program pendidikan 2016
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
1/84
i
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyajikan Buku Program KerjaDirektorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016. Buku ini memuat berbagai
kebijakan, rencana strategis, organisasi dan tata kerja, serta program dan
anggaran yang dikelola di lingkungan Direktorat Pembinaan SMA.
Misi pendidikan SMA lebih diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan
mutu sekolah, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya,
terutama bagi siswa kurang beruntung untuk mendapat layanan pendidikan
bermutu. Usaha dan kerja keras tersebut akan dilakukan secara terus
menerus dan bertahap melalui peningkatan kualitas layanan sekolah yang
akan ditempuh, antara lain: (1) penyediaan prasarana pembelajaran melalui
USB, RKB, rehabilitasi, PIP, serta meningkatkan keterjangkauan layanan
pendidikan SMA dan meningkatkan kualitas sarana mutu melalui penyediaan
Laboratorium, Peralatan TIK, dan BOS; (2) meningkatkan kualitas
pembelajaran di sekolah melalui pengembangan kurikulum; (3)
pengembangan karakter dan kreatifitas siswa melalui kompetisi keilmuan
nasional-internasional, serta kompetisi olahraga dan seni.
Buku Program Kerja Diretorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2016 ini
disusun agar dapat digunakan sebagai panduan kerja pelaksanaan program-
program SMA, sekaligus menjadi salah satu bahan masukan bagi mitra kerja
kami di dinas pendidikan propinsi, kabupaten/kota, sekolah dan instansi
lainnya dalam merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan SMA.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu tersusunnya Buku Program Kerja ini.
Jakarta, Januari 2016Direktur Pembinaan SMA
Drs. Purwadi Sutanto, M.SiNIP. 19610404 198503 1 003
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
2/84
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
3/84
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
ii
Kata pengantar iDaftar isi ii
A. Latar Belakang 1B. Dasar Hukum 4C. Tugas dan Fungsi 5D. Capaian Indikator Kinerja 2015 12E. Isu-Isu Strategis 14
A. Visi dan Misi Direktorat Pembinaan SMA 15B. Tujuan Strategis Direktorat Pembinaan SMA 2015-2019 19C. Sasaran Program Direktorat Pembinaan SMA 2016 20D. Indikator Kinerja 21E. Strategi Pembiayaan 23
A. Sasaran Prioritas Pendidikan Nasional 27B. Sasaran Prioritas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 33
A. Subdit Program dan Evaluasi 47B. Subdit Pembelajaran 51C. Subdit Kelembagaan Sarana dan Prasarana 52D. Subdit Peserta Didik 56E. Subbag Tata Usaha 59
Penutup 61
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
4/84
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
5/84
1
A. LATAR BELAKANG
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
lndonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara
Republik lndonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu
setiap warga negara lndonesia berhak memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa
memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan
peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan membuat warga negara
lndonesia memiliki keterampilan hidup (life skills) sehingga memiliki
kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan
lingkungannya, serta mendorong tegaknya masyarakat madani dan
modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Proses pengembangan
pendidikan menuntut pemerintah untuk konsisten pada isi konstitusi
dimana pada Pasal 31 dan Pasal 32 UUD 1945 telah ditegaskan
kewajiban pemerintah untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.
Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-
undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama danpersatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia. Di bidang kebudayaan, Pasal 32 UUD 1945 ditegaskan pula
peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah
peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati
dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Dalam menghadapi keterbukaan ekonomi, sosial, dan budaya antar
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
6/84
2
negara secara global, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang makin
ketat, termasuk dalam penyediaan tenaga kerja yang akan mengisi
kebutuhan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan
lapangan kerja lain di negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA). Peningkatan akses dan mutu pendidikan SMA perlu disiapkan
dengan baik untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional yang mampu
bersaing dalam era globalisasi. Berdasarkan uraian di atas terdapat tiga
isu penting yang berkaitan dengan pendidikan menengah. Isu pertama
adalah aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah
termasuk disparitasnya antar daerah dan antara perkotaan dengan
pedesaan, aspek mutu dan relevansi pendidikan SMA, dan aspek
tantangan persaingan global, khususnya pada tingkat regional.
Sebagai langkah terstruktur dalam pembangunan pendidikan sesuai
dengan amanat konstitusi di atas, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun Rencana Pembangunan
Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 sebagai Peta
Jalan (Road Map) pembangunan pendidikan 2005—2025 dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005—2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007). Di
dalam RPPNJP 2005—
2025 ditentukan tema-tema pembangunan yang
telah diselaraskan dengan tema-tema pembangunan dalam RPJPN
2005—2025 seperti ditunjukan pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1. Tema pembangunan pendidikan 2005—2025
RPJMN-I
(2005-2009)
Menata kembali NKRI,menbangun Indonesia yang
aman dan damai, yang adil dandemokratis, dengan tingkat
kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN-II
(2009-2014)
Memantapkan penataankembali NKRI, meningkatkankualitas SDM, membangun
kemampuan IPTEK,memperkuat daya saing
perekonomian
RPJMN-III
(2015-2019)
Memantapkan pembangunan secaramenyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitifperekonomian yang berbasis pada SDAyang tersedia, SDM yang berkualitas
serta kemampuan IPTEK.
RPJMN-IV
(2020-2024)
Mewujudkan manusia Indonesiayang mandiri, maju, adil danmakmur melalui percepatan
pembangunan di segala bidangdengan struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulankompetitif
TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024
Peningkatan
Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Daya Saing Regional Daya Saing
Internasional
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
7/84
3
Periode pertama dalam RPPNJP, pembangunan pendidikan difokuskan
pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara
pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi
penyelenggaraan proses pembelajaran. Sementara pada periode kedua
sebagai tindak lanjut hasil peningkatan kapasitas dan modernisasi
pendidikan, pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga
pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pada saat ini pembangunan pendidikan dan kebudayaan memasuki
periode ketiga, dimana pemerintah bertugas untuk mendorong agar
penguatan layanan di satuan pendidikan dapat menghasilkan keluaran-
keluaran (manusia, karya, atau inovasi) yang berdaya saing minimal padatingkat regional di Asia Tenggara (ASEAN), sehingga Indonesia sebagai
negara terbesar di Asia Tenggara kembali menjadi barometer dunia dan
menjadi poros dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
ASEAN.
Dengan digabungnya fungsi kebudayaan bersama dengan pendidikan
merupakan langkah untuk mengembalikan fungsi kementerian sesuai
dengan BAB XIII UUD 1945. Pendidikan dan kebudayaan menjadi satu
bagian yang sangat berkaitan, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi
sumber daya manusia sebagai penggerak ekonomi namun dapat sekaligus
menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Penyusunan Program Kerja Direkotrat Pembinaan SMA ini mengacu pada
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015—2019 yang merupakan upaya komprehensif dalam menjabarkan
tema pembangunan pendidikan tahap III yaitu mendorong daya saingregional, serta arahan Presiden yaitu kebijakan Trisakti yang mencakup
kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan
berkepribadian dalam kebudayaan, juga Nawa Cita (9 agenda perubahan),
yang meliputi: 1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2)
membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3)
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
8/84
4
membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) memperkuat kehadiran
negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) meningkatkan kualitas
hidup manusia indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan
bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya; 7) mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8) melakukan revolusi karakter bangsa; serta 9) memperteguh kebhineka-
an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Di dalam Program Kerja ini dijabarkan permasalahan dan tantanganProgram Direktorat Pembinaan SMA mulai tahun 2016. Selanjutnya
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA ini harus digunakan sebagai
pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam penyusunan Buku Program Kerja Direktorat
Pembinaan SMA ini meliputi :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaaan;
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
9/84
5
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2015—2019;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014—2019;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015—2019;
15. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Permendikbud Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah
Universal.
17. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun
2015-2019 18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA nomor
SP DIPA-023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2016.
C. TUGAS DAN FUNGSI
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 408 Bagian Keenam,
tugas Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas adalahmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi
penerapan standar teknis di bidang Sekolah Menengah Atas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408
tersebut, Direktorat Pembinaan SMA menyelenggarakan fungsinya
sebagai berikut:
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
10/84
6
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik,
sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah menengah
atas;
b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum, peserta
didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah
menengah atas;
c. Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik sekolah
menengah atas;
d. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan sekolah menengah
atas;
e. Pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelengaraan
sekolah menengah atas yang diselengarakan perwakilan negaraasing atau lembaga asing;
f. Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah menengah atas;
g. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan
tata kelola sekolah menengah atas;
h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum,
peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola
sekolah menengah atas;
i. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik,
sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola sekolah
menengah atas;
j. Pelaksanaan administrasi Direktorat.
Dalam rangka mencapai target program prioritas bidang pendidikan yang
ditetapkan, maka Direktorat Pembinaan SMA menyesuaikan struktur
organisasi dan penganggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
(Tupoksi) untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah
ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Pembinaan SMA.
1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas:
1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi;
1.2 Sub Direktorat Kurikulum;
1.3 Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
11/84
7
1.4 Sub Direktorat Peserta Didik;
1.5 Subbagian Tata Usaha.
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan SMA
1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi
Sub Direktorat Program dan Evaluasi mempunyai tugas untuk
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, program
dan anggaran, kerja sama, pemberdayaan peran serta masyarakat,
evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, dan pelaporan
Direktorat.
Sub Direktorat Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
sekolah menengah atas;
b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di
bidang pembinaan sekolah menengah atas;
c. penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Direktorat;
d. penyusunan bahan fasilitasi pendanaan sekolah menengah atas;
DIREKTUR
PEMBINAAN SMA
Sub Direktorat
Program dan
Evaluasi
Sub Direktorat
Sarana dan
Prasarana
Sub Direktorat
Peserta Didik
Seksi Program
Seksi Evaluasi
Seksi
Pembelajaran
Seksi
Penilaian
Seksi
Kelembagaan
Seksi Sarana
dan Prasarana
Seksi Bakat
dan Prestasi
Seksi
Kepribadian
Sub Direktorat
Kurikulum
Subbagian
Tata Usaha
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
12/84
8
e. koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pembinaan sekolah
menengah atas;
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan
anggaran Direktorat serta fasilitasi pendanaan sekolah
menengah atas; dan
g. penyusunan laporan Direktorat.
1.1.1 Sub Direktorat Program dan Evaluasi terdiri dari 2 seksi, yaitu:
a. Seksi Program
b. Seksi Evaluasi
1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan
bahan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan,
penyajian, data dan informasi, dan penyusunan program,
kegiatan dan anggaran Direktorat, serta fasilitasi pendanaan
sekolah menengah atas.
2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran
Direktorat dan pelaksanaan fasilitasi pendanaan sekolah
menengah atas, penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan
kerja sama di bidang pembinaan sekolah menengah atas, dan
penyusunan laporan Direktorat.
1.2 Sub Direktorat Kurikulum
Sub Direktorat Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, di bidang kurikulum sekolah
menengah atas.
Sub Direktorat Kurikulum menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang kurikulum sekolah menengah atas;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;
c. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu di
bidang pembelajaran dan penilaian pada sekolah menengah atas;
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
13/84
9
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran
dan penilaian pada sekolah menengah atas; dan
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembelajaran dan
penilaian pada sekolah menengah atas.
1.2.1 Sub Direktorat Kurikulum terdiri dari 2 seksi, yaitu:
a. Seksi Pembelajaran; dan
b. Seksi Penilaian.
1) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi danlaporan di bidang pembelajaran sekolah menengah atas.
2) Seksi Penilaian mempunyai tugas melakukan penyusunan
bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan,
norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi, fasilitasi penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di
bidang penilaian sekolah menengah atas.
1.3 Sub Direktorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana
Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan
sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara
asing dan satuan pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh
lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta fasilitasi
sarana prasarana, tata kelola, dan penjaminan mutu di bidang tata
kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas.
Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana memiliki fungsi
sebagai berikut:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang tata kelola dan sarana prasarana sekolah
menengah atas;
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
14/84
10
b. penyusunan bahan fasilitasi sarana dan prasarana sekolah
menengah atas;
c. penyusunan bahan pertimbangan pemberian izin
penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan
perwakilan negara asing dan satuan pendidikan kerja sama yang
diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan
Indonesia;
d. penyusunan bahan fasilitasi penjaminan mutu tata kelola dan
sarana prasarana sekolah menengah atas;
e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata
kelola dan sarana prasarana sekolah menengah atas;
f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata keloladan sarana prasarana sekolah menengah atas; dan
g. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang tata kelola dan
sarana prasarana sekolah menengah atas.
1.3.1 Sub Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana terdiri
dari 2 seksi, yaitu:
a. Seksi Kelembagaan
b. Seksi Sarana dan Prasarana
1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, pertimbangan pemberian izin
penyelenggaraan sekolah menengah atas yang
diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan
pendidikan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga
asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, fasilitasi
penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola
sekolah menengah atas.
2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, fasilitasi sarana prasarana dan
penjaminan mutu, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan
prasarana menengah atas.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
15/84
11
1.4 Sub Direktorat Peserta Didik
Sub Direktorat Peserta Didik mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan
supervisi di bidang peserta didik sekolah menengah atas.
Sub Direktorat Peserta Didik menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peserta didik sekolah menengah atas;
b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembinaan bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian
peserta didik sekolah menengah atas;
c. penyusunan bahan peningkatan kualitas pendidikan karakter
peserta didik sekolah menengah atas;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan
bakat, prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta
didik sekolah menengah atas;
e. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan bakat,
prestasi, dan peningkatan kualitas kepribadian peserta didik
sekolah menengah atas.
1.4.1 Sub Direktorat Peserta Didik terdiri atas:
a. Seksi Bakat dan Prestasi; dan
b. Seksi Kepribadian.
1) Seksi Bakat dan Prestasi mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang bakat
dan prestasi peserta didik sekolah menengah atas.
2) Seksi Kepribadian mempunyai tugas melakukan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan
teknis dan supervisi, evaluasi dan laporan di bidang
peningkatan kualitas pendidikan karakter dan kepribadian
peserta didik sekolah menengah atas.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
16/84
12
1.5 Sub Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
persuratan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan
kerumahtanggaan Direktorat.
