Aftidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia...

Fenomena-Fenomena ParadigmatikDunia Pengadilan di Indonesia

(Telaah Kritis terhadap Putusan SengketaKonsumen)

Artidjo Alkostar

Abstract

In issuing the court in Indonesia, the independence of the court is often interfered bypower interest with many various background. Today, after the act No. 4, 2004 on theJudicial Affairs and the act No.5, 2004 on The Supreme Court issued, the effort ofinterference are probably not repeated. It is caused that judicature institution both inorganization, administration and financial are not directedbyDepartment ofAdministration, but it applies the one roofpolicy underthe Supreme Court. The significant changeparadigmatically would strengthen the autonomy, transparence, and responsibility foreveryjudge indeciding the case in the levelofanyjudicature(Human RightsJudicature,Trade Judicature, Convptiori Judicature and the Commission of Consumers ConflictSolution).

Pengadilan sebagal KontributorPembangunan Peradaban

Setiapbangsaataukelompok masyarakat hubungan in) menurut kacamata teori "Legalmempunyal kewajiban moral untuk Process" bahwa judicial decision (putusanmenorehkan risalah peradabannya. Bangsa pengadilan) yang berpredikat reasoned e/abo-yang sanggup merasa mampu menuliskan ration^ dituntut-untuk menghubungkanrisalah peradaban, telah dan akan menjadi putusan dengan relevansi penegakan hukum.saksi sejarah bagi eksistensi dan perjalanan Lembaga pengadilan merupakan salah satuumat manusia.hukum yang berlaku dalam institusi yang menjalankan fungsl hukum atausuatu komunitas sosial atau bangsa, menjadi menegakkan keadilan. Tidak ada bangsa yangguruyangmemberi pelajarantentang interaksi dapat dikategorikan beradab tanpaantar insani dan sekaligus member! arahah mempunyai hukum yang adil dan pengadilandinamika soslal bagi bangsa tersebut. Dalam yang balk dan berdaulat.

' Feldman, Stephen M., American Legal Thought, From Premodemism toPostmodernism (New York: AnIntelectua! Voyage Oxford University Press, 2000), him. 121.

1

Sejarah perjalanan umat manusiamenunjukkan bahwa semakin baik hukum"dan pengadilan suatu bangsa, akan semakintinggi kualitas peradaban bangsa yangbersangkutan. Proses pengadilan yangtransparan, Icgis, independen dan adil, telahdan akan memberikan kontribusi kebenaran

moral dan pencerahan bagi pemikiran dantingkah laku masyarakat secara elegan(anggun). Seballknya putusan pengadilanyang tidak nalar dan bertentangan denganrasa keadilan masyarakat akan menimbulkanthe dead ofcommon sense atau matinya akalsehat. Putusan pengadilan memikul bebantanggung jawab agar menjadi figur ouncakkearifan dari penyelesaian perkara yang terjadidi masyarakat. Putusan pengadilan yangbenar dan penuh kearifan akan mencegahtimbulnya sikap main hakim sendiri,ketidakpercayaan .terhadap instltusipengadilan, sIkap balas dendam dan slkap-sikap berbarik (tidak beradab) lainnya.

Aturan hukum yang berupa undang-undang tidak lepas dari proses politik daiamproses pembuatannya. Karakter perangkathukum yang dilahirkan padamasa Orde Baruberwatak represif, feodalistik, danberparadigma kekuasaan. Sedangkan dalamera reformasi, karakter produk hukumnyabanyak mengadopsi hak-hak asasi manusiadandemokrasi. Paradlgma hukum berkorelasidengan hal-hal yang ada daiam metayuridis.Substansi hukum akan mempengaruhi danmembentuk karakter hukum yang berlakudalam suatu negara. Hubungan korelasionaldi antara varlabel-variabel tersebut di atas

dapat dilihat juga dalam perspektif sistemhukum yang dikemukakan oleh Herbert Jacob^yang menegaskan bahwa: the legalsystem inthe United States reflects core values of the

nation's political andlegaltradition, particularlyan emphasis on individual rights, a focus onthe constitutionalism. Jadi pada dasarnyamenurut Jacob sistem hukum di Amerika

Serikat menunjukkan nilai dasar dari tradisihukum dan politik bangsa, khususnya yangmenyangkut hak-hak individu, suatuacuanataskonstitusionalisme, pemerintahan yangterbatas dan aspirasi egaiitarianisme.

Permasalahan besar dalam duniapengadilan di Indonesia sejak negara kitamerdeka tahun 1945 adalah kebebasan

pengadilan. Banyak pihak yang inginmempengaruhi, kekuasaan pengadilandengan berbagai iatar belakang kepentingan.Secara faktual yang sering mempengaruhikebebasan pengadilan adalah kekuasaanpolitik, kekuasaan ekonomi, anggotamasyarakat yang berperkara baik langsungmaupun melalui penasehat hukumnya, ataubahkan dari elemen aparat pehegak hukumsendiri. Secarayuridis, Pasa! 4ayat(4) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwaperbuatan carhpur tangan terhadap'prosesperadilan diancam dengan pidana. Lebih dariitu, bisa juga aparat pengadilan entah itupanitera, hakim dan sebagainya memberipeluahg untuk diintervensi. Ketidakbebasanpengadilan dapat menimbulkan praktek KKN(Korupsl, Kolusi, Nepotisme).

Negara Amerika Serikat memerlukanwaktu 100 tahun (satu abad) untuk

2Jacob, Herbert, Court, Law, andPolitics in Comparative PerspecfiVe (New Haven: Yale UniversityPress, 1996), him. 29.

JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004: 1-14

Arfidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia...

menempatkan pengadilan negara tersebutbebas dari pengaruh pemerintah (eksekutif)atau kekuasaan lain. Dalam hal in! Indonesia

tidak memerlukan waktu 100 tahun, karenasejak tahun 2004 kekuasaan Kehakimansepenuhnya berada di bawah kekuasaanMahkamah Agung RI. Dengan Istilah lain Indonesia telah menerapkan sistem satu atap(OneRoofSystem). Dengan diundangkannyaUU No. 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman dan UU No. 5 Tahun2004 tentangMahkamah Agung, terjadi perubahanparadigma dalam dunia peradilan di Indonesia. Para hakim pengadilan tingkat pertamadan tingkat banding, yang selama ini secaraorganisatoris, administratif, dan finansialberada di bawah departemen pemerintahan(kekuasaan eksekutif), diubah oleh Pasal 13ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 pada posisiberada dalam kekuasaan Mahkamah Agung(yudikatif).

Lonjakan paradigmatik dalam perangkathukum yang menyangkut peradilan jugamuncul dalam format dilembagakannya dissenting opinion (pendapat hakim yangberbeda), yang wajib dimuat dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusansebagaimana telah ditentukan dalam Pasal19 ayat (4) dan (5) UU No. 4 Tahun 2004 joPasal30ayat(2) dan (3) UU No. 5Tahun 2004.paradigma baru ini memberi penegasantentang keharusan hukum adanyatransparansi dan tanggung ajawab setiaphakim dalam memutus perkara.

Fenomena munculnya kelembagaanbaru di dalam dunia pengadilan di Indonesia,

antaralain dibentuknya Pengadilan HAM (HakAsasi Manusia) berdasarkan UU No. 26Tahun2000, yang dalam hal ini juga dibentukPengadilan HAM ad hoc. juga muncul KomisiYudisial, Pengadilan Korupsi ad hoc,Pengadilan Niaga, Badan PenyelesaianSengketaKonsumen, dan lain sejenisnya. Halini semua bertujuan membangun duniapengadilan yang bermartabat dan berperansecara anggun (elegan) sebagai bagian daripembangunan peradaban bangsa. Telaahtulisan ini membatasi pada keberadaan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen yang lahirberdasarkan UU No. 8 Tahun 1999.

Kedudukan BPSK dalam Sistem

Pengadilan di Indonesia

Posisi BPSK dalam UU No. 8 Tahun 1999

Postulat moral dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 antara lainadalahterciptanya Perekonomian vano sehat.Dalam proses pembangunan perekonomiannasioani pada saat yangsama para konsumentidak dirugikan. Dalam hubungannya denganperlindungan konsumen di Amerika Serikatdikenal adanya lembagaThe ConsumerProduct Safetty Commission yang merupakaninstitusi pemerintah.^ Untuk itu diperlukanperanokat hukum yang memuat konstruksihlootesis yang menjamin secara yuridistentang perlindungan hukum bagi konsumen.Upayauntuk mecapaiadanya tanggungjawabpelaku usaha serta kesadaran penoetahuankonsumen dalam melakukan hak dan

'Paiast, Greg, The BestDemocracy Money CanBuy (England: The Penguin Group, 2003), him. 227.

kewajibannya.UU No. 8 Tahun 1999 yang terdiri dari XV

babdan 65 Pasal menempatkan penvelesaiansenqketa dalam bab X yang memuat Pasal45, 46, 47, dan 48. Sedangkan badanPenyelesalan Sengketa Konsumen (BPSK)diatur daiam Bab XI yang memuat Pasal 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan 58. BadanPenyelesalan Sengketa Konsumen (BPSK)mempulnyai tuoasdanwewenana padaintinyaadalah: a. oenanoanan dan Dernvelesaian

melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi:

b. konsultasi: c. penaawasa'n: d. melaporankepada penyidik; e menerima pengaduan; f.penelitian dan pemeriksaan; g. memanggilpelaku usaha; h menghadirkan saksi dansakslahll; 1. Meminta bantuan penyidik untukmenghadirkan saksi;]. menelltl surat dokumen;k. menetapkan ada atau tidaknva keruolan

konsumen: I. memberlkan putusan; m.meniatuhkan sanksl admlnistratlf.

Dalam realltas sosial, antara konsumendan pelaku usahaatauprodusen, sering terjadihubungan korelasional dan sebab akibatyangmenyangkut hak dan kewajiban maslng-maslng pihak. Antara pelaku usaha atauprodusen dengan konsumen atau pelanggandapat terjadl hubungan saling membutuhkan.Dalam hubungannya dengan kepentlnganpelanggan dan perusahaan, Kevin Kellymelukiskan bahwa: Costumer and companyeducated each other on what was possible.Goodproducts and services are concreted:the desires of costumers grow out of what ispossible, and what isposibble ismadereaibycompanies following new customer desires.*

Interaksl antara perusahaan dan pelanggandapat saling mengisi dalam upaya mencapaipemenuhan hak dan kewajiban masing-maslng secara harmonls. Dalam hal tindakanperusahaan yang dinllal merugikan pihak lainatau pemerintah di Amerika Serikat,Perusahaan Microsoft® pernah digugat olehPemerintah Amerika Serikat tahun 19987,karena dituduh melakukan praktek monopoli.

