LAPORAN DELEGASI

THE FIFTH WORLD CONFERENCE OF

SPEAKERS OF PARLIAMENT

Wina - Austria I 19 – 20 Agustus 2020

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1

LAPORAN

DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MENGHADIRI SIDANG THE FIFTH WORLD CONFERENCE OF SPEAKER OF

PARLIAMENT

“PARLIAMENTARY LEADERSHIP FOR MORE EFFECTIVE MULTILATERALISM THAT DELIVERS

PEACE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PEOPLE AND PLANET”.

Wina - Austria, 19 – 20 Agustus 2020

Ketua DPR RI dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen menghadiri the Fifth World

Conference of Speaker of Parliament pada tanggal 20 Agustus 2020. Pertemuan Tingkat

Tinggi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali ini merupakan forum bagi para Ketua

Parlemen seluruh dunia yang bertujuan untuk berbagi pengalaman dan praktik cerdas,

sebagai wadah untuk saling belajar, terutama di masa pandemi yang menuntut kita semua

untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Di tengah pandemi Covid-19, pertemuan ini

diselenggarakan dalam bentuk virtual yang menggunakan teknologi informasi dalam bentuk

Web Seminar. Pertemuan tahun ini diselenggarakan atas kerja sama Inter-Parliamentary

Union (IPU) dan Parlemen Republik Austria sebagai tuan Rumah.

Tema utama yang diangkat tahun ini adalah “Parliamentary leadership for more effective

multilateralism that delivers peace and sustainable development for the people and planet”.

Di tengah menguatnya ketegangan antar-negara, maupun praktik unilateralisme, parlemen

sebagai penjaga demokrasi harus memastikan bahwa multilateralisme merupakan jalan

yang harus dikedepankan berbagai negara untuk menyelesaikan permasalahan kita

bersama. Saling mendengar dan memahami adalah esensi dari multilateralisme, yang

seringkali diabaikan dalam proses dan hubungan antar-komunitas, kelompok, dan bahkan

negara. Konflik dan pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan maupun kelestarian

planet seringkali karena berbagai negara mengedepankan ego masing-masing. Parlemen

dapat berperan sebagai suara moral dalam membendung kecenderungan ini.

A.PENDAHULUAN

2

Kepercayaan masyarakat yang cenderung melemah kepada proses demokrasi

ditunjukkan dengan menguatnya kecenderungan otokratik di banyak negara. Hal ini tidak

dapat disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena sedikit banyak kegagalan dalam

menjamin kesejahteraan masyarakat turut mendorong kecenderungan tersebut. Parlemen

harus menjadi jembatan antara suara masyarakat yang sering kali terabaikan dengan

keputusan di tingkat negara, sehingga keberadaan parlemen tetap relevan di mata

masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang jangkauannya melampaui permasalahan kesehatan semata,

mengakibatkan juga guncangan terhadap perekonomian masyarakat. Kegagapan dalam

solusi yang ditawarkan oleh negara mendorong erosi yang lebih jauh terhadap kekecewaan

masyarakat tersebut. Menurut data yang dilansir oleh IPU, kecenderungan ini terlihat dari

meningkatnya kekecewaan masyarakat dari 47,9 persen pada dekade 1990-an menjadi 57,5

persen pada tahun 2019. Indikator lainnya adalah menurunnya tingkat partisipasi pemilih

pada berbagai pemilu yang diselenggarakan, terutama pada para pemilih muda di bawah 25

tahun. Di tengah kecenderungan ini, maka peran parlemen menjadi semakin penting dan

dalam konteks inilah konferensi internasional para Ketua Parlemen sedunia tahun ini

diselenggarakan

Susunan Delegasi DPR RI pada sidang Fifth World Conference of the Speaker of

Parliament adalah sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN

1. DR. (H.C.) Puan Maharani

A-188

● Ketua Delegasi DPR RI

● Ketua DPR RI

● Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

2. Dr. Fadli Zon, SS., M.Sc

A-86

● Anggota Delegasi

● Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen

(BKSAP)

● Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

3. Charles Honoris

A-162

● Anggota Delegasi

● Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar

Parlemen (BKSAP)

● Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3

Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI/F-PDIP menjadi salah satu pembicara utama

dalam sesi ketiga dengan tema “Improving Governance by Bridging the gap between

parliament and the people”. Delegasi DPR RI juga diwakili oleh Dr. Fadli Zon, Ketua BKSAP/F-

Gerindra dan Charles Honoris, Wakil Ketua BKSAP/F-PDIP.

Ketua-ketua Parlemen yang juga akan menjadi pembicara utama dalam sesi ini adalah:

1. Mr. Jan Anthoine Bruijn (Belanda)

2. Dr. (H.C.). Puan Maharani (Indonesia)

Selain para pembicara utama, sidang ini juga menghadirkan para pakar terkait isu tersebut,

mereka antara lain:

1. Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka (Executive Director, UN Women)

2. Mr. Fabrizio Hochschild-Drummond (Special Advisor to the UN Secretary-General on

the Commemoration of the United Nations 75th Anniversary)

Beberapa Ketua Parlemen juga memberikan tanggapan dan masukan di dalam sesi tersebut.

Mereka antara lain:

1. Mr. Rahman Rahmani (Afghanistan)

2. Mr. Andreas Norlen (Swedia)

3. Mr. Anthony Rota (Kanada)

4. Mr. Om Birla (India)

5. Ms. Inara Murniece (Latvia)

6. Mr. Juan Guaido (Venezuela)

7. Ms. Tanzila Narbaeva (Uzbekistan)

8. Mr. Igor Zorcic (Slovenia)

Para

Ketua Parlemen yang Hadir dalam Fifth World Conference of Speaker

4

1. Rapat Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen Ke-7 pada tanggal 3 Juni 2020

menyetujui pengiriman delegasi pada sidang virtual Fifth World Conference of

Speakers of Parliament dan menugaskan Biro Kerja Sama Antar Parlemen untuk

mempersiapkan aspek teknis maupun substansi untuk acara tersebut.

