rpjm2013-2018

RREENNCCAANNAA PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN JJAANNGGKKAA MMEENNEENNGGAAHH DDAAEERRAAHH ((RRPPJJMMDD))

KKOOTTAA PPAALLAANNGGKKAA RRAAYYAA TTAAHHUUNN 22001133--22001188

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2014

Diperbanyak Oleh :

Sub Bidang Pengendalian Program Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya

WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan

bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD);

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan

bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun


Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Kotapradja Palangka Raya

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2753);


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



Tahun 2004 Nomor 4438);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan


4725);


Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran



Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);


Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup





Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan




14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran




15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001

tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran



tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara



Nomor 4575);


tentang Pengelolaan Keuangan Daerah





tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah





tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran





tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



Nomor 4664);


tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota





tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran





tentang Pengelolaan Keuangan Daerah





tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan


4815);


tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan





tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian


Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



Nomor 4817);


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional




28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang


Nasional Tahun 2010-2014;


tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang


2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara


30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah,

dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,


Pembangunan Daerah;


Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga

Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka

Raya Nomor 04);

34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor

06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2028;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2013-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai

unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya

disebut Bappeda, adalah SKPD Daerah yang bertanggung jawab

terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan

di Kota Palangka Raya.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab

terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga

Pemerintah Pusat di Daerah

9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk

masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan

dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah

dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

12. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses penyusunan

rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk

menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu)

tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat

RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)

tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka

panjang Kota Palangka Raya.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang

selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut

RKPD adalah Rencana kerja tahunan daerah yang merupakan

dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya

disebut RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil perencanaan tata

ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota

Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

17. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yangselanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode

1 (satu) tahun.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat

Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara

terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah

untuk mewujudkan visi daerah.

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

22. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan

atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah

karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka

panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimasa yang akan datang.

23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

24. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah

Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.

25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

26. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses,

keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan

tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

27. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Perda.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2013-2018 merupakan :

a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala

Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dengan

mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028; dan

b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus

acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam

mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) adalah untuk menetapkan pedoman

perencanaan sebagai acuan dalam :

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja (Renja)

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran;

dan

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan

Kabupaten.

Pasal 4

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk

menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala

Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya harus

menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun

pertama periode jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IV

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 5

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 terdiri atas:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka

Pendanaan;

d. Analisis Permasalahan dan Isu Strategis;

e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

f. Strategi dan Arah Kebijakan;

g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;

h. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan;

i. Indikator Kinerja Daerah; dan

j. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Pasal 6

Isi dan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5, tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya 2013-

2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada

peraturan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Halhal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja

daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif

sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 25 Agustus 2014

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2014 NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Palangka Raya merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala

Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut

memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah,

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan

Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas

Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja

Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2013-2018, sangat tergantung dari kesepakatan,

kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota

Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan

Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka

Raya.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan

menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala

Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir

pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja

Pembangunan Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan

Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2019 sebagai bahan

penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD. Dengan demikian Kepala

Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang

gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD

dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 Cukup Jelas.


Pasal 4 Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun oleh Kepala Daerah yang sedang menjabat (masa bakti tahun 2013-2018). Namun demikian Kepala Daerah terpilih periode berikutnya (masa bakti tahun 2018 - 2023) tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun pertama pemerintahannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun pertama tersebut (tahun 2019) berpedoman pada RPJMD sebelumnya (Tahun 2013-2018) dan berlaku sampai dengan ditetapkannya RPJMD yang disusun oleh Kepala Daerah periode berikutnya.



Pasal 7 Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018 dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinir oleh Bappeda.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 8 Hal ini dimaksudkan bahwa dana dan target indikator kinerja yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini bersifat indikatif terhadap kondisi yang ada dan selanjutnya memproyeksikan sampai dengan tahun 2018 sehingga ada kekhawatiran asumsi akan dapat berubah terhadap kondisi obyektif yang berkembang. Atas dasar hal tersebut, maka dimungkinkan terjadi perubahan dana dan target indikator kinerja dengan alasan yang jelas dan terukur serta dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan PPAS untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 19

i

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2013-2018

DAFTAR ISI ................................................................................................ i

DAFTAR TABEL ......................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... .......... 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ...................................................... 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen ...................................................... 7

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................. 8

1.5 Maksud dan Tujuan ................................................................. 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................. ......... 11

2.1 Aspek Geografis dan Demografis ........................................... 11

2.1.1 Luas dan Batas Administrasi ................................................... 11

2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan ................................ 12

2.1.3 Geologi dan Tanah ................................................................. 13

2.1.4 Hidrologi .................................................................................. 14

2.1.5 Klimatologi .............................................................................. 15

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah ............................................ 16

2.1.6.1 Kawasan Lindung ................................................................ 17

2.1.6.2 Kawasan Budidaya .............................................................. 19

2.1.6.3 Kawasan Peruntukan Perumahan ........................................ 19

2.1.6.4 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa ...................... 21

