review stbm di indonesia 2018stbm.kemkes.go.id/review_stbm/assets/paparan/review stbm.pdf ·...

Review STBM di Indonesia 2018Atas dukungan dari UNICEF dan Jejaring AMPL

Populasi

65,7Juta Rumah Tangga

Population 1,1Mio HHAccess 69.96%

ODF Village/District 304/1

Aceh

Population 1,3Mio HHAccess 74.23%


North Sumatera

Population 2.1Mio HHAccess 74.23%


Lampung

Population 10Mio HHAccess 88.85%

ODF Village/District 3.672/12

Central JavaPopulation 1.4Mio HH

Access 85%ODF Village/District 492/1

NTB



NTT



Papua



East Java

I N D O N E S I A Unicef

SNV

SNV

Plan/Simavi

Unicef/Simavi

Unicef/Plan/Simavi

IUWASH+

Population 3Mio HHAccess 95.27%


DKI Jakarta

J e

j a r

in

g

A M

P LDesa ODF

20 %

Akses Sanitasi

74 %

Akses Sanitasi Indonesia

M&E STBM Data Review

ISU DATA UTAMA (DATA WILAYAH)

Versi RekapWilayah

Jumlah Kecamatan Jumlah Desa dan KelurahanJUMLAH DESA

Kota Desa

BPS 7,230 83,438 16,317 67,121

STBM 6,968 80,805 - -

Referensi Data BPS: http://mfdonline.bps.go.id (16 Nov 2018, 14:00 WIB)

Referensi STBM: http://monev.stbm.kemkes.go.id (16 Nov 2018, 14:00 WIB)

http://mfdonline.bps.go.id/

http://monev.stbm.kemkes.go.id/

Grafik Penyelesaian Input Data

77.46096%

3.3454%

Proporsi Penyelesaian Input Data STBM

Desa terinput Desa belum terinput

1.59%

2.19%

2.30%

3.06%

4.57%

5.36%

11.04%

55.16%

57.91%

SUMATERA SELATAN

RIAU

SULAWESI UTARA

MALUKU

KEPULAUAN RIAU

MALUKU UTARA

KALIMANTAN UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Persentase Jumlah Desa & Kel Belum Entry

9 Provinsi Belum 100% Entry Data

Grafik Akses Sanitasi Indonesiaberdasarkan jenis akses

42,008,304 KK48.22%

11,221,850 KK17.46%

5,425,811 KK8.25%

13,024,557 KK26.06%

JSP JSSP Sharing BABS

JSP : Jamban Sehat Permanen (KK) Sharing : Menumpang pada Jamban Sehat (KK)JSSP : Jamban Sehat Semi Permanen (KK) BABS : Buang Air Besar Sembarangan (KK)

Capaian STBM

STBM Coverage

56 %

ODF Success Rate

46 %

Verified ODF Rate

78 %

Menunjukkan cakupan Desa/Kel dipicu Menunjukkan efektifitas pemicuanmenghasilkan ODF

Menunjukkan persentase Desa ODF yang sudah diverifikasi berbanding total ODF

ODF dan Potensi ODF per Provinsi (I)

100%

6%

20%

42% 43% 40% 37%43%

34%

17% 17% 14% 10%19% 17% 17% 19%9%

16%

6% 7%5%

2%

5%10%

12% 11%10%

6%

6%5% 4% 2%

34%

12%

5% 2%4%

5%

1%2%

5% 5%7%

6%

2%3% 3% 2%

16% 12%6% 4%

5%7%

1% 3%

7% 7%4%

10%3%

5% 6% 3%

ODF terverifikasi ODF belum verifikasi Akses >= 99 % Akses 97.5 - 99 %

ODF dan Potensi ODF per Provinsi (II)

11% 11%

16%

9% 9% 8%

13%11%

3%6% 6%

5% 4%6% 5%

1% 2%

7% 6%

3%

2% 4%1%

6%7%

6%

8% 7%6% 3%

2% 4%

3% 3%

3% 3%1%

5%4%

7%4%

2%1%

2%

2% 1%

1%

4%3% 3%

6% 5% 5%1%

1%

6% 4%

2% 4%

2% 2% 1%

1% 1%

ODF terverifikasi ODF belum verifikasi Akses >= 99 % Akses 97.5 - 99 %

POTENSI ODF AND POTENSI SLIPPAGE

Verified ODF

78%

Claim ODF14%

Baseline ODF8%

> 1 tahun tidak

update data

48%

0 - 3 bulan

24%

3 - 6 bulan

8%

6 - 12 bulan

20%

Paska ODF dan Update Data

Review STBMdengan Instrumen CRAP_STBM

ENABLING ENVIRONMENT: KEBIJAKAN dan ROADMAP STBM PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN

Kebijakan:• KemenPUPR: Permen PUPR No. 4 Tahun 2017; implementasi

limbah domestic dan system pengelolaan.• Kementerian Dalam Negeri:

• Permendagri No. 86 tahun 2017; pembiayaan kabupatenuntuk sarana dan prasarana sanitasi.