Penanganan dan Penyelesalan Sengketaoleh BPSK

Secara limitatif metode penanganan danpenyelesalansengketa konsumenoleh BPSKditentukan oleh Mediasi, Arbitrase, atauKonsiliasi. Dalam hubungannya denganMediasi, Mahkamah Agung telahmengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2003tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Sedangkan mengenai Arbitrase secara yuridisdiatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan Penyelesalan Sengketa. Dalamhal yang menyangkut Konsiliasi secarakomparatif Joni Emirson mengemukakanbahwa Konsiliasi diASmerupakan tahap awaldari proses mediasi, dan tuntutan yangdiajukan orang yang mengklaim (claimant)dapat diterimanya dalam kedudukannyasebagai responden. Dalam tahap yangdemikian,telah diperoleh penyelesalan tanpamelanjutkan pembiayaan, karena pihakresponden dengan kemauan baiknya [goodwill) bersedia menerima apa yangdikemukakaji oleh claimant. Carapenyelesalan dengan goodwiH demikian ini

*Kelly, Kevin, New Rules for The New Economy (New York: Penguin Group, 1998), him. 128.®Mc. Kenzie, Richard, TrustonTrial (Cambridge: Percus Publishing, 2000), him. 223

JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004:1-14

Aitidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia ...•

disebut konsiliasi winning over by goodwill.Tujuan dikeluarkannya PERMA No. 2

Tahun 2003 adalah terwujudnya efektivitas,biaya murah adalah suatu speedy trialsehingga keberadaan pengadilan sesuaidengan hakikat keberadaannya daiammerealisasi keadilan bagi para pihak yangberperkara. Dalam upaya tersebut lembagamediasi dijadikan faktor determinan, sehinggapenerapannya menjadi wajib dalam prosesmencapai perdamalan. Sifat wajib tersebutbedaku bagi para pihak yang berperkara agarmelalui jaiurmediasi dan bagi Hakim ben/vajibuntuk menghamskan kepada para pihaksertamenunda proses persidangan dalam rangkamemberi kesempatan kepada pihak-pihakberperkarauntuk menempuih proses mediasi.

Sesuai dengan dikeluarkannya PERMANo. 2 Tahun 2003 yang untuk mendukungasas pengadilan yangoleh lembagadan biayaringan, maka untuk memiliki sertifikat yangdikeluarkan oieh lembaga yang diakreditasioleh Mahkamah Agung. Kecuali' mediator itudari Hakim yang pada dirinya telah memilikikapasitas ilmu dan skill sehingga tidakdiperlukan sertifikat bagi dirinya. Untuk itusebelum ada orang yang memiliki sertifikatsebagai mediator, maka mediator itu harusdiperankan oieh Hakim yang tersedia diPengadilan Negeri yang bersangkutan.Sebagaimana dipaparkan oieh Max H.

Bazeman dan Margareth A. Neale bahwa;mediators facilitate negotiation agreements bycontroling howthe parties enteract They canalso helpput together an agreement, but theparties decidewhether to accept it. While mediation is a popular intervemtion strategy, it isnot a panacea.^ Jadi menurut Bazerman danNeale bahwa peran mediator itu menfasiiitasipersetujuan daiam negosiasi dengan caramemantau bagaimana para pihak ituberinteraksi atau sating berkomunikasi padahai-hal yang berhubungan dengan kasushukum yang mereka hadapi. Mediator jugadapat membantu menuangkan pernyataankesepakatan. Kendatipun mediasimerupakanstrategi yang menyala daiam penyelesaiankasus perkara perdata, tetapi hai itu bukanmerupakan suatu obat mujarab. Untuk itudiperlukan persyaratan tertentu' bagi orang-orang yang akan menjadi mediator. Para mediatorharus mampu menerjemahkan hak-hakyang meiekat pada para pihak. Kemudiandengan posisi hukum yang dimiiiki oieh parapihakserta didukung oieh aiat-aiat bukti yangada, maka mediator dapat menjeiaskankepada masing-masing pihak secara faktualobjektif.

Dengan memfungsikan mediator, makaproses ini mengacu pada model .Self HelpLegal System, dengan mediator yang adadalam daftar yang dimiiiki Pengadilan atau

®Bazeman, Max H., and Neale, Margareth A., Negotiation Rasionality (New York: The Free Press,1993), him. 142. Lebih jauh bazeman dan Neale juga menegaskan bahwa: unforiunatel, mediation won'tusuallymeet youideal. Mostmediatorsinfluence thedisputeresolution process bynotonlyfashioning agreements,butbyconvincing theparties toagree to them.Forinstance,ina negotiation betweenpartieswhenoneis clearlymorepowerful than the other, the mediator's goal ofreachingan agreement makes possible threestrategies. Themediatorcan thytoget bothparlies tomakesimilarconcessions,get the moerpowerfulpartyto concede, or get the weakerparty to concede.

mediator yang di luar daftar Pengadilan.Pemillhan mediator tersebut secara limitatif

ditentukan paling lama satu hari kerja,sehingga para pihak atau kuasa hukumnyamemiliki tanggung jawab untukmelaksanakan, karena diwajibkan {compulsory) secara yuridis. Selanjutnya apabiladalamJangka waktu satu hari para pihak atau kuasahukumnya tidak mencapai kata sepakattentang mediator (di dalam atau di luar daftarPengadilan) maka para pihak diwajibkanmenggunakan mediator yang tersedia dalamdaftar Pengadilan. Selanjutnya Ketua MajelisHakim dengan Penetapannya berwenangmenunjuk seorang mediator, apabila dalamsatu hart kerja parapihak tidak mencapai katasepakat memilih seorang mediator dari yangdisediakan Pengadilan.

