solusi model perikatan pengelolaan sda … · 2019. 10. 30. · ekuitas: jurnal ekonomi dan...

Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 - 0393Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012

318

SOLUSI MODEL PERIKATAN PENGELOLAAN SDA PERTAMBANGANMINERAL DAN BATUBARA SESUAI SYARIAH

[email protected]

Nurul HudaProgram Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Pasca Sarjana, Universitas Indonesia

ABSTRACT

Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise variousproblems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low taxstate revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-taxrevenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of thecontract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation. Authorsconducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the naturalresources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP)as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudarabamodels of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice.

Key words: non-tax state revenues, natural resources, mineral and coal mining, contract, ANP

ABSTRAK

Pengelolaan SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan.Muncul berbagai masalah akibat ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola SDA dimaksud. Salahsatu akibatnya adalah rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang SDApertambangan mineral dan batubara. Penyebab dari rendahnya PNBP tersebut, antara lain ketidak-jelasan penghitungan dasar bagian Negara sebagai dampak ketidakjelasan bentuk perikatan/akadyang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi daneksploitasi. Penulis melakukan penelitian merumuskan solusi model perikatan sesuai syariah dalammengelola SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan menggunakan metodologiAnalytic Networking Process (ANP) serta dengan bantuan software Super Decision. Hasil penelitianmenunjukkan pilihan model perikatan/akad Mudharabah Musyarakah dalam mengelola SDApertambangan mineral dan batubara dengan alasan pada asas keadilan.

Kata kunci: PNBP, SDA, pertambangan mineral dan batubara, perikatan/akad, ANP

PENDAHULUANIndonesia merupakan salah satu negara

yang memiliki sumber daya alam yangcukup besar, baik sumber daya yang tidakdapat terbaharui maupun yang dapat ter-baharui. Sebagai contoh, sumber dayabatubara Indonesia sebesar 104 miliar tondan cadangan 21 miliar ton. Itu angka yang“besar,” tapi dalam tingkat dunia masihrelatif kecil. Berdasarkan data BP StatisticalReview 2010, cadangan Indonesia hanya 0,5persen dari cadangan dunia, sedangkan bila

kita berasumsi 21 miliar ton dihitung semuasebagai cadangan yang mineable jumlahnyatidak sampai 2,5 persen. Potensi mineral danbatubara tersebar di berbagai kepulauan diIndonesia.

Indonesia memiliki potensi ekonomiyang cukup besar maka sejak lama sumberdaya mineral dan batubara telah menjadiandalan pembangunan ekonomi. (Kemen-terian Enegi dan SDM dalam Mineral andCoal Statistic, 2012).

Solusi Model Perikatan Pengelolaan SDA ... – Istiyanti, Huda 319

Berdasarkan waktu hidup yang di-prediksi ekstraksi dari deposito emas yangada di Indonesia, produksi emas tidak me-lebihi dalam tiga puluh tahun ke depan atautujuh puluh tahun setelah produksi KontrakKarya (KK) dimulai pada awal tahun 1970-an, sehingga perlu aktivitas eksplorasi baruharus diciptakan kembali dengan iklim yangbaru dari kebijakan investasi termasuk rezimfiskal dan regulasi yang mendukung.(Soelistijo, et al, 2014).

Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberasal dari pertambangan mineral danbatubara hampir setiap tahunnya me-ningkat. Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) khususnya sektor sumber daya alampertambangan mineral dan batubara untuktahun 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp18,5triliun dan Rp24,2 triliun.

Pasal 33 ayat 3 Undang–Undang Dasar1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yangterkandung di dalamnya dikuasai olehnegara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka seyogianyakekayaan alam di Indonesia khususnya per-tambangan mineral dan batubara dikeloladengan cara yang berkeadilan dan akun-tabel.

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 ten-tang Pertambangan Mineral dan Batubara,telah memberikan arah pengelolaan sumberdaya mineral. Undang-undang tersebutmenegaskan bahwa pengelolaan sumberdaya mineral harus dikuasai oleh Negarauntuk memberi nilai tambah secara nyatabagi perekonomian nasional dalam usahamencapai kemakmuran dan kesejahteraanrakyat secara berkeadilan. (Abidin, 2014)

Selain itu, dalam Undang-undang No. 4Tahun 2009 juga mengatur pengusahaanpertambangan mineral dan batubara antaralain dalam bentuk kontrak (kontrak antarapemerintah dengan pemegang modal asing –Kontrak Karya) yang masih tetap berlakusampai dengan habis masa kontraknya.Salah satu yang diatur dalam kontrak di-maksud adalah pasal kewajiban keuanganperusahaan kepada Negara khususnya Pe-nerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yangwajib dibayar berupa iuran produksi/royalty dan landrent.

Bentuk pengelolaan pertambangan mi-neral dan batubara dalam bentuk KontrakKarya merupakan model perikatan yangmengambil jalan tengah antara model“konsesi” pada zaman kolonial Belanda(kontraktor asing mendapat hak penuh ter-

Tabel 1Realisasi PNBP SDA Pertambangan Mineral dan Batubara

Dalam Juta Rp

Jenis PNBPRealisasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

2009 2010 2011 2012

Pertambangan Mineral danBatubara 10.369.410.93 12.646.750.88 16.369.789.74 16.468.042.80

- Iuran Tetap 146.076.34 160.826.18 261.174.19 383,118.11- Pendapatan Royalti 10.223.334.59 12.485.924.71 16.108.615.54 16,084,924.68

Pend. Penj. Hasil Tambang 5.077.861.92 5.905.303.30 7.874.419.02 7.857.089.29Jumlah PNBP 15.447.272.85 18.552.054.18 24.244.208.76 24.325.132.09

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (diolah)

320 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 19, Nomor 3, September 2015 : 318 – 339

hadap mineral dan tanah) dengan model“kontrak bagi hasil”. (Salim, 2007)

Saat ini, model pengelolaan pertamba-ngan mineral dan batubara berbentuk duamodel yaitu model kontrak dan modelpemberikan Izin usaha Pertambangan.Jumlah investor pertambangan mineral danbatubara dalam bentuk kontrak kerjasamaberjumlah 111 kontrak, sedangkan jumlahinvestor pertambangan mineral dan batu-bara yang pengelolaannya diluar kontrak(pemegang izin konsesi) sejumlah ±10.000badan usaha. Walaupun jumlah investorpemilik kontrak kerjasama tidak sebanyakinvestor pemegang izin konsesi, namunkontribusinya ke Negara dalam bentukPNBP melebihi kontribusi 10.000 pe-megang izin konsesi pertambangan mineraldan batubara.

Banyaknya izin konsesi/izin usahapertambangan yang dikeluarkan Pemerintahmerupakan pelaksanaan dari UU No. 4tahun 2009 tentang Minerba yang membukaruang besar bagi pemerintah daerah dalammengeluarkan IUP. Hal ini sangat rawandengan penyalahgunaan wewenang. IzinInvestasi pertambangan batubara dikeluar-kan begitu mudah, tentu dikawatirkan akanmengabaikan tuntutan perlindungan arealpertanian dan konflik sosial yang disebab-kan oleh kegiatan pertambangan yang se-mata-mata berorientasi ekonomi (Risal, et al,2013).

Kedudukan pemerintah yang lebih

dominan dalam kegiatan usaha pertambang-an, sehingga memberikan kemudahan bagipemerintah dalam menetapkan suatu ke-bijakan dalam kegiatan usaha pertambang-an. Namun kedudukan yang dominanapabila tidak diikuti dengan aturan hukumyang jelas dan pelaksanaan yang konsistendapat menimbulkan ketidakpastian hukumyang pada gilirannya nanti dapat me-ningkatkan konflik pada pelaksanaan ke-giatan usaha pertambangan. Akibatnya, sis-tem perizinan yang diharapkan dapat mem-berikan penguatan peran pemerintah, justruakan mengakibatkan menurunnya aktivitaspertambangan di Indonesia dan selanjutnyamengurangi kontribusi sektor pertambang-an dalam meningkatkan perekonomianbangsa. Hal ini tidak lagi sejalan dengantujuan pembaharuan Undang-undang Mi-nerba (UU N. 4/2009) yang secara konsti-tusional ditujukan untuk peningkatan ke-sejahteraan rakyat. (Silalahi, 2009).

Selain itu, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) telah melakukan kajian Sis-tem Pengelolaan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara(minerba) dan telah dipaparkan pada Ke-menterian ESDM dan pihak terkait padaAgustus 2013. Salah satu temuan, adanyacelah terjadinya kerugian negara disebabkantidak terpungutnya dengan optimal royalti37 Kontrak Karya (KK) dan 74 PerjanjianKarya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PKP2B). (www.kpk.go.id , 2014).

Gambar 1Komposisi Kontribusi PNBP IUP dan pemegang kontrak MinerbaSumber Data : APBN Tahun 2012 (diolah).

13%

87%

Izin Usaha Pertambangan(IUP)

Pemegang Kontrak (KK &PKP2B)


Salah satu temuan tentang jenis tarifPNBP yang berlaku terhadap mineral danbatubara yang berlaku pada KK lebih rendahdibandingkan tarif yang berlaku pada IzinUsaha Pertambangan (IUP) mineral. Daritemuan ini, Kementerian ESDM telah me-nyepakati akan melakukan renegosiasi ten-tang tarif royalti pada semua KK dan PKP2Bdisesuaikan dengan PP Tarif dan jenis tarifPNBP yang berlaku, serta menetapkan sang-si bagi KK dan PKP2B yang tidak kooperatifdalam proses renegosiasi.

