standard for sustainability of food industryfoodreview.co.id/seminarsept18/bsn - standard for...

24
Standard for Sustainability of Food Industry In-Depth Seminar Foodreview Indonesia 27 September 2018 Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, MSc. Kepala Badan Standardisasi Nasional

Upload: doankhue

Post on 03-Mar-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Standard for Sustainability of Food Industry

In-Depth Seminar Foodreview Indonesia27 September 2018

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, MSc.Kepala Badan Standardisasi Nasional

ü Metrology,ü Standardization, andü Conformity assessment

Three pillars of sustainabledevelopment*

*ISO publication (https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/devt_3pillars_2006.pdf)

Metrology, standardization and conformity assessment are used by business and government to optimize

production, health, consumer protection, environment, security and quality. Their effective implementation

supports sustainable development and social welfare, and facilitates trade.

LPK melakukankegiatan

PK

akreditasiLPK

ketertelusuran hasil PK

perencanaan SNI

perumusanSNI

penetapanSNI

pemeliharaan SNI

hasilPK

pembinaan

sistem informasi

kerjasama

penerapan SNIsecara

sukarela

pemberlakuan SNI secara

wajib

pengawasan;evaluasi

efektifitas

bukti kesesuaian

litbang

kebijakannasional

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN (SPK)dalam UU No. 20 Tahun 2014

3

TUJUAN SPK

ü Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha serta kemampuan inovasi teknologi;

ü Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

ü Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiesni transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

( UU 20/2014, Pasal 3)

4

Standardisasi untuk Sektor Pangan

Kepala badan yang bertanggung jawab di bidangstandardisasi nasional menetapkan standar mutu

pangan yang dinyatakan sebagai StandarNasional Indonesia sesuai dengan peraturan

perundangundangan yang berlaku

PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi PanganPasal 29

5

6

BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

§ Lembaga Pemerintah Non Kementerian§ Bertugas dan bertanggung jawab di bidang

SPK, termasuk menetapkan SNI§ Mewakili Indonesia dalam organisasi

internasional, seperti ISO, IEC, CAC, PASC, ACCSQ, dll

PROSES PENGEMBANGAN SNI (Perka BSN No. 8 Tahun 2015)

*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yang besar (justifikasi dari BSN)

Perencanaan Drafting/ Ratek/Rakon

JajakPendapat (JP)

Penetapan PNPS

Usulan PNPS Drafting

Verifikasi

JP

Penetapan

JP ulang*)

SISPK

Pemeliharaan

BSNKT/SKT

KT/SKTPU

BLIK

Publikasi

Kaji ulang

Publikasi Pembahasan Negative Vote

Penetapan & publikasi

7

8

STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

§ Jumlah SNI = 9780 (per Juli 2018)

§ Dikembangkan oleh 150 Komite Teknis

SISTEM MUTU NASIONALperan pemerintah untuk fasilitasi daya saing

PERLINDUNGAN (K3LH) DAYA SAING

MUTU

Kepatuhan

Kesesuaian

Kepercayaan

di-re

gula

si ol

eh n

egar

a

wajib

, pen

gawa

san,

pene

gaka

n hu

kum

tidak di-regulasi

sukarela oleh pelaku usaha,

edukasi, kesadaran,

insentif

wilayah nasional pasar: nasional, regional, internasional

KRITERIA

INFRASTRUKTUR MUTU

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebagai Infrastruktur Mutu

10

• Laboratorium (mis Lab. Pengujian, Lab. Kalibrasi)• Lembaga Sertifikasi (mis LS. Produk, LS. Sistem

manajemen, LS Organik)• Lembaga Inspeksi

Pengakuan kompetensi melalui akreditasi olehKomite Akreditasi Nasional (KAN)

LPK yang Diakreditasi KAN (Desember 2017)

11

Industri Hijau danRegulasi yang Mengaturnya

• Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya

mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber

daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan

pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi Iingkungan hidup

serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

(UU No 3/2014 tentang Perindustrian)

• Penerapan Standar Industri Hijau secara bertahap dapat

diberlakukan secara wajib oleh Menteri Perindustrian. Perusahaan

yang telah memenuhi Standar Industri Hijau diberikan Sertifikasi

Industri Hijau dari Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang telah

terakreditasi KAN dan ditunjuk Menteri Perindustrian

(PP No 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri)

12

Cakupan Standar Industri Hijau*

• Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;• Proses produksi;• Produk;• Manajemen pengusahaan; dan• Pengelolaan limbah

*PP No 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri

13

Regulasi ttg Standar Industri Hijau

• Berdasarkan KepmenPerind 512-515 tahun 2015:– Industri Semen Portland; – Industri Ubin Keramik; – Industri Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas; – Industri Tekstil Pencelupan, Pencapan, Dan Penyempurnaan.

• Berdasarkan KepMenperind 146 – 149 tahun 2016– Industri Pengolahan Susu Bubuk; – Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; – Industri Karet Remah (Crumb Rubber); – Industri Pengasapan Karet (Ribbed Smoked Sheet Rubber)– Menyusul: gula kristal putih, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman

diperkeras, barang lainnya dari kaca, kaca lembaran, penyamakan kulit, pengawetan kulit, baja flat product, dan baja long product.