• Permendagri No. 13 tahun 2018 (rev 2011)– hibah danbansos

• Kementerian Desa: Permendesa No. 22 Tahun 2016 –pemanfaatan dana desa

• Kementerian Kesehatan: Permenkes No. 3 Tahun 2014 (proses update)

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan – Instruksi PresidenNo 9 tahun 2000, Kesetaraan Gender

Dukungan Kebijakan di level Provinsi, Kabupaten, dan Desa *

Pelembagaan program melaluiKemendagri sehingga STBM masukdalam perencanaan dan penganggaranPropinsi/Kabupaten/Kota

Program advokasi kepada Eksekutif, Legislatif dan Media untuk mendapatdukungan politis di setiap level.

Strategi Nasional:• RPJMN 2015 – 2019 • PP 2 Tahun 2018 tentang SPM Pemerintah Daerah

• RPJMN perlu lebih spesifikmenyebutkan STBM.

• SPM Daerah; peran Kesehatan danPU

Kebijakan Daerah yang sudah tercacat dalamE-Monev STBM

Province Level

Peraturan Gubernur

NTB;

BABS Nol

NTT;

AMPL BerbasisMasyarakat

KalTeng;

Gerakan Buang Air BesarSembarangan Nol

Surat Edaran atausetara

43 regulasi

berjenis Surat Edaran atau

setara dari 26 Provinsi lain.

District Level

Peraturan

71 PeraturanBupati

2 PeraturanWalikota

Regulasi

(Instruksi, SE, SK, dll)

361 Regulasi

Tingkat Kab/Kota

ENABLING ENVIRONMENT:DUKUNGAN ANGGARAN DAN SUMBER DAYA

PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN

1. Pemerintah :• KemenPUPR; melalui program Sanimas dan

Pamsimas• Kemenkes melalui program STBM

2. Lembaga Donor dan NGO 3. Swasta – melalui program-program CSR

Akses dan Pemanfaatan anggaran secaraefektif.

ENABLING ENVIRONMENT: KEMITRAAN dan KELEMBAGAANPRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN

Mitra STBM:1. Lembaga Donor2. GO/NGO International/Lokal3. Organisasi keagamaan (MUI) dan Organisasi masyarakat4. Kelompok sosial (PKK)5. Swasta (CSR)6. Alat Negara: TNI AD

Advokasi dan sosialisasi yang berkelanjutankepada mitra pembangunan sanitasi untuk salingmelengkapi sehingga dapat menjangkau seluruhmasyarakat (inklusif) dan mempercepatpencapaian Universal Akses (UA) Sanitasi 2019.

Pokja AMPL Forum koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, Program Sanitasi.1. Mendorong perencanaan penganggaran untuk Sanitasi di daerah.2. Mendorong keterlibatan mitra pembangunan sanitasi.

Revitalisasi Pokja di daerah, memperkuatfungisnya sebagai forum koordinasi lintas UPTD.

Forum “Kabupaten-Kota Sehat” (KKS)Sebuah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi turut menentukan arah, prioritas dan perencanaanwilayah yang mengintegrasikan berbagai aspek.

Keanggotaan forum terdiri dari: wakil masyarakat, pemerintah, Swasta, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, mass media dll

Indikator ODF Kabupaten/Kota dan pelaksanaanSTBM dapat menjadi salah satu indikator capaianKabupaten/Kota Sehat

Sekretariat STBM1. Peran dan Fungsinya untuk koordinasi lintas Subdit. 2. Pelaksanaan STBM melibatkan 3 Subdit (Penyehatan Air dan

Sanitasi Dasar, Pengambanan Limbah dan Radiasi, PenyehatanPangan) dibawah Direktorat Kesehatan Lingkungan.