Dalam pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara telah dinyatakan dengan tegas bahwaketentuan yang tercantum dalam pasal KKdan PKP2B disesuaikan selambat-lambatnya1 tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 di-undangkan. Artinya, renegosiasi kontrak se-mestinya sudah selesai tanggal 12 Januari2010.

Akibat berlarut-larutnya proses renego-siasi, berdampak tidak terpungutnya pe-nerimaan negara, dan ini tentu saja merugi-kan keuangan negara. KPK memperkirakan,selisih penerimaan negara dari satu per-usahaan besar (KK) saja sebesar US$ 169,06juta per tahun. Misalnya, PT. Freeport Indo-nesia (FI) sejak tahun 1967 sampai dengansekarang menikmati tarif royalti emas se-besar 1 persen dari harga jual per kg. Pada-hal, di dalam peraturan pemerintah yangberlaku, tarif royalti emas sudah meningkatmenjadi 3,75 persen dari harga jual emas perkg. Dengan berlarut-larutnya penyesuaiankontrak oleh PT. FI, terjadi kerugian ke-uangan negara sebesar 169 juta dolar ASsetiap tahun dari yang semestinya menerima330 juta dolar AS. Kenyataannya, negarahanya menerima 161 juta dolar AS.

Hal serupa juga terjadi pada PT. ValeIndonesia yang tidak menyesuaikan tarifroyaltinya. Akibatnya, negara mengalamikerugian pendapatan royalti sebesar 65,838juta dolar AS setiap tahunnya. Pemerintahyang semestinya menerima 72 juta dolar ASdari royalti setiap tahun, hanya menerima1/12 dari yang seharusnya sebesar 6,162 jutadolar AS. Hasil kajian KPK juga menemukanadanya kerugian keuangan negara dari hasil

audit tim Optimalisasi Penerimaan Negara(OPN), yaitu sebesar 6,7 triliun rupiah (2003-2011) akibat kurang bayar royalti, danpotensi kerugian keuangan negara dari 198perusahaan pertambangan batubara sebesar1,224 miliar dolar AS (2010-2012) dan dari180 perusahaan pertambangan mineral se-besar 24,661 juta dolar AS (2011).

Hasil kajian setidaknya menemukanpermasalahan sistemik pada aspek regulasi,kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Padaaspek regulasi, ditemukan permasalahan be-rupa ketidaksinkronan substansi aturan UUNo. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengansejumlah aturan perundangan lainnya.Sementara pada aspek kelembagaan, per-masalahan di antaranya berupa keterbatasanstruktur dan sumber daya manusia pe-ngelola PNBP, khususnya pada DirektoratPNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu danSubdit Penerimaan Negara Dit. Bina Pro-gram Ditjen Minerba Kementerian ESDM(www.kpk.go.id, 2014).

Pasca diundangkannya Undang-un-dang No. 4 Tahun 2009, diatur antara lainperubahan pengusahaan pertambanganmineral dan batubara dalam bentuk kontrakkepada bentuk izin. Perubahan paradigmahukum investasi pertambangan dari Kon-trak Karya menjadi bentuk Izin usaha Per-tambangan Khusus (IUPK) menjadikan ne-gara berkuasa atas pertambangan minerba.Pergeseran paradigma ini diharapkan akandapat memberikan nilai tambah yang di-ciptakan oleh sektor-sektor produktif sepertipertambangan bagi peningkatan pendapat-an pada perekonomian nasional (Toruan,2015). Namun kenyataanya perubahan ben-tuk perikatan dari yang sebelumnya kontrakmenjadi izin belum memperlihatkan pe-rubahan pendapatan negara.

Selain permasalahan hasil kajian KPK,terdapat pula permasalahan divestasi sahamperusahaan pemegang KK yang menjadiberkepanjangan akibat ketidakjelasan Pe-merintah yaitu perebutan pembelian sahamantara Pemerintah Pusat dan Daerah sepertidalam kasus divestasi saham PT. NewmontNusa Tenggara, sehingga Pemerintah di-rasakan perlu lebih serius mengusahakan


renegosiasi kontrak karya perusahaan tam-bang khususnya persoalan divestasi sahammengingat kontrak karya yang berlakuhingga saat ini masih merugikan kepenting-an negara sebagai pemilik sah sumber dayaalam. (Kurnianingrum, 2012)

Penguasaan pengusahaan pertambang-an minerba oleh Negara memang masihsangat kecil dibandingkan sumber dayaalam yang tersedia. Sebagai contoh adalahproduksi bauksit PT. Aneka Tambang(BUMN) menunjukkan angka yang kecilyakni sebesar 783.097 ton (2009) dan 104.692ton (2010). Pangsa pasar bauksit yang di-miliki PT. Aneka Tambang hanya berkisar5% dari total produksi bauksit nasional(Siregar, 2012), sedangkan di bidang batu-bara, PT. Bukit Asam adalah satu-satunyaperusahaan BUMN yang bergerak dalampengusahaan batubara yang berkontribusisebesar 4% dari total produksi batubaranasional. (Octavina, 2014)

Gambaran permasalahan pengelolaanpertambangan mineral dan batubara yangbegitu sistemik sehingga berdampak padarendahnya keuntungan finansial yang di-perolah Negara. Selain berdampak padafinansial Negara (Pemerintah Pusat dan Pe-merintahan Daerah), juga akan berdampakpada ketenagakerjaan dan investasi di Indo-nesia serta Produk Domestik RegionalBruto/PDRB (Suseno, 2013).

Hal ini perlu segera ditangani olehPemerintah selaku regulator, sehingga pe-nulis mencoba menguraikan permasalahanpengelolaan pertambangan mineral danbatubara dimaksud terkait dengan perikatanPemerintah dan pihak swasta.

Permasalahan pengelolaan SDA per-tambangan mineral dan batubara perluditemukan solusi yang tepat. Dalam hal ini,substansi dari pengelolaan SDA sesungguh-nya telah diatur dalam Al Quran. Apabilakita renungkan Al Quran, maka kita akanmendapatkan betapa Al Quran mengingat-kan akal kita, mengarahkan pandangan kitadengan penuh kekuatan terhadap alamsemesta yang ada di sekeliling kita, termasukdi dalamnya barang tambang. Semua itu

ditundukkan untuk kepentingan manusia,sebagai pemuliaan Allah untuk kepentinganmanusia untuk memanfaatkan segala yangditundukkan kepadanya jika ia termasukahli fikir dan ahli ilmu (Al Qardhawi, 2004).Sebagaimana firman Allah SWT dalam AlJaatsiyah:13 sebagai berikut:

يع ا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جمإ

“Dan Dia menundukkan untukmu apa yangdi langit dan apa yang ada di bumi. Ini semuanya(sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya apayang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir”

Pengelolaan SDA pertambangan mine-ral dan batubara yang baik merupakan salahsatu kegiatan memakmurkan bumi. Bahkania merupakan salah satu tujuan utamasyariah Islam yang ditegakkan Al Quran dandiserukan oleh para ulama agama ini, karenamemakmurkan bumi (jika dilakukan denganniat yang benar) merupakan ibadah danketundukan kepada perintah Allah SWT (AlQardhawi, 2004).

Tugas manusia untuk memakmurkanbumi ini antara lain dengan melakukanpemanfaatan SDA pertambangan mineraldan batubara yang berlandaskan pada asas-asas maupun prinsip-prinsip Islam. Tugasmanusia ini diwakilkan kepada negara.

Tujuan yang hendak dicapai dari pe-nguasaan negara terhadap bahan tambang(sebagai objek hak) adalah sebagai langkahantisipatif dalam menghindari penguasaansegala potensi sumber daya alam tambangsebagai alat penindasan dan penghisapanterhadap orang lain (khususnya rakyat dangenerasi masa datang). Dengan demikian,penguasaan negara atas bahan-bahan tam-bang yang ada di dalam perut bumi seyogya-nya dikelola berdasarkan nilai keseimbang-an antara tingkat ketersediannya dengankebutuhan pasar (konsumen) sehingga tidakdieksploitasi secara massif demi pemenuhantarget pertumbuhan ekonomi nasional yangtinggi, tanpa memperdulikan hak-hak gene-rasi yang akan datang. (Marilang, 2012).


Dalam pengelolaan SDA Pertambanganmineral dan batubara ini, Pemerintah me-lakukan perikatan dengan kontraktor ataupun dengan orang/badan pengelola per-tambangan. Secara khusus, Islam telah me-ngatur bentuk-bentuk perikatan dalam rang-ka melakukan praktek bisnis. Pengaturantersebut tercakup dalam aspek hukum mua-malah. Perikatan dimaksud apabila dilihatdalam kacamata kajian hukum fikih mua-malah, memiliki syarat, ketentuan danrukun yang harus dipenuhi.

