revisi penyusunan kurikulum mm

8/16/2019 Revisi Penyusunan Kurikulum Mm

1/229

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan

Hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Revisi Penyusunan Kurikulum SMK

PGR M!j!agung untuk K!mpetensi Keahlian Multimedia se"agai salah satu

K!mpetensii Keahlian yang ada di sek!lah kami#

Penyusunai Kurikulum ini dilakukan "ersama$sama !leh K!mite sek!lah SMK

PGR M!j!agung, Guru$guru k!mpetensi keahlian Multimedia di SMK PGR

M!j!agung#

Penyusunan d!kumen kurikulum SMK PGR M!j!agung ini dilakukan dengan

merujuk pada Permendiknas n!# %% dan %& tentang Standar si dan tentang Standar

K!mpetensi 'ulusan serta Permendiknas n!# %( tahun %))* tentang Ketentuan

Pelaksanaannya# Standar K!mpetensi +asi!nal K!mpetensi Keahlian Multimedia, serta

"uku petunjuk tehnis penyusunan KTSP yang dikeluarkan !leh S+P#

-engan tersusunnya Revisi Kurikulum SMK PGR M!j!agung, kami "erharap dapat

menggunakannya se"agai dasar pelaksanaan pr!ses "elajar mengajar di SMK PGR

M!j!agung# Kepada semua pihak yang telah mem"erikan k!ntri"usi sehingga

ter.ujudnya kurikulum ini, kami u/apkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi$

tingginya#

0!m"ang,#juli %)12

Kepala SMK PGR M!j!agung

Drs. H. SONHAJI

NPA PGRI : 1312080281


2/229

%

DAFTAR ISI

'EM3R PE+GES3H3+ ## 4 i 5

PE+G3+T3R #### 4 ii5

-36T3R S ## 4iii5

BAB I : PENDAHULUAN

3# '3T3R E'3K3+G

# T7073+ PE+GEM3+G3+ KTSP8# PR+SP PE+GEM3+G3+ KTSP

-# '3+-3S3+ -3S3R

BAB II : ISI

3# T7073+ SEK9'3H ME+E+G3H KE07R73+

# :S -3+ MS SMK PGR M9093G7+G

8# T7073+ SMK PGR M9093G7+G

-# T7073+ K9MPETE+S KE3H'3+ M7'TME-3

E# ST3+-3R K9MPETE+S '7'7S3+

1# Standar K!mpetensi 'ulusan SMK

%# Standar K!mpetensi 'ulusan Mata Pelajaran

Standar K!mpetensi dan K!mpetensi -asar Mata Pelajaran1# Pendidikan 3gama

%# Pendidikan 3gama Kristen

Pendidikan Ke.arganegaraan

(# ahasa nd!nesia

2# Pendidikan 0asmani 9lah Raga dan Kesehatan

*# Seni udaya

;# ahasa nggris


3/229

&

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah seperangkat ren/anadan pengaturan mengenai tujuan ini, isi dan

"ahan pelajaran serta /ara yang digunakan se"agai ped!man penyelenggaraan

kegiatan pem"elajaran untuk men/apai tujuan pendidikan tertentu# Tujuan tertentu

itu meliputi tujuan pendidikan nasi!nal serta kesesuaian dengan kekhasan, k!ndisi

dan p!tensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik# 9leh se"a" itu

kurikulum disusun !leh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian

pr!gram pendidikan dengan ke"utuhan dan p!tensi yang ada di daerah#

Pengem"angan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 4 KTSP 5 yang "eragam

menga/u pada standar nasi!nal pendidikan untuk menjamin pen/apaian tujuan

pendidikan nasi!nal# Standar nasi!nal pendidikan terdiri atas standar isi, pr!ses,

k!mpetensi lulusan, tenaga kependidikan# -ua dari kedelapan standar nasi!nal

pendidikan terse"ut, yaitu Standar si 4 S 5 dan Standar K!mpetensi 'ulusan

4 SK' 5 merupakan a/uan utama "agi satuan pendidikan dalam mengem"angkan

kurikulum#

B. TUJUAN PENGEMBANGAN KTSP

Tujuan penyusunan KTSP ini untuk menjadi a/uan dalam pelaksanaan dan

pengem"angan pr!ses pem"elajaran di SMK PGR M!j!agung dalam >

a# elajar untuk "eriman dan "erta?.a kepada Tuhan Yang Maha Esa "# elajar untuk memahami dan menghayati

/# elajar untuk mampu melaksanakan dan "er"uat untuk !rang lain

d# elajar untuk mem"angun dan menemukan jati dirimelalui pr!ses "elajar yang

akti@, kreati@, e@ekti@, dan menyenangkan

C. PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 4 KTSP 5 dikem"angkan "erdasarkan

prinsip$prinsip se"agai "erikut >

a# erpusat pada p!tensi, perkem"angan, ke"utuhan, dan kepentingan peserta

didik dan lingkungannya "# eragam dan terpadu

/# Tanggap terhadap perkem"angan ilmu pengetahuan, tekn!l!gi dan seni

d# Relevan dalam ke"utuhan kehidupan

e# Menyekuruh dan "erkesinam"ungan

@# elajar sepanjang hayat

g# Seim"ang antara kepentingan nasi!nal, daerah dan internasi!nal#

D. LANDASAN DASAR

1. Un!n" # Un!n" N$. 20 %!&'n 2003 T(n%!n"

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2003


4/229

(

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 194 mengamanatkan !emerintah NegaraIndonesia "ang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mema#ukankese#ahteraan umum$ men%erdaskan kehidupan bangsa$ dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia "ang berdasarkan kemerdekaan$perdamaian abadi dan keadilan sosial&

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun194 mengamanatkan !emerintah mengusahakan danmen"elenggarakan satu sistem pendidikan nasional "angmeningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 'uhan (angMaha )sa serta akhlak mulia dalam rangka men%erdaskankehidupan bangsa "ang diatur dengan undang-undang&

%. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu men#amin

pemerataan kesempatan pendidikan$ peningkatan mutu serta

rele*ansi dan e+isiensi mana#emen pendidikan untuk menghadapi

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal$

nasional$ dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan

pendidikan se%ara teren%ana$ terarah$ dan berkesinambungan&

d. bahwa Undang-undang Nomor , 'ahun 199 tentang istem

!endidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta

perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun 194&

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuru+ a$ b$ %$ dan d perlu membentuk Undang-Undang tentangistem !endidikan Nasional.

Mengingat : !asal ,/$ !asal ,1$ !asal , 0 a"at 12$ !asal 31$ dan !asal 3,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun 194&

Dengan Persetuuan Bersa!a


5/229

2

DE"AN PER"AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN #

Menetapkan : Undang-Undang 'entang istem !endidikan Nasional.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasa$ %

Dalam undang-undang ini "ang dimaksud dengan :

1. !endidikan adalah usaha sadar dan teren%ana untuk mewu#udkan suasanabela#ar dan proses pembela#aran agar peserta didik se%ara akti+ mengembangkanpotensi dirin"a untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan$ pengendalian diri$kepribadian$ ke%erdasan$ akhlak mulia$ serta keterampilan "ang diperlukandirin"a$ mas"arakat$ bangsa dan negara.

,. !endidikan nasional adalah pendidikan "ang berdasarkan !an%asila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 'ahun 194 "ang berakar pada nilai-

nilai agama$ kebuda"aan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutanperubahan aman.

3. istem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan "angsaling terkait se%ara terpadu untuk men%apai tu#uan pendidikan nasional.

4. !eserta didik adalah anggota mas"arakat "ang berusaha mengembangkan

potensi diri melalui proses pembela#aran "ang tersedia pada #alur$ #en#ang$ dan

#enis pendidikan tertentu.

. 'enaga kependidikan adalah anggota mas"arakat "ang mengabdikan diri dandiangkat untuk menun#ang pen"elenggaraan pendidikan.

5. !endidik adalah tenaga kependidikan "ang berkuali+ikasi sebagai guru$ dosen$konselor$ pamong bela#ar$ wid"aiswara$ tutor$ instruktur$ +asilitator$ dan sebutanlain "ang sesuai dengan kekhususann"a$ serta berpartisipasi dalammen"elenggarakan pendidikan.


6/229

*

6. 7alur pendidikan adalah wahana "ang dilalui peserta didik untuk mengembangkanpotensi diri dalam suatu proses pendidikan "ang sesuai dengan tu#uanpendidikan.

. 7en#ang pendidikan adalah tahapan pendidikan "ang ditetapkan berdasarkantingkat perkembangan peserta didik$ tu#uan "ang akan di%apai$ dan kemampuan"ang dikembangkan.

9. 7enis pendidikan adalah kelompok "ang didasarkan pada kekhususan tu#uanpendidikan suatu satuan pendidikan.

1/. atuan pendidikan adalah kelompok la"anan pendidikan "ang men"elenggarakanpendidikan pada #alur +ormal$ non+ormal$ dan in+ormal pada setiap #en#ang dan #enis pendidikan.

11. !endidikan +ormal adalah #alur pendidikan "ang terstruktur dan ber#en#ang "angterdiri atas pendidikan dasar$ pendidikan menengah$ dan pendidikan tinggi.

1,. !endidikan non+ormal adalah #alur pendidikan di luar pendidikan +ormal "angdapat dilaksanakan se%ara terstruktur dan ber#en#ang.

13. !endidikan in+ormal adalah #alur pendidikan keluarga dan lingkungan.14. !endidikan anak usia dini adalah suatu upa"a pembinaan "ang ditu#ukan kepada

anak se#ak lahir sampai dengan usia enam tahun "ang dilakukan melaluipemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan danperkembangan #asmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasukipendidikan lebih lan#ut.

1. !endidikan #arak #auh adalah pendidikan "ang peserta didikn"a terpisah daripendidik dan pembela#arann"a menggunakan berbagai sumber bela#ar melaluiteknologi komunikasi$ in+ormasi$ dan media lain.

15. !endidikan berbasis mas"arakat adalah pen"elenggaraan pendidikan

berdasarkan kekhasan agama$ sosial$ buda"a$ aspirasi$ dan potensi mas"arakat

sebagai perwu#udan pendidikan dari$ oleh$ dan untuk mas"arakat.

16. tandar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wila"ah hukum Negara 8esatuan Republik Indonesia.