2.1.6.5 Kawasan Peruntukan Perkantoran ....................................... 21

2.1.6.6 Kawasan Peruntukan Industri .............................................. 22

2.1.6.7 Kawasan Peruntukan Pariwisata .......................................... 22

2.1.6.8 Kawasan Peruntukan Bandara ............................................. 23

2.1.6.9 Kawasan Peruntukan lainnya ............................................... 23

2.1.6.10 Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor

Informal .............................................................................. 24

2.1.6.11 Kawasan Peruntukan Militer ............................................... 24

2.1.6.12 Kawasan Peruntukan Pertanian ......................................... 24

2.1.7 Potensi Rawan Bencana ......................................................... 25

2.1.8 Demografi ............................................................................... 27

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................ 28

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ............................... 28

ii

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Regional .......................................... 28

2.2.1.2 Pertumbuhan Sektoral dan Struktur Perekonomian ............. 29

2.2.1.3 Pendapatan Regional Perkapita ........................................... 31

2.2.2 Inflasi ...................................................................................... 32

2.2.3 Pemerataan Pendapatan ........................................................ 33

2.3 Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................... 34

2.4 Fokus Seni dan Budaya ........................................................... 36

2.5 Aspek Pelayanan Umum .......................................................... 37

2.5.1 Urusan Wajib .......................................................................... 37

2.5.1.1 Pendidikan ........................................................................... 38

2.5.1.2 Kesehatan ............................................................................ 41

2.5.1.3 Pekerjaan Umum ................................................................. 54

2.5.1.4 Perumahan .......................................................................... 66

2.5.1.5 Penataan Ruang .................................................................. 68

2.5.1.6 Perencanaan Pembangunan ................................................ 71

2.5.1.7 Perhubungan ....................................................................... 71

2.5.1.8 Lingkungan Hidup ................................................................ 79

2.5.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil ......................................... 84

2.5.1.10 Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana .......... 85

2.5.1.11 Sosial ................................................................................. 87

2.5.1.12 Ketenagakerjaan ................................................................ 87

2.5.1.13 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................. 88

2.5.1.14 Penanaman Modal ............................................................. 89

2.5.1.15 Kebudayaan ........................................................................ 91

2.5.1.16 Kepemudaan dan Olah Raga ............................................. 94

2.5.1.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....................... 94

2.5.1.18 Otonomi Daerah tentang Perangkat Daerah ...................... 95

2.5.1.19 Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan

Utama ................................................................................ 97

2.5.1.20 Pemberdayaan Masyarakat ............................................... 98

2.5.1.21 Statistik dan Kearsipan ...................................................... 99

2.5.1.22 Komunikasi dan Informatika ............................................... 100

2.5.1.23 Perpustakaan ..................................................................... 106

2.5.2 Urusan Pilihan ......................................................................... 107

2.5.2.1 Pertanian Tanaman Pangan ................................................ 107

2.5.2.2 Kehutanan dan Perkebunan ................................................. 110

2.5.2.3 Perikanan dan Peternakan ................................................... 112

2.5.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral ........................................ 114

2.5.2.5 Kepariwisataan .................................................................... 116

2.5.2.6 Perdagangan ....................................................................... 117

2.5.2.7 Perindustrian ........................................................................ 118

2.5.2.8 Ketransmigrasian ................................................................. 118

iii

2.6 Aspek Daya Saing Daerah ....................................................... 118

2.6.1 Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................ 120

2.6.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur ............................... 121

2.6.3 Fokus Iklim Berinvestasi ......................................................... 123

2.6.4 Fokus Sumber Daya Manusia ................................................. 124

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN ..................................................... .......... 127

3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .......................... 127

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD ..................................................... 131

3.1.1.1 Pendapatan Daerah ............................................................. 131

3.1.1.2 Realisasi Belanja ................................................................. 137

3.1.2 Neraca Daerah ........................................................................ 141

3.2 Analisis Pembiayaan Daerah ................................................... 144

3.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil ....................................... 144

3.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran .............. 146

3.2.3 Analisis Proyeksi Belanja Daerah ........................................... 149

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ....... ............... 154

4.1 Pendahuluan ............................................................................ 154

4.2 Analisis Permasalahan ............................................................ 154

4.3 Isu Strategis ............................................................................. 168

4.4 Isu Strategis Eksternal ............................................................. 171

4.5 Strategi Umum ......................................................................... 176

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ...................................... ......... 181

5.1 Visi ........................................................................................... 181

5.2 Misi .......................................................................................... 181

5.3 Tujuan dan Sasaran ................................................................. 182

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................... ......... 188

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH ...................................................................................... 210

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN ............................ ......... 284

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH................... ........ 353

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...... ......... 370

10.1 Pedoman Transisi ............................................................... 371

10.2 Kaidah Pelaksanaan ........................................................... 371

iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya Tahun

2012 ...................................................................................... 12

Tabel 2.2 Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya

Tahun 2010 ............................................................................ 14

Tabel 2.3 Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka

Raya Tahun 2007 .................................................................. 15

Tabel 2.4 Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang

Wilayah Kota Palangka Raya ................................................ 16

Tabel 2.5 Areal dan Lokasi RTH yang ada di Wilayah Terbangun

Kota palangka Raya .............................................................. 18

Tabel 2.6 Rencana Luas Kawasan Budidaya di Wilayah Kota

Palangka Raya Tahun 2030 .................................................. 19

Tabel 2.7 Proporsi Penduduk Kota Palangka Raya dan Propinsi

Kalimantan Tengah berdasar Kelompok Umur Tahun

2012 ...................................................................................... 28

