sn_stbm

8/14/2019 sn_stbm

1/17

DEPARTEMEN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

STRATEGI NASIONALSAN ITAS ITOTALBERBASISMASYARAKAT

8/14/2019 sn_stbm

2/17

MENTER I KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

STRATEGI NASIONALSAN ITAS I TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DEPARTEMEN KESEHATAN RIJAKARTA

2008

8/14/2019 sn_stbm

3/17

MENTERI KESEHATANREPUBUK INDONESIA

DAFTAR 151

KEPUTUSAN MENTER I KESEHATAN RIMENIMBANGMENGINGATMEMUTUSKAN

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASISMASYARAKAT

I. PENDAHULUANA. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Pengertian

II. ISU DAN TANTANGANIII. STRATEGI NASIONAL

A. Penciptaan Lingkungan yang KondusifB. Peningkatan KebutuhanC. Peningkatan PenyediaanD. Pengelolaan Pengetahuan (Knowlwdge

Management)E. PembiayaanF. Pemantauan dan Evaluasi

IV. PENGEMBANGAN RENCANA r

8/14/2019 sn_stbm

4/17

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 852/MENKES/SK/IX/2008

TENTANGSTRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS

MASYARAKATMENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidupbersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasislingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, sertamengimplementasikan komitmen Pemerintah untukmeningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yangberkesinambungan dalam pencapaian Millenium DevelopmentGoals (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Strategi NasionalSanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan denganKeputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah PenyakitMenular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3469);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8/14/2019 sn_stbm

5/17


5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber OayaAir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanOaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lenlang PerimbanganKeuangan anlara Pusal dan Oaerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraluran Pemerinlah Nomor 40 Tahun 1991 lenlangPenanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraluran Pemerinlah Nomor 16 Tahun 2005 lenlangPengembangan Sislem Penyediaan Air Minum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

10. Peraluran Pemerinlah Nomor 38 Tahun 2007 lenlangPembagian Urusan Pemerinla In Anlara Pemerinlah,Pemerinlah Oaerah Propinsi d 1 Pemerinlah OaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraluran Presiden Nomor 7 lahun 2005 lenlang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional lahun 2004 - 2009;

8/14/2019 sn_stbm

6/17


12. Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 829/Menkes/SKNII/1999tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 876/Menkes/SKNIlii2001 tentang Pedeman Teknis Analisis Dampak Kesehatan

~ Lingkungan;14. Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 288/Menkes/SKlIII/2003

tentang Pedeman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;15. Peraturan Menteri Kesehatan Nemer 416/Menkes/SK/IX/1990

tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;16. Keputusan Menteri Kesehatan Nemer 907/Menkes/SKNII/2002

tentang Syarat-syarat dan Pengawasan KualitasAir Minum;17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Kesehatan Nemer 34 Tahun 2005 dan Nemer 1138/MenkeslPBNIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Keta Sehat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nemer 1575/Menkes/Per/XII2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatansebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKesehatan Nemer 1295/Menkes/Per/X1I/2007;

19. Keputusan Menter! Kesehatan Nemer 1468/Menkes/SK/XIII2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005- 2009;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :Pertama :

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STRATEGINASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

Kedua :

Strategi Nasienal Sanitasi Tetal Berbasis Masyarakatsebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan in!.

8/14/2019 sn_stbm

7/17


Ketiga:Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menjadiacuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang terkait dalampenyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, danevaluasi terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

Keempat :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 9 September 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP{K}

8/14/2019 sn_stbm

8/17


Lampiran,~ Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor

Tanggal

852/Menkes/SKlIX/20089 September 2008

STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASISMASYARAKAT

I. PENDAHULUANA. Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalahair minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasilstudi Indonesia Sanitation Sector Development Program(ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masihberperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebundan tempat terbuka.Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) diIndonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencucitangan adalah (i) setelah buang air besar 12%, (ii) setelahmembersihkan tinja bayi dan balita 9%, (iii) sebelum makan14%, (iv) sebelum memberi makan bayi 7%, dan (v)sebelum menyiapkan makanan 6 %. Sementara studi BHSlainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumahtangga menunjukan 99,20% merebus air untukmendapatkan air minum, tetapi 47,50 % dari air tersebutmasih mengandung Eschericia coli.Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angkakejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angkakejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 perseribu penduduk pad a semua umur dan 16 provinsimengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan CaseFatality Rate (CFR) sebesar 2,52.