2. Biro KSAP mengirimkan surat pada tanggal 11 Agustus 2020, nomor DP/09009/Setjen

dan BK DPR RI/AP.01/VIII/2020, perihal permintaan pendampingan untuk Ketua DPR

RI pada sidang tersebut kepada Kementerian Luar Negeri.

3. Biro KSAP mengadakan persiapan teknis terkait jaringan internet, kamera, suara,

maupun aspek teknis lainnya yang dibutuhkan. Kegiatan ini merupakan agenda

bersama organizing commitee IPU untuk memastikan segala hal berjalan baik ketika

pelaksanaan kegiatan. Agenda ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020, pukul

17.00 WIB di ruang rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, lantai 3 bekerja

sama dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi dan Biro Pemberitaan Parlemen.

4. Biro Kerja Sama Antar Parlemen melakukan gladi bersih dan berbagai persiapan akhir

bersama dengan Bidang Data Teknologi Infomasi dan Biro Pemberitaan Parlemen

pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI,

Gedung Nusantara III, lantai 3.

1. AGENDA WEB SEMINAR

Konferensi Ketua Parlemen Dunia Ke-5 Markas PBB, Wina, Austria, 19-21 Agusutus 2020

RABU, 19 AGUSTUS 2020

14:00 - 14:30

Pembukaan Konferensi Ketua Parlemen

Pidato sambutan dari:

● Ibu Gabriela Cuevas Barron, Presiden IPU

● Bpk. Wolfgang Sobotka, Ketua Dewan Nasional Austria

● Bpk. Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB

B. PERSIAPAN WEB SEMINAR

C. PELAKSANAAN WEB SEMINAR

5

14:35 - 15:20 Pembukaan: Debat interaktif mengenai kesehatan, iklim, dan ekonomi

Pimpinan: Ibu Gabriela Cuevas Barron, Ketua IPU

Moderator: Ibu Claire Doole

Undangan khusus:

● Ms. Sarah Gilbert

Profesor Vaksinologi dari University of Oxford

● Bpk. Jeffrey Sachs

Direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan dan Profesor pada

Columbia University

Direktur Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB

● Ibu Phoebe Koundouri

Profesor pada Athens University of Economics and Business

Presiden Terpilih Asosiasi Ekonom Sumber Daya dan Lingkungan

Eropa

15:30 - 16:10 Penyampaian laporan:

Mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan

anak perempuan: Praktik terbaik dan komitmen-komitmen parlemen

Pembicara Utama:

● Bpk. Kenneth Lusaka (Kenya)

● Ibu Donatille Mukabalisa (Rwanda)

● Ibu Shirin Sharmin Chaudhury (Bangladesh)

Penguatan peran pemuda di bidang politik dan parlemen: Dari kata-kata

menjadi aksi nyata

Pembicara Utama:

● Lord Fakafanua (Tonga)

● Ibu Fawzia Zainal (Bahrain)

● Bpk. Slimane Chenine (Aljazair)

6

Aksi puluhan tahun untuk mencapai Agenda Pembangunan

Berkelanjutan 2030

Pembicara Utama:

● Bpk. Chuan Leekpai (Thailand)

● Ibu Tone Wilhelmsen Trøen (Norwegia)

● Ibu Thandi Modise (Afrika Selatan)

16:20 - 17:05 Diskusi panel: Memperkuat aksi parlemen:

Darurat perubahan iklim

Pembicara Utama:

● Bpk. César Litardo Caicedo (Ekuador)

● Ibu Roser Suñé Pascuet (Andorra)

● Bpk. Haroun Kabadi (Chad)

Panelis:

● Ibu Yolanda Kakabadse

Mantan Presiden Word Wildlife Fund (WWF) dan International

Union for Conservation of Nature (IUCN)

● Bpk. Luis Alfonso de Alba

Utusan Khusus Sekretearis Jenderal PBB untuk KTT Iklim 2019

17:15 – 18:00 Diskusi panel: Pergerakan manusia untuk meraih kehidupan yang lebih

baik: Tantangan, peluang dan solusi

Pembicara Utama:

● Ibu Laura Rojas (Meksiko)

● Bpk. Mustafa Şentop (Turki)

● Ibu Zinaida Greceanîi (Republik Moldova)

Panelis:

● Ibu Gillian Triggs

Asisten Komisioner Tinggi bidang Perlindungan,

Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)

● Bpk. Gilles Carbonnier

Wakil Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC)

7

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020

14:00 - 14:25

Penyampaian laporan (lanjutan)

Demokrasi dan perubahan peran parlemen abad ke-21

Pembicara Utama:

● Bpk. Demetris Syllouris (Siprus)

● Ibu Rebecca Alitwala Kadaga (Uganda)

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika: Permasalahan-permasalahan

yang muncul dan solusi yang mendesak

Pembicara Utama:

● Ibu Akiko Santo (Jepang)

● Bpk. Yariv Levin (Israel)

14:30 - 15:15 Diskusi panel: Meningkatkan mutu tata kelola dengan menjembatani

jarak antara parlemen dan masyarakat

Pembicara Utama:

● Ibu Adriana Muñoz (Chile)

● Bpk. Jan Anthonie Bruijn (Belanda)

● Ibu Puan Maharani (Indonesia)

Panelis:

