12-ps-2015 tuk dan sertifikasi international.pdf

8/17/2019 12-PS-2015 TUK dan Sertifikasi International.pdf

1/22


2/22

i

KATA PENGANTAR

Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakanlayanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas,kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat

sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengahmenjadi 97%.

Pada tahun anggaran 2015, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melaluidana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMKdan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program danadekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secaraswakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas

dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, danpelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas PendidikanProvinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami danmenjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinyasehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati olehmasyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalampenyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukanpendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapatkekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Maret 2015Direktur Pembinaan SMKSelaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBANIP. 19580625 198503 1 003


3/22

ii

DESKRIPSI PROGRAMBANTUAN PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN TEMPAT UJI

KOMPETENSI (TUK) DAN SERTIFIKASI PROFESI

1. KODE JUKNIS : 12 – PS – 2015

2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PENGEMBANGAN TEMPAT UJIKOMPETENSI (TUK) DAN SERTIFIKASIPROFESI

3. TUJUANPROGRAM

: a. Mendorong terbentuknya LembagaSertifikasi Profesi pihak pertama (LSP-P1)

pada SMK yang telah ditunjuk sebagaiTUK;

b. Meningkatkan jumlah asessor sesuaidengan jenis TUK yang dibuka dan atauditambah..

4. SASARAN : 100 (seratus) SMK

5. NILAI BANTUAN : Rp. 75.000.000 (tujuh pulih lima juta rupiah)per SMK

6. PEMANFAATANDANA

: Dana diperuntukkan antara lain sebagaiberikut:

a. Pengadaan komponen pendukung TUKb. Pelatihan atau sertifikasi asesor

kompetensi bagi guruc. Bimtek penyusunan skema atau klaster

sertifikasi sesuai dengan TUK1.

7. PRINSIP DASARPEMBERIANBANTUAN

: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;b. Penerima bantuan adalah sekolah yang

memenuhi persyaratan;c. Kewenangan penetapan penerima

bantuan sepenuhnya oleh DirektoratPembinaan SMK.

d. Dana diterima oleh sekolah tanpa

potongan atau pengenaan biaya apapun.


4/22

iii

8. PERSYARATANPENERIMA

: a. Diprioritaskan bagi SMK yang telahmempunyai TUK yang ditetapkan oleh LSPpihak ketiga (LSP-P3);

b. SMK yang direkomendasi untukditetapkan menjadi TUK oleh LSP;

c. SMK yang telah ditetapkan oleh DirekturPembinaan SMK sebagai SMK Center danSMK Sister calon LSP-P1

9. JADUALKEGIATAN

: No KEGIATAN WAKTU(2015)

1. Seleksi SMK Agustus2. Penetapan SMK

Penerima Bantuan Agustus

3. Bimbingan Teknis danMoU

September

4. Penyaluran Dana September5. Laporan Awal diterima

Direktorat PembinaanSMK

Oktober

6. Waktu Pelaksanaan Oktober -November

7. Visitasi November8. Laporan Akhir diterima

Direktorat PembinaanSMK

Desember

Catatan : Jadwal dapat berubah sesuaidengan situasi dan kondisi.

10. LAYANANINFORMASI

: Subdit PembelajaranDirektorat Pembinaan SMKDitjen Pendidikan MenengahKomplek Kemendikbud SenayanGedung E Lt. 12/13Telp. 021 – 5725477,5725474Website : www.ditpsmk.netE-mail : [email protected]


5/22

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. iDESKRIPSI ......................................................................................... iiDAFTAR ISI ........................................................................................ vBAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

A. Latar Belakang ................................................................................. 1B. Tujuan ............................................................................................ 2C. Dasar Hukum dan Kebijakan ............................................................. 2D. Sasaran ........................................................................................... 3E. Hasil yang diharapkan ...................................................................... 3F. Nilai Bantuan ................................................................................... 3G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 3H. Jadual Kegiatan ............................................................................... 4

