Joshua Partogi H

START TOPRESENTATION132

23

14AND ACTION5PROUDLY PRESENTHUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN

Boby Hendra Susanto125030118113017Muhammad Aburizal Bakrie125030118113018Joshua Partogi Hutagalung125030118113012Heny Ariya Werdani125030118113013Fawzie Susan125030118113015Hubungan Keuangan Pusat & Daerah

HubunganKeuanganPusatDaerahHubungan(Relationship)

kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain.

Keuangan(Finance)

mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka.

Hubungan Keuangan(Finance Relationship )

suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.Pusat & Daerah(Centralization & Decentralization)

Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah pst kepada pemerintah drh untuk mengurusi urusan RT sendiri berdasarkan prakarsa & aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan RT sendiri berdasarkan prakarsa & aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.

Hub. Keuangan Pusat & Daerah

Dalam arti sempit sering disebut perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara pemeintah pusat dan daerah(KemenKeuRI).

Dalam arti luas, sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagimana cara mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya(Devas, 1989: 179).

Dasar Hukum Transfer Ke Daerah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahDasar Hukum Transfer Ke Daerah PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana PerimbanganDasar Hukum Transfer Ke Daerah PMK No. 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan &Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Daerah

Dana APBN ke Daerah

Instansi Vertikal

Transfer ke daerah

Dekon dan TP

Dana Bantuan

Dana Subsidi

DANA PERIMBANGANDANA OTSUS DANPENYESUAIANDBHDBH PBB DBH PPHDBH Pertamb. UmumDBH PerikananDBH Migas DBH Pajak DBH SDADBH BPHTB

Transferke DaerahRuang Lingkup Transfer Ke Daerah 2010DBH Panas Bumi DBH CukaiDAUDAKDBH Kehutanan

2008 = 484 daerahnew designTransfer ke Daerah

pusat202009 = 510 daerah2010 = 524 daerahKriteria Umum Transfer Keuangan Pusat & DaerahDana PerimbanganPembiayaan DaerahDana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan

Langsung/OtomatisLangsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah (tanpa diminta).

Jadwal Tertentu Mingguan DBH PBB/BPHTB Bulanan DAU Triwulanan DBH SDA, Cukai Tahapan PBB/BPHTB Pusat Tahapan DAKTime BasePerformance BasePengisian Kas- DBH Pajak- DBH Cukai- DBH SDA - DAU

DAKBlock GrantSpecific GrantWaktunya tertentu/pastiTidak terkait dengan kinerja penyerapan di DaerahWaktunya tidak pasti Terkait dengan kinerja penyerapan di Kas DaerahTidak terkait dengan kinerja per bidangSatu Rekening & InformatifHanya ada satu rekening penampung semua dana Transfer Ke Daerah yaitu Rekening Kas Umum DaerahDisediakan layanan tertulis berupa Lembar Konfirmasi/KuitansiDisediakan layanan informasi transfer secara elektronik berbasis web

Mendorong KoordinasiAntara Pengelola Kas Daerah dengan Pelaksana Kegiatan (SKPD)Pencairan DAK dari Rek Kas Daerah kepada kontraktor tidak mengutamakan bidang tertentu, melainkan prestasi kontraktorPengelola Kas Daerah wajib menginformasikan tersedianya dana DAK kepada SKPDTransfer ke Daerah meliputi Transfer Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer Dana Perimbangan meliputi:Transfer Dana Bagi Hasil Pajak; Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam; Transfer Dana Alokasi Umum; dan Transfer Dana Alokasi Khusus. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian meliputi: Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat; Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam; dan Transfer Dana Penyesuaian.Dana PerimbanganTransfer Dana Bagi Hasil Pajak1) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak. Dana bagi hasil ini terbagi atas :Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB).Transfer Dana Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DBH PPh WPOPDN) dan DBH PPh Pasal 21.2) Dana Bagi yang bersumber dari Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Dana PerimbanganTransfer Dana Bagi Hasil SDATransfer Dana Bagi Hasil Kehutanan;Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum;Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan;Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi;Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi;Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi.Dana PerimbanganDAUDana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dana PerimbanganDAKDana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Pembiayaan DaerahPenerimaan Pembiayaan :a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)b.pencairan dana cadanganc.hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkand.penerimaan pinjaman daerahe.penerimaan kembali pemberian pinjamanf.penerimaan piutang daerah.

Pembiayaan DaerahPengeluaran Pembiayaan;Pembiayaan Netto;Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;Penerimaan Pinjaman Daerah;Penerimaan Piutang Daerah;Dana Depresiasi;Penyertaan Modal/Investasi; Dll..

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.Dana Dekonsentrasi & Tugas PembantuanTransfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas Nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah.

Kebijakan transfer ke daerah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai tujuan diantaranya :

1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antar daerah.2. Mendukung prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah.3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.4. Meningkatkan penerimaan daerah.5. Memperluas pembangunan infrastruktur daerah.Saran Penyempurnaan yang terus dilakukan dalam skema transfer ke daerah telah menunjukan on the right track terutama bila merujuk pada kerangka teoritis dan pengalaman international dalam alokasi transfer ke daerah.Perlu penyempurnaan mekanisme dan formulai transfer dana insentif ke daerah sehingga dapat mempengaruhi perilaku daerah dalam menentukan alokasi pengeluaran dalam APBD yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.