Penulis mencoba merumuskan solusimodel perikatan yang ada dalam pe-ngelolaan pertambangan mineral dan batu-bara apabila ditinjau dalam dimensi syariah.Hal ini sangat menarik dan perlu dilakukandalam rangka usulan perbaikan pengelolaanpertambangan mineral dan batubara men-datang. Dampak dari penelitian atas kontrakpertambangan mineral dan batubara denganperikatan/akad syariah akan diharapkanmenjadi model untuk pengelolaan SDA per-tambangan mineral dan batubara kedepan-nya. Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, peneliti merumuskan pertanyaan pe-nelitian sebagai berikut: (1) Apa masalahutama perikatan dalam pengelolaan per-tambangan mineral dan batubara di Indo-nesia?, (2) Apa alternatif model akad/per-ikatan yang sesuai syariah dalam me-ngelola pertambangan mineral dan batubaradi Indonesia?, (3) Apa solusi utama atasmodel akad/perikatan sesuai syariah yangdapat diimplementasikan dalam mengelolapertambangan mineral dan batubara diIndonesia?.

TINJAUAN TEORETISKonsep kepemilikan sumber daya alamdalam Islam

Menurut pandangan Islam, sumberdaya yang dapat habis adalah milik generasikini maupun maupun generasi-generasiyang akan datang. Generasi kini tidakberhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehinggamenimbulkan bahaya generasi yang akandatang (Mannan, 1997).

Manusia bukan pemilik sumber dayaalam, namun sebagai khalifa atau “wakil”dalam pengelola sumber daya alam yangdititipkan oleh Allah (Chapra, 2000 danQardhawi, 2004). Tugas manusia dalam me-ngelola harta merupakan pekerjaan manusiayang disebut dengan produksi yaitu me-ngolah materi yang telah Allah ciptakan dantaklukan untuk keperluan manusia (Al Qar-dhawi, 2004). Dalam bidang pertambanganmisalnya, Allah menciptakan besi dankemudian diolah oleh manusia menjadiberbagai macam benda yang dibutuhkandalam kehidupan.QS Al Hadiid: 25:

“… dan Kami ciptakan besi yang padanyaterdapat kekuatan yang hebat dan berbagaimanfaat bagi manusia…”

Jenis–jenis Penguasaan Harta Kekayaandalam Islam

Kekayaan hanya dimiliki oleh seseorangapabila yang bersangkutan mendapatkanizin dari Allah SWT untuk memilikinya,maka penguasaan harta kekayaan dalamIslam dibagi menjadi tiga (Nabhani, 2009):1) Kepemilikan individu (private property)

Setiap orang dapat memiliki/menguasaikekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) tertentu, yaitu:a. Bekerjab. Pewarisanc. Kebutuhan harta untuk me-

nyambung hidupd. Pemberian harta dari Negarae. Harta yang diperoleh tanpa tenagaDalil yang mendasari hal tersebut adalahhadits Nabi SAW:“Siapa saja yang memagari sebidang tanah,maka tanah tersebut menjadi haknya” (HRAbu Dawud).

2) Kepemilikan umum (collective property)Kepemilikan umum adalah izin AllahSWT kepada komunitas masyarakatuntuk sama-sama memanfaatkan ben-da/barang. Benda-benda yang termasuk


dalam kategori kepemilikan umum ada-lah benda-benda yang telah dinyatakanoleh Allah SWT memang diperuntukkanbagi suatu komunitas masyarakat, ka-rena mereka masing-masing saling mem-butuhkan, dan Allah SWT melarangbenda tersebut dikuasai oleh seseorangsaja. Benda-benda dimaksud terdiri atas3 (tiga): (1) Fasilitas umum, (2) Barangtambang yang tidak terbatas, (3) Sumber-daya alam yang sifat pembentukannyamenghalangi untuk dimiliki hanya olehindividu secara perorangan.

Dasar nash atas hal tersebut di atasadalah:“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yangsama) dalam tiga hal: air, padang dan api”(HR Abu Dawud). “Sesungguhnya iapernah meminta kepada Rasululloh SAWuntuk mengelola tambang garamnya. LaluBeliau memberikannya. Setelah ia pergi, adaseseorang dari majelis tersebut bertanya,“Wahai Rasululloh, tahukah engkau, apayang engkau berikan padanya? Sesungguh-nya engkau telah memberikan sesuatu yangbagaikan air mengalir. Rasululloh Sawkemudian bersabda, kalau begitu cabutkembali tambang tersebut darinya.” (HRTirmidzi).

3) Kepemilikan Negara (state property)Milik Negara adalah harta yang merupa-kan hak seluruh kaum Muslim, semen-tara pengelolaannya menjadi kewenang-an khalifah. Allah SWT telah menjadikanharta tertentu sebagai milik Negara dankhalifah berhak untuk mengelolanyasesuai dengan pandangan dan ijtihadnyaseperti harta fai’, kharaj, jizyah dansebagainya. Sebab, syariah tidak pernahmenentukan sasaran dari harta yangdikelola itu, sehingga, oleh karena itu,zakat tidak termasuk milik Negara,melainkan milik ashnaf delapan yangtelah ditentukan oleh syariah. Baitul malhanya menjadi tempat penampunganzakat agar bisa dikelola mengikutiobyek-obyeknya.

Penetapan aturan pemilikan bersama terkaitbenda-benda yang bersifat dharuri (yang

sangat dibutuhkan) bagi semua orangkhususnya sebanyak empat hal berupa:padang rumput, air, api dan garam (AlQardhawi, 2004). Terkait dengan hal ini,Rasulullah SAW bersabda:

الناس شركاء في ثلاثة: في الكلإ والماء والنار “Manusia berserikat dalam tiga hal : rumput, airdan api” (HR Ahmad dan Abu Daud)Abu Daud meriwayatkan:

“Bahwa seorang laki-laki bertanya kepadaRasulullah SAW: Wahai Nabi Allah, apakahsesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi?Rasulullah menjawab, “Air”. Ia bertanya lagi:“Wahai Nabi Allah, apakah sesuatu yang tidakboleh dihalang-halangi?” Rasululloh menjawab,“Garam”. (HR Abu Daud).

Dari keempat benda yang disebutkanNabi SAW tersebut, dapat di qiyaskandengan barang-barang kekayaan alam yangdikenal saat ini. Qiyas merupakan salah satuprinsip yang penting dan dalil yang mu’-tabar (dipergunakan dalam penetapan hu-kum Islam, mengizinkan selain yang empattersebut untuk ditetapkan, apabila terpenuhiunsur dan sifatnya (Al Qardhawi, 2004).

Pendapat Qardhawi mengambil maz-hab Imam Malik. Menurut mazhab itu,segala yang keluar dari perut bumi sepertiminyak bumi dan batubara adalah menjadimilik Baitul Mal kaum muslimin, yakni milikpemerintah, karena kemaslahatan ummatmenuntut agar harta kekayaan ini menjadimilik masyarakat umum bukan untukperorangan, sedangkan barang tambangyang depositnya tergolong kecil atau sangatterbatas dapat dimiliki oleh perseoranganatau perserikatan, hal ini didasarkan kepadahadits Nabi SAW yang mengizinkan kepadaBilal bin Harith al-Muzani memiliki barangtambang yang sudah ada dibagian Najd danTihamah, hanya saja mereka wajib mem-bayar khumus (seperlima) dari yang di-produksinya kepada bait al-mâl. (Sanregodan Batun, 2009).


Pengelola Sumber Daya AlamPenyelesaian urusan-urusan pemerintah-

an terutama yang berkaitan dengan masya-rakat/umat/kebijakan publik dalam pe-merintahan Islam harus dibagi dalam ber-bagai urusan, hal ini sering kita kenaldengan istilah pembagian kekuasaan. Dalampemerintahan Islam juga dikenal istilahEksekutif (Khalifah), Legislatif (MajelisSyuro’), Yudikatif (Qadhi). (Imran, 2015).Kewenangan pengelola sumber daya alamdalam Islam dipegang oleh Khalifah selakupemimpin roda pemerintahan. Hal inipernah dicontohkan oleh Khalifah Umar IbnKhattab saat memerintah (586-644) diMadinah. Beliau memperkenalkan konseppengelolaan lingkungan dengan memberi-kan beberapa sudut pandang; yaitu pertama,sumberdaya alam akan terancam apabiladieksploitasi secara berlebihan, kedua, mem-perkenalkan pemanfaatan lahan yang telahditinggalkan dan diberikan kepada masya-rakat untuk dikelola secara produktif, ketiga,tidak diperkenankan melakukan eksploitasisecara berlebihan terhadap sumberdayakarena dikhawatirkan akan menggangguhak generasi berikutnya, dan keempat, me-lakukan pemanfaatan tanah dengan men-distribusikan tanah yang tidak dipakai/digunakan oleh pemiliknya selama tigatahun kepada masyarakat secara adilsehingga dapat menghasilkan produktivitaslahan yang baik. (La Fua, 2014)

Pengelolaan SDA Pertambangan Mine-ral dan Batubara di Indonesia berdasarkanUndang-undang No 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara, Presiden selaku KepalaPemerintahan di Indonesia memegang ke-kuasaan pengelolaan keuangan negarasebagai bagian dari kekuasaan pemerintah-an. Kekuasaan tersebut meliputi kewenang-an yang bersifat umum dan kewenanganyang bersifat khusus. Untuk membantuPresiden dalam penyelenggaraan kekuasaandimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebutdikuasakan kepada Menteri Keuangan se-laku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintahdalam kepemilikan kekayaan negara yangdipisahkan (Chief Financial Officer/CFO),

serta kepada Menteri/Pimpinan Lembagaselaku Pengguna Anggaran/PenggunaBarang kementerian negara/lembaga yangdipimpinnya (Chief Operational Officer/COO).

