catatan akhir tahun 2020...3.repressive pluralism: rezim jokowi mendiskriminasi kelompok islam dan...

Catatan Akhir Tahun 2020tentang Demokrasi dan Pemilu

Ridho Al-HamdiProdi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, UMY

Demokrasi Indonesia di 2020 (Freedom House)

• Tren demokrasi dunia: A leaderless struggle for democracy.

•Hak-hak politik dan kebebasan sipil berantakan di semua negara Asia.

•Pengusa melecehkan nilai-nilai demokrasi melaluikriminalisasi kelompok oposisi hingga persekusi massakeagamaan.

Demokrasi Indonesia di 2020 (the Economist)

• Tren dunia (2019): a year of democratic setbacks and popular protest.

• Indonesia: “a flawed democracy”, secara prosedural berhasilmenyelenggarakan pemilu tetapi lemah dalam hal tata kelola, memiliki budaya politik yang terbelakang, partisipasi politik yang lemah, dan pemasungan terhadap kebebasan media.

• The Economist (15 Oktober 2020): Indonesia di bawah Jokowi telahkembali pada otoritarianisme. Meski Jokowi memotong ruwetnyabirokrasi di Indonesia, dia ini justru yang merusak institusi birokrasiitu sendiri.

Demokrasi Indonesia di 2020 (the Economist)

• Jokowi yang disebut sebagai “Man of the People”, kini taksedikit dari para pendukungnya yang kecewa. Jokowi menjadi presiden yang terpencil dan jauh dari rakyatnya, terkepung dan tersandera oleh kelompok bangsawan baikkalangan elite bisnis maupun elite politik.

• Ben Bland menjuluki Jokowi: “Man of Contradictions” (2020), pemerintahan Jokowi merupakan rezim yang penuh dengankontradiksi dan berlawanan dengan wajah Indonesia yang modern.

Jokowi 2020 di Mata Indonesianis(Greag Fealy)

• Rezim Jokowi di 2020 menunjukkan kekacauan dengan bukti:

1. Hak-hak sipil dan politik ditinggalkan Jokowi karena fokuspandemi.

2. Memberi ruang luas terhadap militer mengatur urusan publik.

3. Repressive pluralism: rezim Jokowi mendiskriminasi kelompokIslam dan memberi stempel mereka sebagai intoleran.

4. Family dynasty: Jokowi menciptakan dinasti politik denganmengizinkan anak dan mantu bertarung di Pilkada 2020.

Sumber: Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 56, No. 3, 2020: 301–323

Catatan untuk Pilkada Pandemi 2020

• Pilkada 2020 seharusnya bisa ditunda ke 2021 denganPerppu No. 2/2020 tapi tidak ada political will dari Jokowi. Inipersoalan politis.

• 70 lebih CAKADA positif covid (banyak yang meninggal) dan 100 petugas KPU positif Covid termasuk ketua KPU dan wakil ketuanya.

• 968 KPPS di Jateng positif Covid. Ada 3.000an KPPS di Sumbar reaktif Covid, ketua KPU Tangsel positif Covid dan meninggal, dll.

Gibran saat proses pendaftaransebagai cawalkot Solo 2020

Pentas dangdutan yang digelarsalah satu pejabat di LapanganTegal Selatan Kota Tegal, Rabu (23/9/2020) malam. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/25/16115231/ini-dugaan-pidana-terkait-konser-dangdut-di-tegal.

Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Lokasi TPS tidak di ruang terbuka

• TPS 001 Ngurundul, Kebonarum, Klaten, JawaTengah

• TPS 001, Tanjung Sari, Pacitan, Pacitan, Jawa Timur

KPPS memakai masker hanya menutupi dagu

TPS 20 Argorejo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

TPS 001, Desa Ronta, Kec. Bonegumu, Kab. ButonUtara, Prov. Sulawesi Tenggara

Petugas tidak memakai masker, face shield, dan tidak jaga jarak

1 Petugas tidak menggunakan masker, 2 petugas tidak menggunakan face shield

TPS 002, Anamina, Manggelewa, Dompu, Nusa Tenggara Barat

Adanya kerumunan dan jaga jarak kurangdari 1 meter

TPS 001, Kaimana Kota, Kaimana, Papua Barat

Petugas tidakmenjaga jarak

• TPS 003, Nunukan Barat, Nunukan, Nunukan, Kalimantan

Utara

TPS 063, Kasik Putih, Sungai Aur, Pasaman Barat, Sumbar

Saksi tidak menjada jarak

Petugas tidakgunakan maskerTPS 003, Gistang, UmpukSemengguk, Way Kanan, Lampung

• TPS 006, Langga payung, sungaikanan, Labuhanbatu Selatan, Sumut

Ada petugas yang tidakmemakai face shield

Catatan untuk Pilkada Pandemi 2020

• Desakan Muhammadiyah dan NU untuk Pilkada ditunda tidak digubrisoleh pemerintah Jokowi.

• Bawaslu RI: Terdapat KPPS terpapar Covid-19 yang masih hadir di TPS. Ini terjadi di 1.172 TPS.

• Bawaslu RI: Tidak ada fasilitas cuci tangan di 1.454 TPS.

• Kesimpulan: Pilkada Serentak 2020 melanggar Prokes dan jadi klasterCovid.

Menkopolhukam: “Alhamdulillah belum ada kasusbahwa kerumunan Pilkada itu menjadi klaster baru” (Sumber: Menkopolhukam dan Mendagri Bersyukur Pilkada di Tengah PandemiBerjalan Lancar – Jatimexplore.net)

Aziz Syamsuddin: “Kita adalah bangsa yang besar. Indonesia akan menjadi contoh bagi dunia” (Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2020/12/10/09350681/wakil-ketua-dpr-nilai-pilkada-2020-berhasil-tetapi-minta-satgas-covid-19.)

Pernyataan Pejabat pasca-Pilkada 09.12.2020