slide pmk 50

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 50/PMK.06/2014

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA

SISTEMATIKA

mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara perlu dilaksanakan secara tepat dan akuntabel.menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, pengaturan mengenai penghapusan Barang Milik Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 perlu ditinjau kembali
*

Prinsip umum penghapusan (alur pelaksanaan penghapusan)Pengaturan lebih rinci penghapusan BMN pada Pengelola BarangMempertegas penghapusan BMN berupa Aset Tak BerwujudPengaturan lebih rinci penghapusan BMN karena sebab-sebab lainPenambahan jangka waktu penerbitan keputusan penghapusan pada Pengguna Barang
*

*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANPenghapusan dilakukan sebelum dilakukannya pemindahtanganan /penyerahan kepada pengelola/ alih status penggunaan (sebelum adanya berita acara serah terima).Penghapusan dilakukan setelah dilakukannya pemindahtanganan /penyerahan kepada pengelola/ alih status penggunaan. Dalam siklus pengelolaan BMN, penghapusan merupakan proses terakhir. Hal ini sejalan dengan PP 6 Tahun 2006:Pasal 42 ayat (1), penghapusan BMN dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang.Pasal 43 ayat (1), penghapusan BMN dari Daftar BMN dilakukan dalam hal BMN dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab-sebab lain.

PMK 96/PMK.06/2007

PMK 50/PMK.06/2014

*

*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANHanya mengatur tahapan penghapusan secara umum (tidak dirinci pada penyebab penghapusan) Lampiran VI Romawi VIMengatur tahapan penghapusan menurut penyebab penghapusan, yaitu penghapusan karena:PemindahtangananPutusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnyaPemusnahanSebab-sebab lainPenyerahan kepada Pengguna BarangMelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan(Pasal 6 s.d. Pasal 12)Untuk lebih memperjelas dan memudahkan dalam mengidentifikasi penyebab/yang mendasari dilakukannya penghapusan BMN pada Pengelola Barang.

*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANTidak diaturDiatur pada Pasal 3 (ayat 2), penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan termasuk tetapi tidak terbatas pada BMN berupa software komputer, lisensi, franchise, hak paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.Pengertian BMN pada PP 6/2006: BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sahPenjelasan PP 6/2006 hanya mengatur Aset BerwujudUntuk memberikan pedoman bagi PB/KPB dalam proses penghapusan ATBSama seperti halnya Aset Tetap pada umumnya, ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan (Buletin Teknis 11)ATB merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh K/L dan memiliki umur ekonomis sehingga pada waktunya ATB harus dihapuskan dari pembukuan K/L
*

*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGAN Belum diatur secara Terinci sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan tidak mencakup BMN rusak berat.(Lampiran VI Romawi V Angka 6)Diatur secara terinci berdasarkan penyebab penghapusan karena sebab-sebab lain, yaitu hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur) sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan mencakup BMN rusak berat (Pasal 32 s.d. Pasal 34)Untuk memberikan pedoman yang jelas terkait penghapusan karena sebab-sebab lain mengingat adanya perbedaan karakteristik penyebab penghapusan seperti hilang; rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan-ikan-tanaman; dan keadaan kahar (force majeur)

*
PMK 96/2007PMK 50/2014KETERANGANkeputusan penghapusan BMN diterbitkan Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan/alih status BMN ditandatanganiKeputusan Penghapusan BMN diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)Masukan dari K/L dengan pertimbangan untuk K/L yang mempunyai jumlah satker yang banyak dengan sebaran di seluruh Indonesia, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk memproses penerbitan keputusan penghapusan

LINGKUP PENGATURAN

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGELOLA BARANG

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN
PADA PENGGUNA BARANG

Penghapusan Karena Penyerahan BMN
Kepada Pengelola Barang

Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN Kepada Pengguna Barang Lain

Penghapusan Karena Pemindahtanganan

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Permohonan Penghapusan BMN

penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN

memastikan kesesuaian antara BMN yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMN yang menjadi objek permohonan Penghapusan:

- penelitian data dan dokumen BMN

- penelitian terhadap isi putusan
pengadilan terkait BMN sebagai objek
putusan pengadilan
penelitian lapangan (on site visit), jika
diperlukan

laporan hasil penelitian

Setuju?

Surat Persetujuan Penghapusan BMN


Penghapusan BMN dari DBP/DBKP dengan Menerbitkan Keputusan Penghapusan

laporan Penghapusan

laporan Penghapusan

Penghapusan BMN dari DBMN

Ya

Tidak
PENGGUNA BARANGPENGELOLA BARANG

permohonan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang yang sekurangkurangnya memuat: pertimbangan dan alasan Penghapusan data BMN
2. Permohonan Penghapusan BMN dimaksud sekurangkurangnya dilengkapi dengan:
salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah
dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang
fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen
setara

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya
(Lanjutan)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN



Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
pertimbangan dan alasan Penghapusan data BMN



laporan Penghapusan

laporan Penghapusan


Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundangundangan


Setuju?




laporan Penghapusan

laporan Penghapusan


Ya

Tidak

Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Pelaksanaan Pemusnahan BMN BA Pemusnahan

1 bulan sejak tgl persetujuan


1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani

Penghapusan BMN Karena Pemusnahan (Lanjutan)

Permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan kepada Pengelola Barang yang sekurangkurangnya memuat:

1. pertimbangan dan alasan Penghapusan;

2. data BMN;

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang

ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:

a. identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;

b. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan,

baik materiil maupun formil; dan

c. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan

atau bahwa BMN harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

5. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan, untuk BMN yang harus ditetapkan status

penggunaannya;

6. kartu identitas barang, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang; dan

7. foto BMN.


Setuju?




laporan Penghapusan

laporan Penghapusan


Ya

Tidak

Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain


1 bulan sejak keputusan penghapusan ditandatangani

Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan)

BMN hilang, permohonan dilengkapi dengan:
surat keterangan dari kepolisian; dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna
Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan. rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak
produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang/pejabat yang

ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk;pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran
permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair,
kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk

hewan/ikan/tanaman.

Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain (Lanjutan)
keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen
sebagai berikut:
Surat keterangan dari instansi yang berwenang: mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna

Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat:
identitas Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan
yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN

Terima Kasih

Mari Benahi Aset Negara

slide pmk 50

Documents

salah satu jenis aset

berita acara serah terima