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5 A. Organisasi ....................................................................................... 5B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................... 5

1. Direktorat Pembinaan SMK ........................................................... 52. Badan Nasional Sertifikasi Profesi .................................................. 53. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................. 6

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................................. 65. Sekolah ....................................................................................... 66. Komite Sekolah ............................................................................ 77. Tim Pelaksana SMK Pembentukan LSPP1....................................... 7

BAB III PERSYARATAN, PROGRAM KEGIATAN,BIMBINGAN TEKNISDAN PENYALURAN DANA ...................................................... 9

A. Persyaratan Penerima Bantuan ........................................................ 9B. Program Kegiatan ............................................................................ 9C. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan ........................................ 12D. Penandatanganan Surat Perjanjian dan Bimbingan Teknis ................ 12E. Penyaluran Dana ........................................................................... 12

BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA ......................................................................................... 14

A. Ketentuan Penggunaan Dana .......................................................... 14B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana .......................................... 14

BAB V PELAPORAN ........................................................................... 15BAB VI PENUTUP ............................................................................. 16LAMPIRAN ....................................................................................... 17


6/22

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat 2 bahwa sertifikat kompetensidiberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepadapeserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadapkompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakanoleh satuan pendidikan yangterakreditasi atau lembaga sertifikasi. Selanjutnya dalam PeraturanPemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan untukpenjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan StandarNasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yangmempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidangtertentu adalah adanya tuntutan sistem pendidikan kejuruan yang dipacuoleh dunia usaha/industri. Konsekuensi atas tuntutan tersebut, bahwasistem pendidikan dan latihan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)harus mampu menyiapkan lulusannya memiliki kompetensi sesuai denganstandar industri baik secara nasional maupun internasional. Untuk dapatditerima bekerja di dunia kerja seseorang harus kompeten yang antaralain dibuktikan dengan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi.

Uji kompetensi yang dilakukan SMK saat ini belum sepenuhnya mendapatpengakuan dari industri. Artinya bahwa sertifikat kompetensi lulusan SMKbelum diakui oleh dunia usaha/ industri. Konsep pengujian dan sertifikasikompetensi keahlian pada Ujian Nasional (UN) tahun untuk jenjangsekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan rumusan kebijakan yangdiberlakukan untuk memperoleh nilai komponen produktif sebagai salah

satu nilai UN disamping nilai mata pelajaran normatif dan adaptif lain yangdiujikan.

Terkait hal tersebut di atas maka perlu dibangun mekanisme pengujianserta sertifikasi disesuaikan perspektif pengguna atau industri. Untuk ituPemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK pada tahun anggaran 2015akan memberikan dana bantuan kepada beberapa sekolah untukmenyiapkan diri sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan sertifikasiprofesi. Mekanisme pelaksanaan sertifikasi dimaksud dilaksanakanbersinergi dengan lembaga/badan sertifikasi profesi yang telah diakui(recognized).


7/22

2

B. Tujuan

Tujuan program bantuan pengembangan Tempat Uji Kompetensi SMK danSertifikasi Profesi adalah sebagai berikut:

a. Mendorong terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama(LSP-P1) pada SMK yang telah ditunjuk sebagai TUK;

b. Meningkatkan jumlah asessor sesuai dengan jenis TUK yang dibukadan atau ditambah.

C. Dasar Hukum dan KebijakanDasar hukum pemberian program bantuan adalah:1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan dan perubahannya;4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Nomor 4 tahun2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentangTata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang BelanjaBantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang PejabatPerbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah MenengahKejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, KementerianPendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;

9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selakuKuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.1/KU/2015tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat

Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat PembinaanSMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2015;


8/22

3

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja DirektoratPembinaan SMK Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 dan perubahannya.

D. SasaranSasaran bantuan adalah 100 SMK

E. Hasil yang diharapkan1. Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) di

SMK-TUK;2. Tersedianya jumlah dan jenis bidang assesor berlisensi dari BNSP.

