ix

DAFTAR ISI

SKRIPSI ........................................................................................................................................ i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM....................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………….... iii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI…….……………………. iv

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………… v

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN………………………………………....................... viii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………. ix

ABSTRAK…………………………………………………………………………………………….. xii

ABSTRACT.................................................................................................................................. xiii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang Masalah………………………………….…………..………………. 1

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………………….. 9

1.3 Ruang Lingkup Masalah……………………………………………………… 9

1.4 Tujuan Penelitian………………………………………………………………………... 10

1.5 Manfaat Penelitian……………………………………………………………………… 10

1.6 Landasan Teoritis………………………………………………………………………. 11

x

1.7 Metode Penelitian………………………………………………………………………. 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT

DAN JAMINAN………………………………………………………….……..…… 22

2.1 Pengertian Kredit……………………………………………………………………….. 22

2.2 Unsur-Unsur Kredit………………………………………………………………...….. 23

2.3 Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit………………………………....….. 25

2.4 Pengertian Perjanjian Kredit………………………………………………...…... 29

2.5 Bentuk Perjanjian Kredit……………………………………………..………….….. 31

2.6 Pengertian Jaminan Kredit………………………………………………….....…... 32

2.7 Fungsi Jaminan Kredit…………………………………………………………..… 32

2.8 Macam-Macam Jaminan Kredit…………………………………………….…..… 37

BAB III PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN

KREDIT PADA BANK BPD CABANG KLUNGKUNG…………………. 40

3.1 Syarat-Syarat Pengikatan Jaminan Fidusia pada Bank BPD

Cabang Klungkung……………………………………………………………………..……. 40

3.2 Tata Cara Pemberian Kredit dengan Jaminan Fiduisa pada

Bank BPD Cabang Klungkung……..………………………………………………….. 45

BAB IV HAMBATAN DALAM PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DAN

UPAYA MENGATASINYA…………………………………………………………. 52

xi

4.1 Hambatan-Hambatan dalam Pengiktan Jaminan Fidusia

pada Bank BPD Cabang Klungkung………………………………….….. 52

4.2 Upaya Bank BPD Cabang Klungkung Mengatasi Hambatan-

Hambatan yang Terjadi dalam Pengikatan Jaminan Fidusia…… 60

BAB V PENUTUP……………………………………………………………….………..…… 67

5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………...……….. 67

5.2 Saran-saran………………………………………………………………………....….. 68

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..……………….. 69

LAMPIRAN…………………………………………………………………………………………………………..

1. DAFTAR RESPONDEN……………………………………………………………………

2. PERJANJIAN FIDUSIA………………………………………………......................

xii

ABSTRAK

Saat ini kredit menjadi salah satu alternative bagi sebagian orang, mulai dari kredit dalam hal pembelian barang hingga kredit dalam peminjaman uang. Perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat memiliki produk unggulan yakni pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana pinjaman. Pelaksanaan pemberian kredit tentu saja tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko tidak kembalinya dana yang disalurkan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi risiko yang dialami oleh bank adalah dengan menetapkan jaminan dalam analisis pemberian kredit. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam pemberian kredit seta hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan fidusia pada suatu bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini bersumber dari data primer dan data sekunder dengan teknik studi dokumen, wawancara serta pengolahandan analisis data. Dalam prosedur pemberian kredit dengan jaminan fisdusia pada Bank BPD Cabang Klungkung, bank mewajibkan calon debitur untuk menyerahkan jaminan. Bank melakukan pengikatan terhadap barang jaminan yang kemudian didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Pengikatan jaminan fidusia tidak selalu berjalan dengan mulus, kadang terjadi hambatan-hambatan. Upaya-upaya Bank BPD Cabang klungkung dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut diharapkan mampu untuk memberikan pengamanan bagi pihak bank.