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan

Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008-

2012 ...................................................................................... 30

Tabel 2.9 Struktur Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2008-

2012 (persen) ........................................................................ 31

Tabel 2.10 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga

Berlaku dan Atas Harga Konstan 2000 Tahun 2008-

2012 (Rupiah) ....................................................................... 32

Tabel 2.11 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .......... 33

Tabel 2.12 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 Berdasarkan Indeks Gini ..................................... 34

Tabel 2.13 Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang

Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .............. 35

Tabel 2.14a Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang

Kesehatan Tahun 2009-2012 ................................................ 36

Tabel 2.14b Indikator Kesejahteraan Sosial Pertanahan dan

Ketenaga Kerjaan Tahun 2009-2012 ..................................... 36

Tabel 2.15 Indikator Fokus Kesejahteraan Bidang Seni dan

Budaya Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 .................... 37

Tabel 2.16 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di

Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ................................. 39

Tabel 2.17 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Berdasarkkan Kecamatan di Kota Palangka Raya

Tahun 2012 ........................................................................... 39

v

Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Kota

Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......................................... 40

Tabel 2.19 Rasio Murid terhadap Gedung Sekolah setiap

Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................... 40

Tabel 2.20 Rasio Guru terhadap Murid per Kecamatan di Kota


Tabel 2.20.a Data Sekolah Per Kecamatan di Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ........................................................................... 41

Tabel 2.21 Puskesmas Menurut Karakteristik Wilayah Kota


Tabel 2.22 Puskesmas dan Jaringannya di Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ........................................................................... 43

Tabel 2.23 Rasio Puskesmas terhadap Luas Wilayah dan

Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2013 ......................... 44

Tabel 2.24 Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Tempat

Kerja di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................. 48

Tabel 2.25 Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut

Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................... 48

Tabel 2.26 Jenis Bidang Studi yang ditempuh oleh SDM

Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka

Raya Tahun 2012 .................................................................. 49

Tabel 2.27 Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............. 50

Tabel 2.28 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kota


Tabel 2.29 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota


Tabel 2.30 Jaringan Irigasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ......... 58

Tabel 2.31 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kota


Tabel 2.32 Rasio Tempat Ibadah Kota Palangka Raya Tahun

2012 ...................................................................................... 60

Tabel 2.33 Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Kota


Tabel 2.34 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan

Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................ 61

Tabel 2.35 Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahunn 2008-

2012 ...................................................................................... 63

Tabel 2.36 Informasi Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya

Tahun 2009-2012 .................................................................. 63

vi

Tabel 2.37 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah

Penduduk Menurut Kecamatan Kota Palangka Raya

Tahun 2012 .......................................................................... 64

Tabel 2.38 Jumlah Pasar Pemerintah Kota Palangka Raya .................... 65

Tabel 2.39 Jumlah Stok Perumahan Berdasarkan Fungsi Rumah

di Kota Palangka Raya Tahun 2010 ...................................... 66

Tabel 2.40 Tingkat Kepadatan Pemukiman Kota Palangka Raya ........... 67

Tabel 2.41 Indikator Perumahan Kota Palangka Raya ............................ 68

Tabel 2.42 Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Wilayah Kota


Tabel 2.43 Kondisi Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Perhubungan ......................................................................... 71

Tabel 2.44 Fasilitas Rambu-Rambu Lalu Lintas di Kota Palangka

Raya Tahun 2013 .................................................................. 74

Tabel 2.45 Traffic Light dan warning Light Kota Palangka Raya

Tahun 2013 ........................................................................... 74

Tabel 2.46 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kota


Tabel 2.47 Persentase Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka

Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... 76

Tabel 2.48 Lama waktu Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka

Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... 76

Tabel 2.49 Biaya Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2012 .................................................................. 77

Tabel 2.50 Peralatan Uji Kir Angkutan Umum Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2012 .................................................................. 77

Tabel 2.51 Jumlah Pelabuhan Udara/Dermaga/Terminal Kota


Tabel 2.52 Uji Pencemaran Air Kota Palangka Raya Tahun 2008-

2012 ...................................................................................... 80

Tabel 2.53 Polutan Indeks Kualitas Air Sungai di Kota Palangka

Raya Tahun 2008-2012 ......................................................... 80

Tabel 2.54 ISPU di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 .................... 82

Tabel 2.55 Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Palangka Raya

Tahun 2009-2012 .................................................................. 82

Tabel 2.56 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2009-2012 ........ 84

Tabel 2.57 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka

Raya Tahun 2009-2013 ......................................................... 85

Tabel 2.58 Indikator Pemberdayaan Perempuan Kota Palangka

Raya Tahun 2011-2013 .......................................................... 86

vii

Tabel 2.59 Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ................................ 86

Tabel 2.60 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kota Palangka

Raya Tahun 2010-2013 ......................................................... 87

Tabel 2.61 Keadaan Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan

Pengangguran Kota Palangka Raya Tahun 2009-2012 ......... 87

Tabel 2.62 Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun

2009-2013 ............................................................................. 88

Tabel 2.63 Rencana PMDN yan Disetujui Pemerintah Menurut

Sektor di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2012 .................. 89