F. Nilai Bantuan

Bantuan diberikan dengan nilai Rp. 75.000.000,- (seratus lima puluh jutarupiah) per SMK.

G. Karakteristik Program Bantuan1. Bantuan Rintisan Tempat uji Kompetensi (TUK) dimaksudkan untuk

peningkatan kompetensi keahlian yang bersertifikasi profesi nasionalmaupun internasional;

2. Dalam hal sekolah melakukan Pengadaan Barang dan Jasa, harusmengikuti prosedur Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya;

3. Bantuan Rintisan Tempat uji Kompetensi (TUK) diberikan secara utuhmelalui rekening sekolah dan tidak ada pemotongan dengan alasanapapun oleh pihak manapun;

4. Jangka waktu penggunaan dana ini sampai dengan bulan Desember2015 dan proses pelaksanaan dimulai paling lambat 14 (empat belas)hari setelah dana diterimadi rekening sekolah;

5. Bantuan Rintisan Tempat uji Kompetensi (TUK) dikelola secaratransparan, menganut azas efisien dan efektif serta dapatdipertanggungjawabkan.


9/22

4

H. Jadual Kegiatan

No KEGIATAN WAKTU(2015)

1. Seleksi SMK Agustus2. Penetapan SMK Penerima Bantuan Agustus3. Bimbingan Teknis dan MoU September4. Penyaluran Dana September5. Laporan Awal diterima Direktorat Pembinaan

SMKOktober

6. Waktu Pelaksanaan Oktober -November

7. Visitasi November8. Laporan Akhir diterima Direktorat

Pembinaan SMKDesember


10/22

5

BAB IIORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Organisasi, tugas, dan tanggungjawab didalam pelaksanaan program BantuanPengembangan Pembelajaran Tempat uji Kompetensi (TUK) dan SertifikasiProfesi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagaiberikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;2. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

3.

Dinas Pendidikan Provinsi;4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;5. Sekolah (SMK);6. Tim Pelaksana

B. Tugas Dan Tanggung Jawab

Setiap unsur yang terlibat dalam Rintisan Tempat uji Kompetensi (TUK)sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaiberikut:

1. Direktorat Pembinaan SMKa. Berkoordinasi dengan BNSP;b. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Tempat uji

Kompetensi (TUK) dan pembentukan LSP-P1;c. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dan penyampaian

dokumen;d. Menetapkan SMK penerima dana bantuan;e. Melakukan Bimbingan Teknis bagi SMK penerima bantuan;f. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana ke

rekening SMK penerima bantuan;g. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan.

2. Badan Nasional Sertifikasi Profesia. Berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan SMK;b. Menyiap Trainer dan materi penyusunan dokumen mutu dan

skema sertifikasi;

c.

Menyiapkan Trainer dan Penguji serta materi pelatihan calonasesor kompetensi;


11/22

6

d. Menyiapkan asesor untuk visitasi SMK-TUK calon LSP-P1;e. Menyiapkan sertifikat asesor untuk peserta pelatihan dan lisensi

LSP-P1 yang dinyatakan lulus berdasarkan kriteria yang telahditetapkan oleh BNSP.

3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan

institusi terkait;b. Merekomendasikan SMK yang telah mengoperasikan TUK dan

Sertifikasi keahlian;c. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan

pembinaan dan pengawasan terhadap SMK penerima bantuan.

4.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotaa. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat PerjanjianPemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat PembinaanSMK;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaankegiatan program pengembangan pembelajaran Tempat ujiKompetensi (TUK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;d. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pengembangan

pembelajaran Tempat uji Kompetensi (TUK) dari sekolah;e. Menerima dan mencatat aset barang yang diadakan

menggunakan dana bantuan Tempat uji Kompetensi (TUK)sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota

f. Mengetahui serah terima hasil bantuan pengembanganpembelajaran Tempat uji Kompetensi (TUK) dari SMK SwastaPenerima bantuan ke Yayasan yang selanjutnya dicatat sebagaiaset Yayasan yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan

tidak dapat dipindahtangankan.

