MATERI TUTORIALTRANSLATION V PERTEMUAN 1Oleh: Indana Zulfaindanaz@gmail.com

UNIVERSITAS TERBUKAKOREA SELATAN

Tujuan Perkuliahan

¨ To translate: E to I and I to E

¨ Topics:¤ Law and Regulation¤ Literature¤ Management

¨ Learning Method:¤ Understand the text and the context¤ Translate by yourself¤ Translate supplementary texts (naskah pengayaan)

THEORY of TRANSLATION

Several things to keep in mind when translating:1. Meanings are not restricted by the source language

patterns2. Meaning should be conveyed accurately with no

misinterpretation or misleading language3. Be aware of the notion register!4. Ensure to not losing certainty of meaning in the source

text5. No ‘free translation’6. Do not use ‘everyday’ language

3

Tiga fenomena penerjemahan

1. Kombinasi bebas (free combination)¤ Once and for all : sekaligus dan tuntas

2. Pola kolokasi¤ A multitude of kidnapping = a huge number of

kidnapping = series of kidnapping = a lot of kidnapping

3. Kelaziman penuturan¤ Had taken 20 Asian and European hostages = had

kidnappned 20 Asians and European hostages à telahmenyandera

¤ In which ≠ di mana à yang, menurut

4

Peta Kompetensi

Time Table

¨ 1°meeting: Module 1 (Law and Regulation)¨ 2°meeting: Module 2 (Law and Regulation)¨ 3°meeting: Module 3-4 (Law and Regulation)¨ 4°meeting: Module 5-6 (Literature)¨ 5°meeting: Module 7-8 (Literature)¨ 6°meeting: Module 9-10 (Management)¨ 7°meeting: Module 11-12 (Management)¨ 8°meeting: Exercise

Module 1: Law and Regulation

Modul 1

¨ Aims: Translate English to Indonesian

¨ Topic: Law and Regulation

President

Example

In a March 17 editorial, The Daily Yomiuri waxed poetic about the changes in the Equal Employment Opportunity Law, which will make it more difficult for firms to discriminate against women.

Dalam editorialnya tanggal 17 Maret, The daily Yomiuri menuliskan puisi tentang perubahan dalam UU KesempatanKerja yang Setara (Equal Employment Opportunity Law) yang akan menjadikan perusahaan lebih sulit untuk melakukandiskriminasi terhadap perempuan.

Paragraph 2

Surely there is something to say in favor of the changes in the EEOL. But what the editorial failed to mention is that these amandments, which will take effect on April 1, are part of a larger program intended to revolutionize Japan’s labor market, in effect sending it back toward the “deregulated” atmosphere of the 19th century.

Pasti terdapat sesuatu yang menguntungkan pada perubahandalam EEOL. Namun, apa yang gagal disebutkan dalameditorial adalah bahwa amandemen yang akan mulai berlakupada tanggal 1 April ini adalah bagian dari program yang lebih besar yang dimaksudkan untuk membuat perubahanbesar pada pasar tenaga kerja Jepang yang secara kuatmendorongnya kembali ke suasana yang tidak teratursepertipada abad ke 19.

Paragraph 3

For women specifically, the changes in the EEOL were accompanied by a set of revisions to the Labor Standards Law, the main law protecting the rights of workers, which will indeed put women on an equal footing with men – in terms of working late hours and unlimited overtime.

Bagi perempuan khususnya, perubahan pada EEOL disertai dengan seperangkat revisi UU Standar TenagaKerja, UU utama yang melindungi hak-hak pekerja, yang akan menjadikan perempuan setara dengan laki-lakidalam hal bekerja sampai larut dan lembur yang tidakterbatas.

Paragraph 4

The blueprint for the changes can be found in a 1995 report compiled by Nikkeiren (the Japanese Employers’ Federation), a powerful body which represents the interests of management. The report, appropriately entitled Japanese Management for a New Age, concluded that in order to thrive in the coming age of “megacompetition,” the Japanese labor force would have to be divided into three classes: a core of elite workers (presumably the management representatives in Nikkeiren would fit in here), a group of specialist who could be hired on a project-by-project basis, and a third, fluid group who would be easily hired and fired to fit economic circumstances. What the report was calling for, in effect, was a “just-in-time” system of labor.

