reversing the resource curse indonesia
TRANSCRIPT
REVERSING THE RESOURCECURSE INDONESIA
Besarnya penerimaan dari sumber daya alam seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraaan rakyat dan menekan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia masih dibayang-bayangi kemiskinan (BPS,
2013). Anehnya, angka kemiskinan tertinggi didominasi oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam (SDA). Fenomena kesenjangan dan kemiskinan, kerusakan lingkungan, serta kebocoran dan korupsi dalam tata kelola sumber daya alam yang terjadi di daerah kaya sumber daya alam ini dikenal dengan kutukan sumber daya alam (resource curse). Transparansi penerimaan dari sektor sumber daya alam; perencanaan dan penganggaran pembangunan; strategi penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan, sangat dibutuhkan untuk mengatasi fenomena resource curse.
Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) atas dukungan Ford Foundation menginisiasi program Reversing the Resource Curse (Melawan Kutukan Sumberdaya Alam). Program ini berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas industri ekstraktif dan pengelolaan penerimaan yang diperoleh dari sumberdaya ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan melalui proses perencanaan dan penganggaran, perbaikan kebijakan publik dan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, serta pengembangan resources center untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Di sisi demand, program ini melakukan penguatan kesadaran hak-hak komunitas di desa-desa sekitar tambang melalui pembentukan community center, uji akses informasi oleh komunitas, audit sosial industri ekstraktif serta monitoring program penanggulangan kemiskinan dan penggunaan dana desa bagi masyarakat.
Program ini dilakukan di empat daerah piloting, yakni kabupaten kaya sumber daya alam, penghasil migas dan pertambangan. Bekerja sama dengan anggota koalisi PWYP sebagai mitra program, yaitu: MATA di Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darusalam; FITRA Riau di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau; Bojonegoro Institute di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur; dan SOMASI di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Untuk melawan ancaman kutukan sumberdaya alam dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam aspek penerimaan dan tata kelola
sumberdaya ekstraktif serta penggunaan Dana Bagi Hasil sektor ekstraktif untuk menanggulangi kemiskinan, terutama di daerah-daerah kaya migas,
tambang dan sumber daya alam lainnya.– Aryanto Nugroho, Pengelola Program
REVERSING THE RESOURCE CURSE
3
Program ini memiliki 4 model pendekatan utama :
Di tingkat nasional, program Reversing the Resource Curse ini juga mendukung agenda advokasi dan kampanye Publish What You Pay Indonesia dalam mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif secara umum, seperti dalam melakukan diseminasi dan diskusi publik untuk transparansi penerimaan dan inisiatif EITI, penelitian dan advokasi pajak berkeadilan-khususnya di sektor ekstraktif, serta perluasan upaya perbaikan tata kelola ekstraktif melalui beberapa studi baseline dan penulisan pembelajaran advokasi di daerah-daerah kaya sumber daya ekstraktif seperti di Aceh, Bengkulu, Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi tenggara, Jawa Timur, dan Papua Barat.
Penguatan StakeholderMelalui pengembangan kapasitas pemangku kepentingan, baik sisi supply yakni pemerintah, maupun sisi demand yakni masyarakat desa sekitar tambang;
Transparansi dan AkuntabilitasMelalui pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik
dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif;
Audit SosialMelalui pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif;
Inovasi KebijakanMelalui pengembangan strategi kebijakan daerah dalam
penanggulangan kemiskinan, kebijakan daerah dalam mendorong alokasi penerimaan untuk program penanggulangan kemiskinan, dan
inovasi usulan kebijakan daerah dalam mengalokasikan bagi hasil ekstraktif hingga ke level desa, hingga pengembangan model dana
abadi sumber daya alam yang dialokasikan dari sektor ekstraktif.
4
Tujuan Umum Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan yang diperoleh dari sumberdaya ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan.
Tujuan Khusus 1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan sumber
daya alam dan penanggulangan kemiskinan terutama melalui proses perencanaan dan penganggaran
2. Mendorong perbaikan kebijakan publik dan penguatan kelembagaan dalam program penanggulangan kemiskinan
3. Mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam proses kebijakan publik serta proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program penanggulangan kemiskinan
4. Mengmbangkan resources center untuk mendorong keterbukaan dan transparansi informasi publik terkait dengan penerimaan sektor ekstraktif dan penanggulangan kemiskinan.
SCOPE OF WORKTransparansi dan Akuntabilitas, Keterbukaan InformasiProgram Reversing the Resource Curse (RRC) mendorong transparansi dan akuntabilitas pendapatan dan tata kelola industri ekstraktif, untuk menghindar dari kutukan ‘korupsi’ yang menjangkiti daerah-daerah kaya sumber daya alam. Melalui keterbukaan informasi dan transparansi publik, RRC mendorong daerah piloting untuk mengawasi jumlah produksi industry ekstraktif, penjualan dan penyetoran pajak dan penerimaan negara dari pusat hingga bagi hasil ke daerah. Melalui area intervensi ini, Publish What You Pay mendorong kuat pelaksanaan dan prinsip-prinsip EITI diterapkan hingga ke level sub-nasional.