D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015
Pencapaian target sasaran strategis per tahun tertuang dalam Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK). Capaian indikator kinerja Direktorat Pembinaan
SMA Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
No Target KinerjaCapaian Kinerja
Target Realisasi %
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, BerkesetaraanGender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
IKK 3.1 Jumlah siswa SMA penerima BOS SM 4,456,077 4,359,141 97.8%
IKK 3.2 Jumlah RKB SMA yang dibangun 1,514 2,153 142.2%
IKK 3.3 Jumlah unit SMA baru yang dibangun 60 70 116.7%
IKK 3.5 Pembangunan Prasarana Pembelajaran SMA 66 66 100.0%
IKK 3.6 Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA 131 171 130.5%
IKK 3.7 Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA 200 553 276.5%
IKK 3.8Jumlah SMA yang menerapkan kurikulum yangditetapkan oleh pemerintah
12,311 2,512 20.4%
IKK 3.9Jumlah SMA yang menerapkan standar penilaianpendidikan
4,320 500 11.6%
IKK 3.10 Jumlah SMA Rujukan 121 424 350.4%
IKK 3.12Jumlah siswa SMA yang mengikutilomba/olimpiade, festival, debat, dan unjukprestasi tingkat nasional dan Internasional
3,094 2,044 66.1%
IKK 3.13 Jumlah siswa SMA yang memperoleh beasiswa 10,757 2,350 21.8%
IKK 3.14Jumlah Siswa SMA yang menerapkan pendidikankarakter
754 7,266 963.7%
Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin
IKK 3.4 Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP 1,692,559 1,638,671 96.8%
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA
IKK 3.15Jumlah layanan Sistem Pendataan dan InformasiPendidikan SMA
1 1 100.0%
IKK 3.16
Jumlah dokumen rumusan kebijakan,perencanaan, penganggaran dan pengendaliankegiatan bidang Pendidikan SMA serta koordinasilintas sektoral bidang Pendidikan SMA
20 20 100.0%
IKK 3.17Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansidalam dan luar negeri
8 8 100.0%
Dalam pencapaian target IKK tersebut, dilaksanakan program-program
Direktorat Pembinaan SMA dengan capaian sebagai berikut :
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
17/84
13
Kode UraianCapaian Kinerja
Target Realisasi %
Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, BerkesetaraanGender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota
5627.049Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah(BOS)
4,360,383 4,359,141 100.0%
5627.019 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA 3,101 2,153 69.4%
5627.018 Unit Sekolah Baru (USB) 70 70 100.0%
5627.022 Ruang Laboratorium/Praktik Siswa 166 66 39.8%
5627.024 Ruang Belajar SMA Yang Direhabilitasi 131 131 100.0%
5627.053 Sekolah Yang Direvitalisasi 40 40 100.0%
5627.028 Peralatan Tik/Komputer 553 553 100.0%
5627.052 Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum 2013 300 300 100.0%
5627.010 Siswa SMA Yang Memenuhi Standar Kelulusan 9 9 100.0%
5627.009 SMA Model 300 300 100.0%
5627.026 Sekolah Unggul/Model/Rujukan/Berpresasi 125 124 99.2%
5627.036 Lomba Sains Nasional/Internasional 36 36 100.0%
5627.037Lomba Olahraga Dan Seni TingkatNasional/Internasional
12 12 100.0%
5627.038 Lomba Penelitian Nasional / Internasional 10 10 100.0%
5627.039Lomba Debat Bahasa Indonesia Dan Bahasa
Asing Lainnya5 5 100.0%
5627.035 Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi 2,942 2,350 79.9%
5627.032 Sekolah Yang Menerapkan Pendidikan KarakterBangsa
64 64 100.0%
Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin
5627.033Siswa SMA Penerima Bantuan Siswa Miskin(PIP)
1,353,515 1,638,671 121.1%
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Direktorat SMA
5627.004 Data Pokok Pendidikan Menengah Sekolah 17 17 100.0%
5627.001 Dokumen Perencanaan 29 28 96.6%
5627.002Laporan Pemantauan Dan Evaluasi PelaksanaanProgram
24 24 100.0%
5627.006 Dokumen Pedoman, Standar Pembelajaran 16 16 100.0%
5627.017 Naskah Pedoman, Standar Sarana Prasarana 9 4 44.4%
5627.029Bimtek Norma, Standar, Dan Kriteria SaranaPrasarana
2 0 0.0%
5627.996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 18 18 100.0%
5627.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran 24 24 100.0%
5627.998 Gedung/Bangunan 2 2 100.0%
5627.030Dokumen Pedoman, Standar Kelembagaan DanPeserta Didik
17 17 100.0%
5627.044 Program Pengembangan Kelembagaan 4 2 50.0%
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
18/84
14
E. ISU-ISU STRATEGIS
Beberapa isu strategis dalam pembangunan pendidikan SMA yang
dihadapi adalah sebagai berikut:
1. Layanan pendidikan SMA yang ada saat ini belum dapat menampung
seluruh lulusan SMP dan sederajat.
2. Masih terdapat ruang kelas SMA yang mengalami kerusakan, baik rusak
ringan, sedang, maupun berat.
3. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan
menengah, khususnya SMA, karena tingginya biaya pendidikan yang
harus ditanggung oleh orang tua ataupun masyarakat.
4. Kualitas pembelajaran SMA dirasakan masih belum maksimal
dikarenakan masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana,
khususnya untuk daerah-daerah terpencil.
5. Pendidikan SMA di Indonesia masih tertinggal dan belum mampu
bersaing secara global.
6. Masih terjadinya disparitas mutu pendidikan antar daerah.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
19/84
15
A. VISI DAN MISI DIREKTORAT PEMBINAAN SMA
Menyikapi tujuan dan makna yang terkandung dalam visi dan misi
Kemendikbud serta sasaran strategis dalam pembangunan pendidikan
SMA, maka Direktorat Pembinaan SMA bertekad untuk menjadi lembaga
kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pendidikan SMA yang
berkualitas, memiliki kapabilitas, serta otorisasi untuk menghasilkan
kebijakan yang dapat mewujudkan layanan prima pendidikan SMA yang
terpercaya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Direktorat Pembinaan
SMA menetapkan visi pendidikan SMA, yaitu:
Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat
dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem pendidikan.
Penyebutan insan secara terpisah adalah untuk menekankan arti sangat
penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.
Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah:
1. Sekolah yang kondusif
Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan dalam membuat
sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya
terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan
lingkungannya.Sekolah yang kondusif menjadinya sebagai tempat yang
menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik
Visi Direktorat Pembinaan SMA 2019:
“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan SMA yang Berkarakter
dengan Berlandaskan Gotong Royong untuk Mewujudkan Layanan
Prima Pendidikan SMA”
”
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
20/84
16
siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa dan pelaku
lainnya.Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
juga menjadi factor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting
adalah Kepala Sekolah yang memimpinpara pelaku menghadapi dan
menyelesaikan masalah.
2. Guru sebagai penyemangat
Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang
mumpuni yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan
berkepribadian.Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang
sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya.
Sensitif terhadap kebutuhan siswa sertamampu memberikan
semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam
mengikuti proses belajar mengajar.
3. Orangtua yang terlibat aktif
Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya
dan terus berlanjut meskipun mereka sudah masuk sekolah. Keluarga
sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi seperti:membentuk kepribadian anak, melaksanakan pedidikan anak di rumah
dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki
tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik bagi
seluruh anak Indonesia.Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam
memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang
perkembangan pendidikan anaknya, serta memberi masukan kepada
sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelanggaraan
pendidikan di sekolah akan menjadikan pendidikan menjadi lebihefektif.
4. Masyarakat yang sangat peduli
Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian
masyarakat. Salah satu alasannya adalah keterbatasan sumber daya
Pemerintah.Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa
menyelenggaraan satuan pendidikan sendiri atau mendukung satuan
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
21/84
17
pendidikan milik Pemerintah.Masyarakat yang menyelenggarakan
satuan pendidikan sendiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap
mematuhi semua pedoman, aturan dan kurikulum yang ditetapkan
Pemerintah.Sedangkan partisipasi masyarakat dalam satuan
pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dapat berupa materi,
tenaga dan pikiran. Masyarakat kini bisa memiliki peran serta dalam
pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non
akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana
Pengembangan Sekolah.
