1

2

AmicusCuriae(SahabatPengadilan)untukMajelisHakimdalamPerkaraNomor123/Pid.Sus/2020/PN.KTBatasnamaTerdakwaDianantaPutraSumedidiPengadilanNegeriKotabaruDisusunoleh:InstituteforCriminalJusticeReform(ICJR)Fotocover:MarkusWinkler-UnsplashLisensiHakCiptaThisworkislicensedunderaCreativeCommonsAttribution4.0InternationalLicenseDiterbitkanoleh:InstituteforCriminalJusticeReform(ICJR)Jl.KompDepartemenKesehatanBlokBNo4,PasarMinggu,JakartaSelatan,12520Phone/Fax:021-7981190Dipublikasikanpertamakalipada:Juli2020

3

KataPengantar

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1608 K/Pid/2005 menilai filosofi UU Pers inisebagaipilarkeempatdalamnegarademokrasi,sehinggamengharuskanadanyaimprovisasidalam menciptakan yurisprudensi agar memberikan perlindungan hukum terhadap insanpers.Mahkamah Agung jugamenempatkanUU Pers sebagai lex specialis, hingga pentinguntukmenghadirkan instrumenhukumdankodeetikpersyangmenghadirkanpersbebasdanmencegahpenyalahgunaankebebasanpers.

Olehkarenaitu,sesuaiPutusanMahkamahAgungNo.1608K/Pid/2005tersebut,tindakanpenghukumandalambentukpemidanaantidakmengandungupayapenguatanpersbebasdanmalahmembahayakanpersbebas, oleh karena itu tata caranonpidana seperti yangdiaturdalamUUPersharusdidahulukandaripadaketentuanhukumlain.

Berpijakpadapemahamandiatas,makaICJRmenilaibahwapentingagarpengadilanlebihberhati-hatidalammemeriksaperkaraNo.123/Pid.Sus/2020/PN.KTBatasnamaTerdakwaDiananta Putra Sumedi tersebut. Kasus ini akanmenjadi salah satu tonggak sejarah barumengenaiperlindunganpersdiIndonesia.

Terakhir,ICJRmenekankanbahwaSekalipundalamkasusiniterdapatdimensipelanggarankode etik jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalammekanisme UUPers,sebagaiartipentingperlindunganpers.PermasalahanyangmenyangkutpemberitaanseharusnyamerupakanranahDewanPersdandapatdiselesaikandenganbeberapaupayapenyelesaianpengaduansepertisurat-menyurat,mediasidan/atauajudikasi,sepertihalnyaHakJawab.

Untuk itu, kami berharap majelis hakim dapat secara cermat dan bijaksana memeriksaperkaraaquo.Amicus ini sengaja ICJRkirimkandenganharapanbahwamajelishakimbisamenjalankantugasnyasebagaipengadilyangberpihakpadanilai-nilaihakasasimanusiadankeberlangsungandemokrasidiIndonesia.

Hormatkami,ICJR,ErasmusA.T.NapitupuluDirekturEksekutif

4

DaftarIsi

KataPengantar..................................................................................................................3

DaftarIsi...........................................................................................................................4

BABI.................................................................................................................................5

PernyataanKepentinganInstituteforCriminalJusticeReform(ICJR)SebagaiAmici...............5

BABII................................................................................................................................7

PosisiAmicusCuriaedalamPeradilandiIndonesia.................................................................7

BABIII...............................................................................................................................9

KronologiKasus........................................................................................................................9

BABIV.............................................................................................................................11

SengketaPersBukanTindakPidana.......................................................................................11

BabV..............................................................................................................................13

Beritaberjudul"TanahDirampasJhonlin,DayakMengaduKePoldaKalsel"adalahProdukPersbukanTindakPidana......................................................................................................13

BabVI.............................................................................................................................19

Penutup..........................................................................................................................19

5

BABI

PernyataanKepentinganInstituteforCriminalJusticeReform(ICJR)SebagaiAmici

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang

dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajianindependenyangmemfokuskandiripadareformasisistemperadilanpidana,reformasihukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambilprakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadapprinsip negara hukum dan secara bersamaanmembangun budaya hak asasimanusiadalamsistemperadilanpidanadanreformasihukumpidana.

