M O N T H L Y R E P O R T - J A N U A R I 2 0 1 8 -  

PRESENTED BY :

C O U R T E S Y C A L L D E N G A ND I R E K T U R J E N D E R A L

M I N E R A L D A N B A T U B A R AAso s i a s i Pe r t ambangan Ba t uba r a I n done s i a

(APB I - I CMA )

T A N G G A L 1 F E B R U A R I 2 0 1 8

P

Pengurus APBI-ICMA melakukan courtesy call ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bapak Bambang Gatot Ariyono pada tanggal 1 Februari 2018 terkait dengan agenda 24th Coaltrans Asia dan beberapa isu yang sedang hangat dibicarakan di industri pertambangan batubara. Pada pertemuan tersebut, Bapak Dirjen mengkonfirmasi kehadiran di acara Coaltrans dan memberikan paparan mengenai outlook industri pertambangan batubara di tahun 2018. Selain itu, Bapak Dirjen juga mendesak APBI-ICMA untuk menyiapkan simulasi harga yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha pertambangan batubara terkait dengan isu harga domestik batubara sebagai solusi alternatif terkait polemik penentuan harga batubara domestik yang diajukan oleh PT PLN (Persero).

ISUPRIO-RITASA P B I - I C M A

ISU

PRIORITAS

APBI - ICMA

HARGA JUAL BATUBARA KE PT PLN (PERSERO)

A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A  

Prinsip fairness pemberlakuan aturan, potensi

terjadinya kerawanan pada ketahanan

pasokan batubara (security of supply) dalam

negeri, dan potensi terjadinya kerentanan

harga dan ketidakstabilan pada industri

batubara. APBI-ICMA juga berharap adanya

keterbukaan informasi dari PT PLN (Persero)

Tbk. terkait dengan kebutuhan jumlah dan

kualitas batubara untuk setiap pembangkitnya

untuk mempermudah pelaku usaha

pertambangan batubara untuk memasok

batubara. Selain itu, usulan mengenai harga

batubara masuk sebagai komponen dalam

penentuan tariff adjustment bagi pengguna

listrik non-subsidi perlu dipertimbangkan oleh

pemerintah. APBI-ICMA berharap kebijakan

terkait harga batubara domestik tidak akan

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

negara, khususnya bagi PNBP Sektor Minerba. 

Pihak Kantor Staf Presiden (KSP), yaitu Tim

Kedeputian I Bidang Pengendalian,

Pembangunan, Monitoring dan Evaluasi

Program Prioritas, mengundang APBI-ICMA

terkait dengan penetapan harga batubara untuk

keperluan domestik. Pertemuan yang

diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2018

tersebut bertujuan untuk mendapatkan

masukan dari pelaku usaha pertambangan

batubara agar kebijakan yang dihasilkan

pemerintah terkait harga batubara domestik

tidak menimbulkan pro dan kontra yang dapat

berdampak negatif bagi pemerintah maupun

pelaku usaha. Terkait dengan formula harga

batubara yang pernah diajukan PT PLN (Persero),

mulai dari metode floor and ceiling, metode

progressive discount, maupun metode cost plus

margin, APBI-ICMA menyatakan

keberatan.  Pertimbangan dari APBI-ICMA

terkait dengan beberapa hal, yaitu faktor

efisiensi internal pada PT PLN (Persero),

RAPAT DI KANTOR STAF

PRESIDEN (KSP)

RAPAT ANGGOTA TERKAITHARGA BATUBARADOMESTIK

Terdapat masukan dari anggota APBI-ICMA bahwa harga batubara acuan sudah tepat digunakan karena mengacu pada mekanisme pasar. yang akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Pembahasan harga batubara domestik Jika memang diharuskan terdapat penurunan harga batubara untuk keperluan domestik, maka yang mungkin dilakukan adalah adjustment terhadap komponen penyusun harga patokan batubara (HPB). Transparansi terkait kinerja internal PT PLN (Persero) juga perlu diperjelas untuk menilai efektivitas kinerja PT PLN (Persero). Selain itu perlu dipertimbangkan juga kesesuain kebijakan penentuan harga  batubara domestik terhadap prinsip konservasi sumber daya alam untuk penggunaan batubara di masa yang akan datang.

Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan hargajual batubara domestik di Kantor Staf Presiden(KSP) dan Kementerian ESDM, APBI-ICMAmelakukan rapat anggota untuk menyampaikanhasil rapat dan meminta masukan dari anggotaterkait dengan isu harga batubara domestiktersebut. Sampai saat ini belum ada kepastianterkait formula harga selanjutnya akan dilakukansecara business to business, antara pelaku usahapertambangan batubara dengan PT PLN(Persero).  

PERMENDAG NO. 82 TAHUN 2017

A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A ( A P B I - I C M A )

Ketentuan penggunaan kapal laut nasional dan asuransi nasional untuk kegiatan ekspor batubara yang terdapat dalam Permendag No. 82 Tahun 2017 menjadi salah satu isu yang paling hangat dibicarakan di tahun 2018 ini. Kebijakan yang diterbitkan pada tanggal 26 Oktober 2017 ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Perekonomian Jilid XV tentang “Pengembangan Usaha dan Tingkatkan Daya Saing Penyedia Logistik Nasional” yang mulai diberlakukan secara efektif mulai 26 April 2018. Sehubungan dengan kemungkinan disruption yang dapat terjadi akibat diterbitkannya kebijakan tersebut, APBI – ICMA secara inisiatif mengawali pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk mebahas kejelasan pelaksanaan Permendag No. 82 

Tahun 2017 pada tanggal 22 Januari 2018. Bapak Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memaksimalkan value yang dapat diperoleh dari kegiatan logistik nasional yang memiliki potential value sebesar Rp 2.400 T serta sebagai trigger untuk memberdayakan angkutan kapal laut nasional. Bpk. Oke Nurwan juga berkomitmen bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu ekspor batubara yang sudah berlangsung sampai saat ini dan tidak akan menimbulkan beban biaya tinggi bagi pelaku usaha pertambangan batubara. Bpk. Oke Nurwan juga berkesempatan hadir pada acara CEO Gathering 2018 untuk menjelaskan secara langsung perihal pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017. 

CEO GATHERING 2018, 24 JANUARI 2018

AUDIENSI DENGAN BAPAK OKE NURWAN, 22 FEBRUARI 2018

Oleh karena itu, pemerintah akan memfasilitasi pertemuan bagi semua stakeholder yang

terlibat dalam kebijakan tersebut, seperti APBI-ICMA, GAPKI, INSA, ALFI, dan kementerian

terkait, untuk membahas dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Permendag No. 82

Tahun 2017. Sampai saat ini, pemerintah tetap berkeinginan agar peraturan ini dapat

berjalan pada tanggal 26 April 2018 sesuai dengan rencana awalnya. Menindaklanjuti

komitmen Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menyusun petunjuk teknis

terkait pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017, telah dilakukan rapat perdana pada

tanggal 5 Februari 2018 dengan agenda pembentukan tim teknis terkait dengan penyusunan

juknis Permendag No. 82 Tahun 2017. APBI-ICMA mengajukan adanya penundaan terhadap

pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017 dengan berbagai pertimbangan, yaitu belum

adanya roadmap yang jelas terkait penggunaan angkutan kapal nasional dalam kegiatan

ekspor komoditas batubara dan CPO, adanya kemungkinan peraturan tersebut bertentangan

dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah ditanda tangani pemerintah

Indonesia, dan juga faktor kesiapan dari armada kapal laut nasional terkait dengan jumlah

kapal, kapasitas angkut kapal, dan kualitas kapal. Bpk. Oke Nurwan juga menegaskan

berulang kali bahwa peraturan tersebut dapat diubah sewaktu-waktu apabila memang tidak

mungkin dilaksanakan dalam tenggat waktu yang sudah ditentukan setelah dilakukan

pertemuan secara intensif antara semua stakeholder yang terlibat. Untuk mengawal proses

penyusunan juknis dan roadmap pelaksanaan Permendag No. 82 Tahun 2017, maka

dibentuklah tim teknis yang beranggotakan APBI-ICMA, GAPKI, INSA, ALFI, SBI,

Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian

Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan

(Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan BKF). Pemerintah berharap tim teknis ini dapat

berkontribusi sepenuhnya dalam penyusunan roadmap dan juknis supaya pelaksanaan

Permendag No. 82 Tahun 2017 nantinya dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya

bagi semuastakeholder yang terlibat.

