supply chain risk management - spec.sidoarjokab.go.idspec.sidoarjokab.go.id/img/speakers/materi/3...
TRANSCRIPT
SUPPLY CHAIN RISK MANAGEMENT
atas yuda kandita
TOP SUPPLY CHAIN RISK CONCERN
Source : Marsh and McLennan Co.
https://mmc.dppl.com/knowledgecenter/viewpoint/Tackling_the_Rising_Supply_Risk_Threat.php
Risiko Pengadaan
sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran dan proses pengadaan suatu organisasi, baik institusi maupun korporasi, salah satu atribut resiko adalah ketidakpastian, baik dari sesuatu yang sudah diketahui maupun dari sesuatu yang belum diketahui.
Serangkaian upaya pengelolaan sesuatu yang dapat mempengaruhi sasaran suatu organisasi, baik institusi maupun korporasi dalam proses pengadaan.
Manajemen Risiko Pengadaan
Tujuan Manajemen Risiko
Membatasi kemungkinan-kemungkinan dari ketidakpastian
Membuat langkah-langkah yang lebih mengarah pada tindakan proaktif untuk antisipasi
Membatasi kerugian dan ketidakpastian para pihak terkait
Menjaga kesinambungan program operasi/kegiatan
Risk Assesment
Likelihood/frequency
Severity
Impact
Faktor manajemen
resiko
Contoh Risiko Bisnis Penyedia Barang/Jasa
1. Kendala/masalah operasional yang dihadapi (operational problems)
2. Gangguan pada proses bisnis (business disruption) 3. Salah kelola perusahaan (mismanagement) 4. Konflik pengelolaan perusahaan (management conflict) 5. Masalah pengelolaan keuangan perusahaan(damaged cash
flow) 6. Perilaku cedera janji (missed commitment) 7. Peristiwa pemutusan kontrak pada transaksi dengan pembeli lain
(lost contract cases) 8. Kasus hukum yang menimpa perusahaan (legal case)
Mitigasi Resiko Pengadaan
serangkaian upaya untuk menghindari, mencegah, dan mengurangi dampak risiko dalam proses pengadaan, sehingga bila resiko yang tidak diharapkan itu akhirnya terjadi, kerusakan dan kerugian yang terjadi dalam level yang paling rendah.
Proses Mitigasi Risiko
Ketersediaan sarana dan infrastruktur kegiatan mitigasi
pembiayaan risiko
pengalihan risiko
Program sosialisasi dan Simulasi
Kendala Dalam Manajemen Risiko
1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap potensi rIsiko 2. Perilaku yang cenderung mengabaikan rIsiko 3. Perilaku yang sengaja melanggar rambu dan regulasi dengan alasan
kemudahan dan kenyamanan 4. Tingginya potensi rIsiko karena faktor demografi dan geologi di
Indonesia 5. Ketiadaan struktur pengelola rIsiko yang independen dan memiliki
kewenangan penuh di setiap institusi pemerintahan 6. Keterbatasan regulator dalam mengawasi proses manajemen rIsiko 7. Tingginya biaya pertanggungan rIsiko
WARTA PENGAWASANVOL XXV/ NOMOR 3/TAHUN 2018 45
gungan dengan berbagai pihak termasuk pihak eksternal peme rintahan. Masyarakat da-lam pengadaan barang jasa, dapat menjadi subyek aktif yaitu berperan sebagai pelaku usaha, atau juga dapat berperan sebagai subyek pasif misalnya menjadi masyarakat biasa atau dalam wadah lembaga swadaya non pemerintahan. Di saat ter-dapat suatu kompetisi, maka ke dewasaan para pihak menjadi tuntutan yang akan menjamin kondusivitas proses. Tetapi ada kalanya, persepsi beberapa pihak terhadap pihak lain memunculkan deviasi terhadap kondusivitas, misalnya adanya anggapan dari salah satu pihak bahwa proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, terdapat indikasi pertentangan kepentingan dalam pengelola pengadaan, atau permasalahan tertentu lainnya.