Manajemen Pendapatan, Kesejahteraan SosialProgram Reversing the Resource Curse (RRC) mendorong agar penggunaan pendapatan dari sector ekstraktif diarahkan pada program-program strategis yang menyasar pada terwujudnya kesejahteraan sosial. Melalui intervensi ini PWYP Indonesia mendorong agar pendapatan, pengalokasian belanja dan pembiayaan pembangunan dari sektor ekstraktif terbelanjakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya untuk penanggulangan kemiskinan.
5
Pengentasan Kemiskinan, Penguatan TPKDSebagai upaya mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, Program Reversing the Resource Curse mendorong revitalisasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (TKPKD). TKPKD memegang peranan penting dalam merumuskan strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, RRC berupaya mendorong agar rumusan strategi dan program yang dibuat oleh TKPKD semakin terintegrasi dan tepat sasaran. Untuk itu, melalui program ini dilakukan asistensi teknis dan pengembangan kapasitas TKPKD dan ikut terlibat aktif dalam muti stakeholder meeting dan penyusunan dan evaluasi strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
Resource Center, Open DataIntegrasi data dan informasi penting sebagai informasi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan, serta agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk itu project Reversing the Resource Curse memfasitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada setiap daerah pilot untuk menjadi Resource Center yang mengintegrasikan data dan informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif dan penanggulangan kemiskinan, serta untuk memastikan ketersedian data dan informasi yang berkelanjutan.
Advokasi Kebijakan, InovasiProgram Reversing the Resource Curse (RRC) mendorong munculnya inovasi kebijakan daerah dalam mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan, manajemen penerimaan dari sektor ekstraktif, alokasi belanja untuk program penanggulangan kemiskinan hingga pengembangan model dana abadi sumber daya alam. Program RRC juga mendukung agenda advokasi mendorong perbaikan tata kelola industri ekstraktif secara umum, seperti diseminasi dan diskusi publik untuk transparansi penerimaan dan inisiatif EITI, penelitian dan advokasi pajak berkeadilan-khususnya di sektor ekstraktif, serta perluasan upaya perbaikan tata kelola ekstraktif melalui beberapa studi baseline dan penulisan pembelajaran advokasi di daerah kaya sumber daya ekstraktif.
6
Para Pemangku Kepentingan, KeterlibatanKeterlibatan pemangku kepentingan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Program Reversing the Resource Curse (RRC). Penguatan pemangku kepentingan, melalui pengembangan kapasitas pemangku kepentingan, baik sisi supply yakni pemerintah, maupun sisi demand yakni masyarakat desa sekitar tambang merupakan salah satu pendekatan utama Program RRC.
Program RRC memberikan asistensi teknis bagi pemerintah lokal dalam membentuk PPID (Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) utama di tingkat kabupaten/kota, dan PPID pembantu pada badan publik tertentu, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pertambangan dan energi, koperasi dan UKM, serta dinas pengelolaan aset dan pendapatan daerah. Program RRC juga memfasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada setiap daerah pilot untuk menjadi Resource Center yang mengintegrasikan data dan informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif dan penanggulangan kemiskinan, serta untuk memastikan ketersedian data dan informasi yang berkelanjutan.
Di sisi demand, Program RRC melakukan pendampingan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat di sekitar tambang,
terutama orang miskin, perempuan dan kelompok rentan lainnya, untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik (perencanaan, penganggaran, dan
pengelolaan sumberdaya ekstraktif ), termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan.
Asistensi Teknis, Pemerintahan Daerah
Asistensi teknis tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan
program penanggulangan kemiskinan secara efektif. Asistensi
teknis ini harapannya juga untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam mengelola dan mengintegrasikan data dan informasi kemiskinan dan menggunakan data tersebut untuk membuat kebijakan yang memastikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara efektif.
7
Pusat Komunitas, Pengembangan Kapasitas
Melalui program Reversing the Resource Curse, PWYP Indonesia melakukan pendampingan dan pemberdayaan kapasitas masyarakat miskin dan terpinggirkan, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan publik (perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan sumberdaya ekstraktif ), termasuk dalam program penanggulangan kemiskinan. PWYP memfasilitasi pembentukan 2 (dua) community center di tiap daerah pilot yang merupakan desa lingkar tambang. Community center menjadi wahana pembelajaran bagi warga untuk terlibat dalam advokasi proses kebijakan publik.
8
PILOT PROJECT
ACEH UTARANANGGROE ACEH DARUSSALAM
Aceh Utara mempunyai jumlah penduduk miskin sebanyak 115,36 ribu orang, dengan
persentase penduduk miskin 20,34% dari jumlah penduduk. Dengan garis kemiskinan
Rp 274,799/Kap/bulan. Aceh Utara mempunyai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,65 dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) 0,54. Di sektor Sumber Daya Alam, kabupaten ini kaya dengan potensi gas
alam.