Cetak biru perubahan ini dapat ditemukan dalam laporan tahun 1995 yang disusun oleh Nikkeiren(Federasi Tenaga Kerja Jepang), sebuah badan yang kuat yang merepresentasikan kepentinganpihak manajemen. Laporan itu, yang berjudul Manajemen Era Baru Jepang (Japanese Management for a New Age), menyimpulkan bahwa untuk berhasil dalam era “kompetisi mega”, tenaga kerjaJepang hendaknya dibagi menjadi tiga kelas: pekerja elit sebagai inti (kira-kira, perwakilanmanajemen di Nikkeiren cocok di sini), sekelompok spesialis yang dapat dipekerjakan per proyek, dan yang ketiga, kelompok tambahan yang dapat dengan mudah dipekerjakan dan dipecat sesuaidengan keadaan ekonomi. Apa yang diperlukan oleh laporan itu, pada kenyataannya adalahsistem perburuhan yang berdasarkan kebutuhan +just-in-time”

Paragraph 5

Although Nikkeiren’s plan has not come to full fruition, it is clear that things are moving in the direction they desire. According to the Management and Coordination Agency, the share of regular workers in the workforce fell from 72.4% in 1992 to 70.1% in 1997. For women the drop was even sharper – from an already low number 58.3% to 53.8%.

Walapun rencana Nikkeiren belum selesai sepenuhnya, terlihat jelas bahwasegala sesuatunya bergerak ke arah yang mereka inginkan. Menurut BadanKoordinasi dan Manajemen, porsi pekerja regular di angkatan kerja turun dari72,4% di tahun 1992 menjadi 70,1% di tahun 1997. Untuk pekerjaperempuan, penurunannya bahkan lebih tajam – dari angka yang sudah rendah58,3% ke 53,8%.

Paragraph 6

What has happened, of course, is that the moves to prevent discrimination against women have been coupled with this plan; they are not an integral part of this grandiose vision, but rather a concession made to pacify the more progressive mainstream elements, like the Social Democratic Party and the giant labor federation Rengo, and to motivate them to accept the vision of a more “deregulated” Japan.

Apapun yang telah terjadi, tentunya, adalah pergerakan untuk menghindaridiskriminasi terhadap perempuan telah disatukan dengan rencana ini; gerakantersebut bukan bagian integral dari visi yang sangat besar ini, tapi lebih kesebuah konsesi yang dibuat untuk menenangkan elemen umum yang lebihprogresif, seperti Partai Sosial Demokrat dan federasi buruh raksasa Rengo, dan untuk memotivasi mereka menerima visi sebuah Jepang yang lebih tidakteratur.

Paragraph 7

So what lies in store for workers in Japan? Though the changes in the LSL may not be drastic, they are problematic. In addition to abolishing the restrictions on late-night work by women, the maximum length of contracts will be extended from one year to five years, making it more desireable for firms to employ workers on a project basis, retaining the option of deciding whether or not to renew the contract, rather than offering “lifetime employment.” Though the 40-hour workweek will remain symbolicaaly, a system of “discretionally labor” will make it permissible for workers to put in longer hours as long as they agree to it – ensuring that the 40-hpur workweek will remain elusive for most workers.

Jadi apa yang tersisa bagi pekerja di Jepang? Walaupun perubahan dalam LSL mungkin tidakdrastis, namun bermasalah. Selain penghapusan pembatasan kerja larut bagi perempuan, lama kontrak maksimum akan diperpanjang dari satu tahun menjadi lima tahun, yang memungkinkan bagiperusahaan untuk mempekerjakan karyawan berdasarkan proyek, dengan mempertahankanpilihan untuk menentukan apakah akan memperbarui kontrak atau tidak, bukannya menawarkan“pekerjaan seumur hidup.” Walaupun kerja 40 jam per minggu secara simbolis tetap, sebuah sistem“perburuhan terbuka” akan memperbolehkan pekerja untuk ditempatkan dalam jam yang lebihlama sepanjang mereka menyetujuinya dengan memastikan bahwa aturan 40 jam kerja per mingguakan tetap sulit dipahami oleh sebagian besar pekerja.

Paragraph 8

Through this, according to Sakai Kazuko, writing in AMPO , the “amended LSL has essentially changed from a law to safeguard workers’ right to a law that assures management the ability to dispose of workers freely.”

Melalui hal ini, menurut Sakai Kazuko yang menulis di AMPO, LSL yang diamandemen telah membuat UU yang melindungi hak-hak pekerja secara signifikan berubahmendjadi UU yang memberi jaminan bagi manajemenkemampuan untuk “membuang” pekerja dengan bebas.

Paragraph 9

More dangerous than the changes to the LSL is the set of amandments to the Dispatched Labor Law, which will open up more job categories in which managements can use temporary workers. All in all, these changes will make it easier for managements to hire workers on an ad hoc basis, without the protection of labor laws and social security, and to get rid of them when the need arises.

Lebih berbahaya sari perubahan-perubahan LSL adalah seperangkatamandemen terhadap Dispatched Lbor Law, yang akan membuka lebihbanyak kategori pekerjaan, dimana manajemen dapat menggunakanpekerja sementara. Singkatnya, perubahan-perubahan ini akanmemudahkan manajemen untuk mempekerjakan pegawai berbasissementara, tanpa perlindungan UU perburuhan dan jaminan sosial, danamenghindari mereka ketika kebutuhan meningkat.

Thank you for your attention!!