5. Industri yang berperan pentingDi negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata
berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan
beasiswa.Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi
kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman
Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.Selain dukungan finansial,
peran industriyang penting adalah dalam memecahkan permasalahan
peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.Dunia industri bisaberfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen
industri dan wawasan dunia kerja bagi siswa.Kerjasama sekolah dan
industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling
membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari
bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai
yang mereka perlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa
membangun program pendidikan bersama.
6. Organisasi profesi yang berkontribusi besar
Organisasi profesi diharapkan bisa meningkatkan peran dalam
penyelenggaraan pendidikan.Organisasi profesi dapat memberi
masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah
sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi,
melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
22/84
18
akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat
kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Pemerintah yang berperan optimal
Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 ke IV (empat) tahun 2002
yaitu tentang pendidikan maka bentuk dukungan pemerintah
diantaranya telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Khusus
untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31
ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.
Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses,
kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak
Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional
Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin
melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah
dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin
ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di
seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta
mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten
dan kota serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu
sebelumnya. Sebagian cukup besar penggunaan dana pendidikan dari
APBN berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah. Pemanfaatan
dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan
semakin terkoordinasi, antara lain dengan mengkaitkan alokasi dana
Pemerintah dihubungkan dengan seberapa besar alokasi APBD
daerah bersangkutan
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
23/84
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
24/84
20
C. SASARAN PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 2016
Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan
pendidikan Sekolah Menengah Atas, diperlukan sejumlah sasaran
program yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun
2016, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) untuk
mengukur apakah sasaran program dapat mengkonfirmasi tujuan strategis
tersebut dan selanjutnya dapat dicapai pada masa depan (tahun 2019).
Sasaran program untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah
sebagai berikut:
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (IKP) 2016
SP1 Peningkatan Kualitas
Pembelajaran
Rata-rata nilai sikap siswa SMA yangminimal “Baik”
SP2 Meningkatnya siswayang berpartisipasimengikuti pendidikanSMA
APK SMA 2016 sebesar 30,37 %
SP3 Menurunnyapersentase angkaputus sekolah SMA
Jumlah siswa pada jenjang PendidikanMenengah Atas menerima bantuan melaluiKartu Indonesia Pintar sebanyak 1.692.559
siswa SMA.
Angka putus sekolah SMA 2016 sebesar1,10 %.
SP4 Tersedianya sekolahmenengah di setiapkecamatan
Persentase kecamatan yang memilikiminimal 1 Sekolah Menengah Atas 2016sebesar 82,50 %.
SP5 Peningkatan KualitasPembelajaran
Jumlah perolehan medali tertimbang darikompetisi internasional tingkat PendidikanDasar dan Menengah sebanyak 148 medali.
SMA menerapkan program penyelerasandengan dunia kerja 30 %.
SP6 Tersedianya SMAmodel/rujukan disetiap kabupaten/kota
Persentase Kabupaten/kota yang memilikiminimal 1 sekolah menengah rujukan/ modelsebesar 49,9 %.
Persentase sekolah menengah yangmemenuhi akreditasi minimal B sebanyak70%
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
25/84
21
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program (IKP) 2016
SP7 Meningkatnya kualitassatuan pendidikan
melalui peningkatan 8standart nasionalpendidikan (SNP)
Persentase satuan pendidikan yangmeningkat efektifitas berdasarkan SNP
sebesar 29 %
SP8 Tata Kelola DirektoratPembinaan SMA yangbaik
Tersedianya data Pendidikan SMA yangakurat, berkelanjutan, dan terbarukansebanyak 87 %.
Nilai minimal LAKIP Direktorat PSMAsebesar 73 (baik) pada tahun 2016.
D. INDIKATOR KINERJA
Untuk mencapai target sasaran program pada tahun 2019 telah ditetapkan
pembabakan pencapaian target sasaran strategis per tahun yang tertuang
dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pembinaan SMA. Berikut
tabel IKK Direktorat Pembinaan SMA :
NoSasaran Strategis/Indikator KinerjaKegiatan (IKK)
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
IKK.1Jumlah siswa SMApenerima BOS SMA 4.456.077 4.844.702 4.977.085 5.102.070 5.243.419
IKK.2Jumlah RKB SMA yangdibangun
1.514 4.000 3.028 3.028 3.028
IKK.3Jumlah unit SMA baruyang dibangun
70 222 103 103 103
IKK.4Jumlah siswa SMApenerima KIP
1.692.559 1.692.559 1.692.559 1.692.559 1.692.559
IKK.5PembangunanPrasaranaPembelajaran SMA
66 2.557 2.061 1.547 1.032
IKK.6Rehabilitasi RuangPembelajaran SMA
131 257 200 143 86
IKK.7
Pengadaan Sarana
Pembelajaran SMA 200 200 200 200 200
IKK.8Jumlah SMA yangmenerapkan standarpenilaian pendidikan
4.320 4.320 4.320 4.320 4.320
IKK.9 Jumlah SMA Rujukan 121 1.100 1.200 1.300 1.400
IKK.10
Jumlah siswa SMAyang mengikutilomba/olimpiade,festival, debat, danunjuk prestasi tingkatnasional danInternasional
3.094 3.094 3.094 3.094 3.094
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
26/84
22
NoSasaran Strategis/Indikator KinerjaKegiatan (IKK)
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
IKK.11
Jumlah siswa SMAyang memperoleh
beasiswa dari jalurprestasi nasional daninternasional
10.757 2.942 2.942 2.942 2.942
IKK.12
Jumlah SMA yangmelakukanpembelajarankewirausahaan
1.000 1.100 1.200 1.300 1.400
IKK.13
Jumlah SMA yangmenerapkan kurikulumyang ditetapkan olehpemerintah
12.311 12.461 12.611 12.761 12.911
IKK.14
Satker yang MendapatDukungan Manajemendan Layanan TeknisSMA
35 35 35 35 35
Untuk mencapai target IKK pada tahun 2019, maka telah ditetapkan program-
program Direktorat Pembinaan SMA pada tahun 2016.