5. Sekolah

a. Mengangkat Tim Pelaksana;

b. Kepala Sekolah bersama Tim Pelaksana, Wakil Kepala Sekolah,dan Ketua Kompetensi Keahlian menyusun program pembentukandan operasional LSP-P1;


12/22

7

c. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian bersama denganPejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran DirektoratPembinaan SMK;

d. Menugaskan staf atau guru untuk pelatihan penyusunan dokumendan skema sertifikasi;

e. Menugaskan guru produktif untuk pelatihan asesor;f. Melaksanakan kegiatan pembentukan LSPP1;g. Bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik,

pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan SMKPengembangan TUK dan Sertifikasi Profesi;

h. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan bantuanRintisan Tempat uji Kompetensi (TUK) kepada DirektoratPembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, diketahui oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;i. Melakukan serah-terima aset pengadaan dari bantuanpengembangan pembelajaran Tempat Uji Kompetensi (TUK)kepada :1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dicatatkan

sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota bagi SMK Negeri ;2) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan

bagi SMK Swasta, yang diperuntukan bagi SMK Penerimabantuan dan tidak dapat dipindahtangankan.

6. Tim Pelaksana

Tim Pelaksana terdiri dari:

a. Ketua Tim merangkap anggota adalah unsur sekolah yangbersangkutan(Wakil Kepala Sekolah);

b. Pengelola keuangan merangkap anggota (berasal dari unsursekolah yang mempunyai kemampuan administrasi keuangan);

c. Sekretaris merangkap anggota adalah guru SMK yangbersangkutan;

d. Anggota (jumlah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masingsekolah);

Selain tugas di atas, Tim Pelaksana berkewajiban:

a. Membuat program kerja pelaksanaan yang memuat :

1) Formulasi konsep TUK SMK menjadi LSP-P1 sesuai dengan

ketentuan BNSP;2) Jadwal dan pentahapan pelaksanaan pengembangan;


13/22

8

3) Rencana kebutuhan anggaran pengembangan;4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan SMK menjadi LSP-P1;

b. Membuat rekapitulasi pembelanjaan/pengeluaran dilengkapi buktinota/faktur penerimaan dan kuitansi secara rinci;

c. Membuat pembukuan penggunaan dana SMK PengembanganTUK dan Sertifikasi Profesi dengan memperhatikan hal sebagaiberikut:1) Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus

dibukukan secara rinci;2) Pembukuan ditutup setiap akhir bulan;3) Bukti-bukti pembayaran/kuitansi diberi nomor urut sesuai

tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Buku Kas Umum;4) Buku Kas Umum tidak boleh ada bekas hapusan/tip-ex, jika

ada kesalahan menulis agar dicoret dan dikoreksi, kemudiandiparaf oleh bendahara;5) Setiap laporan penggunaan dana dibundel beserta lampiran

bukti-bukti pembayaran dan nota/faktur penerimaanbarang/bahan serta upah kerja sesuai dengan urutan nomorbukti;

6) Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran dana sewaktu-waktudapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupunmasyarakat.

d. Membuat laporan-laporan yang terdiri dari :1) Laporan Pembukuan Bulanan;2) Membuat laporan pelaksanaan dan laporan

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.


14/22

9

BAB IIIPERSYARATAN, PROGRAM KEGIATAN, MEKANISME PENETAPAN

SMK PENERIMA BANTUAN, PENANDATANGANAN SURATPERJANJIAN DAN BIMBINGAN TEKNISDAN MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Persyaratan Penerima Bantuan1. Diprioritaskan bagi SMK yang telah mempunyai TUK yang ditetapkan

oleh LSP pihak ketiga (LSP-P3);2. SMK yang direkomendasi untuk ditetapkan menjadi TUK oleh LSP;3. SMK yang telah ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK sebagai SMK

Center dan SMK Sister calon LSP-P1

B. Program Kegiatan

Pelaksanaan Tempat Uji Kompetensi SMK menjadi Lembaga SertifikasiProfesi Pihak Pertama (LSP-P1) dilaksanakan di lima region yaitu;

1. Region 1 JakartaMeliputi 13 SMK Center dan 46 Sister yang berada di seluruh provinsipulau Sumatra, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Banten.