2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya,Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikanperlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesiasebagaimana tertuangDalamAnggaranDasardan/atauAnggaranRumahTangga ICJRdisebutkandengantegasmengenai tujuandidirikannyaorganisasi,danParaPemohonjugatelahmelaksanakankegiatansesuaidenganAnggaranDasar-nya.

3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat PembaharuanPeradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila danberlandaskan pada prinsip–prinsip hak asasimanusia sebagaimana diatur dalamUUDNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, danKovenanInternasionalHakSipildanPolitiksertaperjanjian-perjanjianinternasionallaindibidanghaksipildanpolitikyangtelahdiratifikasiolehNegaraRepublikIndonesia.

4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwaPerkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukkan hukum yangberkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakanpembaharuanperadilanpidanayangberorientasipadanilai-nilaihakasasimanusiadankebebasandasar.

5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macamusaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telahmenjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telahdilakukanolehICJRadalahsebagaiberikut:

6. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalampembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikansejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiapkebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati,memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktifmenyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka pengutan kapasitas parapenyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum,

6

sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsipperlindunganhakasasimanusia;

7. ICJRterus-menerusmelakukankampanyepublikdalamrangkapeningkatankesedaranwarganegaraakanhak-hakkonstitusionalnyayangdijaminolehUUD1945,termasukdidalamnyahakatas informasidanhakataskeadilan.KampanyePemohondapatdilihatdisitus resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org,www.hukumanmati.web.id,danwww.pantaukuhap.id

8. ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnyadalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilankebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnyaguna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusiadalampenyelenggaraannegara,publikasidigitalICJRdapatdilihatdisitusresmiICJRdiwww.icjr.or.id.

9. Terkait isu peradilan dan sistem peradilan pidana, ICJR merupakan organisasi yangkerap melakukan pemantauan dan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi diseluruhIndonesiaataspraktekdanimplementasiaturanmengenaiperadilan.Beberapapenelitiandanpaperpolicydapatdilihatdiwww.icjr.or.id

7

BABII

PosisiAmicusCuriaedalamPeradilandiIndonesia

10. “Amicuscuriae”atau“FriendsoftheCourt”merupakanmerupakankonsephukumyang

berasaldaritradisihukumRomawi,yangkemudianberkembangdandipraktikkandalamtradisi common law. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izinuntukmengundang pihak ketiga gunamenyediakan informasi atau fakta-fakta hukumberkaitandenganisu-isuyangbelumfamiliar.

11. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friend of the court”, diartikan “A

personwhoisnotapartytoalawsuitbutwhopetitionsthecourtorisrequestedbythecourttofileabriefintheactionbecausethatpersonhasastronginterestinthesubjectmatter”. Karena itu dalam Amicus curiae ini, pihak yang merasa berkepentinganterhadapsuatuperkaramemberikanpendapatyakepadapengadilan.

12. Dengan demikian, Amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam

mempengaruhihasildariaksi,tetapibukanmerupakanpihakyangterlibatdalamsuatusengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untukbeberapamasalahhukum,sebabseseorangdimaksudmemilikikapasitasyangmumpuniuntuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebutbukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidakmemilikikeinginanuntukmempengaruhihasilperkarayangmelibatkanmasyarakatluas.

13. Dalam tradisi common law, mekanismeAmicus curiae pertama kalinya diperkenalkan

padaabadke-14.Selanjutnyapadaabadke-17dan18,partisipasidalamAmicuscuriaesecara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapagambaranberkaitandenganAmicuscuriae:

a. Fungsi utama Amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual,menjelaskanisu-isuhukumdanmewakilikelompok-kelompoktertentu;

b. Amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harusdibuatolehseorangpengacara(lawyer);

c. Amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memilikikepentingandalamsuatukasus;

d. izinuntukberpartisipasisebagaiAmicuscuriae.14. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus Green v. Biddle pada awal abad ke 19,

lamasekalipengadilanmenolakuntukmemperbolehkanpartisipasiAmicuscuriaedalamproses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, Amicus curiae memainkan perananpenting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum AmerikaSerikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang

8

dilakukan tahun 1998, Amicus curiae telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persenkasus-kasusyangmasukkeMahkamahAgung(USSupremeCourt).

15. Sementarauntuk Indonesia,Amicuscuriaemeskibelumbanyakdikenaldandigunakan

olehakademisimaupunpraktisi,akantetapipraktik inimulaibermunculandiberbagaikasus.Amicuscuriaemulaidigunakandalamkasus-kasusdiPengadilanNegeridibawahMahkamahAgung.