Proses mediasi ditentukan paling lama30 hari, setelah itu para pihak diwajibkanmenghadap kembali persidangan yang telahditentukan. Para pihak dapat memintaPenetaoan Akta Perdamaian. apabila dalamproses mediasi tersebut dicapai adanyakesepakatan. Pihak Penggugat diwajibkanmencabut gugatannya meskipun mencapaikesepakatan tetapi tidak meminta AktaPerdamaian. Jadi secara yuridis produkhukum yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3)PERMA No. 2 Tahun 2003 adalah penefapandan bukan putusan. Hal ini merupakankonsekuensi dari adanya perangkat aturantentang Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan dan perangkat hukum iainnya yangberkenan dengan Pengadilan dan KekuasaanKehakiman. Antara lain adalah yang dikenaldengan Buku 1. Dalam buku ini ditentukanantara lain dimungkinkannya keluar produkhukum berupa penetapan tentangPelaksanaan Leiang, Sita Jaminan dan lain

sejenisnya serta ditentukan puiainstitusi yangberwenang mengeluarkan penetapanmisalnya Ketua Pengadilan, Ketua MajelisHakim dan lain sebagainya.

Seteiah Mediator dipilih atau ditunjuk,maka dalam tenggang waktu 7 hari (palinglama) para pihak wajib menyerahkan foto kopidokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-halyang terkaitdengan sengketa kepada Media-tor dan Para Pihak (vide Pasal 8). Proses inimerupakan momentum untuk berundingsecara iuiur dalam uoava mencaoai solusi

terbaik berdasarkan posisi kasus dan faktahukum masing-masing pihak. Denganpertemuan yang terjadwal dan para pihakdapat didampingi kuasa hukum,mediatordapat melakukan kaukus, lalu Mediatormemikul kewajiban mendorong para pihakuntuk menelusuri dan menQQali kepentinganmereka dan mencari berbaoai pillhan

penyelesaian yang terbaik bag! para pihak(Pasal 9).Proses mediasi dibatasi22 hari(paling lama) dari sejak penetapan Mediatorsampai tercapainya keseoakatan atauketidakseoakatan. Penyediaan PERMA olehMahkamah Agung merupakan upaya MA(Mahkamah Agung) untuk memberi fasilitashukum bagi masyarakat dalam memperolehkeadilan, termasuk masyarakat konsumenuntuk mendapatkan keadilan seutuhnya atautotal justice, termasuk hak mendapatkankompensasi atau ganti kerugian dari pelakuusaha atau produsen.'Hal ini tercakup dalamkonsep yang diajukan oleh Lawrence Friedman bahwa; in all of these, one can seeshadow of a major social norm, the norm oftotaljustice—the general nationthat catastrophes of all sorts "eam" compensation for thevictims, so long as the victim was not evil

JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004: 1-14

Artidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia...

enough todesen/e the blows offate. The Ideathat the state has a dutyto provide for "innocent"victims reflect a new, andpowerful norm:the norm of total justice.'' Jadi dalam hal iniada tanggung jawab negara untuk selalumenyediakan kompensasi bagi warga negarayang dimgikan atau warga negara yang tidakbersalah yang menjadi korban dari tindakanpihak lain. Hal ini tercakup dalam konsep totaljustice.

Jika tidak tercapai kesepakatan, makasegala sesuatu yang dikemukakan,diungkapkan dan dipaparkan diforum mediasimemiliki konsekuensi etis. yaltu pihak yangjujur, polos, menyodorkan fakta yangsebenarnya agar tidak dimanipulasi olehpihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,maka keberadaan Pasal 13 merupakankeniscayaan. Dengan demikian segalapernyataan dan pengakuan yang niunculdalam proses mediasi tidak boleh digunakansebagai alat bukti dalam proses persldanganperkara yang bersangkutan atau perkaralainnya. Begirtu pula, foto kopi dokumen dannotulen atau catatan mediator waiib

dimusnahkan begitu pula Mediator sendiritidak dapat menjadi saksi.dalam perkaratersebut.

Sesuai denga ketentuan Pasal 1 ayat (9)jo Pasal4 PERMA No. 2 Tahun 2003, perkarayang rtienyangkut perlindungan konsumentermasuk Sengketa Publik, sehingga prosesmediasinya harus terbuka untukumum {Pasal

14 ayat (2)}. Hal Ini menegaskan bahwa hal-hal yang menyangkut kepentlngan publikmenuntut tingkat transparansi tertentu. Dalamkontek ini, kualitas transparansi adalah berupasarana terbuka untuk umum. Dalam arti bahwaproses . mediasi yang berupayamem'pertemukan antara kepentingan pihakpelaku usaha dan konsumen disyaratkanuntuk dibuka danterbuka bagi publik. Fasilitashukum yang memberikan kewenangan untukterbuka bagi umum, berarti publik berhak untukmelihat, mendengar dan mengetahui prosesmediasi.

Dalam hubungannya dengan keputusanMajelis Badan Penyelesaian'SengketaKonsumen {BPSK),yang tidak diterima olehpara pihak dan mengajukan keberatan kePengadilan Negeri (Pasal 56 ayat (2) UUPK).Selanjutnya Pengadilan Negeri wajibmengeluarkan putusan atas keberatantersebut (Pasal 58ayat(1)UUPK), hal ini terkaitdengan oroduk yang harus dikeluarkan olehPengadilan Negeri yang sesuai denganketentuan aturan hukum. Kalau produk yangharus dikeluarkan itu berupa Putusan, bukankeputusan, makaprosedur hukum yang harusditempuh adalah gugatan perdata blasasesuai dengan proses hukum acara yangbeiiaku.