Memaksimalkan koordinasi lintas Sub Direktorat di Direktorat Kesehatan Lingkungan– Kementerian Kesehatan RI

DEMAND CREATION

KEGIATAN PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN

PENINGKATAN KAPASITAS

• Petunjuk Pelaksanaan Sanitasi Total BerbasisMasyarakat untuk pilar 1.

• Buku Katalog Informasi Pilihan Jamban Sehat.• Buku pedoman Promosi Kesehatan STBM (Pilar 1)• Panduan Monev STBM• Panduan Verifikasi 5 pilar STBM• E-learning STBM.• Melibatkan PPSDM dalam inserting modul STBM

kedalam kurikulum Poltekkes.

1. Pendataan fasilitator.2. Quality Control fasilitator dan

kegiatan pemicuan.3. Kegiatan refresh kapasitas

fasilitator.4. Upgrade pemicuan 5 Pilar dan

tindak lanjut Post ODF.

STRATEGI PEMICUAN

Strategi pemicuan sudah mencakup 5 pilar STBM dengan entry point pilar 1.• Pemicuan di perdesaan dilakukan pada kelompok

masyarakat desa.• Pemicuan di perkotaan dilakukan dengan strategi

kombinasi berkelompok dan individu (door to door), negatif-positif, sistem komunal/nil, transect walk smart phone, peningkatan layananWASH (penyedotan/pdam)

Pemicuan harus berkelanjutansehingga dapat masuk dalamperencanaan strategipembangunan desa/kel

DEMAND CREATION


PROMOSI PERUBAHAN PERILAKU

• Pilar 1:• Slogan ‘Plung jadi Plong’

diadaptasi secara local olehProvinsi Jatim, Jateng, Jabar, NTB dan Bali.

• Tinju Tinja - promosi di social media.

• Pengembangan 5 pilar.Study formative untukmengetahui akses air minum, sanitasi dan perilaku higienis di masyarakat (dilakukan di 15 Kab/kota wilayah kerja IUWASH PLUS)

Kampanye Nasional STBM dengan ‘satu pesan’ menggunakan media konvensional maupundigital/online secaraberkesinambungan untukmeningkatkan awareness masyarakat.

SUPPLY SANITATION


1. WIRAUSAHA SANITASI

• Pemenuhan kebutuhan jamban

keluarga. Terdapat 428 Wirausaha

Sanitasi aktif yang tersebar di ProvinsiSumatera Barat, Lampung, JawaTengah, Jawa Timur, NTB, NTT danPapua.

• Pelatihan Wusan dilakukan melaluiprogram Pamsimas dan mitra STBM.

1. Tersedianya mekanisme M&EWusan, sehingga dapat membantumemastikan distribusi dan capaianyang lebih strategis dalammendukung capaian Pemda.

2. Diperlukan lebih banyak Wusanaktif untuk menjangkau seluruhPropinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kel. di Indonesia.

3. Peningkatan kapasitas terhadapWusan yang terpusat.

4. Tersedianya opsi sarana sanitasi danhygiene yang inklusif.

SUPPLY SANITATION


2. PEMBIAYAAN PEMERINTAH

Pemenuhan kebutuhan sanitasi danpenyediaan sistem pengolahan air limbahterpusat yang lengkap, meliputi: sambunganrumah, pipa air limbah, bak kontrol daninstalasi pengolahan.

1. Pemberdayaan Pemda danmasyarakat untuk menjagakeberlanjutan fasilitas.

2. Sistem pengolahan air limbahterpusat yang lengkap: sambunganrumah, pipa air limbah, bak kontroldan instalasi pengolahan.

3. Menjangkau kelompok marginal (masyarakat sangat miskin danmasyarakat berkebutuhan khusus).

3. SKEMA PEMBIAYAAN • Kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah / BPR untuk permodalanpengusaha sanitasi.

• Pemanfaatan sumber dana lainnya seperti: arisan jamban, Bumdes / Bumnag, Bansos, Hibah donatur, Koperasi, ZISWAF dan lain lain.

• Swadaya masyarakat→ Praktek jimpitan di Kab. Boyolali untuk membuat inovasi SPAL.

Akses pembiayaan dapat difasilitasi olehPemda.

MONITORING DAN EVALUASI

PRAKTEK BAIK AKSI YANG DIPERLUKAN

• Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis Web, SMS dan aplikasi Smartphone.

• Website STBM untuk pengelolaan pengetahuan(Knowledge Management)

• Mekanisme Monitoring dan Evaluasi terkoordinasidengan baik antara Petugas Monitoring denganKader Kesehatan, Bidan Desa dan Aparatur Desa.