● Ibu Phumzile Mlambo-Ngcuka

Direktur Eksekutif Perempuan PBB

● Bpk. Fabrizio Hochschild-Drummond

Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB pada Peringatan 75

Tahun PBB

15:25 - 16:10 Diskusi panel: Mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua

8

Pembicara Utama:

● Bpk. Marzouq Ali M. Al-Ghanim (Kuwait)

● Ibu Gabriela Cuevas Barron (Presiden IPU)

● Bpk. Jacob F. Mudenda (Zimbabwe)

Panelis:

● Bpk. Augustus Nuwagaba

Profesor pada Makerere University

● Ibu Armida Alisjahbana

Sekretaris Eksekutif, Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia

dan Pasifik (ESCAP)

16:20 - 17:05 Agenda khusus: Pemberantasan terorisme dan ekstremisme kekerasan:

Perspektif korban

Testimoni:

● Bpk. Imrana Alhaji Buba

Pemuda korban asal Nigeria, pendiri Koalisi Pemuda Melawan

Terorisme (YOCAT)

Pembicara Utama:

● Bpk. Wolfgang Sobotka (Austria)

● Ibu Esperança Bias (Mozambique)

● Bpk. Reinhold Lopatka, Ketua Kelompok Penasihat Tingkat Tinggi

IPU dalam Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme

Kekerasan

Panelis:

● Ibu Ghada Fathi Waly

Direktur Jenderal Markas PBB di Wina

Direktur Eksekutif Markas PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan

(UNODC)

● Bpk. Vladimir Voronkov

Under-Secretary-General pada Kantor PBB untuk

Penanggulangan Terorisme (UNOCT)

17:10 - 17:40 Adopsi Deklarasi ketua-ketua/pimpinan parlemen untuk mewujudkan

9

multilateralisme yang lebih efektif demi terciptanya perdamaian dan

pembangunan berkelanjutan bagi manusia dan bumi

17:45 - 18:15 Pidato penutup

● Bpk. Wolfgang Sobotka

Ketua Dewan Nasional Austria

● Bpk. Tijjani Muhammad-Bande

Presiden Majelis Umum PBB

● Ibu Gabriela Cuevas Barron

Presiden IPU

2. JALANNYA WEB SEMINAR

Rabu, 20 Agustus 2020

a. Sesi Pembukaan

Gabriela Cuevas Barron, President of the IPU menyatakan Diplomasi Parlemen sangat

penting karena merupakan wadah untuk mencari kesepahaman dan saling pengertian.

Walaupun ketidaksepakatan banyak terjadi di berbagai isu, upaya bersama terus

dilakukan untuk mencapai consensus. Di tengah dunia yang banyak dilanda konflik, kita

harus berani membayangkan dunia dimana pencarian solusi secara damai adalah

keniscayaan.

Wolfgang Sobotka, President of the National Council menyatakan bahwa sebagai

penjaga demokrasi dan tatanan hukum, parlemen memiliki peran kunci dalam

menyelesaikan tantangan dewasa ini. Penting bagi parlemen untuk melihat bahwa

pandemic korona sebagai kesempatan untuk mengakui nilai dan kelebihan yang

ditawarkan oleh diplomasi parlemen.

Antonio Guterres, Secretary General of the UN menyatakan bahwa pandemic Covid-19

merupakan bencana yang belum ada presedennya. Efek pandemi ini melanda mulai dari

sisi ekonomi, hingga bencana kemanusiaan dan hak asasi manusia. Bahkan tanpa

pandemi ini masalah kesenjangan, degradasi lingkungan, menciutnya hak-hak sipil,

fasilitas publik yang tidak layak telah menjadi masalaha akibat kegagalan pemerintah.

Pada tataran global, kita memerlukan Tatanan Global Baru yang memastikan

kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan dapat dibagi secara lebih luas dan merata. Kita

memerlukan globalisasi yang lebih adi dan suara yang lebih kuat bagi negara-negara

10

berkembang. Para anggota parlemen memiliki peran penting dalam mewujudkan

semua ini.

b. Sesi Pertama: Mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan

anak perempuan: Praktik terbaik dan komitmen-komitmen parlemen

Pembicara Utama:

● Bpk. Kenneth Lusaka (Kenya)

● Ibu Donatille Mukabalisa (Rwanda)

● Ibu Shirin Sharmin Chaudhury (Bangladesh)

Sesi ini dilaksanakan pada pukul 15.30 – 16.10 WIB yang fokus pada isu kesetaraan dan

pemberdayaan perempuan. Isu yang dibicarakan pada sesi ini penting karena masih

terdapat banyak permasalahan terkait kesetaraan jender dewasa ini. World Conference

on Women yang dilaksanakan pada tahun 1995 telah menyepakati The Beijing

Declaration dan Platform for Action yang berisi visi dan peta jalan yang komprehensif

terkait kesetaraan jender. Salah satu tujuan SDGs secara khusus menjadikan isu

kesetaraan jender ini sebagai Agenda 2030 nya.

Walaupun banyak kemajuan telah dicapai, tidak sedikit tantangan yang menghalangi

proyek besar pemberdayaan dan kesetaraan bagi perempuan. Sebagai contoh di

beberapa negara perempuan hanya memperoleh hak dan posisi hukum yang setara

hanya dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki. Aturan hukum yang diskriminatif masih

mempengaruhi hidup sekitar 2.5 milyar perempuan di seluruh dunia. Diskriminasi

bahkan terjadi dalam ranah keluarga, dimana perlakuan yang berbeda diterima oleh

anak laki-laki dan perempuan. Masih banyak aturan yang sangat mempersulit

perempuan dalam memperoleh hak-hak yang setara dengan laki-laki.