SDA Pertambangan dan Mineral Batu-bara dikelola secara teknis oleh KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, sedang-kan terkait penerimaan negara yang di-hasilkan akibat pengelolaannya merupakankewenangan Kementerian Keuangan selakupengelola fiskal.

Ketentuan teknis terkait dengan pe-ngelolaan SDA Pertambangan Mineral danBatubara didasarkan pada Undang-undangNo. 4 Tahun 2009 beserta turunan pe-laksanaannya, sedangkan ketentuan yangmengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari SDA Pertambangan Mineraldan Batubara adalah Undang-undang No 20tahun 1997 tentang PNBP.

Bentuk Pengelolaan SDA dengan sistembisnis

Sistem bisnis adalah suatu sistem yangditerapkan pada kegiatan dengan tujuanuntuk mencari keuntungan. Di dalam pe-ngelolaan pertambangan di Indonesia meng-gunakan sistem bisnis. Di dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009, memang tidaksatu pasal pun yang mengatur bahwapengelolaan pertambangan menerapkansistem bisnis. (Supramono, 2012)

Walaupun demikian, tidak dipungkiridalam pengelolaan pertambangan tidakdibutuhkan biaya untuk itu dan pemasukanNegara dari sekor pertambangan. Satu halyang tidak mungkin dalam melakukan ke-giatan penambangan merupakan kerjasocial, sedangkan untuk melakukan pe-nambangan dibutuhkan biaya yang besaruntuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.Untuk pengelolaan pertambangan, pemerin-tah menyerahkan kepada perusahaan de-ngan memberikan Izin Usaha Pertambangan(IUP) atau melakukan perikatan (kontrakkerjasama). Sesuai dengan usahanya dengantujuan utama mencari keuntungan. Ke-untungan yang diperoleh pada dasarnya


untuk mempertahankan kelangsungan hi-dup perusahaan. Di lain pihak pemerintahmemperoleh pemasukan/pendapatan darisektor pendapatan, berupa antara lain pajak,iuran produksi/royalty (merupakan PNBP)dan retribusi.

Adapun perusahaan-perusahaan yangdapat melakukan usaha pertambanganberdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara, adalah: (1) Diutamakan perusaha-an milik Negara, (2) Perusahaan yang dapatdiberi IUP, (3) Perusahaan yang dapat diberiIzin Pertambangan Rakyat (IPR), (4) Per-usahaan yang dapat diberi Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), (5) Perusaha-an Pertambangan yang Berbadan Hukum

Bidang Bisnis IslamDalam bidang bisnis modern terdapat

masalah-masalah baru yang belum pernahterjadi pada zaman dahulu. Sebagai contohbidang perserikatan modern dengan ber-bagai bentuknya seperti perserikatan sahamdan perseroan terbatas. (Al Qardhawi dalamRajafi, 2013)

Bidang-bidang bisnis tersebut merupa-kan masalah kontemporer. Sebagiannyaterdapat bidang yang hampir sama ataudekat dengan kegiatan bisnis zaman dahulusedangkan lainnya merupakan himpunanantara kegiatan bisnis klasik dengan bisnismodern dan semuanya ini berpijak padaakad yang halal. (Rajafi, 2013)

Perikatan/AkadPemerintah memerlukan perusahaan

pertambangan untuk melakukan eksplorasidan eksploitasi, sehingga hubungan Pe-merintah dengan perusahaan yang melaku-kan pertambangan dilakukan dalam per-janjian.

Dalam bahasa Indonesia dan peraturanperundang-undangan di Indonesia, istilahyang sekilas banyak dipahami oleh masya-rakat umum mempunyai arti sama yakniperikatan, perjanjian, dan kontrak. Berikutini istilah-istilah dimaksud akan diuraikanmaknanya.

Istilah perikatan yaitu suatu hubunganhukum antara dua pihak yang isinya hakdan kewajiban. Satu pihak menuntut sesuatudan di pihak lain berkewajiban untukmemenuhi tuntutan tersebut (Djamil, 2012),sedangkan perjanjian merupakan terjemah-an dari bahasa Belanda overeenkomst, yaitusuatu peristiwa dimana dua orang ataupihak saling menjanjikan sesuatu. MenurutPoerwadarminta dalam Djamil, 2012, per-janjian adalah persetujuan (tertulis ataudengan lisan) yang dibuat oleh dua pihakatau lebih yang mana berjanji akan menaatiapa yang tersebut di persetujuan itu.

Istilah kontrak berasal dari bahasaInggris, yaitu contract. Menurut Black’LawDictionary, kontrak diartikan sebagai per-janjian antara dua orang atau lebih yangmenciptakan kewajiban untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu hal yang khusus(contract is an agreement between two or morepersons which creates an obligation to do or notto do a peculiar things).

Berdasarkan pengertian kontrak di atas,definisi kontrak ada yang menilai memilikiarti yang sama dengan perjanjian (overseen-komst) tetapi ada yang menilai kontrakadalah suatu perjanjian yang dituangkandalam tulisan atau perjanjian tertulis atausurat, atau dengan kata lain kontrak adalahperjanjian tertulis. (Subekti dalam Djamil,2012)

Berkenaan dengan istilah kontrak diatas, maka istilah kontrak dalam hukumIslam dikenal dengan akad (al ‘aqdu). Kata ala’qdu merupakan bentuk masdar dari‘aqada-ya’qidu-a’q dan atau ‘aqida-ya’qadu-‘aqadatan yang artinya ikatan atau simpulanbaik ikatan yang nampak maupun yangtidak nampak. Dalam akad ini disebut dalamAl Quran surah Al Maidah (5) : 1 berikut :

...یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…..... Sesungguhnya Allah menetapkanhukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Istilah kontrak dalam hukum Islamtidak dibedakan dengan perjanjian, kedua-nya identik dan disebut akad, sehingga


dalam hal ini, akad didefinisikan sebagaipertemuan ijab yang dinyatakan oleh salahsatu pihak dengan qabul dari pihak lainsecara sah menurut syariat yang tampakakibat hukumnya pada obyeknya. Daripengertian tersebut, dapat disimpulkan bah-wa kontrak merupakan kesepakatan ber-sama baik lisan, isyarat, maupun tulisanantara dua pihak atau lebih melalui ijab danqabul yang memiliki ikatan hukum bagisemua pihak yang terlibat untuk melaksana-kan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Asas-asas PerikatanPerikatan yang dibuat antar Pemerintah

dan perusahaan pertambangan mineral danbatubara dibuat didasarkan atas asas-asasyang berlaku. Asas berasal dari bahasa Arabyaitu asasun yang berarti dasar, basis danfondasi. Secara terminologi asas adalahdasar atau sesuatu yang menjadi tumpuanberpikir atau berpendapat. Istilah lain yangmemiliki arti sama dengan kata asas adalahprinsip yaitu dasar atau kebenaran yangmenjadi pokok dasar berpikir, bertindak dansebagainya. (Yulianti, 2008)

Asas-asas yang dimaksudkan adalah(Supramono, 2012): Asas kebebasan ber-kontrak, Asas konsensualisme, Asas itikadbaik, Asas kepribadian, Asas Pacta SuntServanda, Asas keadilan, Asas kepatutan.Definisi asas apabila dikaitkan denganperjanjian dalam hukum perikatan syariahadalah kebenaran yang dipergunakan se-bagai tumpuan berpikir dan alasan pendapattentang perjanjian terutama dalam penegak-an dan pelaksanaan hukum kontrak syariah.Dalam hukum perikatan syariah terdapatasas-asas perjanjian yang melandasi pe-negakan dan pelaksanaannya. Asas-asasperjanjian dimaksud adalah: Asas Ilahiahatau asas Tauhid, Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah), Asas Keadilan (Al ‘Adalah), AsasPersamaan atau Kesetaraan (Al Musawah),Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq),Asas Tertulis (Al Kitabah), Asas Itikad baik/Kepercayaan/amanah, Asas Kemanfaatandan Kemaslahatan, Asas Konsensualismeatau Asas Kerelaan (mabda’ ar-rida’iyyah),

Asas Kebebasan Berkontrak (mabda’ hurriyahat-ta’aqud), Asas Perjanjian Itu Mengikat,Asas Keseimbangan Prestasi, dan Asas Ke-pastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda).

Selain asas-asas perjanjian umum,pengelolaan SDA Pertambangan mineraldan batubara didasarkan pada asas-asas:Tanggung Jawab Negara, Manfaat, Keadilan,Keseimbangan, dan Keberlanjutan. (Mari-lang, 2011).

Bentuk dan Jenis Akad Syariah yangDigunakan dalam Kegiatan Usaha

Berikut ini bentuk dan jenis akad syariahyang digunakan dalam kegiatan usaha(Dewi, 2004):1) Pertukaran:

a. Sejenis, jenis akadnya adalah Sahrf danBarter

b.Tidak sejenis:i. Jual beli, jenis akadnya adalah

Murabaha, Bay Salam, Bay Istisna.ii. Sewa (Ijarah), jenis akadnya adalah

Ijarah, Ijarah wa iqtina.2) Titipan, jenis akadnya adalah Wadiah.3) Syarikat, jenis akadnya adalah Musya-

rakah dan Mudharabah.4) Memberi kepercayaan, jenis akadnya

adalah Kafalah, Dhamamah, Rahn, danHiwalah

5) Memberi izin/tugas kerja, akadnya ada-lah Wakalah, Jualah, Musaqah, Muzarah,Mugharasah, Istisna.

