draft 3 - lppm.unib.ac.idlppm.unib.ac.id/assets/uploads/files/pengumuman/rirn-paparan-versi... ·...
Post on 27-Apr-2019
235 Views
Preview:
TRANSCRIPT
S&T Policy In the Innovation System and Value Chain
Sumber : Rakornas Ristek, 2008, Diolah Kembali , 2011 didalam BPPT, 2012 yang diperkaya
dari model Kuhlmann and Arnold (2001)
The added Value Chain
Sumber: McPhee and Wheeler (2009)
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development)
PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
DESAIN KEBIJAKAN IPTEK DI RPJPN
Iptek dibangun
Iptek digunakan
Iptek sbg
penggerak
pembangunan
Lingkungan
Iptek dibangun
POSISI KEBIJAKAN IPTEK DALAM SPPN
Diacu DiperhatikanDiserasikan Melalui Musrenbang
RKP RPJM
Nasional
RPJP Nasional
Renstra KL
Renja - KL
RAPBN
RKA-KL
APBN
Rincian APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pem
erintah
Pusat
RPJM Daerah
RPJP Daerah
RKP Daerah
Renstra SKPD
Renja -SKPD
RAPBD
RKA -SKPD
APBD
Rincian APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabarkan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pem
erintah
Daerah
UU KN
Bahan Bahan
Bahan Bahan
UU 25/2005UU 17/2003
POSISI KEBIJAKAN (SEKTOR) IPTEK
PERMASALAHAN
menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka
transformasi ekonomi nasional menuju
innovation driven economy
Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 2005-2025
Kebijakan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Jakstranas Iptek)
Agenda Riset Nasional (ARN)
Iptek dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi
Indonesia(MP3EI)
Kapasitas dan kompetensi riset;
Kemampuan pengembangan
menuju proses penciptaan
berbasis Iptek;
Jaringan kelembagaan dan
peneliti di ranah lokal, regional
dan global;
Relevansi & Produktivitas
litbangnas utk menjawab kebu-
tuhan teknologi masyarakat;
Pendayagunaan riset dan
pengembangan nasional
Bangsa Indonesia dihadapkan
pada kondisi masih lemahnya:
Sejumlah kebijakan Iptek telah
diterbitkan tapi belum optimal
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET)
PERMASALAHAN
menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka
transformasi ekonomi nasional menuju
innovation driven economy
Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 2005-2025
Kebijakan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Jakstranas Iptek)
Agenda Riset Nasional (ARN)
Iptek dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi
Indonesia(MP3EI)
Kapasitas dan kompetensi riset;
Kemampuan pengembangan
menuju proses penciptaan
berbasis Iptek;
Jaringan kelembagaan dan
peneliti di ranah lokal, regional
dan global;
Relevansi & Produktivitas
litbangnas utk menjawab kebu-
tuhan teknologi masyarakat;
Pendayagunaan riset dan
pengembangan nasional
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset;• Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa
dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).
Bangsa Indonesia dihadapkan
pada kondisi masih lemahnya:
Sejumlah kebijakan Iptek telah
diterbitkan tapi belum optimal
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET)
PERMASALAHAN
menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka
transformasi ekonomi nasional menuju
innovation driven economy
Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 2005-2025
Kebijakan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Jakstranas Iptek)
Agenda Riset Nasional (ARN)
Iptek dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi
Indonesia(MP3EI)
Kapasitas dan kompetensi riset;
Kemampuan pengembangan
menuju proses penciptaan
berbasis Iptek;
Jaringan kelembagaan dan
peneliti di ranah lokal, regional
dan global;
Relevansi & Produktivitas
litbangnas utk menjawab kebu-
tuhan teknologi masyarakat;
Pendayagunaan riset dan
pengembangan nasional
Lembaga Riset
Non Kementerian
(LPNK)
Unit Riset
Pendidikan
Tinggi
Masyarakat/
Komunitas
Peneliti spt
AIPI, DRN Unit Riset
Kementerian/ Lembaga/Daerah
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset;• Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa
dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).