Kata Kunci : Kredit, Jaminan, Fidusia.

xiii

ABSTRACT

At this moment the credit has become one alternative for some people, ranging from loans in terms of credit purchases until the loan money. Banks as institutions that collect and distribute public funds have a superior product that is the provision of credit to the people who need a loan fund. The implementation of crediting of course does not always go smoothly as expected. The distribution of the funds in the form of credit to customers, there is no risk of the return of the funds disbursed. One of the ways to address the risks faced by the bank is to set bail in the analysis of lending. The purpose of writing this paper is to know and understand the implementation of binding fiduciary in lending seta constraints in binding fiduciary at a bank. This type of research is a kind of empirical research by approaching the law and facts approach. The data used in this paper derived from primary data and secondary data with engineering studies documents, interviews as well as processing and data analysis. In the lending procedures to guarantee fisdusia the BPD Bank branch of Klungkung, the banks require potential borrowers to apply for bail. Bank of binding against the collateral is then registered at the registration office fiduciary guarantee. Binding of fiduciary does not always go smoothly, sometimes there barriers. Efforts BPD branch of klungkung in overcoming these obstacles will be able to provide security for the bank.

Keyword : Credit, Guarantee, Fiduciary.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan

perkembangan ekonomi yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan

masyarakat akan jasa keuangan turut serta mengalami peningkatan, maka dari itu

peranan dari dunia perbankan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat salah

satunya untuk mengembangkan dunia usaha. Dunia usaha yang dibangun oleh

masyarakat tentu memerlukan dana untuk memajukan usahanya demi mencapai

tujuan yang diinginkan. Untuk memperoleh dana guna membangun usaha perlu

adanya dukungan dari lembaga perbankan, karena lembaga perbankan memiliki

fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun

1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10

tahun 1998 (selanjutnya disingkat UU Perbankan) bahwa yang dimaksud dengan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan adalah lembaga keuangan yang sudah menyebar luas di

lingkungan masyarakat dan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.

Bank menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-

2

badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana-

dana/harta kekayaan yang dimilikinya.

Disamping sebagai tempat untuk menyimpan dana-dana/harta

kekayaan yang dimiliki, bank juga berfungsi sebagai tempat untuk menukar uang,

memindahkan uang, menerima segala macam bentuk pembayaran listrik, telepon, air,

pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya, serta memberikan pinjaman dana (kredit)

kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan taraf hidup masyarakat.1

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, fungsi utama bank adalah

sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan Pasal 3 tersebut

terlihat bahwa bank mempunyai fungsi utama sebagai perantara pihak yang memiliki

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Sehingga

perbankan harus menyalurkan dana ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian

sasaran pembangunan.

Berkaitan dengan fungsi perbankan yang menghimpun dan

menyalurkan dana, perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-

bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Oleh karenanya

perbankan wajib menjaga dengan sebaik-baiknya dana yang dititipkan masyarakat

tersebut.

Perbankan memiliki produk-produk yang diunggulkan dan mampu

menarik simpati masyarakat, yang salah satu produknya adalah pemberian kredit

1Kasmir, 1999, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.23.

3

kepada masyarakat yang memerlukan dana pinjaman dari suatu bank. Sebagai

lembaga keuangan bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani

kebutuhan dan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.2

Ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud

dengan Kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata credere yang artinya

adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka

berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya

memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti

kembali.

Kredit dapat diperoleh melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap

pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan

tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang

membutuhkan kredit bank.

2Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. Ke-5, Kencana, Jakarta, h.7.

4

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dimaksudkan untuk dapat

membantu pihak yang membutuhkan dana. Akan tetapi tidak semua pihak dapat

memperoleh kredit dari suatu bank. Pihak yang dapat diberikan pinjaman kredit dari

bank adalah hanya seorang nasabah debitur yang mendapat kepercayaan dari pihak

bank. Kepercayaan yang dimaksud adalah bahwa kredit yang disalurkan oleh bank

kepada penerima kredit pasti akan dipergunakan sebaik mungkin dan dikembalikan

sesuai dengan perjanjian. Pemberian kredit merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan

yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemohon kredit tidak akan dapat mengambil uang, apabila tidak ada

pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh mengambil pinjaman tersebut.3

Dengan adanya fasilitas kredit yang ditawarkan oleh setiap bank, selain dapat

membantu debitur dalam pemberian pinjaman dana, fasilitas kredit tersebut juga

dapat menguntungkan pihak bank yang menyalurkan dana tersebut kepada debitur.