Tabel 2.64 Rencana PMA yang disetujui Pemerintah Menurut

Sektor di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2013 .................. 90

Tabel 2.65 Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Asing (PMA) di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ........ 90

Tabel 2.66 Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) di Kota Palangka Raya (Juta

RP) 2009-2013 ...................................................................... 91

Tabel 2.67 Jumlah Festival Seni Budaya Kota Palangka Raya

Tahun 2010-2013 .................................................................. 92

Tabel 2.68 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota

Palangka Raya tahun 2010-2013 .......................................... 93

Tabel 2.69 Organisasi Pemuda dan Sarana Olah Raga Kota


Tabel 2.70 Aspek Pelayanan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri Tahun 2009-2013 ................................. 95

Tabel 2.71 Aspek Pelayanan Umum Bidang Otonomi Daerah

tentang Perangkat Daerah ................................................... 95

Tabel 2.72 Produksi, Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota


Tabel 2.73 Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya

Tahun 2009-2013 .................................................................. 99

Tabel 2.74 Layanan Komunikasi dan Informasi Tahun 2010-2013 ........... 101

Tabel 2.75 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya

Tahun 2012 ........................................................................... 102

Tabel 2.76 Rasio Warnet/Wartel per 1000 Penduduk Kota

Palangka Raya Tahun 2012 ................................................. 103

Tabel 2.77 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku

di Kota Palangka Raya Tahun 2009-2013 ............................. 106

Tabel 2.78 Produksi dan Produktivitas Padi Ladang dan Palawija

di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................. 107

Tabel 2.79 Produksi Buah-Buahan Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 ............................................................................. 108

viii

Tabel 2.80 Produksi Sayur-Sayuran Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 (Ton) ................................................................... 108

Tabel 2.81 Kelompok Tani dan Regu Proteksi Tanaman Kota


Tabel 2.82 Tanaman Perkebunan Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 ............................................................................. 112

Tabel 2.83 Produksi dan Nilai Ikan, Konsumsi Ikan Kota Palangka

Raya Tahun 2008-2013 ......................................................... 112

Tabel 2.84 Populasi Ternak Kota Palangka Raya Tahun 2008-

2012 ...................................................................................... 113

Tabel 2.85 Populasi Unggas Kota Palangka Raya Tahun 2008-

2012 ...................................................................................... 113

Tabel 2.86 Jumlah Keluarga yang menggunakan Listrik PLN Kota


Tabel 2.87 Sarana Pelayanan Bahan Bakar Kota Palangka Raya

Tahun 2009-2013 .................................................................. 115

Tabel 2.88 Konsumsi Bahan Bakar Kota Palangka Raya Tahun

2009-2013 ............................................................................. 115

Tabel 2.89 Sektor Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2009-

2013 ...................................................................................... 116

Tabel 2.90 Jumlah SIUP Perdagangan dan Jasa Menurut

Klasifikasi Tahun 2008-2012 ................................................. 117

Tabel 2.91 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kota


Tabel 2.92 Pengeluaran Rumah Tangga per Bulan Kota Palangka

Raya dan Propinsi Kalteng Tahun 2011 ................................ 120

Tabel 2.93 Bank Pemerintah/Swasta di Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2011 .................................................................. 122

Tabel 2.94 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya tahun 2008-

2012 ...................................................................................... 123

Tabel 2.95 Kejadian Kriminal, demo, Lama Perijinan Kota

Palangka Raya ..................................................................... 124

Tabel 2.96 Rasio Ketergantungan di Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 ............................................................................. 125

Tabel 3.1 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2012 (dalam persen) ........................................ 134

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Kemampuan Pendapatan

Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam

persen) ................................................................................. 135

Tabel 3.3 Proporsi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2008-2012 (dalam persen) .................................................... 137

ix

Tabel 3.4 Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kota

Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................ 139

Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Kota Palangka Raya Tahun

2010-2012 (dalam persen) .................................................... 143

Tabel 3.6 Surplus Defisit Pembiayaan Kota Palangka Raya


Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan APBD Kota Palangka Raya


Tabel 3.8 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota

Palangka Raya Tahun 2008-2012 (dalam persen) ................ 148

Tabel 3.9 Nilai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

dengan Rata-Rata Pertumbuhan (dalam Rupiah) ................. 149

Tabel 3.10 Proyeksi Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung (dalam Juta) ......................................................... 149

Tabel 3.11 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah) ........................................ 150

Tabel 3.12 Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota palangka

Raya Tahun 2008-2012 (dalam Rupiah) ............................... 151

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur


Tabel 3.14 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur


Tabel 4.1 Analisis SWOT untuk menyusun Strategi Umum Kota

Palangka Raya ...................................................................... 177

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Strategi Umum dan Visi Misi Wali

Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ........................................... 179

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota

Palangka Raya ...................................................................... 182

Tabel 6.1 Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya Misi

Pertama ............................................................................... 189


Kedua .................................................................................... 195


Ketiga .................................................................................... 200


Keempat ................................................................................ 205


Kelima ................................................................................... 208

Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka

Raya ..................................................................................... 212

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai

Kebutuhan Pendanaan Kota Palangka Raya ........................ 285

x

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian

Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ................... 354

xi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan RPJMD Kota Palangka Raya ............... 8

