LANDASAN PEMIKIRAN REFORMASI LANDASAN PEMIKIRAN REFORMASI

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARAMANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

“A sound financial management system is a key “A sound financial management system is a key element to realize good governance in the public element to realize good governance in the public sector. Transparency in government budget sector. Transparency in government budget preparation and accountability in treasury preparation and accountability in treasury management facilitates the collection of sufficient management facilitates the collection of sufficient management facilitates the collection of sufficient management facilitates the collection of sufficient resources from the economy in appropriate resources from the economy in appropriate manner, and the allocation and use of these manner, and the allocation and use of these resources responsively, efficiently, and effectively.” resources responsively, efficiently, and effectively.”

(Ministry of Finance RI, The White Paper(Ministry of Finance RI, The White Paper--Reform of Public Reform of Public Financial Management System in Indonesia: Principles and Financial Management System in Indonesia: Principles and Strategy, July 10, 2002) Strategy, July 10, 2002)

ASPEKASPEK--ASPEKASPEK

REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARAREFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

1. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

2. PENGATURAN KELEMBAGAAN

3

2. PENGATURAN KELEMBAGAAN

3. PENATAAN SISTEM & PROSEDUR

4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. ASPEK 1. ASPEK PEMBAHARUAN PERATURAN PEMBAHARUAN PERATURAN

PERUNDANGPERUNDANG--UNDANGANUNDANGAN

� Penerbitan paket 3 UU Bidang Keuangan

Negara:

� UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

� UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara� UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

� UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

� Penyusunan dan Penetapan 4 PP sebagai

pelaksanaan UU Keuangan Negara dan 13 PP

sebagai pelaksanaan dari UU

Perbendaharaan Negara.

4

UUD

1945

UU No. 17

Tahun 2003

Prinsip dasar

pengelolaan

keuangan negara

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara

(Hukum Tata Negara)

REFORMASI PERATURAN PERUNDANGREFORMASI PERATURAN PERUNDANG--

UNDANGANUNDANGAN

Tahun 2003

UU No. 1

Tahun 2004

(Hukum Tata Negara)

Kaidah administratif

pengelolaan keu. negara

(Hukum Administrasi Keu. Negara)

UU No. 15

Tahun 2004

Prinsip-prinsip umum

pemeriksaan

keuangan negara

2. 2. ASPEK ASPEK PENGATURAN KELEMBAGAANPENGATURAN KELEMBAGAAN

Pelaksanaan reorganisasi struktur

pemerintahan dalam rangka penajaman

fungsi terkait pengelolaan keuangan

negara dan reformasi birokrasi.

6

3. 3. ASPEK ASPEK PENATAAN SISTEM DAN PENATAAN SISTEM DAN

PROSEDURPROSEDUR

Penyusunan dan penerapan:

� Sistem dan prosedur perencanaan,

penganggaran;

� Sistem penerimaan;� Sistem penerimaan;

� Sistem pembayaran;

� Sistem manajemen kas, aset, utang;

� Sistem akuntansi, pelaporan keuangan dan

kinerja;

� Sistem pengendalian intern pemerintah.

7

4. 4. ASPEK ASPEK PENINGKATAN KAPASITAS SDMPENINGKATAN KAPASITAS SDM

� Peningkatan pemahaman dan komitmen

pimpinan atas pengelolaan keuangan Negara

yang sesuai dengan prinsip-prinsip good

governance;governance;

� Peningkatan SDM untuk pengembangan

konsep dan regulasi;

� Peningkatan SDM untuk implementasi

manajemen keuangan Pemerintah Pusat dan

pemerintah daerah.

8

BIDANG BIDANG

REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARAREFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

1. PERENCANAAN & PENGANGGARAN;

2. PERBENDAHARAAN;

9

2. PERBENDAHARAAN;

3. AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN;

4. AUDITING.

1. 1. REFORMASI BIDANG PERENCANAAN & REFORMASI BIDANG PERENCANAAN &

PENGANGGARANPENGANGGARAN

� Money follows function;

� Medium Term Expenditure Framework (MTEF);

� Unified budgeting dan penyempurnaan

klasifikasi anggaran;klasifikasi anggaran;

� Performance Based Budgeting sudah

dilaksanakan mulai pada BLU, sedangkan pada

KL masih dalam tahap persiapan;

� Kalender Anggaran sesuai dengan amanat UU.