PERMENDAG NO. 82 TAHUN 2017

Rapat Perdana Tim Teknis Permendag No. 82 Tahun 2017,

5 Februari 2018

ASOS IAS I PERTAMBANGAN BATUBARA INDONES IA (APB I - ICMA)

FESTIVAL IKLIM 2018

Festival Iklim 2018 adalah salah satu kegiatan pertanggungjawaban, paparan, dan diskusi terkait dengan 3 tahun pencapaian pengendalian perubahan iklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 16 – 17 Januari 2018. 

FESTIVAL IKLIM 2018,

16 JANUARI 2018 

Tujuan dari acara ini adalah untuk menyampaikan ke masyarakat umum tentang progress implementasi Paris Agreement dan NDC serta peluncuran produk dan rencana pengendalian perubahan iklim dari KLHK. Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari BAU dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional serta menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 menjadi 834 – 1081 juta ton CO2 dengan menunjuk 5 kementerian sektor untuk melaksanakan mitigasi perubahan iklim, yaitu Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian. Dari sektor energi, Kementerian ESDM telah menargetkan mitigasi gas rumah kaca (target NDC sektor energi) sebesar 314 – 398 juta ton CO2 pada tahun 2030. Kebijakan Kementerian ESDM terkait pencapaian NDC sektor energi adalah dengan peningkatan ketahanan energi nasional melalui upaya percepatan pembangunan infrastruktur energi, pemanfaatan energi setempat yang berkelanjutan, dan peningkatan cadangan operasional yang tertuang dalam Prioritas Nasional V mengenai Ketahanan Energi

ISUPRIO-RITASA P B I - I C M A

SOSIALISASI

REGULASI /

KEBIJAKAN

APBI - ICMA

Tentang Tata Cara Penyiapan Penetapan dan / atau Pemberian Wilayah serta Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Konsultasi Publik Rancangan Permen ESDM

A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A ( A P B I - I C M A )

Rapat di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Perubahan UU No. 4 Tahun 2009

Konsultasi publik rencana Permen ESDM tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan batubara diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2018. Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen dari Kementerian ESDM untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan perizinan sektor minerba terkait dengan upaya pemerintah untuk melakukan percepatan investasi di sektor minerba sebagai amanat dari Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017. Upaya Kementerian ESDM untuk melakukan penyederhanaan regulasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti integrasi beberapa jenis perizinan dan persetujuan dalam RKAB, pelimpahan kewenangan Kepala Inspektur Tambang ke Kadis ESDM Provinsi, simplifikasi persyaratan IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian, pengaturan tentang perizinan bidang pengangkutan dan penjualan minerba, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 31 Januari 2018 APBI-ICMA yang diwakili Bapak Suharsono menghadiri Undangan dari Direktorat Jenderal Hukum dan Ham dalam rangka membahas rancangan naskah akademis terkait perubahan UU N0.4 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dari aspek HAM.

SHUTTER SPEED

SOSIALISASI KODE KCMI

ada kesempatan kali ini pihak LSM dari ELSAM ( Institue for Policy Research and Advocacy ) Bapak Wahyu Wagiman menyampaikan materi presentasi , pihak ELSAM menyinggung adanya beberapa kasus terkait pelanggaran HAM dalam industri pertambangan. Pertambangan Ilegal di daerah di picu oleh beberapa hal, dimana yang paling menentukan karena rendahnya pengawasan dari pihak aparat dan disinyalir adanya kerjasama oknum keamananan dalam beberapa praktik pertambangan illegal. APBI-ICMA menambahkan bahwa seluruh anggota utama APBI-ICMA ( 86 perusahaan ) merupakan perusahaan yang taat terhadap semua peraturan yang telah di tetapkan oleh KESDM. Seruan APBI-ICMA untuk memberantas PETI telah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah . Saat ini pemerintah terus berbenah dalam pengelolaan pertambangan , sehingga membuahkan hasil yang positif, dimana nilai PNBP pertambangan pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar 40,6 T dari nilai target 32,7 T. Sungguh suatu prestasi yang sangat membanggakan .