INDRAGIRI HULURIAU
Indragiri Hulu mempunyai jumlah penduduk mikin sebanyak 29,60 ribu orang, dengan persentase penduduk miskin 7,50% dari
jumlah penduduk. Dengan garis kemikinan Rp. 369,210/Kap/bulan. Inhu mempunyai
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,00 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,23. Di sektor Sumber Daya Alam, Kabupaten Inhu
kaya dengan potensi alam minyak bumi dan batu bara.
BOJONEGOROJAWA TIMUR
Kabupaten Bojonegoro mempunyai penduduk miskin sebanyak 196,83 ribu
orang dengan persentase penduduk miskin 16,02% dari jumlah penduduk. Dengan
garis kemiskinan Rp. 263,439/Kap/bulan. Bojonegoro mempunyai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2,47, dan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) 0,60. Bagian barat dari Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian
dari Blok Cepu, yang menjadi salah satu deposit minyak bumi terbesar di Indonesia.
SUMBAWA BARATNUSA TENGGARA BARAT
Sebesar 17,10% dari jumlah penduduk KSB merupakan penduduk miskin, dengan jumlah penduduk miskin 21,71 ribu orang. Dengan garis kemiskinan Rp 379,222/Kap/
bulan. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mempunyai Indeks Kemiskinan (P1) 4,25,
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 1,47. Di sektor SDA, kabupaten ini mempunyai potensi alam berupa emas, tembaga, dan
perak.
9
KEGIATAN1. Riset Kebijakan
PWYP Indonesia melalui program Reversing the Resource Curse melakukan dua penelitian. Pernelitian pertama memotret kemiskinan di daerah kaya sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan kehutanan di Indonesia. Dalam riset pertama ini juga dilakukan pemetaan dan analisis kebijakan/regulasi di sektor industri ekstraktif yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
Sedangkan penelitian kedua, melihat bagaimana efektifitas program penanggulangan kemiskinan di daerah kaya sumber daya ekstraktif. Sehubungan dengan banyak munculnya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan komunitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif yang beroperasi di daerah kaya sumber daya ekstraktif. Efektifitas dilihat baik dari sisi perencanaan, anggaran maupun dalam hal koordinasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
2. Mendorong Transparansi dan Penggunaan Penerimaan Ekstraktif untuk Program Penanggulangan Kemiskinan
Kegiatan ini berupaya mengedukasi pembuat kebijakan mengenai urgensi adanya peraturan di tingkat nasional untuk menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pendapatan sektor ekstraktif untuk program penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan koordinasi antara Kementerian terkait dalam hal penanggulangan kemiskinan. Di tingkat lokal, PWYP juga mendorong transparansi penerimaan dari sektor pertambangan serta perizinan kehutanan, termasuk bagi hasil dari aktifitas ekstraktif, dan penggunaaanya untuk tujuan penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan kapasitas Pemangku kepentingan di sektor ekstraktif dan pengentasan kemiskinan
a. Asistensi teknis aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
Peningkatan kapasitas meliputi perencanaan, penganggaran dan monitoring secara partisipatif dalam program penanggulangan kemiskinan. Asistensi teknis tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara efektif.
10
PWYP juga mendorong pelaksanaan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan partisipasi Indonesia dalam Inisiatif Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif (EITI), PWYP juga akan menyediakan asistensi teknis bagi pemerintah lokal dalam membentuk PPID (Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi) utama di tingkat kabupaten/kota, dan PPID pembantu pada badan publik tertentu, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pertambangan dan energi, koperasi dan UKM, serta dinas pengelolaan aset dan pendapatan daerah.
b. Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Terpinggirkan
PWYP Indonesia memfasilitasi pendampingan ini dengan membentuk 2 community center di tiap daerah pilot, pada desa terdekat yang terkena dampak industri ekstraktif. Community center diharapkan menjadi
wahana pembelajaran kritis bagi warga untuk terlibat dalam advokasi proses kebijakan publik. Bentuk kegiatannya akan meliputi forum pembelajaran atau training dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, transparan dan sosial akuntabilitas industri ekstraktif. Sedangkan pendampingan dapat dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis keterampilan dan potensi kearifan lokal yang dimiliki oleh warga/komunitas masyarakat yang tergabung dalam community center.
4. Pengembangan Resources Center
PWYP Indonesia mendorong pemerintah daerah di daerah piloting untuk mengembangkan resource center. Pengembangan resource center ini bekerjasama dengan program Strategic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA), kolaborasi antara Kemenko Kesra, NGOs, dan 32 Pemerintah Daerah, untuk memfasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada setiap daerah pilot untuk menjadi resource center yang mengintegrasikan data dan informasi dalam pengelolaan industri ekstraktif dan penanggulangan kemiskinan, serta untuk memastikan ketersedian data dan informasi yang berkelanjutan.
Integrasi data dan informasi tersebut penting agar dapat digunakan sebagai informasi dasar dalam pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan, serta agar dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Pengembangan resource center ini melibatkan partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil, community center serta SKPD terkait pada daerah-daerah piloting.
11
Publish What You Pay IndonesiaJl. Tebet Utara II C No. 22B
Jakarta Selatan 12810021-8355560