Dewasa ini memang banyak perangkathukum yang tidak applicable atau.tidak efektifdalampraktik penerapannya,atau bahkanadaaturan hukum yang menjadi antik karena tidak

' Friedman, Lawrence M., TotalJustice (Boston: Beacon Press, 1987), him. 67.Dalam halini Friedmanjuga memaparkan bahwa: The state, ofcourse, punishes cnminals at public expense, andcriminals areintheorybound tomake restitution totheirvictims. Butyou cant getblood from a stone, andmostvictimsrecovernothing from burglars, armend robbers, rapits, and thieves. They bear their losserthemselves, often, tobesure, with thehelpofinsurance. In1965, however, Califomia begantooffercompensation tovictims ofcrime.

pernah atau jarang sekali diterapkan,permasalahan ini mempakan bagian darimanajemen pembangunan hukum di negarakita yang masih dikelola dengan model supermarket. Termasuk di antaranya perangkathukum yang tidak dapat diterapkan sesuaidengan tujuannya, adalah UU No. 8 Tahun1999 dalam hal yang menyangkuthubungannya dengan Pengadilan negen danPenyidik.

Secara normatif PERMA No. 2 Tahun

2003 menentukan bahwa untuk menjadiseorang mediator di Pengadilan harusmemiliki sertiflkat mediator yaitu dokumenyang menyatakan bahwa seseorang telahmengikuti pelatihan atau pendidikan mediasiyang dikeluarkan oleh lembaga yang telahdiakreditasi oleh Mahkamah Agung.Persyaratan ini ditujukan untuk mendukunglatarbelakang dikeluarlkannya PERMA ini danagar penyelesaian perkara tidak justru menjadirumit dan beiiarut-larut jika mediatomya tidakmemiliki komitmen terhadap asas umumpenyelesaian perkara.

Secara konseptual dan yuridis, mediasiberbeda dengan arbitrase. Untuk itu, tidakdibenarkan proses mediasi dipaksakanmenjadi arbitrase. Dalam masalah iniBazerman dan Neale juga memaparkanbahwa: arbitrase differs from mediation in that

the arbitrator determines the final out come.

How arbitrator make that decision depends onthe type ofarbitration used. In positions of theconflicting parties, with the arbitrator usuallyselecting an agreementthatfalls between theirfinal positions. Often, conventional arbitratorsare accused of simply splitting the difference

between the parties final offer.^ Jadi, denganpaparan Bazerman dan Neale, terlihat bahwaperbedaan antara arbitrase dan mediasiadalah adanya otoritas memutuskan hasilakhiryangdipunyai oleharbitrator, sedangkanpada mediatorotoritaskewenangan seperti itutidak dipunyai.

Dilema kekuatan hukum eksekutorial.

putusan BPSK

Untuk sahnya suatu putusandituntutadapemenuhan prosedur yang berlaku. Tanpaprosedur yang benar, suatu putusan dapatmenjadi tidak sah menurut hukum. Keruntutankaidah prosedural mempengaruhi kualitasputusan dan keiemihan nalar hukum.

Skema Prosedural

MajelisBPSK30rang/50rangPemerinlah, KonsumeriPelaku Usaha

Keberat

14hari

Putusan

KasasiMA

Pelaksanaan

Putusan

21 nan /Keberatan14harj

Putusan

2 hari

Putusan PNI

Tidak BPPS Penyidikmelaksanakan ? ^

Dalam kacamata etika pertu diperjelas jikaMajelis BPSK itu terdiri dari 5 orang, karenasecara yuridis lembaga tersebut terdiri darielemen Pemerintah, Konsumen dan PelakuUsaha. Kalau menjadi 5 orang maka akan ada

'Bazerman, Max H. and Neale Margareth A., op.cit., him. 143.

JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004: 1-14

Artidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia...

elemen yang tidak terwakili, sehingga untukmemperoleh legitimasitertiadap representativitaspeiiu landasan yuridis. Begitu pula tentangeiemen yang menjadi Ketua Majelis, menurutadanya landasan hukum.

Dalam perspektif etika, diperlukanadanya perangkat aturan dalam mekanismepengambilan keputusan dl BPSK, karenakemunokinan tidak teriadi suara buiat. harus

diwadahi dan diatursecara ielas. Pengambilankeputusan dalam menilal fakta hukum yangmenyangkut kepentingan publik ataumasyarakat konsumen dapatmenyangkut hat[nurani dan eksistensi akal sehat (common

sense). Keputusan yang menentukan hak-hakmasyarakat konsumen, dapat menimbulkanthe death of common sense" (matlnya akalsehat),jikadasar kepentingan keputusan tidakmemiliki nilai logis dan etis. Perbedaabpendapat dalam suatu proses pembentukanpUtusan adalah lazim, logis dan layak diakuiatau diwadahi dalam institusi yangberparadigma demokratis^

Adanya dissenting opinion (perbedaanpendapat dengan anggota majelis yang lain)merupakan wadah yang mengakomodasiperbedaan pendapat di antara anggotamajelis. Wadah ini di samping merefleksikanprinsip transparansi terhadap akuntabilitaskepada publik, juga dapat mengeliminasiadanya oesekan psikoloois di antara anggotamajelis, terutama anggota majelis yangberoendaoat dan hati nurani vano berbeda

dengan yang mayoritas.Pelaksanaan Pasal 58 yang menyatakan

bahwa "Pengadilan Negeri wajibmengeluarkan outusan atas keberatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat(2) dalam waktu paling lambat 21 dari sejakditerimanya keberatan". Sedangkan Pasal 56

ayat(2) menentukan bahwa "paara pihak dapatmengajukan keberatan (Keberatan atasputusan BPSK) kepada Pengadilan Negeripaling lambat 14 hari setelah menerimapemberitahuan. putusan". Dalam hal inimenurut kesesualan dengan perangkathukum yang lazim karena Putusan PengadilanNeoeri menurut adanya pemenuhan standaryang baku danoroduk Penoadilan Neoeri telahditentukan pula secara yuridis.

