lakip 2019 dit pkr edit 1 april 2020
Post on 24-Oct-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ____________________________________________________________________________________ 1
A. Latar belakang ........................................................................................................................................................ 1
B. Penjelasan umum organisasi ............................................................................................................................ 2
C. aspek strategis organisasi dan isu strategis yang dihadapi .................................................................. 7
D. sistematika ........................................................................................................................................................... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA _________________________________________________________________________ 13
A. PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................................................. 13
B. PERJANJIAN KINERJA ......................................................................................................................................... 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ________________________________________________________________________ 19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..................................................................................................................... 19
B. KEGIATAN TEROBOSAN .................................................................................................................................... 57
1. Pengembangan Telemedicine ................................................................................................................... 57
2. Membuat sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi. .................................... 60
3. Menetapkan 144 RS Rujukan. ................................................................................................................... 61
4. Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi ......................... 63
C. REALISASI ANGGGARAN ................................................................................................................................... 66
D. SUMBER DAYA LAINNYA ................................................................................................................................... 69
BAB IV PENUTUP ________________________________________________________________________________________ 74
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, senantiasa
berusaha melaksanakan sistem kerja pemerintahan secara bijaksana, akuntabel, transparan, efektif,
dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.
Laporan kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan disusun berdasarkan perjanjian
kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, terdiri atas 1 (satu)
sasaran kegiatan, yaitu tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran kegiatan tersebut berupa 5
(lima) indikator, yaitu:
1. Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam
medis,
2. Persentase Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
3. Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)
4. Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
5. Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2019. Di samping merupakan
pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna
meningkatkan kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan di masa yang akan datang.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 2
B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang,
gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah
sakit pendidikan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang,
gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah
sakit pendidikan;
3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan
keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan
rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan
keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan
rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan,
penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit,
serta rumah sakit pendidikan; dan
6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas:
1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan;
2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang;
3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu;
4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit;
5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan;
6. Subbagian Tata Usaha; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 3
Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut :
1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap,
intensif, dan bedah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat
inap, intensif, dan bedah;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rawat jalan dan
gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan
rawat inap, intensif, dan bedah.
Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:
a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat.
b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat inap, intensif, dan bedah.
2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang
Subdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang.
Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 4
penunjang medik dan non medik; dan
d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik dan non
medik.
Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas:
a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik.
b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang non medik.
3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah
sakit dan antar rumah sakit;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah
sakit dan antar rumah sakit;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan gawat
darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan
d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.
Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas:
a. Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.
b. Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 5
4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit.
Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas:
a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan.
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit.
5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan
Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit
pendidikan.
Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 6
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring rumah sakit
pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan;
d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan
pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.
Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:
a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan.
b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.
6. Sub Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat.
Adapun struktur organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dapat dilihat pada Gambar.
1 berikut.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 7
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI
Pertambahan Rumah Sakit di Indonesia Jumlah rumah sakit (RS) dan tempat tidur (TT) juga
mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 terdapat 2.488 RS dengan 281.462 TT dan pada tahun
2019 meningkat menjadi 2.877 RS dengan 316.996 TT, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar
3,72% per tahun.
Grafik 1.1 Tren Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Tahun 2015-2019
Sumber: RS Online per 2 Januari 2020.
1,951 2,0452,198 2,269 2,344
537 556 578 544 533
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019
RS Umum RS Khusus
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 8
Grafik 1.2. memperlihatkan pertumbuhan jumlah RS berdasarkan jenis (RS Umum dan RS
Khusus) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Secara umum, kedua jenis RS terus mengalami
pertambahan jumlah dari tahun ke tahun.
Grafik 1.2 Tren Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015-2019
Sumber: RS Online per 2 Januari 2020
Grafik 1.3. memperlihatkan pertumbuhan jumlah RS secara keseluruhan, baik RS milik
pemerintah maupun swasta, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dengan kenaikan jumlah
RS per tahun 3,72%.
Grafik 1.3 Pertumbuhan Jumlah RS Berdasarkan Kelas
Sumber: RS Online per 2 Januari 2020
2,488 2,601 2,776 2,813 2,877
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019
Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 Th. 2019
Kelas A 57 63 71 63 60
Kelas B 328 637 397 411 428
Kelas C 837 1,037 1,340 1,451 1,484
Kelas D dan D Pratama 423 548 737 799 846
Kelas belum ditetapkan 843 550 231 89 59
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 9
Berdasarkan Grafik 1.4. tersebut dapat terlihat perkembangan jumlah RS berdasarkan kelas sejak
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Seluruh kelas RS cenderung mengalami peningkatan, kecuali
RS yang belum ditetapkan kelasnya mengalami penurunan karena telah ditetapkannya kelasnya.
Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam
meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat
Pelayanan Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan
2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi
3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional
4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan
5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem
manajemen kinerja
6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai standar
7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit.
8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan rujukan
untuk mewujudkan:
Untuk mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi
Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menjalankan misi sebagai berikut:
1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan rujukan yang
paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan
2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.
Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran Direktorat Pelayanan Kesehatan
Rujukan Tahun 2019, yang diperoleh dari tantangan strategis dan analisis SWOT. Sasaran
strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 adalah:
1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang
“AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN
BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 10
2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia
3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan
4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait
5. Terwujudnya kemitraan berjejaring
6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina
7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang ekselen
8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman
9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif
Dalam rangka mewujudkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Terjangkau dan
Berkualitas Bagi Masyarakat , Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah menetapkan suatu peta
strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 17 sasaran strategis (yang
menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang
diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa
yang akan datang). Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan memperhatikan peta
strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan Rencana Aksi Program (RKP)
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
Peta strategi disusun untuk mencapai Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan
berkualitas bagi masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk 1 (satu) tujuan strategis (outcome), yaitu
akses pelayanan kesehatan rujukan dan terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan.
Gambar 1.4 Peta Strategis
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 11
Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan yang dapat diakses dan berkualitas dapat dicapai
melalui output kesiapan kabupaten/kota terhadap akses layanan rujukan dan kesiapan pelayanan
kesehatan rujukan di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional yang bisa dicapai melalui proses
kerja yaitu:
1. Penguatan sistem informasi pelayanan kesehatan rujukan melalui terwujudnya integrasi rekam
medis dan pelayanan telemedicine
2. Terlaksananya regionalisasi sistem pelayanan kesehatan rujukan di kab/kota
3. Penguatan pelayanan gawat darurat di kab/kota
4. Pusat rujukan yang mengembangnkan penguatan jejaring pengampuan (kemitraan RS)
5. Penguatan tata kelola klinis yang baik
6. Penguatan pelayanan penunjang medik dan non medik
7. Penguatan RS Pendidikan
8. Penguatan sistem pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan di RS
9. Penguatan sistem manajemen kinerja FKRTL
Guna memastikan proses tersebut dapat berjalan, perlu adanya dukungan perencanaan dan
manajemen, tersedianya regulasi terkait, tersedianya SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja
serta tersedianya sarana prasarana alat serta anggaran.
D. SISTEMATIKA
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, format penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah adalah sebagai berikut:
I. BAB I Pendahuluan
Bab ini menyajikan latar belakang penyusunan laporan kinerja dan penjelasan umum organisasi
dengan menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issues) yang sedang dihadapi organisasi.
II. BAB II Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Tahun 2018.
III. BAB III Akuntabilitas Kinerja
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 12
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sub Bab ini membahas mengenai pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Sub Bab ini membahas mengenai realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.
IV. BAB IV Penutup
Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam
rencana kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2019, sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk
mencapai sasaran strategis organisasi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang telah direvisi dengan Keputusan Menteri
Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2015-2019, Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan memeliki sasaran
kegiatannya adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat
dijangkau oleh masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a. Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS rujukan regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis dengan target sebanyak 60 unit.
b. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan dengan target sebesar 95%.
c. Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauan dengan target sebanyak
1 dokumen di tahun 2016.
d. Jumlah RS pratama yang dibangun dengan target sebanyak 64 unit.
e. Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan
telemedicine dengan target sebesar 32%.
f. Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dengan target
sebanyak 72 unit.
Sasaran kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, adalah sebagai berikut:
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 14
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019
* Revisi I Renstra 2017 Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/422/2017
No Sasaran
Kegiatan Indikator Kinerja
Target
2015 2016 2017 2018 2019
1 Tersedianya
fasilitas
pelayanan
kesehatan
rujukan yang
berkualitas yang
dapat dijangkau
oleh masyarakat
1
Jumlah RS Rujukan
Nasional, RS
Rujukan Provinsi
dan RS rujukan
regional yang
menerapkan
integrasi data
rekam medis
- 15 30 45 60
2
Persentase
kabupaten/kota
dengan kesiapan
akses layanan
rujukan
60% 70% 80% 90% 95%
3 Jumlah RS
pratama yang
dibangun
24 27 50 60 64
4 Persentase RS
Rujukan Provinsi
dan RS Rujukan
Regional sebagai
pengampu
pelayanan
telemedicine
3% 6% 12% 20% 20%
5 Jumlah RS Rujukan
yang memiliki
pelayanan
kesehatan rujukan
sesuai standar
- - - 60 72
6 Jumlah dokumen
tentang
kebutuhan kapal
RS di kabupaten
kepulauan
1 1 - - -
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 15
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan
kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Direktorat
Pelayanan Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 mengacu pada Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2019. Perjanjian Kinerja
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun
2019 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 2019
Tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan yang berkualitas
yang dapat dijangkau oleh
masyarakat
1 Persentase kabupaten/kota
dengan kesiapan akses layanan
rujukan
95%
2 Jumlah RS Rujukan Nasional
dengan RS Rujukan Regional
yang menerapkan integrasi data
rekam medis
60 RS
3 Persentase RS Regional sebagai
pengampu pelayanan
telemedicine
32 %
4 Jumlah RS pratama yang
dibangun (kumulatif) 64 RS
5 Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan kesehatan
rujukan sesuai standar