1. a#ib bela#ar adalah program pendidikan minimal "ang harus diikuti oleh argaNegara Indonesia atas tanggung #awab !emerintah dan !emerintah Daerah.

19. 8urikulum adalah seperangkat ren%ana dan pengaturan mengenai tu#uan$ isi$ danbahan pela#aran serta %ara "ang digunakan sebagai pedoman pen"elenggaraankegiatan pembela#aran untuk men%apai tu#uan pendidikan tertentu.

,/. !embela#aran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber bela#ar pada suatu lingkungan bela#ar.

,1. )*aluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian$ pen#aminan$ dan penetapanmutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap #alur$

#en#ang$ dan #enis pendidikan sebagai bentuk pertanggung#awabanpen"elenggaraan pendidikan.,,. kreditasi adalah kegiatan penilaian kela"akan program dalam satuan pendidikan

berdasarkan kriteria "ang telah ditetapkan.,3. umber da"a pendidikan adalah segala sesuatu "ang dipergunakan dalam

pen"elenggaraan pendidikan "ang meliputi tenaga kependidikan$ mas"arakat$dana$ sarana$ dan prasarana.

,4. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri "ang beranggotakan berbagai unsur mas"arakat "ang peduli pendidikan.

,. 8omite sekolah;madrasah adalah lembaga mandiri "ang beranggotakan orangtua;wali peserta didik$ komunitas sekolah$ serta tokoh mas"arakat "ang pedulipendidikan.

,5. arga negara adalah arga Negara Indonesia baik "ang tinggal di wila"ahNegara 8esatuan Republik Indonesia maupun di luar wila"ah Negara 8esatuanRepublik Indonesia.


7/229

;

,6. Mas"arakat adalah kelompok arga Negara Indonesia nonpemerintah "angmempun"ai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

,. !emerintah adalah !emerintah !usat.,9. !emerintah Daerah adalah !emerintah !ropinsi$ !emerintah 8abupaten$ atau

!emerintah 8ota.

3/. Menteri adalah menteri "ang bertanggung #awab dalam bidang pendidikan

nasional.

BAB II

DASAR& 'UNGSI& DAN TU(UAN

Pasa$ 2

!endidikan nasional berdasarkan !an%asila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 'ahun 194.

Pasa$ 3

!endidikan nasional ber+ungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa "ang bermartabat dalam rangka men%erdaskan kehidupan

bangsa$ bertu#uan untuk berkembangn"a potensi peserta didik agar men#adi manusia

"ang beriman dan bertakwa kepada 'uhan (ang Maha )sa$ berakhlak mulia$ sehat$

berilmu$ %akap$ kreati+$ mandiri$ dan men#adi warga negara "ang demokratis serta

bertanggung #awab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasa$ )

12 !endidikan diselenggarakan se%ara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminati+ dengan men#un#ung tinggi hak asasi manusia$ nilai keagamaan$ nilai

kultural$ dan kema#emukan bangsa.

,2 !endidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan "ang sistemik dengan sistem

terbuka dan multimakna.


8/229

<

32 !endidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembuda"aan dan

pemberda"aan peserta didik "ang berlangsung sepan#ang ha"at.

42 !endidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan$ membangun

kemauan$ dan mengembangkan kreati*itas peserta didik dalam proses

pembela#aran.

2 !endidikan diselenggarakan dengan mengembangkan buda"a memba%a$

menulis$ dan berhitung bagi segenap warga mas"arakat.

52 !endidikan diselenggarakan dengan memberda"akan semua komponen

mas"arakat melalui peran serta dalam pen"elenggaraan dan pengendalian mutu

la"anan pendidikan.

BAB I*

HAK DAN KE"A(IBAN "ARGA NEGARA&

ORANG TUA& MASYARAKAT& DAN PEMERINTAH

Bag+an Kesatu

Ha, an Ke.a+/an "arga Negara

Pasa$

12 etiap warga negara mempun"ai hak "ang sama untuk memperoleh pendidikan

"ang bermutu.

,2 arga negara "ang memiliki kelainan +isik$ emosional$ mental$ intelektual$

dan;atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

32 arga negara di daerah terpen%il atau terbelakang serta mas"arakat adat "ang

terpen%il berhak memperoleh pendidikan la"anan khusus.

42 arga negara "ang memiliki potensi ke%erdasan dan bakat istimewa berhak

memperoleh pendidikan khusus.

2 etiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan

sepan#ang ha"at.


9/229

=

Pasa$ 1

12 etiap warga negara "ang berusia tu#uh sampai dengan lima belas tahun wa#ib

mengikuti pendidikan dasar.

,2 etiap warga negara bertanggung #awab terhadap keberlangsungan

pen"elenggaraan pendidikan.

Bag+an Keua

Ha, an Ke.a+/an Orang Tua

Pasa$

12


10/229

1)

Ha, an Ke.a+/an Pe!er+nta7

an Pe!er+nta7 Daera7

Pasa$ %0

!emerintah dan !emerintah Daerah berhak mengarahkan$ membimbing$ membantu$

dan mengawasi pen"elenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan "ang berlaku.

Pasa$ %%

12 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib memberikan la"anan dan kemudahan$

serta men#amin terselenggaran"a pendidikan "ang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskriminasi.

,2 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib men#amin tersedian"a dana guna

terselenggaran"a pendidikan bagi setiap warga negara "ang berusia tu#uh sampai

dengan lima belas tahun.

BAB *

PESERTA DIDIK

Pasa$ %2

12 etiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama "ang dianutn"a dan

dia#arkan oleh pendidik "ang seagama&

b. mendapatkan pela"anan pendidikan sesuai dengan bakat$ minat$ dan

kemampuann"a&

%. mendapatkan beasiswa bagi "ang berprestasi "ang orang tuan"a tidak mampu

membia"ai pendidikann"a&


11/229

11

d. mendapatkan bia"a pendidikan bagi mereka "ang orang tuan"a tidak mampu

membia"ai pendidikann"a&

e. pindah ke program pendidikan pada #alur dan satuan pendidikan lain "ang

setara&

+. men"elesaikan program pendidikan sesuai dengan ke%epatan bela#ar masing-

masing dan tidak men"impang dari ketentuan batas waktu "ang ditetapkan.

,2 etiap peserta didik berkewa#iban :

a. men#aga norma-norma pendidikan untuk men#amin keberlangsungan proses

dan keberhasilan pendidikan&

b. ikut menanggung bia"a pen"elenggaraan pendidikan$ ke%uali bagi peserta didik

"ang dibebaskan dari kewa#iban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

32 arga negara asing dapat men#adi peserta didik pada satuan pendidikan "ang

diselenggarakan dalam wila"ah Negara 8esatuan Republik Indonesia.

42 8etentuan mengenai hak dan kewa#iban peserta didik sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

BAB *I

(ALUR& (EN(ANG& DAN (ENIS PENDIDIKAN

Bag+an Kesatu

U!u!

Pasa$ %3

12 7alur pendidikan terdiri atas pendidikan +ormal$ non+ormal$ dan in+ormal "ang

dapat saling melengkapi dan memperka"a.

,2 !endidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diselenggarakan dengan

sistem terbuka melalui tatap muka dan;atau melalui #arak #auh.

Pasa$ %)


12/229

1%

7en#ang pendidikan +ormal terdiri atas pendidikan dasar$ pendidikan menengah$ dan

pendidikan tinggi.

Pasa$ %

7enis pendidikan men%akup pendidikan umum$ ke#uruan$ akademik$ pro+esi$ *okasi$

keagamaan$ dan khusus.

Pasa$ %1

7alur$ #en#ang$ dan #enis pendidikan dapat diwu#udkan dalam bentuk satuan pendidikan

"ang diselenggarakan oleh !emerintah$ !emerintah Daerah$ dan;atau mas"arakat.

Bag+an Keua

Pen++,an Dasar

Pasa$ %

12 !endidikan dasar merupakan #en#ang pendidikan "ang melandasi #en#ang

pendidikan menengah.

,2 !endidikan dasar berbentuk ekolah Dasar D2 dan Madrasah Ibtidai"ah MI2

atau bentuk lain "ang sedera#at serta ekolah Menengah !ertama M!2 dan

Madrasah 'sanawi"ah M's2$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

32 8etentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam a"at 12

dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Ket+ga

Pen++,an Menenga7

Pasa$ %4

12 !endidikan menengah merupakan lan#utan pendidikan dasar.


13/229

1&

,2 !endidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan

menengah ke#uruan.

32 !endidikan menengah berbentuk ekolah Menengah tas M2$ Madrasah

li"ah M2$ ekolah Menengah 8e#uruan M82$ dan Madrasah li"ah 8e#uruan

M82$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

42 8etentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam a"at

12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Kee!6at

Pen++,an T+ngg+

Pasa$ %5

12 !endidikan tinggi merupakan #en#ang pendidikan setelah pendidikan menengah

"ang men%akup program pendidikan diploma$ sar#ana$ magister$ spesialis$ dan

doktor "ang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

,2 !endidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasa$ 20

12 !erguruan tinggi dapat berbentuk akademi$ politeknik$ sekolah tinggi$ institut$ atau

uni*ersitas.

,2 !erguruan tinggi berkewa#iban men"elenggarakan pendidikan$ penelitian$ dan

pengabdian kepada mas"arakat.

32 !erguruan tinggi dapat men"elenggarakan program akademik$ pro+esi$ dan;atau

*okasi.

42 8etentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$

a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Pasa$ 2%


14/229

1(

12 !erguruan tinggi "ang memenuhi pers"aratan pendirian dan din"atakan berhak

men"elenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar

akademik$ pro+esi$ atau *okasi sesuai dengan program pendidikan "ang

diselenggarakann"a.

,2 !erseorangan$ organisasi$ atau pen"elenggara pendidikan "ang bukan perguruantinggi dilarang memberikan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi.

32 =elar akademik$ pro+esi$ atau *okasi han"a digunakan oleh lulusan dari

perguruan tinggi "ang din"atakan berhak memberikan gelar akademik$ pro+esi$

atau *okasi.

42 !enggunaan gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi lulusan perguruan tinggi han"a

dibenarkan dalam bentuk dan singkatan "ang diterima dari perguruan tinggi "ang

bersangkutan.