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya ................................. 11

xii

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dan

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008-2012 ..................... 29

Grafik 2.2 Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Kota


Grafik 2.3 Posyandu Balita dan Posyandu Lansia di Kota


Grafik 2.4 Sumber Daya Manusia Kesehatan Menurut Jenis

Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................... 47

Grafik 2.5 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Palangka Raya

Tahun 2008-2012 .................................................................. 51

Grafik 2.6 AKI di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ....................... 52

Grafik 2.7 AKABA di Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ................ 53

Grafik 2.8 Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Palangka Raya

Tahun 2007-2011 .................................................................. 54

xiii

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1 Analisis Aspek Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial

Kota Palangka Raya .............................................................. 156

Diagram 4.2 Kompleksitas Pelayanan Pendidikan di Kota Palangka

Raya ..................................................................................... 158

Diagram 4.3 Permasalahan Terkait dengan Kinerja Kesehatan di


Diagram 4.4 Permasalahan Terkait dengan Pelayanan Umum di


Diagram 4.5 Permasalahan Rentannya Ketahanan Pangan di Kota

Palangka Raya ...................................................................... 164

Diagram 4.6 Permasalahan Degrasasi Lingkungan Hidup di Kota

Palangka Raya ...................................................................... 166

Diagram 4.7 Permasalahan Terkait dengan Daya Saing Daerah ............... 168

Diagram 4.8 Permasalahan Pembangunan di Kota Palangka Raya .......... 170

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu

disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, maka Pemerintah Kota Palangka

Raya perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.

Penyusunan RPJMD tersebut diawali dengan proses teknokratik

dan proses politik yang ditempuh dalam kerangka pelaksanaan

perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah (Musrenbang) RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan

adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/kota

dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan tiga pendekatan penting,

pertama pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan berdasarkan

analisis-analisis data teknis dari masing-masing bidang kewenangan serta

memadukan berbagai dokumen perencanaan yang sudah ada, kedua

2

pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada

stakeholder untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas

rancangan RPJMD, dan ketiga pendekatan politis yakni menetapkan

RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk peraturan daerah.

RPJMD Kota Palangka Raya merupakan penjabaran dari visi,

misi, dan program kepala daerah berfungsi sebagai dokumen perencanaan

yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya

untuk jangka waktu lima tahun ke depan guna mengarahkan semua

sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan

dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

RPJMD ini merupakan tahapan kedua dari RPJPD Kota Palangka

Raya Tahun 2008-2028. Untuk mewujudkan keterkaitan program

pembangunan kota, provinsi, maupun pusat, maka RPJMD juga disusun

dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 merupakan

dokumen dalam perencanaan pembangunan daerah dan landasan hukum

dalam penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik


3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

4438);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025



10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,


11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

4

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia



13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara


14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara


16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan




Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran


21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran



22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005


4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran


25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);


Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran negara


30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, dan

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

33. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis

Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya

Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka

7

Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota

Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor

04);

34. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Palangka Raya Tahun 2008-2028.

1.3.HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rangkaian rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di

tingkat pusat maupun daerah. Penyusunan RPJMD tidak dapat dilepaskan

dari berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh

komponen vertikal maupun horisontal. Dari komponen vertikal, RPJM

Nasional menjadi acuan terutama dalam pengenalan dan penyelarasan

program pembangunan. Bagi pemerintahan daerah, RPJM Nasional

menjadi dokumen yang harus diperhatikan dan prioritas-prioritas nasional

perlu dijabarkan ke dalam program-program pembangunan daerah

sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. RPJM Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah 2010-2015 digunakan untuk menyelaraskan

strategi pembangunan Kota Palangka Raya dengan pembangunan

regional Provinsi kalimantan Tengah. Keterkaitan berbagai dokumen

perencanaan yang disebutkan digambarkan sebagai berikut:

8

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan RPJMD Kota Palangka Raya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kota Palangka Raya periode 2013-

2018 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

RPJP Nasional

Pedoman RPJM

Nasional Dijabarkan

RKP Pedoman

RAPBN APBN

Diacu

RPJPD Kalteng

Pedoman RPJPMD Kalteng

Diperhatikan

RKP Daerah

RAPBD APBD

Diserasikan melalui Musrenbang

PUSAT

Renstra KL

Renja KL

Pedoman RKA-

KL RincianAPBN

Pedoman

Dijabarkan

Renstra SKPD

Pedoman Pedoman Renja SKPD

RKA SKPD

Rincian APBD

RPJPMD

Palangka Raya

RKP Daerah

RAPBD

Dijabarkan

Diacu

APBD

Visi Misi Walikota

Palangka Raya

Diacu

Kajian

PROV INS I

KOTA

Renstra SKPD

Pedoman

Pedoman

Renja SKPD

RKA SKPD

Rincian APBD 1. Komitmen

Stakeholders 2. Permasalahan

pembangunan daerah 3. Isu-isu Strategis 4. Tata Ruang

Diserasikan melalui Musrenbang

Diperhatikan

9

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan

lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan Sistematika

penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan,

maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah, menguraikan aspek

geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,aspek

pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka

Pendanaan, mencakup gambaran kinerja keuangan masa lalu,

kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka

pendanaan.