72 RS
Guna memastikan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan berjalan, maka
dibuat pula Perjanjian Kinerja di tingkat Eselon III dan IV yang mendukung dalam pencapaian
indikator Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2019 sebagai berikut:
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon III Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA
2019
Unit Organisasi
Eselon III
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Subdirektorat
Pelayanan Medik dan
Keperawatan
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS Rujukan yang memiliki
pelayanan kesehatan rujukan
sesuai standar
72
Subdirektorat Rumah
Sakit Pendidikan
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS pendidikan
72
Subdirektorat
Pelayanan Kesehatan
Penunjang
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS Rujukan Nasional
dengan RS Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi data rekam
medis
60
Jumlah RS pratama yang dibangun
(kumulatif)
64
Persentase RS Regional sebagai
pengampu pelayanan
telemedicine
32
Subdirektorat
Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah Kabupaten/Kota yang
memiliki Public Safety Center
(PSC)
500
Jumlah layanan kesehatan pada
major event
10
Subdirektorat
Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan
Rumah Sakit
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses layanan
rujukan
95
Jumlah RS rujukan regional yang
diampu oleh RS rujukan Nasional
45
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon IV Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA
2019
Unit Organisasi Eselon
IV Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
Subbagian Tata Usaha Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Terlaksananya layanan
internal Direktorat
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
12 bulan
layanan
Seksie Rawat Jalan dan
Gawat Darurat
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
kesehatan rujukan sesuai
standar
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
rawat jalan dan gawat
darurat sesuai standar
72
Seksie Rawat Inap,
Intensif dan Bedah
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
kesehatan rujukan sesuai
standar
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
rawat inap, intensif dan
bedah sesuai standar
72
Seksie Jejaring RS
Pendidikan
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
pendidikan
Jumlah RS Rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
72
Seksie Pemantauan dan
Evaluasi RS Pendidikan
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
pendidikan
Jumlah RS Rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
72
Seksie Pelayanan
Penunjang Medik
Persentase RS Regional
sebagai pengampu
pelayanan telemedicine
Persentase RS Regional
sebagai pengampu
pelayanan telemedicine
32
Seksie Pelayanan
Penunjang Non Medik
1. Jumlah RS Rujukan
Nasional dengan RS Rujukan
Regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis
1. Jumlah RS Rujukan
Nasional dengan RS
Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi
data rekam medis
60
2. Jumlah RS pratama yang
dibangun (kumulatif)
2. Jumlah RS pratama
yang dibangun
(kumulatif)
64
Seksie Pra Rumah Sakit Jumlah Kabupaten/Kota
yang memiliki Public Safety
Center (PSC)
Jumlah Kabupaten Kota
yang memiliki PSC
500
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 18
Seksie Antar Rumah
Sakit
Jumlah Kabupaten/Kota
yang memiliki Public Safety
Center (PSC)
Jumlah layanan
kesehatan pada major
event
10
Seksie Pengelolaan
Pelayanan Rujukan
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses
layanan rujukan
Persentase Kabupaten/
Kota dengan kesiapan
akses layanan rujukan
95
Seksie Pemantauan dan
Evaluasi RS
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses
layanan rujukan
Jumlah RS Rujukan
regional yang diampu
oleh RS Rujukan
Nasional
45
Pada tabel diatas dapat dilihat, bahwa sasaran kegiatan dan indikator kinerja pada tingkat
eselon IV dan eselon III dibuat untuk mendukung pencapaian indikator pada Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan. Hal ini penting agar setiap kegiatan yang dilakukan mulai dari eselon IV selalu
sejalan dengan indikator direktorat yang telah ditetapkan.
Selanjutnya pada tingkat pelaksana mengacu pada SKP setiap pegawai berdasarkan analisa
beban kerja.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk
mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu Bulan Januari sampai dengan Bulan
Desember Tahun 2019.
Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan
realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh
gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran
kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti
dalam perencanaan program di masa yang akan datang, agar setiap program yang direncanakan ke
depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Indikator pencapaian sasaran tahun 2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah
sebagai berikut:
1. Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS rujukan regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis.
2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan.
3. Jumlah RS pratama yang dibangun.
4. Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan
telemedicine.
5. Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
Berikut tabel target dan capaian indikator Renstra Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
pada tahun 2015-2019:
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 20
Tabel 3.1 Target dan Capaian Indikator RENSTRA
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019
Uraian pencapaian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:
1. Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS rujukan regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis.
a. Definisi Operasional
Definisi operasional indikator ini adalah Telah terintegrasinya data rekam medis antara RS
Rujukan Nasional, dan / atau RS Rujukan Provinsi dan / atau RS Rujukan Regional dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019
T R T R T R T R T R
Tersedianya
Fasyankes
rujukan
berkualitas
yang dapat
dijangkau oleh
masyarakat
1
Persentase
kabupaten/kota
dengan kesiapan
akses layanan
rujukan
60% 54% 70% 54% 80% 74.25% 90% 82.09% 95% 88.50%
2
Jumlah RS
Rujukan Nasional
dengan RS
Rujukan Regional
yang menerapkan
integrasi data
rekam medis
- - 15
RS 7 RS 30 RS 30 RS 45 RS 45 RS
60
RS 60 RS
3
Persentase RS
Regional sebagai
pengampu
pelayanan
telemedicine
3% - 6% 6.40% 12% 12% 20% 23% 32% 32%
4
Jumlah RS
pratama yang
dibangun
(kumulatif)
24 22 27 27 RS 50 RS 51 RS 60 RS 62 RS 64
RS 65 RS
5
Jumlah RS
Rujukan yang
memiliki
pelayanan
kesehatan rujukan
sesuai standar
- - - - - - 60 RS 39 RS 72
RS 40 RS
6
Jumlah dokumen
tentang
kebutuhan kapal
RS di daerah
kepulauan
1 1 1 1 - - - - - -
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 21
b. Cara Perhitungan
Jumlah kumulatif RS Rujukan Nasional, Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi data rekam medis.