2 !en"elenggara pendidikan "ang tidak memenuhi pers"aratan pendirian

sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 atau pen"elenggara pendidikan bukan

perguruan tinggi "ang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam a"at ,2

dikenakan sanksi administrati+ berupa penutupan pen"elenggaraan pendidikan.

52 =elar akademik$ pro+esi$ atau *okasi "ang dikeluarkan oleh pen"elenggara

pendidikan "ang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

a"at 12 atau pen"elenggara pendidikan "ang bukan perguruan tinggi

sebagaimana dimaksud dalam a"at ,2 din"atakan tidak sah.

62 8etentuan mengenai gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ a"at 42$ a"at 2$ dan a"at 52 diatur lebih lan#ut

dengan !eraturan !emerintah.

Pasa$ 22

Uni*ersitas$ institut$ dan sekolah tinggi "ang memiliki program doktor berhak

memberikan gelar doktor kehormatan doktor honoris causa2 kepada setiap indi*idu

"ang la"ak memperoleh penghargaan berkenaan dengan #asa-#asa "ang luar biasadalam bidang ilmu pengetahuan$ teknologi$ kemas"arakatan$ keagamaan$ kebuda"aan$

atau seni.

Pasa$ 23

12 !ada uni*ersitas$ institut$ dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau

pro+esor sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

,2 ebutan guru besar atau pro+esor han"a dipergunakan selama "ang

bersangkutan masih akti+ beker#a sebagai pendidik di perguruan tinggi.


15/229

12

Pasa$ 2)

12 Dalam pen"elenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan$ pada

perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademikserta otonomi keilmuan.

,2 !erguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembagan"a sebagai

pusat pen"elenggaraan pendidikan tinggi$ penelitian ilmiah$ dan pengabdian

kepada mas"arakat.

32 !erguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari mas"arakat "ang

pengelolaann"a dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

42 8etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksuddalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

Pasa$ 2

12 !erguruan tinggi menetapkan pers"aratan kelulusan untuk mendapatkan gelar

akademik$ pro+esi$ atau *okasi.

,2 >ulusan perguruan tinggi "ang kar"a ilmiahn"a digunakan untuk memperoleh

gelar akademik$ pro+esi$ atau *okasi terbukti merupakan #iplakan di%abut gelarn"a.

32 8etentuan mengenai pers"aratan kelulusan dan pen%abutan gelar akademik$

pro+esi$ atau *okasi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur

lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Ke$+!a

Pen++,an N8n98r!a$

Pasa$ 21

12 !endidikan non+ormal diselenggarakan bagi warga mas"arakat "ang memerlukan

la"anan pendidikan "ang ber+ungsi sebagai pengganti$ penambah$ dan;atau

pelengkap pendidikan +ormal dalam rangka mendukung pendidikan sepan#ang

ha"at.

,2 !endidikan non+ormal ber+ungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan +ungsional serta

pengembangan sikap dan kepribadian pro+esional.


16/229

1*

32 !endidikan non+ormal meliputi pendidikan ke%akapan hidup$ pendidikan anak

usia dini$ pendidikan kepemudaan$ pendidikan pemberda"aan perempuan$

pendidikan keaksaraan$ pendidikan keterampilan dan pelatihan ker#a$ pendidikan

kesetaraan$ serta pendidikan lain "ang ditu#ukan untuk mengembangkan

kemampuan peserta didik.

42 atuan pendidikan non+ormal terdiri atas lembaga kursus$ lembaga pelatihan$

kelompok bela#ar$ pusat kegiatan bela#ar mas"arakat$ dan ma#elis taklim$ serta

satuan pendidikan "ang se#enis.

2 8ursus dan pelatihan diselenggarakan bagi mas"arakat "ang memerlukan bekal

pengetahuan$ keterampilan$ ke%akapan hidup$ dan sikap untuk mengembangkan

diri$ mengembangkan pro+esi$ beker#a$ usaha mandiri$ dan;atau melan#utkan

pendidikan ke #en#ang "ang lebih tinggi.

52 ?asil pendidikan non+ormal dapat dihargai setara dengan hasil programpendidikan +ormal setelah melalui proses penilaian pen"etaraan oleh lembaga

"ang ditun#uk oleh !emerintah atau !emerintah Daerah dengan menga%u pada

standar nasional pendidikan.

62 8etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan non+ormal sebagaimana

dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ a"at 42$ a"at 2$ dan a"at 52 diatur


Bag+an Keena!

Pen++,an In98r!a$

Pasa$ 2

12 8egiatan pendidikan in+ormal "ang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan

berbentuk kegiatan bela#ar se%ara mandiri.

,2 ?asil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diakui sama dengan

pendidikan +ormal dan non+ormal setelah peserta didik lulus u#ian sesuai dengan

standar nasional pendidikan.


17/229

1;

32 8etentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan in+ormal sebagaimana

dimaksud dalam a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Ketuu7

Pen++,an Ana, Us+a D+n+

Pasa$ 24

12 !endidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum #en#ang pendidikan dasar.

,2 !endidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui #alur pendidikan +ormal$

non+ormal$ dan;atau in+ormal.

32 !endidikan anak usia dini pada #alur pendidikan +ormal berbentuk 'aman 8anak-

kanak '82$ Raudatul th+al R2$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

42 !endidikan anak usia dini pada #alur pendidikan non+ormal berbentuk 8elompok

@ermain 8@2$ 'aman !enitipan nak '!2$ atau bentuk lain "ang sedera#at.

2 !endidikan anak usia dini pada #alur pendidikan in+ormal berbentuk pendidikan

keluarga atau pendidikan "ang diselenggarakan oleh lingkungan.

52 8etentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam

a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

Bag+an Kee$a6an

Pen++,an Ke+nasan

Pasa$ 25

12 !endidikan kedinasan merupakan pendidikan pro+esi "ang diselenggara-kan oleh

departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.

,2 !endidikan kedinasan ber+ungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan

dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan %alon pegawai negeri

suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.

32 !endidikan kedinasan diselenggarakan melalui #alur pendidikan +ormal dan

non+ormal.


18/229

1<

42 8etentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam a"at

12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Kese!/+$an

Pen++,an Keaga!aan

Pasa$ 30

12 !endidikan keagamaan diselenggarakan oleh !emerintah dan;atau kelompok

mas"arakat dari pemeluk agama$ sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

,2 !endidikan keagamaan ber+ungsi mempersiapkan peserta didik men#adi anggota

mas"arakat "ang memahami dan mengamalkan nilai-nilai a#aran agaman"a

dan;atau men#adi ahli ilmu agama.

32 !endidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada #alur pendidikan +ormal$

non+ormal$ dan in+ormal.

42 !endidikan keagamaan berbentuk pendidikan dini"ah$ pesantren$ pasraman$

pabha#a samanera$ dan bentuk lain "ang se#enis.

2 8etentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam a"at

12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

Bag+an Kese6u$u7

Pen++,an (ara, (au7

Pasa$ 3%

12 !endidikan #arak #auh dapat diselenggarakan pada semua #alur$ #en#ang$ dan #enis

pendidikan.

,2 !endidikan #arak #auh ber+ungsi memberikan la"anan pendidikan kepada

kelompok mas"arakat "ang tidak dapat mengikuti pendidikan se%ara tatap muka

atau reguler.

32 !endidikan #arak #auh diselenggarakan dalam berbagai bentuk$ modus$ dan

%akupan "ang didukung oleh sarana dan la"anan bela#ar serta sistem penilaian

"ang men#amin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.


19/229

1=

42 8etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan #arak #auh sebagaimana

dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan

!eraturan !emerintah.

Bag+an Kese/e$as

Pen++,an K7usus an Pen++,an Laanan K7usus

Pasa$ 32

12 !endidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik "ang memiliki

tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembela#aran karena kelainan +isik$

emosional$ mental$ sosial$ dan;atau memiliki potensi ke%erdasan dan bakat

istimewa.

,2 !endidikan la"anan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah

terpen%il atau terbelakang$ mas"arakat adat "ang terpen%il$ dan;atau mengalami

ben%ana alam$ ben%ana sosial$ dan tidak mampu dari segi ekonomi.

32 8etentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan la"anan

khusus sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut


BAB *II

BAHASA PENGANTAR

Pasa$ 33

12 @ahasa Indonesia sebagai @ahasa Negara men#adi bahasa pengantar dalam

pendidikan nasional.

,2 @ahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal

pendidikan apabila diperlukan dalam pen"ampaian pengetahuan dan;atau

keterampilan tertentu.

32 @ahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan

pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta

didik.


20/229

%)

BAB *III

"A(IB BELA(AR

Pasa$ 3)

12 etiap warga negara "ang berusia 5 enam2 tahun dapat mengikuti program wa#ib

bela#ar.

,2 !emerintah dan !emerintah Daerah men#amin terselenggaran"a wa#ib bela#ar

minimal pada #en#ang pendidikan dasar tanpa memungut bia"a.

32 a#ib bela#ar merupakan tanggung #awab negara "ang diselenggarakan oleh

lembaga pendidikan !emerintah$ !emerintah Daerah$ dan mas"arakat.

42 8etentuan mengenai wa#ib bela#ar sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at

,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB I:

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasa$ 3

12 tandar nasional pendidikan terdiri atas standar isi$ proses$ kompetensi lulusan$

tenaga kependidikan$ sarana dan prasarana$ pengelolaan$ pembia"aan$ dan

penilaian pendidikan "ang harus ditingkatkan se%ara beren%ana dan berkala.

,2 tandar nasional pendidikan digunakan sebagai a%uan pengembangan kurikulum$

tenaga kependidikan$ sarana dan prasarana$ pengelolaan$ dan pembia"aan.

32 !engembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan

pen%apaiann"a se%ara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi$

pen#aminan$ dan pengendalian mutu pendidikan.

42 8etentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB :

KURIKULUM


21/229

%1

Pasa$ 31

12 !engembangan kurikulum dilakukan dengan menga%u pada standar nasional

pendidikan untuk mewu#udkan tu#uan pendidikan nasional.

,2 8urikulum pada semua #en#ang dan #enis pendidikan dikembangkan dengan

prinsip di*ersi+ikasi sesuai dengan satuan pendidikan$ potensi daerah$ dan

peserta didik.