Bangsa Indonesia dihadapkan
pada kondisi masih lemahnya:
Sejumlah kebijakan Iptek telah
diterbitkan tapi belum optimal
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET)
PERMASALAHAN
menciptakan nilai tambah sumber daya alam dalam rangka
transformasi ekonomi nasional menuju
innovation driven economy
Buku Putih Penelitian,
Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 2005-2025
Kebijakan Strategis Nasional
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (Jakstranas Iptek)
Agenda Riset Nasional (ARN)
Iptek dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi
Indonesia(MP3EI)
Kapasitas dan kompetensi riset;
Kemampuan pengembangan
menuju proses penciptaan
berbasis Iptek;
Jaringan kelembagaan dan
peneliti di ranah lokal, regional
dan global;
Relevansi & Produktivitas
litbangnas utk menjawab kebu-
tuhan teknologi masyarakat;
Pendayagunaan riset dan
pengembangan nasional
Lembaga Riset
Non Kementerian
(LPNK)
Unit Riset
Pendidikan
Tinggi
Masyarakat/
Komunitas
Peneliti spt
AIPI, DRN Unit Riset
Kementerian/ Lembaga/Daerah
• Diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia industri; • Diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga riset;• Belum optimalnya sumber daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa
dan dosen; anggaran, peraturan dan fasilitas riset).
RENCANA INDUKRISET NASIONAL !!!
Bangsa Indonesia dihadapkan
pada kondisi masih lemahnya:
Sejumlah kebijakan Iptek telah
diterbitkan tapi belum optimal
SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
MARWAH IPTEK (RISET)
PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN IPTEK-
RIRN
POLICY MIXED
MEMBUTUHKAN PEROMBAKAN KEBIJAKAN
POLICY HARMONIZATION
LEGAL STANDING-DIRECTLY
LEGAL STANDING-INDIRECTLY
SPPN TO GBHN
PERUBAHAN SPPN
PENYELARASAN SPPN
PENDEKATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN IPTEK-
RIRN
POLICY MIXED
MEMBUTUHKAN PEROMBAKAN KEBIJAKAN
POLICY HARMONIZATION
LEGAL STANDING-DIRECTLY
LEGAL STANDING-INDIRECTLY
SPPN TO GBHN
PERUBAHAN SPPN
PENYELARASAN SPPN
MEKANISME PENYELARASAN RPJMN DAN RKP
PROG PRIORITAS
PRESIDEN KE RKP
http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmn-dan-rkp/
NAWACITA KE
RPJMN+RKP
PENYELARASAN RIRN KE RPJMN DAN RKP
PROG PRIORITAS
PRESIDEN KE RKP
http://ksp.go.id/bappenas-ksp-pastikan-nawacita-jadi-acuan-rpjmn-dan-rkp/
NAWACITA KE
RPJMN+RKP
Taksonomi Kebijakan Iptek Nasional
Lembaga Riset Industri:
Riset berbasis demand driven
Lembaga Riset Universitas
Riset berbasis tri darma PT
Lembaga Riset Pemerintah:
berbasis supply push
Asosiasi
Media
Kegiatan Riset pada Level Operasional
Dukungan Kebijakan Pada Level Sektor
UU 17/2007
RPJP 2005-2025
Perpres No.2/2015
RPJPMN 2015-2019
UU 18/2002
Perpres RIRN
Dukungan Kebijakan Pada Level
NasionalDicantumkannya Arah Pembangunan Riset
dalam Dalam UU 17/2007 serta turunannya
dalam Perpres RPJMN Tahap 3 dan 4 (2015-
2019; dan 2020-2025)
Pengembangan Riset berbasis
konsorsium dengan mengacu pada
prioritas riset yang telah dicantumkan
pada dokumen kebijakan pada level
sektor dan nasional.dengan
pendekatan kolaboratif.
