7/30/2019 358-971-1-PB

1/17

TRANSFER PRICING SEBAGAI SALAH SATUSTRATEGI PERENCANAAN PAJAKBAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL

Paulina PermatasariAbstractTransfer pricing is a c/assica/ issue in international transaction. Fromgovernment view, transfer pricing can reduce potential government incomeespecially from tax sector because multinational enterprise tend to shift their

tax obligation from high tax countries to low tax countries. From corporateview, companies are trying to reduce their cost and their corporate incometax. For multinational corporate, transfer pricing is one of effective sfrafegiesto compete with their competitors.Pendahuluan

Perencanaan pajak merupakan sarana yang memungkinkan untukmerencanakan pajak - pajak yang akan dibayarkan agar tidak terjadikelebihan dalam membayar pajak. Perencanaan Pajak tidak berarti sebagaiupaya menghindari pajak l

7/30/2019 358-971-1-PB

2/17

struktur keuangan, ketetapan besarnya biaya modal, manajemen valutaasing, manajemen modal kerja dan pengendalian keuangan.

Hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka luas dansemakin ekstensif saat ini, menyebabkan pula semakin diperlukannya suatuketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengaturmasalah transaksi internasional. Bersamaan dengan peningkatan beberapatarif pajak di beberapa negara, terdapat pula peningkatan cara-carapenghindaran pajak internasional (international tax avoidance) yang antaralain terdapatnya beberapa daerah di dunia ini yang disebut sebagai surgapersinggahan pajak (tax havens) yang menampung dana yang bergeraksecara internasional (internationatty mobile funds)., Selain itu karenaperusahaan Multinasional memiliki posisi yang menentukan dalam halprinsip apa yang akan digunakannya yang tentunya menguntungkan bagigrupnya, maka dapat saja Perusahaan Multinasional tersebut menggunakanharga yang menyimpang dari harga yang berlaku umum.Perusahaan Multinasional tersebut dapat saja menggunakan transferpricing yang lebih rendah dari arm's length price, untuk tujuanmengefisienkan beban pajaknya atau menggunakan harga yang lebih tinggidari arm's length price untuk tujuan-tujuan tertentu.

Perencanaan PajakPerencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemenpajak. Kesalahan dalam perencanaan pajak dapat berakibat fatal, karenaakibat yang ditanggung perusahaan dapat berakumulasi. Perencanaanpajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengankonsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendaliansetiap transaksi yang ada konskuensi pajaknya. Tujuannya adalahbagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajakyang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagaipenghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (faxevasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109

7/30/2019 358-971-1-PB

3/17

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melaluipenghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapatditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaranpajaknya. Dalam pelaksanaannya sendiri tentunya sangat tergantungkepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebutmewaspadai secara konstan alternatif-alternatif penghematan pajak padasetiap tindakan yang akan diambilnya ( MohammadZain,2003 ).

Perencanaan Pajak pada Perusahaan MultinasionalPerencanaan pajak untuk suatu operasi yang bersifat multinasional

merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di lain pihakmengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional. Seperti diketahui,pajak berdampak terhadap keputusan penanaman modal di luar negeri,struktur keuangan, ketetapan besarnya biaya modal, manajemen valutaasing, manajemen modal kerja dan pengendalian keuangan.Dalam rangka mengevaluasi kebijakan perdagangan dan efektivitas lalulintas modal internasional, adalah kurang efisien apabila hanya difokuskansecara sempit pada tarif, kuota dan subsidi-subsidi non-pajak saja, sebabfaktor pajak pun tidak sedikit perannya dalam evaluasi kebijakan dimaksud.Kebijakan perpajakan kadang-kadang sangat berperan dalam pengambilankeputusan mengenai penanaman dan pembiayaan perusahaan yang akanmelakukan investasi di luar negeri. Walaupun pada dasarnya sistemperpajakan di seluruh dunia hampir serupa satu sama lainnya, namundalam beberapa hal terdapat perbedaan-perbedaan yang menyangkutberbagai dimensi, seperti:1) tarif marjinal yang berbeda secara esensial dari tarif 0% di negara-

negara yang disebut sebagai surga pajak (tax-haven countries), sampaitarif 60% di negara-negara tertentu yang dikenal sebagai negaraberpajak tinggi (high-tax countries).2) definisi penghasilan yang berbeda secara dramatis antar-satu negaradengan negara lainnYa.

Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari)

7/30/2019 358-971-1-PB

4/17

3) pengertian tentang penghasilan yang dikecualikan dari pengenaanpajak.

4) wajib pajak hanya dipajaki dari penghasilan dalam negeri atau termasukpenghasilan luar negeri.sedang perusahaan multinasional untuk operasionalnya di luar negeri,kadang-kadang harus mendirikan beberapa cabang atau penrvakilanperusahaannya di beberapa negara yang tunduk pada ketentuan peraturanperundang-undang perpajakan nasional. Di beberapa negara, antara lainseperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Indonesia menganutpengertian penghasilan, baik penghasilan dalam negeri maupunpenghasilan luar negeri (global tax system -worldwide income), sedangPrancis, Swiss, Hongkong, Belgia dan Belanda tidak mengenakan pajakatas aktivitas perusahaan di luar negaranya, yang disebut sebagai territorialtax system (regional incorne).

Sebagian besar transaksi yang terjadi antar-anggota grup PerusahaanMultinasional tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa transaksi,seperti penjualan barang dan jasa, lisensi, paten dan know-how, penjaminutang dan seterusnya. Harga-harga yang dibebankan pada transaksi-transaksi tersebut, tidaklah perlu sama dengan harga yang berlaku dipasaran bebas. Oleh karena Perusahaan Multinasional memiliki posisi yangmenentukan dalam hal prinsip apa yang akan digunakannya yang tentunyamenguntungkan bagi grupnya, maka dapat saja Perusahaan Multinasionaltersebut menggunakan harga yang menyimpang dari harga yang berlakuumum. Penyimpangan harga dimaksud adalah penyimpangan dari hargayang disebut sebagai "arm's length price" yang lazimnya berlaku dandisetujui oleh kedua belah fihak yang melakukan transaksi terhadap barangyang sama dan dalam kondisi yang sama pula, apabila perusahaan tersebuttidak mempunyai hubungan istimewa (unrelated pafties).

Perusahaan Multinasional tersebut dapat saja menggunakan transferpricing yang lebih rendah dari arm's length price, untuk tujuanmengefisienkan beban pajaknya atau menggunakan harga yang lebih tinggi

BINA EKONOMI Vol. 8, No. I, Januari 2004: 1-109

7/30/2019 358-971-1-PB

5/17

dari arm's length pnce untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun demikian, apapun alasannya, apabila terjadi transaksi antar-grup yang menyimpang dariarm's length price, apakah harga tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, halini disinyalir sebagai usaha untuk menggeser laba perusahaan dari satugrup ke grup lainnya dan hal ini berarti pula bahwa pajak yang terutang dikedua grup yang terlibat tersebut akan mengalami perubahan.

Ditinjau dari segi kepentingan Perusahaan Multinasional, dalam rangkamengorganisir transaksi antar-unit-unit dalam grupnya, memang masalahtransfer pricing merupakan masalah yang harus dipertimbangkannya,dengan catatan bahwa penyesuaian harga sebenarnya dengan hargapasaran bebas dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak yangwajar tidak perlu memperhatikan kewajiban-kewajiban berdasarkanperjanjian yang ada yang harus dipenuhi oleh negara-negara yangbersangkutan untuk memenuhi harga-harga atau maksud-maksud tertentudari negara yang bersangkutan untuk memperkecil jumlah pajak yangterutang.