32 8urikulum disusun sesuai dengan #en#ang pendidikan dalam kerangka Negara

8esatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :

a. peningkatan iman dan takwa&

b. peningkatan akhlak mulia&

%.peningkatan potensi$ ke%erdasan$ dan minat peserta didik&

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan&

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional&

+. tuntutan dunia ker#a&

g. perkembangan ilmu pengetahuan$ teknologi$ dan seni&

h. agama&

i. dinamika perkembangan global& dan

#. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

42 8etentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam


Pasa$ 3

12 8urikulum pendidikan dasar dan menengah wa#ib memuat :

a. pendidikan agama&

b. pendidikan kewarganegaraan&

%. bahasa&

d. matematika&


22/229

%%

e. ilmu pengetahuan alam&

+. ilmu pengetahuan sosial&

g. seni dan buda"a&

h. pendidikan #asmani dan olahraga&

i. keterampilan;ke#uruan& dan

#. muatan lokal.

,2 8urikulum pendidikan tinggi wa#ib memuat :

a. pendidikan agama&

b. pendidikan kewarganegaraan& dan

%. bahasa.

32 8etentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at

,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Pasa$ 34

12 8erangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah

ditetapkan oleh !emerintah.

,2 8urikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan

rele*ansin"a oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite

sekolah;madrasah di bawah koordinasi dan super*isi dinas pendidikan atau

kantor Departemen gama 8abupaten;8ota untuk pendidikan dasar dan !ropinsi

untuk pendidikan menengah.

32 8urikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi "angbersangkutan dengan menga%u pada standar nasional pendidikan untuk setiap

program studi.

42 8erangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh

perguruan tinggi "ang bersangkutan dengan menga%u pada standar nasional

pendidikan untuk setiap program studi.

BAB :I

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


23/229

%&

Pasa$ 35

12 'enaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi$ pengelolaan$

pengembangan$ pengawasan$ dan pela"anan teknis untuk menun#ang prosespendidikan pada satuan pendidikan.

,2 !endidik merupakan tenaga pro+esional "ang bertugas meren%anakan dan

melaksanakan proses pembela#aran$ menilai hasil pembela#aran$ melakukan

pembimbingan dan pelatihan$ serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada

mas"arakat$ terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasa$ )0

12 !endidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :

a. penghasilan dan #aminan kese#ahteraan sosial "ang pantas dan memadai&

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi ker#a&

%. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas&

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil

keka"aan intelektual& dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana$ prasarana$ dan +asilitas

pendidikan untuk menun#ang kelan%aran pelaksanaan tugas.

,2 !endidik dan tenaga kependidikan berkewa#iban :

a. men%iptakan suasana pendidikan "ang bermakna$ men"enangkan$ kreati+$

dinamis$ dan dialogis&

b. mempun"ai komitmen se%ara pro+esional untuk meningkatkan mutupendidikan& dan

%. memberi teladan dan men#aga nama baik lembaga$ pro+esi$ dan kedudukan

sesuai dengan keper%a"aan "ang diberikan kepadan"a.

Pasa$ )%

12 !endidik dan tenaga kependidikan dapat beker#a se%ara lintas daerah.


24/229

%(

,2 !engangkatan$ penempatan$ dan pen"ebaran pendidik dan tenaga kependidikan

diatur oleh lembaga "ang mengangkatn"a berdasarkan kebutuhan satuan

pendidikan +ormal.

32 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib mem+asilitasi satuan pendidikan

dengan pendidik dan tenaga kependidikan "ang diperlukan untuk men#aminterselenggaran"a pendidikan "ang bermutu.

42 8etentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

Pasa$ )2

12 !endidik harus memiliki kuali+ikasi minimum dan serti+ikasi sesuai dengan #en#ang

kewenangan menga#ar$ sehat #asmani dan rohani$ serta memiliki kemampuan

untuk mewu#udkan tu#uan pendidikan nasional.

,2 !endidik untuk pendidikan +ormal pada #en#ang pendidikan usia dini$ pendidikan

dasar$ pendidikan menengah$ dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan

tinggi "ang terakreditasi.

32 8etentuan mengenai kuali+ikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam a"at 12

dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Pasa$ )3

12 !romosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan

berdasarkan latar belakang pendidikan$ pengalaman$ kemampuan$ dan prestasi

ker#a dalam bidang pendidikan.

,2 erti+ikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi "ang memiliki program

pengadaan tenaga kependidikan "ang terakreditasi.

32 8etentuan mengenai promosi$ penghargaan$ dan serti+ikasi pendidik

sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan


Pasa$ ))

12 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib membina dan mengembangkan tenaga

kependidikan pada satuan pendidikan "ang diselenggarakan oleh !emerintah dan

!emerintah Daerah.


25/229

%2

,2 !en"elenggara pendidikan oleh mas"arakat berkewa#iban membina dan

mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan "ang

diselenggarakann"a.

32 !emerintah dan !emerintah Daerah wa#ib membantu pembinaan dan

pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan +ormal "angdiselenggarakan oleh mas"arakat.

BAB :II

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasa$ )

12 etiap satuan pendidikan +ormal dan non+ormal men"ediakan sarana dan

prasarana "ang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan

dan perkembangan potensi +isik$ ke%erdasan intelektual$ sosial$ emosional$ dan

ke#iwaan peserta didik.

,2 8etentuan mengenai pen"ediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua

satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diatur lebih lan#ut


BAB :III

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bag+an Kesatu

Tanggung (a.a/ Penanaan


26/229

%*

Pasa$ )1

12 !endanaan pendidikan men#adi tanggung #awab bersama antara !emerintah$

!emerintah Daerah$ dan mas"arakat.

,2 !emerintah dan !emerintah Daerah bertanggung #awab men"ediakan anggaran

pendidikan sebagaimana diatur dalam !asal 31 a"at 42 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 'ahun 194.

32 8etentuan mengenai tanggung #awab pendanaan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

Bag+an Keua

Su!/er Penanaan Pen++,an

Pasa$ )

12 umber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan$

ke%ukupan$ dan keberlan#utan.

,2 !emerintah$ !emerintah Daerah$ dan mas"arakat mengerahkan sumber da"a

"ang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

32 8etentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Ket+ga

Penge$8$aan Dana Pen++,an

Pasa$ )4

12 !engelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan$ e+isiensi$

transparansi$ dan akuntabilitas publik.

,2 8etentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.


27/229

%;

Bag+an Kee!6at

Penga$8,as+an Dana Pen++,an

Pasa$ )5

12 Dana pendidikan selain ga#i pendidik dan bia"a pendidikan kedinasan

dialokasikan minimal ,/A dari nggaran !endapatan dan @elan#a Negara

!@N2 pada sektor pendidikan dan minimal ,/A dari nggaran !endapatan dan

@elan#a Daerah !@D2.

,2 =a#i guru dan dosen "ang diangkat oleh !emerintah dialokasikan dalam

nggaran !endapatan dan @elan#a Negara !@N2.

32 Dana pendidikan dari !emerintah dan !emerintah Daerah untuk satuan

pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan "ang berlaku.

42 Dana pendidikan dari !emerintah kepada !emerintah Daerah diberikan dalam

bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

2 8etentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

BAB :I*

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bag+an Kesatu

U!u!

Pasa$ 0


28/229

%<

12 !engelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung #awab Menteri.

,2 !emerintah menentukan kebi#akan nasional dan standar nasional pendidikan

untuk men#amin mutu pendidikan nasional.

32 !emerintah dan;atau !emerintah Daerah men"elenggarakan sekurang-kurangn"a satu satuan pendidikan pada semua #en#ang pendidikan untuk

dikembangkan men#adi satuan pendidikan "ang bertara+ internasional.

42 !emerintah Daerah !ropinsi melakukan koordinasi atas pen"elenggaraan

pendidikan$ pengembangan tenaga kependidikan$ dan pen"ediaan +asilitas

pen"elenggaraan pendidikan lintas daerah 8abupaten;8ota untuk tingkat

pendidikan dasar dan menengah.

2 !emerintah 8abupaten;8ota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan

menengah$ serta satuan pendidikan "ang berbasis keunggulan lokal.

52 !erguruan tinggi menentukan kebi#akan dan memiliki otonomi dalam mengelola

pendidikan di lembagan"a.

62 8etentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at

12$ a"at ,2$ a"at 32$ a"at 42$ a"at 2$ dan a"at 52 diatur lebih lan#ut dengan


Pasa$ %

12 !engelolaan satuan pendidikan anak usia dini$ pendidikan dasar$ dan pendidikan

menengah dilaksanakan berdasarkan standar pela"anan minimal dengan prinsip

mana#emen berbasis sekolah;madrasah.

,2 !engelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi$

akuntabilitas$ #aminan mutu$ dan e*aluasi "ang transparan.

32 8etentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Pasa$ 2

12 !engelolaan satuan pendidikan non+ormal dilakukan oleh !emerintah$

!emerintah Daerah$ dan;atau mas"arakat.

,2 8etentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan non+ormal sebagai-mana

dimaksud dalam a"at 12 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.


29/229

%=

Bag+an Keua

Baan Hu,u! Pen++,an

Pasa$ 3

12 !en"elenggara dan;atau satuan pendidikan +ormal "ang didirikan oleh !emerintah

atau mas"arakat berbentuk badan hukum pendidikan.

,2 @adan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 ber+ungsi

memberikan pela"anan pendidikan kepada peserta didik.

32 @adan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 berprinsip

nirlaba dan dapat mengelola dana se%ara mandiri untuk mema#ukan satuan

pendidikan.

42 8etentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang

tersendiri.

BAB :*

PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENDIDIKAN

Bag+an Kesatu

U!u!

Pasa$ )

12 !eran serta mas"arakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan$

kelompok$ keluarga$ organisasi pro+esi$ pengusaha$ dan organisasi

kemas"arakatan dalam pen"elenggaraan dan pengendalian mutu pela"anan

pendidikan.


30/229

&)

,2 Mas"arakat dapat berperan serta sebagai sumber$ pelaksana$ dan pengguna

hasil pendidikan.

32 8etentuan mengenai peran serta mas"arakat sebagaimana dimaksud dalam a"at

12 dan a"at ,2 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Keua

Pen++,an Ber/as+s Masara,at

Pasa$

12 Mas"arakat berhak men"elenggarakan pendidikan berbasis mas"arakat pada

pendidikan +ormal dan non+ormal sesuai dengan kekhasan agama$ lingkungan

sosial$ dan buda"a untuk kepentingan mas"arakat.