2. Region 2 Bandung

Meliputi 7 SMK Center dan 35 Sister yang berada di provinsi JawaBarat.3. Region 3 Yogyakarta

Meliputi 11 SMK Center dan 62 Sister yang berada di provinsi DIY danJawa Tengah.

4. Region 4 SurabayaMeliputi 11 SMK Center dan 52 Sister yang berada di provinsi JawaTimur, Bali, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan.

5. Region 5 MakassarMeliputi 11 SMK Center dan 34 Sister yang berada di seluruh provinsipulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, danKalimantan Timur.

Selanjutnya program kegiatan pembentukan Tempat Uji Kompetensi SMKmenjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) meliputi;

1. Workshop persiapan pembentukan LSP-P1

a.

Sasaran pencapaian


15/22

10

Terbentuknya persiapan organisasi LSP-P1 dan kelengkapanmanajemen LSP-P1, meliputi:1) Rencana Kerja persiapan lisensi LSP-P1;2) Dokumen pendirian dan pembentukan SMK TUK menjadi LSP-

P1;3) Organisasi dan pengurus LSP-P1 di 293 SMK.

b. Peserta1) Kepala Sekolah atau yang dapat mewakili kebijakannya;2) Calon personil pengurus LSP-P1.

c. Durasi dan tahap kegiatanDurasi kegiatan selama 8 jam

d. FasilitatorFasilitator berasal dari BNSP yang menguasai sistem lisensi LSPP1

dan memiliki kualifikasi minimal Asesor Lisensi BNSP.2. Pelatihan penyusunan Dokumen Mutu LSP-P1

a. Sasaran pencapaianTersusunnya dokumen mutu dan sistem mutu LSP-P1, meliputi;1) Dokumen level 1 berupa panduan mutu LSP;2) Dokumen level 2 berupa Standar Operasional Prosedur (SOP)3) Dokumen level 3 berupa Instruksi Kerja;4) Dokumen level4 berupa Formulir rekaman pelaksanaan

sertifikasi profesi.b. PesertaPersonil pengurus LSP-P1 utusan masing-masing SMK TUK yangtelah ditetapkan

c. Durasi dan tahap kegiatan1) Satu kelas berjumlah minimal 20 orang (5 Center TUK dan 15

SMK aliansinya);2) Durasi kegiatan selama 3 hari (24 jam kegiatan).

d. FasilitatorFasilitator berasal dari BNSP yang memiliki kualifikasi Lead AsesorLisensi.

3. Pelatihan pengembangan Skema Sertifikasi LSP-P1a. Sasaran pencapaian

1) Tersusunnya skema sertifikasi kualifikasi KKNI level 2 sesuaidengan bidang keahlian yang dikembangkan;

2) Tersusunnya skema sertifikasi berdasarkan cluster pekerjaansesuai dengan bidang pekerjaan yang dikembangkan.


16/22

11

b. PesertaPersonil pengurus LSPP1 utusan masing-masing SMK TUK yangtelah ditetapkan dan memiliki kepakaran pada bidang keahlianyang dikembangkan.


SMK aliansinya);2) Durasi kegiatan selama 2 hari (16 jam kegiatan).

d. FasilitatorFasilitator berasal dari BNSP yang memiliki kualifikasi Master AsesorKompetensi atau Lead Asesor Kompetensi dan Lead Asesor Lisensi.

4. Pelatihan calon Asesor Kompetensi LSP-P1 berlisensi BNSP

a.