Karena dengan fasilitas perkreditan, pihak bank akan memperoleh bunga dari

pembayaran yang dilakukan oleh debitur setiap bulannya. Adanya hubungan pinjam

meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakan antara peminjam (debitur)

dan yang memberikan pinjaman/meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam

bentuk perjanjian. Akan tetapi pihak bank harus tetap berhati-hati dalam memberikan

kredit karena dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya debitur

3Mariam Darsus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Cet. ke-3, Alumni, Bandung, h. 29.

5

yang wanprestasi/ cidra janji/ debitur tidak menepati janjinya untuk membayar hutang

(mengembalikan kredit) tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya

diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang

tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk memperoleh kredit dari bank.4

Bentuk pengamanan kredit dalam praktik perbankan dilakukan dengan

pengikatan jaminan. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai

mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran

dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.5

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang sering dipergunakan oleh bank

adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak

mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur, yang dapat dipertahankan pada setiap

orang.6 Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia sebagai jaminan atas benda bergerak banyak

dipergunakan oleh masyarakat luas. Lembaga jaminan fidusia ini digunakan sebagai

dasar pemberian kredit atau transaksi pinjam-meminjam dengan jaminan benda

bergerak selain gadai.

4Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Cet. Ke- 4, Alfabeta, Bandung, h.140.

5Ibid, h.142. 6Mgs. Edy Putra The’Aman, 1986, Kredit Perbankan, Cet-1, Liberty, Yogyakarta, h. 1.

6

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang

dibuat oleh notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-

Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mengenai pembebanan

jaminan fiduisa diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kewajiban pembebanan objek jaminan fidusia berikut pendaftarannya

tersebut sangat diperlukan mengingat adanya kemungkinan kelalaian dari para pihak

terhadap pembebanan objek jaminan fidusia berikut pendaftarannya. Salah satu akibat

hukum apabila fidusia tidak didaftarkan yaitu terjadinya kesulitan dalam

mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi atau cidera janji,

karena dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa

apabila pemberi fidusia atau debitur wanprestasi atau cidera janji maka benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan

eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penjualan di

bawah tangan.

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik

karena objek jaminan fidusia khususnya benda bergerak tidak harus diserahkan

langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat-surat kepemilikan

atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dikuasai oleh

debitur. Misalnya jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil,

yang dijaminkan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan

7

sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat-surat kepemilikannya atau Buku

Pemilik Kendaraan Bermotornya saja (BPKB).

Pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan fidusia tentu saja tidak

selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Sering sekali terjadi di

masyarakat bahwa debitur menggadaikan kendaraan bermotor yang digunakan

sebagai jaminan kepada pihak ketiga, sehingga bank dalam pelaksanaannya haruslah

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dana kepada debitur.

Bank haruslah mampu bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada

masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank haruslah memperhatikan prinsip-

prinsip penyaluran atau pemberian kredit.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada nasabah, terdapat risiko

tidak kembalinya dana yang disalurkan tersebut sehingga ada adagium yang

berbunyi: “Bisnis perbankan adalah bisnis risiko” dan dengan pertimbangan risiko

inilah, bank-bank selalu harus melakukan analisis yang mendalam terhadap setiap

permohonan kredit yang diterimanya.7

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela maka kreditur

mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah

dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

7H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.123.

8

Salah satu cara untuk mengatasi risiko yang dialami oleh bank adalah

dengan menetapkan jaminan dalam analisis pemberian kredit. Jaminan yang diminta

bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa

barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut, sedangkan jenis

tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur. Harta kekayaan dapat berupa

barang bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dapat berupa kendaraan

bermotor, logam mulia, stok barang, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak

bergerak seperti bangunan/rumah, tanah, mesin-mesin pabrik yang melekat dengan

tanah, dan sebagainya. Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah

jaminan fidusia.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda

tertentu dari debitur yang dijaminkan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi

benda jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam permohonan kredit,

maka kreditur harus mempunyai alasan hak untuk dapat melakukan eksekusi terhadap

jaminan tersebut. Sehingga dengan adanya jaminan fidusia dalam pemberian kredit

pada bank maka dapat mengamankan pihak bank dari tindakan debitur yang beritikad

tidak baik.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka diangkatlah

permasalahan ini sebagai suatu karya ilmiah dengan judul “Pemberian Kredit dengan

Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Pengamanan Pihak Bank pada Bank BPD Cabang

Klungkung”

9

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka

rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai

berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam pemberian kredit

pada Bank BPD Cabang Klungkung?

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan fidusia pada Bank

BPD Cabang Klungkung?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari

rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup pembahasan masalah hanya pada

permasalahan yang sudah ditetapkan. Dimana dalam prakter perbankan di Indonesia,

pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit.

Maksud dari ruang lingkup maslah dalam penulisan ini merupakan

bingkai penelitian yang menggabarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan,

dan membatasi area penelitian serta umumnya dipergunakan untuk mempersempit

pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.8

8Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Cet. Ke-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 111.

10

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap karya tulis ilmiah pada pokoknya mempunyai suatu tujuan yang

ingin dicapai, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus.

a. Tujuan umum

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam

pemberian kredit pada suatu bank.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan

fidusia pada suatu bank.

b. Tujuan khusus

1. Untuk memahami pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia dalam

pemberian kredit pada Bank BPD Cabang Klungkung.

2. Untuk memahami hambatan-hambatan dalam pengikatan jaminan

fidusia pada Bank BPD Cabang Klungkung.

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah mempunyai suatu manfaat, baik dilihat dari aspek

teoritis maupun praktisnya.

Dalam penulisan skripsi ini manfaat penelitian dapat dilihat dari aspek

teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi bagi

pengembangan ilmu hukum khususnya pada hukum perbankan

11

2. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta refrensi bagi penelitian

yang dilakukan berikutnya.

b. Manfaat praktis

Untuk dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan karya-karya tulis baik

itu pembuatan makalah maupun penelitian hukum lainnya dan memberikan

pengalaman belajar dan melakukan penelitian bagi mahasiswa, sehingga

mahasiswa mengetahui jalannya praktek hukum di masyarakat secara langsung.

1.6 Landasan Teoritis

Bertitik tolak pada perumusan masalah agar dalam penelitian mempunyai

landasan teoritis, maka perlu terlebih dahulu mengumpulkan teori-teori dan konsep-

konsep yang pada umumnya dapat diketemukan dalam bahan hukum primer maupun

bahan hukum sekunder.

Kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama dalam perbankan,

sebab pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yaitu

berupa bunga dan provisi.

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere”

yang di Indonesiakan menjadi kredit mempunyai arti kepercayaan. Seseorang yang

memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari

kredit adalah kepercayaan.9

9Mgs. Edy Putra The’Aman, op.cit, h.1.

12

Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan

pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan/atau suatu barang

tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya

dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.10

Di dalam banyak literature terdapat beberapa pendirian mengenai arti

kredit, antara lain sebagai berikut :

1. H.M.A Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :

a. sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak

menuntut sesuatu dari yang lain

b. sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orag lain

dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Mariam

Darus Badrulzaman, 1983 : 21 )

2. Mr, JA. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut : “Menyerahkan

secara sukrela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima

kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk

keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di

belakang hari” (Mariam Darus Badrulzaman, 1983 : 21)11

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah:

10Mgs. Edy Putra The’Aman, loc.cit. 11Mgs. Edy Putra The’Aman, loc.cit.

13

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sebelum diberikannya kredit, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah

benar-benar dapat dipercaya maka perlu diadakan analisis kredit dengan tujuan agar

bank yakin bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah benar-benar aman.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu

zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara

kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum

debitur terhadap barang-barangnya.12

Dalam KUHPerdata tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang

dimaksud dengan jaminan, namun dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132

KUHPerdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Pasal 1131 KUHPerdata merumuskan bahwa segala barang-barang

bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,

menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata mengandung asas bahwa setiap orang

bertanggung jawab terhadap hutangnya tanggung jawab yang mana merupakan

12H. Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h. 21.