c. Pencapaian Kinerja
Pada tahun 2018 telah berhasil dilakukan integrasi rekam medis pada 45 RS, target pada
tahun 2019 adalah 60 RS. Realisasi Indikator Target Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS
Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis pada tahun 2019 adalah 60
RS secara kumulatif dengan penambahan 15 RS pada target tahunan, sehingga capaian
100%. Adapun lokusnya adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Rumah Sakit yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis
No TAHUN NAMA RS JENIS RUJUKAN
1 2016 RSUP Wahidin Sudirohusodo RS Rujukan Nasional
2 RSUD Labuan Baji RS Rujukan Regional
3 RSUD Kota Makassar RS Rujukan Regional
4 RSUD A Makassau pare Pare RS Rujukan Regional
5 RSUD Sariwegading RS Rujukan Regional
6 RSUD Tenriawaru Bone RS Rujukan Regional
7 RSUD Sulthan Daeng Radja RS Rujukan Regional
8 2017 RSUP dr. Kariadi Semarang RS Rujukan Nasional
9 RSUD Moewardi Solo RS Rujukan Regional
10 RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo
Purwokerto
RS Rujukan Regional
11 RSUD Tugurejo Semarang RS Rujukan Regional
12 RSUD Kardinah Tegal RS Rujukan Regional
13 RSUD Tidar Magelang RS Rujukan Regional
14 RSUP Hasan Sadikin Bandung RS Rujukan Nasional
15 RSUD Tasikmalaya RS Rujukan Regional
16 RSUD Gunung Jati Cirebon RS Rujukan Regional
17 RSUD Karawang RS Rujukan Regional
18 RSUD Cibinong RS Rujukan Regional
19 RSUD Syamsudin Sukabumi RS Rujukan Regional
20 RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo RS Rujukan Nasional
21 RSUD Cengkareng RS Rujukan Regional
22 RSUD Tarakan RS Rujukan Regional
23 RSUD Koja RS Rujukan Regional
24 RSUD Budhi Asih RS Rujukan Regional
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 22
25 RSUD Pasar Rebo RS Rujukan Regional
26 RSUD dr. Soetomo Surabaya RS Rujukan Nasional
27 RSUD Soedono Madiun RS Rujukan Regional
28 RSUD dr. Saiful Anwar Malang RS Rujukan Regional
29 RS Haji Surabaya RS Rujukan Regional
30 RSUD Soebandi Jember RS Rujukan Regional
31 2018 RSUP dr. M. Hoesin Palembang RS Rujukan Nasional
32 RSUD Palembang Bari RS Rujukan Regional
33 RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau RS Rujukan Regional
34 RSUD Rabain (RSU Muara Enim) RS Rujukan Regional
35 RSUP Adam Malik Medan RS Rujukan Nasional
36 RSUD Rantauprapat RS Rujukan Regional
37 RSU Haji Medan RS Rujukan Regional
38 RSUP Sanglah Denpasar RS Rujukan Nasional
39 RSUD Tabanan RS Rujukan Regional
40 RSUD Sanjiwani RS Rujukan Regional
41 RSU Prof. Dr. R. D Kandou Manado RS Rujukan Nasional
42 RSUD Noongan RS Rujukan Regional
43 RSUD Liun Kandage RS Rujukan Regional
44 RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta RS Rujukan Nasional
45 RSUD Wirosaban Yogyakarta RS Rujukan Regional
46 2019 RSUP dr. M. Djamil Padang RS Rujukan Nasional
47 RSUD Pariaman RS Rujukan Regional
48 RSUD M. Natsir Solok RS Rujukan Regional
49 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru RS Rujukan Provinsi
50 RSUD Dumai RS Rujukan Regional
51 RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya RS Rujukan Provinsi
52 RSUD Sultan Imanudidin RS Rujukan Regional
53 RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh RS Rujukan Provinsi
54 RSUD dr. Fauziah Bireun RS Rujukan Regional
55 RSUD Dok II Jayapura RS Rujukan Nasional
56 RSUD Merauke RS Rujukan Regional
57 RSUD Raja Amhad Tabib Provinsi
Kepulauan Riau
RS Rujukan Provinsi
58 RSUD Embung Fatimah RS Rujukan Regional
59 RSUD Undata RS Rujukan Provinsi
60 RSUD Luwuk Kabupaten Banggai RS Rujukan Regional
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 23
Indikator ini merupakan Program Prioritas Nasional di tahun 2019 dan ditargetkan sampai
tahun 2019 akan ada 60 RS yang sudah terintegrasi rekam mediknya. Berikut grafik
perbandingan antara target dan realisasi Indikator Jumlah RS Rujukan Regional dan
Rujukan Nasional yang menerapkan integrasi rekam medis.
d. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Jumlah RS Rujukan Nasional, RS
Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis
melalui Pertemuan Sosialisasi Permenkes Rekam Medik, Pertemuan koordinasi integrasi
rekam medis, pelaksanaan workshop Implementasi Integrasi Rekam Medik serta kegiatan
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan integrasi rekam medik pada RS Rujukan. Hal tersebut
juga dapat dilihat pada pencapaian indikator kinerja Eselon III dan Eselon IV pada Subdit
Pelayanan Penunjang yaitu Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi data rekam medis pada tabel berikut ini.