Di tengah semua tantangan banyak kemajuan yang telah dicapai selama 5 tahun

belakangan ini. Aturan perundangan maupun kebijakan yang tidak ramah kesetaraan

jender perlahan ditinggalkan. Beberapa reformasi praktek kebijakan yang telah terjadi

beberapa tahun belangan ini antara lain:

1. 191 konstitusi negara telah memasukkan aturan yang mendorong persamaan hak

dan anti diskriminasi dan sebanyak 24 konstitusi memiliki aturan tersendiri terkait

isu kesetaraan jender ini.

2. Data Bank Dunia menyatakan bahwa antara 2008 – 2017, sebanyak 274 reformasi

terkait kesetaraan jender telah dilaksanakan di 131 negara.

3. Dua per tiga negara telah memiliki aturan terkait cuti hamil, maupun melahirkan

sebagai bentuk pengakuan negara atas peran perempuan yang lebih berat terkait

pemenuhan tugas-tugas profesional dan domestik.

11

4. Peraturan dan regulasi terkait kekerasan terhadap perempuan telah dilaksanakan

di lebih dari setengah negara-negara di seluruh dunia.

5. Partisipasi politik perempuan telah meningkat di banyak negara pasca pemilu

yang banyak diselenggarakan pada tahun 2019.

6. Sebelum tahun 1995, hanya 2 negara yang memberlakukan kuota minimal bagi

perempuan di pemilu. Dewasa ini, praktek tersebut telah tersebar ke seluruh

penjuru dunia, yaitu sebanyak 81 negara.

Sejak 2015, banyak parlemen negara di seluruh dunia yang menempatkan perempuan

sebagai Ketua Parlemennya. Negara-negara tersebut antara lain: Nepal (2015), Vietnam

(2016), Filipina (2018) dan Indonesi serta Kazakstan (2019). Beberapa negara Afrika juga

menempatkan perempuan sebagai Ketua Parlemen Untuk Pertama kalinya, yaitu

Namibia (2015), Republik Demokratik Kongo, Malawi dan Togo (2019). Negara-negara

Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab (2015), Suriah (2016) dan Bahrain juga telah

melakukan hal yang sama.

Inter-Parliamentary Union (IPU) mendorong parlemen untuk membangun petunjuk

dengan:

1. Mengadopsi kebijakan yang memperjelas bahwa seksisme dan pelecehan

merupakan tindakan ilegal.

2. Melakukan evaluasi berkala, termasuk melalui survey.

3. Memastikan bahwa korban dapat memakses bantuan dan terjaga kerahasiaannya.

4. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap para pelaku.

5. Membangun kesadaran kepada para anggota parlemen mengenai pentingnya isu

ini.

Dalam rangka mempercepat upaya ini, maka para anggota parlemen berkomitmen:

1. Mendorong komitmen global untuk menghapus segala bentuk diskriminasi

maupun kekerasan terhadap perempuan.

2. Melakukan tinjauan berkala terhadap komitmen ini, khususnya dalam pencapaian

tujuan dalam Decade of Action.

3. Membangun komitmen politik dalam memperjuangkan kesetaraan jender.

4. Melacak sumber diskriminasi jika terdapat di dalam peraturan perundang-

undangan.

5. Menghentikan seluruh kekerasan dan diskriminasi melalui pembuatan kebijakan.

6. Mengadopsi legislasi yang lebih ambisius dalam mencapai tujuan ini.

7. Mendorong peran perempuan yang lebih besar di dalam internal partai politik.

8. Mengawasi pemerintah untuk menjaga komitmen ini.

9. Mengalokasikan sumber daya yang kuat untuk memastikan pencapaian tujuan

kesetaraan jender

12

10. Mengutuk segala bentuk kekerasan berbasis jender, baik dalam bentuk seksisme,

pelecehan, maupun kekerasan.

c. Sesi Kedua: Penguatan peran pemuda di bidang politik dan parlemen: Dari kata-kata

menjadi aksi nyata

Pembicara Utama:

● Lord Fakafanua (Tonga)

● Ibu Fawzia Zainal (Bahrain)

● Bpk. Slimane Chenine (Aljazair)

Sesi ini dilaksanakan pada pukul 15.30 – 16.10 WIB yang fokus pada isu partisipasi

pemuda dalam politik. Pemuda merupakan komponen demografis yang masih relatif

kecil terwakili dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan, temasuk parlemen.

Menurut data yang dilansir oleh IPU, pemuda hanya mewakili 2.2 persen dari seluruh

anggota parlemen.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemuda untuk terlibat dalam politik antara

lain:

1. Pemuda banyak terhalang oleh batasan umur agar dapat dicalonkan dalam

kontestasi politik.

2. Pemuda banyak yang terhalang secara finansial jika ingin terlibat di dalam politik.

3. Bias sosial yang mengganggap para pemuda belum siap untuk terjun dalam politik

banyak terjadi di seluruh belahan dunia.

4. Banyak pemuda yang masih sulit untuk mendapatkan atau membangun koneksi

yang cukup agar dapat dicalonkan dalam kontestasi politik.

5. Sikap apatis banyak mendorong kaum muda untuk menjauhi politik.

Dalam mengatasi permasalahan ini, IPU telah mengadopsi resolusi Youth Participation

in the Democratic Process pada pertemuan majelis umum IPU yang ke 122 pada tahun

2010. Resolusi tersebut mendorong parlemen seluruh dunia untuk mengambil aksi

nyata. Aksi nyata yang dimaksud antara lain:

1. Membentuk Forum bagi Para Anggota Parlemen Muda.

2. Mengadakan konferensi global maupun regional bagi para anggota parlemen

muda.

3. Melakukan riset dan pengumpulan data terkait partisipasi para pemuda di

parlemen.