16. Selain beragam Amicus curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicuscuriae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalamperkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagaibukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum. Keberlakukan Amicus Curiae dalamsistemhukumIndonesiapadaumumnyadidasarkanpadaketentuanPasal5ayat(1)UUNo.48Tahun2009tentangKekuasaanKehakiman,yangmenyatakan:“HakimdanHakimKonstitusiwajibmenggali,mengikuti,danmemahaminilai-nilaihukumdanrasakeadilanyanghidupdalammasyarakat.”Olehkarenaitu,tidakberlebihanapabilamekanismeinidapatdigunakansebagaisalahsatustrategiyangdapatdigunakanuntukmengklarifikasiprinsip-prinsiphukum,terutamakasus-kasusyangmelibatkanberbagaiundang-undangataupasal-pasalyangkontroversial.

9

BABIII

KronologiKasus

17. Pada06November2019,terjadikonflikAgrariaantaramasyarakatSukuDayakdiDesa

Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang yang digusur lahan danpenggusuran tanaman sawit, yang dilakukan oleh PT. Jhonlin Agro Raya. Informasimengenai hal ini disampaikan melalui WhatsApp oleh Mantikei yang pada saat itumenjabat sebagai Ketua Forum IntelektualDayakNusantara (FIDN) KabupatenBumbudengancaramengirimfoto-foto;

18. Kemudian pada 07 November 2019, Terdakwa melakukan konfirmasi atas informasitersebutkepadabeberapanarasumber:a)BujinoASalanselakuPenasehatHukumdariRiwinto; b) Riwinto (Anakdari Isak selakuKepalaDesaCantungKiriHilir); dan c)AndiRudi selaku Humas Jhonlin Group. Dalam kesempatan ini, Bujino dan Riwintomemberikanketeranganyangpadaintinyamenyatakanbahwatelahadapenyerobotantanah,penggusuran,danperampasantanamgantirugilayaksesuaiusiatanaman;

19. Jumat, 08 November 2019, Bujino Salan, Riwinto, dan Sukirman (KetuaMajelis UmatKaharingan) mengadukan adanya dugaan intimidasi oknum Kepolisian ke MapoldaKalimantan Selatan. Ketiganya meminta perlindungan atas kesewenang-wenanganoknumPolridalampenggusurandanperampasantanahdidesasetempat;

20. Sebelummelakukan pengaduan keMapolda, Terdakwa bertempat di Kantor AdvokatBujino Salan mewawancarai Sukirno, Bujino, dan Riwinto. Pada wawancara tersebut,Bujino dan Riwinto mengulangi keluhan serupa yang pernah dikatakan pada saatTerdakwa melakukan konfirmasi pada 07 November 2019. Bahkan, Riwintomenunjukkan peta indikatif yang telah terarsir kuning sebagaiwilayah yang diusulkansebagaitanahadat;

21. Bahwakemudianpada08November2019pukul19.00WITA,hasilwawancaraBujino,Riwinto,danSukirmantayangdidalamberitaberjudul“TanahDirampasJhonlin,DayakMengadukePoldaKalsel”diwebsiteberitaKumparan;

22. Atas berita tersebut, Sukirman merasa keberatan dengan kutipan pernyataan dirinyadalam berita tersebut. Menurutnya berita yang ditulis Terdakwa mengandung unsurSARAyangsangatkentaldandapatmemicukonflikhorizontaldimasyarakat;

23. Sukirmankemudianpadatanggal14November2019melaporkanpemberitaantersebutuntuk diusut lebih lanjut dengan aduan pelanggaran ketentuan dalamUU ITE kepadaPoldaKalimantanSelatanmelaluilaporannomor:LP/595/XI/2019/KALSEL/SPKT;

10

24. SelainmembuatlaporankepadaPoldaKalimantanSelatan,Sukirmanjugamengaduatas

beritayangdiliputdanditulisolehTerdakwakepadaDewanPerspadaNovember2019;

25. PT.JhonlinAgroRayasebagaipihakyangadadidalamberitayangdiliputdanditulisolehTerdakwajugamelaporkanberitatersebutkepadaDewanPers;