Penyerahan kasus pihak yang tidakmelaksanakan putusan BPSK kepadaPenyidik, secara yuridis dituntut untukmemenuhi kualifikasi persyaratan bahwaketentuan yang dilanggar itu menyangkutmasalah pidana. Hal ini erupakan kewajibanyuridis bagi penyidik untuk tidak melibatkandiri dalamurusan perdata, karena dirinya tidakmemiliki mandat hukum mengurus perkaraperdata. Pada saat yang sama penyidikmenghadapi gugatan dari Pengacara pihakyang merasa dirugikan, jika penyidikmemaksakan diri berperan menjadi juru sita.

Standar baku penyusunan putusanmemuatQuoatan dalam perkara perdata ataudakwaan dalam perkara pidana yang intinyamenunjukkan adanya oosisi kasus dimanasalah satu pihak merasa dirugikan oleh pihaklain. Dalam hal In! diperlukan adanyapenjelasan hubungan hukum dan fakta yangrelevan, yang mendukung gugatan ataudakwaan. Hal ini mengisyaratkan bahwasuatuputusan itu harus bermuatan nilai logis,sehingga dapat dipahami dan ditanggapi olehpublik yang berkepentingan atau concernterhadap keadilan hukum.

Setelah muncul adanya jawabantergugatatau eksepsi dari terdakwa dalam tingkatju-dex favtie (bukan judex juris), diperlukanadanya paparan buktl atau saksi yang

mendukung atau relevan.Dari hal tersebut di atas, suatu putusan

akan menggambarkan fakta hukum yangmuncul di persidangan. Kemudian darihubungan-hubungan fakta persidangantersebut akan muncul hal tentang hukum-nya.Konstelasi ini menunjukkan betapa suatuputusan harus factual dan nalar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, lalumuncul pertimbangan-pertlmbangan hukumyangmempertlmbangkan hal-ha! yangrelevansecara yuridls dan beralasan menurut hukum.Setelah Itu dalam kasus pidana barldipertimbangkan hal-hal yang merlngankandan yang memberatkan. Atas dasar hal-haltersebutdi atas lalu ditentukan putusan yangberbunyi mengabulkan ataumenolak gugatan,atau menyatakan gugatan Itu tidak dapatdlterima. Pertlmbangan hukum suatu putusan,merupakan legal reasoning" yang menuntutvalldltas fakta serta keakuratan norm-logisyangdipakal olehhakim. Apakah yangdipakalmemillkl nllal pembuktlan dan memllikihubungan kausal dengan pckok perkara.

Dalam kacamata sistem peradllan di Indonesia, pada dasamya putusanMajelis'BPSKberslfat nonlltioasl. sehinggaapabllaada plhakyang keberatan atau putusan BPSK tersebut,mereka dapat mengajukan keberatan kepadaPengadilan Negeri. Dalam artl pula, putusanBPSK Ini tIdak memlliki kekuatan eksekutorial.

Ketentuan Pasal 58 UU No. 8 Tahun 1999

yang mewallbkan Pengadilan Negeridisyaratkan untuk memproses penyelesalansuatu perkara dengan melalul acara ouaatanoerdata blasa. Hal ini menunjukkan bahwaposisi proses hukum dan putusan BPSK itupada dasamya non-yudlsial. Dalam artl pula,putusan BPSK itu merupakan gerbong lain dari'rangkaian gerbong mekanisme sistem

pengadilan, jadi berada di liiar mekanismepengadilan umum.

Setelahkeluamya Putusan BPSK, kecualipara plhak bersepakatdan mematuhi putusantersebut, plhak yang beroerkara atas putusanItu altematifnya adalah mengajukan keberatanke Pengadilan Negeri danjikamaslh ada yangkeberatan dapat mengajukan kasasi keMahkamah Agung. Hal Ini menglsyaratkanbahwa Putusan BPSK dituntut untuk

memenuhl tuntutan funosl keberadaannva

sebagal lembaga penyelesalan sengketa non-vudlsial.

Dalam kerangka upaya membangunIntegiitas Institusi BPSK diperlukan standarbaku dan kuallflkasi personal dari para KetuaMajeils BPSK s'erta KODE ETIK dlperiakukankepadanya. Pada saat yang sama juga harusdipenuhl adanya standar formulasl putusanBPSK, sehinggadimungkinkan adanyakontroldan evaluasi (semacam eksamlnasi) atasputusan • BPSK sehihgga dapatdipertangg'ungjawabkan Integrltas dannorma logisnya dl masyarakat. Penyelarasanketentuan UU No. 8 Tahun 1999 dengan UUlain harus dllakukan. Antara lain, ilmltasiwaktudalam proses pengeluaran putusan dlPengadilan Negeri (21 hari) dan dl MahkamahAgung (30 hari) dengan kondisi yang ada,menjadi tidak realistis. Begitu puladengan UUlainnya, yaitu dengan UU No. 8 Tahun 1981tentang hukum Acara Pidana agarpelaksanaan putusan BPSK tIdak berbenturandengan aturah hukum yang lain sehinggaputusan BPSK menjadi mandui dan tidakdapat dllaksanakan.