,2 !en"elenggara pendidikan berbasis mas"arakat mengembangkan dan

melaksanakan kurikulum dan e*aluasi pendidikan$ serta mana#emen dan

pendanaann"a sesuai dengan standar nasional pendidikan.

32 Dana pen"elenggaraan pendidikan berbasis mas"arakat dapat bersumber dari

pen"elenggara$ mas"arakat$ !emerintah$ !emerintah Daerah dan;atau sumber

lain "ang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan "ang

berlaku.

42 >embaga pendidikan berbasis mas"arakat dapat memperoleh bantuan teknis$

subsidi dana$ dan sumber da"a lain se%ara adil dan merata dari !emerintah

dan;atau !emerintah Daerah.

2 8etentuan mengenai peran serta mas"arakat sebagaimana dimaksud dalam a"at

12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

Bag+an Ket+ga

De.an Pen++,an an K8!+te Se,8$a7;Marasa7

Pasa$ 1

12 Mas"arakat berperan dalam peningkatan mutu pela"anan pendidikan "ang

meliputi peren%anaan$ pengawasan$ dan e*aluasi program pendidikan melalui

dewan pendidikan dan komite sekolah;madrasah.


31/229

&1

,2 Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam

peningkatan mutu pela"anan pendidikan dengan memberikan pertimbangan$

arahan dan dukungan tenaga$ sarana dan prasarana$ serta pengawasan

pendidikan pada tingkat Nasional$ !ropinsi$ dan 8abupaten; 8ota "ang tidak

mempun"ai hubungan hirarkis.

32 8omite sekolah;madrasah$ sebagai lembaga mandiri$ dibentuk dan berperan

dalam peningkatan mutu pela"anan dengan memberikan pertimbangan$ arahan

dan dukungan tenaga$ sarana dan prasarana$ serta pengawasan pendidikan pada

tingkat satuan pendidikan.

42 8etentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite

sekolah;madrasah sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$ dan a"at 32

diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB :*I

E*ALUASI& AKREDITASI& DAN SERTI'IKASI

Bag+an Kesatu

E


32/229

&%

Pasa$ 5

12 !emerintah dan !emerintah Daerah melakukan e*aluasi terhadap pengelola$

satuan$ #alur$ #en#ang$ dan #enis pendidikan.

,2 Mas"arakat dan;atau organisasi pro+esi dapat membentuk lembaga "ang mandiri

untuk melakukan e*aluasi sebagaimana dimaksud dalam !asal .

32 8etentuan mengenai e*aluasi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dan a"at ,2

diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Keua

A,re+tas+

Pasa$ 10

12 kreditasi dilakukan untuk menentukan kela"akan program dan satuan

pendidikan pada #alur pendidikan +ormal dan non+ormal pada setiap #en#ang dan

#enis pendidikan.

,2 kreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh !emerintah

dan;atau lembaga mandiri "ang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

32 kreditasi dilakukan atas dasar kriteria "ang bersi+at terbuka.

42 8etentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$

dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

Bag+an Ket+ga

Sert+9+,as+

Pasa$ 1%

12 erti+ikat berbentuk i#aah dan serti+ikat kompetensi.

,2 I#aah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi

bela#ar dan;atau pen"elesaian suatu #en#ang pendidikan setelah lulus u#ian "ang

diselenggarakan oleh satuan pendidikan "ang terakreditasi.


33/229

&&

32 erti+ikat kompetensi diberikan oleh pen"elenggara pendidikan dan lembaga

pelatihan kepada peserta didik dan warga mas"arakat sebagai pengakuan

terhadap kompetensi untuk melakukan peker#aan tertentu setelah lulus u#i

kompetensi "ang diselenggarakan oleh satuan pendidikan "ang terakreditasi atau

lembaga serti+ikasi.

42 8etentuan mengenai serti+ikasi sebagaimana dimaksud dalam a"at 12$ a"at ,2$

dan a"at 32 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan !emerintah.

BAB :*II

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasa$ 12

12 etiap satuan pendidikan +ormal dan non+ormal "ang didirikan wa#ib memperoleh

iin !emerintah atau !emerintah Daerah.

,2 "arat-s"arat untuk memperoleh iin meliputi isi pendidikan$ #umlah dan

kuali+ikasi pendidik dan tenaga kependidikan$ sarana dan prasarana pendidikan$

pembia"aan pendidikan$ sistem e*aluasi dan serti+ikasi$ serta mana#emen dan

proses pendidikan.

32 !emerintah atau !emerintah Daerah memberi atau men%abut iin pendirian

satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

42 8etentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam


Pasa$ 13

atuan pendidikan "ang didirikan dan diselenggarakan oleh !erwakilan Republik

Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB :*III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN


34/229

&(

Pasa$ 1)

atuan pendidikan "ang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wila"ah

Negara 8esatuan Republik Indonesia$ bagi peserta didik warga negara asing$ dapat

menggunakan ketentuan "ang berlaku di negara "ang bersangkutan atas persetu#uan

!emerintah Republik Indonesia.

Pasa$ 1

12 >embaga pendidikan asing "ang terakreditasi atau "ang diakui di negaran"a

dapat men"elenggarakan pendidikan di wila"ah Negara 8esatuan Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

,2 >embaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wa#ibmemberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik arga

Negara Indonesia.

32 !en"elenggaraan pendidikan asing wa#ib beker#a sama dengan lembaga

pendidikan di wila"ah Negara 8esatuan Republik Indonesia dengan

mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola arga Negara Indonesia.

42 8egiatan pendidikan "ang menggunakan sistem pendidikan negara lain "ang

diselenggarakan di wila"ah Negara 8esatuan Republik Indonesia dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan "ang berlaku.

2 8etentuan mengenai pen"elenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud

dalam a"at 12$ a"at ,2$ a"at 32$ dan a"at 42 diatur lebih lan#ut dengan !eraturan

!emerintah.

BAB :I:

PENGA"ASAN

Pasa$ 11

12 !emerintah$ !emerintah Daerah$ dewan pendidikan$ dan komite sekolah;

madrasah melakukan pengawasan atas pen"elenggaraan pendidikan pada

semua #en#ang dan #enis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

,2 !engawasan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 dilakukan dengan prinsip

transparansi dan akuntabilitas publik.

32 8etentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam a"at 12 diatur



35/229

&2

BAB ::

KETENTUAN PIDANA

Pasa$ 1

12 !erseorangan$ organisasi$ atau pen"elenggara pendidikan "ang memberikan

i#aah$ serti+ikat kompetensi$ gelar akademik$ pro+esi$ dan; atau *okasi tanpa hak

dipidana dengan pidana pen#ara paling lama sepuluh tahun dan;atau pidana

denda paling ban"ak Rp 1.///.///.///$// satu miliar rupiah2.

,2 !en"elenggara perguruan tinggi "ang din"atakan ditutup berdasarkan !asal ,1

a"at 2 dan masih beroperasi dipidana dengan pidana pen#ara paling lama

sepuluh tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp1.///.///.///$// satu

miliar rupiah2.

32 !en"elenggara pendidikan "ang memberikan sebutan guru besar atau pro+esor

dengan melanggar !asal ,3 a"at 12 dipidana dengan pidana pen#ara paling lama

sepuluh tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp 1.///.///.///$// satu

miliar rupiah2.

42 !en"elenggara pendidikan #arak #auh "ang tidak memenuhi pers"aratan

sebagaimana dimaksud dalam !asal 31 a"at 32 dipidana dengan pidana pen#ara

paling lama sepuluh tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp

1.///.///.///$// satu miliar rupiah2.

Pasa$ 14

12 etiap orang "ang membantu memberikan i#aah$ serti+ikat kompetensi$ gelar

akademik$ pro+esi$ dan;atau *okasi dari satuan pendidikan "ang tidak memenuhi

pers"aratan dipidana dengan pidana pen#ara paling lama lima tahun dan;ataupidana denda paling ban"ak Rp //.///.///$// lima ratus #uta rupiah2.

,2 etiap orang "ang menggunakan i#aah$ serti+ikat kompetensi$ gelar akademik$

pro+esi$ dan;atau *okasi "ang diperoleh dari satuan pendidikan "ang tidak

memenuhi pers"aratan dipidana dengan pidana pen#ara paling lama lima tahun

dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp //.///.///$// lima ratus #uta rupiah2.

32 etiap orang "ang menggunakan gelar lulusan "ang tidak sesuai dengan bentuk

dan singkatan "ang diterima dari perguruan tinggi "ang bersangkutan

sebagaimana dimaksud dalam !asal ,1 a"at 42 dipidana dengan pidana pen#arapaling lama dua tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp ,//.///.///$//

dua ratus #uta rupiah2.


36/229

&*

42 etiap orang "ang memperoleh dan;atau menggunakan sebutan guru besar "ang

tidak sesuai dengan !asal ,3 a"at 12 dan;atau a"at ,2 dipidana dengan pidana

pen#ara paling lama lima tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp

//.///.///$// lima ratus #uta rupiah2.

Pasa$ 15

12 etiap orang "ang menggunakan i#aah$ serti+ikat kompetensi$ gelar akademik$

pro+esi$ dan;atau *okasi "ang terbukti palsu dipidana dengan pidana pen#ara

paling lama lima tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp //.///.///$//

lima ratus #uta rupiah2.

,2 etiap orang "ang dengan senga#a tanpa hak menggunakan i#aah dan;atau

serti+ikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam !asal 51 a"at ,2 dan a"at32 "ang terbukti palsu dipidana dengan pidana pen#ara paling lama lima tahun

dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp //.///.///$// lima ratus #uta rupiah2.

Pasa$ 0

>ulusan "ang kar"a ilmiah "ang digunakann"a untuk mendapatkan gelar akademik$

pro+esi$ atau *okasi sebagaimana dimaksud dalam !asal , a"at ,2 terbukti

merupakan #iplakan dipidana dengan pidana pen#ara paling lama dua tahun dan;atau

pidana denda paling ban"ak Rp ,//.///.///$// dua ratus #uta rupiah2.

Pasa$ %

!en"elenggara satuan pendidikan "ang didirikan tanpa iin !emerintah atau

!emerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam !asal 5, a"at 12 dipidana dengan

pidana pen#ara paling lama sepuluh tahun dan;atau pidana denda paling ban"ak Rp

1.///.///.///$// satu miliar rupiah2.