Masalah yang paling sering dibicarakan dalam rangka perencanaanpajak perusahaan Multinasional menyangkut masalah pengenaan pajakatas penghasilan yang berbeda yuridiksi pajaknya. Pemecahan masalah inibiasanya dilakukan melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, yangbertujuan untuk mencegah pengenaan pajak berganda atas penghasilanperusahaan Multinasional dengan cara memecah-mecah penghasilan danbiaya yang dialokasikan di berbagai yuridiksi pajak tersebut. Pencegahanpajak berganda tersebut, sesungguhnya dapat dihindarkan, apabila:1) pengenaan pajak atas penghasilannya hanya dikenakan atas

penghasilan di satu negara saja.2) ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memungkinkanadanya semacam kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajakyang terutang.Bagaimanapun, pajak berganda tersebut dapat dikurangi melalui kredit

pajak (tax credits), perjanjian perpajakan (tax treaties), surga pajak (taxTransfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 5l

7/30/2019 358-971-1-PB

6/17

1)

havens), pengecualian pajak (tax exemption) dan prinsip penangguhan (thedeferral principle). Yang dimaksud dengan:

Tax credit, memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajakyang terutang/dibayar di luar negeri dari jumlah pajak yang terutangberdasarkan perhitungan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan domestik. Pengurangan ini bersifat pengurangan langsungdari jumlah pajak yang terutang, sehingga dalam hal-hal tertentumengurangi pajak berganda.Tax treaty, mengatur antar-negara yang bersangkutan hal-hal apa sajadari suatu penghasilan yang dipajaki dan yang tidak dipajaki olehotoritas negara di mana penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.Tax haven, adalah suatu negara di mana tarif pajak penghasilannyasangat rendah atau tidak ada sama sekali pengenaan pajak ataspenghasilan. Pada umumnya negara tax haven ini, digunakan olehperusahaan untuk investasi atau transfer penghasilan yang pajaknyarendah atau sama sekali tidak ada pajak yang dikenakan terhadappenghasilan tersebut. Negara tax haven juga digunakan olehperusahaan Multinasional untuk menggeser penghasilan dari negarayang tarif pajaknya tinggi ke negara ini, melalui transfer pricing.Tax exemption, memungkinkan perusahaan tertentu tidak perlumembayar pajak penghasilan atas suatu penghasilan tertentu pula.5) The defenal pinciple, adalah semacam penundaan pajak sedemikianrupa, sehingga perusahaan induk (parent companies) tidak akandipajaki atas penghasilan luar negerinya sampai dengan perusahaaninduk betul- betul diterima;Pada hakikatnya, tidak saja masalah pajak ganda yang harus

diperhatikan dalam masalah pajak internasional bagi perusahaanMultinasional, tetapi juga bahwa pajak tersebut akan berdampak pulakepada keputusan manajemen, di mana akan dilakukan investasi,bagaimana memasarkan produknya, bentuk usaha yang bagaimana yangcocok baik komersial maupun fiskal, kapan dan bagaimana ketatnya lalu

2)

3)

4)

52 BINA EKONOMI Vol. 8, No. I, Januari 2004: l-109

7/30/2019 358-971-1-PB

7/17

lintas valas atau pengembalian hasil keuntungan setelah pajak, bagaimanadan dengan cara apa pembiayaan yang akan dilakukan, termasuk pulamasalah transfer Pricing.

Hal itu akan lebih nyata lagi pada pembahasan selanjutnya yangmemperlihatkan betapa transfer pricing yang dipilih untuk barang dan jasayang ditransfer melewati batas negara, mempunyai impak yang cukupmemadai atas utang pajak internasional. Begitu pula penggunaan negaratax havens dan fax treaty oleh perusahaan multinasional dalam rangkamelakukan penghindaran Pajak.Transfer Pricing Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak

Transfer pricing merupakan isu klasik dalam transaksi internasional'Dari sisi pemerintahan, transfer pricing dapat mengakibatkan berkurangatau hilangnya potensi penerimaan suatu negara, khususnya yang berasaldari pajak, karena perusahaan multinasional cenderung menggeserkewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yangtinggi (high tax countries) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajakrendah (low tax countries). lronisnya, masalah ini tidak dapat diselesaikansecara unilateral oleh masing-masing negara tetapi harus dilakukan secarabersama-sama (multilateral cooperation).