Pendekatan yang Proaktif dalam PBJ
Rosslyn Young dalam sebuah tulisannya berjudul “Systemic Risk Management in Public Procurement” yang diterbitkan dalam b2b Magazine edisi September 2013, menyatakan bahwa para pelaku pengadaan profesional (utamanya di sektor publik) perlu mengadopsi pen-dekatan proaktif dalam mana-jemen risiko yang berfokus kepada identifikasi area-area risiko
secara sistematis, munculnya isu hukum, dan ketidakpatuhan di dalam organisasi. Ada beberapa pendekatan pro aktif dalam mitigasi risiko pengadaan:1. melakukan analisis sya rat
pengadaan untuk eksternal dan kebutuhan opera sional intenal, serta meme takan tan tangan yang unik ter-ha dap tata kelola terbaik di pe ngadaan.
2. menyusun roadmap tata kelola internal yang efektif de ngan kebijakan yang jelas. Kebijakan tersebut men syaratkan adanya pro-ses bisnis harus sejalan de ngan perencanaan serta te r integrasinya pro ses pe ng-adaan dengan keter sediaan anggaran.
3. M e m a s t i k a n e t i k a p e -
ngadaan dipahami dalam lingkungan organisasi.
4. M e r e v i u t e m p l a t e p e -ngadaan yang berlaku di organisasi. Dilema muncul di permukaan,
ketika pengelola pengadaan masih tersandera berbagai per-masalahan internal maupun hambatan eksternal. Kapasitas pengelola pengadaan yang belum merata memberikan andil terhadap kerawanan perma-salahan pengadaan barang jasa. Belum lagi ketidaksinkronan per-sepsi pihak eksternal utamanya penegak hukum, yang juga ber-kontribusi dalam kegaduhan pengadaan barang jasa. Mitigasi risiko pengadaan yang harus diterapkan, membutuhkan effort yang luar biasa ekstra bagi segenap pemangku kepentingan.
ilust: Idiya
“Systemic Risk Management in Public Procurement” Rosslyn Young, b2b magazine, september 2013
Tim Teknis
dibentuk dari unsur
Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah
untuk membantu, memberikan
masukan, dan melaksanakan tugas tertentu
terhadap sebagian atau seluruh
tahapan Pengadaan
Barang/Jasa.
Tim/Tenaga Ahli
dapat berbentuk tim atau
perorangan dalam rangka
memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/
pengawasan terhadap sebagian
atau seluruh pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
Tim Pendukung
dapat dibentuk dalam rangka
membantu untuk urusan yang
bersifat administrasi/
keuangan kepada PA/KPA/
PPK/Pokja Pemilihan.
LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA
I. PENDAHULUAN
Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dimulai dari
identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
meliputi kegiatan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,
persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan Penyedia,
pelaksanaan Kontrak dan serah terima hasil pekerjaan.
Sebelum pelaksanaan pengadaan, dilakukan Analisis dan Evaluasi
Kebutuhan, serta Perencanaan Pengadaan.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia merupakan
kegiatan lanjutan atas perencanaan pengadaan yang telah
dilaksanakan oleh PA/KPA.
Gambar 1 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia,
PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis,
Tim/Tenaga Ahli, atau Tim Pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan
tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan
Barang/Jasa.