2016 2017 2018 2019
Target 15 30 45 60
Realisasi 15 30 45 60
0
10
20
30
40
50
60
70
Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Indikator
Jumlah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional
yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 24
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV terkait Indikator Jumlah RS
Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang Menerapkan
Integrasi Data Rekam Medis
NO
Unit
Organisasi
Eselon III/IV
Indikator Kinerja Target Realisasi
I Subdirektorat
Pelayanan
Penunjang
Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS
Rujukan Regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis
60 60
e. Permasalahan
Meskipun indikator ini telah tercapai tetapi masih terdapat beberapa kendala yang
dihadapi dalam upaya pemenuhan capaian, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Masih lemahnya penggunaan teknologi informasi di RS
2. Telah ada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RS namun tidak dapat diintegrasikan
karena terkait dengan source code dan hak cipta dari masing-masing sistem yang telah
terpasang.
3. Manajemen RS
Komitmen manajemen untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis
elektronik khususnya rekam medik cukup baik. Terindikasi dengan sudah adanya
perencanaan yang dimasukkan dalam renstra RS dan alokasi anggaran untuk
pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) yang
dijabarkan dalam bentuk roadmap pengembangan pelayanan berbasis elektronik.
RS harus membuat roadmap utk mewujudkan terlaksananya Rekam Medik
Elektornik (RME), sehingga setiap tahapannya dapat dievaluasi dengan baik.
Kebijakan RS utk pelaksanaan RME harus disiapkan untuk legal aspek sehingga
RME dapat terlaksana sesuai aturan.
4. Sarana prasarana
Sarana pendukung pelaksanaan RME sangat erat kaitannya dengan sarana SIM RS.
Dan bagi RS yang sudah mempunyai SIM RS yang baik, sarana untuk server dan
lainnya sudah cukup tertata dengan baik. Namun, masih ada RS yang sarananya
belum sesuai dengan kondisi ideal sesuai dengan standar.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 25
Keamanan data masih menjadi pekerjaan rumah bersama oleh karena belum
tersosialisasinya bentuk keamanan data yang terstandar seperti halnya penerapan
digital signature.
5. SDM
RS milik pemerintah daerah sering terkendala masalah ketersediaan programmer
oleh karena rekrutmen PNS utk tenaga IT tidak spesifik menyebut keahlian
seorang programmer. Dan jumlahnya yang masih sangat terbatas.
Perilaku tenaga medis dan tenaga kesehatan pemberi layanan yang belum
komitmen untuk pencatatan secara elektronik masih memerlukan waktu untuk
terbiasa dan beradaptasi.
6. Integrasi Data Rekam Medik
Implementasi RME dilakukan secara bertahap dimulai dari satu atau beberapa
layanan.
Sebagian besar RS Pemerintah telah menggunakan SISRUTE untuk sistem
rujukannya. Namun, masih belum ter-bridging utk Rekam Medik Elektroniknya.
f. Usulan Pemecahan Masalah
Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna mengatasi kendala dalam pencapaian
indikator, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan Bagian PI Setditjen Pelayanan Kesehatan terkait proses
pengembangan variable rekam medik elektronik pada SIM GOS.
2. Perlu dilakukan upaya sebagai tindak lanjut untuk mencapai indikator dengan
mengintegrasikan beberapa program pelayanan di RS berbasis IT seperti SISRUTE,
SIRULI, SIRANAP dan TEMENIN, serta melakukan interoperabilitas dengan aplikasi dari
BPJS dan KARS.
3. Pimpinan RS harus mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan berbasis digital yang diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan
internal berupa SOP, pemberian reward untuk SDM yg berkomitmen melaksanakan
RME, dsb.
4. Tahapan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi dimana di dalamnya
termasuk RME harus menjadi prioritas RS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 26
5. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan rekrutmen CPNS
yang mempunyai kompetensi sebagai programmer komputer.
6. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pimpinan RS yang masih kesulitan
mengembangkan SIM RS untuk mengajukan permohonan instalasi aplikasi SIM GOS
kepada Bag PI Setditjen Pelayanan Kesehatan.
g. Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp1.220.680.000,- (Satu milyar
dua ratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar
Rp1.197.883.775,- (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan
Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 98%. Anggaran
tersebut digunakan untuk Pertemuan Sosialisasi Permenkes Rekam Medik, Pertemuan
koordinasi integrasi rekam medis, pelaksanaan workshop Implementasi Integrasi Rekam
Medik serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan integrasi rekam medik pada RS
Rujukan.
2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan.
a. Definisi Operasional
Definisi operasional yang dimaksud dengan Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan
rujukan adalah Kab/Kota yang memenuhi minimal 2 (dua) dari kriteria:
Memiliki TT RS dibanding jumlah penduduk 1:1000
Memiliki RS dengan jejaring pengampuan ke RS Rujukan
Telah terbentuk kesiapan pelayanan gawat darurat terpadu
Telah memiliki regulasi sistem regionalisasi rujukan
b. Cara Perhitungan
Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan
rujukan dibagi total kab/kota pada tahun tersebut dikali 100 %. Baseline jumlah kab/kota
sebanyak 497 kab/kota.
c. Pencapaian Kinerja
Pencapaian kinerja tahun 2019 untuk indikator jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses
layanan rujukan adalah 440 Kab/Kota atau sebesar 88.5% dari jumlah Kab/Kota sebanyak
497 (jumlah Kab/Kota sebanyak 497 target total yang ditetapkan dalam RPJMN). Capaian
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 27
ini, jika dibandingkan dengan target kumulatif maka indikator ini belum mencapai target.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini.