BAB ::I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa$ 2

!en"elenggara dan;atau satuan pendidikan +ormal "ang pada saat Undang-undang ini

diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

!asal 3 tetap berlaku sampai dengan terbentukn"a Undang-undang "ang mengatur

badan hukum pendidikan.


37/229

&;

Pasa$ 3

!emerintah atau !emerintah Daerah wa#ib memberikan iin paling lambat dua tahun

kepada satuan pendidikan +ormal "ang telah ber#alan pada saat Undang-undang ini

diundangkan belum memiliki iin.

Pasa$ )

emua peraturan perundang-undangan "ang merupakan peraturan pelaksanaan

Undang-undang Nomor , 'ahun 199 tentang istem !endidikan Nasional

>embaran Negara 'ahun 199 Nomor 5$ 'ambahan >embaran Negara Nomor 339/2

"ang ada pada saat diundangkann"a Undang-undang ini masih tetap berlaku

sepan#ang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB ::II

KETENTUAN PENUTUP

Pasa$

emua peraturan perundang-undangan "ang diperlukan untuk melaksanakan Undang-

undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung se#ak berlakun"a

Undang-undang ini.

Pasa$ 1

!ada saat mulai berlakun"a Undang-undang ini$ Undang-undang Nomor 4;!rp.;195/

tentang !engawasan !endidikan dan !enga#aran sing >embaran Negara 'ahun 195/

Nomor 1$ 'ambahan >embaran Negara Nomor ,1/32 dan Undang-undang Nomor ,

'ahun 199 tentang istem !enidikan Nasional >embaran Negara 'ahun 199 Nomor

5$ 'ambahan >embaran Negara Nomor 339/2 din"atakan tidak berlaku.

Pasa$

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuin"a$ memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

dengan penempatann"a dalam >embaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di 7akarta


38/229

&<

pada tanggal 7uli ,//3

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA&

tt=

MEGA"ATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di 7akarta

pada 'anggal 7uli ,//3

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA&

tt=

BAMBANG KESO"O


39/229

&=


40/229

()

2. P(r!%'r!n P()(r*n%!& N$. 1+ T!&'n 200,

PER3T7R3+ PEMER+T3H REP7'K +-9+ES3

+9M9R 1= T3H7+ %))2

TE+T3+G

ST3+-3R +3S9+3' PE+--K3+ -E+G3+ R3HM3T T7H3+ Y3+G M3H3 ES3 PRES-E+

REP7'K +-9+ES3,

Menim"ang >

"ah.a dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal &2 ayat 4(5, Pasal &*

ayat 4(5, Pasal &; ayat 4&5, Pasal (% ayat 4&5, Pasal (& ayat 4%5, Pasal 2=

ayat 4&5, Pasal *) ayat 4(5, dan Pasal *1 ayat 4(5 7ndang$7ndang +!m!r

%) Tahun %))& tentang Sistem Pendidikan +asi!nal, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Standar +asi!nal PendidikanA

Mengingat >1# Pasal 2 ayat 4%5 7ndang$7ndang -asar +egara Repu"lik nd!nesia

Tahun 1=(2A


41/229

(1

%# 7ndang$7ndang Repu"lik nd!nesia +!m!r %) Tahun %))& tentang

Sistem Pendidikan +asi!nal 4'em"aran +egara Tahun %))& +!m!r ;<

Tam"ahan 'em"aran +egara +!m!r (&)15A

MEM7T7SK3+>

Menetapkan > PER3T7R3+ PEMER+T3H TE+T3+G ST3+-3R

+3S9+3' PE+--K3+

3

KETE+T73+ 7M7M

Pasal 1

-alam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan>1# Standar nasi!nal pendidikan adalah kriteria mimimal tentang sistem

pendidikan di seluruh .ilayah hukum +egara Kesatuan Repu"lik

nd!nesia#

%# Pendidikan @!rmal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan "erjenjang

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi#

Pendidikan n!n@!rmal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan @!rmal

yang dapat dilaksanakan se/ara terstruktur dan "erjenjang#

(# Standar k!mpetensi lulusan adalah kuali@ikasi kemampuan lulusan yangmen/akup sikap, pengetahuan, dan keterampilan#

2# Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat k!mpetensi yang

dituangkan dalam kriteria tentang k!mpetensi tamatan, k!mpetensi "ahan

kajian, k!mpetensi mata pelajaran, dan sila"us pem"elajaran yang harus

dipenuhi !leh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu#

*# Standar pr!ses adalah standar nasi!nal pendidikan yang "erkaitan dengan

pelaksanaan pem"elajaran pada satu satuan pendidikan untuk men/apai

standar k!mpetensi lulusan#

;# Standar pendidik dan tenaga kependidikan# adalah kriteria pendidikan praja"atan dan kelayakan @isik maupun mental serta pendidikan dalam

ja"atan#


42/229

(%

1)#Standar pem"iayaan adalah standar yang mengatur k!mp!nen dan

"esarnya "iaya !perasi satuan pendidikan yang "erlaku selama satu tahun#

11#Standar penilaian pendidikan adalah standar nasi!nal pendidikan yang

"erkaitan dengan mekanisme, pr!sedur, dan instrumen penilaian hasil

"elajar peserta didik#1%# iaya !perasi satuan pendidikan adalah "agian dari dana pendidikan yang

diperlukan untuk mem"iayai kegiatan !perasi satuan pendidikan agar dapat

"erlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasi!nal

pendidikan se/ara teratur dan "erkelanjutan#

1Kurikulum adalah seperangkat ren/ana dan pengaturan mengenai tujuan,

isi, dan "ahan pelajaran serta /ara yang digunakan se"agai ped!man

penyelenggaraan kegiatan pem"elajaran untuk men/apai tujuan pendidikan

tertentu#

1(#Kerangka dasar kurikulum adalah ram"u$ram"u yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan ped!man dalam penyusunan

kurikulum tingkat satuan pendidikan dan sila"usnya pada setiap satuan

pendidikan#

12#Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum !perasi!nal yang

disusun !leh dan dilaksanakan di masing$masing satuan pendidikan#1*#

Peserta didik adalah angg!ta masyarakat yang "erusaha mengem"angkan

p!tensi diri melalui pr!ses pem"elajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,

dan jenis pendidikan tertentu#

1*#Penilaian adalah pr!ses pengumpulan dan peng!lahan in@!rmasi untuk

mengukur pen/apaian hasil "elajar peserta didik#1;#Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan

penetapan mutu pendidikan terhadap "er"agai k!mp!nen pendidikan pada

setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan se"agai "entuk

pertanggungja.a"an penyelenggaraan pendidikan#

1


43/229

(&

"im"ingan, arahan, saran, dan "antuan teknis kepada satuan pendidikan

dasar dan menengah serta pendidikan n!n@!rmal, dalam "er"agai upaya

penjaminan mutu satuan pendidikan untuk men/apai standar nasi!nal

pendidikanA

%(#adan 3kreditasi +asi!nal Sek!lahBMadrasah yang selanjutnya dise"ut3+$SBM adalah "adan evaluasi mandiri yang menetapkan Kelayakan

pr!gram dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan

menengah jalur @!rmal dengan menga/u pada Standar +asi!nal

Pendidikan#

%2#adan 3kreditasi +asi!nal Pendidikan +!n 6!rmal yang selanjutnya

dise"ut 3+P+6 adalah "adan evaluasi mandiri yang menetapkan

kelayakan pr!gram dan atau satuan pendidikan jalur pendidikan n!n@!rmal

dengan menga/u pada Standar +asi!nal Pendidikan#

%*#adan 3kreditasi +asi!nal Perguman Tinggi yang se1anjutnya dise"ut

3+$PT adalah "adan evaluasi mandiri yang menetapkan Kelayakan

pr!gram dan atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi

dengan menga/u pada Standar +asi!nal Pendidikan#

%;#Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di "idang

pendidikan#

3

'+GK7P, 67+GS, -3+ T7073+ Pasal %

1# 'ingkup Standar +asi!nal Pendidikan meliputi>

a# standar isiA

"# standar pr!sesA

/# standar k!mpetensi lulusanA

d# standar pendidik dan tenaga kependidikanA

e# standar sarana dan prasaranaA

@# standar pengel!laanA

g# standar pem"iayaanAdanh# standar penilaian pendidikan#

%# 7ntuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan

Standar +asi!nal Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan serti@ikasi#

Standar +asi!nal Pendidikan disempurnakan se/ara teren/ana, terarah, dan

"erkelanjutan

sesuai dengan tuntutan peru"ahan kehidupan l!kal, nasi!nal, dan gl!"al#

Pasal &

Standar +asi!nal Pendidikan "er@ungsi se"agai dasar dalam peren/anaan,

pelaksanaan dan penga.asan pendidikan dalam rangka me.ujudkan

pendidikan nasi!anl yang "ermutu#


44/229

((

3

ST3+-3R S

agian Kesatu

7mum

Pasal 2 415 Standar isi men/akup lingkup materi dan tingkat k!mpetensi untuk

men/apai k!mpetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu#

4%5 Standar isi se"agaimana dimaksud pada ayat 415 memuat kerangka

dasar dan struktur kurikulum, "e"an "elajar, kurikulum tingkat satuan

pendidikan, dan kalender pendidikanBakademik#

agian Kedua

Kerangka -asar dan Struktur Kurikulum Pasal * 415 Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas>

a# kel!mp!k mata pelajaran agama dan akhlak muliaA

"# kel!mp!k mata pelajaran ke.arganegaraan dan kepri"adianA

/# kel!mp!k mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekn!l!giA

d# kel!mp!k mata pelajaran estetikaA

e# kel!mp!k mata pelajaran jasmani, !lah raga, dan kesehatan#

4%5 Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan @!rmal terdiri atas

kel!mp!k mata pelajaran yang ditentukan "erdasarkan tujuan pendidikan

keagamaan#

4&5 Satuan pendidikan n!n@!rmal dalam "entuk kursus dan lem"aga

pelatihan mengunakan kurikulum "er"asis k!mpetensi yang memuat

pendidikan ke/akapan hidup dan keterampilan#

4(5 Setiap kel!mp!k mata pelajaran dilaksanakan se/ara h!listik sehingga

pem"elajaran masing$masing kel!mp!k mata pelajaran mempengaruhi

pemahaman dan atau penghayatan peserta didik#

425 Semua kel!mp!k mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukankelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan

menengah#

4*5 Kurikulum dan sila"us S-BMBS-'BPaket 3, atau "entuk lain yang

sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran mem"a/a

dan menulis, ke/akapan "erhitung, serta kemampuan "erk!munikasi#

Pasal ; 415 Kel!mp!k mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada

S-BMBS-'BPaket 3, SMPBMTsBSMP'BPaket ,

SM3BM3BSM3'BPaket 8, SMKBM3K, atau "entuk lain yang sederajat

dilaksanakan melalui muatan danBatau kegiatan agama, ke.arganegaraan,


45/229

(2

kepri"adian, ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi, estetika, jasmani, !lah raga,

dan kesehatan#

4%5 Kel!mp!k mata pelajaran ke.arganegaraan dan kepri"adian pada

S-BMBS-'BPaket 3, SMPBMTsBSMP'BPaket , SM3BM3BSM3'