6) Penyelesaian sengketa, akadnya adalahTahkim, Sulhu, I’qalah, Qismah.

7) Perlindungan atas hak, akadnya adalahTa’addi, Ghasb, Ihtikar, Hajr, Taflish, Isa,Luqtah.

Bentuk Syarikat/KemitraanBentuk syarikat/kemitraan dalam me-

lakukan kegiatan usaha bisnis menggunakanakad musyarakah dan mudharabah denganpola bagi hasil. Ciri utama pola bagi hasiladalah keuntungan dan kerugian ditang-gung bersama baik pemilik dana maupunpengusaha. Beberapa prinsip dasar konsepbagi hasil yang dikemukakan Usmani dalamAscarya (2012) adalah sebagai berikut:


1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkanuang, tetapi merupakan partisipasi da-lam usaha. Dalam hal musyarakah,keikutsertaan asset dalam usaha hanyasebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

2) Investor atau pemilik dana harus ikutmenanggung resiko kerugian usahasebatas proporsi pembiayaannya

3) Para mitra usaha bebas menentukan,dengan persetujuan bersama, rasio ke-untungan untuk masing-masing pihak,yang dapat berbeda dari rasio pem-biayaan yang disertakan

4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama denganproporsi investasi mereka

Terdapat model pola bagi hasil dalamakad syarikat/kemitraan ini yaitu: revenuesharing dan profit sharing. Pola bagi hasiltersebut didasarkan pada kesepakatan siapayang akan menanggung biaya. Bila yangdisepakati adalah biaya ditanggung oleh sipelaksana, maka hal ini adalah bagi pe-nerimaan (revenue sharing), sedangkan bilayang disepakati adalah biaya ditanggungoleh pemodal, maka hal ini adalah bagiuntung (profit sharing). (Karim, 2007).

Berikut ini dijelaskan mengenai jeniskemitraan musyarakah dan mudharabah:1) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad bagi hasilketika dua atau lebih pengusaha pemilikdana/modal bekerja sama sebagai mitrausaha, membiayai investasi usaha baruatau yang sudah berjalan. Mitra usahapemilik modal berhak ikut serta dalammanajemen perusahaan, tetapi hal itutidak suatu keharusan. Para pihak dapatmembagi pekerjaan mengelola usahasesuai kesepakatan dan mereka jugadapat meminta gaji/upah untuk tenagadan keahlian yang mereka curahkanuntuk usaha tersebut. Proporsi keuntu-ngan dibagi di antara mereka menurutkesepakatan, sedangkan apabila terjadikerugian akan ditanggung bersama se-

suai proporsi penyertaan modal masing-masing. Penyertaan modal dari paramitra usaha dapat berupa uang ataubarang yang dapat dinilai sesuai hargapasar saat perjanjian. (Ascarya, 2012)

2) MudharabahMudharabah merupakan akad bagi hasilketika pemilik dana/modal (pemodal),biasa disebut shahibul mal/rabbul mal,menyediakan modal (100 persen) kepadapengusaha sebagai pengelola, biasa di-sebut mudharib, untuk melakukan akti-vitas produktif dengan syarat bahwakeuntungan yang dihasilkan akan dibagidiantara mereka menurut kesepakatanyang ditentukan sebelumnya dalam akaddan kerugian ditanggung sepenuhnyaoleh pemilik modal. Shahibul mal adalahpihak yang memiliki modal tetapi tidakbisa berbisnis dan mudharib adalah pihakyang pandai berbisnis tetapi tidakmemiliki modal. (Ascarya, 2012).

Secara ringkas perbedaan akad musya-rakah dan mudharabah dapat dilihat padaTabel 2 berikut (Usmani dalam Ascarya,2012): Terdapat perkembangan bentuk akadberupa kombinasi musyarakah mudharabah.Dalam perjanjian ini, pengelola akan men-dapatkan bagian nisbah bagi hasil darimodal yang diinvestasikannya sebagai mitrausaha (sharik) dalam musyarakah dan padasaat yang bersamaan pengelola juga men-dapatkan bagian nisbah bagi hasil dari hasilkerjanya sebagai pengelola (mudharib)dalam mudharabah.

Penelitian SebelumnyaPenelitian terkait dengan jenis perikat-

an/akad kontrak pertambangan mineral danbatubara dengan bentuk profit sharing atau-pun revenue sharing di negara lain seperti diFilipina (Mendoza dan Canare, 2013) sertapenelitian jenis kontrak di industri migasdan mineral (Likosky, 2007).1) Revenue Sharing in Mining: Insights from the

Philippine Case (Mendoza, Canare, 201


Tabel 2Perbedaan Musyarakah dan Mudharabah

No Uraian(Kriteria Pembentuk Akad)

Musyarakah Mudharabah

1 Sumber investasi Semua mitra usaha Shahibul mal2 Partisipasi manajemen Semua mitra usaha Mudharib3 Pembagian resiko Semua mitra usaha sebatas

bagian investasinyaShahibul mal

4 Kewajiban pemilik modal Tidak terbatas atau sebatasmodal

Sebatas modal

5 Status kepemilikan asset Milik bersama semua mitrausaha

Milik Shahibulmal

6 Bentuk penyertaan Dana dan barang investasi Dana

Kesimpulan dari penelitian ini adalah adatiga hal utama bagi para pembuat ke-bijakan. Pertama, ditemukan tanda-tandabahwa industri pertambangan secarakeseluruhan tidak dapat cukup mem-berikan kontribusi bagi pendapatan pe-merintah. Kemungkinan alasan untuk inimeliputi bagian besar dari pertambanganmasih dapat menikmati fasilitas pajak,Kedua, analis dan peneliti harus berhati-hati dalam menafsirkan data makro padabagi hasil karena heterogenitas data ting-kat perusahaan. Skala tambang, tahapandalam siklus pertambangan, dan bahkanpemerintahan dan pelaksanaan hukumdapat mempengaruhi pembagian pen-dapatan antara perusahaan tambang danpemerintah, Ketiga, penelitian di masaakan datang bagi hasil dapat bergunadiperluas setidaknya dua arah. (1) maka-lah ini telah meneliti manfaat meng-gunakan pendapatan pemerintah sebagaiukuran yang memungkinkan. Namunmanfaat yang diperoleh dari masyarakattidak hanya tercermin dalam pendapatanpajak atau royalti pertambangan. Ini jugatermasuk dalam aspek seperti penciptaanlapangan kerja, dan investasi yang ber-hubungan dengan masyarakat dantanggung jawab sosial perusahaan (CSR)proyek yang didukung oleh perusahaan-perusahaan, (2) terkait dengan konsepmanfaat (benefit) dan lebih mencermin-kan manfaat bersih (net benefit) yaitu

manfaat setelah dikurangi biaya-biayayang terkait dengan pertambangan.

2) Contracting and regulatory issues in the oiland gas and metallic minerals industries(Likosky, 2007).Pada penelitian ini, digambarkan ben-tuk-bentuk kontrak migas dan mineralberupa:a. modern concessions

Generasi baru dari kontrak konsesibertujuan untuk memenuhi nasionalpembangunan dan kesejahteraan tuju-an serta yang murni keuangan. Contohkontrak dengan model modern conces-sion adalah antara Indonesia dan P.T.Stanvac Indonesia.

b. production-sharing agreements (PSAs)PSA berbeda dari konsesi dalam duahal utama. Pertama, PSA tidak mem-berikan hak kepemilikan perusahaanatas sumber daya. Dengan demikian,Pemerintah dapat mengambil peranlebih besar dalam teknologi men-transfer, mempersiapkan untuk balikakhirnya lebih dari sumber daya untuknya tangan. Kedua, tidak seperti kon-sesi, yang memberikan hak perusaha-an atas sumber daya untuk jangkawaktu tertentu, PSA memberikan ke-pada Perusahaan kepentingan dalamsumber daya yang terkait dengan ikutmenanggung sunk cost dan, tentu saja,untuk mendapatkan keuntungan. Inimungkin berguna untuk Pemerintah


yang tertarik untuk mendorongperusahaan untuk melakukan risikoeksplorasi. Perusahaan mungkin akanlebih berguna daripada modern kon-sesi, misalnya, dalam situasi perusaha-an tidak pasti tentang kemampuannyauntuk menutup sunk cost yang di-tentukan oleh konsesi modern. ContohPSA adalah Kontrak Kerjasama Migasdi Indonesia yang tercatat sebagaipelopor kontrak sistem PSA pertamapada tahun 1966 (Zen, 2011).