sebaliknya dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupayameminimalkan biaya-biaya (cost efficiency) termasuk Pajak Penghasilan(PPh) perusahaan (corporate income tax). Bagi perusahaan berskala global(misalnya multinational corporations), transfer pricing merupakan salah satustrategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalammemperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas'

Tipe dan Metode Transfer PricingTransfer pricing pada perusahaan yang melakukan desentralisasi,

umumnya diukur dengan menggunakan nilai produknya (baik berbentukTransfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 53

7/30/2019 358-971-1-PB

8/17

barang maupun jasa) pada saat penyerahan barang atau jasa dari pusatfaba (profit centre) ke pusat-pusat pertanggungjawaban (respon sibilttycentre) lainnya dalam lingkungan perusahaan. Di lain pihak, transfer pricingtersebut dapat dibandingkan dengan harga pasar (market price) apabilaterjadi transaksi antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya yang tidakada hubungan istimewa.

Pada perusahaan multinasional yang menggunakan pusat-pusat laba,akan selalu terjadi transfer pricing tersebut, yang pada umumnya terbagiatas "harga berbasis pasar" (the markef-based price) dan "harga berbasisbiaya" (the cost based price").

Penggunaan transfer pricing berbasis pasar, secara relative cukupobjektif apabila dibandingkan dengan hasil keahlian negosiasi para penjualatau pun pembeli pada pusat pertanggungjawaban penjualan maupun pusatpertanggungjawaban pembeli.

Hampir sebagian besar para manajer perusahaan mengharapkanbahwa pusat pertanggungjawaban laba hendaknya dapat menggunakanharga yang mendekati transfer pricing yang dikenal sebagai "arm's'lengthprice" dengan asumsi bahwa pusat-pusat pertanggungjawaban tersebutsebagai bisnis yang independen.

Dalam beberapa situasi, di mana tidak terdapat suatu transfer pricingberbasis pasar yang dapat diandalkan yang akan digunakan sebagai basispenetapan transfer pricing, maka transfer pricing berbasis biaya yang akandigunakan. Bila memungkinkan transfer pricing berbasis biaya tersebut,hendaknya merupakan biaya standar. Tetapi apabila digunakan hargaaktual (actual cost), pusat pertanggungjawaban pembelian tersebut akanberkurang insentifnya untuk mengendalikan efisiensi, sebab setiap kenaikanharga yang terjadi secara otomatis akan ditambahkan oleh pusatpertanggungjawaban pada transfer pricing dimaksud Untuk ini para manajerbiasanya akan melakukan spesifikasi perhitungan biaya dan berapa besarmarjin laba yang akan ditambahkan pada transfer pricing tersebut, dengantujuan mengurangi kesempatan beragumentasi. Caranya ialah, bahwa para

BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: 1-109

7/30/2019 358-971-1-PB

9/17

manajer hendaknya dengan sangat berhati-hati dan mempertimbangkansegala faktor menetapkan perhitungan biaya beserta labanya. Misalnya,khusus untuk perhitungan transfer pricing per unit jangka pendek (shortterm per-unit costs) hendaknya dibedakan dengan transfer pricing per unitjangka panjang (long-term per-unit cosf$. Juga dapat dipertanyakan,apakah semua elemen biaya secara normal dimasukkan dalam perhitunganharga jual ataukah biaya penuh (full cost) yang harus dimasukkan dalammenetapkan transfer pricing internal, juga masalah perselisihan atauketidakcocokan harga yang disertai dengan "emosi" para pembeli yangdapat terjadi pada kondisi pasar yang memojokkan para penjual untukmengurangi marjin labanya ke harga yang lebih rendah dari harga yangditetapkan semula dalam spesifikasi perhitungan transfer pricing.Contohnya, penetapan transfer pricing sangat dipengaruhi oleh undang-undang domestik suatu negara, terutama apabila pusatpertanggungjawaban penjual dan pusat pertanggungjawaban pembeliberada di negara yang berbeda-beda (misalnya salah satu komponen mobilGM yang berpusat di Amerika Serikat diproduksi oleh perusahaanasembling di Eropa). Undang-undang domestik tersebut biasanya, ditujukanuntuk mencegah terdapatnya pergeseran laba (profits shifting) dari negarapajak tinggi (a high-tax country) ke negara pajak rendah (a low-tax country)dengan cara memanipulasi transfer pricing.