10

� Pemisahan fungsi administratif dan comptable;

� Manajemen Kas: Penerapan TSA, cash forecasting, idle cash management, penertiban rekening Pemerintah;

� Manajemen Aset: Piutang, Investasi, Barang

2. 2. REFORMASI BIDANG PERBENDAHARAANREFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN

� Manajemen Aset: Piutang, Investasi, Barang Milik Negara (inventarisasi & revaluasi);

� Manajemen Utang & Hibah.

11

3. 3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI & REFORMASI BIDANG AKUNTANSI &

PELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN (1(1--2)2)

� Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005);

� Penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi pemerintah;

� Penyusunan LKPP & LKKL sejak tahun 2004;� Peningkatan kualitas LKKL (peningkatan opini BPK)� Peningkatan kualitas LKKL (peningkatan opini BPK)

Opini 2006 2007 2008

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 7 16 34

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 37 31 30

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 35 33 18

Tidak Wajar (Adversed) - 1 -

Jumlah 79 81 82

12

3. 3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI & REFORMASI BIDANG AKUNTANSI &

PELAPORAN KEUANGAN PELAPORAN KEUANGAN (2(2--2)2)

� Dukungan kepada Pemda dalam penyusunan LKPD melalui SIKD.

� LKPD sebagian besar dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan disclaimer:

Opini 2004 2005 2006 2007

13

Opini 2004 2005 2006 2007

Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 21 17 3 4

Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 249 308 326 283

Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 7 25 106 120

Tidak Wajar (Adversed) 10 12 28 59

Jumlah 287 362 463 466

4. 4. REFORMASI BIDANG AUDITREFORMASI BIDANG AUDIT

� Penerbitan UU 15/2006 tentang BPK;

� Penerbitan PP 60/2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

� Peran APIP dalam reviu LKPP & LKKL;� Peran APIP dalam reviu LKPP & LKKL;

� Tindak lanjut & monitoring temuan pemeriksaan

BPK.

14

ISU IMPLEMENTASI REFORMASI ISU IMPLEMENTASI REFORMASI

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARAMANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

1. Kemauan Politik (Political Will);

2. Komitmen Pimpinan K/L/Pemda;

3. Rekruitmen dan Pengembangan SDM;3. Rekruitmen dan Pengembangan SDM;

4. Proses pembelajaran (Education Process);

5. Dukungan Dana;

6. Dukungan Teknologi (Technology Support);

7. Peraturan Pendukung.

15

PENGEMBANGAN SDMPENGEMBANGAN SDM (1(1--3)3)

1. Inventarisasi SDM bidang perencanaan, penganggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan di K/L/Pemda dan penempatan SDM sesuai kompetensi;

2. Pendidikan & pelatihan SDM untuk 2. Pendidikan & pelatihan SDM untuk pengembangan konsep & regulasi;

3. Pendidikan & pelatihan SDM untuk implementasi manajemen keuangan Pemerintah Pusat & Pemda (operator, reviewer, auditor);

16

PENGEMBANGAN SDPENGEMBANGAN SDMM (2(2--3)3)

4. Pelatihan teknis keuangan SDM:� Pemerintah Pusat ���� Program Percepatan

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.

5. Khusus Pemda: bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan:

� Latihan Keuangan Daerah (LKD), sejak 1981� Latihan Keuangan Daerah (LKD), sejak 1981

� Kursus Keuangan Daerah (KKD), sejak 1985

� Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi (KKD

Khusus), sejak 2007

� Lokakarya Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD),

mulai 2009 ���� Bagi pimpinan pemerintahan daerah

(Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD

17

Sampai dengan tahun 2008 jumlah alumni LKD

sebanyak 1.588 orang, KKD 3.026 orang, dan KKD

Khusus Akuntansi 898 orang. Untuk tahun 2009

jumlah peserta yang akan didik sebanyak 1.060

orang. Mulai tahun ini diselenggarakan LPKD,

jumlah aparatur Pemda yang harus dididik minimal

18

jumlah aparatur Pemda yang harus dididik minimal

15.720 orang (asumsi jumlah Pemda 524, setiap

Pemda ada 30 satker/SKPD, butuh 1 orang per

Satker). Jadi setiap tahun hanya bisa mendidik 7%

(1.060 orang).