4. Mendorong partisipasi anggota parlemen muda pada kegiatan-kegiatan

internasional.

5. Memasukkan penguatan partisipasi pemuda dalam Statuta IPU.

6. Pembangunan kapasitas maupun bantuan teknis kepada para politisi muda.

13

Selain resolusi yang telah dihasilkan, para anggota parlemen juga didorong untuk

menginisiasi aksi nyata yang dapat mendorong partisipasi para pemuda dalam politik.

Dorongan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan proporsi pemuda di bawah 45 tahun sebagai anggota parlemen.

2. Pemerintah dan parlemen harus mendorong reformasi institusi yang dapat

mendorong representasi para pemuda dalam politik.

3. Mereformasi regulasi yang selama ini menjadi penghambata para pemuda untuk

terlibat dalam politik.

4. Membentuk komite khusus di dalam parlemen untuk mendorong isu-isu yang

terkait dengan para pemuda.

5. Mempromosikan penggunaan teknologi dalam proses di parlemen yang dapat

menarik minat para pemuda.

6. Berinvestasi dalam pembangunan teknologi dengan melibatkan para pemuda.

7. Membuka partai politik bagi keterlibatan para pemuda.

8. Melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan berbagai target dapat

tercapai.

d. Sesi Ketiga: Aksi puluhan tahun untuk mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan

2030

Pembicara Utama:

● Bpk. Chuan Leekpai (Thailand)

● Ibu Tone Wilhelmsen Trøen (Norwegia)

● Ibu Thandi Modise (Afrika Selatan)

Sesi ini dilaksanakan pada pukul 15:30 - 16:10 yang fokus pada Agenda 2030. Agenda

ini diadopsi pada tahun 2015 yang terdiri atas 17 tujuan beserta 169 target yang

bertuuan untuk menghapuskan kemiskinan dan mengurangi berbagai bentuk

kesenjangan sosial dengan tetap berpedoman kepada kelestarian lingkungan. IPU

menjadikan agenda SDGs sebagai kegiatan utama dan telah mengintegrasikan hal

tersebut ke dalam Strategi 2017-2021.

Strategi IPU terkait isu ini terbagi 2, yaitu: institusionalisasi program-program SDGs

menjadi kerangka kerja acuan bagi parlemen. Pada saat yang bersamaan fokus pada isu-

isu tertentu yang relevan dengan kerja dan fungsi parlemen, seperti isu kesetaran

jender, perubahan iklim, tata kelola yang baik dan isu kemiskinan dan kelaparan.

IPU mendorong parlemen agar membantu mendorong tercapainnya berbagai tujuan

tersebut pada tahun 2030. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Membangun struktur internal untuk mengidentifikasi dan memastikan berbagai

tujuan SDGs relevan dengan kebutuhan masing-masing negara.

14

2. Mendorong setiap rencana SDGs di tangkat nasional dapat terlaksana dalam

tataran kebijakan.

3. Menyediakan anggaran yang memadai untuk memastikan keberhasilan rencana

SDGs di tingkatan nasional.

4. Secara aktif terlibat langsung dengan masyarakat, terutama lapisan yang paling

terpinggirkan dan rentan.

Dari berbagai pengalaman IPU selama terlibat dalam program-program SDGs, beberapa

hal yang dapat menjadi pelajaran adalah:

1. Secara umum, dukungan politik terhadap tujuan-tujuan SDGs harus ditingkatkan.

2. Harus mempertimbangkan kondisi masing-masing negara terkait upaya

institusionalisasi SDGs.

3. Berdasarkan survey yang dilakukan IPU, parlemen telah menunjukkan beragam

upaya dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan SDGs, dimana beberapa

praktik cerdas telah dihasilkan.

4. Kerjasama regional maupun inter-regional antar-parlemen sangat penting untuk

saling bertukan informasi maupun pengalaman.

5. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap pembangunan

dan kesejahteraan global.

6. Akses terhadap data yang berkualitas sangat penting untuk menhasilkan

kebijakan yang tepat sasaran.

Tahun 2020 menandai dimulainya Decade of Action dan berlakunya Paris

Agreement, dimana parlemen harus memastikan agar pembangunan dan

kesejahtearaan dibangun dengan cara yang berkelanjutan.

e. Diskusi panel: Memperkuat aksi parlemen: Darurat perubahan iklim

Pembicara Utama:

● Bpk. César Litardo Caicedo (Ekuador)

● Ibu Roser Suñé Pascuet (Andorra)

● Bpk. Haroun Kabadi (Chad)

Panelis:

● Ibu Yolanda Kakabadse Mantan Presiden Word Wildlife Fund (WWF) dan

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

● Bpk. Luis Alfonso de Alba Utusan Khusus Sekretearis Jenderal PBB untuk KTT Iklim

2019

Panel diskusi ini dilaksanakan pada 21.20-22.05 WIB yang fokus pada aksi yang dapat

dilakukan oleh parlemen terkait permasalahan perubahan iklim. Terkait isu ini, upaya

15

global telah dilakukan dan menghasilkan Paris Agreement pada tahun 2015. Tujuan

utama dari perjanjian ini adalah memperkuat aksi global untuk mencegah kenaikan

suhu. Hingga saat ini sebanyak 189 negara telah meratifikasi perjanjian tersebut, yang

mencakup hamper 90 persen negara penghasil emisi global.

Pada saat yang bersamaan, IPU telah mengadopsi beberapa keputusan sebagai bentuk

dukungan atas aksi menanggulangi permasalahan perubahan iklim. Pernyataan terbaru

IPU terkait isu ini adalah resolusi Addressing Climate Change, yang diadopsi pada Sidang

Umum IPU ke-141 di Beograd, Serbia yang mendorong semua pihak untuk serius dalam

mengimplementasikan Paris Agreement.