14

penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu

dijual untuk melunasi utang-utangnya.

Dari ketentuan-ketentuan di atas tampak bahwa bank dalam memberikan

kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk menghindari

munculnya kredit macet.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian

suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit harus

lebih mengutamakan keberadaan jaminan yang dimiliki oleh debitur sebagai jaminan

dalam permohonan kredit sehingga bank merasa aman dalam memberikan pinjaman

dana kepada debitur.

Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan

tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak membayar hutangnya.

Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya maka

kreditur dengan bebas dapat menjual dan menutup hutang dari hasil penjualan

jaminan dimaksud.

Jaminan fidusia merupakan jaminan terhadap benda bergerak. Pilihan

menggunakan jaminan fidusia dalam pemberian kredit ini karena mereka dapat tetap

menggunakan barang yang mereka jaminkan sedangkan yang diserahkan hanyalah

hak miliknya saja.

Mengenai jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 2

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan

yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah:

15

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan fidusia itu sendiri juga terdapat dalam

ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, yang dimaksud dengan fidusia

adalah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam

penguasaan pemilik benda.”

Di Indonesia, peristiwa jaminan fidusia untuk pertama kali diputus oleh

Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)

v. Pedro Clignett tanggal 18Agustus 1932 dengan objek fidusia adalah benda

bergerak (mobil). Menurut Mahadi, alasan pertimbangan yang dipakai MA adalah

sama dengan pertimbngan HR di negeri Belanda tahun 1929.13 Hooggerechtschof

dengan arrestnya tanggal 16 Februari 1933 menetapkan bahwa hak grant (grantrecht)

dapat dijadikan objek jaminan fidusia.14

13Mahadi, 1989, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 108. 14Sumardi Mangunkusumo, Fiducia Bangunan-Bangunan di Atas Tanah Hak Sewa, Hukum dan

Keadilan No.3 Tahun Ke III, Mei/Juni 1972, (selanjutnya disebut Sumardi Mangunkusumo II), h. 8.

16

Jaminan kredit oleh calon debitur diharapkan dapat memperlancar proses

analisis pemberian kredit dari bank, yang dengan demikian jaminan kredit atau

collateral tersebut haruslah :

1. Secured, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya

secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang

berlaku. Dengan demikian apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi dari

debitur, bank telah mempunyai alat bukti sempurna dan lengkap untuk

menjalankan suatu tindakan hukum.

2. Marketable, artinya apabila jaminan tersebut harus, perlu, dan dapat

dieksekusi, jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah diual atau

diuangkan untuk melunasi hutang debitur.15

Jaminan kredit bank akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada

perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan

kredit perbankannya.16

Untuk menjaga kualitas kredit menjadi sehat yang disebut performing

loan bank sebagai pemberi kredit kepada masyarakat harus melakukan analisa yang

mendalam dari berbagai aspek. Aspek yang memegang peranan penting dalam proses

prekreditan adalah aspek hukum, karena pemberian kredit adalah sebuah transaksi

pinjam meminjam yang merupakan perbuatan hukum antara bank dengan

15H. R Daeng Naja, op.cit, h. 209. 16Thomas Suyatno, 1995, Dasar-Dasar Perkreditan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.88.

17

peminjamnya. Sehingga dengan adanya jaminan dalam pemberian kredit akan dapat

mengamankan pihak bank dari tindakan debitur wanprestasi.

1.7 Metode Penelitian

“Istilah metodelogi berasal dari kata metode yang dapat diartikan sebagai

jalan”.17 Oleh karena itu kata metode dapat berarti cara kerja untuk mencapai tujuan,

sehingga dalam penulisan ini metode merupakan cara kerja untuk memahami objek

dari penulisian ilmiah ini.

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah :

a. Jenis penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono

Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau

sosiologis.18

Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan penulisan skripsi ini

adalah jenis penelitian hukum empiris, dalam hal ini penulis perilu mencari

data langsung ke lapangan (Bank BPD Cabang Klungkung) sehingga penulis

mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data sesuai yang sesuai dengan

permasalahan yang diteliti.

17Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 5. 18Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali,

Jakarta, h. 147.

18

Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian ilmu hukum empiris

mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam

masyarakat.19

b. Jenis pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu

pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendekatan fakta

(The Fact Approach).

Pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) adalah

pendekatan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan atau norma-norma

hukum yang berlaku dan pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang

termuat dalam media massa dan buku-buku hukum sesuai dengan fakta-fakta

yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan fakta (The Fact Approach) adalah pendekatan dengan

melihat fakta-fakta dan penerapan hukum yang ada di lapangan terkait dengan

permasalahan yang akan dikaji.

c. Sifat penelitian

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dibedakan menjadi

penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian deskriptif,

penelitian eksplanatoris, dan penelitian verifikatif

19Bahder Johan Nasution, 2008, Metoda Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju,

Bandung, h. 123.

19

Dilihat dari permasalahan, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan dan memaparkan

secara cermat karakteristik dari keadaan dan fakta-fakta yang sebenarnya di

lapangan.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui secara tepat sifat-

sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain

dalam masyarakat.

d. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini bersumber dari data primer

dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan

yang dilakukan di Bank BPD Cabang Klungkung

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian

kepustakaan. Pengumpulan data sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang berupa asas dan kaidah hukum.

Perwujudan asas dan kaidah hukum ini terdiri dari : peraturan

perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata serta Undang-Undang No.7 Tahun1992 tentang

20

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

10 Tahun 1998.

b. Bahan hukum sekunder, dimana sumber bahan yang dipergunakan

dalam penulisan ini diperoleh melalui kepustakaan, dimana bahan-

bahan yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan pustaka, dalam hal

ini sumber-sumber bacaan baik dari literature-literatur maupun

dari penelusuran internet.

e. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini mempergunakan

teknik :

1. Teknik studi dokumen

Terhadap data sekunder pengumpulan data dilakukan dengan cacra

studi dokumen, yaitu dengan menghimpun data yang berasal dari

kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-

buku/literatur-literatur, dan karya ilmiah seperti makalah, surat kabar,

dan segala tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik wawancara

Terhadap data primer, dilakukan pengumpulan data dengan teknik

wawancara kepada pihak bank (selaku pihak kreditur) pada Bank

BPD Cabang Klungkung untuk memperoleh data yang relevan.

Dimana teknik wawancara (interview) yaitu proses tanya jawab lisan

dalam masa dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik yang

21

satu dapat melihat yang lain dn mendengarkan dengan telinganya

sendiri.20

f. Teknik pengolahan dan analisis data

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan pengolahansecara kualitatif, yaitu

dengan memilih data yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan yang diajukan

dan untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisis

data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh

kesimpulan umum.21

20Sutrisno Hadi, 1984, Methodologi Research, Gajah Mada University, Yogyakarta, h. 192. 21Ronny Hanotijo, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. Ke-4, Ghalia

Indoesia, Jakarta, h.98.

22

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN

2.1 Pengertian Kredit

Definisi tentang kredit dapat dilihat dari beberapa sumber bahan hukum,

seperti dari bahan hukum tersier dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan

bahwa istilah kredit dipadankan dengan cara menjual barang dengan pembayaran

pengembalian secara mengangsur.

Dilihat dari sudut bahasa,kredit dapat berarti kepercayaan yaitu seseorang

yang menerima kredit dari suatu bank adalah seseorang yang dipercayai oleh bank

pemberi kredit.

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, credere, yang

berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari

bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini

menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah

debitor adalah kepercayaan.22

22Hermansyah, op.cit, h. 57.