c. joint venturesPengaturan joint venture (JV) adalahdalam bentuk perusahaan asing me-lakukan bisnis dengan BUMN nasio-nal. Usaha mungkin melibatkan men-ciptakan pengendalian bersama per-usahaan proyek. Seperti konsesi danPSA, JV penting dilihat secara spesifikdari pengaturan hukum usaha inidalam rangka untuk memastikansejauh mana kontrol atas perusahaanterletak di tangan asing atau domes-tik. Seperti yang ditunjukkan, jeniskontrak sering berbaur menjadi satusama lain. Apa yang penting tentangJV, dalam perbedaan untuk konsesimodern dan PSA dalam bentuk pa-ling murni, adalah bahwa JV me-nyediakan sebuah perusahaan ter-struktur berbasis transfer teknologidan berbagi pengambilan keputusan.Tentu saja, tujuan tersebut dapat di-capai melalui instrumen lain; bagai-manapun juga, JV merupakan instru-men bentuk kemitraan perusahaanyang paling strategis.

d. service contractsTidak seperti konsesi modern, PSAdan JV, kontrak jasa dianggap sebagaiperangkat di mana Pemerintah meng-gunakan hak kontrol terbesar atasproyek. Pada kasus, Pemerintah me-lakukan kontrak dengan perusahaanasing untuk melakukan layanan ter-batas. Perusahaan tidak biasanya ber-

bagi dalam pendapatan yang dihasil-kan. Dengan demikian, Pemerintahtidak dapat melakukan pengawasansumber daya dengan sebaiknya.Dalam kontrak layanan, Pemerintahharus memiliki syarat teknologi know-how dan akses ke modal. Seringkali, halini tidak demikian ketika modal risikoeksplorasi dibutuhkan. Hal ini jugapenting untuk diingat bahwa kontraklayanan untuk tugas ringan dankarenanya lebih baik daripada bentuk-bentuk kontrak lainnya. Terdapat tigabentuk dari kontrak layanan adalahkontrak layanan risiko, kontrak layan-an murni dan kontrak bantuan teknis.

METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan metode

Analytic Networking Process (ANP). ANPmerupakan satu dari metode pengambilkeputusan berdasarkan banyak kriteria atauMutiple Criteria Decision Making (MCDM)yang dikembangkan oleh Thomas L Saaty ditahun 1999. Metode ini merupakan pen-dekatan baru metode kualitatif yang me-rupakan perkembangan lanjutan dari meto-de terdahulu yakni Analytic Hierarchy Process(AHP).

Kesederhanaan metodologinya tersebutmembuat ANP menjadi lebih umum danmudah diaplikasikan untuk studi kualitatifyang beragam, seperti pengambilan ke-putusan atas berbagai alternatif, peramalan(forecasting), evaluasi, pemetaan (mapping),strategizing, alokasi sumber daya dan lainsebagainya.

Jenis penelitian ini adalah penelitiankualitatif yang ditransformasi menjadi pe-nelitian kuantitatif dengan metode ANP.Dalam metodologi ANP, data yang di-gunakan merupakan data primer yangdiperoleh dari hasil wawancara (in depthinterview) dengan pakar, praktisi dan regu-lator yang memiliki pemahaman tentangpermasalahan yang dibahas.


Proses tahapan penelitian dengan menggunakan metodologi ANP (Ascarya, 2013):

Gambar 2Tahapan Penelitian ANP

ANALISIS DAN PEMBAHASANRerangka konseptual/Kontruksi Model

Berikut ini adalah kerangka konseptualyang tergambar dalam bentuk jaringan ANPyang nampak dalam software Super Decision.Jaringan ini menggambarkan secara ke-seluruhan dekomposisi masalah yang adadalam penelitian terkait solusi model per-ikatan pertambangan mineral dan batubarasesuai syariah.

Rerangka konseptual ANP tersebutdibangun atas empat kriteria yang merupa-kan ikhtisar dari gambaran permasalahanyang mempengaruhi pemilihan bentukperikatan pengelolaan SDA PertambanganMinerba. Keempat kriteria tersebut adalah:(1) Modal, (2) Keikutsertaan (Saham), (3)Bagian Negara, (4) Biaya dan Kerugian.

Hasil Keseluruhan Geometric Mean danRater Agreement

Hasil yang diperoleh memperlihatkansecara statistik konsensus dari para pakaryang secara keseluruhan terdiri dari 5

narasumber. Pada grafik di bawah ini, untukhasil para pakar menunjukan bahwa se-bagian besar pakar memilih alternatif per-ikatan Mudharabah Musyarakah (50,5%).

Adapun nilai rater agreement dari jawab-an para pakar terkait alternatif ini adalahsebesar (W=0,28). Semakin mendekati angka1 atau 100%, semakin terjadi kesepakatandiantara jawaban para pakar. Dengan nilairater agreement yang rendah yaitu sebesar0,28 masih dibawah 0,4, maka dapat di-simpulkan bahwa antara para pakar hampirtidak sepakat dalam menjawab pilihancluster alternatif perikatan ini.

Pilihan dari sebagian umumnya pakartersebut bahwa pakar lebih menghendakibentuk perikatan yang lebih mendekati asaskeadilan, sedangkan pakar regulator kemen-terian ESDM secara ekstrim berbeda pen-dapat dengan pakar pada umumnya yangmemilih bentuk perikatan Ijaroh.

Data persepsi seluruh narasumberuntuk setiap kriteria yang telah diolahadalah sebagai berikut:


Gambar 3Hirarki Pembagian Cluster Menurut ANP

KRITERIA

1. Modal2. Keikutsertaan (Saham)3. Bagian Negara4. Biaya dan Kerugian

SUB KRITERIA

TUJUAN : Memilih Perikatan dalam Mengelola SDA Mineral dan Batubarasesuai Syariah

1.a. Modal Pemerintah adalah SDA danseluruh modal kerja, eksploitasidikerjakan pihak ke-2/modal skill(mudharabah)

1.b. Modal Pemerintah adalah SDA dansebagian modal kerja atau SDA saja,eksploitasi SDA dikerjakan perusahaan dengan modal skill dan modalkerja (mudharabah musyarakah)

1.c. Modal Pemerintah hanya SDA,seluruh biaya kegiatan operasiproduksi ditanggung perusahaanswasta (ijaroh)

2.a. Pemerintah pemilik seluruhsaham perusahaan (mudharabah)

2.b. Pemerintah pemilik sebagiansaham perusahaan (mudharabahmusyarakah)

2.c. Pemerintah tidak memiliki sahamperusahaan, perusahaan pertamamodal skill, perusahaan keduamodal dana (mudharabahmusyarakah)

2.d. Pemerintah tidak memiliki sahamperusahaan (ijaroh)

ALTERNATIF

1. Mudharabah (=perikatan dalam bentuk penyerahanmodal kepada pihak ke-2 untuk eksploitasi SDAbertujuan mendapatkan keuntungan)

2. Mudharabah Musyarakah:a. Perikatan dalam bentuk kemitraan berupa pe-

nyerahan sebagian modal kerja Pemerintah danSDA kpd pihak ke-2 untuk eksploitasi SDA untukmendapatkan keuntungan, atau

b. Perikatan dalam bentuk kemitraan berupa pe-nyerahan SDA oleh Pemerintah, penyerahan se-bagian modal pihak ke-2 dan penyerahan skilleksploitasi SDA oleh pihak ke-3 untuk mendapatkankeuntungan

3. Ijaroh (=perikatan dalam bentuk Pemerintah menyerah-kan eksploitasi SDA ke pihak ke-2 dengan memberikanujroh/fee dan sebaliknya pihak ke-2 memberikanmanfaat ke Pemerintah)

3.a. Profit sharing (mudharabah)3.b. Revenue/Profit sharing dan dividen

(mudharabah musyarakah)3.c. Manfaat hasil tambang SDA (ijaroh)

4.a. Ditanggung Pemerintah saja(mudharabah)

4.b.Ditanggung bersama Pemerintahdan Perusahaan (mudharabahmusyarakah)

4.c. Ditanggung Perusahaan saja (ijaroh)


Gambar 4Pilihan Narasumber atas Alternatif Perikatan dalam Mengelola Pertambangan Mineral

dan Batubara sesuai SyariahSumber : data primer diolah

Gambar 5Persepsi Narasumber atas Kriteria Pemilihan Model PerikatanSumber : data primer diolah

Gambar 6Persepsi Narasumber atas Bagian Negara yang menguntungkanSumber : data primer diolah

0

0.5

1

N1 N2 N3 N4 N5 Rata-rataN1 N2 N3 N4 N5 Rata-rata

Ijaroh 0.23697 0.22634 0.52376 0.10105 0.1460 0.24683Mudharabah 0.09952 0.25424 0.14878 0.26222 0.4744 0.247828Mudharabah Musyarakah 0.66351 0.51942 0.32746 0.63673 0.3796 0.505342

A LT E R N AT I F P E R I K ATA N

00.10.20.30.40.50.6

K R I T E R I A P E M I L I H A N P E R I K ATA N

Bagian Negara

Biaya dan Kerugian

Keikutsertaan (Saham)

Modal

0

0.2

0.4

0.6

0.8

B A G I A N N E G A R A

Manfaaat hasil tambang(Ijaroh)

Profit Sharing (mudharabah)

Revenue/Profit Sharing dandividen (mudharabahmusyarakah)


1) Kriteria Pemilihan PerikatanSecara umum, pakar menyepakati BagianNegara (41%) sebagai salah satu kriteriayang penting dalam memilih perikatanyang mengelola SDA pertambanganmineral dan batubara. Hal ini didasarkanpada masalah saat ini bahwa penerimaanNegara dari pengelolaan pertambanganmineral dan batubara yang rendah. Nilairater agreement dari jawaban para pakarterkait kriteria ini adalah sebesar 0,84yang berarti di atas 0,4, sehingga terjadikesepakatan diantara jawaban parapakar.