Para Ketua Parlemen dan parlemen harus memainkan peran dalam proses yang penting

ini. Parlemen harus memaksimalkan kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran

untuk memastikan perubahan terjadi dan mendesain sistem perekonomian kita

menjadi lebih ramah lingkungan sesuai dengan tujuan di dalam Paris Agreement.

f. Diskusi panel: Pergerakan manusia untuk meraih kehidupan yang lebih baik:

Tantangan, peluang dan solusi

Pembicara Utama:

● Ibu Laura Rojas (Meksiko)

● Bpk. Mustafa Şentop (Turki)

● Ibu Zinaida Greceanîi (Republik Moldova)

Panelis:

● Ibu Gillian Triggs Asisten Komisioner Tinggi bidang Perlindungan, Kantor Komisioner

Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR)

● Bpk. Gilles Carbonnier, Wakil Presiden Komite Palang Merah Internasional (ICRC)

Panel diskusi ini dilaksanakan pada 17.15-18.05 WIB yang fokus pada isu migrasi dan

pengungsi. Berdasarkan data yang dilansir IPU, pada tahun 2019 jumlah migran maupun

pengungsi yang tersebar di seluruh dunia mencapai 270 juta jiwa. Pengungsi tersebut

terdiri dari 48 persen perempuan, dan 12 persen berusia di bawah 18 tahun.

Sebagian besar dari para migran tersebut adalah migran sukarela yang dimotivasi oleh

faktor ekonomi maupun para profesional. Sebagian lagi melakukan migrasi karena

didorong oleh konflik berkepanjangan di negara masing-masing. Para migran yang

terpaksa meninggalkan negara mereka ini sebagian besar menjadi pengungsi, dimana

pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 25,9 juta dengan yang sedang dalam proses

mendapatkan suaka sejumlah 3.5 juta jiwa.

16

Di tengah tekanan jumlah migrasi yang semakin kuat ini, berbagai masalah masih

terjadi. Dukungan bagi para pengungsi tersebut masih lemah di banyak negara. Para

migran seringkali tidak terlindungi dari diskriminasi, ekspolitasi, perdagangan manusia,

maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya.

The 2018 Global Compact Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

diselenggarakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, baik pemerintah,

parlemen, organisasi internasional, sektor privat dan masyarakat sipil untuk bekerja

bersama untuk mencari solusi permasalahan pengungsi dan migran ini. Berdasarkan

kesepakatan ini pula, parlemen mendorong dibentuknya legislasi dan memperkuat

kerangka hukum yang ada sebagai bentuk komitmen kepada Refugee Convention yang

telah disepakati.

KAMIS, 20 AGUSTUS 2020

a. Sesi Pertama: Demokrasi dan perubahan peran parlemen abad ke-21

Pembicara Utama:

● Bpk. Demetris Syllouris (Siprus)

● Ibu Rebecca Alitwala Kadaga (Uganda)

Pada hari kedua, Kamis, 20 Agustus 2020, sesi pertemuan dimulai dengan presentasi

laporan dengan tema Democracy and the Changing Role of Parliament in the Twenty-

First Century. Pembicara utama adalah Mr. Demetris Syllouris, Ketua Parlemen Siprus

dan Ms. Rebecca Alitwala Kadaga Ketua Parlemen Uganda.

● Mr. Demetris Syllouris (Ketua Parlemen Syprus)

Mr. Syllouris menekankan bahwa parlemen perlu memikirkan kembali mengenai

cara kerjanya pada abad 21. Prosedur yang adil dan inklusif di parlemen sangat

penting untuk mencapai hubungan yang komprehensif, transparan, dan interaktif

dengan masyarakat. Parlemen harus mendorong demokrasi yang partisipatif

melalui penggunaan teknologi digital, Artificial Intelligence (AI), perangkat inovatif

dan transformatif lainnya. Ia juga menekankan pentingnya membangun

komunikasi, tidak hanya dengan masyarakat, tetapi komunitas ilmiah, dan

akademisi.

● Ms. Rebecca Alitwala Kadaga, Ketua Parlemen Uganda

Ms. Kadaga menjelaskan mengenai akibat dari pandemi terhadap parlemennya.

Parlemen Uganda telah mengubah aturan tata tertibnya untuk menyesuaikan

dengan situasi pandemi. Pemilihan umum untuk Presiden pada 2021 direncanakan

akan berlangsung secara digital khususnya selama proses kampanye

17

b. Sesi Kedua: Ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika: Permasalahan-permasalahan

yang muncul dan solusi yang mendesak

Pembicara Utama:

● Ibu Akiko Santo (Jepang)

● Bpk. Yariv Levin (Israel)

● Mr. Yariv Levin (Ketua Parlemen Israel)

Mr. Levin menguraikan perkembangan keilmuan dan teknologi tidak akan berhenti

dan masyarakat saat ini harus melakukan urusannya kendati pandemi. Parlemen

perlu mencari cara untuk mendukung pengembangan keilmuan dan teknologi. Ia

menekankan perlunya keilmuan yang etis serta harus seimbang dengan tujuan

dalam SDGs dan perlindungan HAM. Tantangan penggunaan teknologi yang

berpotensi memecah belah bangsa ketimbang menyatukan harus ditangani. Ia

menekankan pentingnya mendorong penggunaan inovasi keilmuan yang

bertanggung jawab. Perlu ada upaya untuk mendorong keseimbangan antara

perlindungan masyarakat dari teknologi dan kemajuan penggunaan teknologi.

