the power of being understood...in indonesia 120+ countries 810 offices 43,000 staff 3750 partners...

THE POWER

OF BEING

UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

KENALI KAMI LEBIH JAUH

GLOBAL

NETWORKGLOBAL

NAMEFIRM

1 11

In Indonesia

120+COUNTRIES

810OFFICES

43,000STAFF

3750PARTNERS

56YEARS

2OFFICES

700+STAFF

40+PARTNERS

35YEARS

$ 5.7BILLION REVENUE

3rd

IN # LISTED ENTITIES AUDITED

Internationally

Managing Fraud Risks During Covid-19 A

GMB Daniel Probo & Gede A Widjana

5 Juni 2020

Participants Demographics

Energy4.5%

Materials2.3%

Industrials15.5%

Consumer Discretionary7.3%

Consumer Staples3.4%

Health Care0.3%

Financials22.9%

InformationTechnology1.1%

Communication Services

2.5%

Utilities1.4%

Real Estate3.1%

Government30.8%

NGO1.1%

Others3.7%

Agenda

1. Heightened Fraud Risks Due To

Covid-19

2. Managing the Fraud Risks

3. Proactive Approach To Deter

Misconduct

4. Q&A

5. Photo Session

Heightened Fraud Risks Due to Covid-19

Sumber: The ACFE – Fraud in the wake of COVID-19: Benchmarking Report

TheACFE Survey: April to mid-May 2020 (1/4)

Sumber: The ACFE – Fraud in the wake of COVID-19: Benchmarking Report


Sumber:

The ACFE – Fraud in the wake of COVID-19: Benchmarking Report

Expected change in investment in anti-fraud programs over the next 12 months Expected change in investment in anti-fraud staffing over the next 12 months


Sumber:

The ACFE – Fraud in the wake of COVID-19: Benchmarking Report


Change in difficulty level of anti-fraud activities Most prominent challenges in combating fraud in the wake of COVID-19

Managing The Fraud Risks

Corruption Perception Index 2019

Sumber: https://www.transparency.org/cpi2019

Year Score

2012 32

2013 32

2014 34

2015 36

2016 37

2017 37

2018 38

2019 40

The Corruption Perceptions Index ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption, according to experts and business people.

Meningkat2 poin dibandingkantahun sebelumnya, Indonesia saat ini masih berada di bawah nilai rata-rata region Asia Pacific (45/100).

Kebutuhan dan Tuntutan untuk Pengendalian

Yang Lebih Baik

Kegiatan usaha dapat

terpapar risiko

operasional yang salah

satunya berasal dari

Fraud.

Untuk meminimalisasi

terjadinya Fraud

diperlukan penguatan

sistem pengendalian

intern berupa penerapan

strategi anti Fraud.

TOP 3 INDUSTRI KORBAN Fraud DI ASIA PASIFIK*

Manufacturing Banking & Financial Services (tidak termasuk Asuransi)

Government & Public

Administration

9% 20% 10%

Median Loss $198,000 Median Loss: $100,000 Median Loss: $100,000

Berapapun jumlah Rp yang terkait, Fraud, secara kualitatif tetap dianggap material.

Fraud, pada dasarnya, dapat meluas jika tidak dicegah

Keberadaan fraud mengindikasikan adanya kelemahan pada pengendalian yang ada

Fraud mengisyaratkan masalah integritas dan mungkin memberikan konsekuensi yang luas dan berdampak buruk

*Sumber: Report To The Nations, 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse

Manajemen Risiko Fraud

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Fraud

01

02

03

04

05

Perform a Comprehensive Fraud Risk Assessment

Organisasi melakukan penilaian risiko fraud secarakomprehensif untuk mengidentifikasi skema dan risiko fraud

yang spesifik, melakukan penilaian atas kemungkinanterjadinya dan dampak yang diakibatkan, serta melakukan

evaluasi atas aktivitas pengendalian/ kontrol fraud yang saatini ada, dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk

memitigasi terjadinya risiko fraud residual

Creating a Control Environment

Organisasi menetapkan dan mengkomunikasikan Program Manajemen Risiko Fraud yang memenuhi ekspektasi