Tim/Tenaga Ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka
memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan
terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
jdih.lkpp.go.id
DEFENSIVE PROCUREMENT
Identifikasi risiko-risiko Menganalisa risiko-risiko secara kualitatif dan kuantitatif
Membuat rencana tindak lanjut terhadap daftar risiko-risiko : •Menghindar/ Mengekplotasi •Mitigasi/Meningkatkan •Memindahkan/Membagi •Menerima
Membuat keputusan siapa dan bagaimana mengendalikan dan mengawasi risiko-risiko
Risiko-risiko dikelola oleh organisasi sendiri
Risiko –risiko dipindahkan atau dibagi dengan penyedia
Merumuskan ssu dan sskk dengan mengakomodasi risiko risiko yang dibagikan atau dipindahkan
Dokumen kontrak dengan risiko risiko yang terakmodasi dalam ssu dan sskk
Pengawasan dan pengendalian risiko-risiko
2 3
4
5.a
5.b
1
6
7 Memperbaharui rencana pengadaan dan dokumen pengadaan
RISK CONSIDERATION IN PURCHASE OR CONTRACT DOCUMENT
Mitigasi Risiko PengadaanPENGADAAN
Sewa Mesin FotokopiPUSINTEK 2016
ALOKASI WAKTU
No. Uraian Kegiatan / Tahapan NOPEMBER DESEMBER JANUARI PEBRUARI MARET APRIL Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Perencanaan Pengadaan
1 Kajian Teknis/Pembahasan Anggaran
2 Perencanaan Umum (KAK dan RAB)
3 Perencanaan Pengadaan (Spek, HPS, Rancangan Kontrak)
4 Perencanaan Pemilihan (Tahapan, Jadwal, Dokumen)
2 Pemilihan Penyedia
1 Pelelangan Pascakualifikasi
2 SPPBJ, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak
3 Kontrak dan Pengendalian Kontrak
a Pelaksanaan Kontrak
b Laporan
c Pembayaran
Makro
Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan
Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
- 5 -
II. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK; b. penetapan spesifikasi teknis/KAK; c. penyusunan dan penetapan HPS; dan d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dapat dilakukan menggunakan aplikasi (jika telah tersedia). Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan dalam bagan alur berikut:
Gambar 2 Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa
2.1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK
2.1.1 Tujuan
Tahapan reviu spesifikasi teknis/KAK bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersedian anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.
Reviu tersebut meliputi: kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar.
2.1.2 Proses
PPK melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK yang telah disusun pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa. Reviu dilakukan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan, harga dan alternatif barang/jasa sejenis, ketersediaan barang/jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dan memenuhi kriteria produk berkelanjutan. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.
jdih.lkpp.go.id
- 23 -
III. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
Bagian Persiapan Pemilihan Penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Adapun terkait dengan persiapan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK selanjutnya akan dijelaskan dalam Bagian V (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia selain Tender/Seleksi).
Secara ringkas, pelaksanaan persiapan pemilihan Penyedia dijelaskan dalam bagan alur berikut:
Gambar 3 Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia
PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan:
1. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
2. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan);
3. ID paket RUP; dan
4. rencana waktu penggunaan barang/jasa.
Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi (jika telah tersedia).
Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, pimpinan UKPBJ menetapkan Pokja Pemilihan. Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:
1. reviu dokumen persiapan pengadaan;
2. penetapan metode pemilihan Penyedia;
3. penetapan metode kualifikasi;
4. penetapan persyaratan Penyedia;
5. penetapan metode evaluasi penawaran;
6. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
7. penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan; dan
jdih.lkpp.go.id
Persiapan Pemilihan
• Reviu dokumen Persiapan
• Penetapan metode pemilihan Penyedia;
• Penetapan metode Kualifikasi;
• Penetapan Persyaratan penyedia
• Penetapan metode evaluasi penawaran;
• Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
• Penetapan jadwal pemilihan; dan
• Penyusunan Dokumen Pemilihan.
