rangkuman hukum acara peradilan tun & anatomi

RANGKUMAN DIKLAT HUKUM ACARA

PERADILAN TUN

Penyusun: Daya Perwira Dalimi

Kelas Karyawan

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Rangkuman Materi Hukum Acara Peradilan TUN you’re never too old to set another goal or to dream a new dream

Daya Perwira Dalimi – 3010 215 021 (Kelas Karyawan)

1

ANATOMI SURAT KUASA

A. COVER : SURAT KUASA KHUSUS

B. IDENTITAS PENGGUGAT

- Nama, WNI, Pekerjaan, Tempat Tinggal

- “UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PENGGUGAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, Daya, WNI, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Apartemen

Casablanca Mansion. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

C. PERNYATAAN PEMILIHAN DOMISILI HUKUM

- Pernyataan Domisili

- Informasi Kuasa Hukum (Nama Lawyer, Warga Negara, Nama Lawfirm, Alamat Lawfirm)

- Disclaimer Bertindak

Dengan ini menyatakan untuk memilih domisili hukum dikantor kuasanya dan memberi kuasa kepada:

- Lufitasari S.H

- Rasya S.H Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan merupakan Para advokat dari Kantor Konsultan Hukum

Dalimi & Partners, beralamat di Gedung BEJ, yang dalam hal ini dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut PARA PENERIMA KUASA

D. PERNYATAAN KHUSUS

---------------------------------------KHUSUS-----------------------------------------------

E. ALASAN SURAT KUASA

Bertindak UNTUK dan ATAS NAMA serta MEWAKILI Pemberi Kuasa selaku PENGGUGAT guna

mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap

F. TERGUGAT & OBJEK GUGATAN

- Jabatan Tergugat

- Kedudukan Tergugat

- Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat

Walikota Jakarta Selatan, yang berkedudukan di Ampera, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT,

sehubungan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan No.1234

tertanggal 21 Desember 2012, perihal pengosongan rumah.

FIKTIF NEGATIF:

Kepala Kantor BPN Purwokerto yang berkedudukan di Kantor, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT,

karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu menjawab permohonan Sertifikat Penggugat, sehingga dianggap telah mengeluarkan Keputusan Fiktif Negatif yaitu Keputusan Penolakan terhadap Surat

Permohonan Penggugat No.1234 yang diajukan ke Kantor BPN Purwokerto, dengan bukti tanda terima

No. 55/XX/2012 tertanggal 25 Januari 2012 yang ditandatangani staff Tata Usaha Kantor BPN Jakarta

G. TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Para Penerima Kuasa diberikan kuasa dan wewenang penuh

untuk mengambil segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan harus dilakukan menurut Undang Undang.

H. HAK SUBSTITUSI & RETENSI

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi dan hak retensi, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. TEMPAT & TANGGAL

J. TTD PEMBERI & PENERIMA KUASA



2

ANATOMI SURAT GUGATAN

A. TEMPAT & TANGGAL GUGATAN

Jakarta, 3 Januari 2012

B. TUJUAN PENGADILAN

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Atau

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Upaya Administrative)

Jl. Pulo Gebang No.12

C. IDENTITAS PENGGUGAT

- Nama, WNI, Pekerjaan, Tempat Tinggal

- Informasi Kuasa Hukum (Nama Lawyer, Warga Negara, Nama Lawfirm, Alamat Lawfirm)

- Informasi Surat Kuasa (Tanggal surat Kuasa)

- “UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT PENGGUGAT

Dengan Hormat,

Daya, WNI, pekerjaan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Apartemen Casablanca Mansion. Dalam hal ini diwakili oleh Lufitasari Wibiyanti S.H., dan Rasya Dalimi S.H, seluruhnya berkewarganegaraan

Indonesia dan merupakan advokat dari Kantor Konsultan Hukum Dalimi & Partners, yang beralamat di

Gedung BEJ, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2013 (asli terlampir), untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT

D. IDENTITAS TERGUGAT

- Informasi Tergugat (Siapa, Kedudukan Kantor)

- Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Bersama ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Walikota Jakarta Selatan, yang

berkedudukan di Perkantoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

E. ALASAN GUGATAN

1. Objek Positif

Gugatan ini diajukan karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, yaitu Surat Keputusan No. 1234 tanggal 23

November 2012 tentang Pengosongan Rumah

2. Fiktif Negatif

Gugatan ini diajukan karena Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara

yang mana sebenarnya merupakan kewajiban dari Tergugat, yaitu Sertifikat Tanah yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui Surat Permohonan No.123 pada tanggal 20 Deseber 2012.