• Panduan Pelaksanaan verifikasi 5 pilar STBM sudahtersedia – Sekretariat STBM Ditjen PemberantasanPenyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes2015 (dok Jateng)

• Memberikan jaminan kelancaran layanan (terkait downtime server STBM).

• Memberikan umpan balik yang komprehensif dan berkala, internal dan pihak-pihak lainnya, terutama denganrendahnya tingkat update data lebih yang lebih dari 1 tahununtuk menghindari potensi slippage.

• Pemanfaatan semua fitur yang sudah tersedia dalam sistemM&E STBM agar dapat memperlihatkan kemajuan dancapaian STBM di daerah secara lebih utuh (tidak sebataskemajuan akses sanitasi).

• Pemanfaatan data M&E STBM untuk pengembangan strategidan perencanaan anggaran di tingkat Pusat dan Daerah.

• Pengembangan sistem M&E untuk pilar 2-5 STBM.

Panduan Pelaksanaan Verifikasi 5 Pilar STBM.pdf

Review Tahapan Penyelenggaraan STBMPermenkes No 3 tahun 2014

Persiapan STBM - Tingkat Pusat

• Advokasi dan Komunikasikepada pemerintah Propinsi

• Menggali potensi pembiayaandan kemitraan

• Mengembangkan danMereview kapasitas institusiPropinsi

• Mengembangkan, memeliharandan memberikan umpan balikE-Monev STBM (termasuk post ODF)

• Memfasilitasi pengelolaanpengetahuan dan pemantauanlintas propinsi/Kabupaten Kota

Persiapan STBM – Tingkat Propinsi

• Membangun strategi kebijakan

• Penyusunan strategiimplementasi percepatan danpendampingan Kabupaten/Kota ODF/STBM

• Strategi advokasi danKomunikasi kepada Kabupaten/ Kota

• Menggali potensi pembiayaandan pengelolaan secara efektif

• Membangun dan memperkuatkemitraan STBM

• Membangun kapasitas institusikabupaten/kota

• Pemanfaatan dan PengelolaanE-Monev STBM

• Memfasilitasi pengelolaanpengetahuan dan pemantauanlintas Kabupaten/Kota danPuskesmas sampai Desa

Persiapan STBM – Tingkat Kabupaten/Kota

• Membangun strategi kebijakan

• Membangun advokasi danstrategi komunikasi kepadaKecamatan/Puskesmas sampaikepada Desa.

• Membangun dan memperkuatkemitraan STBM.

• Membangun dan Percepatanakses sanitasi melalui berbagaisumber (skema keuangan, wusan dan kemitraan) denganberbasis data.

• Membangun kapasitas dankualitas petugas kesehatan(Pemicuan, Wusan, Monev)

• Pemantauan dan PengelolaanE-Monev STBM (Entry danupdate data)

PASCA ODF

Definisi Pasca ODF

→masih belum jelas, perlu dipastikan• Akses Layak dan Akses Aman (safely

manage)

• Pillar 2-5 STBM

• Sanitasi Perkotaan

• Skema pembiayaan pada Masyarakatmarginal (Kemiskinan dan Stunting)

Harapannya1. Peningkatan akses menuju Akses Aman yang

inklusif dengan mempertimbangkan PP No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM daerah)→ berbagi peran dengan satudata• SPM Kesehatan→ Tidak spesifik disebut terkait

Sanitasi dan hygiene• SPM PU →

• Propinsi: penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

• Kabupaten/Kota: Penyediaan pelayananpengolahan air limbah domestik

2. Pengembangan pilar 2-5 STBM di luar RT dengan melibatkan lintas sektor seperti• kebutuhan bank sampah - LH, • Pemenuhan SPM Air limbah terpusat - PU.

3. Pengembangan E-Monev Post ODF, denganSTBM 5 pilar*

Tindak Lanjut menuju Sanitasi Akses Aman danSTBM 5 PilarSpesifik Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder untuk:

1. Mendorong ODF

2. Pasca ODF• Mencegah Slippage

• Menuju Akses Aman

3. Menuju STBM 5 Pilar

→ Perincian kegiatan untuk diturunkan kepada Pemerintah Daerah

review stbm di indonesia 2018stbm.kemkes.go.id/review_stbm/assets/paparan/review stbm.pdf ·...

Documents