Berikut tabel Program Prioritas 2016 Direktorat Pembinaan SMA:
KODE URAIAN SATUANPAGU DEFINITIF
VOLUME ALOKASI
5627.018 Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah 222 532.250.154
5627.019 Ruang Kelas Baru (RKB) Ruang 4.000 856.465.503
5627.022Ruang Laboratorium/PraktikSiswa
Ruang 2.245 455.809.789
5627.024 Ruang Belajar Yang direhabilitasi Paket 3.279 174.262.849
5627.026Sekolah Unggulan/ Model/Rujukan/ Berprestasi
Sekolah 904 230.568.453
5627.028 Peralatan TIK/Komputer Sekolah 3.884 247.771.114
5627.032Sekolah Yang MenerapkanPendidikan Karakter Bangsa
Sekolah 363 41.840.018
5627.033Siswa SMA Penerima ManfaatBSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Siswa 1.367.560 1.275.248.685
5627.035Siswa SMA Penerima BeasiswaPrestasi
Siswa 2.942 12.200.640
5627.036Lomba sainsNasional/Internasional
Bidang 34 79.215.283
5627.044Program PengembanganKelembagaan
Dokumen 14 2.358.040
5627.052Sekolah Yang MenerapkanKurikulum 2013
Sekolah 4.427 94.261.848
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
27/84
23
KODE URAIAN SATUANPAGU DEFINITIF
VOLUME ALOKASI
5627.053 Sekolah Yang direhabilitasi Paket 279 189.705.792
5627.055Sekolah Yang MendapatkanStandardisasi dan Akreditasi
Sekolah 100 8.305.135
5627.056Sekolah Yang MendapatkanPerpustakaan/Pusat SumberBelajar (PSB)
Ruang 2.137 561.106.136
5627.057Layanan Pengelolaan BOS danDAK
Dokumen 7 76.073.476
5627.058Kerjasama dan Sinergi AntarLembaga
Dokumen 1 3.373.743
5627.059Sekolah Yang MendapatkanPembinaan Ekstra kurikuler
Sekolah 9 29.422.243
E. STRATEGI PEMBIAYAAN
Perkiraan pendanaan pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 2010—
2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta
melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan dan kebudayaan yang ditetapkan
pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu: a) memperjelas pemihakan
terhadap masyarakat miskin; b) penguatan desentralisasi dan otonomi
pendidikan;dan c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dantata kelola pendidikandan kebudayaan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan
pendidikan dan kebudayaan tersebut bertujuan mewujudkan pelayanan
pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang
dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian
tanggungjawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai
dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi
oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN.Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp.207 triliun atau 20% dari APBN
sebesar Rp.1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar
4% dan tingkat inflasi 3,5%. Pada tahun 2010, 20% anggaran pendidikan dari
APBN Rp.225,2 triliun, yang mencakup Rp.128,7 triliun disalurkan melalui
belanja transfer ke daerah dan sebesar Rp.96,5 triliun disalurkan melalui
belanja kementerian/lembaga. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan
mencapai Rp.1.678 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
28/84
24
8% dan tingkat inflasi 4,8%, sehingga 20% anggaran pendidikan dari APBN
tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp.349,2 triliun.
Namun demikian sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka
pengeluaran Jangka Menengah yang disusun oleh setiap unit utama/eselon I
terhadap program dan kegiatan yang diampunya didapatkan perkiraan
kebutuhuan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Struktur Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015-2019
No KegiatanJumlah
output
Target Anggaran (Rp. 000.000)
2015 2016 2017 2018 2019
Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar danMenengah
123 23.643.252 29.893.609 30.976.962 32.150.542 33.362.015
1.Pembinaan Sekolah
Dasar14 2.216.195 2.480.098 2.558.540 2.952.532 3.092.981
2.Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama20 2.699.200 4.062.249 4.100.552 4.162.165 4.221.813
3.Pembinaan Sekolah
Menengah Atas23 8.010.000 5.049.038 9.803.759 10.118.011 10.452.033
4.Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan25 9.009.000 11.542.632 12.060.600 12.390.842 12.972.781
5.
Pembinaan Pendidikan
Khusus dan Layanan
Khusus
27 912.000 1.542.642 1.566.613 1.592.098 1.620.047
6.Dukungan Manajemendan Pelaksanaan Tugas
Lainnya
20 386.757 405.991 442.798 473.794 506.960
7.Pembinaan Penjaminan
Mutu Pendidikan11 35.100 37.100 39.100 41.100 43.100
8.Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan5 375.000 390.000 405.000 420.000 452.300
Tabel 2.2. Alokasi Anggaran 2016 Per Jenis Belanja
No Jenis Belanja Alokasi (000)
Pusat 4.794.045.523.000
1 Belanja Pegawai 11.367.955
2 Belanja Barang 3.409.871.333
3 Belanja Modal 5.247.235
4 Belanja Sosial 1.367.559.000
Dekonsentrasi 143.793.160.000
1 Belanja Barang 143.793.160.000
Total Anggaran 4.937.838.683.000
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
29/84
25
Gambar 2.1 Persentase Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja
Gambar 2.2 Rencana Penyerapan Anggaran Direktorat Pembinaan SMA
Tahun 2016.
BELANJA BARANG
71,13%
BELANJA BANSOS
28,53%
BELANJA
PEGAWAI
0,24%
BELANJA MODAL
0,11%
PAGU ANGGARAN PER BELANJA
BELANJA BARANG BELANJA BANSOS BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL
JAN FEB Maret APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
Penyerapan Kumulatif (Dlm Juta) 870 65,158 311,613 551,315 862,928 1,534,095 1,917,618 2,708,636 3,624,298 4,260,948 4,563,931 4,650,224
Penyerapan Per Bulan (Dlm Juta) 870 64,288 246,455 239,702 311,613 671,166 383,524 791,018 915,663 636,649 302,984 86,293
Persentase 0.02% 1.4% 6.5% 11.5% 18.0% 32.0% 40.0% 56.5% 75.6% 88.9% 95.2% 97.0%
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
30/84
26
Gambar 2.3 Distribusi Anggaran Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
31/84
27
A. SASARAN PRIORITAS PENDIDIKAN NASIONAL
Sasaran prioritas pendidikan nasional ditetapkan untuk mendukung target
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-
2019. Untuk mewujudkan target RPJMN 2015-2019, sasaran prioritas
nasional didasarkan pada kerangka “Nawa Cita” yang berkaitan dengan
pembangunan bidang pendidikan, sebagai berikut: (1) Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4)
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia; (5)
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai poin-poin tersebut.
1. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
Pembangunan pendidikan merupakan salah satu andalan bagi upaya
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan
pendidikan periode ini dilakukan, terutama melalui pelaksanaan Program
Indonesia Pintar (PIP). Sasaran yang ingin dicapai dalam Program
Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
pada RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah,yaitu:
Tabel 2.1 Sasaran Partisipasi Pendidikan
Jenjang/Komponen SatuanStatus Awal
2014
Target
2019
I. Pendidikan Dasar
a. SD/MI/SDLB/Paket A
Angka Partisipasi Murni SD/MI % 91.3 94.8
SDLB/Paket AAngka Partisipasi Kasar
SD/MI/SDLB/Paket A% 110.0 114.1
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
32/84
28
Jenjang/Komponen SatuanStatus Awal
2014
Target
2019
b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 79.4 82.0
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B % 101.6 106.9
II. Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK % 55.3 67.5
Angka Partisipasi Kasar
SMA/MA/SMK/Paket C% 79.2 91.6
III. Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisipasi PAUD % 66.8 77.2
*) angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai
hasil proyeksi penduduk berdasarkan SP 2010.
b. Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai
dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya
angka melanjutkan;
c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok
masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk
miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan,
antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah;
d. Meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk
memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan
tinggi;
e. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya
kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian
pendidikan yang komprehensif;
f. Meningkatnya proporsi siswa SMA yang dapat mengikuti program
pemagangan;
g. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki
distribusi dan memenuhi beban mengajar;
h. Meningkatnya jaminan hidup dan fasilitas pengembangan ilmu
pengetahuan dan karir bagi guru yang ditugaskan di daerah
khusus;
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
33/84
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
34/84
30
4) Menetapkan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di
lembaga pendidikan/pelatihan untuk mencapai kesetaraan
pengakuan, khususnya lembaga pelatihan pemerintah;
5) Meningkatnya peringkat daya saing efisiensi pasar tenaga kerja di
tingkat internasional.
3. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
Pendidikan harus dimaknai tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan
transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, tetapi juga sebagai suatu
proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang
baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya
intelektual dan pikiran, menanamkan jiwa mandiri serta spirit berdikari.