Jika dibandingkan antara 2018 dengan 2019, target tahun 2019 adalah 5%
penambahan atau sama dengan 25 Kab/Kota pada tahun 2019. Pada tahun 2019
terdapat penambahan 32 Kab/Kota yang memiliki kesiapan akses layanan rujukan,
sehingga target tahunan tercapai. Berikut daftar 32 Kab/Kota yang memiliki kesiapan
akses layanan rujukan:
Tabel 3.4 Daftar 32 Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2019
NAMA PROVINSI NO NAMA KAB/KOTA
Sumatera Utara 1 Samosir
2 Dairi
Sumatera Barat 3 Solok Selatan
4 Sijunjung
5 Dhamarsraya
6 Solok
Riau 7 Kepualauan Meranti
8 Kuantan Singingi
Bengkulu 9 Lebong
10 Bengkulu Tengah
Lampung 11 Mesuji
Jawa Barat 12 Bandung
13 Indramayu
Jawa Tmur 14 Blitar
15 Madiun
2015 2016 2017 2018 2019
Target 60 70 80 90 95
Realisasi 54 54 74.25 82.09 88.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Indikator Persentase Kab/Kota
dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015-2019
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 28
16 Pacitan
Banten 17 Serang
NTB 18 Lombok Barat
Kalimantan Barat 19 Sekadau
20 Sintang
21 Kapuas Hulu
22 Kayong Utara
Kalimantan Selatan 23 Tapin
Sulawesi Utara 24 Minahasa Utara
Sulawesi Selatan 25 Toraja Utara
Sulawesi Tenggara 26 Buton Utara
27 Konawe Utara
28 Kolaka Utara
Sulawesi Barat 29 Mamuju Utara
Maluku 30 Maluku tenggara
Papua 31 Intan Jaya
32 Dogiyai
Adapun upaya yang dapat terus dilakukan mendorong dan melakukan pembinaan pada
kabupaten/kota yang jumlah tempat tidurnya masih belum mencukupi dan mendorong
kabupaten/kota yang belum terbentuk kesiapan pelayanan gawat darurat terpadu
dengan membentuk PSC di Kabupaten/kota. Adapun daftar kabupaten/kota dengan
kesiapan akses layanan rujukan secara kumulatif sebanyak 440 Kab/Kota adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.5 Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan
NO NAMA PROVINSI NO NAMA KABUPATEN/KOTA
1 ACEH (23 Provinsi) 1 Simeulue
2 Aceh Singkil
3 Aceh Selatan
4 Aceh Tenggara
5 Aceh Timur
6 Aceh Tengah
7 Aceh Barat
8 Aceh Besar
9 Pidie
10 Bireuen
11 Aceh Barat Daya
12 Gayo Lues
13 Aceh Tamiang
14 Nagan Raya
15 Aceh Jaya
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 29
16 Bener Meriah
17 Pidie Jaya
18 Kota Banda Aceh
19 Kota Sabang
20 Kota Langsa
21 Kota Lhokseumawe
22 Kota Subulussalam
23 Aceh Utara
2 SUMATERA UTARA
(22 Kab/Kota)
24 Nias
25 Mandailing Natal
26 Tapanuli Selatan
27 Tapanuli Utara
28 Labuhan Batu
29 Asahan
30 Karo
31 Deli Serdang
32 Langkat
33 Pakpak Bharat
34 Serdang Bedagai
35 Kota Sibolga
36 Kota Tanjung Balai
37 Kota Pematang Siantar
38 Kota Tebing Tinggi
39 Kota Medan
40 Kota Binjai
41 Kota Padang Sidempuan
42 Padang Lawas
43 Toba Samosir
44 Samosir
45 Dairi
3 SUMATERA BARAT
(16 Kab/Kota)
46 Kepulauan Mentawai
47 Pesisir Selatan
48 Tanah Datar
49 Pasaman
50 Kota Padang
51 Kota Solok
52 Kota Sawah Lunto
53 Kota Padang Panjang
54 Kota Bukittinggi
55 Kota Payakumbuh
56 Kota Pariaman
57 Padang Pariaman
58 Solok Selatan
59 Sijunjung
60 Dhamarsraya
61 Solok
4 RIAU (5 Kab/Kota) 62 Pelalawan
63 Rokan Hulu
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 30
64 Bengkalis
65 Kota Pekanbaru
66 Kota Dumai
5 JAMBI (8 Kab/Kota) 67 Merangin
68 Batang Hari
69 Bungo
70 Kota Jambi
71 Kerinci
72 Tebo
73 Kepualauan Meranti
74 Kuantan Singingi
6 SUMATERA SELATAN
(18 Kab/Kota)
75 Ogan Komering Ulu
76 Penukal Abab Lematang Ilir
77 Musi Rawas Utara
78 Kota Palembang
79 Kota Prabumulih
80 Kota Pagar Alam
81 Kota Lubuk Linggau
82 Banyuasin
83 Musi Banyuasin
84 Empat Lawang
85 Pali
86 Musi Rawas
87 Ogan Komering ulu timur
88 Lahat
89 Muara enim
90 Ogan Komering Ulu Selatan
91 Ogan Komering Ilir
92 Ogan Ilir
7 BENGKULU (8
Kab/Kota)
93 Bengkulu Selatan
94 Rejang Lebong
95 Bengkulu Utara
96 Muko Muko
97 Kota Bengkulu
98 Kepahiyang
99 Lebong
100 Bengkulu Tengah
8 LAMPUNG (6