Atas tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan Surat Keputusan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu 4 bulan sejak diterimanya permohonan Penggugat pada tanggal 20 Desember

2012, sebagaimana sesuai dengan tanda terima yang ditanda tangani oleh Karno, Pegawai Tata

Usaha BPN, tertanggal 20 Desember 2012, maka Tergugat dianggap telah menerbitkan Surat Keputusan Fiktif Negatif, yaitu Surat Keputusan yang bersifat penolakan terhadap Permohonan

Penggugat. Dan Keputusan Negatif tersebut telah sangat merugikan kepentingan Penggugat



3

F. DASAR GUGATAN (Fundamentum Petendi / POSITA)

Adapun alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum antara Penggugat & Tergugat

Menjelaskan tentang kronologis Penggugat mendapatkan Objek Gugatan dari Tergugat

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012, Penggugat menerima Surat Keputusan No. 1234, tertanggal 10 Desember 2012, tentang Pengosongan Rumah, yang dikeluarkan oleh Tergugat (Vide bukti P-1)

2. Pemenuhan Unsur Objek Gugatan

2.1. Objek Gugatan POSITIF – Pasal 1 Butir 9

UU 51/2009 – PBT PKAI

Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan

Tergugat dengan Nomor 1234 tertanggal 20 Desember 2012 tentang pengosongan rumah ,

yang dijadikan Objek Gugatan ini telah memenuhi

unsur-unsur Pasal 1 butir 9 UU 51/2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: PBT PKAI

- Penetapan Tertulis

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

- Berisi Tindakan hukum

- Berdasarkan Perundang-undangan

- Konkret, Indivudual & Final

- Menimbulkan Akibat hukum

- Ditujukan kepada Individu atau Badan Hukum

Perdata

2.2. Objek Gugatan FIKTIF NEGATIF – Pasal 3

UU 5/1986

Bahwa Keputusan Fiktif Negatif, yaitu Surat

Keputusan Penolakan yang dianggap telah dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Selatan karena

telah lebih dari 4 bulan tidak mengeluarkan Keputusan

yang menjadi kewajibannya, berupa Surat Keterangan Bebas Perkara yang telah dimohonkan oleh Penggugat

berdasarkan Surat Permohonan Penggugat No. 123 yang tertanggal 20 Desember 2012 sesuai dengan

tanda terima No.111 tertanggal 21 Desember 2012,

telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU 5/1986, yaitu:

1) Tindakan Walikota Jakarta Selatan yang tidak

mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keterangan Bebas Perkara,, yang mana merupakan

kewajibannya disamakan dengan Keputusan TUN

(Pasal 3 ayat 1 UU 5/1986)

2) Tindakan Walikota Jakarta Selatan yang tidak

mengeluarkan Keputusan berupa Surat Keterangan

Bebas Perkara dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu 4 bulan sejak diterimanya Surat

Permohonan Penggugat, maka dianggap telah

mengeluarkan Keputusan Penolakan (Pasal 3 ayat

3 UU 5/1986)

Oleh karena Surat Keputusan sebagaimana dijelaskan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 9 UU

51/2009 ATAU Pasal 3 UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat

3. Pemenuhan Unsur Upaya Administrative – KHUSUS UNTUK UPAYA ADMINISTRATIVE

Bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah

mengajukan Upaya Administrative kepada BAPEK Wilayah Jakarta yang saat ini sebagai Tergugat dalam

perkara aquo. Oleh karena itu, gugatan ini diajukan sesuai degan Pasal 48 jo. Pasal 51 (2) UU 5/1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara



4

4. Pemenuhan TENGGANG WAKTU YANG DIPERKENANKAN UU – PASAL 55 UU 5/1986

Bahwa gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90

hari terhitung sejak dikeluarkan KTUN No. 1234, tertanggal 20 Desember 2012, hingga gugatan ini

didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Januari 2013. Dengan demikian, menurut Hukum, Gugatan ini diajukan masil dalam tenggang waktu yang diperkenankan.

FIKTIF NEGATIF Bahwa gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang Undang

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu 90

hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2012, yaitu tanggal dimana berakhirnya atau lewatnya tenggang waktu 4 bulan yang diperkenankan UU untuk Penggugat mengeluarkan Surat Keputusan Bebas Perkara,

hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Januari 2013.

Dengan demikian, menurut Hukum, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan.

5. ALASAN Gugatan

a. Melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) – Pasal 53 (2.b) UU 9/2004:

KTKKPPA

- Asas Kepastian Hukum

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

- Asas Kepentingan Umum

- Asas Keterbukaan

- Asas Proposionalitas

- Asas Profesionalitas

- Asas Akuntabilitas

Gugatan ini diajukan sangat beralasan, karena KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telah nyata

bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, karena Tergugat tidak memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat terkait dengan

Pengosogan Rumah.

Tindakan Tergugat yang bertentangan dengan AAUPB tersebut secara jelas telah bertentangan dengan Pasal 53 (2.b) UU 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Surat Keputusan

dapat dinyatakan batal atau dinyatakan tidak saha, antara lain apabila Surat Keputusana tersebut

bertentangan dengan AAUPB

b. Melanggar Perundang-Undangan

6. Penjelasan Tentang KERUGIAN – Pasal 53 (1)

KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telah merugikan Penggugat, karena KTUN tersebut telah

menyebabkan Penggugat kehilangan uang. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugia sejumlah Rp5.000.000 kepada Tergugat

Ketentuan Pasal 53 (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan tertulis melalui Pengadilan Tata Usaha Negara agar suatu KTUN dinyatakan batal

atau tidak sah apabila KTUN tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat.