Dewan Direksi dan Manajemen Senior serta komitmen mereka atas penerapan integritas

yang tinggi dan nilai-nilai etika terkait pengelolaan risiko fraud

Design & Implement

Anti Fraud Control Activities

Organisasi memilih, mengembangkan, dan menerapkan aktivitas pengendalian fraud, baikberupa kontrol preventif dan/ atau detektif untuk

memitigasi terjadinya risiko fraudatauketidakmampuan untuk dapat mendeteksi terjadinya

fraud secara tepat waktu

Monitoring Activities

Organisasi memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima prinsip manajemen risiko fraud hadir (ada) dan

berfungsi, serta mengkomunikasikan area perbaikan atas pelaksanaan Program Manajemen

Risiko Fraud secara periodik dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korektif, termasuk Manajemen

Senior dan Direksi

Sharing Information & Communication

Organisasi menetapkan proses komunikasi untuk memperoleh informasi atas potensi fraud

yang mungkin dapat terjadi dan melakukanpendekatan yang terkoordinasi untuk

melakukan investigasi dan tindakan korektif untuk dapat mengatasi terjadinya fraud secara

efektif dan tepat waktu

Pencegahan fraud merupakan proses pengelolaan atas faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fraud. Hal ini dapat tercapai ketika organisasi menerapkan proses manajemen risiko fraud, dengan menerapkan prinsip-prinsipberikut:

Sumber:

COSO Fraud Risk Management Guide

Polling 1

The Fraud TreeOccupational Fraud & Abuse Classification System

Fraud Tree merupakan sistempengklasifikasian atas Fraud danPenyalahgunaan yang terjadi dalamsuatu organisasi.

Fraud dan Penyalahgunaan dalamsuatuorganisasi dapat dilakukan oleh karyawan, manajer, pejabat, atau pemilik yang mengakibatkan kerugian finansial dan non finansial bagi organisasi tersebut.

Pengklasifikasian Fraud danPenyalahgunaan dalamsuatu organisasidapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategoriutama, yaitu:

• Korupsi

• Penyalahgunaan Aset, dan

• Financial Statement Fraud

Sumber:

The Association of Certified Examiners

Polling 2&3

Strategi Anti Fraud Sesuai

POJK.NO.39/POJK.03/2019

Acuan Dasar Strategi Anti Fraud

POJK No.39/POJK.03/2019

POJK No.39/POJK.03/2019

Bab I

Ketentuan Umum

Bab II

Penerapan Strategi

Anti Fraud

Bab III

Pelaporan

Bab IV

Lain – Lain

Bab V

Ketentuan Penutup

Tanggal Efektif

1 Januari 2020

Penjabaran POJK No.39/POJK.03/2019

Efektivitas Pengendalian Fraud

• Efektivitas pengendalian Fraud dalamproses bisnis merupakan tanggung jawab

Direksi dan Dewan Komisaris

• Strategi Anti Fraudmerupakan wujudkomitmen Direksi dan Dewan Komisaris untuk

mengendalikan Fraud

Kegiatan Usaha Bank

• Pendanaan

• Perkreditan/ Pembiayaan

• Penggunaan identitas dan data

• Pengelolaan Aset

• Penggunaan Siber

• Penyajian Laporan Keuangan

• Aktivitas Bank Lainnya

Aspek Pendukung Penerapan

Strategi Anti Fraud

• Pengawasan aktif Direksi & Dewan Komisaris

• Kebijakan & Prosedur

• Struktur Organisasi & Pertanggungjawaban

• Pengendalian & Pemantauan

Pilar Strategi Pengendalian Fraud

• Pencegahan

• Deteksi

• Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

• Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut

Aspek Pendukung Penerapan Strategi Anti Fraud

Pengawasan Aktif Direksi

& Dewan Komisaris

Kebijakan & Prosedur Struktur Organisasi &

Pertanggungjawaban

Pengendalian &

Pemantauan

➢ Komitmen Direksi & Dewan Komisaris

➢ Kepedulian dan budaya anti Fraud

➢ Pakta Integritas

➢ Penyusunan & pengawasanpenerapan kode etik

➢ Pengawasan penerapan strategianti Fraud

➢ Kualitas SDM

➢ Pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut kejadian Fraud

➢ Saluran komunikasi yang efektif di intern dan ekstern Bank untukpengendalian Fraud