2) Bagian NegaraBentuk Bagian Negara yang secara umumdiinginkan oleh para pakar adalahRevenue/Profit Sharing dan Dividen(49,4%) dengan W sebesar 28%. Pilihanbentuk Bagian Negara tersebut tidakdisepakati oleh beberapa pakar.

3) Biaya dan KerugianBeberapa narasumber sepakat menentu-kan bobot utama atas bentuk Penang-gungan Biaya dan Kerugian yang di-tanggung bersama antara Pemerintah de-ngan perusahaan pengelola pertambangan mineral dan batubara (49,9%), sedang-kan pakar regulator memilih bentuk biayadan kerugian ditanggung perusahaan(37,5%). Nilai W sebesar 76%, menunjuk-kan bahwa tingkat kesepakatan antarnarasumber tinggi di atas 40%.

4) Keikutsertaan (Saham)Pilihan kriteria Keikutsertaan (Saham)Pemerintah yang dipilih oleh rata-ratanarasumber adalah dalam bentuk Pe-merintah memiliki sebagian saham per-usahaan pengelola SDA pertambanganmineral dan batubara (31,4%). Nilai Wsebesar 47%, yang menggambarkan bah-wa kesepakatan narasumber atas pilihandimaksud tidak dominan.

5) ModalSecara umum, narasumber memilih krite-ria Modal dalam bentuk Modal Peme-rintah berupa SDA dan modal kerja. Dilain pihak, modal perusahaan yangbermitra dengan Pemerintah berupa skill

dan modal kerja (48,6%). Nilai W sebesar52% menggambarkan tingkat kesepakat-an antar narasumber yang cukup tinggi.Bentuk modal Pemerintah berupa SDAyang dipilih sebagian besar respondenmenunjukkan keinginan para respondenagar Pemerintah dapat menghitung de-ngan cermat SDA pertambangan minerbakita sebagai modal. Hal ini sebagaimanadiungkapkan oleh responden praktisipertambangan bahwa walaupun Peme-rintah Indonesia telah dapat melakukaninventarisasi sumber daya dan cadanganmineral dan batubara, namun Pemerintahbelum dapat melakukan penilaian SDAmineral dan batubara tersebut.

Pembangunan berkelanjutan me-merlukan pendataan mengenai tersedia-nya faktor produksi antara lain yangberasal dari alam berupa neraca SDA.Dengan diketahuinya persediaan SDA,maka para pembuat keputusan dan ke-bijakan akan lebih mampu mengelolaSDA yang ada, mengembangkan dan me-manfaatkannya. (Solihin dan Sudirja,2007).

6) ModalSecara umum, narasumber memilihkriteria Modal dalam bentuk ModalPemerintah berupa SDA dan modal kerja.Di lain pihak, modal perusahaan yangbermitra dengan Pemerintah berupa skilldan modal kerja (48,6%). Nilai W sebesar52% menggambarkan tingkat kesepakat-an antar narasumber yang cukup tinggi.

Bentuk modal Pemerintah berupaSDA yang dipilih sebagian besar respon-den menunjukkan keinginan para respon-den agar Pemerintah dapat menghitungdengan cermat SDA pertambangan mi-nerba kita sebagai modal. Hal ini se-bagaimana diungkapkan oleh respondenpraktisi pertambangan bahwa walaupunPemerintah Indonesia telah dapat me-lakukan inventarisasi sumber daya dancadangan mineral dan batubara, namunPemerintah belum dapat melakukanpenilaian SDA mineral dan batubaratersebut.


Gambar 7Persepsi Narasumber atas Bentuk Penanggungan Biaya dan Kerugian yang

MenguntungkanSumber : data primer diolah

Gambar 8Persepsi Narasumber atas Bentuk Keikutsertaan (Saham) Pemerintah dalam

Perusahaan Pengelola Pertambangan Mineral dan BatubaraSumber : data primer diolah

Rendahnya penerimaan dari sektor SDApertambangan mineral dan batubara men-jadi kurang sesuai dengan tingginya lajuekspor di bidang SDA PertambanganMineral dan Batubara. Berdasarkan dataekspor dan produsen tahun 2011, Indonesiamerupakan negara pengekspor batubaraterbesar, namun Indonesia berada padaurutan kelima dunia sebagai negara pro-

dusen batubara. Pengelolaan SDA Per-tambangan mineral dan batubara yangkurang dalam hal pengawasan produksi danekspor serta ketidakkonsistenan dalampengenaan tarif royalty telah melanggarkonsep syariah yang menyatakan bahwaSDA harus dikelola dengan benar dan jujurserta dengan cara yang telah ditetapkan olehAl Quran dan As Sunnah.

00.10.20.30.40.50.60.70.8

K R I T E R I A B I AYA DA N K E R U G I A N

Ditanggung Perusahaan saja(ijaroh)

Ditanggung BersamaPemerintah dan Perusahaan(mudharabah musyarakah)

Ditanggung Pemerintah saja(mudharabah)

00.10.20.30.40.50.60.7

K R I T E R I A K E I KU T S E RTA A N ( S A H A M )

Pemerintah pemilik sebagiansaham perusahaan pihak ke 2(mudharabah Musyarakah)Pemerintah pemilik seluruhsaham perusahaan pihak ke 2(mudharabah)Pemerintah tidak memilikisaham (ijaroh)

Pemerintah tidak memilikisaham (mudharabahMusyarakah)


Gambar 9Persepsi Narasumber atas Bentuk Komposisi Modal Pemerintah dalam Perusahaan

Pengelola Pertambangan Mineral dan BatubaraSumber : data primer diolah

Pengelolaan mineral dan batubaratersebut tidak sesuai dengan persyaratanpengelolaan dengan prinsip khalifah.

Dalam konsep syariah, Negara/Pe-merintah merupakan wakil Allah SWT yangdiberikan amanah sebagai pengelola SDApertambangan mineral dan batubara yangmerupakan termasuk barang kepemilikanumum (collective property), sehingga Peme-rintah, secara ideal pemilik 100% sahamperusahaan pengelola SDA pertambanganmineral dan batubara. Hal ini sesuai denganpendapat Nabhani dan Qardhawi. Modelpartisipasi Pemerintah dalam pengelolaanSDA secara penuh sebagian besar dipraktik-an di negara-negara wilayah Timur Tengahsebagai negara penghasil SDA migas ter-besar dan pemilik modal kerja yang besarpula (McPherson, 2010). Namun, faktanyaberdasarkan data dari International Mone-tary Fund (IMF), dari beberapa negara peng-hasil mineral, Indonesia termasuk Negarayang tidak memiliki atau minim dalampartisipasinya (kepemilikan saham) dibidang pertambangan mineral.

Berdasarkan data minimnya partisi-pasi negara Indonesia di bidang per-tambangan, maka Pemerintah Indonesiamengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2012 yang antara lain mengatur

dalam 6 tahun saham perusahaan asing akandidivestasikan hingga 20% dikuasai olehmodal nasional. Selanjutnya hingga tahunkesepuluh modal nasional akan menguasaikepemilikan saham perusahaan pertamba-ngan asing hingga 51%. Perubahan kebija-kan ini jelas sangat signifikan. Kritik bahwadunia pertambangan di Indonesia lebihbanyak dikuasai oleh perusahaan asingsecara lambat laun akan dikuasai oleh modalnasional. Walaupun demikian perlu jugadipastikan apakah masuknya modal nasio-nal sebagai pemegang saham mayoritas akanmemiliki pengaruh yang signifikan kepadaperekonomian nasional dan khususnya per-ekonomian daerah pertambangan tersebut.(Nalle, 2012).

Perikatan yang dilakukan antara Pe-merintah dan pihak pengusaha per-tambangan secara syariah harus memenuhiasas-asas perikatan yang antara lain ke-tauhidan, keadilan, manfaat dan lain-lain.Dengan telah dipenuhinya asas, rukun dansyarat perikatan secara syariah, maka di-harapkan dampak masalah sebagaimanadikemukakan sebelumnya antara lain bagianNegara yang rendah menjadi berkurang.Berikut ini bentuk-bentuk perikatan sesuaikaidah syariah yang telah berlaku umumdalam pengelolaan SDA: Ijaroh, mudha-rabah dan mudharabah Musyarakah.

00.10.20.30.40.50.60.7

K R I T E R I A M O DA L

Modal Pemerintah adl SDA &Modal Kerja, Eksploitasi olehpihak ke 2 (mudharabah)

Modal Pemerintah hanya SDA ,Seluruh biaya Eksploitasiditanggung pihak ke 2 (Ijaroh)

Modal Pemerintah SDA & Modalkerja bermitra dg pihak ke-2 atauke-3 (mudharabah Musyarakah)


Bentuk perikatan/akad yang ideal menurutnarasumber dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara adalahmudharabah musyarakah dengan alasanmemenuhi antara lain asas keadilan sertaasas manfaat dan mashlahat.