7. Permohonan Penundaan Pelaksanaan KTUN (JIKA ADA)

Penggugat mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan No.1234 tertanggal 23 Desember 2012 tentang Pengosongan Rumah yang dikeluarkan oleh Tergugat, hingga

adanya Putusan untuk perkara aquo yang mempunyai kekuatan hukum tetap



5

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk MEMUTUSKAN sebagai berikut:

1. MENGABULKAN gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. MENYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan No. 1234 tertanggal 23 Desember

2012 tentang pengosongan rumah, yang dikeluarkan oleh Tergugat

3. MEWAJIBKAN Tergugat untuk MENCABUT dan MENYATAKAN TIDAK SAH Surat Keputusan No. 1234 tertanggal 23 Desember 2012 tentang pengosongan rumah, yang dikeluarkan

oleh Tergugat

4. MEWAJIBKAN Tergugat untuk MENERBITKAN Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Pencabutan

5. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar uang GANTI RUGI kepada Penggugat atas

dikeluarkannya Surat Keputusan No. 1234 tertanggal 23 Desember 2012 tentang pengosongan rumah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

6. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar BIAYA PERKARA yang timbul dalam perkara ini

PETITUM FIKTIF NEGATIF

1. MENGABULKAN gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. MENYATAKAN BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Fiktif Negatif dari Tergugat atas Surat

Permohonan Penggugat No.1234 tertanggal 23 Desember 2012 perihal permohonan Sertifikatyang

berupa Keputusan Penolakan yang dianggap telah dikeluarkan oleh Tergugat 3. MEWAJIBKAN Tergugat untuk MENERBITKAN Keputusan Tata Usaha Negara yang

dimohonkan oleh Penggugat, yaitu Sertifikat

4. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar uang GANTI RUGI kepada Penggugat atas Keputusan Fiktif Negatif yang berupa Keputusan Penolakan yang dianggap telah dikeluarkan oleh Tergugat,

sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah)

5. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar BIAYA PERKARA yang timbul dalam perkara ini

H. PENUTUP

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

Lufitasari S.H



6

1. DASAR HUKUM Peradilan Tata Usaha Negara

Undang Undang No. 5 tahun 1986 (”UU 5/1986”) Undang Undang No. 9 tahun 2004 (”UU 9/2004”)

Undang Undang No. 51 tahun 2009 (”UU 51/2009”)

Ketiga UU tersebut masih berlaku, dimana UU yang terbaru tidak mencabut UU yang lebih lama

2. Subjek atau Pihak dalam Peradilan TUN:

Penggugat: individu atau badan hukum perdata

Tergugat: Badan atau Pejabat TUIN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya

3. JENIS WEWENANG yang dimiliki oleh Pejabat TUN

a. ATRIBUSI: wewenang yang langsung ditentukan oleh UU kepada Pejabat TUN

b. MANDAT: wewenang yang diberikan oleh Pemberi Mandat (Mandans) kepada Penerima Mandat

(Mandaters), untuk melaksanakan wewenang untuk dan atas nama Pemberi Mandat. Tanggung jawab

untuk Mandat ini TETAP berada pada Pemberi Mandat

c. DELEGASI: wewenang yang diberikan dengan adanya penyerahan delegasi kepada penerima delegasi.

Tanggung jawab untuk Delegasi ini berada pada Penerima Delegasi karena Penerima Delegasi

mendapatkan wewenang penuh untuk mengeluarkan Keputusan TUN

Jenis wewenang inilah yang akan menentukan apakah seorang Pejabat TUN dapat diajukan sebagai

tergugat di dalam Perkara TUN

Dalam kaitannya dengan Penentuan Tergugat dalam Perkara TUN, sudah diatur dalam Petunjuk MA, yaitu - Jika wewenang yang diberikan adalah Atribusi dan Delegasi maka yang menjadi Tergugat adalah

Badan atau Pejabat TUN yang menerima wewenang tersebut

- Jika wewenang yang diberikan adalah Mandat, maka yang menjadi Tergugat adalah Badan atau

Pejabat TUN yang memberikan wewenang tersebut.

Contoh: Seorang Lurah tidak dapat digugat terkait penerbitan KTP, tetapi Camat-lah yang harus

diajukan sebagai Pejabat TUN yang dapat diajukan sebagai Tergugat TUN, karena Camat yang memberikan wewenangnya secara Mandat kepada Lurah untuk melaksanakan teknis penerbitan KTP

4. TENGGANG WAKTU untuk Pengajuan Perkara TUN:

a. Objek Positif – Penetapan Tertulis Objek Pejabat TUN:

- 90 hari setelah diterimanya atau diumumkannya Keputusan TUN

- 90 hari sejak diketahuinya keputusan itu (Casuistis)

b. Fiktif Negatif – Pasal 3

- Jika ditentukan oleh UU, maka mengikuti aturan UU tersebut - Jika tidak ditentukan khusus, maka jangka waktunya adalah 4 bulan sejak diterimanya

Permohonan Pihak oleh Badan atau Pejabat TUN

Contoh: Kita memasukkan permohonan KTP pada tanggal 1 Januari 2012, dan hingga tanggal 30

April 2012 belum juga ditanggapi, maka pada tanggal 1 Mei 2012, sudah bisa diajukan Gugatan TUN dengan objek gugatan yang Fiktif Negatf.

5. Gugatan Pre Forma

Gugatan PreForma adalah Gugatan awal yang diajukan oleh penggugat dengan dasar keadaan yang

mendesak, karena mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam mengajukan Gugatan TUN serta adanya kewajiban Hakim untuk membantu Penggugat menyempurnakan Gugatannya.