Pada tanggal 18 Januari 2018, APBI-ICMA hadir dalam sosialisasi Kode KCMI 2017 ( revisi dari Kode KCMI 2011). Diharapkan Kode yang diadopsi dari Kode JORC 2004 ini dapat menjadi panduan pelaporan publik untuk hasil eksplorasi, sumberdaya, dan cadangan minerba di Indonesia; serta mampu melindungi kepentingan investor dan para stakeholders. Kode KCMI tersebut telah diterima oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperlukan untuk penawaran IPO, namun belum untuk pelaporan publik berikutnya. Pada rapat tersebut, Bpk. Sri Raharjomenekankan apresiasi kementerian atas kode KCMI ini. Pengembangan kode, bersama dengan program kementerian seperti CnC, dipandang sebagai bagian dari pematangan industri pertambangan dan eksplorasi yang lebih luas. Beliau mengungkapkan hal tersebut termasuk dalam upaya berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan sektor sumber daya, termasuk melihat validasi dan penyimpanan data, meninjau Sumber Daya Nasional dan memperbarui Standar Nasional (NSI) yang berkaitan dengan definisi sumber daya dan cadangan bijih.Kode KCMI 2017 secara nominal berlaku mulai 1 November 2017, dan wajib mulai 1 November 2019 dan seterusnya.

ISUPRIO-RITASA P B I - I C M A

DISKUSI

NARASUMBER

APBI - ICMA

FGD BANK INDONESIA

COAL OUTLOOKCONFERENCE -PETROMINDO

PERMENDAG NO. 82 TAHUN 2017 CONFERENCE - PETROMINDO

FGD BANK INDONESIAASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA

Pada tanggal 31 Januari 2018 APBI - ICMA diundang oleh Bank Indonesia dalam kegiatan FGDRapat Evaluasi Ekonomi Keuangan Daerah (REKDA)untuk mendapatkan masukan dari pelaku usaha. Peserta yang hadir adalah perwakilan BI dari wilayah Indonesia Timur yang perekonomiannya banyak tergantung komoditas pertambangan seperti misalnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dalam diskusi tersebut APBI menyampaikan prospek dan outlook sektor pertambangan batubara di 2018 serta potensi hambatan yang diakibatkan oleh kebijakan dan regulasi yang berpotensi menghambat. Dalam acara tersebut pihak APBI juga menyampaikan kendala- kendala yang dihadapi terkait dengan regulasi/kebijakan seperti antara lain penetapan harga jual batubara ke PLN, aturan yang mewajibkan penggunaan kapal dan asuransi nasional dan peraturan lain yang akan berdampaik terhadap kepastian investasi batubara kedepan.

APBI - ICMA

Pada tanggal 30 Januari 2018 Bpk PanduSjahrir Ketua Umum APBI-ICMA menjadipanelis di acara Coal Conference yangdiadakan oleh Petromindo di JW MarriottJakarta. Ketuaumum APBI menyampaikanbeberapa pandangannya tentang coal outlookdi 2018 serta beberapa isu yang menjadi isuprioritas bagi pelaku usaha batubara ditahun 2018 yaitu tentang Permendag 82 /2017, harga jual batubara ke PLN, danrencana pemerintah mengkonversi PKP2Bmenjadi IUPK pada saat berakhirnyaperjanjian PKP2B. Dalam paparannya, KetuaAPBI-ICMA melihat potensi sektor batubaranasional sebagai sumber energi primer bagiketahanan energi nasional masih pentinguntuk beberapa tahun kedepan.