Untuk mempercepat proses tersebut sedang

dibuat terobosan program baru yaitu tugas belajar

bagi Pemda dan KL ke STAN. Untuk tahun 2009,

direncanakan 3 angkatan LPKD, dimana setiap

19

direncanakan 3 angkatan LPKD, dimana setiap

angkatan dididik 100 orang. Diprioritaskan untuk

Bupati/Walikota, pimpinan DPRD baru dan

pimpinan Pemda pemekaran daerah dan daerah

terpencil.

Target SDM untuk dilatih dalam rangka

akuntabilitas keuangan negara untuk non degree

di PPAKP minimal sejumlah satker Pemerintah

Pusat tahun 2009 yaitu 22.399 (satker Depkeu

1.033), bila minimal 1 orang 1 satker jadi sekitar

22.400.

Telah dilatih s/d 2008 sejumlah 8.345 orang, 2009

20

Telah dilatih s/d 2008 sejumlah 8.345 orang, 2009

target 7600 orang, 2010 target 7.455 orang. (1

satker dilatih 2 orang, Sehingga jumlah total

44.800 orang.

Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK

tahun 2009

No KegiatanTarget

Realisasi KeteranganPeserta ∑ orang

1 E-Learning PPAKPPegawai Satker

Pusat20.000

5.000

diantaranya akan

mengikuti

Tutorial dan

Ujian

2 KKD (STAN)

Pengelola

keuangan daerah

PEMDA160 163

wilayah Banten,

Lampung, Kepri

dan NTT dan

undangan

khusus Depdagri

3

State Audit Reform

target Bawasda dan

Staf Biro Keuangan

Pemda

staf/auditor

Bawasda dan staf

Biro Keuangan1875

686 Proyeksi selesai

tahun 2009

Kepala Bawasda 175

Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK

tahun 2009

No KegiatanTarget

Realisasi KeteranganPeserta ∑ orang

4Diklat oleh PusdiklatAnggaran danPerbendaharaan

Departemen Keuangan 1.236 203

Non DepartemenKeuangan

1.081 628

5Diklat oleh PusdiklatBea dan Cukai

Departemen Keuangan 1.201 322Bea dan Cukai

6Diklat oleh PusdiklatPajak

Departemen Keuangan1845

1.464

7

Diklat oleh PusdiklatKekayaan Negara danPerimbanganKeuangan

Departemen Keuangan 840 182

8Diklat oleh PusdiklatKeuangan Umum

Departemen Keuangandan non-Departemen

Keuangan2.270 1249

Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK

tahun 2009

No KegiatanTarget

Realisasi KeteranganPeserta ∑ orang

9Sekolah TinggiAkuntansi Negara

Departemen Keuangan(DIII dan DIV)

859 859 PNS

DI dan DIII Reguler 5.069 5.069 Non-PNS

DIII Kerjasama dengan435 240

DenganbeberapaDIII Kerjasama dengan

Pemda435 240

beberapaPemda diIndonesia

PENGEMBANGAN SDMPENGEMBANGAN SDM (3(3--3)3)

5. Rekruitmen SDM melalui perguruan tinggi (PT)

dengan pemberian perhatian pada:

� Kesiapan PT untuk menghasilkan lulusan dengan

kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah;

� Pembentukan jurusan/spesialisasi keuangan sektor

publik;publik;

� Penyusunan kurikulum keuangan sektor publik;

� Penyediaan tenaga pengajar yang kompeten di bidang

keuangan negara;

� Penyediaan buku referensi keuangan negara;

� Peningkatan minat mahasiswa terhadap keuangan

sektor publik.

24

PENUTUPPENUTUP

� Pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga

pendidikan dan pelatihan perlu bersama-sama

membangun strategi pengembangan SDM

pengelola keuangan negara.

� Pendidikan dan pelatihan SDM ini � Pendidikan dan pelatihan SDM ini

diformulasikan dengan memperhatikan ruang

lingkup keuangan negara termasuk aspek dan

bidang dalam reformasi keuangan negara,

magnitude, dan kebutuhan manajemen

keuangan negara, serta jangka waktu

pemenuhan kebutuhan.

25

Terima KasihTerima KasihDepartemen Keuangan

Jl. DR Wahidin No. 1, Gedung Djuanda I

Jakarta Pusat, Indonesia, 10710

Telp. +6221-3808388

Fax. +6221-3500842Website : http://www.depkeu.go.id