Sasaran pencapaian tahap awalSetiap SMK TUK yang akan menjadi LSP-P1 minimal memiliki 2orang Asesor Kompetensi.

b. Peserta1) Memiliki kompetensi kepakaran sesuai bidang keahliannya;2) Mengerti skema sertifikasi standar kompetensi lulusan;3) Memiliki kompetensi mengoperasikan komputer;4) Memiliki kompetensi komunikasi.


SMK aliansinya);2) Durasi kegiatan selama 6 hari (48 jam kegiatan)

a)) Tahap I : Pelatihan Asesor Kompetensi (40 jam kegiatan);b)) Tahap II : Uji dan Sertifikasi Asesor Kompetensi (8 jamKegiatan).

d. FasilitatorFasilitator berasal dari BNSP yang memiliki kualifikasi Master AsesorKompetensi atau Lead Asesor Kompetensi dan Kompetensi Teknis.

5. Asesmen/Visitasi SMK TUK calon LSP-P1a. Sasaran pencapaian

Verifikasi kesiapan SMK TUK menjadi LSP-P1.b. Petugas

Asesor kompetensi dari Dit.PSMK dan BNSPc. Durasi dan tahap kegiatan

Kegiatan asesmen dilaksanakan selama 3 hari meliputi 4 SMK TUK

calon LSP-P1 oleh setiap 2 orang petugas yang terjun ke lapangan.


17/22

12

C. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan:

1. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi calon penerima bantuanberdasarkan hasil verifikasi wilayah dan klarifikasi dokumen terkaitlainnya;

2. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima bantuanPengembangan Pembelajaran Tempat Uji Kompetensi dan SertifikasiProfesi sesuai kriteria yang telah ditetapkan;

3. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan BimbinganTeknis SMK calon penerima bantuan ke Dinas pendidikanProvinsi/Kabupaten/ Kota, untuk diteruskan kepada SMK calonpenerima bantuan;

4. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan wajibmenyampaikan persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentukproposal yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerimabantuan yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas PendidikanKabupaten/Kota;

5. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuandengan surat keputusan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;

D. Penandatanganan Surat Perjanjian dan Bimbingan Teknis

1. Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuanmenandatangani:a. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;b. Pakta Integritas;c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

2. Sekolah yang telah menandatangani Surat Perjanjian mengikutibimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat PembinaanSMK, dengan materi:a. Kebijakan Pengembangan SMK;

b.

Program Pengembangan Tempat Uji Kompetensi dan SertifikasiProfesi;c. Prosedur pendirian dan persyaratan LSPP1 (first party);d. Penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) SMK center;

E. Mekanisme Penyaluran Dana1. Dana bantuan Tahun 2015 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;

2.

Proses penyaluran dana Tahun 2015 dilakukan oleh DirektoratPembinaan SMK dengan mekanisme:


18/22

13

1. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat PermintaanPembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran denganmelampirkan:1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2015 yang

diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan olehKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker DirektoratPembinaan SMK;

2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMKdengan bank penyalur;

3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2015.2. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM

Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);3. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D);4. Dana disalurkan oleh KPPN ke bank penyalur. Selanjutnya bank

penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknispenyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasamaantara Direktorat Pembinaan SMK dengan bank penyalur;

5. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolahpenerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembagapenyalur dan bank penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran

(SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).


19/22

14

BAB IVKETENTUAN PENGGUNAAN DANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Ketentuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana Bantuan Pengembangan Pembelajaran Tempat UjiKompetensi (TUK) tahun2015 dipergunakan untuk

1. Pengadaan komponen pendukung TUK2. Pelatihan dan atau sertifikasi asesor kompetensi bagi guru3. Bimtek penyusunan skema atau klaster sertifikasi sesuai dengan TUK

B. Pertanggungjawaban Penggunaan DanaHal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:

1.