Coal Outlook Conference

"PETROMINDO EVENTS"

Pada tanggal 31 Januari 2018 Bpk. Hendra Sinadia sebagai Direktur Eksekutif APBI - ICMA menjadi narasumber dalam Petromindo Conference yang membahas mengenai Permendag No. 82 Tahun 2017. Pada konferensi tersebut, hadir pula beberapa narasumber dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, PT Asuransi MSIG, INSA, UMBRA, dan AKSET. Pada konferensi tersebut, APBI - ICMA sebagai perwakilan dari industri batubara menyatakan perlu adanya penundaan terhadap kebijakan tersebut dan perlu adanya technical guidance yang jelas serta road map penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor batubara dalam jangka waktu yang panjang.

Permendag No. 82 Tahun2017 Conference

ISUPRIO-RITASA P B I - I C M A

EVENTS

APBI - ICMA

J - COAL SEMINARHigh Efficiency and Low Emission Coal Utilization Technology

Towards Sustainable, Stable, and Low-Carbon Electricity Generation

A S O S I A S I P E R T A M B A N G A N B A T U B A R A I N D O N E S I A ( A P B I - I C M A )

E V E N T S

1) J-COAL

SEMINAR

2) DJAKARTA

MINING CLUB

JCOAL bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan seminar mengenai Clean Coal Technology (CCT) yang bertemakan “High Efficiency and Low Emission Coal Utilization Technology Towards Sustainable, Stable, and Low-Carbon Electricity Generation". Teknologi pengolahan batubara kalori rendah yang ramah lingkungan (penggunaan USC Boiler dan CFBC Boiler pada pembangkit listrik tenaga uap), kebijakan lingkungan pada penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, teknologi pengukuran kriteria lingkungan dan upaya mitigasi dampak lingkungan, serta penggunaan teknologi coal ash di Jepang. Seminar yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Januari 2018 tersebut memberikan penjelasan bahwa batubara, yang merupakan sumber energi murah namun kurang environmentalfriendly, dapat menjadi sumber energi primer utama bagi pembangkit listrik tanpa perlu khawatir akan dampak negatifnya apabila dimanfaatkan dengan berbagai teknologi prevensi dan mitigasi batubara yang tepat dan efisien. 

DJAKARTA MINING CLUBASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA

BY MS . M ILLER

global yang dapat menekan

kondisi oversupply komoditas

batubara di dunia. Sedangkan

penurunan harga batubara di

tahun 2018 diperkirakan karena

penurunan konsumsi batubara

secara global yang disebabkan

karena isu lingkungan, prioritas

penggunaan batubara domestik,

serta peningkatan investasi sektor

energi terbarukan di beberapa

negara importir batubara, seperti

Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Selain itu, hambatan yang akan

dihadapi oleh industri

pertambangan batubara pada

tahun ini juga terkait dengan

konsumsi listrik Indonesia yang

mengalami pelemahan serta

kondisi financial loan perusahaan

pertambangan yang buruk.

24th Djakarta Mining Club yang

diselenggarakan pada tanggal 25

Januari 2018 membahas mengenai

outlook industri pertambangan

batubara Indonesia di tahun 2018.