Gugatan PreForma ini cukup dibuat secara ringkas dan harus berisi:

a. siapa Penggugat b. Siapa Tergugat

c. Apa Objeknya

d. Apa Kerugiannya



7

6. Cara Pemberian Kuasa:

1) Secara Tertulis a. Dibuat di dalam negeri, syarat:

- Bersifat khusus

- Adanya identitas Pemberi dan Penerima Kuasa

- Adanya perihal yang disengketakan

Objek tertentu

Tertentu kemana objek sengketa tersebut akan diselesaikan atau proses hukum

- Tercantum tanggal pemberian kuasa

- Tercantum materai dan tanda tangan pemberi serta penerima kuasa

b. Dibuat di luar negeri, dengan syarat:

- Dibuat sesuai dengan peraturan tentang pembuatan surat kuasa yang berlaku di negara

bersangkutan - Diketahui oleh perwakilan negara Indonesia yang berada di Negara yang bersangkutan

- Diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi Tersumpah

2) Secara Lisan, dengan syarat: - Dilakukan di muka persidangan

- Pemberi dan penerima kuasa hadir di muka persidangan

- Di catat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan oleh Panitera

- Dibubuhi cap jempol oleh Pemberi Kuasa

- Disaksikan oleh Tergugat

7. OBJEK SENGKETA Peradilan TUN

1) Keputusan TUN – Pasal 1 Butir 9

Unsur-unsur Keputusan TUN:

a. Penetapan tertulis b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

c. Berisi tindakan hukum d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

e. Bersifat Konkret, Individual, dan Final

f. Menimbulkan akibat hukum g. Ditujukan kepada individu atau badan hukum perdata

2) Surat Keputusan Fiktif Negatif – Pasal 3

Badan atau Pejabat TUN yang sudah menerima suatu permohonan, tetapi dalam jangka waktu tertentu tidak memberikan respon atau tidak melayani permohonan tersebut, maka Badan atau

Pejabat TUN tersebut dianggap telah mengeluarkan Keputusan yang berisi Penolakan atas

permohonan tersebut.

Sehingga, Keputusan TUN yang negatif tersebut (tidak dikeluarkan, tapi dianggap dikeluarkan dan

berisi penolakan) dapat dijadikan sebagai Objek TUN

8. Pengecualian terhadap Objek Sengketa TUN – Pasal 2 juncto Pasal 49

1) Unsur Pasal 2

a. Keputusan TUN yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata b. Keputusan TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum

c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan (belum final)

d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan peraturan (UU) yang bersifat pidana e. Keputusan TUN yang dikeluarkan dari hasil Badan Peradilan

f. Keputusan TUN yang mengenai Tata Usaha ABRI g. Keputusan Panitia Pemilihan Hasil Pemilu

2) Pasal 49

a. Dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, bencana alam berdasarkan UU yang berlaku

b. Dikeluarkan pada keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan UU yang berlaku



8

9. Sifat Putusan Pengadilan TUN adalah ERGA OMNES, yaitu Putusan pengadilan tersebut berlaku

terhadap siapa saja, tidak hanya terbatas pada para pihak layaknya Putusan Perkara Perdata

10. SPESIFIKASI PERKARA TUN, yang membedakan dengan Perkara Perdata

1) Tidak dikenal Gugatan Rekonpensi (Gugatan Balik) Dalam Perkara TUN, Penggugat dan Tergugat sudah ditentukan secara terbatas oleh UU. Badan atau

Pejabat TUN yang tadinya adalah Tergugat, Jika mengajukan Gugatan Rekonpensi maka Badan atau

Pejabat TUN akan menjadi Penggugat, dan hal tersebut bertentangan dengan UU

2) Sifat Hakim yang Aktif Hakim TUN dalam Pemeriksaan Persiapan WAJIB membantu Penggugat untuk menyempurnakan

Gugatannya, yang dikarenakan kedudukan Penggugat dan Tergugat yang tidak seimbang, yaitu Perorangan melawan Penguasa/Pemerintah

Berbeda dengan Hakim Perdata, yang lebih bersifat Pasif atau menunggu dari Para Pihak yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya

3) Tidak ada Upaya Perdamaian Dalam Perkara TUN tidak ada upaya perdamaian, karena Keputusan TUN yang disengketakan TIDAK

BISA dicabut (dinyatakan tidak sah), kecuali melalui pengadilan

4) Penyelesaian Sengketa Pada Perkara TUN, tahapan pemeriksaan di Pengadilan terbagi menjadi 3, yaitu: a. Dismissal Proccess

b. Pemeriksaan Persiapan

c. Pemeriksaan Persidangan

Hal ini sangat berbeda denga Perkara Perdata, dimana tahapan pemeriksaan di Pengadilan hanya ada

satu, yaitu Pemeriksaan Persidangan

5) Ganti Rugi Ganti rugi dalam perkara TUN dibatasi maksimal Rp 5 Juta saja, sedangkan untuk Perdata tidak

dibatasi jumlah ganti ruginya

6) Prodeo Pada Perkara TUN, pihak yang tidak mampu dapat mengajukan Permohonan Prodeo untuk semua

tingkatan pemeriksaan (PTUN, PT.TUN dan MA), sedangkan Perkara Perdata, permohonan Prodeo hanya dapat diajukan untuk satu tingkatan pengadilan saja