26. MeskipunlaporandariSukirmandanPT.JhonlinAgroRayasedangdiprosesolehDewanPers, Polda Kalimantan Selatan tetap melanjutkan proses penyelidikan. Penyidikmemanggil Terdakwa melalui Surat Panggilan dengan Nomor B/SA-2/XI/2019/DitreskrimsusuntukdimintaiketeranganlebihlanjutpadaRabu,26Oktober2019;

27. 5 Februari 2020, melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) No. 4/PPR-DP/II/2020 dan No. 5/PPR-DP/II/2020, Dewan Pers kemudian memutuskan beberapahal:

a. Bahwa Redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yangdimuat,danbukanbanjarhits.idsebagaimitraKumparan;

b. Bahwa berita yang dilaporkan telah melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistikkarena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaansuku(SARA);

c. Dewan Pers merekomendasikan agar Kumparan melayani hak jawab dariSukirman dan PT Jhonlin Agro Raya dan menjelaskan persoalan pencabutanberitayangdimaksud.

28. Dengan dikeluarkannya PPR, masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. PihakKumparanmelaluiBanjarhits.id sudahmemuathak jawabdanmenghapusberita yangdipermasalahkan;

29. Sebelumnya pada 15 November 2019, Terdakwa dan Kumparan telahmemuat beritaklarifikasidenganmemuatberitadenganJudul“KlarifikasiSukirmansoalBeritaKonflikEtnis”;

30. Namun demikian, meskipun Dewan Pers telah mengeluarkan keputusan danrekomendasi,danKumparan telahmelakukanklarifikasi sebelumnya,proseshukumdiPoldaKalseltetapberlanjut,danpada4Mei2020,TerdakwaditahanberdasarkanSuratPerintah Penahanan No. SP/Han/3-5/V/RES.2.5./2020/Dit Reskrimsus karena alasanadanyakekhawatiranTerdakwamembuatberita“negatif”lainnya.

11

BABIV

SengketaPersBukanTindakPidana

31. BahwaterhadapadanyapengaduandugaanperbuatanpidanayangdilakukanolehPers,Kepolisian dan Dewan Pers telah membuat Nota Kesepahaman Nomor2/DP/MoU/II/2017 - Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam PerlindunganKemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi WartawanyangdidalamPasal4ayat(2)denganjelasmenyatakandalamhalKepolisianmenerimapengaduan darimasyarakat berkaitan dengan dugaan perselisihan/sengketa termasuksurat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akanmengarahkanyangberselisih/bersengketadan/atupengaduuntukmelakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hakkoreksi,pengaduankeDewanPers,maupunprosesperdata;

32. Bahwa oleh karena itu, untukmenentukan apakah Terdakwamelakukan pelanggaranterhadapKodeEtikJurnalistik,makaseharusnyamekanismeyangditempuhpertamakaliadalahpenyelesaiandiDewanPers;

33. BahwaberdasarkanPasal4hurufcProsedurPengaduankeDewanPersyangtertuangdidalamPeraturanDewanPersNomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017, kasus yang ditanganioleh Kepolisian atau Pengadilan yang dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia seharusnya ditangani pengaduannyaolehDewanPers;

34. Bahwa penyelesaian sengketa di Dewan Pers yang kemudian hasilnya diumumkanmelalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) harus dihormati oleh AparatPenegakHukumdandiakuisebagaipenyelesaiankasus;

35. DalamkasusinisengketaantaraTerdakwadenganpihakSukirmanadalahbukantindakpidana, melainkan sengketa pers yang sudah selesai berdasarkan Surat Pernyataan,Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.5/PPR-DP/II/2020 tentang PengaduanSukirmanterhadapMediaSiberKumparan.com,tertanggal5Februari2020.Keputusanitumemuat6(enam)Rekomendasiterkaitdenganpenyelesaianhakjawabkasusini;

36. BahwasesuaidenganPeraturanDewanPersNomor:01/Peraturan-DP/VII/2017tentangProsedur Pengaduan ke Dewan Pers dalam Pasal 12 dinyatakan Teradu wajibmelaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, jika Perusahaan Pers tidak

12

mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkanpernyataan terbukakhususuntuk itu.ApabilaputusanDewanPersberisi rekomendasipemuatanHakJawabtidakdilaksanakanolehperusahaanpers,dapatberlakuketentuanPasal18ayatUUPers;