➢ Penerapan tata kelola yang baik

➢ Prosedur penilaian risiko dan sistempengendalian intern

➢ Pengendalian keuangan dan penerapan akuntansi sesuai standar

➢ Remunerasi sesuai tugas dan tanggung jawab

➢ Penghindaran konflik kepentingan

➢ Uji tuntas terhadap pihak ketiga

➢ Mekanisme pelaporan Fraud, termasuk whistleblowing system

➢ Penegakan disiplin dan sanksi

➢ Komunikasi dan pelatihan

➢ Pemantauan dan evaluasi berkala

➢ Kaji ulang penerapan strategi anti Fraud

➢ Pengendalian di bidang SDM untukmeningkatkan efektivitaspengendalian Fraud

➢ Pemisahan fungsi untuk aktivitastertentu

➢ Pengendalian sistem informasi

➢ Pengendalian dan pemantauan lain

➢ Keberadaan unit atau fungsipengelolaan Fraud

➢ Penetapan uraian tugas dantanggung jawab yang jelas

➢ Pertanggungjawaban unit ataufungsi kepada Direktur Utama

➢ Penjaminan terselenggaranyahubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepadaDewan Komisaris

➢ Pelaksanaan oleh SDM yang memiliki kompetensi, integritas, dan independensi sertapertanggungjawaban yang jelas

Polling 4

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN & PROSEDUR

STRUKTUR ORGANISASI & PERTANGGUNGJAWABAN

PENGENDALIAN & PEMANTAUAN

Kunci Sukses Penerapan Strategi Anti Fraud

PENCEGAHAN

DETEKSI

INVESTIGASI, PELAPORAN, SANKSI

PEMANTAUAN, EVALUASI, TINDAK LANJUT

BANK

Pelaksanaan review

secara periodik atas

kecukupan Strategi Anti

Fraud, Kebijakan, dan

Prosedur yang ada; serta

menyusun Strategi Anti

Fraud, Kebijakan, dan

Prosedur sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Penerapan Fraud Risk

Assessment dan

menyusun serta

melaksanakan langkah

mitigasi yang diperlukan

Pengelolaan Pelaporan

Fraud - Whistleblowing

Solution dan Budaya

Organisasi Anti Fraud

Pelaksanaan review

penerapan Strategi Anti

Fraud secara berkala dan

berkelanjutan

Polling 5

Proactive Approach to Deter Misconduct

❑ Apakah Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda memiliki “strong

tone from the top”?

❑ Apakah staf/ pihak ketiga Perusahaan/ Institusi/ Organisasi

Anda dilibatkan untuk dapat menginformasikan “concern/

masalah” mereka sehingga dapat menjadi perhatian

Perusahaan/ Institusi/ Organisasi?

❑ Apakah Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda memiliki Code

of Ethics/ Conduct yang mewajibkan karyawan maupun pihak

ketiga untuk berlaku sesuai dengan standar etika dan perilaku

yang ditetapkan, serta dapat memberikan laporan jika terjadi

misconduct?

❑ Apakah Model Three Lines of Defense yang diimplementasikan

pada Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda berjalan efektif?

❑ Bagaimana Manajemen memberikan informasi fraud risks

kepada Direksi? Seberapa sering informasi tersebut diberikan

dan apakah telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan?

❑ Apakah fraud risks merupakan fokus penting dari Direksi,

Komite Risiko, dan Komite Audit Perusahaan/ Institusi/

Organisasi Anda?