Baik transfer pricing berbasis pasar maupun transfer pricing berbasisbiaya berpotensi untuk tidak tercapainya persetujuan harga antar-pihak-pihak, maka tidak jarang transfer pricing tersebut di negosiasikan antarapembeli dan penjual di luar harga yang direferensikan atau berdasarkanpenerapan formula biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Juga karenaadanya keinginan dari pihak penjual untuk menerapkan kebijakan transferpricing perusahaan yang normal. Sebagai contoh, pusatpertanggungjawaban penjualan mungkin saja akan menjual di bawah hargapasar normal dari pada perusahaannya merugi sama sekali, sepanjang.pusat pertanggungjawaban pembelian unggul dalam melakukan pembelian-Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 55

7/30/2019 358-971-1-PB

10/17

pembelian dengan harga rendah pada saat-saat tertentu. Dalam keadaansemacam itu, para pihak-pihak akan bernegosiasi.

Apabila pusat-pusat pertanggungjawaban tidak mempunyaiwewenang penuh dalam penentuan transfer pricing atau antar-pihak-pihaktersebut tidak terdapat wewenang tawar-menawar yang seimbang, misalnyasatu pihak berwenang penuh menentukan transfer pricing sedang pihakyang lain tidak memperoleh kewenangan penuh penentuan transfer pricing,maka hasilnya pun tidak akan memberikan transfer pricing negosiasi yangmemadai. Apabila terdapat suatu kondisi, di mana prospektif pusatpertanggungjawaban penjualan yang tidak mempunyai sumber daya yangbebas - kekhawatiran tidak dapat melakukan investasi di mana pun ; atauprospektif pusat pertanggungjawaban pembelian yang tidak dapat menolakpekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka dalam keadaan semacam inidiperlukan suatu mekanisme arbitrasi untuk memecahkan masalah transferpricing yang diperdebatkan. Baik mekanisme negosiasi maupun mekanismearbitrasi kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup panjang.

Transfer Pricing dalam Ketentuan Peraturan Perundang - undanganPerpajakan

Dalam dunia bisnis yang diwarnai oleh tarif pajak penghasilan yangberbeda-beda antar-satu negara dengan negara lainnya, bagi PerusahaanMultinasional yang operasionalnya meliputi beberapa negara acapkalimenggunakan pajak penghasilan sebagai salah satu unsur yang dapatmengoptimalkan laba yang diperolehnya, dengan cara memakasimalkanpenghasilannya di negara yang bertarif pajak rendah dan meminimalkanpenghasilannya di negara yang bertarif pajak tinggi.

Sebaliknya beberapa negara yang melihat bahwa perbuatanmeminimalkan beban pajak oleh Perusahaan Multinasional yang beroperasidengan ruang lingkup internasional tersebut, kemungkinan akanmengganggu penerimaan pajaknya, saat ini berusaha untuk memasukkandalam undang-undang pajak penghasilannya ketentuan-ketentuan yang56 BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109

7/30/2019 358-971-1-PB

11/17

mengatur berkenaan dengan transfer pricing dimaksud, termasuk masalahtransfer keuntungan dari cabang perusahaan ke perusahaan induknya.