Paket 8, SMKBM3K, atau "entuk lain yang sederajat dilaksanakan melaluimuatan danBatau kegiatan agama, akhlak mulia, ke.arganegaraan, "ahasa,

seni dan "udaya, dan pendidikan jasmani#

4&5 Kel!mp!k mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi pada

S-BMBS-'BPaket 3, atau "entuk lain yang sederajat dilaksanakan

melalui muatan danBatau kegiatan "ahasa, matematika, ilmu pengetahuan

alam, ilmu pengetahuan s!sial, keterampilanBkejuruan, dan muatan l!kal

yang relevan#

4(5 Kel!mp!k mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi pada

SMPBMTsBSMP'BPaket , atau "entuk lain yang sederajat dilaksanakan


alam, ilmu pengetahuan s!sial, keterampilanBkejuruan, danBatau tekn!l!gi

in@!rmasi dan k!munikasi, serta muatan l!kal yang relevan#

425 Kel!mp!k mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi pada

SM3BM3BSM3'BPaket 8, atau "entuk lain yang sederajat dilaksanakan


alam, ilmu pengetahuan s!sial, keterampilanBkejuruan, tekn!l!gi in@!rmasi

dan k!munikasi, serta muatan l!kal yang relevan#

4*5 Kel!mp!k mata pelajaran ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi pada

SMKBM3K, atau "entuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatandanBatau kegiatan "ahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu

pengetahuan s!sial, keterampilan, kejuruan, tekn!l!gi in@!rmasi dan

k!munikasi, serta muatan l!kal yang relevan#

4;5 Kel!mp!k mata pelajaran estetika pada S-BMBS-'BPaket 3,

SMPBMTsBSMP'BPaket , SM3BM3BSM3'BPaket 8, SMKBM3K,

atau "entuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan danBatau

kegiatan "ahasa, seni dan "udaya, keterampilan, dan muatan l!kal yang

relevan#

4


46/229

(*

4%5 K!mpetensi se"agaimana dimaksud pada ayat 415 terdiri atas standar

k!mpetensi dan k!mpetensi dasar#

4&5 Ketentuan mengenai kedalaman #muatan kurikulum se"agaimana

dimaksud pada ayat 415 dikem"angkan !leh S+P dan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri#

Pasal =

415 Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi

dikem"angkan !leh perguruan tinggi yang "ersangkutan untuk setiap

pr!gram studi#

4%5 Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi .aji" memuat mata kuliah

pendidikan agama, pendidikan ke.arganegaraan, ahasa nd!nesia, dan

ahasa nggris#

4&5 Selain ketentuan se"agamana dimaksud pada ayat 4%5, kurikulumtingkat satuan pendidikan tinggi pr!gram Sarjana dan -ipl!ma .aji"

memuat mata kuliah yang "ermuatan kepri"adian, ke"udayaan, serta mata

kuliah Statistika, danBatau Matematika#

4(5 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan

kurikulum pendidikan tinggi diatur !leh perguruan tinggi masing$masing#

agian Ketiga

e"an elajar

Pasal 1) 415 e"an "elajar untuk S-BMBS-',

SMPBMTsBSMP',SM3BM3BSM',SMKBM3K atau "entuk lain yang

sederajat menggunakan jam pem"elajaran setiap minggu setiap semester

dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri

tidak terstruktur, sesuai ke"utuhan dan /iri khas masing$masing#

4%5 MBMTsBM3 atau "entuk lain yang sederajat dapat menam"ahkan

"e"an "elajar se"agaimana dimaksud pada ayat 415 untuk kel!mp!k mata

pelajaran agama dan akhlak mulia serta kel!mp!k mata pelajaran

ke.arganegaraan dan kepri"adian sesuai dengan ke"utuhan dan /irikhasnya#

Pasal 11

415 e"an "elajar untuk SMPBMTsBSMP', atau "entuk lain yang

sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester 4SKS5#

4%5 e"an "elajar untuk SM3BM3BSM', SMKBM3K atau "entuk lain

yang sederajat pada jalur pendidikan @!rmal kateg!ri standar dapat

dinyatakan dalam satuan kredit semester#

4&5 e"an "eiajar untuk SM3BM3BSM', SMKBM3K atau "entuk lainyang sederajat pada jalur pendidikan @!rmal kateg!ri mandiri dinyatakan

dalam satuan kredit semester#


47/229

(;

4(5 e"an "elajar minimal dan maksimal "agi satuan pendidikan yang

menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri "erdasarkan

usul dari S+P#

Pasal 1%

415 e"an "elajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam "entuk

tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur

sesuai dengan ke"utuhan#

4%5 e"an "elajar e@ekti@ per tahun se"agaimana dimaksud pada ayat 415

ditentukan dengan Peraturan Menteri "erdasarkan usulan S+P#

Pasal 1& 415 Kurikulum untuk SMPBMTsBSMP' atau "entuk lain yang sederajat,

SM3BM3BSM3' atau ,"entuk lain yang sederajat, SMKBM3K atau "entuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan ke/akapan

hidup#

4%5 Pendidikan ke/akapan hidup se"agaimana dimaksud pada ayat 415

men/akup ke/akapan pri"adi, ke/akapan s!sial, ke/akapan akademik, dan

ke/akapan v!kasi!na1#

4&5 Pendidikan ke/akapan hidup se"agaimana dimaksud pada ayat 415 dan

% dapat merupakan "agian dari pendidikan kel!mp!k mata pelajaran

agama dan akhlak mulia, pendidikan kel!mp!k mata pelajaran

ke.arganegaraan dan kepri"adian, pendidikan kel!mp!k mata pelajaranilmu pengetahuan dan tekn!l!gi, kel!mp!k mata pelajaran pendidikan

estetika, atau kel!mp!k mata pelajaran pendidikan jasmani, !lah raga, dan

kesehatan#

4(5 Pendidikan ke/akapan hidup se"agaimana dimaksud pada ayat 1, %,

dan & dapat diper!leh peserta didik dari satuan pendidikan yang

"ersangkutan atau dari satuan pendidikan n!n@!rmal yang sudah

memper!leh akreditasi#

Pasal 1(

415 Kurikulum untuk SMPBMTsBSMP' atau "entuk lain yang sederajat

dan kurikulum untuk SM3BM3BSM3' atau "entuk lain yang sederajat

dapat memasukkan pendidikan "er"asis keunggulan l!kal#

4%5 Pendidikan "er"asis keunggulan l!kal se"agaimana dimaksud pada

ayat 1 dapat merupakan "agian dari pendidikan kel!mp!k mata peiajaran

agama dan akhlak mulia, pendidikan kel!mp!k mata pelajaran

ke.arganegaraan dan kepri"adian, pendidikan kel!mp!k mata pelajaran

ilmu pengetahuan dan tekn!l!gi, pendidikan kel!mp!k mata pelajaran

estetika, atau kel!mp!k mata pelajaran pendidikan jasmani, !lah raga, dankesehatan#


48/229

(<

4&5 Pendidikan "er"asis keunggulan l!kal se"agaimana dimaksud pada

ayat 415 dan 4%5 dapat diper!leh peserta didik dari satuan pendidikan yang

"ersangkutan atau dari satuan pendidikan n!n@!rmal yang sudah

memper!leh akreditasi#

Pasal 12 415 e"an SKS minimal dan maksimal pr!gram pendidikan pada

pendidikan tinggi dirumuskan !leh S+P dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri#

4%5 e"an SKS e@ekti@ pr!gram pendidikan pada pendidikan tinggi diatur

!leh masing$masing perguruan tinggi#

agian Keempat

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 1* 415 Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang

pendidikan dasar dan menengah "erped!man pada #panduan yang disusun

!leh S+P #

4%5 Panduan se"agaimana dimaksud pada ayat 415 "erisi sekurang$

kurangnya>

a# M!del$m!del kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk S-BMB

S-'BSMP BMTsBSMP'BSM3BM3BSM3' dan SMKB

M3K#pada jalur pendidikan @!rmal kateg!ri standarA

"# M!del$m!del kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk

S-BMBS-'BSMPBMTsBSMP'BSM3BM3BSM3', dan

SMKBM3K pada jalar pendidikan @!rmal kateg!ri mandiriA

4&5 Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang

pendidikan dasar dan menengah keagamaan "erped!man pada panduan

yang disusun !leh S+P#

4(5 Panduan se"agaimana dimaksud pada ayat 4&5 "erisi sekurang$kurangnya m!del$m!del kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang

pendidikan dasar dan menengah#

425 M!del$m!del kurikulum tingkat satuan pendidikan se"agaimana

dimaksud pada ayat 4%5 dan sekurang$kurangnya meliputi m!del

kurikulum tingkat satuan pendidikan apa"ila menggunakan sistem pake

dan m!del kurikulum tingkat satuan pendidikan apa"ila menggunakan

sistem kredit semester

Pasal 1; 415 Kurikulum tingkat satuan pendidikan S-BMBS-',

SMPBMTsBSMP', SM3BM3BSM3', SMKBM3K, atau "entuk lain


49/229

(=

yang sederajat dikem"angkan sesuai dengan satuan pendidikan, p!tensi

daerahBkarakteristik daerah, s!sial "udaya masyarakat setempat, dan

peserta didik#

4%5 Sek!lah dan k!mite sek!lah, atau madrasah dan k!mite madrasah,

mengem"angkan kurikulum #tingkat satuan pendidikan dan sila"usnya "erdasarkan kerangka dasar kurikulum dan Standar k!mpetensi lulusan, di