Bab IV. Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Palangka

Raya, menguraikan tentang permasalahan pembangunan dan

isu strategis.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan visi, misi, tujuan dan

sasaran.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan, menguraikan tentang strategi

dan arah kebijakan yang tempuh dalam rangka mewujudkan visi

dan misi.

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,

menguraikan tentang kebijakan umum dan program

pembangunan daerah.

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai

Kebutuhan Pendanaan, berisi tentang program prioritas untuk

pencapaian visi misi, serta program prioritas untuk pencapaian

visi misi dan layanan urusan pemerintahan daerah yang disertai

dengan kebutuhan pendanaan.

10

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, menguraikan tentang

indikator kinerja daerah yang meliputi aspek kesejahteraan

masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing

daerah.

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, menguraikan

tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018 adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun

anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

2. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.

3. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar

pelaku pembangunan di Kota Palangka Raya.

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif,

efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan kota, antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.

6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi

kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat kota.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD adalah tersedianya

dokumen perencanaan kota untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya

dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah

kebijakan keuangan Kota Palangka Raya, (b) strategi pembangunan Kota

Palangka Raya, (c) kebijakan umum, (d) program SKPD dan lintas SKPD,

serta (e) program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam

kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

11

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota

Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957. Secara geografis

Kota Palangka Raya terletak pada 113030 - 114004 Bujur Timur dan 1030 -

2030 Lintang Selatan. Secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Berdasarkan Perda No. 32 tahun 2002 secara administratif Kota

Palangka Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan. Peta batas

wilayah Kota Palangka Raya disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya

12

2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km2. Tabel

2.1 menyajikan pembagian luas wilayah Kota Palangka Raya berdasar

kecamatan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rakumpit yang memiliki

luas hampir 10 kali lipat luas Kecamatan Pahandut yang memiliki luas paling

kecil.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Palangka Raya 2013

No Kecamatan Kelurahan Luas (Km2) %Wil.Kota

1. Pahandut Ibu kota: Pahandut

Pahandut 9,50 0,35

Panarung 23,50 0,88

Langkai 10,00 0,37

TumbangRungan 23,00 0,86

Tanjung Pinang 44,00 1,64

Pahandut Seberang 7,25 0,27

Luas KecamatanPahandut 117,25 4,38

2. Sabangau Ibu kota: Kalampangan

KerengBangkirai 270,50 10,10

Sabaru 152,25 5,68

Kalampangan 46,25 1,73

KamelohBaru 53,50 2,00

BerengBengkel 18,50 0,69

DanauTundai 42,50 1,59

Luas KecamatanSabangau 583,5 21,78

3. JekanRaya Ibu kota: Palangka

Menteng 31,00 1,16

Palangka 24,75 0,92

BukitTunggal 237,12 8,85

PetukKatimun 59,75 2,23

Luas KecamatanJekanRaya 352,62 13,16

4. BukitBatu Ibukota: Tangkiling

Marang 124,00 4,63

TumbangTuhai 44,84 1,67

Banturung 56,44 2,11

Tangkiling 78,64 2,94

Sei Gohong 89,00 3,32

Kanarakan 105,50 3,94

Habaring Hurung 73,58 2,75

Luas KecamatanBukitBatu 572 21,36

5. Rakumpit Ibukota:

PetukBukit 283,67 10,59

PagerJaya 193,35 7,22

13

Mungku Baru Panjehang 39,43 1,47

GaungBaru 59,08 2,21

PetukBarunai 147,10 5,49

MungkuBaru 187,25 6,99

BukitSua 143,26 5,35

Luas KecamatanRakumpit 1 053,14 39,32

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan,Setda 2013)

Sebagian besar Kota Palangka Raya relatif datar (0-3%), di wilayah

Bukit Tangkiling Kecamatan Bukit Batu terdapat bukit berbatu dengan

kemiringan lahan > 40%. Berdasarkan peta topografi skala 1 : 250.000,

morfologi wilayah perencanaan merupakan daerah dataran rendah, dengan

ketinggian rata-rata kurang dari 60 m dari muka laut. Daerah morfologi

pegunungan rendah dengan ketinggian antara 30-60 meter membentang

dengan arah Utara-Selatan dan membagi lembah aliran Sungai Kahayan

dan Sungai Rungan dibagian barat.

2.1.3 Geologi dan Tanah

Geologi wilayah Kota Palangka Raya termasuk di dalam peta geologi

lembar Palangka Raya skala 1: 250.000 dan lembar Banjarmasin skala 1 :

1.000.000. Hampir seluruh wilayah perencanaan ditempati oleh formasi

batuan yang relatif berumur muda, yaitu plistosen hingga holosen. Struktur

geologi Kota Palangka Raya sebagian besar disusun dari batuan kwarsa dan

dari endapan kuarter. Endapan kuarter ini membentuk lahan bergambut

sehingga kurang cocok untuk dikembangkan sebagai lahan perkotaan.

Lahan jenis ini terletak di wilayah selatan Kota Palangka Raya yaitu di

Kecamatan Sabangau.