❑ Apakah Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda telah

melakukan analisa risiko sehingga dapat menentukan pada

area mana fraud risk dapat terjadi dan memberikan dampak

terbesar bagi Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda?

❑ Apakah telah dilakukan pengetesan pada Sistem IT yang

digunakan sebagai upaya untuk mencegah dan mendeteksi

adanya kelemahan pada sistem?

❑ Apakah Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda memiliki dan

menjalankan kebijakan serta prosedur due diligence atas

perekrutan karyawan dan penerimaan pihak ketiga?

❑ Fraud Risks apa saja yang telah diidentifikasikan dan dikelola

oleh Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda terkait pihak ketiga

pada area supply chain?

❑ Apakah Perusahaan/ Institusi/ Organisasi Anda memiliki dan

menjalankan kebijakan dan prosedur terkait sistem pelaporan

atas misconduct dan pelaksanaan investigasi?

❑ Apakah terdapat proses untuk melakukan root cause analysis

atas isu yang terjadi pada Perusahaan/ Institusi/ Organisasi

Anda untuk memastikan adanya lesson learnt dan perencanaan

atas langkah tindaklanjut yang diperlukan?

Critical Self Questions

Prinsip Pelaksanaan Fraud Control Yang Efektif

Manajemen

• Mengakui bahwa fraud dapat terjadi bahkanpada organisasi yang memiliki budaya etika

yang kuat dan segera melakukanreassessment pada profil risiko Perusahaan/

Organisasi/ Institusi sehubungan dengankondisi saat ini

• Mengidentifikasi dampak dari adanyamandat WFH pada lingkungan pengendalianinternal perusahaan dan melakukan langkah

yang diibutuhkan untuk melakukan perubahanyang diperlukan atau pengkinian atas desain

dan implementasi dari kontrol sebagai responatas risiko yang telah ada atau yang baru,

serta melakukan assessment atas efektifitaspengendalian internal yang telah atau

direncanakan untuk diterapkan

• Melibatkan personil anti-fraud pada prosespenyusunan desain kebijakandan prosedur

untuk membangun awareness atas fraud risks

• Mengingatkan bahwa “skepticism” merupakan salah satu komponen kunci dari

budaya anti-fraud – setiap tingkatanmanajemen mempertanyakan dan men-

challenge hasil yang dicapai dengan tujuanuntuk mengkonfirmasikan bahwa standar

etika dan akurasi telah terpenuhi

Internal Auditor

• Melakukan tinjauan atas engagement plan danmelakukan penyesuaian yang diperlukan untukmemprioritaskan penugasan pada risiko fraud

• Eksplore resources terkait untuk mengupdate danmembantu internal auditor dalam lebih memahamiperan penting yang mereka harus jalankan terkaitdengan tantangan yang diakibatkan oleh kondisi

pandemi saat ini

Eksternal Auditor

Risk Assessment bukan merupakan fase terpisahpada pelaksanaan audit melainkan berkelanjutan danberulang. Kondisi yang terjadi saat ini memerlukanadanya review dan/atau revisi atas hasil risk assessment yang sebelumnya dilakukan sebagaipertimbangan atas dampak dari pandemi COVID-19 berdampak pada area laporan keuanganDireksi & Komite Audit

• Memberikan perhatian khusus atas pelaksanaan program manajemen risiko yang dijalankan, untuk dapat mengelola tantangan dan risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pandemi

COVID-19, termasuk aspek fraud

• Memberikan perhatian atas kemungkinan meningkatnya management override ataspelaksanaan pengendalian internal

• Meningkatkan peran 2nd line dan 3rd line sebagai sumber daya kunci

RSM INDONESIAPlaza ASIA Level 10

Jl. Jend. Sudirman Kav.59Jakarta 12190 Indonesia

www.rsm.id

the power of being understood...in indonesia 120+ countries 810 offices 43,000 staff 3750 partners...

Documents