Prospek dan Rekomendasi

Keberadaan Undang-undang No. 8

10 JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004:1-14

Artidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia...

Tahun 1999 tentang periindungan konsumenpada dasarnya merupakan upaya untukmemberikan periindungan bagi masyarakatkonsumen. Sebagaimanajuga dilakukan olehberbagai negara lain di dunia. Di AmerikaSerikat(AS) misalnya ada aturan yangdikenaldengan The Customer Product Safety Act(CPSA)® dan The Federal Hazardous Substances Act (FHSA), merupakan undang-undang yang dibeiiakukan tahun 1970 olehthe Foodand Drug Administrastlon (FDA) yangimplementasinya dilakukan oleh suatu komlsi.Peraturan ini memuat lafangan terhadap apayang disebut "Law and Dart". Atas dasarlarangan tersebut penggunaan produk yangditujukan untuk orang dewasa, harus ada label: 1) are labeledtowarm againstuse bychildren, 2) include instnictlon for sai^e use, and3) are not sold by toy atores or by storedepartemens dealingpredominantly Intoys orother childrerj's articles. Dengan demlkian,pencantuman larangan digunakan oleh anak-anak, petunjuk penggunaan yang aman, dantidak dijual bercampuran dengan mainananak-anak, merupakan kewajiban yuridis bag!penjualan produk di Amerika Serikat.

Dalam proses industrialisasi, tersedianyaperangkat hukum yang menjamin kepastiandan periindungan usaha merupakan suatukeniscayaan. Dunia perusahaan balk barangmaupun jasa, tidak lepas dari masalah

kompetisi, bahkankompetisi selalu diperiukankarena merupakan bagian dari dinamika.Kompetisi yangbermanfaatdan efisien adalahkompetisi yang sehat. Keberadaan aturanhukum diperiukan pula dalam upayamenciptakan ikiim usaha dan praktekkompetisi yang benar, Negara AS merupakannegara yang bergerumul lama denganpermasalahan undang-undang antimonopoliyaitu sejak antitrust law yang dikenal denganthe Sherman Act tahun 1890.

Selain telah mengalami beberapa kaliamandemen antitrus law tersebut dalam

perkembangannya kemudian menyangkutperdagangan intemasional, sepertidielaborasioleh Ralph H. Folson^" el.al, some limits onthe extraterritorial reach of the Sherman Act

are created by the act state doctrine and theForeign Sovereign immunities Act. Perangkathukum yang mengatur tentang laranganmonopoli dan b'erkehendak menciptakan ikIimkompetisi yang sehat dalam dunia usaha,merupakan kebijakan dalam ekonomi,khususnya di bidang perdagangan. Kekuatanekonomi dunia bisnis derlng berselingkuhmelakukan hubungan kolutif dengankekuasaan' politik para pemimpinpemerintahan. Untuk itu, keberadaan aturanhukum yang berspirit kerakyatan diperiukanuntuk menciptakan check and balances ataskekuatan monopoli ini berkaltan dengan

'^Harrison, Jef^y L, et al, Regulation andDeregulation, CasesandMaterial (Minnesota: West PublishingCo.,St,Paul,1977),him. 295. - •

" Folson, Ralph H., etal., InternationalBusiness Transaction {Mmesota: WestPublishing Co.,St.Paul,1988), him. -162. Dalamhal ini Ralph H. Folson et.al. juga memaparkan bahwa: tenitorialityisamatterofbalance. Theexecutive,Legislative and'Judicialbranches ofgovernmentinthe UnitedStateshave reached outextraterritonalityinthelawadmirally, antutmst,cn'me, labour, securitiesregulation, taxation, torts, trademarksand wildlife management.

11

keselamatan dan kesejahteraan konsumen(consumer welfare). SepertI halnya yangdikemukakan oleh Thomas M. Jorde dan

David J. Teece" yang mengemukakanbahwa: affort to link antitrust to consumer wel

fare may fail wide of the mark whenever thefocus inonpresentconsumer welfare, which isthe common focus of microeconomic theory.Keterkaitan antara larangan monopoli dengankeamanan konsumen merupakan bagian darijangkauan kajian ilmu ekonomi, karena keduaha! tersebut merupakan sesuatu yang harusada dalam-proses penegakan etika bisnis.

Tulisan ini memberikan rekomendasi jlkaada upaya amandemen dan perombakanterhadap UU No. 8 Tahun 1998 tentangPerlindungan Konsumen, karena terdapatbeberapa pasal yang tidak applicable karenatidak sesuaidenganketentuan aturan undang-undang yang lain. Akibat dari adanya cacadsubstansial dalam beberapa pasal tersebut,maka tujuan untuk melindungi konsumen tidaktercapai. Bahkan yang tujuannya untukmengurangi beban kuantitas perkara dalampengadilan umum, lalu bergaya balik menjadi.menambah beban bag! pengadilan. Begitupula kualifikasi personal orang yang duduk diBPSK perlu diperjelas dan kode etik personal

perlu ditegakkan. ApalagI untuk masamendatang masyarakatkonsumen akansemakin meningkat tuntutan kualltasperlindungan. SepertI yang dipaparkan olehMichael J. Wolf bahwa: consumen reportsonline, the web site from consumer reportsmagazine, has signedon more than 180.000subscribers, making Itone ofthemostsuccessful for-pay ites on the Internet In addition onthe standard Consumer Reports product rating, subscribers getaccess tomassageboardsthat allow them to consultexperts and discussinformation onsuch topics as cars, cellphone,car leasing, and financing coiiege.^^ Denganmenlngkatnya sarana advokasi dan polatuntutan konsumen, maka konsekuensiloglsnya fasilltas aturan hukum juga harusdapat mewadahl kebutuhan perkembangansosial dan teknologl.