Wilayah utara Kota Palangka Raya struktur batuannya terbentuk dari

endapan mineral batu kwarsa, kaolin dan granodiarit (batu gunung) yang

memiliki sifat daya tekan yang kuat dan kestabilan tanah dan batuan yang

tinggi. Sebaran batuan ini sebagian besar berada di Kecamatan Bukit Batu

dan merupakan kawasan pertambangan dan galian. Jenis tanah yang

terdapat di wilayah Kota Palangka Raya meliputi podsol, regosol, organosol,

14

aluvial, litosol, dan podsolik merah kuning yang menyebar di sekitar bentaran

sungai dan danau.

Berdasarkan peta geologi (tahun 2010) sebaran bahan galian di

wilayah Kota Palangka Raya, potensi bahan galian yang terdapat di setiap

formasi batuan dijelaskan oleh tabel 2.2.

Tabel 2.2 Susunan Stratigrafi Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2010

Formasi/Satuan

Batuan Penjelasan Batuan Luas Ha

Aluvium Terdiri dari lempung kaolit, pasir, kerakal, lanau dan gambut. Bahan galian industri yang diharapkan dari formasi satuan ini adalah lempung kaolinit, pasir dan kerakal

110.610,35

Formasi Dahor Terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu lempung, setempatlignit dan imonit. Bahan galian industri yang diharapkan dari formasi ini adalah batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batu lempung dan gambut

1.862,45

Granit Terdiri dari granit, granodiorit dan diorit. Semua jenis batuan tersebut merupakan bahan galian industri C untuk keperluan industri bangunan

171.777,20

Jumlah 284.250,00

(Sumber: Peta Geologi Lembar Palangka Raya, Direktorat Geologi di Bandung, 2010)

Jenis tanah yang terbentuk di suatu daerah dipengaruhi oleh struktur

batuan induk yang oleh proses bio-fisik atau proses pelapukan akan

membentuk jenis tanah tertentu. Oleh karena itu sifat batuan secara geologis

akan menentukan kesuburan tanah dan kemudian berpengaruh terhadap

kesesuaian penggunaan untuk budidaya tanaman.

2.1.4 Hidrologi

Kota Palangka Raya memiliki 3 Sungai yakni Kahayan, Rungan dan

Sabangau. Pola aliran sungai tersebut memperlihatkan pola aliran meranting

dengan stadium aliran dewasa hingga tua, yang ditandai oleh pola meander

yang sangat kuat hingga membentuk danau-danau kecil sebagai akibat

meander terpotong. Sungai Kahayan, Rungan dan Sabangau dengan anak-

15

anak sungainya adalah prasarana transportasi alam yang sangat penting,

karena sungai-sungai tersebut menghubungkan wilayah Kota Palangka Raya

dengan wilayah sekitarnya.

Sebagian besar penduduk Kota Palangka Raya memanfaatkan air

permukaan dangkal (sumur) sebagai air untuk kebutuhan hidupnya (minum,

memasak dan mencuci), dan sebagian lagi memanfaatkan air sungai

sebagai sumber air bersih. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang deskripsi

kondisi Hidrologis Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007.

Tabel 2.3

Sebaran Potensi Air Tanah Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2007

Potensi AirTanah

Luas (Ha)

(%)

Deskripsi

Air Tanah Dangkal

193.752,79

72,34

Daerah dengan aquater sistem yang masih dipengaruhi oleh keberadaan jalur sungai, baik sungai utama Rungan / Kahayan, Sabangau dan sungai-sungai lainnya yang tersebar pada daerah sekitar Kahayan, baik sebagai anak-anak sungai maupun alur-alur drainase alam lainnya yang pembuangannya langsung ke sungai besar yang terdekat.

Air Tanah Menengah Datar

74.098,21

27,66

Daerah dengan aquater sistemnya sangat dipengaruhi oleh kondisi rawa gambut baik yang dangkal maupun yang sepanjang tahun tetap basah.

Total Luas 284.250,00 100,00

(Sumber: Peta Geohidrologis lembar Palangka Raya, Dir.Jend Geologi Umum Bandung, 2007)

2.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim di Kota Palangka Raya menurut sistem iklim Schmid

dan Ferguson, termasuk ke dalam kelas Af (iklim tropis, tanpa musim

kemarau yang nyata atau pada bulan terkering>32C). Sedangkan menurut

klasifikasi Oldeman, iklim di Kota Palangka Raya termasuk ke dalam kelas

B1 karena pada bulan basah selama 7 bulan berturut-turut sedangkan bulan

kering hanya terjadi 4 bulan.

16

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Palangka Raya dapat dilihat

pada pola ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Palangka

Raya tahun 2009-2030. Tabel 2.4 menyajikan struktur pola ruang kota

Palangka Raya dan kondisi pemanfaatan ruang saat ini. Tabel itu

menginformasikan bahwa terdapat perbedaan antara recana RTRW dengan

kondisi eksisting sekitar 0,1%, sebuah perbedaan yang sangat kecil.

Kekurangan kawasan ada pada peruntukan kawasan lindung dengan

kelebihan pada kawasan peruntukan lainnya.