37. Dari ketentuan diatas dijelaskan bahwa terdapat mekanisme pelaksanaan pasca

keputusan Dewan Pers apabila terjadi pelanggaran yaitu surat terbuka khusus dariDewan Pers, jika putusan dewan pers mengenai pemuatan hak jawab tidakdilaksanakan, juga terdapat mekansime Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam kasus ini,terkait hak jawab upaya yang direkomendasikan telah dilaksanakan, dewan pers jugatidakmenerbitkansuratterbukakhusustersebut,artinyarekomendasitelahdijalankan,dan kasus sudah selesai, tidak ada kepentingan untukmemproses pidana kasus yangsudahselesaitersebut;

38. Maka kepolisian seharusnya tidak melakukan penahanan, maupun memproses lebihlanjut sengketa dengan menggunakan ketentuan UU ITE, apalagi diselesaikan padasistemperadilanpidana;

39. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketamelalui Dewan Pers ini hadir sebagaibentukperlindunganterhadapkemerdekaanperssebagaiwujudkedaulatanrakyatyangberasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dandijaminsebagaihakwarganegara.

13

BabV

Beritaberjudul"TanahDirampasJhonlin,DayakMengaduKePoldaKalsel"adalahProdukPersbukanTindakPidana

40. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menentukan secara khusus apa yang

dimaksud dengan pers dan produk pers. Ketentuan yang mengatur secara khusus iniyang menjadi garis batas (firewall) yang membedakan antara pers dan produk persdengan pamflet atau cetakan atau selebaran gelap yang kerap beredar di tengahmasyarakat.

41. BerdasarkanketentuanPasal1angka1UUNo.40Tahun1999tentangPers,makayangdapat dikategorikan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yangmelaksanakankegiatanjurnalistikmeliputimencari,memperoleh,memiliki,menyimpan,mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya denganmenggunakanmediacetak,mediaelektronik,dansegalajenissaluranyangtersedia.

42. SecarakhusussebuahlembagasosialdanwahanakomunikasimassadiIndonesiauntuk

dapatmasukdalamkategoriperssebagaimanaditentukandalamPasal1angka1UUNo.40 Tahun 1999 tentang Persmaka kegiatan jurnalistik tersebut harus diselenggarakanolehsebuahPerusahaanPerssebagaimanaditentukandalamPasal1angka2joPasal9ayat(2)UUNo.40Tahun1999tentangPers.

43. Selain itu,secarakhususUUNo.40Tahun1999tentangPersmenekankanpentingnyakegiatan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pers mematuhi Kode EtikJurnalistik sebagaimanaditentukanolehPasal1angka4 joPasal7ayat (2)UUNo.40Tahun1999 tentangPersdan jugadapatditemukandalamPenjelasanPasal4ayat (1)UUNo. 40 Tahun1999 yangpadapokoknyamenyatakan, “Kemerdekaanpers adalahkemerdekaanyangdisertaikesadaranakanpentingnyapenegakansupremasihukumyang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkandalamKodeEtikJurnalistiksertasesuaidenganhatinuraniinsanpers”.

44. Berdasarkan ketentuanPasal 15 ayat (2) huruf dUUNo. 40 Tahun1999 tentangPersmenekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yangberhubungandenganpemberitaanpers,makaDewanPersmemberikanpertimbangandanmengupayakanpenyelesaianpengaduantersebut.

45. Dalam menjalankan fungsinya, melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasitertanggal5Februari2020,no:4/PPR-DP/II/2020danno:5/PPR-DP/II/2020,DewanPers

14

memutuskan bahwa pemberitaan "TanahDirampas Jhonlin, DayakMengadu Ke PoldaKalsel"menyajikanberitayangtidakujiinformasi,tidakberimbang,memuatopiniyangmenghakimi dan mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA).kumparan.com/banjarhits sebagai pihak teradu juga diberikan rekomendasi untukmelayaniHakJawabdaripengadu.

46. BerdasarkanPasal18ayat(2)joPasal5ayat(1)dan(2)UUNo40Tahun1999tentangPers, perusahaan pers yang melanggar kewajiban memberitakan peristiwa dan opinidenganmenghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaanmasyarakat serta asaspradugatakbersalahwajibmelayaniHakJawabagartidakterkenapidanadendapalingbanyakRp.500.000.000,00(Limaratusjutarupiah).