Kementerian Riset, Teknologi Dikti
merelease Kebijakan selevel Kepmen
terkait Arah Pembangunan Riset
Nasional dalam bentuk Prioritas Riset
Nasional dengan mengacu pada
kebijakan pada level diatasnya
Kepmenristekditki
No ?/ 2017
Konsorsi
Inovasi
Priorita Riset
Nasional 2015-2019
Dalam proses bottom up
(musrenbangnas), berbekal naskah
akademik-roadmap teknologi sektor iptek
dapat memberikan masukan untuk
penyusunan RPJP atau RPMN
selanjutnya
Gambar Harmonisasi Kebijakan Riset Berbasis pada Konsep Policy Process as
Hierarchy Bromley, 1989 yang diadaptasi dari Disertasi M. Athar, 2015
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RENCANA INDUK RISET NASIONAL 2015-2045
VISI
“Indonesia 2045 Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis
Iptek”
"Indonesia 2045 Berdaya Saing" Riset menjadi motor utama untuk menghasilkan
invensi dan inovasi yang pada akhirnya
berdampak pada peningkatan daya saing bangsa.
“Berdaulat berbasis iptek” RIRN menjadi titik awal membentuk Indonesia
yang mandiri secara sosial ekonomi melalui
penguasaan dan keunggulan komparatif iptek yang tinggi secara global.
MISI
1. Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis iptek
2. Menciptakan daya saing bangsa secara global berbasis riset
TUJUAN:1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi
riset Indonesia di ranah global2. Meningkatkan literasi iptek masyarakat3. Meningkatkan ekonomi berbasis iptek
SASARAN:SS1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
terkait riset yang mampu berkompetisisecara global
SS2. Meningkatkan relevansi dan produktifitasriset serta peran pemangku kepentingandalam kegiatan riset
SS3. Meningkatkan kontribusi riset terhadappertumbuhan ekonomi nasional secarasignifikan
BERKONTRIBUSI DALAM
PERTUMBUHAN EKONOMI
NASIONAL & PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
ISI
1. Pendahuluan2. Kondisi Riset Nasional dan
Lingkungan Strategis3. Rencana Induk Riset Nasional
2015-20454. Prioritas Nasional 2015-2019
TITIK AWAL
1. IPTEK HARUS BERKONTRIBUSI SECARA TERUKUR DALAM PERTUM-BUHAN EKONOMI NASIONAL
2. SINERGI DENGAN RIPIN & RIEKN3. ACUAN: KOREA SELATAN 2015 =
INDONESIA 20394. CAKUPAN: LINTAS K/L
TITIK AWAL
PDB = Modal + Tenaga_Kerja + X
TFPMFP = (TFP / PDB) x 100%
tahun
Korsel
Jepang, Swiss, ...
x
TAHAPAN INDIKATOR RISET 2015-2045DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
SASARAN 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044
MFP 16,7 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
PRODUKTIVITAS
PENELITI0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,18 0,22
SDM PENELITI 1.071 1.600 3.200 4.800 6.400 8,000 9.600
SDM KANDIDAT
PENELITI5,6 20 40 60 80 90 100
GERD/PDB 0,20 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04
GBAORD/PDB 0,15 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26
Catatan : 1) MFP: multi factor productivity (%)
2) Produktifitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / jumlah total peneliti
3) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang)
4) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%)
5) GERD / PDB dan GBAORD / PDB (%)
out
com
eouput
input
SD
M
input
anggara
n
Korsel 2015
6 KELOMPOK MAKRO RISET SESUAI RIPINDengan Beberapa Contoh
KELOMPOK CONTOHRiset Terapan berbasisSDA (RT-SDA)
Riset sexing sapi(PT KAR +P2Biotek LIPI)
Riset Maju berbasis SDA (RM-SDA)
Riset obat berbasis human EPO (P2Biotek LIPI +Bio Farma)Riset BIG DATA untuk policy decision making terkait bencana banjir (P2Biotek LIPI & Bio Farma)
Riset Terapan Manufaktur(RTM)
Riset baterai lithium berbasis bahan baku lokal(Batan + LIPI +BPPT + UI + Poltek Batam + Nippres+ ANTAM + KS)
Riset Maju Manufaktur(RMM)
Riset pengembangan pesawat N219 (PT DI, LAPAN)
Riset Teknologi Tinggi(RTT)
Implementasi satelit mini LAPAN A2 (LAPAN+ITB+TU Berlin)
Riset Rintisan Terdepan(RRT)
Riset deteksi cacat untuk chip berkecepatan tinggi(LIPI+Heidelberg Univ + Yonsei Univ + ALICE-
SKENARIO TRANSFORMASI PRIORITAS 6 KELOMPOK MAKRO RISET (sesuai RIPIN)
Dalam Mendukung Target Kontribusi Riset Untuk Ekonomi Indonesia
2015-2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2044
I
II
IIIIV V VI
II
I
II
IIIIV
V
III
II
I
II
IIIIV
IVIII
II
I
II
III
VIV
III
II
I
II
VI V IVIII
II
I
RT-SDA RM-SDA RTM RMM RTT RRT
TAHAPAN INDIKATOR RISET 2015-2045DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL
Catatan : 1) MFP: multi factor productivity (%)
2) Produktivitas Peneliti: jumlah total publikasi terindeks global / jumlah total peneliti
3) SDM Peneliti: rasio jumlah peneliti / sejuta populasi (orang)
4) SDM Kandidat Peneliti: rasio jumlah mahasiswa (S2 + S3) / S1 (%)
5) GERD / PDB dan GBAORD / PDB (%))
T. SDAOUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT
DIPENUHI
T. Maju
SDA
T. TerapanManufaktur
T. Terapan
Jasa
T. Tinggi
T. Rintisan
terdepan
SASARAN 2015 2019 2024 2029 2034 2039 2044
MFP 16,7 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
PRODUKTIVITAS
PENELITI0,02 0,04 0,07 0,10 0,14 0,18 0,22
SDM PENELITI 1.071 1.600 3.200 4.800 6.400 8,000 9.600
SDM KANDIDAT
PENELITI5,6 20 40 60 80 90 100
GERD/PDB 0,20 0,84 1,68 2,52 3,36 4,20 5,04
GBAORD/PDB 0,15 0,21 0,42 0,63 0,84 1,05 1,26
out
com
eouput
input
SD
M
input
anggara
n
STRATEGI PENCAPAIAN
Meningkatkan peran swasta dalam riset (unit R&D, double
tax, Filantropis, CSR, Link-match)
Meningkatkan jumlah (absolut) dan kualitas peneliti
(PT, LPNK, LPK, Industri, peneliti lain)
Meningkatkan jumlah S2 + S3 (perbanyak beasiswa dan
kemudahan S2 & S3)
Terkait Sasaran Input GERD; dan BRB-APBN
Terkait Sasaran Input SDM Peneliti
Terkait Sasaran Input SDM kandidat peneliti
SI.1-2
SI.3
SI.4
OUTPUT & OUTCOME TERCAPAI BILA INPUT DIPENUHI
Meningkatkan relevansi & produktivitas
peneliti (sarpras, insentif, regulasi, PMK 106-SBU)
Terkait Sasaran Output produktifitas peneliti
SI.1
PEMILIHAN PRIORITAS AREA & TEMA FOKUS RISET MENENTUKAN !!