"a.ah supervisi dinas ka"upatenBk!ta yang "ertanggungja.a" di "idang

pendidikan untuk S-,SMP, SM3, dan SMK, dan departemen yang

menangani urusan pemerintahan di "idang agama untuk M, MTs, M3,

dan M3K#

4&5 Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan sila"usnya untuk pr!gram#

paket 3, , dan 8 ditetapkan !leh dinas ka"upatenBk!ta yang

"ertanggungja.a" di "idang pendidikan "erdasarkan kerangka dasar

kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar k!mpetensi

lulusan#

4(5 Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap pr!gram studi

perguruan tinggi dikem"angkan dan ditetapkan !leh masing$masing

perguruan tinggi dengan menga/u Standar +asi!nal Pendidikan#

agian Kelima

Kalender PendidikanB3kademik

Pasal 1<

415 Kalender pendidikanBkalender akademik men/akup permulaan tahun

ajaran, minggu e@ekti@ "elajar, .aktu pem"elajaran e@ekti@, dan hari li"ur #

4%5 Hari li"ur se"agaimana dimaksud pada ayat 415 dapat "er"entuk jeda

tengah semester selama$lamanya satu minggu dan jeda antar semester

4&5 Kalender pendidikanB akademik se"agaimana dimaksud pada ayat 415

untuk setiap satuan pendidikan diatur le"ih lanjut dengan Peraturan

Menteri#

3 :

ST3+-3R PR9SES

Pasal 1= 415 Pr!ses pem"elajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan se/ara

interakti@, inspirati@, menyenangkan, menantang, mem!tivasi peserta didik

untuk "erpartisipasi akti@, serta mem"erikan ruang yang /ukup "agi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan

"akat, minat, dan perkem"angan @isik serta psik!l!gis peserta didik#

4%5 Selain ketentuan se"agaimana dimaksud pada ayat 415, dalam pr!ses pem"elajaran pendidik mem"erikan keteladanan#


50/229

2)

4&5 Setiap satuan pendidikan melakukan peren/anaan pr!ses

pem"elajaran, pelaksanaan pr!ses pem"elajaran, penilaian hasil

pem"elajaran, dan penga.asan pr!ses pem"elajaran untuk terlaksananya

pr!ses pem"elajaran yang e@ekti@ dan e@isien#

Pasal %)

Peren/anaan pr!ses pem"elajaran meliputi sila"us dan ren/ana

pelaksanaan pem"elajaran yang memuat sekurang$kurangnya tujuan

pem"elajaran, materi ajar, met!de pengajaran, sum"er "elajar, dan

penilaian hasil "elajar#

Pasal %1 415 Pelaksanaan pr!ses# pem"elajaran se"agaimana dimaksud dalam Pasal

1= ayat 4&5 harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelasdan "e"an mengajar maksimal per pendidik, rasi! maksimal "uku teks

pelajaran setiap peserta didik, dan rasi! maksimal jumlah peserta didik

setiap pendidik#

4%5 Pelaksanaan pr!ses pem"elajaran dilakukan dengan mengem"angkan

"udaya mem"a/a dan menulis#

Pasal %% 415 Penilaian hasil pem"elajaran se"agaimana dimaksud dalam Pasal 1=

ayat 4&5 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui "er"agaiteknik penilaian sesuai dengan k!mpetensi dasar yang harus dikuasai#

4%5 Teknik penilaian se"agaimana dimaksud pada ayat 415 dapat "erupa tes

tertulis, !"servasi, tes praktek, dan penugasan perse!rangan atau

kel!mp!k#

4&5 7ntuk mata pelajaran selain kel!mp!k mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan tekn!l!gi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,

teknik penilaian !"servasi se/ara individual sekurang$kurangnya

dilaksanakan satu kali dalam satu semester#

Pasal %& Penga.asan pr!ses pem"elajaran se"agaimana dimaksud dalam Pasal 1=

ayat 4&5 meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelap!ran, dan

pengam"ilan langkah tindak lanjut yang diperlukan#

Pasal %( Standar peren/anaan pr!ses pem"elajaran, pelaksanaan pr!ses

pem"elajaran, penilaian hasil pem"elajaran dan penga.asan pr!ses pem"elajaran dikem"angkan !leh S+P dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri#


51/229

21

3:

ST3+-3R K9MPETE+S '7'7S3+

Pasal %2 415 Standar k!mpetensi lulusan digunakan se"agai ped!man penilaian

dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan#

4%5 Standar k!mpetensi lulusan se"agaimana dimaksud pada ayat 415

meliputi k!mpetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kel!mp!k mata

pelajaran dan mata kuliah atau kel!mp!k mata kuliah#

4&5 K!mpetensi lulusan untuk mata pelajaran "ahasa menekankan pada

kemampuan mem"a/a dan menulis yang sesuai dengan jenjang

pendidikan#

4(5 K!mpetensi lulusan se"agaimana dimaksud pada ayat 415 dan 4%5

men/akup sikap, pengetahuan, dan keterampilan#

Pasal %* 415 Standar k!mpetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar "ertujuan

untuk meletakkan dasar ke/erdasan, pengetahuan, kepri"adian, ahklak

mulia, serta, keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan

le"ih lanjut#

4%5 Standar k!mpetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum

"ertujuan untuk meningkatkan ke/erdasan, pengetahuan, kepri"adian,ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti

pendidikan le"ih lanjut#

4&5 Standar k!mpetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah

kejuruan "ertujuan untuk meningkatkan ke/erdasan, pengetahuan,

kepri"adian, ahklak mulia, serta terampilan untuk hidup mandiri dan

mengikuti pendidikan le"ih lanjut sesuai dengan kejuruannya#

4(5 Standar k!mpetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi "ertujuan

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi angg!ta masyarakat yang

"erakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan

sikap untuk menemukan, mengem"angkan, serta menerapkan ilmu,

tekn!l!gi, dan seni, yang "erman@aat "agi kemanusiaan#

Pasal %; 415 Standar k!mpetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan

pendidikan n!n@!rmal dikem"angkan !leh S+P dan ditetapkan dengan

Peraturan Menteri#

4%5 Standar k!mpetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan !leh masing$

masing perguruan tinggi#


52/229

2%

3 :

ST3+-3R PE+--K -3+ TE+3G3 KEPE+--K3+

agian Kesatu

Pendidik

Pasal %< 415 Pendidik harus memiliki kuali@ikasi akademik dan k!mpetensi se"agai

agen pem"elajaran, sehat jasmani dan r!hani, serta memiliki kemampuan

untuk me.ujudkan tujuan pendidikan nasi!nal#

4%5 Kuali@ikasi akademik se"agaimana dimaksud pada ayat 415 adalah

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi !leh se!rang pendidik

yang di"uktikan dengan ijaCah danB atau serti@ikat keahlian yang relevan

sesuai ketentuan perundangundangan yang "erlaku#

4&5 K!mpetensi se"agai agen pem"elajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi>

a# K!mpetensi pedag!gikA

"# K!mpetensi kepri"adianA

/# K!mpetensi pr!@esi!nalA dan

d# K!mpetensi s!sial#

4(5 Sese!rang yang tidak memiliki ijaCah danB atau serti@ikat keahlian

se"agaimana dimaksud pada ayat 4%5 tetapi memiliki keahlian khusus yang

diakui dan diperlukan dapat diangkat #menjadi pendidik setelah mele.ati

uji kelayakan dan kesetaraan#425 Kuali@ikasi akademik dan k!mpetensi #se"agai agen pem"elajaran

se"agaimana dimaksud pada ayat 415 sampai dengan 4(5 dikem"angkan

!leh S+P dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri#

Pasal %= 415 Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki>

a# kuali@ikasi akademik pendidikan minimum dipl!ma empat 4-$:5

atau sarjana 4S15

"# latar "elakang pendidikan tinggi di "idang pendidikan anak usiadini, kependidikan lain, atau psik!l!giA dan

/# serti@ikat pr!@esi guru untuk P37-#


53/229


54/229

2(

4(5 Pendidik pada SMPBMTs atau "entuk lain yang sederajat dan

SM3BM3, atau "entuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran

yang penugasannya ditetapkan !leh masing$masing satuan pendidikan

sesuai dengan keperluan#

425 Pendidik pada SMKBM3K atau "entuk lain yang sederajat terdiri atasguru mata pelajaran dan instruktur "idang kejuruan yang penugasannya

ditetapkan !leh masing$masing satuan pendidikan sesuai dengan

keperluan#

4*5 Pendidik pada S-', SMP', dan SM3' terdiri atas guru mata

pelajaran dan pem"im"ing yang penugasannya ditetapkan !leh masing$

masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan#

4;5 Pendidik pada satuan pendidikan Paket 3, Paket dan Paket 8 terdiri

atas tut!r penanggungja.a" kelas,tut!r penanggungja.a" mata pelajaran

dan nara sum"er teknis yang penugasanya ditetapkan !leh masing$masing

satuan pendidikan sesuai dengan keperluan#

4


55/229

22

Pasal && 415 Pendidik di lem"aga kursus dan lem"aga pelatihan keterampilan harus

memiliki kuali@ikasi dan k!mpetensi minimum yang dipersyaratkan#

4%5 Kuali@ikasi dan k!mpetensi minimum se"agaimana dimaksud pada

ayat 415 dikem"angkan !leh S+P dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri#

Pasal &(

Rasi! pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri

"erdasarkan usulan dari S+P#

agian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal &2 415 Tenaga kependidikan pada>

a# TKBR3 atau "entuk lain yang sederajat sekurang$kurangnya terdiri ataskepala TKBR3 dan tenaga ke"ersihan TKBR3#

"# S-BM atau "entuk lain yang sederajat sekurang$kurangnya terdiri atas

kepala sek!lahBmadrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan

tenaga ke"ersihan sek!lahB madrasah#

/# SMPBMTs atau "entuk lain yang sederajat dan SM3BM3, atau "entuk

lain yang sederajat sekurang$kurangnya terdiri atas kepala sek!lahB

madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tena

revisi penyusunan kurikulum mm

Documents