Regulasi tentang perlindungankonsumen, padadasamyamerupakan bagiandari hukum yang memberikan kesejahteraanbagi masyarakat. Secara ekonomi,masyarakat konsumen memlliki kedaulatanhak yang harus dillndungl. Bagalmanamerespon adanya gejala memperdayakonsumen ini Robert Kuttner mengemukakanbahwa the challenge was to make sure mar-

" Jorde, Thomas MandTeece, David J.,Antiitrust, Innovation, andCompetitiveness (Oxford: UniversityPress, 1992), him. 4.

"Wolf, Michael J.,The Enterta/nmenf Economy (New York: Random House, 1999), him. 211. Dalam ha!Ini Wolf juga memaparkan bahwa: anothersubscribers model, equallywell thought outin myview, isESPN site.Rather than simply repurposing itstelevision content, ESPN enhances andbroadened thecontent offering.Forthe score-obsessedsportsjunkie, stats andscores areavailable ondemand. No more having to tune in toall-news radio at fifteen minutes afterthehour; nomore phonecalls toa 900number droning onthrough anendless list ofscoresthattheconsumermighthave nointerest inat all. ESPN.com, byvirtue ofitsinteractivity,allows theconsumertogettheinfomiation desiredintheshortestpossible time. On-line discussion areasonthis samesitefurther foster the building ofa community around theESPN brand. Much as the Wall StreetJournalInteractive Edition did, ESPN alsocreateda subscnption tierforthose who wantedevenmore.

12 JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004:1-14

Aftidjo Alkostar. Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia...

kets didnot become riggedby monopolist orused deceptiveiiy against consumeers. Forthese refonners, the favourite remedies were.antitrust, disclusure, labeling, and only occasionally the deleberate countermendingof theprice mechanisme.^^ Jadi dalani upayamelawan para pelaku us'aha agar tidakseenanya memperdayakonsumen, jalanyangharus ditempuh antara lain adalah reguiasiantimonopoiy, keterbukaan dan pemberiahlabel. Upaya ini termasuk upaya mediasi bag!tuntutan konsumen telah difasiliasi aturan

hukum di Indonesia, hanya saja perangkathukum Itu hams disempumakan. Pembahandan pembentukan hukum memangmempakan baglan dari reformasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Bazerman, Max H. and Neale, Margareth A.,Negotiating Rasionality, New York:TheFree Press, 1993.

Beard, Charies A., TheSupremeCourtAndTheConstitution, New Jersey; Prentice-Hall,inc., Englewood Cliffs, 1962.

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary,St. Paul:West Publishing Co., 1990.

Coubrey, Hilaire Mc. &White, Nigel D., Textbook on JURISPRUDENCE, NewYork:Oxford University Press, 1999.

Feldman, Stephen M., American LegalThought from Premodernism topostmodemism, New York: Oxford University Press, 2000.

Friedman, LawrenceM., TotalJustice, Boston:•Beacon Press, 1987

Friedman, Lawrence M., American Law an In-'troduction, Hukum Amerika SebuahPengantar, (terjemahan), Jakarta: PT.Tatanusa, 1998.

Folson, Ralph H. et. al.. International BusinessTransactions, Minnesota: West Publishing Co.,St. Paul, 1988,

Harrison, Jeffrey L., et al., ReguHation and Deregulation, Cases and Maferfa/, Minnesota: West Publishing Co., St. Paul.,1997.

Howard, Philip K., The Death of CommonSense, New York: Warner Books Inc.,1996.

Jacob, Herbert (elal) Court Law &Politics InCoparative, New Haven: Yale UniversityPress, 1996.

Jorde, Thomas and leech, David J., Antitrust,Innovation, and Competitiveness, NewYork: Oxford University Press, 1992.

Kelly, Kevin, New RulesforTheNewEconomy,New York: Penguin Group, 1998.

Kuttner, Robert, Everything forSale, New York:Alfred AKnopp, 1997.

Mc. Kenzie, Richard, Tmston Tda/, Cambridge:Perseus Publishing, 2000.

Morgan Robin, TheAnatomy ofFreedom,NewYork: WW. Norton &Company, 1982.

Palast, Greg, TheBestDemocracy Money CanBuy, England: A Plume Book, 2003.

" Kuttner, Robert, Everything forSale (New York: Alfred A. Knopp, 1997), him. 233.

13

Schuck, Peter H;, The Limit OfLaw, Essays on Theory ofLawyers' Ethics, Massachu-Democratlc Governance, Colorado: setts: Harvard University Press, Cam-Westview Press, 2000. . bridge, 1998.

Simon, William H., The Practice ofJustice, A Wolf, Michael J., Entertainment Ecinomy, New' York: Random House,1999.

•••

14 . JURNAL HUKUM. NO. 25 VOL 11 APRIL 2004: 1-14