QUICK-WIN 2019
1. Indonesia Juara ASEAN pada tahun 2020 (Peringkat 2015 = # 4)
3. Peningkatan kontribusi swasta terhadap riset mendekati 75% pada 2020
2. Percepatan peningkatan hilirisasi hasil riset
Menambah peneliti dari 1.071 menjadi 1.600 per-
sejuta penduduk (2019)
Anggaran riset basis output dan MYC
Pemanfaatan bersama infrastruktur riset
Melakukan fokus riset basis RIRN
Peningkatan kerjasama riset dengan mitra global
Peningkatan kerjasama riset dengan industri
Insentif fiskal: doubel tax deduction, dll
Menyelesaikan regulasi turunan UU Paten-Royalti
Revitalisasi proses paten dan insentif paten
Penguatan kerjasama dengan BEkraf &Kemenperin
Insentif penyelenggaraan konferensi global
Insentif publikasi global
Optimalisasi sumber pendanaan riset LPDP,
DIPI, CSR industri, filantropi, PTN/S
Re-entry dan optimalisasi diaspora
Peningkatan infrastruktur inkubasi
Insentif untuk industri pemula
Mendorong standarisasi proses dan produk
Peningkatan program PPBT, PUI, TP, STP
BIDANG FOKUS RISET
26
1. Kemandirian Pangan
2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi
Baru dan Terbarukan
3. Pengembangan Teknologi Kesehatan
dan Obat
4. Pengembangan Teknologi dan
Manajemen Transportasi
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)
6. Pengembangan Teknologi Pertahanan
dan Keamanan
7. Material Maju
8. Kemaritiman
9. Manajemen Penanggulangan
Kebencanaan dan Lingkungan
10.Sosial Humaniora – Seni Budaya –
Pendidikan
1. PANGAN
2. ENERGI
3. KESEHATAN
4. TRANSPORTASI
5. TEKNOLOGI REKAYASA
6. HANKAM
7. SOSIAL HUMANIORA
DASAR (PERMANEN)
KEBUTUHAN (DINAMIS)
BIDANG FOKUS PRIORITAS RISET NASIONAL 2015-2019 PADA BUKU RIRN 2015-2045
27
Nawa Cita
RPJMN
Solusi Aktual
1. Kemandirian Pangan
2. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan
Terbarukan
3. Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat
4. Pengembangan Teknologi dan Manajemen
Transportasi
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Pengembangan Teknologi Pertahanan dan
Keamanan
7. Material Maju
8. Kemaritiman
9. Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan
Lingkungan
10.Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan
PRIORITAS KEBUTUHAN ANGGARAN HINGGA 2019
7 Bidang Fokus
3 Isu Aktual
TARGET PAGU APBN(TA 2015: 14,5 T)
2016
2017
2018
2019
14,5-18,2 T
18,2-21,6 T
21,6-25,4 T
25,4-29,4 T
Asumsi GBAORD/PDB2015-19: 0,15 – 0,21%
PDB: 10.000 – 14.000 T
Total Pagu: 110 T
GERD 2014
Korsel Jepang Singapura
Vietnam Malaysia Thailand
4,1% 3,5% 2%
0,19% 1,1% 0,39%
Pangan Energi Kes & Obat
Hankam Transportasi TIK
Material Maju
Soshum Kebencanaan KemaritimanRasio alokasi sesuai prioritasisasi periode saat itu
Menyesuaikankondisi
perekonomian
KEMANDIRIAN PANGAN
TEKNOLOGI PEMULIAAN BIBIT TANAMAN
TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PEMANFAATAN LAHAN SUB-OPTIMAL
TEKNOLOGI PASCAPANEN
TEKNOLOGI KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul
Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi
Pemuliaan tanaman teknik konvensional
Pertanian lahan sub-optimal basah
Potensi tumbuhan dataran rendah kering sebagai sumber pangan
Optimasi sistem pertanian tropis
Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal
Teknologi iradiasipengawetan hasilpertanian
Diversifikasi dan hilirisasiproduk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
Pendukung kemandirian pangan (PAJALE) dan tanaman perkebunan
Kemandirian pangan komoditas ruminansia
Kemandirian pangan komoditas perairan
Efisiensi rantainilai hasilpertanian, perkebunan, peternakan, danperikanan
PENCIPTAAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