7) Pemanggikan Pihak Pada Perkara TUN, pemanggilan Para Pihak dilakukan secara administrative, yaitu dengan surat

tercatat yang dikirim oleh Panitera Pengadilan. Sedangkan pada Perkara Perdata, pemanggilan

dilakukan langsung (diantar) oleh Juru Sita

Pemanggilan tersebut mempunyai aturan sebagai berikut: - panggilan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima Surat Panggilan yang dikirim

dengan surat tercatat

- Jangka waktu antara pemanggilan dengan hari sidang TIDAK BOLEH kurang dari enam (6) hari, kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat



9

11. PENYELESAIAN SENGKETA TUN

1) UPAYA ADMINISTRATIF Upaya administrative adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum

Perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan TUN.

Upaya administative ini WAJIB dilakukan terlebih dahulu jika sudah diatur atau dicantumkan pada Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa (Pasal 48 ayat (1) dan (2)). Apabila Upaya

Administrative ini tidak dilakukan dan langsung mengajukan Gugatan ke pengadilan, meski sudah

dicantumkan pada Surat Keputusan tersebut, maka gugatan tersebut akan diputuskan tidak

diterima. Biasanya untuk keputusan TUN yang terdapat Upaya Administrative adalah Keputusan

TUN tentang PHK.

Upaya administrative ini dilaksanakan oleh (ditujukan kepada) suatu Badan yang berada di

Lingkungan Pemerintahan, yaitu:

a. BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian)

b. Departemen Tenaga Kerja Pusat

c. KAMIGAS

Yang diperiksan dalam Upaya Administrative

a. Sudut Doelmatigheid (sudut kebijaksanaan)

- alasan mengapa suatu Keputusan TUN dikeluarkan

- apa yang menjadi pertimbangan (kebijakan) Badan atau Pejabat TUN dalam mengeluarkan suatu Keputusan TUN

b. Sudut Rechtmatigheid (Sudut Legalitas)

- Apa yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya Keputusan TUN? - Apakah Badan atau Pejabat TUN pada saat mengeluarkan Keputusan TUN memang

mempunyai wewenang

- Apakah tata cara (formalitas) pengeluaran suatu Keputusan TUN telah ditempuh terlebih dahulu oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya

Tindakan yang dilakukan dalam Upaya Administrative:

a. Prosedur Keberatan Ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh seseorang yang tidak puas terhadap

keputusan TUN. Keberatan ini diajukan kepada Badan yang berada di Lingkungan

Pemerintahan (BAPEK, Depnaker Pusat, KAMIGAS). Dan setelah diajukan, Badan yang berada di Lingkungan Pemerintahan akan mengeluarkan suatu Keputusan.

b. Banding Administrative Jika ternyata seseorang tersebut TETAP tidak puas dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh

Badan yang berada di Lingkungan Pemerintahan (dijelaskan sebelumnya), maka Pihak tersebut

dapat mengajukan Banding Administrative atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan

yang berada di Lingkungan Pemerintahan tersebut ke Pengadilan Tinggi TUN (PT.TUN)

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 51 ayat (3))

2) LANGSUNG MENGAJUKAN GUGATAN Menurut Pasal 53, orang atau Badan Hukum Perdata dapat mengajukan gugatan tertulis atas

Keputusan TUN, dengan tujuan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan TUN

tersebut, dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut: a. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku b. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik



10

12. ISI GUGATAN TUN

1) Tanggal Gugatan HARUS SAMA dengan tanggal gugatan didaftarkan di Pengadilan – Pasal 55

UU 5/1986: Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN,

sehingga tanggal pengajuan gugatan menjadi sangat Fundamental dalam isi Gugatan TUN

2) Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan

3) Identitas Penggugat dan Tergugat – (Pasal 56 ayat (1) UU 5/1986)

a. Nama, KEWARGANEGARAAN, tempat tinggal dan pekerjaan PENGGUGAT atau Kuasanya

b. Nama Jabatan dan tempat Kedudukan TERGUGAT(Nama Pejabatnya sendiri tidak terlalu penting)

4) ISI Dasar Gugatan (Fundamentum Petendi atau POSITA) – (Pasal 56 ayat (1) UU 5/1986)

5) Hal-hal yang diminta (PETITUM)

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

b. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat c. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan TUN yang baru

d. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dan menghukum

Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul e. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 (Objek Fiktif Negatif)

6) Tanda tangan Pihak Penggugat

13. ISI DASAR GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA) – (Pasal 56 ayat (1) UU 5/1986)

a. HUBUNGAN HUKUM: timbul antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan adanya Objek

Sengketa TUN, baik yang Positif maupun Fiktif Negatif

b. OBJEK SENGKETA: Objeknya telah memenuhi syarat sebagai Objek Sengketa, sebagaimana Pasal 1

butir 9 UU51/2009 atau Pasal 3 UU5/1986.