47. MahkamahAgungdalamputusannyaNo. 1608K/Pid/2005menilai filosofiUUPers inisebagai pilar keempat dalam negara demokrasi, sehingga mengharuskan adanyaimprovisasi dalam menciptakan yurisprudensi agar memberikan perlindungan hukumterhadapinsanpers.MahkamahAgungjugamenempatkanUUPerssebagailexspecialis,hingga penting untuk menghadirkan instrumen hukum dan kode etik pers yangmenghadirkanpersbebasdanmencegahpenyalahgunaankebebasanpers.

48. Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 tersebut,tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upayapenguatanpersbebasdanmalahmembahayakanpersbebas,olehkarenaitutatacaranon pidana seperti yang diatur dalamUUPers harus didahulukan daripada ketentuanhukumlain;

49. Dalam tataran konten sekalipun, apa yang disengketakan dalam kasus ini tidakmemenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana dalam hal ini terkait dengan ujarankebencian;

50. Bahwa delik penyebaran kebencian merupakan delik yang pada pokoknya diatur di

dalamPasal156,Pasal156a,danPasal157KUHPyangberbunyisebagaiberikut:Pasal156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencianatau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana dendapalingbanyakempatribulimaratusrupiah.Perkataangolongandalampasalinidanpasalberikutnyaberartitiap-tiapbagiandarirakyatIndonesiayangberbedadengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama,tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tatanegara.”

15

Pasal156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapadengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukanperbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupenodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. denganmaksudagar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikanKetuhananYangMahaEsa.”

Pasal157(1)Barangsiapamenyiarkan,mempertunjukkanataumenempelkantulisanataulukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaanpermusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebihdiketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahunenambulanataupidanadendapalingbanyakempatrupiahlimaratusrupiah.(2) Jika yang bersalahmelakukan kejahatan tersebut padawaktumenjalankanpencariannyadanpada saat, itu belum lewat lima tahun sejakpemidanaannyamenjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapatdilarangmenjalankanpencariantersebut.

51. Bahwa selain diatur di dalamKUHP, delik penyebaran kebencian juga diatur di dalambeberapaperaturanperundang-undanganlainsepertiUndang-UndangNomor40Tahun2008tentangPenghapusanDiskriminasiRasdanEtniskhususnyadidalamPasal4danPasal16yangberbunyisebagaiberikut:

Pasal16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencikepadaoranglainberdasarkandiskriminasirasdanetnissebagaimanadimaksuddalamPasal4hurufbangka1,angka2,atauangka3,dipidanadenganpidanapenjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyakRp500.000.000,00(limaratusjutarupiah).”

52. Bahwa ketentuandi dalamKUHPdanUUPenghapusanDiskriminasi tersebut diadopsipuladidalamPasal28ayat(2)UUITEyangberbunyisebagaiberikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yangditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individudan/ataukelompokmasyarakattertentuberdasarkanatassuku,agama,ras,danantargolongan(SARA).”

16

53. Terdapatartipentingdalamadanyapasaltentangujarankebencianyaituadanyaunsur“menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”, bahwa pengertian mengenaiperasaan permusuhan, kebencian tersebut dapat merujuk pada standar internasionalmengenaipengertian“hasutankebencian”dalamPasal20ICCPR,berdasarkandokumenOfficeoftheHighCommissionerforHumanRights,Vienna,February8-9,2010tentangTowardsan interpretationofarticle20of the ICCPR:Thresholds for theprohibitionofincitement tohatredWork inProgress,harusmelalui tesbatasanuntukmenilai suatuperbuatandapatdisebutsebagai“hasutankebencian”berdasarkan1)tingkatkeparahanatau severity, 2) niat atau intent, 3) konten, 4) publik yang dituju, 5) kemungkinanterjadinya dampak buruk, 6) kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi,permusuhanataukekerasan,7)konteks;

54. Dalamkaitannyadenganke-7hal tersebutOfficeof theHighCommissioner forHumanRightsmenyatakanbahwa:

1. Untuk menilai tingkat keparahan dapat dilakukan dengan menguji tingkatkeparahan dari kata-kata yang diucapkan, menguji kata-kata tersebut sejauhmana mengadvokasikan dampak buruk, harus diuji apakah pernyataan yangdiberikan mengandung intensitasi dinilai dari tingkat frekuensi, jumlahpernyataandanobjekyangdiraih

2. Untukunsurniat,makaniatdaripernyataantersebutharusbenar-benarspesifikuntuk menimbulkan permusuhan, menyebarkan kebencian karena Pasal 20ICCPR secara spesifik yang dilarang adalah perbuatan “advokasi” yang berupahasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, dengandemikianunsurniatharusspesifik.