Paparan mengenai peluang dan

hambatan yang akan dialami

sektor pertambangan batubara

Indonesia di era ketidakpastian

saat ini disampaikan oleh Bapak

Scott Dendy (IHS Markit) dan

Bapak Dendi Ramdani (PT Bank

Mandiri). Harga batubara yang

beberapa waktu terakhir ini

mengalami peningkatan justru

diprediksi akan mengalami

penurunan pada tahun

ini. Peningkatan harga batubara

pada beberapa waktu yang lalu

lebih disebabkan oleh kebijakan

sektoral dan kondisi geopolitik

ISUPRIO-RITASA P B I - I C M A

KEGIATAN

LAIN

APBI - ICMA

KUNJUNGAN

DARI J-COAL

RAPAT

MENGENAI IEU -

CEPA

RAPAT PENGURUS

KUNJUNGAN DARI J-COALASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA

Pada tanggal 19 Januari 2018 APBI - ICMA menyambut hangat kedatangan

JCoal (Japan Coal Energy Center) yang diwakili oleh Masahiro Yoshida (Senior

Engineer), Masamichi Hasguchi (Senior Executive Director), dan Masafumi

Uehara (Assistant Secretary General). Agenda ini memberikan paparan

tentang peran Jepang untuk mewujudkan Clean Coal Technology terutama

untuk pengurangan zat SOx dan NOx, bahkan pemanfaatan untuk

menggunakan abu batubara. Pihak Jcoal mengapresiasi dukungan APBI

dalam terhadap pelaksanaan acara FGD Clean Coal Technology yang

diselenggarakan oleh Jcoal tanggal 18 Januari 2018. Dalam pertemuan

tersebut dibahas rencana ini pun menghasilkan MoU baru antara APBI -

ICMA dan Jcoal membuat suatu kesepakatan dalam bentuk memorandum of

understanding (MoU) mengenai pengembangan teknologi batubara bersih

(clean coal technology). .

RAPAT MENGENAI IEU - CEPAPerundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic

Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah bentuk kerjasama perdagangan

bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa yang bertujuan untuk

meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan antara kedua belah pihak

secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama. Di dalam

perundingan IEU CEPA, terdapat pembahasan mengenai Energy and Raw

Materials (ERM) yang sebelumnya dibahas pada working group Trade in

Goods (TIG). Oleh karena itu, diadakanlah rapat untuk membahas masalah

terkait pelaksanaan IEU CEPA di sektor Energy and Raw Materials (ERM) yang

dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2018. Kementerian ESDM, mengajak

semua asosiasi terkait yang akan menerima dampak dari pemberlakuan IEU

CEPA tersebut untuk dapat memberikan masukan terkaitpelaksanaan IUE

CEPA di bagian Energy and Raw Materials. Dengan adanya hubungan

kerjasama perdagangan ini, pemerintah Indonesia berharap makin banyak

peluang investasi di Indonesia, khususnya investasi di sektor pertambangan

dan energi. Terkait dengan permohonan Uni Eropa untuk menghapus bea

keluar untuk Raw Materials, APBI-ICMA menyatakan keberatan dan

mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan legal issue. APBI-

ICMA juga memberi masukan kepada pemerintah untuk melakukan review

kebijakan yang dapat berpotensi menghambat pelaksanaan kerjasama

perdagangan antara Indonesia – Uni Eropa, yaitu misalnya kebijakan

penggunaan kapal dan asuransi nasional dalam kegiatan ekspor komoditas

tertentu.

RAPAT PENGURUS APBI - ICMA

A SO S I A S I P E R T AMBANGAN B A T U B A RA I N DON E S I A

PEMBAHASAN

MENGENAI AGENDA

KEPENGURUSAN

TAHUN 2018

Pengurus APBI-ICMA memulai tahun 2018 dengan mengadakan Rapat Bulanan Rapat pengurus APBI – ICMA diadakan pada tanggal 19 Januari 2018, yang dihadiri oleh pengurus inti seperti Pak Pandu S. , Pak Dharma D., Pak Haryanto, Pak Iwan, Pak Hendra dan Seluruh staff Sekretariat. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam membahas beberapa agenda prioritas APBI - ICMA pada tahun 2018 seperti pembahasan isu mengenai kewajiban penggunaan kapal dan asuransi nasional yang diatur dalam   4

Permendag No. 82/2017 serta isu mengenai kebijakan harga jual listrik dalam negeri, khususnya untuk keperluan PT PLN (Persero). Selain itu, rapat pengurus ini juga membahas mengenai agenda - agenda penting yang akan dilakukan pada tahun 2018, seperti penyelenggaraan Coaltrans di tahun 2018.

FIND US

MENARA KUN INGAN

LANTA I 1 SU I T E A , M , N

J L . H . R . RASUNA SA ID ,

BLOK X - 7 KAV . 5 ,

JAKARTA SE LATAN , 1 2 9 40

O U R O F F I C E :

www.apbi-icma.org

apbi.icma

@APBI_ICMA