Sasaran yang ingin dicapai dalam melakukan revolusi karakter bangsa
yaitu sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi
pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian
peserta didik;
b. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah
yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa
cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
c. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan
keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada
kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap
toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
d. Meningkatnya budaya dan aktivitas riset serta pengembangan ilmu
dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha
dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi;
e. Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya
konsumsi dan budaya inovasi di masyarakat.
4. Memperteguh Kebinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial
Indonesia
Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka memperteguh kebinekaan dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah sebagai berikut :
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
35/84
31
a. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial,
gotong-royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan
lembaga adat, serta kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi
dan penguatan nilai kesetiakawanan sosial;
b. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial;
c. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat
kohesi, harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai
kemanusiaan yang adil dan beradab;
d. Meningkatnya ketaatan semua unsur di dalam masyarakat terhadap
hukum sesuai dengan amanat konstitusi;
e. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya
pembangunan dan karakter bangsa;
f. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya
pertukaran budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan
serta penghargaan terhadap perbedaan antarsuku bangsa secara
nasional dan internasional;
g. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme,
budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan:
(i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan
kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemudadalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan
ketahanan nasional.
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis, dan Terpercaya
Tata kelola pemerintahan memiliki peran yang sangat penting untuk
mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan
pembangunan nasional di berbagai bidang. Upaya yang dilakukan dalam
rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, terpercaya sesuai tugas dan fungsi Kemendikbud terdiri atas
tiga subagenda, yaitu: (a) membangun transparansi dan akuntabiltas
kinerja Kemendikbud; (b) menyempurnakan dan meningkatkan kualitas
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) di Kemendikbud; dan (c)
meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan
publik.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
36/84
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
37/84
33
B. SASARAN PRIORITAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.
Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—
2019 adalah sebagaiberikut :
T1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini;
T2. Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu;
T3. Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan Menengah yang Bermutu
dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat;
T4. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan Masyarakat;
T5. Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengahyang Berorientasi pada Pembentukan Karakter;
T6. Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan Distribusi, serta
Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;
T7. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi
Kebudayaan Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan;
T8. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
dengan Melibatkan Publik.
1. Tujuan Strategis 1: Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Anak
Usia Dini
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting dalam
mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan
menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dengan
fokus utama pada pembentukan karakter dan pengenalan lingkungan
sekitarnya. PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan
pada jenjang selanjutnya. Oleh karenanya, peningkatan akses PAUD
terutama untuk masyarakat miskin, pemenuhan standar pelayanan
PAUD, dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD
holistik-integratif perlu diagendakan pada periode pembangunan
pendidikan ke depan.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
38/84
34
Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1) ini ditandai dengan tercapainya
sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS1.1 Meningkatnya angka partisipasipeserta didik PAUD APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,7%
SS1.2Meningkatnya mutu layananPAUD
Jumlah lembaga PAUD terakreditasisebanyak 42.926 lembaga
Disamping SS1.1 berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan T1, juga
mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya
agenda pembangunan subbidang pendidikan yaitu sasaran
pembangunan terkait meningkatnya angka partisipasi PAUD. Selanjutnya,
dalam sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan partisipasi anakusia dini dari keluarga miskin dan peningkatan partisipasi PAUD dari
kalangan anak-anak berkebutuhan khusus.
Peningkatan akses ini dari waktu ke waktu meningkat yang salah satunya
karena perbaikan mutu layanan PAUD yang diindikasikan dengan
meningkatnya jumah lembaga PAUD terakreditasi pada tahun 2019
sebanyak 42.926 lembaga. SS1.2 mendukung SS1.1 dalam rangka untuk
mencapai T1, dan SS1.1 mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan terkait
pelaksanaan Program Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya
angka partisipasi PAUD pada tahun 2019 sebesar 77,2%. Aspek lainnya
bersumbangsih untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD adalah
meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD.
2. Tujuan Strategis 2: Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang
Bermutu
Pendidikan dasar merupakan jembatan menuju pendidikanmenengah. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar menjadi
penting untuk difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa,
guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam
ekosistem pendidikan, serta daerah-daerah yang capaian APK masih di
bawah 95%, juga kepada segmen masyarakat yang selama ini belum
optimal dijamah pemerintah akibat keterbatasan ekonomi, geografis
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
39/84
35
(daerah 3T), berkebutuhan khusus, serta masyarakat yang mengalami
bencana alam dan masalah sosial.
Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2) ini dapat ditandai dengan tercapainyasasaran strategis berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis
SS2.1
Meningkatnya angka partisipasipenduduk usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yaitu Angka PartisipasiMurni (APM) SD/SDLB
APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%
APK SMP/SMPLB/Paket Bsekurang-kurangnya 83,77%
APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
Rasio APK SMP/SMPLB antara20% penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya sebesar 0,9
SS2.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T2 dan mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda
pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program Indonesia Pintar
dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan
pengurangan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok
masyarakat, yaitu antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan
dan perdesaan, antardaerah, daerah 3T, dan penyandang difabel.
Aspek lainnya yang turut meningkatkan partisipasi penduduk usia
pendidikan dasar ialah menurunnya angka putus sekolah pendidikan
dasar, meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM, meningkatnya kualitas
guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar, serta meningkatnyakualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi
beban mengajar.
3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan Kepastian Akses Pendidikan
Menengah yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan
Masyarakat
Pada jenjang pendidikan menengah, peningkatan akses dan mutu
pendidikan difokuskan pada penguatan pelaku pendidikan yaitu siswa,
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
40/84
36
guru, kepala sekolah, orangtua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam
ekosistem pendidikan. Selain itu, dikaitkan dengan kebutuhan mendesak
untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja bermutu dengan kualifikasi
minimal berasal dari pendidikan menengah.
Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke
pendidikan menengah Pemerintah adalah salah satu kunci dalam
program wajib belajar 12 tahun. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau
keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di
setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya
operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan
Kartu Indonesia Pintar (KIP). Inovasi dalam penerapan sistem
pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk
mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah.
Peningkatan akses pendidikan menengah harus dapat menciptakan
loncatan dalam mengubah spektrum kualifikasi tenaga kerja Indonesia
ke depan. Pada pendidikan kejuruan kesesuaian antara asupan dari
SMK dengan kebutuhan dunia kerja menjadi mutlak. Kesesuaian tidak
saja dimaknai sebagai kesesuaian jumlah atau kuantitas namun juga
terkait dengan kesesuaian mutu lulusan. Penerapan KKNI dan SKKNI
harus segera dilakukan. Demikian pula halnya dengan peningkatan
peran dari dunia usaha dan industri di dalam menentukan arah
pengembangan pendidikan kejuruan sehingga dapat menghasilkan
lulusan yang siap pakai.
Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3) ini dapat ditandai dengan
tercapainya sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS3.1
Meningkatnya angka partisipasidan lama sekolah penduduk usia16-18 tahun yang berpartisipasimengikuti pendidikan menengah(SMA/SMK/SMLB/Paket C)
APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 %
APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20%penduduk termiskin dan 20% pendudukterkaya sebesar 0,6
Rata-rata sekolah penduduk usia di atas15 tahun sebesar 8,8 tahun
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
41/84
37
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS3.2Turunnya angka pengangguranusia 15-34 tahun lulusan SMK
Angka pengangguran usia 15-34 tahunlulusan SMK maksimal sebesar 5%
SS3.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T3 dan mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok
pembangunan pendidikan terkait rata-rata lama sekolah penduduk usia
di atas 15 tahun. Disamping itu, SS3.1 juga mendukung pencapaian
agenda pembangunan pendidikan terkait pelaksanaan Program
Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi
pendidikan menengah. Selanjutnya, SS3.1 difokuskan pada peningkatan
partisipasi pendidikan menengah anak-anak dari keluarga kurang
mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), peningkatan partisipasi
pendidikan menengah dari kalangan anak-anak berkebutuhan khusus
dan menurunnya variasi angka partisipasi antarkelompok masyarakat
(terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk
laki-laki dan penduduk perempuan, antarwilayah perkotaan dan
perdesaan, antardaerah, daerah 3T dan penyandang difabel ). Disamping
itu, diharapkan terjadinya penurunan angka putus sekolah, yang berarti
terjadi penngkatan angka melanjutkan sekolah.