8/14/2019 sn_stbm

9/17

MENTERI KE5EHATANREPUBLIK INDONESIA

Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensiterpadu melalui pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikanmelalui hasil studi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diaremenurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakatterhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencucitangan pakai sabun, dan 39% perilaku pengelolaan airminum yang aman di rumah tangga. Sedangkan denganmengintegrasikan ketiga perilaku intervensi tersebut,kejadian diare menurun sebesar 94%.Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higienedan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Freedan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009. Hal ini sejalandengan komitmen pemerintah dalam mencapai targetMillennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitumeningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secaraberkesinambungan kepada separuh dari proporsi pendudukyang belum mendapatkan akses.Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah telahmelaksanakan beberapa kegiatan, antara lain melakukanuji coba implementasi Community Led Total Sanitation(CLTS) di 6 Kabupaten pada tahun 2005, dilanjutkan denganpencanangan gerakan sanitasi total oleh Menteri Kesehatanpada tahun 2006 di Sumatera Barat serta pencanangankampanye cud tangan secara nasional oleh Menko Kesrabersama Mendiknas dan Meneg PemberdayaanPerempuan tahun 2007.Sebagai tindak lanjut, dilakukan replikasi CLTS di berbagailokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buangair besar di sembarang tempat, sehingga pada tahun 2006sebanyak 160 desa telah ODF dan tahun 2007 mencapai500 desa. (Depkes, 2007).

8/14/2019 sn_stbm

10/17

JI

B.


Perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakatberangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatansektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidakmemberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku hygienisdan peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategiyang baru dengan melibatkan lintas sektor sesuai dengantugas dan pokok dan fungsi masing-masing dengan leadingsektor Departemen Kesehatan karena sanitasi total berbasismasyarakat ini menekankan kepada 5 (lima) perubahanperilaku hygienis.Maksud Dan TujuanStrategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat inimerupakan acuan dalam penyusunan perencanaan,pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkaitdengan sanitasi total berbasis masyarakat.

C. Pengertian1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang

selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatanuntuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melaluipemberdayaan masyarakat dengan metodepemicuan.

2. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yangberinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaankebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.

3. Open Defecation Free yang selanjutnya disebutsebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individudalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

4. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangandengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

5. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yangselanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatuproses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan

8/14/2019 sn_stbm

11/17


air minum dan air yang digunakan untuk produksimakanan dan keperluan orallainnya seperti berkumur,sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.

6. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas:Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.Mencuci tangan pakai sabun.Mengelola air minum dan makanan yang aman.Mengelola sampah dengan benar.Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

7. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yangefektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

8. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumahtanggayang meliputi sarana Buang air besar, saranapengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

II. ISU DAN TANTANGANTantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalahsosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang airbesar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan airyang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhanhigienis lainnya.Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebabkematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya dankerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari ProdukDomestik Bruto (studi World Bank, 2007).Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah,tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembanganya.ng memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlumemperlihatkan dukungannya melalui kebijakan danpenganggarannya.

8/14/2019 sn_stbm

12/17


III. STRATEGI NASIONALA. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

1. PrinsipMeningkatkan dukungan pemerintah dan pemangkukepentingan lainnya dalam meningkatkan perilakuhigienis dan san iter.

2. Pokok KegiatanMelakukan advokasi dan sosialisasi kepadapemerintah dan pemangku kepentingan lainnyasecara berjenjangMengembangkan kapasitas lembaga pelaksanadi daerah.Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat,Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.

B. Peningkatan Kebutuhan1. Prinsip

Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dansaniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

2. Pokok kegiatanMeningkatkan peran seluruh pemangkukepentingan dalam perencanaan danpelaksanaan sosialisasi pengembangankebutuhan:Mengembangkan kesadaran masyarakat tentangkonsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buangair besar) dan dilanjutkan dengan pemicuanperubahan perilaku komunitas.Meningkatkan kemampuan masyarakat dalammemilih teknologi, material dan biaya saranasanitasi yang sehat.

8/14/2019 sn_stbm

13/17

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDDNESIA

Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat(natural leader) untuk menfasilitasi pemicuanperubahan perilaku masyarakat.Mengembangkan sistem penghargaan kepadamasyarakat untuk meningkatkan dan menjagakeberlanjutan sanitasi total.

C. Peningkatan Penyediaan1. Prinsip

Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yangsesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pokok kegiatanMeningkatkan kapasitas produksi swasta lokaldalam penyediaan sarana sanitasi.Mengembangkan kemitraan dengan kelompokmasyarakat, koperasi, lembaga keuangan danpengusaha lokal dalam penyediaan saranasanitasi.Meningkatkan kerjasama dengan lembagapenelitian perguruan tinggi untuk pengembanganrancangan sarana sanitasi tepat guna.

D. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)1. Prinsip

Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalamsanitasi total.

2. Pokok kegiatanMengembangkan dan mengelola pusat data daninformasi.Meningkatkan kemitraan antar program-programpemerintah, non pemerintah dan swasta dalampeningkatan pengetahuan dan pemberlajaransanitasi di Indonesia.Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasitotal dalam kurikulum pendidikan.

8/14/2019 sn_stbm

14/17


E. Pembiayaan

t 1. PrinslpMeniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasidasar.

2. Pokok kegiatanMenggali potensi masyarakat untuk membangunsarana sanitasi sendiriMengembangkan solidaritas sosial (gotongroyong).Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitassanitasi komunal.

F. Pemantauan Dan Evaluasi

1. PrinsipMelibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauandan evaluasi

2. Pokok kegiatanMemantau kegiatan dalam lingkup komunitasoleh masyarakatPemerintah Oaerah mengembangkan sistempemantauan dan pengelolaan data.Mengoptimumkan pemanfaatan hasilpemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yangsejenisPemerintah dan pemerintah daerahmengembangkan sistem pemantauanberjenjang.