( Mikro )DAFTAR SIMAK TELAAH PENGADAAN & KONTRAK RSUD KABUPATEN MIMIKA
Satuan Kerja/EntitasNama PengadaanTahunPPK
No Daftar Isian Tanggung Jawab Pendukung/Pelaksana Nomor Dokumen Tanggal Dokumen Keterangan Catatan Rekomendasi1 2 3 4 5 61 Dokumen Anggaran (DIPA/DPA) Pengguna Anggaran Perencanaan/ PPTK2 SK para pihak Pengguna Anggaran Umum/ PPTK3 Rencana Umum Pengadaan Pengguna Anggaran Perencanaan/Umum/ PPTK
4 KAK Pengguna Anggaran Disusun eselon 4, mengetahui eselon 3
5 Pengkajian Ulang RUP PPK Pokja ULP/Pejabat Pengadaan/User/Tim Teknis
6 Penyusunan RPP PPKSpesifikasi PPK User/Tim TeknisHPS PPK User/Tim TeknisRancangan Kontrak PPK User/Tim Teknis
7 Dokumen Pengadaan Pokja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu tim teknis/ahli8 BA Evaluasi Penawaran Pokja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu tim teknis/ahli9 BA Hasil Pelelangan Pokja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu tim teknis/ahli10 BA lain Pokja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu tim teknis/ahli
- Pokja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu tim teknis/ahli11 Summary Report Pokja/Pejabat Pengadaan dapat dibantu tim teknis/ahli12 SPPBJ PPK dapat dibantu PPTK13 Jaminan Pelaksanaan PPK dapat dibantu PPTK14 Persiapan Kontrak/Perjanjian PPK dapat dibantu PPTK15 Kontrak/Perjanjian PPK dapat dibantu PPTK16 SPMK/SP PPK dapat dibantu PPTK17 Jaminan Uang Muka PPK dapat dibantu PPTK
18 Permohonan Pembayaran Penyedia PPK dapat dibantu PPTK
19 BAPP & BAST PPHP PPKom/Tim Teknis20 BA Pembayaran PPK dibantu PPTK21 Jaminan Pemeliharaan PPK dibantu PPTK
Review dilaksanakan tanggal Oleh ______ttd______
�1
Mitigasi Risiko Pengadaan
Sub MikroMitigasi Risiko Pengadaan
DAFTAR SIMAK KLAUSUL KONTRAK -1
No Bagian/KlausulDalam Dokumen Kontrak
Ketentuan KeteranganCatatan
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6
Surat Perjanjian
A Bagian Pendahuluan1 Sub-bagian Pembuka
2Sub-bagian Pencantuman Identitas Para Pihak
3 Sub-bagian Pertimbangan
B Bagian Isi 1 Klausul Nilai Kontrak
2 Klausul Peristilahan dan Ungkapan
3 Klausul Kesatuan Dokumen
4 Hierarki Dokumen5 Hak & Kewajiban
6 Klausul Mulai Berlakunya Perjanjian
C Bagian Penutup
1 Blok Penandatanganan
DAFTAR SIMAK KLAUSUL KONTRAK - 2
1 2 3 4 5 6
No Bagian/KlausulDalam Dokumen
KontrakKetentuan Keterangan Catatan Rekomendasi
Syarat-Syarat Khusus Kontrak1 Korespondensi2 Wakil Sah Para Pihak3 Tanggal Berlaku Kontrak4 Jenis Kontrak5 Jadwal Pelaksanaan Kontrak6 Masa Pemeliharaan7 Umur Konstruksi
8 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
9 Pembayaran Tagihan10 Pencairan Jaminan
11 Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK dan Konsultan Pengawas
12 Kepemilikan Dokumen13 Fasilitas14 Sumber Pembiayaan15 Pembayaran Uang Muka16 Pembayaran Prestasi Pekerjaan17 Penyesuaian Harga18 Peristiwa Kompensasi19 Denda20 Sangsi21 Penyelesaian Perselisihan
DAFTAR SIMAK KLAUSUL KONTRAK - 3
No Bagian/KlausulDalam
Dokumen Kontrak
Ketentuan KeteranganCatatan
Rekomendasi
1 2 3 4 5 6
Syarat-Syarat Umum KontrakA Ketentuan Umum1 Definisi2 Penerapan3 Bahasa dan Hukum4 Larangan KKN5 Asal Material/Bahan6 Korespondensi7 Wakil Sah Para Pihak8 Pembukuan9 Perpajakan
10 Pengalihan dan/atau subkontrak11 Pengabaian12 Penyedia Mandiri13 Kemitraan/KSO14 Penemuan-penemuan
DAFTAR SIMAK KLAUSUL KONTRAK - 4
No Bagian/KlausulDalam Dokumen Kontrak
Ketentuan Keterangan Catatan Rekomendasi
1 2 3 4 5 6
Syarat-Syarat Umum Kontrak
B Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak
15 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan16 Penyerahan Lokasi Pekerjaan17 Surat Perintah Mulai Kerja18 Program Mutu19 Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak20 Mobilisasi21 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan22 Persetujuan Pengawas Pekerjaan23 Perintah24 Akses ke Lokasi Kerja25 Pemeriksaan Bersama26 Waktu Penyelesaian Pekerjaan27 Perpanjangan Waktu28 Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan29 Rapat Pemantauan30 Peringatan Dini31 Serah Terima Pekerjaan32 Pengambilalihan
33 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan
DAFTAR SIMAK KLAUSUL KONTRAK - 4
No Bagian/Klausul Dalam Dokumen Kontrak Ketentuan Keterangan Catatan Rekomendasi1 2 3 4 5 6
34 Perubahan Kontrak35 Perubahan Lingkup Pekerjaan
36 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
37 Keadaan Kahar38 Penghentian Kontrak39 Pemutusan Kontrak40 Pemutusan Kontrak oleh PA41 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis
43 Pemutusan Kontrak akibat lainnya44 Peninggalan45 Hak dan Kewajiban Penyedia
46 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi
47 Hak Atas Kekayaan Intelektual48 Penanggungan dan Risiko49 Perlindungan Tenaga Kerja50 Pemeliharaan Lingkungan51 Asuransi
52Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PA atau pengawas pekerjaan
53 Laporan Hasil Pekerjaan
DAFTAR SIMAK KLAUSUL KONTRAK - 4
No Bagian/KlausulDalam Dokumen Kontrak
Ketentuan KeteranganCatatan
Rekomendasi1 2 3 4 5 6
54 Kepemilikan Dokumen55 Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
56 Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil57 Penyedia Lain58 Keselamatan59 Pembayaran Denda60 Jaminan61 Hak dan Kewajiban Penyedia62 Fasilitas63 Peristiwa Kompensasi64 Personil Inti dan/atau Peralatan65 Harga Kontrak66 Pembayaran67 Hari Kerja68 Perhitungan Akhir69 Penangguhan70 Penyesuaian Harga71 Pengawasan dan Pemeriksaan72 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PA73 Cacat Mutu74 Pengujian75 Perbaikan Cacat Mutu76 Kegagalan Bangunan77 Penyelesaian Perselisihan78 Itikad Baik
- 114 -
VIII. SERAH TERIMA
Pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) dari Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan kepada PA/KPA dijelaskan dalam bagan alur berikut:
Gambar 6 Bagan Alur Serah Terima
8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.
b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis.
c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
e. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
f. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
g. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahterimakan.
h. PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses
jdih.lkpp.go.id
Serah terima hasil pekerjaan dari PPK dan penyedia
1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA
1.PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa.
3.Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
Tahapan Kritikal dalam Pekerjaan Konstruksi
PENUNJUKAN
TTD KONTRAK
STO
SPMK
COW
PCM PHO FHO
JAMINAN PELAKS.
14 HR 14 HR
7 HR
FIELD ENGINEERING
CCO
PEMELIHA RAAN
PERTANGGUNGAN KEGAGALAN
BANGUNAN MAX 10 TH
WAKTU KONTRAK
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (CONSTRUCTION PERIOD)
PEMBAYARAN UANG MUKA
28
MOBILISASI 30
• Berita acara pemilihan penyedia lengkap • Berita acara Pre Award Meeting • Surat Penunjukan Pemenang Jasa Konstruksi • Jaminan Pelaksanaan • Draft Kontrak kontraktor • Berita Acara Penyerahan Lapangan • Berita acara Pre Contraktion Meeting (PCM) • Berita Acara MC 0 • Berita Acara CCO • Addendum biaya/waktu • As Build Drawing • Berita Acara Rapat evaluasi 2 mingguan • Buku Direksi dan buku Harian • Berita Acara PHO dan FHO
Dokumen yg disiapkan
TAHAP PELAKSANAAN
082133057172