Permasalahan lain yang timbul dari fransfer pricing adalah apabilakeputusan transfer pricing yang dilakukan oleh manajemen didasarkansemata-mata atas pertimbangan pajak (tax purpose). Dalam perspektifperpajakan, transfer pricing diartikan sebagai: the price charged by acompany for goods, seryices or intangible properties fo substdlary or otherrelated company. Srnce the prices are not negotiated in a free, open marketthey may deviate from prices agreed upon by non-related trading paftners incomparable transactions under circumstances. ( John Hutagaol, JurnalPerpajakan Agustus 2002 ).

Bervariasinya tarif pajak yang berlaku di masing-masing negaraakan mendorong manajemen untuk merelokasi penghasilannya (revenues)ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang relatif rendah (low faxcountries) dan sebaliknya membebankan biaya-biaya usahanya lebih besarke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang relatif tinggi ( high taxcountries) (Hilton, hal. 881). Strategi transfer pricing yang bertujuan untukmelakukan penghindaran pajak (tax avoidance) akan sangat merugikannegara-negara yang termasuk high tax countries karena negara-negara itukehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh' Masalahtransfer pricing akan lebih parah lagi apabila dimaksudkan untuk melakukanpenggelapan pajak ( tax evasion) yang sudah tergolong sebagai kriminalpajak (tax crime). Suatu tindakan transfer pricing dikategorikan sebagai taxavoidance atau tax evasion sangatlah tipis perbedaannya.

lmplikasi pajak terhadap pengaturan transfer pricing dapat terlihat padailustrasi berikut ini : Dalam rangka terdapat persesuaian transfer pricingantara otoritas pajak dengan para Wajib Pajak, berkenaan dengan "arm'slength price", dikembangkan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu model yang mirip dengan model "transferpricing negosiasi dan transfer pricing arbitrasi" tersebut di atas, dengandiperkenalkannya model "kesepakatan transfer pricing - advance pricingTransfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 57

7/30/2019 358-971-1-PB

12/17

agreement (APA)" seperti yang terlihat dalam pasal 18 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Kesepakatan transfer pricing (Advance Pricing AgreernenVAPA) adalahkesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenaiharga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yangmempunyai hubungan istimewa (related pafties) dengannya. Tujuandiadakannya APA adalah untuk mengurangi teriadinya praktikpenyalahgunaan fransfer pricing oleh perusahaan multinasional. persetujuanantara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak tersebut dapatmencakup beberapa hal antara lain harga jual produk yang dihasilkan,jumlah royalti dan lain-lain, tergantung pada kesepakatan. Keuntungan dariAPA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitunganpajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntunganproduk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama.APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara DirekturJenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau bilateral, yaitu kesepakatan antaraDirektur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain yangmenyangkut Wajib Pajak yang berada diwilayah yurisdiksinya.

Sebelum pemyataan masalah transfer pricing dengan menggunakan"kesepakatan transfer pricing-advance pricing agreement" seperti yangdimaksud dalam pasal 18 ayat (3a) tersebut di atas, Direktur Jenderal Pajakpernah mengeluarkan Surat Edaran NO.SE-04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret1993 yang dianggap masih relevan dengan permasalahan transfer pricing(kecuali advance pricing agreement) yang pada pokoknya berisi hal-halsebagai berikut : Secara universal transaksi antar-Wajib Pajak yangmempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transferpricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan ataudasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke WajibPajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah

BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109

7/30/2019 358-971-1-PB

13/17

pajak yang terutang atas Wajib Pajak.Wajib Pajak yang mempunyaihubungan istimewa tersebut.Kekurangan wajaran tersebut dapat terjadi pada:o Harga penjualan.o Harga pembelian.o Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost).o Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang

saham (shareholder loan).o Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atasjasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa

lainnya.o Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) ataupihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dariharga pasar.

. Penjuilan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yangkurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya durnmycompany, letterbox company atau reinvoicing center)'

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yangdemikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dandiperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belumdikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan danperbankan), maka bentuk dan variasi transfer picing dapat tidak terbatas.Transfer Pricing datam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Masalah transfer pricing dalam P3B bertitik tolak dari Pasal 9 UN Modelyang mengatur tentang perusahaan-perusahaan yang mempunyaihubungan istimewa, yaitu antara induk perusahaan yang berdomisili di salahsatu negara dengan anak/cabang perusahaan yang berdomisili di negaralain.

Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 59

7/30/2019 358-971-1-PB

14/17

Ayat 1 Pasal I UN Model tersebut, menyebutkan tentang pemberianwewenang kepada salah satu negara untuk melakukan verifikasi atastransaksi antar-pihak-pihak yang mempu4yai hubungan istimewa, sepertiantara induk perusahaan dengan anaU cabang perusahaannya, sepanjangtidak menunjukkan harga wajar (arm's length price) menurut pasar ataudengan perkataan lain, verifikasi tidak akan dilakukan, apabila transaksitersebut sudah didasarkan kepada harga wajar.

Selanjutnya dalam ayat 2 diatur pula bahwa jika terjadi transaksi antaradua pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan transaksi tersebuttidak menggunakan harga arm's length, salah satu negara pihak padaPersetujuan dapat melakukan penyesuaian yang seharusnya juga diikutioleh negara pihak lainnya. Apabila masalah penyesuaian tersebut tidakdiikuti ofeh negara pihak lainnya (correlative adjustment). maka akan terjadieconomic double taxation (pengenaan pajak berganda terhadappenghasilan yang sama oleh orang/negara yang berbeda) Apabila misalnyaterdapat P3B antara Negara A dengan negara B, maka harus diingat bahwapenyesuaian yang dilakukan oleh negara A berupa kenaikan tax-basenyatidak secara otomatis harus diikuti oleh negara B, tetapi baru akanmelakukan penyesuaian apabila memang menunjukkan laba yangdidasarkan pada arm's length.. Masalah berikutnya, adalah penentuan bagaimana penyesuaiantersebut harus dilaksanakan. Untuk ini ada dua pilihan yang dapatdilakukan, yaitu:Misalnya perusahaan A di negara A melakukan transaksi denganperusahaan B (masih satu grup) di negara B. Telah dilakukan penyesuaianofeh A, karena transaksinya tidak didasarkan pada harga arm's length.Langkah yang dapat dilakukan oleh B dalam rangka correlative adjustmentadalah dengan cara menghitung dan menetapkan kembali jumlah pajakyang terutang, atau

60 BINA EKONOMI Vol. 8, No. 1, Januari 2004: l-109

7/30/2019 358-971-1-PB

15/17

Dilakukan melalui mekanisme kredit pajak sebagaimana diatur dalampasal2 model P3B. Dalam hal ini B dapat mengkreditkan jumlah pajak yangdibayar oleh A, sebagai akibat penyesuaian yang dilakukannya di negara A.

Pada dasarnya correlative adjustment tersebut tidak menjamin tidakterjadinya pergeseran laba (profit shifting) antar-uniUperusahaan dalam grupyang sama, sebab hal ini dapat saja dilakukan dengan cara lain, yaitumelalui pembayaran dividen, rovalty atau pembayaran lainnya dan perludiketahui bahwa ayat 2 tersebut tidak mencegah suatu negara melakukancorrelative adjustment sepanjang undang-undang nasionalnyamemungkinkan melakukan hal tersebut.Dari sudut pandang perusahaan multinasional, transfer pricingmerupakan alat untuk memobilisasi laba bagi kepentingan perusahaannyasendiri, sedang di lain pihak aparat perpajakan selalu menginginkan agartransaksi yang terjadi antar-uniVperusahaan dalam satu grup, dilaksanakandengan harga arm's tength sesuai dengan prinsip yang dianut oleh OECD'Dasar yang menjadi pertimbangan pemilihan metode tersebut adalahkarena prinsip tersebut menempatkan perusahaan dari satu grup dalamkondisi yang sama dengan perusahaan yang independen sehinggamenghilangkan faktor-faktor yang menguntungkan maupun yangmerugikan.