Kab/Kota)
101 Way Kanan
102 Pringsewu
103 Pesisir Barat
104 Kota Bandar Lampung
105 Kota Metro
106 Mesuji
9 KEP. BANGKA
BELITUNG (7
Kab/Kota)
107 Bangka
108 Belitung
109 Bangka Barat
110 Bangka Tengah
111 Belitung Timur
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 31
112 Kota Pangkal Pinang
113 Bangka Selatan
10 KEPULAUAN RIAU (7
Kab/Kota)
114 Karimun
115 Bintan
116 Natuna
117 Lingga
118 Kepulauan Anambas
119 Kota Batam
120 Kota Tanjung Pinang
11 DKI JAKARTA (6
Kab/Kota)
121 Kepulauan Seribu
122 Kota Jakarta Selatan
123 Kota Jakarta Timur
124 Kota Jakarta Pusat
125 Kota Jakarta Barat
126 Kota Jakarta Utara
12 JAWA BARAT (21
Kab/Kota)
127 Kuningan
128 Cirebon
129 Purwakarta
130 Karawang
131 Bekasi
132 Pangandaran
133 Kota Bogor
134 Kota Sukabumi
135 Kota Bandung
136 Kota Cirebon
137 Kota Bekasi
138 Kota Depok
139 Kota Cimahi
140 Kota Tasikmalaya
141 Kota Banjar
142 Kab. Tasikmalaya
143 Sumedang
144 Kab. Bogor
145 Kab. Garut
146 Bandung
147 Indramayu
13 JAWA TENGAH (36
Kab/Kota)
148 Banyumas
149 Purbalingga
150 Purworejo
151 Klaten
152 Sukoharjo
153 Wonogiri
154 Karanganyar
155 Sragen
156 Grobogan
157 Rembang
158 Pati
159 Kudus
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 32
160 Jepara
161 Semarang
162 Kota Magelang
163 Kota Surakarta
164 Kota Salatiga
165 Kota Semarang
166 Kota Pekalongan
167 Kota Tegal
168 Kendal
169 wonosobo
170 Boyolali
171 Brebes
172 Pemalang
173 Batang
174 Cilacap
175 Kebumen
176 Temanggung
177 Tegal
178 Magelang
179 Blora
180 Semarang
181 Banjarnegara
182 Demak
183 Pekalongan
14 D.I. YOGYAKARTA (5
Kab/Kota)
184 Kulon Progo
185 Bantul
186 Gunung Kidul
187 Sleman
188 Kota Yogyakarta
15 JAWA TIMUR (31
Kab/Kota)
189 Ponorogo
190 Trenggalek
191 Tulungagung
192 Malang
193 Lumajang
194 Banyuwangi
195 Situbondo
196 Sidoarjo
197 Mojokerto
198 Jombang
199 Nganjuk
200 Magetan
201 Ngawi
202 Bojonegoro
203 Lamongan
204 Gresik
205 Kota Kediri
206 Kota Blitar
207 Kota Malang
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 33
208 Kota Probolinggo
209 Kota Pasuruan
210 Kota Mojokerto
211 Kota Madiun
212 Kota Surabaya
213 Kota Batu
214 Tuban
215 Jember
216 Pasuruan
217 Blitar
218 Madiun
219 Pacitan
16 BANTEN (6 Kab/Kota) 220 Kota Tangerang
221 Kota Cilegon
222 Kota Serang
223 Kota Tangerang Selatan
224 Kab. Tangerang
225 Serang
17 BALI (9 Kab/Kota) 226 Jembrana
227 Tabanan
228 Badung
229 Gianyar
230 Klungkung
231 Bangli
232 Karangasem
233 Buleleng
234 Kota Denpasar
18 NUSA TENGGARA
BARAT (10 Kab/Kota)
235 Dompu
236 Bima
237 Sumbawa Barat
238 Kota Mataram
239 Kota Bima
240 Lombok Timur
241 Lombok Utara
242 Lombok Tengah
243 Sumbawa
244 Lombok Barat
19 NUSA TENGGARA
TIMUR (18 Kab/Kota)
245 Sumba Barat
246 Sumba Timur
247 Kupang
248 Timor Tengah Utara
249 Belu
250 Alor
251 Lembata
252 Flores Timur
253 Sikka
254 Ende
255 Ngada
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 34
256 Manggarai
257 Manggarai Barat
258 Sumba Tengah
259 Nagekeo
260 Sabu Raijua
261 Malaka
262 Kota Kupang
20 KALIMANTAN BARAT
(11 Kab/Kota)
263 Bengkayang
264 Sanggau
265 Ketapang
266 Melawi
267 Kota Pontianak
268 Kota Singkawang
269 Sekadau
270 Sintang
271 Kapuas Hulu
272 Kayong Utara
273 Sambas
21 KALIMANTAN
TENGAH (13
Kab/Kota)
274 Kotawaringin Barat
275 Barito Selatan
276 Barito Utara
277 Sukamara
278 Lamandau
279 Katingan
280 Pulang Pisau
281 Gunung Mas
282 Barito Timur
283 Murung Raya
284 Kota Palangka Raya
285 Kotawaringin
286 Kapuas
22 KALIMANTAN
SELATAN (12
Kab/Kota)
287 Tanah Laut
288 Banjar
289 Hulu Sungai Selatan
290 Hulu Sungai Utara
291 Tabalong
292 Tanah Bumbu
293 Balangan
294 Kota Banjarmasin
295 Kota Banjar baru
296 Hulu Sungai Tengah
297 Barito Kuala
298 Tapin
23 KALIMANTAN TIMUR
(10 Kab/Kota)
299 Paser
300 Kutai Barat
301 Kutai Kartanegara
302 Kutai Timur
303 Berau
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 35