23

Black’s Law Dictionary memberikan pengertian bahwa kredit :

“The abillityof a business man to borrow money, or obtain goods on

time, inconsequence of the favourable opinion held by the particular lender, as to his

solvency and reliability”.23

Pengertian kredit menurut Collins Dictionary Law adalah :

“1. to put money into a person’s account;in contrast to debit which is the taking of money from an account. 2. A period given to someone before he has to ake payment. 3. In the law of evidence, credit is synonymous with credibility; objections that were formely sufficient to make a witness incompetent are now, in general, only available as affecting his credit or worthiness to be believed”.24

2.2 Unsur-Unsur Kredit

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah

adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai

debitur.

Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan

persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain jelasnya tujuan

peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.25

23Henry Black Campbell, 1990, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul Minn, h. 367.

24W.J. Steward and Robert Burgess, 1996, Collins Dictionary Law, Harper Collins Publisher, Sidney, h. 108.

25Hermansyah, op.cit, h. 58.

24

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas

kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan si pemberi kredit (bank) bahwa

kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-

benar diterima kembali di masa datang sesuai dengan jangka waktu

kredit. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana

dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang

nasabah. Penelitian dan penyelidikan ini dilakukan untuk mengetahui

kemauan dan kemampuan penerima kredit dalam membayar kredit

yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit yang

dituangkan dalam bentuk perjanjian dimana masing-masing pihak

menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan

penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani

oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit

yang sudah disepakati kedua belah pihak.Untuk kondisi tertentu jangka

waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

25

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya dan

resiko yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat

terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih

sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian

(jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin

besar resikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini

menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko

yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Dalam bank konvensional balas jasa kita kenal dengan nama

bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga

merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan

prinsip syari’ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.26

2.3 Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian

suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit

dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.27

26Kasmir,2006, Manajemen Perbankan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 74 27Hermansyah, op.cit, h.63

26

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data lengkap mengenai kepribadian si

pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya , pengalamannya

dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini

diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh

pemohon kredit.

2. Purpose

Selain mengenai kepribadian (personality) dari pemohon kredit, bank

juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut

sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

3. Prospect

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang

bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya,

apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek

dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

4. Payment

Bank harus mengetahui dengan jelas mengnai kemampuan dari pemohon

kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang

bersangkutan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Character

27

Character adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti

sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar

belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui

apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi

kewajibannya.

2. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity adalah kemampuan calon nasabah

debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat

prospektif masa depan, sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik dan

memberikan keuntungan yang menjamin bahwa ia mampu melunasi

hutang kreditnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Capital

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang

dikelolanya. Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan

penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

Penyelidikan ini tidaklah semata-mata berdasarkan pada besar kecilnya

modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal

ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah

ada dapat berjalan secara efektif

4. Collateral

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang

merupakan sarana pengaman ( back up) atas resiko yang mungkin terjadi

28

atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi

kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa hutang kredit

baik hutang pokok maupun bunganya.

5. Condition of Economy

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum

dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari

bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan

oleh kondisi ekonomi tersebut.28

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit diatas, pada dasarnya

pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip,

yaitu :

1. Prinsip kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada

nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai

kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah

debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama bank percaya nasabah

debitur yang bersangkutan mampu melunasi hutang kredit beserta bunga

dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

28Hermansyah, op.cit, h. 64

29

2. Prinsip kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit

kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip

kehati-hatian. Prinsip ini antra lain diwujudkan dalam bentuk penerapan

secara konsisten berdasarka itikad baik terhadap semua persyaratan dan

peraturan periundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit

oleh yang bersangkutan.29

2.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 Bab II

Buku III KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan suatu perjanjian adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

orang lain atau lebih. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal

1320 KUHPerdata yaitu :

3. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau

lebih dengan puhak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu

tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.

4. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

29 Hermansyah, op.cit, hal. 65.

30

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan

perbuatan hukum. Perbuatan hukum dalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat

hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia

sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun

belum berumur 21 tahun. Seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian

menurut pasal 1330 KUHPerdata ialah orang yang belum dewasa, orang yang

dibawah pengampuan, dan wanita bersuami ( menurut hukum nasional Indonesia

sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi

tidak perlu ijin suami).

5. Ada hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu merupakan objek perjanjian yang merupakan

prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan

menjadi hak kreditur.