Regulasi Pendukung

• Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau: Permen 51/2015• Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau: Permen

05/2011• Penghargaan Industri Hijau:

– Peraturan: 18/2016– Penerima: 2014, 2015, 2016 (Kepmen 613, 489, 751)

• Lembaga Sertifikasi Industri Hijau: Permen 41/2017• Logo Industri Hijau: KepMen 448/2015

15

Lembaga Sertifikasi yg ditunjuk

• Dasar Permen 41/2017– Di bawah struktur Kemenperind: BB Pulp dan Kertas;

Balai Sertifikasi Industri (BSI); BB Bahan dan BarangTeknik (B4T); BB Teknologi Pencegahan PencemaranIndustri (BBTPPI); BB Logam dan Mesin (BBLM); BB Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP); BB Tekstil; BB Keramik; Baristand Palembang

– PT Sucofindo ICS, PT TUV Rheinland, PT IntegritaGlobal Sertifikat, PT Mutu Agung Lestari, PT TUV Nord

16

Bagaimana dg SNI

17

Dukungan SNI untuk Penerapan RegulasiIndustri Hijau untuk Sektor Pangan

• SNI produk pangan (mis minyak goreng, tepung terigu, air mineral, tempe, olahan ikan, dsb) yang mencakuppersyaratan mutu serta acuan metode analisanya

• SNI ISO 9001 tentang Sistem manajemen mutu• SNI CAC RCP 1 tentang HACCP• SNI ISO 22000 tentang Sistem manajemen keamanan

pangan• SNI ISO 14001 tentang Sistem manajemen lingkungan• SNI ISO 50001 Sistem manajemen energi;• SNI lain di bidang energi baru dan energi terbarukan

yang dikembangkan oleh Komite Teknis 27-03• dll

18

SNI Ekolabel• Ekolabel adalah logo/label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan

dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkunganhidup.

• Ekolabel merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiabledan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan darisuatu produk (barang atau jasa), komponen atau kemasannya (ISO 14020).

• Dua belas jenis produk didorong untuk mendapatkan logo ini, yaitu kertasfotokopi, kertas majalah, kertas kemasan, kertas tisu kebersihan, tekstil, produk tekstil, kulit jadi, sepatu kasual kulit, serbuk detergen, baterai kering, cat tembok, ubin keramik, dan kantong belanja plastik.

• Berbasis SNI Kriteria Ekolabel:– ada 14 SNI Kriteria ekolabel dan 1 SNI adopsi dari ISO 14021 ttg Label lingkungan dan

deklarasi – Klaim swadeklarasi(pelabelan lingkungan tipe II)

– 14 Kriteria ekolabel meliputi: produk kertas, kulit, deterjen, tekstil, beterai, cat tembok, ubinkeramik, furnitur perkantoran, tas belanja plastik mudah terurai

• Bersifat sukarela

19

Lembaga Sertifikasi/Verifikasi Ekolabel• Terdapat dua jenis ekolabel yaitu swadeklarasi dan multikriteria. • Ekolabel swadeklarasi adalah klaim awal pengusaha atas sebuah produk

yang telah memenuhi aspek lingkungan tertentu. • Ekolabel multikriteria adalah sertifikasi Kementerian Lingkungan Hidup yang

menyatakan bahwa suatu produk ramah terhadap lingkungan.• Lembaga Verifikasi Ekolabel, yang bertugas menverifikasi klaim produsen

atas swadeklarasi pemenuhan aspek lingkungan tertentu.• LVE: Balai Besar pulp dan Kertas; PT Garuda Sertifikasi Indonesia; PT

Mutu Agung Lestari; Sentra Teknologi Polimer BPPT• Lembaga Sertifikasi Ekolabel, yang bertugas memastikan suatu produk

layak menggunakan logo ekolabel multikriteria. • Diakreditasi oleh KAN

– LSE – PT Mutu Agung Lestari; Balai Besar Pulp dan Kertas– Pelaku usaha (Produk) yg sdh mendapatkan Ekolabel: kertas, Plastik,

Tekstil

20

SNI terkait Pengelolaan Lingkungan• SNI ISO 14001 Sistem manajemen lingkungan – Persyaratan dg

panduan pengguna• Turunan ISO 14000:

– SNI ISO 14004 Panduan umum dalam penerapan; – SNI ISO 14015 Asesmen lingkungan pada tapak dan organisasi

(EASO); – SNI ISO 14021 Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan

swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II); – SNI ISO 14031 Evaluasi kinerja lingkungan –

Panduan environmental management; – SNI ISO 14040; Penilaian daur hidup – Prinsip dan kerangka kerja– SNI ISO 14064-1; SNI ISO 14064-2; SNI ISO 14064-3 (terkait GHG);

21

Industri Pangan• SNI kriteria ekolabel belum dirumuskan• Regulasi ttg Standar Industri Hijau utk

Pangan belum tercakup• Inisiatif bisa dimulai…• Unsur sustainability perlu dimasukkan

dalam kriteria (SDG)• Bbrp SNI sudah ada, mungkin bisa

dipadukan spt SNI ISO 14001, SNI ISO 50001, water food print

22

23