KESIMPULANKebijakan dalam menentukan transfer pricing menjadi penting

karena terkait dengan penilaian kinerja masing - masing anak perusahaan.Penetapan transfer pricing yang tinggi akan menghasilkan keuntungan padaanak perusahaan penjual sebaliknya menjadi biaya pada anak perusahaanpembeli. Tetapi pada akhirnya laba yang sebenarnya akan muncul padalaba perusahaan secara keseluruhan. Hal penting yang harus tetap menjadiperhatian dalam transfer pricing adalah kemampuan perusahaan untukmasuk pada persaingan eksternal sehingga penetapan transfer pricingharus dihitung secara matang.Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 6l

7/30/2019 358-971-1-PB

16/17

Pengaruh transfer pricing harus juga dilihat dari sisi Undang -undang pajak agar penentuan transfer pricing tidak menambah beban pajakyang seharusnya tidak terjadi atau seharusnya masih mungkin untukdiminimalkan. Oleh perusahaan multinasional, transfer pricing dilakukandengan tujuan untuk memperoleh penghematan pajak secara global denganmerelokasi penghasilan globalnya pada low tax countries dan menggeserbiaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar pada big tax countrtes.lmplementasi transfer pricing cenderung dilakukan untuk penghindaranpajak. Namun bila fransfer pricing dikategorikan sebagai penggelapan pajakmaka perusahaan multinasional dianggap melakukan kriminal pajak danakan dikenai sanksi pidana perpajakan sesuai dengan ketentuan'yangberlaku.

Dalam rangka terdapat persesuaian transfer pricing antara otoritaspajak dengan para wajib Pajak, berkenaan dengan "arm's length price",dikembangkan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan suatu model yang mirip dengan model "transfer pricingnegosiasi dan transfer pricing arbitrasi" tersebut di atas, dengandiperkenalkannya model "kesepakatan transfer pricing - advance pricingagreement (APA)" seperti yang terlihat dalam pasal 18 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Meskipundemikian pada parkteknya tidak semua wajib pajak dapat menggunakanprogram AP karena prosedurnya cukup mahal dan memakan waktu,sehingga bagi wajib pajak kecil hal ini menjadi sulit. oleh karena ituprosedur APA biasanya hanya membantu dalam kasus transfer pricing yangnilainya cukup besar.

62 BINA EKONOMI Vol. 8, No. l, Januari 2004: l-109

7/30/2019 358-971-1-PB

17/17

DAFTAR PUSTAKADr. Gunadi, Msc., Ak. Paiak Internasional. Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas lndonesia. 1 998.Horngren, Charles T; Foster, George; and Datar, Srikant. Cost Accountinq :A Manaqerial Emphasis. Eleventh edition. New Jersey : Prentice HallInternational Editions, 2003.fqbal, Zafar M. International Accountinq : A Global Persoective. SecondEdition. United Stated of America : South Western Thomson Learning,2002.John Hutagaol, SE., MAcc., Mec. . EdisiPertama. Jakarta : PT Kharisma, 2003.Dr. Mohammad Zain, Ak. Manaiemen Perpaiakan. Edisi Pertama. Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2003.Surahmat, Rahmanto. Persetuiuan Penqhindaran Paiak Berqanda : SebuahPenoantar. Cetakan kedua. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2001.Undang - Undang Pajak Tahun 2000 : Pajak Penghasilan, Jakarta :Salemba Empat,2000.Jurnaf Perpajakan Indonesia , Volume 1, Nomor 12, Juli 2002Jurnal Perpajakan lndonesia , Volume 2, Nomor 1, Agustus 2002Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume 2, Nomor 9, April 2003Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume 2, Nomor 10, Mei2003Jurnal Perpajakan Indonesia , Volume 3, Nomor 4, November 2003Media Akuntansi , Edisi 26, Mei- Juni 2002Media Akuntansi , Edisi28, September 2042

Transfer Pricing sebagai Salah Satu Strategi (Paulina Permatasari) 63