● Ms. Akiko Santo (Ketua Majelis Tinggi Jepang)

Ms. Santo menyoroti perkembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan

pelatihan sangat penting dan dibutuhkan manusia, khususnya untuk kaum muda. Ia

menekankan tentang masih adanya kesenjangan gender dalam pengembangan

ilmu dan teknologi. Japan mendeklarasikan kesiapannya untuk membuka

kesempatan bagi sedikitnya empat juta perempuan dari negara berkembang untuk

mendapatkan peluang dan kesempatan pendidikan lebih tinggi. Ia juga mendorong

anggota parlemen untuk mengkoreksi bias gender dan membentuk lingkungan

yang dapat mendorong perempuan berpartisipasi secara setara.

c. Sesi Ketiga: Diskusi panel: Meningkatkan mutu tata kelola dengan menjembatani

jarak antara parlemen dan masyarakat

Pembicara Utama:

● Ibu Adriana Muñoz (Chile)

● Bpk. Jan Anthonie Bruijn (Belanda)

● Ibu Puan Maharani (Indonesia)

Panelis:

● Ibu Phumzile Mlambo-Ngcuka

18

Direktur Eksekutif Perempuan PBB

● Bpk. Fabrizio Hochschild-Drummond

Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB pada Peringatan 75 Tahun PBB

Diskusi panel berikutnya bertema Improving Governance by Bridging the Gap Between

Parliaments and the People dengan pembicara utama Mr. Jan Anthonie Bruijn, Presiden

Senat Belanda dan Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI. Selain itu, sejumlah panelis

dari UN turut meramaikan diskusi tersebut.

● Mr. Jan Anthonie Bruijn (Ketua Parlemen Belanda)

Mr. Bruijn menguraikan aktivitas parlemennya sejak pandemi merebak. Sejak

Maret, Senat telah menutup gedungnya dan beralih ke piranti digital untuk segala

pertemuan. Kombinasi pertemuan fisik dan digital menjadi norma dan setidaknya

satu wakil per kelompok politik di Senat harus hadir dalam setiap pertemuan.

Pada saat bersamaan, Senat masih mencari gedung yang lebih memadai untuk

memungkinkan seluruh anggotanya bertemu fisik sembari menjaga jarak sesuai

protokol (setidaknya 1.5 meter). Saat ini, Senat Belanda tengah mendalami usulan

protokol darurat baru untuk mengganti protokol darurat pemerintah yang

berdampak pada hak masyarakat secara langsung. Baginya, hingga saat ini

demokrasi adalah satu-satunya sistem yang memiliki kapasitas untuk self-

correction sehingga check and balance dapat terjaga.

● Dr. (H.C.) Puan Maharani, Ketua DPR RI

Dr. Maharani menegaskan DPR RI tidak berhenti sejenak pun untuk bekerja di

tengah kekhawatiran rakyat dan beban ekonomi yang bertambah. Anggota

parlemen harus cepat menghasilkan Undang-Undang (UU) yang dapat membantu

mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan tetap menangkap aspirasi rakyat.

Pada saat-saat sulit seperti inilah, masyarakat memiliki kebutuhan untuk lebih

dekat dengan parlemen dalam menyampaikan aspirasinya. Ketua DPR RI

menyebut terobosan diperlukan untuk membuat kehadiran parlemen lebih

berarti dalam menjaga kepercayaan rakyat.

19

Dr. (H.C.) Puan Maharani memberikan pemaparan sebagai salah satu pembicara utama

Cara-cara baru telah diperkenalkan dalam “Kenormalan Baru” untuk

memastikan tugas DPR RI dapat terus berjalan dengan lancar dan produktif

termasuk kombinasi virtual dan tatap muka dalam rapat-rapat di DPR. Ketua DPR

RI juga mengungkapkan Parlemen telah mengembangkan Sistem Informasi

Legislasi (SILEG) yang lebih baik di laman resmi DPR RI dengan penggunaan yang

lebih mudah (easy user interface). DPR RI juga hadir di media sosial dalam bentuk

saluran layanan pengaduan baik dalam perangkat mobile dan dalam jaringan

(Daring) agar rakyat dapat lebih mudah menyampaikan aspirasinya. Pusat

Perancangan UU di DPR, sebagai salah satu sistem pendukung kerja parlemen,

juga membuka ruang partisipasi publik Daring dalam pembahasan RUU inisiatif

DPR. Para pakar, akademisi, lembaga pemikir dan organisasi masyarakat dapat

berpartisipasi dalam proses tersebut.

20

Dr. (H.C.) Puan Maharani & Charles Honoris berdiskusi terkait topik yang akan disampaikan

d. Diskusi panel: Mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang mewujudkan

kesejahteraan dan keadilan bagi semua

Pembicara Utama:

● Bpk. Marzouq Ali M. Al-Ghanim (Kuwait)

● Ibu Gabriela Cuevas Barron (Presiden IPU)

● Bpk. Jacob F. Mudenda (Zimbabwe)

Panelis:

● Bpk. Augustus Nuwagaba

Profesor pada Makerere University

● Ibu Armida Alisjahbana

Sekretaris Eksekutif, Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP)

Diskusi panel ini fokus pada isu ketimpangan sosio-ekonomi yang diperburuk oleh

terjadinya pandemic yang terutama banyak terjadi kepada generasi muda. Parlemen

harus mengambil peran dalam memastikan tercapainya ekonomi yang inklusif,

berkelanjutan dan adil bagi semua. Ketimpangan tersebar luas ke seluruh dunia, dan

pada saat yang bersamaan Sebagian kecil populasi menguasai kekayaan setara dengan

3.6 milyar populasi lainnya.

21

Ketimpangan diperburuk oleh lemahnya perlindungan bagi para pekerja, serikat pekerja

yang lemah, rendahnya upah, dan kebijakan pasar kerja yang terlalu fleksibel.