TEKNOLOGI SUBSTITUSI BAHAN BAKAR
KEMANDIRIAN TEKNOLOGI PEMBANGKIT LISTRIK
TEKNOLOGI KONSERVASI ENERGI
TEKNOLOGI KETAHANAN, DIVERSIFIKASI ENERGI DAN PENGUATAN KOMUNITAS SOSIAL
Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG)
Dimethyl ether untuk energi rumah tangga dan transportasi
Pengembangan komponen konverter kit
Rancang bangun PLT panas bumi
Rancang bangunPLT mikro hidrodarat dan marine
PLT bioenergi (biomassa, biogas, biofuel) massif
Bangunan hemat dan mandiri energi
Sistem smart grid dan manajemen konservasi energi
Teknologi komponen listrik hemat energi
Teknologi pendukung EOR
Penyiapan infrastruktur PLTN
Teknologi pendukung clean coal
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KESEHATAN DAN OBAT
TEKNOLOGI PRODUK BIOFARMASETIKA
TEKNOLOGI ALAT KESEHATAN DAN DIAGNOSTIK
TEKNOLOGI KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT
Penguasaan produksi
vaksin utama (hepatitis,
dengue)
Penguasaan sel punca
(stem cell)
Penguasaan produk
biosimilar dan produk
darah
Pengembangan in vivodiagnostic (IVD) untuk
deteksi penyakit infeksi
Pengembangan in vivo diagnostic (IVD)
untukdeteksi penyakit
degeneratif
Pengembangan alat
elektromedik
Pengembangan
fitofarmaka berbasis
sumber daya lokal
Bahan baku obat kimia
Saintifikasi jamu & herbal,
teknologi produksi pigmen
alami
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI
TEKNOLOGIPENGUATAN INDUSTRITRANSPORTASINASIONAL
TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN PENDUKUNG SISTEM TRANSPORTASI
Manajemen keselamatan
Sarana prasarana
pendukung keselamatan
Moda jalan dan rel
Moda air
Moda udara
Sistem cerdas manajemen
transportasi
Kajian kebijakan, sosial dan
ekonomi transportasi
Riset dasar pendukung
teknologi dan sistem
transportasi
UU 17/2007
RENCANA PJP 2005-2025
Perpres RPJPMN 2015-2019
Pembangunan Iptek
sektor Dirgantara
Dukungan Regulasi Arah
Pembangunan Iptek untuk
upgrading Teknologi yang survival
dan berkesinambungan:
Dicantumkannya Arah Pembangunan Ipek
Sektor Dirgantara dalam Dalam UU
17/2007 serta turunannya dalam Perpres
RPJMN Tahap 3 dan 4 (2015-2019; dan
2020-2025)
Kebijakan Sektor Industri: Bimtek Industri Komponen Pesawat : ACPDN
Dukungan Kebijakan Intersektoral untuk
upgrading Teknologi yang survival dan
berkesinambungan
Membangunan kemampuan industri
komponen; Insentif “ Aku Cnta Produk
Dalam Negeri (ACPDN), pemberian
sistem leasing dan tax deduction untuk
Industri Dirgantara; Insentif Kredit
u/Industri Komponen Pesawat
Skim Insentif Riset Konsorium untuk
melakukan studi atas beberapa
teknologi yang belum dikuasai seperti
composite structure. Hibah Dikti dapat
dimanfaatkan untuk peningkatan
academic exellance para peneliti bidang
kedirgantaraan atau terkait, dan skim
LPDP selain dimanfaatkan untuk studi
tata kelola dan kebijakan juga dapat
digunakan untuk studi yang
membutuhkan pengadaan insfrastruktur,
multiyears
Pendanaan
Inovasi:Invest
asi SDM, Riset
dan Infrastruktur
Insentif
Riset
SINas:
Hibah Dikti
LPDP
Kebijakan Sektor
Iptek:
JAKSTRANAS
IPTEK;
ARN
Kebijakan Fiskal:
Insentif Fiskal
Sist Leasing
Tax
Deduction
LPDP;
Insentif
Riset
Pasar:
Pemilihan Segmentasi Pasar
Yang Lebih Kompetitif
Pendanaan:
Menemukan channel-channelpendanaan untuk desain pesawat
Strategi Iptek:
Penguatan Kemamuan Iptek
melalui Risk Sharing
Partnership
Upgrading Teknologi yang survival dan
berkesinambungan
Pemilihan Manajemen yang
Professional
Pengembangan Iptek dengan
konsorsium;
Meningkatkan kemampuan produksi
melalui peningkatan jejaring dengan
industri domestik dan internasional.
Studi kelayakan yang mencakup
strategi pemasaran untuk mengurangi
resiko kegagalan pasar.