3. Terkait dengan konten, konten/isi merupakan salah satu fokus kunci daripertimbanganpengadilandanmerupakanelemenkritisdarihasutan.Analisisisidapatmencakup fokus pada bentuk, gaya, sifat dari argumen yang dikerahkandalam ucapan yang dipermasalahkan. Faktor tambahan yang harusdipertimbangkan ketika melihat konten/isi yaitu besaran atau intensitas (agarmemenuhi syarat sebagai hasutan, ucapan harus mencapai tingkat intensitastertentu - dalam hal frekuensi, jumlah, dan luasnya komunikasi), relevansiujaran/ucapan dengan “advokasi”, nada, dan kedudukan yang memberikanucapan.

4. Terkait dengan publik yang dituju, bahwa untuk memenuhi syarat sebagaihasutan, komunikasi harus diarahkan kepada audiens non-spesifik (masyarakatumum)ataukesejumlahindividudiruangpublik.Setidaknya,ujaranyangdibuat

17

secara pribadi harus dipertimbangkan mengacu pada hak atas privasi danlokasinya,haldemikianharusdipertimbangkansebagaikeringanan.

5. Kemungkinan terjadinya dampak buruk, dalam hal ini pengadilan harusmenentukan bahwa ada kemungkinan yangmasuk akal bahwa ujaran tersebutberhasil menghasut tindakan yang nyata, dimana harus diakui bahwa sebab-akibattersebutbersifat langsung.Kriteriauntukmenilaiprobabilitasataurisiko,kriteria berikut harus dipertimbangkan: Apakah ujaran dipahami oleh parapendengar sebagai panggilan untuk tindakan diskriminasi, kekerasan ataupermusuhan? Apakah yang mengucapkan mampu mempengaruhi parapendengar? Apakah pendengar dapat melakukan tindakan diskriminasi,kekerasan atau permusuhan? Apakah kelompok yang ditargetkan menjadisasarandiskriminasi,kekerasanataupermusuhan?

6. Kesegeraan terjadinya akibat berupadiskriminasi, permusuhan atau kekerasan,hal ini harus dimaknai selang waktu antara ucapan dan tindakan yangdimaksudkan tidak boleh begitu lama. Lebih lanjut, ujaran harus dianggapsebagai hasutan jika menghasut tindakan-tindakan kebencian oleh khalayaktertentudalamwaktudantempattertentu.

7. Konteks, analisis konteks harus menempatkan isu-isu dan elemen utama yangdisorotdalamkonteks sosial danpolitik yang lazimpada saatujaran itudibuatdandisebarluaskan.

55. DalamhaliniprodukpersyangdibuatolehTerdakwaharusdilihatdalamketujuhaspekdiatas, jelas, apayangdiberitakanolehTerdakwayangmemberikan informasi tentangpeseteruan antara warga dengan JAR, jauh dari unsur pernyataan kebencian sebagaidelikpidana;

56. Bahwa sekalipun bukan tindak pidana, namun dalam tataran produk persmekanismekodeetik telahmenjelaskanpenyelesaian sengketa terkait denganpersdan kaitannyadenganpencegahanterjadinyaujarankebencian;

57. Berdasarkan UU Pers, pers memiliki kewajiban untuk salah satunya menghormatikebhinekaanUUPersmelarangadanyapenyebarankebencian yangberdasarkanpadadiskriminasi SARA. Kewajiban ini tertuang di dalam Pasal 6 huruf b UU Pers yangberbunyi:

“Persnasionalmelaksanakanperanannya sebagaiberikut:b.menegakkannilai-nilaidasardemokrasi,mendorongterwujudnyasupremasihukum,danHakAsasiManusia,sertamenghormatikebhinekaan;”

18

Bahwa ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Kode EtikJurnalistikyangmenjadipedomandalampelaksanaantugasjurnalistik,yangpadaPasal8yangmengaturlarangan:

“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkanprasangkaataudiskriminasiterhadapseseorangatasdasarperbedaansuku,ras,warnakulit,agama,jeniskelamin,danbahasasertatidakmerendahkanmartabatoranglemah,miskin,sakit,cacatjiwaataucacatjasmani.”