Penggugat dapat pula menjelaskan kronologis hingga ia menerima objek sengketa tersebut

c. TENGGAT WAKTU: menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang

diperbolehkan untuk mengajukan gugatan, sebagaiman diatur dalam Pasal 55 UU5/1986

d. ALASAN GUGATAN – Pasal 53 ayat (2)UU 9/2004

Penggugat wajib mengemukakan alasan kenapa diajukan gugatan tersebut. Alasan gugatanya harus

sesuai dengan Pasal 53 ayat (2)UU 9/2004, yaitu: a. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku b. Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

e. PERINCIAN KERUGIAN: Jika ada

f. PERMOHONAN PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan TUN yang sedang digugat tersebut (jika

ada)

14. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Salah satu alasan gugatan adalah Keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AAUPB). Menurut UU No.28 Tahun 1999, Asas-asas ini terdiri dari:

1) Asas Kepastian Hukum: Asas yang mengutamakan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan

keseimbangan

3) Asas Kepentingan Umum: Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

4) Asas Keterbukaan: Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi

5) Asas Proposionalitas: Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban

6) Asas Profesionalitas:Asas yang mengutamakan keahlian

7) Asas Akuntabilitas: Asas yang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat



11

15. PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TUN di Pengadilan

1) Gugatan didaftarkan – Pasal 59 UU5/1986

2) Proses Dismissal – Pasal 62 UU5/1986

a. Tujuan: Memastikan bahwa gugatan yang masuk benar-benar merupakan sengketa tata usaha

negara

b. Ciri:

- dilakukan oleh Ketua Pengadilan dan dibantu oleh Panitera

- tidak memakai toga

- tertutup untuk umum

- para pihak yang bersengketa hadir

c. Hasil:

- Gugatan dinyatakan tidak diterima

- Gugatan memang benar sengketa TUN dan dikeluarkan Penetapan oleh Pengadilan

d. Alasan gugatan tidak diterima:

- Pokok gugatan bukan wewenang PTUN

e. Upaya Perlawanan: 14 hari sejak diucapkan (hadir – tidak hadir)

3) Pemeriksaan Persiapan – Pasal 63 UU5/1986

a. Tujuan: melengkapi atau menyempurnakan gugatan

b. Ciri:

- Dilakukan oleh hakim (dapat dengan hakim tunggal atau dengan majelis hakim) - Dilakukan TIDAK di ruang sidang, tetapi di Luar Ruang sidang

- Belum memakai toga

- Tertutup untuk umum - Hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk menyempurnakan gugatan

- Hanya dihadiri oleh Penggugat (Tapi tergugat dapat pula hadir untuk diminta penjelasannya

oleh hakim)

c. Ketentuan: Sebelum dilakasanakannya Pemeriksaan Perkara ini, Ketua Majelis Hakim Perkara

akan mengeluarkan Penetapan untuk dilakukannya Pemeriksaan Persiapan yang berisi tanggal

Pemeriksaan Perkara serta Perintah untuk Memanggil Penggugat oleh Panitera Pengganti.

Penggugat diberikan tenggang waktu 30 hari sejak panggilan untuk pelaksanaan Pemeriksaan

Persiapan ini

d. Hasil : Hakim akan menetapkan hari Persidangan setelah proses ini selesai

4) Pemeriksaan di Muka Persidangan

a. Tujuan : memeriksa Pokok Perkara (sengketa)

b. Ciri:

- dilakukan oleh Majelis hakim

- dilakukan di ruang sidang - sudah memakai toga

- terbuka untuk umum

- dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat - Menggunakan asas AUDI ET ALTERAM PARTEM

c. Tahapan Pemeriksaan

- Gugatan - Jawaban + Eksepsi

- Replik

- Duplik - Pembuktian

- Kesimpulan

- Putusan Hakim



12

16. JAWABAN TERGUGAT, dapat terdiri dari :

1) Jawaban dalam Eksepsi

- Kompetensi Pengadilan, baik Absolut dan Relatif

- Ne Bis in Idem

- Kadaluwarsa

- Gugatan kabur

- Gugatan kurang pihak

2) Jawaban dalam Pokok Perkara

17. ISI JAWABAN

1) Penjelasan kemana Surat Jawaban diajukan Jawaban ini diajukan langsung kepada Majelis Hakim yang sudah terbentuk sebelumnya, berbeda

dengan Gugatan

2) Identitas Pihak Tergugat

3) Pernyataan Sangkalan Secara Umum

Contoh: “ Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat”

4) Dasar Fundamentum Petendi / POSITA DALAM JAWABAN

a. Jawaban dalam Eksepsi b. Jawaban dalam Pokok Perkara

5) Petitum

6) Tanda Tangan Pihak Tergugat

18. PROSES PEMBUKTIAN 1) Alat Bukti dalam Perkara TUN – Pasal 100 ayat (1) UU 5/1986 :

a. Surat atau tulisan

b. Keterangan Ahli

c. Keterangan Saksi d. Pengakuan Para pihak

e. Pengetahuan Hakim

2) Alat bukti Surat dan Tulisan, sebelum digunakan dalam Persidangan, harus di NAZLEGEN di

Kantor Pos (Fotokopi surat di berikan Materai dan distempel) terlebih dahulu, dengan maksud agar

fotokopi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan bukti asli yang akan ditunjukan di muka persidangan

3) Hakim wajib bersikap aktif dalam mencari (menelusuri keberadaan) alat bukti untuk kepentingan

penyelesaian perkara. Tidak tertutup kemungkinan, Tergugat diperintahkan ileh Majelis Hakim untuk membawa bukti asli yang berada ditangan Tergugat

19. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN – PASAL 67 UU 5/1986 1) Tujuan: Untuk menunda pelaksanaan keputusan Badan atau Pejabat TUN

2) Tekhnis Pelaksanaan

- Latar belakang Permohonan ini adalah karena Gugatan ke PTUN tidak akan menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau Pejabat TUN

- Penggugat mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN bersama-

sama di dalam gugatan kepada Ketua Pengadilan dengan disertai alasan2nya



13

20. ACARA PEMERIKSAAN CEPAT – Pasal 98 & 99 UU 5/1986

1) Tujuan: Agar pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat, karena adanya kepentingan Penggugat yang cukup mendesak, seperti adanya perintah pembongkaran

bangunan

2) Tekhnis Pelaksanaan - Penggugat mengajukan permohonan Pemeriksaan Cepat bersama-sama di dalam gugatan

kepada Ketua PTUN

- Setelah menerima Permohonan, dalam waktu 14 hari, Ketua PTUN harus memutuskan apakah akan menerima atau menolak Permohonan Acara Cepat. Tidak ada upaya hukum terhadap

Penetapan

- Permohonan harus memuat alasan2 yang melatarbelakangi mengapa harus dilakukan

Pemeriksaan Cepat

- Pemeriksaan Acara Cepat tidak melalui tahap Pemeriksaan dan dilakukan dengan Hakim

Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN

- Jika Ketua PTUN memutuskan menerima Permohonan Acara Cepat, maka dalam tenggang waktu

7 hari, Ketua PTUN HARUS sudah memutuskan hari, tempat dan waktu sidang

- Jangka waktu untuk Acara pemeriksaan Cepat, dari Jawaban s/d Kesimpulan MAKSIMAL 14

hari

21. ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

1) Tujuan: Untuk memeriksa Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismisal Process yang dikeluarkan

2) Tekhnis Pelaksanaan - Penggugat yang tidak puas terhadap penetapan hasil Dismissal Process yang dikeluarkan oleh Ketua

PTUN dapat mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan tersebutdalam tenggang waktu 14 hari

setelah penetapan diucapkan - Dengan adanya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat (Pelawan), maka Gugatan

Perlawanan itu akan diperiksa dengan ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

22. INTERVENSI – PASAL 83 UU No.5/1986 1) Definisi: masuknya pihak ketiga kedalam suatu perkara yang sedang berlangsung yang ditujukan

kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara

2) CARA INTERVENENT MASUK a. Atas prakarsa (initiatif) sendiri, dengan mengajukan surat permohonan ke Majelis Hakim

b. Ditarik oleh Majelis Hakim

c. Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa

3) PENGAJUAN INTERVENSI

Intervensi dapat diajukan selama tahap pemeriksaan persidangan sampai sebelum masuk ke proses

pembuktian (Intervenent masuk ke Perkara maksimal atau paling lambat pada saat Penggugat mengajukan DUPLIK.

4) KEDUDUKAN INTERVENENT Kedudukan pihak ketiga dalam intervensi dapat sebagai Pihak yang membela kepentingannya sendiri,

atau dapat juga pihak yang berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa

23. PUTUSAN

1) YANG HARUS ADA DIMUAT DALAM PUTUSAN a. Kepala putusan: ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” b. Identitas: Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman para pihak

c. Ringkasan gugatan, jawaban dan isi dokumen lainnya

d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan Fakta persidangan e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan

f. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara

g. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama Panitera dan keterangan hadir atau tidaknya para Pihak



14

2) MACAM PUTUSAN – PASAL 97 ayat (7) UU No.5/1986

a. Gugatan DITOLAK: apabila Penggugat TIDAK BERHASIL dalam membuktikan dan meyakinkan hakim atas dalil gugatannya

b. Gugatan DIKABULKAN: apabila Penggugat BERHASIL dalam membuktikan dan meyakinkan

hakim atas dalil gugatannya, sehingga timbul kewajiban dari Tergugat, yaitu:

- Diwajibkan untuk mencabut Keputusan yang digugat

- Diwajibkan untuk mencabut Keputusan yang digugat dan menerbitkan keputusan yang

baru - Hanya diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan yang baru (untuk Fiktif Negatif)

c. Gugatan TIDAK DITERIMA: gugatan yang diajukan TIDAK SESUAI dengan Prosedur

Hukum Pengajuan Gugatan

d. Gugatan GUGUR: Gugatan diajukan secara tidak serius, yaitu:

- Penggugat telah dipanggil secara patut, namun tetap tidak juga hadir ke Persidangan - Ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang jelas

24. Upaya Hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para Pihak (Penggugat atau Tergugat) yang tidak puas terhadap putusan PTUN

Upaya Hukum ini terbagi menjadi 2, yaitu

a. BANDING (Pasal 122 UU No.5/1986): dilakukan oleh Pengadilan Tinggi TUN (“PT TUN”) b. KASASI (Pasal 122 UU No.5/1986 jo. UU MARI): dilakukan oleh Mahkamah Agung (“MA”)

25. Upaya Hukum Biasa BANDING

A. PEMERIKSAAN

- Upaya banding ini akan diperiksa dan diputuskan oleh PT TUN

- Yang diperiksa pada Pengadilan Tinggi adalah sama dengan pemeriksaan di PTUN, yaitu POKOK PERKARANYA, sehingga hakimnya disebut JUDEX FACTI

- PT memeriksa perkara, HANYA berdasarkan Dokumen (Berkas Perkara) yang diperoleh dari

Pengadilan Negeri saja, PT tidak melakukan pemeriksaan lainnya, seperti melakukan persidangan

B. PIHAK YANG BERHAK

Yang berhak melakukan banding adalah Penggugat/Kuasa Hukum atau Tergugat/Kuasa Hukum.

