari Trias Politika dan juga prinsip

check and balances antar lembaga Negara. Sedangkan struktur lembaga daerah hanya

terdiri dari lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dengan penyelenggaraan

pemerintahan berdasarkan konsep otonomi dalam bentuk desentralisasi politik (devolusi).

5. Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Neo-Sosialisme, yang

menghendaki berlakunya mekanisme pasar bebas. Tetapi di sisi lain, Negara masih tetap

berkuasa untuk mengatur melalui beberapa produk peraturan perundang-undangan.

6. Negara Indonesia mencita-citakan konsep negara demokrasi modern (good

environment government, civil society dan good corporate government), yaitu

sebagaimana rumusan di dalam ayat (4) Pasal 33 Amandemen keempat UUD 1945.

33

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rosyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Adji Samerkto, 2005, Kapitalisme, Modernisme & Kerusakan Lingkungan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Edi Santoso dan et. al., 2003, Otonomi Daerah : Cappacity Building da Penguatan Demokrasi Local, Semarang : Puskodak Undip

Fakhurohman, Dian Aminudin, dan Sarajuddin, 2004, Memahami Keberadan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Irfan Fachruddin, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung : PT. Alumni

Ismail Suny, 1982, Mencari Keadilan, Jakarta : Ghalia Indonesia

K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka Eureka Surabaya, 2003

Khudzaifah Dimyati, 2004, Teorisasi Hukum : Stusi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990, Surakarta : Muhammadiyah University Press

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim,1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti

Moh. Mahfud MD, 1998, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : PT Pustaka LP3ES

Muhammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia

Notohamidjojo, 1970, Makna Negara hukum, Jakarta : Badan Penerbit Kristen

Sri Soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung : Alumni, Disertasi.

Sunaryati Hartono, 1976, Apakah The Rule of Law, Bandung : PT. Alumni

Titik Triwulan Tutik, 2006, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia, Surabaya : PT. Bina Ilmu

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

34