Konsorsi
Inovasi
Main
str
eam
ing
pem
bangunan
ipte
k s
ekto
r dirganta
ra m
ela
lui
Pro
ses
part
isip
atif
penyu
sunan
ara
h k
ebija
kan p
em
bangunan
ipte
k d
ala
m R
PJP
N/R
PJM
N
Po
liti
cal w
il:
Menggunakan u
ntu
k p
asar
dom
estik
mela
kukan p
rom
osi pro
duk n
asio
nal baik
mela
lui
org
anis
asi W
TO
maupun p
ada I
nte
rnatio
nal A
irshow
Taksonomi Kebijakan Iptek Nasional
Riset Maju Manufaktur – Pesawat N 219
Harmonisasi Kebijakan utk upgrading pesawat terbang IPTN Berbasis pada Konsep Policy
Process as Hierarchy Bromley, 1989, M. Athar, 2015
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK
PENGEMBANGAN SISTEM/ PLATFORM BERBASIS OPEN
SOURCE
TEKNOLOGI UNTUK PENINGKATAN KONTEN TIK
TEKNOLOGI PIRANTI TIK DAN PENDUKUNG TIK
Teknologi 5G (broadband)
Telekomunikasi berbasis internet protocol (IP)
Penyiaran multimedia berbasis digital
IT security
Sistem TIK
e-Government
Sistem TIK e-Bussiness
Framework/ Platform penunjang industri kreatif dan kontrol
Teknologi dankonten untukdata informasigeospasial daninderaja
Pengembangan teknologi big data
Piranti TIK untuk sistem jaringan
Piranti TIK untuk customer premises equipment (CPE)
Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
TEKNOLOGI PENDUKUNG DAYA GERAK
TEKNOLOGI PENDUKUNG DAYA GEMPUR
TEKNOLOGI PENDUKUNG HANKAM
Pengembangan produk
alat angkut matra darat
Pengembangan produk
alat angkut matra laut
Pengembangan produk
alat angkut matra udara
Pengembangan produk
roket
Pengembangan produk
handak
Pengembangan produk
sistem persenjataan
Pengembangan produk
K4IPP
Pengembangan produk
material
Pengembangan sumber
daya pertahanan
MATERIAL MAJU
TEKNOLOGI PENGOLAHAN MINERAL STRATEGIS BERBAHANBAKU LOKAL
TEKNOLOGI PENGEMBANGAN MATERIAL FUNGSIONAL
TEKNOLOGI EKSPLORASI POTENSI MATERIAL BARU
TEKNOLOGI KARAKTERISASI MATERIAL DANDUKUNGAN INDUSTRI
Ekstraksi dan rancang bangun pabrik logam tanah jarang
Pengembangan selsurya berbasis nonsilikon
Pengolahan bijihmineral strategislokal
Produksi polimer untuk aplikasi separasi di industri
Material pendukung biosensor dan kemosensor
Pengembangan membran
Pengembangan katalisator dan biokatalisator (enzim) untuk aplikasi di industri
Desain dan eksplorasi material pigmen absorber
Pendukung transformasi material sampah dan pengolahan limbah
Pendukung material struktur
Karakterisasi material berbasis laser dan optik
Karakterisasi material biokompatibel
Kemandirian bahan baku magnet kuat
KEMARITIMAN
TEKNOLOGI KEDAULATAN DAERAH 3T (TERDEPAN, TERPENCIL, TERBELAKANG)
TEKNOLOGI PEMANFAATAN SUMBER DAYA MARITIM
TEKNOLOGI KONSERVASI LINGKUNGAN MARITIM
TEKNOLOGI PENGUATAN INFRASTRUKTUR MARITIM
Ketahanan sosial dan penguatan ekonomi pesisir
Kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil
Pengelolaan pesisir perbatasan dari aspek social security dan prosperity
Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut
Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir
Pengembangan industri pariwisata bahari
Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi laut
Kesehatan danjasa ekosistempesisir dan laut
Penguasaan teknologi survei SDE/SDA laut dalam
Pengembangan teknologi wahana pesisir, lepas pantai, dan laut dalam
Penguasaan teknologi komunikasi, navigasi, security dan supervisi
Pengembangan teknologi infrastruktur pantai dan lepas pantai
MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBENCANAAN DAN LINGKUNGAN
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BENCANA GEOLOGI