Perkembangan teknologi menjadikan banyak pekerja menjadi tidak relevan yang

mendorong ketimpangan menjadi lebih jauh lagi. Hal tersebut disebabkan cepatnya

perkembangan teknologi tidak diimbangi oleh kecepatan penyesuaian keterampilan para

pekerja agar dapat memanfaatkan perubahan tersebut demi perbaikan kehidupan

mereka.

Beberapa hal yang menjadi masalah dan mempengaruhi kesejahteraan dan keadilan bagi

semua, antara lain:

● Terbatasnya akses kepada layanan sosial di banyak negara.

● Rezim perdagangan dan finansial global yang secara umum tidak adil kepada

negara-negara berkembang.

● Akses yang tidak sama terhadapa Pendidikan berbasis science, technology,

engineering dan mathematics (STEM) di negara-negara berkembang.

● Infrakstruktur yang terbatas untuk mendukung industrialisasi di negara-negara

berkembang.

● Produksi dan distribusi pangan yang hanya berpihak pada perkebunan dan

pertanian skala besar.

Dua hal yang mencegah pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kesenjangan adalah:

● Pertumbuhan ekonomi global yang tinggi tidak selalu mendorong kesejahteraan

masyarakat akibat hambatan struktural.

● Semakin tinggi upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, maka akan kontraproduktif

terhadap kelestarian lingkungan yang akan mendorong kesenjangan sosial yang jauh

lebih tinggi.

Oleh karena itulah solusi atas permasalahan ini adalah merancang suatu sistem ekonomi

baru yang inklusif dan berkelanjutan dan menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi

semua.

e. Agenda khusus: Pemberantasan terorisme dan ekstremisme kekerasan: Perspektif

korban

Testimoni:

● Bpk. Imrana Alhaji Buba

Pemuda korban asal Nigeria, pendiri Koalisi Pemuda Melawan Terorisme (YOCAT)

Pembicara Utama:

● Bpk. Wolfgang Sobotka (Austria)

● Ibu Esperança Bias (Mozambique)

● Bpk. Reinhold Lopatka, Ketua Kelompok Penasihat Tingkat Tinggi IPU dalam

22

Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan

Panelis:

● Ibu Ghada Fathi Waly

Direktur Jenderal Markas PBB di Wina

Direktur Eksekutif Markas PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC)

● Bpk. Vladimir Voronkov

Under-Secretary-General pada Kantor PBB untuk Penanggulangan Terorisme (UNOCT)

Agenda khusus ini diselenggarakan untuk mendorong para anggota parlemen

berperan menjadi suara dan mendukung para korbang kekerasan akibat terorisme.

Parlemen memiliki peran penting dalam mempromosikan, melindungi dan

menghormati hak-hak korban. Hal tersebut dalam dilakukan dengan mengadopsi

legislasi yang relevan, mengalokasikan anggaran yang mendukung para korban dan

menjadi suara bagi mereka. Parlemen juga harus mentransformasikan kesepakatan di

tingkat global di tingkatan lokal.

..............................................................................

3. Outcome Document

Sidang tersebut menghasilkan outcome document “Declaration on Parliamentary

Leadership for More Effective Multilateralism that Delivers Peace and Sustainable

Development for the People and Planet” Outcome document memuat kesepakatan-

kesepakatan, terutama terkait peran parlemen dalam mewujudkan perdamaian dan

pembangunan berkelanjutan terutama di tengah situasi tidak menentu akibat COVID-

19. Krisis kesehatan global ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi antar negara

dan menggarisbawahi kebutuhan akan sistem multilateralisme yang efektif.

Terkait respon terhadap pandemi, outcome document menggarisbawahi mengenai

kerjasama tenaga medis dan obat-obatan, serta kerjasama pencegahan, deteksi, test,

pengobatan dan pelacakan terduga Covid-19. Digarisbawahi juga mengenai peran

penting World Health Organization (WHO) dalam tata kelola global dan kesiapsiagaan

darurat kesehatan.

Terkait dampak COVID-19 terhadap ekonomi, outcome document menggarisbawahi

mengenai koordinasi kebijakan makroekonomi dan menjaga kestabilan pasar

keuangan global. Untuk jangka panjang, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menuju keadilan sosial. Pertumbuhan

ekonomi harus juga berpijak pada “Green Economy” dan model pertumbuhan

ekonomi yang mempertimbangkan pelestarian lingkungan, terutama untuk industri

23

ekstraktif, perikanan dan pertanian, manufaktur dan jasa. Pertumbuhan ekonomi

harus pula berbasis gender dan mempertimbangkan pemberdayaan perempuan dan

generasi muda. Outcome document juga menegaskan kembali komitmen bagi

perdagangan multilateral yang adil, terbuka dan tanpa diskriminasi di bawah WTO.

Delegasi mengikuti proses pengadopsioan resolusi

Pandemi COVID-19 selayaknya tidak mengalihkan perhatian dunia dari krisis lainnya

yaitu perubahan iklim. Dalam kerangka kesepakatan yang lebih besar lagi, pandemi ini

selayaknya tidak mengalihkan perhatian dunia dari upaya-upaya pencapaian SDGs.

Tujuan pembangunan global yang tercakup dalam 17 Goals tersebut merupakan cetak

biru untuk pencapaian tujuan pembangunan bersama melalui kerjasama

internasional. Tahun ini merupakan awal dari SDGs Decade of Action dan oleh karena

itu negara-negara harus meningkatkan upaya-upaya mewujudkan agenda menjadi

realita. Outcome document memuat pula kesepakatan atas komitmen pemenuhan

kesetaraan gender, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), serta

pemberdayaan generasi muda terutama partisipasi dalam politik.