Setiap penggunaan dana bantuan harus dapatdipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik, administrasidan keuangan;

2. Menyiapkan dokumen teknis, administrasi dan keuangan untukkepentingan pemeriksaan oleh aparat pengawas terkait dikemudianhari;

3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materaiyang cukup sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya(misalnya honor, transport, dan pembelian barang/jasa), diberitanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajaksesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Memiliki NPWP dan memungut pajak-pajak serta menyetor ke KasNegara atas pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaanbarang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai denga ketentuanyang berlaku;

6. Melaporkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi,keuangan dan teknis kepada Direktur Pembinaan SMK dengantembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan DinasPendidikan Provinsi;

7. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,maka Kepala Sekolah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yangberlaku.


20/22

15

BAB VPELAPORAN

Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapansetiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.

Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri : A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelahseluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;2. Susunan Tim Tempat Uji Kompetensi;3. RAB pelaksanaan kegiatan;

4.

Realisasi penggunaan dana bantuan;5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upayapenyelesaiannya.

B. Laporan Pertanggungjawaban KeuanganLaporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban KeuanganBantuan Tempat Uji Kompetensi dan Sertifikasi Internasional.

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusanuntuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk DinasPendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk Direktorat PembinaanSMK.Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untukbahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.

Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirim ke alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruanu.p. Kepala Subdit Pembelajaran

Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270

Telp. 021-5725473, 5725477;Website : www.ditpsmk.net


21/22

16

BAB VIPENUTUP

Panduan pelaksanaan pengembangan pembelajaran Tempat Uji Kompetensi(TUK) merupakan pilar utama pengembangan peningkatan mutu di SMK. Salahsatu Ketercapaian mutu SMK adalah memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK)yang akan dibentuk menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak pertama (LSP-P1).

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK dapatmewujudkan rencana Program SMK Pengembangan TUK dan Sertifikasi Profesimelalui bantuan yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2015.Diharapkan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program baik

langsung maupun tidak langsung dapat memahami isi Petunjuk Teknisprogram bantuan ini, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baiksesuai dengan peraturan yang berlaku.

Program pengembangan pembelajaran Tempat Uji Kompetensi (TUK) tahun2015 akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian programdengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan stakeholders, mulai daritahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap finalisasi kegiatan. Untuk itukoordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama

penyelenggaraan program.


22/22

17

Lampiran

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAANPENGEMBANGAN PEMBELAJARAN TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

TAHUN 2015

Sebagai referensi dalam penulisan laporan pelaksanaan, dapat disusun dengansistematika seperti berikut ini :

1. Bagian Depan; meliputi :a. Halaman Sampul;b. Halaman Identitas Sekolah;c. Halaman Pengesahan;d. Halaman Kata Pengantar;e. Halaman Daftar Isi.

2. Bagian Isi; meliputi :Bab I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangB. Visi dan MisiC. Tujuan dan Sasaran

Bab II HASIL PELAKSANAAN SMK PENGEMBANGAN TUK DANSERTIFIKASI PROFESI TAHUN 2015 A. Laporan kegiatan penyusunan dokumen mutu dan skema sertifikasiB. Laporan kegiatan pelatihan calon asesor dan ujian calon asesorC. Pembiayaan sertifikasi bagi peserta didik dan calon assesor;D. Laporan Visitasi kesiapan LSP-P1E. Pengadaan peralatan/pendukung lain untuk pemenuhankebutuhan

sebagai TUK menjadi LSP-P1;Bab III GAMBARAN ATAU PROFIL CALON LSP-P1Bab IV SUMBER PENDANAAN

Dana Bantuan dari Pusat sesuai penetapan RAB dari Direktorat PSMKBab V PENUTUPLAMPIRAN- Data Sarana dan Prasarana TUK- Data Assesor dilengkapi dengan sertifikat- Rekomendasi Mitra/Lembaga Sertifikasi

12-ps-2015 tuk dan sertifikasi international.pdf

Documents