6. Ada suatu sebab yang halal (causa)

Kata causa berasal dari bahasa Latin yang berarti sebab. Sebab adalah suatu

yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Suatu perjanjian

haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang

menjadi dasar dalam suatu pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang

ditandatangani antara pihak bank dan kreditur maka tidak ada pemberian kredit

tersebut.

31

Perjanjian kredit adalah ikatan antara bank dengan nasabah peminjam dana

yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang

berhubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui dan disepakati bersama

akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian

hasil keuntungan.

2.5 Bentuk Perjanjian Kredit

Dalam praktek perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu :

1. Perjanjian kredit di bawah tangan

Perjanjian kredit dibawah tangan dinamakan dengan akta dibawah tangan.

Menurut pasal 1874 KUHPerdata yang dimaksudkan dengan akta dibawah tangan

adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat

yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti.

2. Perjanjian dibuat oleh dan di hadapan notaries

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau pengikatan

yang dilakukan dihadapan notaris dinamakan dengan akta otentik atau akta notariil.

Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang

ditentukan oleh undang-undang yang dibuat atau dihadapan pegawai yang berkuasa

(pegawai umum) untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Notaris merumuskan apa

yang diinginkan para pihak yang bersangkunan dan dirumuskan dalam bentuk akta

notariil atau akta otentik.

32

2.6 Pengertian Jaminan Kredit

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu

zekerheid atau cautie, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin

dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap

barang-barangnya.

Dalam KUHPerdata memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa

yang dimaksud dengan jaminan itu sendiri, namun dari ketentuan Pasal 1131 dan

Pasal 1132 KUHPerdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut.

Ketentuan pasal 1131 KUHPerdata merumuskan bahwa jaminan adalah

segala kebendaan si berhutang (debitur), baik yang sudah ada maupun yang baru akan

ada dikemudian hari menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur

tersebut.30

Ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata tersebut mengandung asas bahwa

setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggungjawab yang mana

berupa penyediaan kekayaan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika

perlu dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

2.7 Fungsi Jaminan Kredit

Dalam hal pemberian kredit kepada debitur pihak bank harus tetap

berhati-hati karena dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak

debitur yang wanprestasi/ cidra janji/ debitur tidak menepati janjinya untuk

30Sutarno, op.cit, h. 145

33

membayar hutang (mengembalikan kredit) tepat pada waktu yang telah ditentukan

dalam perjanjian. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian

kredit.31

Oleh karena itu dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan

sebagai upaya pengamanan pihak bank, karena dengan adanya jaminan bank

mendapatkan keyakinan bahwa dana yang dipinjamkan akan dapat kembali.

Berdasarkan hal tersebut, jaminan merupakan persyaratan dalam

permohonan kredit karena jaminan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit

Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib

melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi oleh debitur yang

bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun

sebagian akan merupakan kerugian bagi bank.32 Kerugian yang menunjukkan jumlah

yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha

bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan

kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis

kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai

31M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, h. 102 32Ibid, h. 103

34

jaminan kredit, untuk pengamanannya dapat ditemukan baik pada tahap analisis

kredit maupun melalui penerapan ketentuan hukum.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan

dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif

yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur

inkar janji kepada bank.33

Bila dikemudian hari debitur inkar janji, yaitu tidak melinasi hutangnya

kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan

(penjualan) atas objek jaminan kredit yang bersangkutan. Hasil pencairan jaminan

kredit tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur

yang telah dinyatakan sebagai kredit macet.34

Cara pencairan jaminan kredit tersebut wajib dilakukan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini cara pencairan jaminan kredit terkait

dengan berbagai hal, antara lain kepada pengikatannya melalui lembaga jaminan atau

tidak melalui lembaga jaminan, kemauan debitur untuk bekerjasama dengan bank,

bentuk dan jenis jaminan kredit, kemampuan bank untuk menangani pencairan

jaminan kredit, dan sebagainya.

Fungsi Jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan

muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi

oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan

33M.Bahsan, loc.cit. 34M.Bahsan, loc.cit.