SS3.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T3 dan mendukung
pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, khususnya mengenai, (i)
meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki
pasar kerja dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; dan (ii)
meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program
pemagangan di industri. Diharapkan pada tahun 2019, semakin banyak
siswa lulusan pendidikan menengah memasuki pasar kerja sehingga
angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK mencapai maksimal
sebesar 5% sesuai dengan target angka pengangguran di dalam RPJMN
2015-2019.
4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan Mutu dan Kapasitas Pendidikan
Masyarakat
Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya
meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan
keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
42/84
38
usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan
kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan
akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak
dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN
economic community yang akan membuka pintu masuknya produk
negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia.
Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya
saingnya dan menjadi tuan rumah di negera sendiri.
Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) ini dapat dicirikan dengan
tercapainya sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS4.1
Menurunnya pendudukniraksara usia dewasa di atas15 tahun
Angka melek aksara penduduk usiadewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,1%
SS4.2
Meningkatnya program kursusdan pelatihan yangmenerapkan KKNI
Persentase program kursus danpelatihan yang telah menerapkan KKNIsebanyak 71,38%
SS4.3
Meningkatnya jumlahlembaga/satuan pendidikanmasyarakat yangmenyelenggarakan pendidikankeluarga
Jumlah lembaga/satuan pendidikanmasyarakat yang menyelenggarakanpendidikan orang tua/keluargasebanyak 87.417 lembaga
Jumlah orang dewasa mengikutipendidikan keluarga sebanyak4.343.500 orang
SS4.1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T4 yang mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok
pembangunan pendidikan terkait menurunnya rata-rata angka melek
aksara penduduk usia di atas 15 tahun. Selanjutnya, SS4.2 merupakan
tolok ukur keberhasilan T4 dan mendukung penjabaran terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya
saing bangsa dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan denganmemperbesar proporsi tenaga kerja dengan keahlian menengah.
Selanjutnya SS4.3 merupakan tolok ukur keberhasilan T4 dan
mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan
nasional yaitu memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan
tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal
memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
43/84
39
kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan
perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif dan meningkatkan mutu
hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.
5. Tujuan Strategis 5: Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan
Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
Peningkatan mutu pembelajaran terutama dicirikan oleh penguatan
pelaku pendidikan, seperti: kompetensi siswa, profesionalisme guru, dan
kepala sekolah, peningkatan peran orangtua serta komitmen pemimpin
institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
Peningkatan mutu pembelajaran didukung oleh semakin banyak pelibatan
siswa di kelas secara interaktif, sehinga mendorong kreativitas siswa,
daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya
peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes
internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat
dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu,
mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan,
pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peningkatan mutu pada pendidikan berkaitan erat dengan
pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang
terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan
secara baik.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
44/84
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
45/84
41
pencapaian presentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan kompetensi
keahlian SMK, masing-masing berakreditasi minimal B; dan (ii) sasaran
pembangunan nasional mengenai pembangunan pendidikan terkait
pelaksanaan program Indonsia pintar, yaitu meningkatnya jaminan mutu
pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan
tersedianya sistem penilaian yang komprehensif.
SS5.4 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T5 dan pendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional terkait peningkatan daya
saing tenaga kerja, diantaranya menetapkan dan menerapkan KKNI pada
SMK. Keseluruhan SS5 berkontribusi dalam meningkatkan daya saing
manusia Indonesia dalam keahlian menengah di wilayah ASEAN maupunwilayah internasional.
6. Tujuan Strategis 6: Peningkatan Profesionalisme, Pemerataan
Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru antara lain
dihasilkan oleh penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja
guru yang sahih, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan
kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan
perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta
Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam
jabatan.
Selanjutnya penerapan sistem penjaminan mutu menjadi kunci dalam
menjamin kualifikasi dan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependidikan menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Sementara itu,
peningkatan mutu layanan pendidikan oleh LPTK bertujuan untuk
melakukan reformasi LPTK secara menyeluruh dan meningkatkan mutupenyelenggaraan pendidikan keguruan, melibatkan LPTK dalam proses
perencanaan dan pengadaan guru, penjaminan mutu calon mahasiswa
yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan merit system,
memaksimalkan pelaksanaan program induksi dan mentoring guru,
mengembangkan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan
kebutuhan aktual serta melaksanakan pendidikan profesi guru bagi calon
guru baru melalui pola beasiswa dan berasrama.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
46/84
42
Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6) ini dapat dicirikan dengan tercapainya
sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:
Kode Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis
SS6.1Meningkatnya jumlah guru dantendik PAUD dan Dikmasprofesional
Jumlah PTK PAUD profesional minimalsebanyak 37%
Jumlah PTK Dikmas profesional minimalsebanyak 15%
SS6.2Meningkatnya jumlah guruprofesional pada satuanpendidikan dasar dan menengah
Jumlah guru profesional di SD/SDLBminimal sebanyak 95% dan SMP/SMPLBminimal sebanyak 95%
Jumlah guru profesional di SMA dan SMKminimal sebanyak 95%
SS6.3Meningkatnya jumlah kepalasekolah profesional pada satuan
pendidikan dasar dan menengah
Jumlah kepala sekolah profesional diSD minimal sebanyak 95% dan SMPsebanyak 95%
Jumlah kepala sekolah profesional diSMA dan SMK minimal sebanyak 95%
SS6.4Meningkatnya jumlah pengawasprofesional pada satuanpendidikan dasar dan menengah
Jumlah pengawas profesional di SDminimal sebanyak 95%, dan SMP minimalsebanyak 95%
Jumlah pengawas profesional di SMA danSMK minimal sebanyak 95%
SS6.5Menurunnya jumlah sekolah yangkekurangan guru pada satuanpendidikan dasar dan menengah
Jumlah SD memiliki rasio guru terhadapsiswa sesuai SPM sebesar 71%
Jumlah SMP memiliki jumlah guru sesuaiSPM sebanyak 83%
Jumlah SMA memiliki jumlah guru sesuaiSNP sebanyak 80% dan jumlah SMKmemiliki jumlah guru sesuai SNPsebanyak 75%
SS6.1 sampai dengan SS6.5 merupakan penjabaran terhadap
pencapaian T6 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional, khususnya agenda pembangunan pendidikan, yaitu
meningkatnya kualifikasi akademik seluruh GTK termasuk guru minimal
S1/D4 dan meningkatnya kompetensi guru dalam subject knowledge dan
pedagogical knowledge.
SS6.5 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T6 yang mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda
pembangunan pendidikan terkait menurunnya jumlah sekolah yang
kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar yang diindikasikan
dengan semakin banyaknya jumlah SD dan SMP yang memiliki guru
sesuai SPM. SS6.5 tersebut juga merupakan tolok ukur keberhasilan T6
dan mendukung penjabaran terhadap pencapaian sasaran
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
47/84
43
pembangunan nasional sub bidang pendidikan yaitu menurunnya jumlah
sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan menengah yang
diindikasikan dengan semakin banyaknya jumlah SMA dan SMK yang
memiliki jumlah guru sesuai SNP.