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BENCANA HIDROMETEOROLOGI
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN BENCANA KEBAKARAN LAHANDAN HUTAN
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
Mitigasi pengurangan risiko bencana
Pencegahan dan kesiapsiagaan
Tanggap darurat
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Regulasi danbudaya sadarbencana
Mitigasi pengurangan risiko bencana
Pencegahan dan kesiapsiagaan
Tanggap darurat
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Regulasi danbudaya sadarbencana
Mitigasi pengurangan risiko bencana
Pencegahan dan kesiapsiagaan
Tanggap darurat
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Regulasi danbudaya sadarbencana
Kajian pemetaan kesehatan lingkungan
Rehabilitasi ekosistem
Eksplorasi ramah lingkungan
Regulasi dan budaya
SOSIAL HUMANIORA - SENI BUDAYA - PENDIDIKAN
KAJIAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
KAJIAN SUSTAINABLE MOBILITY
KAJIAN PENGUATAN MODAL SOSIAL
KAJIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kearifan lokal
Indigenous studies
Global village
Urban planning & transportation Reforma agraria
Pengentasan kemiskinan & kemandirian pangan
Rekayasa sosial
& pengembangan pedesaan
Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM
Pendidikan berkarakter dan berdaya saing
Seni-budaya pendukung pariwisata
BIDANG AKTOR UTAMA
Kementerian/ Lembaga LPNK Perguruan Tinggi Swasta/ lainnya
Kemandirian Pangan Kementan, Kemenristekdikti, KKP, LHK,
Agraria/BPN, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN,
BPOM,
PTN/PTS terkait PTPN, Indofood, BUMN Pangan,
dan pihak terkait
Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
ESDM, Kemenperin, PUPR, LHK, DPDT2,
KKP,
Kemenhub, Kemenristekdikti
BATAN, LIPI, BAPETEN, BPPT PTN/PTS terkait Industri yang bergerak di sektor
energi
Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat
Kemenkes, LHK, Kemenperin BPOM, LIPI, BPPT PTN/ PTS terkait PT Bio Farma, Indofarma, Medica,
Dexa dan pihak terkait
Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi
Kemenhub, Kominfo, Kemenristekdikti,
Kemenperin, PUPR
LAPAN, BPPT PTN/ PTS terkait PT DI, PT LEN INDUSTRI,
INKA, PT PAL, dan pihak lain
terkait
Teknologi Informasi dan Komunikasi Kominfo, PUPR, Kemenhan LIPI, BPPT, BIG, Bekraf,
Kemenristekdikti
PTN/ PTS terkait INTI, CMI, SOLUSI, dan
pihak lain terkait
Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan
Kemenko Polhukan, Kemenhan, Kominfo,
Kemenperin, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI PTN/ PTS terkait PT DI, PT Dahana, PT PAL,
PT LEN dan pihak terkait
Material Maju Kemenperin, ESDM, LHK, Kementan,
Kemenkes, Kemenristekdikti
BPPT, LIPI PTN/ PTS terkait PT DI, PT Dahana, PT PAL,
PT LEN dan pihak terkait
Kemaritiman Kemenko Maritim, KKP, Kemenristekdikti,
Kemenpar, Kemenhub
Bakamla, LIPI, BMKG, LAPAN,
BIG, BPPT
PTN/ PTS terkait PT PAL dan pihak terkait
Manajemen Penanggulangan Kebencanaan dan Lingkungan
LHK, Agraria/ BPN, PUPR, Kemenristekdikti,
Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkes,
Kemensos
LAPAN, LIPI, BPPT, BNPB,
BMKG, PVMBG, BIG
PTN/ PTS terkait IABI, WWF, KEHATI,
WALHI, dan pihak lain terkait
Sosial Humaniora - Seni Budaya -Pendidikan
Bappenas, Kemensos, Kemenaker, Dikbud,
DP2DT, Parekraf, Kemenristekdikti, Kemenag
LIPI, BPS PTN/ PTS terkait Masyarakat sipil terkait
Integrasi aktor riset dalam Agenda Riset Nasional 2015-2019
top related