C. BATAS WAKTU

- Batas waktu untuk menyatakan banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan atau 14

hari setelah pemberitahuan putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir pada persidangan

- Jika tenggang waktu 14 hari terlewati dan tidak ada pihak yang menyatakan banding, maka

Putusan PN dengan sendirinya akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INKRACHT)

- Para Pihak yang mengajukan Banding, WAJIB untuk menandatangani Akta Pernyataan

Banding

D. MEMORI BANDING

- Bagi para pihak yang memohon Upaya Banding (Pemohon Banding) dapat mengajukan MEMORI BANDING yang berisi mengenai alasan-alasan keberatan terdapat Putusan PTUN.

- Memori Banding sifatnya adalah TIDAK WAJIB untuk DIAJUKAN, artinya Pemohon Banding

tidak wajib untuk mengajukan Memori Banding, meskipun telah mengajukan Permohonan Banding. Karena dengan tanpa adanya Memori Banding, PT TUN tetap dapat memeriksa

perkaranya, dimana PT TUN akan memeriksa dari awal perkara yang sudah diputuskan oleh

PTUN, terlepas dengan ada atau tidak adanya Memori Banding.



15

E. TEKNIS PELAKSANAAN

Upaya Banding ini dilakukan melalui perantara PTUN, yang nantinya akan dikirim ke PT TUN.

Artinya, para Pihak harus mengajukan Banding dan menyerahkan memori banding kepada PTUN, dan nantinya PN yang akan mengirimkan segala Berkas Perkara dan Memori Banding (jika ada)

kepada PT TUN.

Setelah perkaranya diputuskan oleh PT TUN, selanjutnya putusan PT TUN tersebut akan

dikirimkan kembali ke PTUN, dan PTUN lah yang nantinya akan menyampaikan Putusan PT TUN kepada Para Pihak

F. PUTUSAN PT TUN 1) Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

3) Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Mengadili Sendiri 4) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

26. Upaya Hukum Biasa KASASI

A. BATAS WAKTU - Untuk Upaya Kasasi ini mempunyai batas waktu yang sangat ketat dalam hal Pengajuan

Permohonan Kasasi dan Pengajuan Memori/Kontra Memori Kasasi

- Batas waktu untuk menyatakan kasasi di PTUN adalah 14 hari setelah Para pihak menerima Surat Pemberitahuan Putusan PT (RELAAS) dari PTUN.

- Setelah Para Pihak Menyatakan Ingin Kasasi, dimana pihak tersebut akan disebut sebagai

PEMOHON KASASI, hanya mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan MEMORI

KASASInya

- Setelah Termohon Kasasi menerima Pemberitahuan Memori Kasasi (Relaas) dan Copy Memori Kasasi yang disampaikan oleh PN, Termohon Kasasi hanya memiliki waktu 14 hari untuk

mengajukan Kontra Memori Kasasi

- Jika para Pihak (Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) LALAI dalam mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi (tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, 14 hari),

maka Para Pihak tersebut akan kehilangan Haknya dalam mengajukan Memori dan Kontra

Memori Kasasi.

- Jika Pemohon Kasasi LALAI dalam Mengajukan Memori Kasasinya (Terlambat mengajukan,

lebih dari 14 hari), maka Upaya Kasasi akan dibatalkan (GUGUR) dengan sendirinya.

- Jika Termohon Kasasi yang LALAI dalam mengajukan Kontra Memori Kasasinya, maka Upaya Kasasi akan tetap berjalan, hanya hak Termohon Kasasi saja yang hilang dalam megajukan

Kontra Memori Kasasi tersebut

- Jika setelah 14 hari Putusan PT diterima, dan tidak ada Pihak yang menyatakan Kasasi, maka

dengan sendirnya Putusan PT tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (INKRACHT)

B. PEMERIKSAAN KASASI

Pada pemeriksaan Kasasi di MA, Hakim MA tidak mengadili Pokok Perkara, sehingga Hakim

MA disebut sebagai JUDEX JURIS

Upaya Kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung, yang mana Permohonan Kasasinya akan

diajukan melalui PN yang mana nantinya akan disampaikan kepada MA.

Setelah perkaranya diputuskan oleh MA, selanjutnya putusan MA tersebut akan dikirimkan

kembali ke PTUN, dan PTUN lah yang nantinya akan menyampaikan Putusan MA kepada Para Pihak.

C. PUTUSAN KASASI 1) Mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding

3) Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Mengadili Sendiri 4) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Banding

rangkuman hukum acara peradilan tun & anatomi

Documents

surat kuasa khusus b

wewenang penuh untuk

bukti tanda terima no

informasi kuasa hukum

surat permohonan penggugat

kepala kantor bpn purwokerto

tempat tanggal gugatan