7. Tujuan Strategis 7: Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui
Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa
sebagai Pengantar Pendidikan
Peningkatan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan
meningkatkan diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan
apresiasi seni, karya budaya, memenuhi sarana/prasarana budaya, dan
meningkatkan kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada
budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan pelindungan terhadap
kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah
mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi
budaya Indonesia ke dunia internasional agar warisan budaya yang
dimiliki tidak hilang.
Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan
untuk memacu gerakan standardisasi mutu bahasa, pemakaian dan
pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan
Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik
menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan
berdaya saing kuat. Peran kemampuan berbahasa guru dan tendik
merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan mutu layanan dan
lulusan, karena dengan kemampuan bahasa yang baik, ilmu
pengetahuan dapat disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, Uji
Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) sangat perlu untuk dijadikan
prasarat dalam program sertifikasi dan peningkatan kinerja guru dan
tendik.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
48/84
44
Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7) ini dapat dicirikan dengan
tercapainya sasaran strategis berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis
SS.7.1
Meningkatnya kesadaran danpemahaman masyarakat akanpelindungan, pengembangan, danpemanfaatan serta diplomasi budayauntuk mendukung terwujudnyakarakter dan jati diri bangsa yangmemiliki ketahanan budaya
Indeks gotong royong di atas 0,55
Indeks toleransi di atas 0,49
SS.7.2
Meningkatnya mutu bahasa danpemakaiannya sebagai penghelaIpteks dan penguat daya saingIndonesia
Skor PISA pada tahun 2019 menjadi414 (dari 396 pada tahun 2012)
Jumlah pendidik terbina dalampenggunaan bahasa dan sastra
menjadi 254.529 orang (dari 31.529orang pada tahun 2014)
SS.7.3Meningkatnya peran bahasa Indonesiasebagai bahasa perhubungan dikawasan ASEAN
Jumlah pemelajar BIPA di kawasan ASEAN sebanyak 1.000 orang
Jumlah penutur non-Indonesia dikawasan ASEAN yangmenggunakan bahasa Indonesiasebanyak 2.500 orang
SS7.4Meningkatnya penutur non-Indonesiamenggunakan bahasa Indonesia untukbelajar budaya Indonesia
Jumlah penutur non-Indonesia yangmenggunakan bahasa Indonesiauntuk belajar budaya Indonesiasebanyak 1.500 orang
SS7 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T7 yang mendukung
pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya agenda
pembangunan nasional pencapaian dari agenda pembangunan terkait
pelaksanaan revolusi karakter bangsa. SS7 ini selanjutnya dijabarkan
dalam SS7.1 sampai dengan SS7.4 yang merupakan tolok ukur
keberhasilan T7 dan mendukung penjabaran terhadap: (i) pencapaian
sasaran pokok pembangunan nasional bidang pembangunan masyarakat
yang diukur melalui indeks gotong royong, indeks toleransi, indeks rasa
aman dan jumlah konflik sosial; dan (ii) pencapaian program prioritas
pemerintah terkait pelaksanaan revolusi karakter bangsa serta
memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Sementara itu, SS7.2 sampai dengan SS7.4 merupakan penjabaran
terhadap pencapaian T7 yang mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional terkait pencapaian nawacita ke lima, yaitu
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
49/84
45
pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar,
khususnya peningkatan mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai
penghela iptek dan penguat daya saing manusia Indonesia. Disamping itu
SS7.2 sampai dengan SS7.4 juga mendukung penjabaran terhadap
pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk agenda pembangunan
kebudayaan terkait peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai
peningkatan karakter dan jati diri bangsa dan peningkatan kemampuan
masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif,
misalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan
ASEAN.
8. Tujuan Strategis 8: Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparandan Akuntabel dengan Melibatkan Publik
Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian
bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud
tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja
kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan
efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan
anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di
tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk
mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam
memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif
dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan
melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis
data, riset, dan bukti lapangan.
Terwujudnya tujuan strategis 8 (T8) ini dapat dicirikan dengan tercapainya
sasaran strategis (SS6) sebagai berikut:
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis
SS8.1Meningkatnya partisipasi daerah dalammeningkatkan layanan PAUD dan Dikmas
Sejumlah minimal 54.6%kabupaten dan kota memilikilembaga PAUD terpadupembina holistik integratif
Sejumlah minimal 15,6%kabupaten dan kota memilikiminimal 1 lembaga masyarakat
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
50/84
46
Kode Sasaran StrategisIndikator Kinerja Sasaran
Strategis
rujukan (PKBM, kursus danpelatihan, atau UPTD)
SS8.2Meningkatnya partisipasi daerah dalammeningkatkan layanan pendidikan dasar danmenengah
Sejumlah minimal 68%kabupaten dan kota memilikiindeks pencapaian SPMpendidikan dasar sebesar 1
Sejumlah minimal 90%kab/kota memiliki Indekspencapaian SPM pendidikanmenengah sebesar 1
SS8.3Dipertahankannya opini Laporan KeuanganKemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian
Laporan KeuanganKemendikbud mendapat opiniWajar Tanpa Pengecualian(WTP)
SS8.4Meningkatkan akuntabilitas kinerjaKemendikbud Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS8.1 dan SS8.2 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T8 yang
mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya
agenda pembangunan nasional sub bidang pendidikan, yaitu: (i)
meningkatnya akses penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah
daerah dan satuan pendidikan; (ii) meningkatnya mutu layanan PAUD,
Dikmas, Dikdas, dan Dikmen; (iii) terwujudnya kesinambunganpenyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah dan satuan
pendidikan serta membaiknya efisiensi dan efektifitas pembiayaan
pendidikan.
Selanjutnya SS8.3 dan SS8.4 mendukung pencapaian sasaran
pembangunan nasional khususnya agenda pembangunan nasional sub
bidang penguatan efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan
terkait meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang
baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja
pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i)
meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 program pendidikan 2016
51/84
47
Untuk mencapai target IKK tahun 2016 yang telah ditetapkan, maka Direktorat
Pembinaan SMA telah menyusun program-program pembangunan pendidikan
SMA. Program tersebut kemudian dilaksanakan oleh setiap Sub Direktorat
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).Berikut ini adalah program-program Direktorat Pembinaan SMA per Sub
Direktorat.
A. SUB DIREKTORAT PROGRAM DAN EVALUASI
1. Dokumen Perancanaan dan Penganggaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan dan
penganggaran program Pendidikan Menengah Atas tahun anggaran
2016, dalam menyusun perencanaan dan pengganggaran setiap
tahun Direktorat Pembinaan SMA melakukan beberapa proses
tahapan yang harus berkoordinasi dengan instansi/Kementerian
lainnya dalam proses perencanaan program. Beberapa instansi
tersebut adalah Bappenas, Kementerian Keuangan Direktorat
Jenderal Anggaran dan Perbendaharaan, Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Komisi Pendidikan, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah. Alur proses perencanaan itu sendiri ditentukan
dan diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Sasaran dari pelaksanaan
kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan program/kegiatan dan
anggaran Direktorat Pembinaan SMA untuk tahun anggaran 2017
baik di pusat maupun provinsi.
a. Dokumen perencanaan dan penganggaran 2016 ini meliputi
kegiatan :
1) Penyusunan Renstra Direktorat SMA;
Program Kerja Direktorat Pembinaan SMA Tahun 2016
-
8/17/2019 progra