58. Bahwa untuk melakukan penilaian apakah pers melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 6 huruf b tentang Pers dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistikmaka harusmelewati prosedur–prosedur tertentu terutamanya penggunaan instrumen Kode EtikJurnalistikyangdiatursecarakhususdalamUUNo.40Tahun1999tentangPers;

59. Bahwa prosedur-prosedur tertentu terutamanya penggunaan instrumen Kode EtikJurnalistikdalammelakukanpenilaianterhadapsuatuperbuatanpidanayangdilakukanolehPers tersebut juga telahdiakuiolehMahkamahAgungRI setidak–tidaknyadalamPutusanMANo.3173K/Pdt/1993,PutusanMANo.1608K/PID/2005,danPutusanMANo.273PK/PDT/2008;

60. Sekali lagi, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, tindakanpenghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan persbebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidanasepertiyangdiaturdalamUUPersharusdidahulukandaripadaketentuanhukumlain;

61. Maka dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karena pemberitaan

kumparan.com/banjarhits adalah produk pers tidak memuat unsur pidana, makapenyelesaiansengketatetaptundukdidalammekanismeUUPers,sebagaiartipentingperlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnyamerupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upayapenyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, sepertihalnyaHakJawab.

62. Untukitu,dikarenakanperbuatanyangdilakukanolehTerdakwabukanlahsuatutindakpidanadanbukanpulamerupakankompetensiabsolutdaripengadilanNegeriKotabaru,maka ICJRmenilai bahwa sudah sepatutnyamajelis hakimmenyatakan dakwaan daripenuntutumumtidakdapatditerimasepanjangterkaitkewenanganmengadilidanatausetidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sepanjangterkaitpembuktianpadapokokperkara.

19

BabVI

Penutup

63. DalamkasusinisengketaantaraTerdakwadenganpihakSukirmanadalahbukantindak

pidana, melainkan sengketa pers yang sudah selesai berdasarkan Surat Pernyataan,Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.5/PPR-DP/II/2020 tentang PengaduanSukirmanterhadapMediaSiberKumparan.com,tertanggal5Februari2020.Keputusanitumemuat6(enam)Rekomendasiterkaitdenganpenyelesaianhakjawabkasusini;

64. Maka kepolisian yang kemudian dilanjutkan oleh pengadilan, seharusnya tidakmelakukanpenahanan,maupunmemproseslebihlanjutsengketadenganmenggunakanketentuanUUITE,apalagidiselesaikanpadasistemperadilanpidana;

65. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketamelalui Dewan Pers ini hadir sebagaibentukperlindunganterhadapkemerdekaanperssebagaiwujudkedaulatanrakyatyangberasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dandijaminsebagaihakwarganegara

66. Berdasarkan ketentuanPasal 15 ayat (2) huruf dUUNo. 40 Tahun1999 tentangPersmenekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yangberhubungandenganpemberitaanpers,makaDewanPersmemberikanpertimbangandanmengupayakanpenyelesaianpengaduantersebut.

67. SesuaiPutusanMahkamahAgungNo.1608K/Pid/2005,tindakanpenghukumandalambentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malahmembahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diaturdalamUUPersharusdidahulukandaripadaketentuanhukumlain;

68. Sekalipunbegitu,dalamkasusini,produkpersyangdibuatolehTerdakwadilihatdari7aspekbatasanujarankebencianyaitu 1) tingkatkeparahanatauseverity,2)niatatauintent, 3) konten, 4) publik yang dituju, 5) kemungkinan terjadinya dampak buruk, 6)kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, 7)konteks;tidakmemberikanfaktabahwayangdiberitakanolehTerdakwaadalahujarankebencian,Terdakwadalampemberitaanmenjabarkaninformasi;

69. Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik jurnalistik, makapenyelesaiansengketatetaptundukdidalammekanismeUUPers,sebagaiartipentingperlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnyamerupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya

20

penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, sepertihalnyaHakJawab.

70. Untukitu,dikarenakanperbuatanyangdilakukanolehTerdakwabukanlahsuatutindakpidanadanbukanpulamerupakankompetensiabsolutdaripengadilanNegeriKotabaru,maka ICJRmenilai bahwa sudah sepatutnyamajelis hakimmenyatakan dakwaan daripenuntutumumtidakdapatditerimasepanjangterkaitkewenanganmengadilidanatausetidak-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sepanjangterkaitpembuktianpadapokokperkara.