SIMPULAN DAN SARANSimpulan

Dari hasil kajian pustaka dan pendapatdari berbagai narasumber yang terkaitdengan penelitian solusi perikatan dalammengelola pertambangan mineral dan batu-bara sesuai syariah, dapat disimpulkansebagai berikut:1) Kriteria-kriteria atau permasalahan

dalam memilih perikatan pengelolaanpertambangan mineral dan batubarasesuai syariah adalah Bagian Negara,Modal, Keikutsertaan (Saham) Peme-rintah serta Biaya dan Kerugian yangDitanggung. Masalah utama yang di-pilih oleh narasumber dari kriteria diatas adalah Bagian Negara. BagianNegara dianggap faktor penting se-bagai dasar pertimbangan dalam pem-buatan perikatan antara Pemerintahdengan perusahaan yang melakukaneksplorasi/eksploitasi SDA pertamba-ngan mineral dan batubara.

2) Solusi model perikatan alternatif sesuaisyariah dalam mengelola SDA per-tambangan mineral dan batubara terdiridari tiga bentuk, yaitu: Ijaroh, Mudha-rabah dan Mudharabah Musyarakah.

3) Rekomendasi pilihan sebagian besarpakar terkait bentuk perikatan dalammengelola SDA pertambangan mineraldan batubara sesuai dengan syarat danprinsip syariat Islam adalah Mudha-rabah Musyarakah. Alasan para nara-sumber terhadap pilihan model per-ikatan dimaksud yaitu secara umummemenuhi asas keadilan.

SaranSaran dari penulis atas simpulan di atassebagai berikut:

1) Pemerintah perlu memperhatikan pe-nilaian sumberdaya dan cadangan SDApertambangan mineral dan batubarasebagai dasar modal Pemerintah dalammelakukan perikatan dengan pihakperusahaan yang melakukan eksplorasidan eksploitasi SDA pertambanganmineral dan batubara.

2) Berdasarkan hasil penelitian pilihanperikatan Mudharabah Musyarakahadalah menjadi rekomendasi sebagianbesar narasumber, namun menuruthemat peneliti bukan berarti perikatan/akad Ijaroh dan Mudharabah menjaditidak dapat diterapkan sama sekali. Adabaiknya Pemerintah menerapkan akadIjaroh dan Mudharabah sesuai dengankarakteristik tingkat usaha pertamba-ngan mineral dan batubara. Khususperikatan Ijaroh, Pemerintah perlumemperhatikan unsur Bagian Negarayang menguntungkan sesuai dengan‘urf atau kebiasaan umum dibanding-kan dengan negara lain.

3) Perlu kiranya Pemerintah merumuskanketentuan terkait bentuk perikatanpengusahaan pertambangan mineraldan batubara dalam bentuk Mudha-rabah Musyarakah, Mudharabah danIjaroh yang pada saat ini belum terdapatdalam UU No 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara.Hal ini penting kiranya, karena modelperikatan dimaksud merupakan per-ikatan/akad sesuai syarat dan prinsipsecara syariat Islam serta sejalan denganUUD 1945 pasal 33.

DAFTAR PUSTAKAAbidin, M. Z. 2014. Rasionalitas dan Evaluasi

Penetapan Bea Keluar dalam Rangkamendukung Kebijakan PengelolaanMineral. Jurnal Bina Praja 6(2): 129–142.

Al Qardhawi, Y. 2004. Peran Nilai dan Moraldalam Perekonomian Islam. Robbani Press.Jakarta.

An Nabhani, T. 2009. Sistem Ekonomi Islam. AlAzhar Press. Bogor.


Ascarya, 2012. Akad dan Produk Bank Syariah,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ascarya, 2013. Solution to Prevent FinancialCrisis in Islamic Economic Perspectives:ANP Approach. Proceedings of theInternational Symposium on the AnalyticHierarchy Process

Chapra, M. U. 2000. Islam dan TantanganEkonomi. Gema Insani. Jakarta

Dewi, G. 2004. Aspek-Aspek Hukum dalamPerbankan dan Perasuransian Syariah diIndonesia. Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta

Dewi, G. 2013. Hukum Perikatan Islam diIndonesia. Kencana Prenada MediaGroup, Jakarta.

Djamil, F. 2012. Penerapan Hukum Perjanjiandalam Transaksi di Lembaga KeuanganSyariah. Sinar Grafika, Jakarta

Kementerian ESDM, Ditjen Mineral danBatubara. 2012. Indonesia, Mineral andCoal Statistic. Kementerian ESDM.Jakarta.

Imran, M. 2015. Sistem Syuro’ dalamPenyelenggaraan Pemerintahan Islam.Jurnal IUS Kajian Hukum dan KeadilanIII(7): 129-138.

Karim, A. A. 2007. Ekonomi Mikro Islam. PTRajaGrafindo Persada. Jakarta.

Kurnianingrum, T. P. 2012. Kajian Hukumatas Divestasi Saham Bidang Pertambangandi Indonesia (Studi Kasus PT. NewmontNusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia).

La Fua, J. 2014. Aktualisasi Pendidikan Islamdalam Pengelolaan Lingkungan Hidupmenuju Kesalehan Ekologis. Jurnal Al-Ta’dib 7(1): 19-36

Likosky, M. 2007. Contracting and Regula-tory Issues in the Oil and Gas andMetallic Minerals Industries. Trans-nantional Corporations 18(1): 1-41

Mannan, M. A. 1997. Teori dan PraktekEkonomi Islam. PT. Dana Bhakti PrimaYasa. Yogyakarta.

Marilang. 2011. Pengelolaan Sumber DayaAlam Tambang. Al-Risalah 11: 1-12.

Marilang. 2012. Keadilan antar Generasidalam Pengelolaan Sumber Daya AlamTambang. Al Fikr 16: 1-15.

Mendosa, R. U dan Canare, A. Tristan. 2013.Revenue Sharing in Mining: Insightsfrom the Philippine Case. JournalScientific Research Modern Economy 4:520-534.

Mc Pherson, C. 2010. State Participation inNatural Resource Sectors–Evolution, Issuesand Outlook, Routledge Inter- nationelMonetary Fund, New York USA.

Nalle, V. I. W. 2012. Hak Menguasai Negaraatas Mineral dan Batubara Pasca Ber -lakunya Undang-undang Minerba.Jurnal Konstitusi (9): 473–494.

Octavina. 2014. Formulasi Strategi Bisnis PT.Bukit Aasam Tbk dalam rangka Me-ningkatkan Pangsa Pasar (MarketShare). E-Journal Fakultas Ilmu Adminis-trasi Universitas Brawijaya 9(2).

Rajafi, A. 2013. Masa Depan Hukum BisnisIslam di Indonesia, LKis PrintingCemerlang, Yogyakarta.

Risal, S., Paranoan dan D. Suarta. 2013.Analisis Dampak Kebijakan PertambanganTerhadap Kehidupan Sosial EkonomiMasyarakat di Kelurahan Makroman.eJournal Administrative Reform 1(1): 117-131.

Salim HS. 2007. Hukum Pertambangan diIndonesia, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Saaty, T. L. 1999. Fundamentals of TheAnalytic Network Process. Proceedings ofthe International Symposium on theAnalytic Hierarchy Process.

Sanrego, Y. D. dan Batun, Rusdi. 2009.Pandangan Islam Terhadap PrivatisasiBUMN. Jurnal Ekonomi Islam La Riba III(2): 131-149.

Silalahi, D. dan Kristianto. 2011. Perizinandalam Kegiatan Pertambangan di IndonesiaPasca Undang-Undang Minerba No. 4Tahun 2009. Law Review XI(1): 1-20.

Siregar, A. R. 2012. Analisis Pemetaan Per-tambangan Bauksit Di- tinjau dari AksiAkuisisi oleh PT. Aneka Tambang. JurnalPersaingan Usaha 7: 23-44.

Soelistijo, U W., B. Santoso, dan T. Suseno.2014. An Eye-Bird View of FacingScarcity of Gold Mining in Indonesia.


Journal of Applied Science And Research 1:11-29.

Solihin, M. A. dan S. Rija. 2007. PengelolaanSumber Daya Alam Secara Terpaduuntuk Memperkuat PerekonomianLokal. SoilREns 8: 782-793.

Supramono, G. 2012. Hukum PertambanganMineral dan Batubara di Indonesia. RinekaCipta. Jakarta.

Suseno, T. 2013. Kontribusi Investasi Per-tambangan Batubara terhadap ProduksiDomestik Regional Bruto PropinsiPapua Barat. Jurnal Teknologi Mineral danBatubara 9(3): 118-134.

Timorita Y, R. 2008. Asas-Asas Perjanjian(Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah.Jurnal Ekonomi Islam La-Riba II(1): 91-107.

Toruan, H. D. Lbn. 2015. Pergeseran Para-digma Hukum Investasi Pertambang an.Jurnal Rechts Vinding Media PembinaanHukum Nasional 4: 255-277.

Zen, A. N. A. dan Nurkholis. 2011. AnalisisParticipacing Interest (PI) dalam Kon-trak Kerja Sama (KKS) PemerintahDaerah dan Swasta. Jurnal IlmiahMahasiswa FEB Universitas Brawijaya(2)1.

http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1722-kpk-ingatkan-kementerian-esdm-terkait-renegosiasi-kontrak,diunduh tanggal 4 Oktober 2014.

solusi model perikatan pengelolaan sda … · 2019. 10. 30. · ekuitas: jurnal ekonomi dan...

Documents