Tabel 2.4 Pola Ruang Eksisting dan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Palangka Raya

Peruntukkan Lahan

Eksisting(2010) Rencana(2030) Beda

% Luas (Ha)

%

Luas (Ha)

%

Kawasan Lindung

a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Bawahannya

120.834 42,51 137.807 48,40 5,89

b. Kawasan Perlindungan Setempat

11.832

4,16

18.563

6,50

2,34

c. Kawasan RTH, Hutan Kota 1.450 0,51 1.810

0,60 0,09

d. Kawasan Cagar Budaya 281 0,10 352 0,10 0,00

Kawasan Budidaya

a. Kawasan Perumahan 43.040 15,14 62.148 21,90 6,76

b. Kawasan Perdagangan, Jasa 305 0,11 489 0,20 0,09

c. Kawasan Perkantoran 450 0,16 527 0,20 0,04

d. Kawasan Industri - - 2.738 1,00 1,00

e. Kawasan Pariwisata 848 0,30 13.353 4,70 4,40

f.Kawasan Bandara Tjilik Riwut 200 0,07 217 0,10 0,03

g. Kawasan Peruntukkan lainnya

105.010 36,94 46.247 16,30 (20,64)

284.250 100 284.250 100 0,10

(Sumber: Laporan Akhir Rencana Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palangka Raya, 2012)

17

2.1.6.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung berfungsi memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya di Kota Palangka Raya yang meliputi: area sempadan

Sungai Rungan/Kahayan dan Sungai Sabangau, kawasan resapan air dan

atau kawasan yang mempengaruhi terhadap tata air di daerah utara kota di

wilayah Kecamatan Rakumpit, kawasan hutan rawa gambut di Kelurahan

Kereng Bangkirai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel,

Kelurahan Sabaru, Kelurahan Danau Tundai, Kelurahan Kameloh Baru,

Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Marang,

Kelurahan DanauTahai, Kelurahan Hambaring Hurung, kelurahan Tangkiling,

Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Petuk Bukit,

Kelurahan Pager Jaya, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang,dan

Kelurahan Petuk Barunai.

Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kota Palangka Raya

sebagian besar terkonsentrasi di kawasan sempadan Sungai Rungan, dan

beberapa danau (sungai mati), yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan danau. Perlindungan

terhadap sempadan sungai dan danau dilakukan untuk melindungi fungsi

sungai dan danau dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu,

merusak kondisi sungai sekaligus mengamankan aliran sungai.

Rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya di wilayah Kota

Palangka Raya diarahkan pada kawasan Bukit Tangkiling dan sekitarnya

dengan cakupan luas 352 ha atau 0,1% dari luas keseluruhan wilayah Kota

Palangka Raya. Pengelolaan kawasan cagar budaya di wilayah Kota

Palangka Raya dapat dilakukan melalui: mempertahankan keberadaannya

dan dijaga kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan

lingkungan, membangun infrastruktur pendukung yang berfungsi menjaga

kelestarian kawasan, menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung

kegiatan budi daya di sekitar kawasan cagar budaya, menetapkan kegiatan-

kegiatan budi daya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya.

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Palangka Raya

18

dilengkapi fasilitas RTH yang dibutuhkan terdiri dari tempat bermain, taman,

lapangan olah raga. Pengaturan RTH di wilayah Kota Palangka Raya

berpedoman pada jumlah penduduk. Pada setiap unit lingkungan kecil akan

dibangun taman dan tempat bermain, sedangkan setiap 2-3 unit lingkungan

besar akan dibangun sebuah lapangan olah raga dan tempat rekreasi.

Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, maka pengembangan

ruang terbuka hijau di wilayah Kota Palangka Raya adalah taman dan

lapangan olah raga melalui penataan lansekap yang lebih baik, sehingga

mempunyai daya tarik yang tinggi. Dan areal lokasinya menyebar ke setiap

unit lingkungan kelurahan dan kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya.

Hutan Kota di wilayah Kota Palangka Raya yang akan

direncanakan, umumnya memusat di bagian Kelurahan Tumbang Rungan

yakni sempadan sungai Rungan. Luasan ini direncanakan sebagai luasan

untuk RTH secara keseluruhan di wilayah Kota Palangka Raya, dengan

lokasi yang menyebar ke setiap kecamatan hingga ke setiap kelurahan.

Tabel 2.5 menyajikan jenis RTH yang ada di kota Palangka Raya.

Tabel 2.5

Areal dan Lokasi RTH yang Ada di Wilayah Terbangun Kota Palangka Raya

No Jenis RuangTerbuka Hijau Luas

(Ha) (%)

1.

Taman Kota di areal bundaran besar,bundaran burung dan areal bundaran-bundaran simpul jalan utama kota

34

0,06

2.

Taman Kota di areal residu lahan pengembangan jalan utama kota dan taman kota yang telah direncanakan sebagaimana dalam RTDTR Kawasan perkotaan seperti di sebagian wilayah Kelurahan Palangka, Panarung dan Kelurahan Langkai

32

0,05

3.

Hutan Kota dan ruang yang dicanangkan sebagai RTH sebagaimana yang diusulkan pemerintah Kota Palangka Raya di sebagian wilayah Kelurahan Tumbang Rungan

1.810

3,04

4.

Areal Garis Sempadan Jalan terhadap Bangunan (GSB)

Pada jalan

rpjm2013-2018

Documents

perubahan kedua atas

rencana pembangunan

peraturan daerah c

tata cara penyusunan

undang nomor 25 tahun

undang nomor 32 tahun

undang nomor 5 tahun

undang nomor 28 tahun