IV. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATORA. Rencana Kerja

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkanrencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaiansanitasi total yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

8/14/2019 sn_stbm

15/17


B. IndikatorOutput:

Setiap individu dan komunitas mempunyai aksesterhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapatmewujudkan komunitas yang bebas dari buang air disembarang tempat (ODF).Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaanair minum dan makanan yang aman di rumah tangga.Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umumdalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumahmakan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitascuci tangan (air,sabun, sarana cuci tangan), sehinggasemua orang mencuci tangan dengan benar.Setiap rumah tangga mengelola limbahnya denganbenar.Setiap rumah tanga mengelola sampahnya denganbenar.

Outcome:Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakitberbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengansanitasi dan perilaku.

V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGANTINGKAT INSTITUSIERAN DAN TANGGUNG JAWABTim Kerja STBM. Mempersiapkan masyarakat untukingkat RT/Dusunierpartisipasi (gotong royong). Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat3. Menyelesaikan permasalahan/konflikasyarakat. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya,etelah mencapai keberhasilan sanitai totalODF) di lingkungan tempat tinggalnya. Membangun kapasitas kelompok pada lokasiegiatan STBM. Membangun kesadaran dan meningkatkanebutuhan. Memperkenalkan opsi-opsi teknologi. Mempunyai strategi pelaksanaan dan exittrategi yang jelas

Tim Ke~a STBM. Membentuk tim fasilitator desa yangnggotanya berasal dari kader-kader desa,Para Guru, dsb untuk memfasilitasi gerakanasyarakat. Tim ini mengembangkanencana desa, mengawasi peke~aan merekaan menghubungkan dengan perangkatesa

8/14/2019 sn_stbm

16/17

~I


TINGKAT INSTITUSIERAN DAN TANGGUNG JAWAB2. Memonitor kerja kader pemicu STBM danemberikan bimbingan yang diperlukan. Mengambil alih pengoperasian danemeliharaan (0 & M) yang sedang berjalanan tanggungjawab ke atas. Memastikan keberadilan di semua lapisanasyarakat, khususnya kelompok yang peka

Pemerintah1. Berkoordinasi dengan berbagai lapisann Badan Pemerintah dan memberi dukunganbagi kader pemicu STBM. Mengembangkan pengusaha lokal untukroduksi dan suplai bahan serta memonitorualitas bahan tersebut3. Mengevaluasi dan memonitor kerjaingkungan tempat tinggal. Memelihara database status kesehatan yangfektif dan tetap ter-update secara berkalaPemerintah1. Mempersiapkan rencana kabupaten untukempromosikan strategi yang baru

2. Mengembangkan dan mengimplementasikanampanye informasi tingkat kabupatenengenai pendekatan yang baru. Mengkoordinasikan pendanaan untukmplementasi strategi STBM. Mengembangkan rantai suplai sanitasi diingkat kabupaten. Memberikan dukungan capacity buildingang diperlukan kepada semua institusi diabupaten.Pemerintah Provinsi1. Berkoordinasi dengan berbagai

instansillembaga terkait tingkat Provinsi danengembangkan program terpadu untukemua kegiatan STBM. Mengkoordinasikan semua sumberembiayaan terkait dengan STBM. Memonitor perkembangan strategi nasionalTBM dan memberikan bimbingan yangiperlukan kepada tim Kabupaten. Mengintegerasikan kegiatan higiene dananitasi yang telah ada dalam strategiTBM. Mengorganisir pertukaranengetahuanlpengalaman antar kabupatenPemerintah Pusat1. Berkoordinasi dengan berbagai

instansillembaga terkait tingkat Pusat danengembangkan program terpadu untukemua kegiatan STBM. Mengkoordinasikan semua su'mberpembiayaan terkait dengan STBM. Memonitor perkembangan strategi nasionalTBM dan memberikan bimbingan yangiperlukan kepada tim Provinsi. Mengintegerasikan kegiatan higiene dananitasi yang telah ada dalam strategi STBM. Mengorganisir pertukaranengetahuanlpengalaman antar kabupatenanlatau provinsi serta antar negara

8/14/2019 sn_stbm

17/17


VI. PENUTUPStrategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mengandungstrategi nasional yang menginduk dan menjadi kelengkapan bagiandaripada Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan LingkunganBerbasis Masyarakat (AMPL-BM).Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalamperencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian upayapeningkatan akses sanitasi, baik oleh Pemerintah Pusat maupunPemerintah Daerah. Penetapan strategi dalam pedoman ini dilakukansedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat lebih terarah danterukur.Strategi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalammenentukan kebijakan yang sesuai spesifik lokal serta memicupenciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan,peningkatan penyediaan, dan pengelolaan pengetahuan dalam aksessanitasi serta perilaku masyarakat yang higienis, yang pada akhirnyadapat meningkatkan perilaku higienis masyarakat dan meningkatkanakses terhadap sarana sanitasi khususnya serta meningkatkan derajatkesehatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SIT! FADILAH SUPARI, Sp. JP{K)

sn_stbm

Documents