304 Penajam Paser Utara
305 Mahakam Hulu
306 Kota Balikpapan
307 Kota Samarinda
308 Kota Bontang
24 KALIMANTAN UTARA
(5 Kab/Kota)
309 Malinau
310 Bulungan
311 Tana Tidung
312 Nunukan
313 Kota Tarakan
25 SULAWESI UTARA (14
Kab/Kota)
314 Bolaang Mongondow
315 Minahasa
316 Kepulauan Sangihe
317 Kepulauan Talaud
318 Minahasa Selatan
319 Bolaang Mongondow Utara
320 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
321 Minahasa Tenggara
322 Bolaang Mongondow Selatan
323 Kota Manado
324 Kota Bitung
325 Kota Tomohon
326 Kota Kotamobagu
327 Minahasa Utara
26 SULAWESI TENGAH
(12 Kab/Kota)
328 Banggai
329 Morowali
330 Poso
331 Toli-Toli
332 Buol
333 Parigi Moutong
334 Tojo Una-Una
335 Sigi
336 Banggai Laut
337 Morowali Utara
338 Kota Palu
339 Banggai Kepulauan
27 SULAWESI SELATAN
(23 Kab/Kota)
340 Kepulauan Selayar
341 Bulukumba
342 Bantaeng
343 Takalar
344 Sinjai
345 Bone
346 Maros
347 Pangkajene Kepulauan
348 Soppeng
349 Wajo
350 Sidenreng Rappang
351 Pinrang
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 36
352 Enrekang
353 Luwu
354 Tana Toraja
355 Luwu Utara
356 Luwu Timur
357 Kota Makassar
358 Kota Pare-pare
359 Kota Palopo
360 Barru
361 Gowa
362 Toraja Utara
28 SULAWESI TENGGARA
(14 Kab/Kota)
363 Konawe
364 Kolaka
365 Bombana
366 Wakatobi
367 Kolaka Timur
368 Konawe Kepulauan
369 Muna Barat
370 Buton Tengah
371 Buton Selatan
372 Kota Kendari
373 Kota Bau-Bau
374 Buton Utara
375 Konawe Utara
376 Kolaka Utara
29 GORONTALO (6
Kab/Kota)
377 Boalemo
378 Gorontalo
379 Pohuwato
380 Bone Bolango
381 Gorontalo Utara
382 Kota Gorontalo
30 SULAWESI BARAT (6
Kab/Kota)
383 Majene
384 Polewali Mandar
385 Mamasa
386 Mamuju
387 Mamuju Tengah
388 Mamuju Utara
31 MALUKU (9 Kab/Kota) 389 Maluku Tenggara Barat
390 Maluku Tengah
391 Kepulauan Aru
392 Seram Bagian Timur
393 Maluku Barat Daya
394 Buru Selatan
395 Kota Ambon
396 Kota Tual
397 Maluku tenggara
32 MALUKU UTARA (10
Kab/Kota)
398 Halmahera Barat
399 Halmahera Tengah
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 37
400 Kepulauan Sula
401 Halmahera Selatan
402 Halmahera Utara
403 Halmahera Timur
404 Pulau Morotai
405 Pulau Taliabu
406 Kota Ternate
407 Kota Tidore Kepulauan
33 PAPUA (21 Kab/Kota) 408 Merauke
409 Jayapura
410 Nabire
411 Biak Numfor
412 Kepulauan Yapen
413 Puncak Jaya
414 Mimika
415 Boven Digoel
416 Mappi
417 Asmat
418 Pegunungan Bintang
419 Sarmi
420 Keerom
421 Waropen
422 Supiori
423 Mamberamo Raya
424 Mamberamo Tengah
425 Kota Jayapura
426 Jayawijaya
427 Intan Jaya
428 Dogiyai
34 PAPUA BARAT (12
Kab/Kota)
429 Fakfak
430 Kaimana
431 Teluk Wondama
432 Teluk Bintuni
433 Manokwari
434 Sorong Selatan
435 Sorong
436 Raja Ampat
437 Tambrauw
438 Manokwari Selatan
439 Pegunungan Arfak
440 Kota Sorong
d. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase kabupaten/kota dengan
kesiapan akses layanan rujukan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh Subdit
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 38
Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS dan Subdit Pelayanan Gawat Darurat sesuai
dengan perjanjian kinerja pada subdit tersebut sebagai berikut:
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV di Subdit Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu dan Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS
NO Unit Organisasi Eselon
III/IV Indikator Kinerja Target Realisasi
I Subdirektorat
Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu
Jumlah Kabupaten/Kota yang
memiliki Public Safety Center (PSC)
500 206
Jumlah layanan kesehatan pada
major event
10 10
II Subdirektorat
Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan
Rumah Sakit
Persentase Kabupaten/ Kota dengan
kesiapan akses layanan rujukan
95 88.5
Jumlah RS rujukan regional yang
diampu oleh RS rujukan Nasional
45 45
e. Permasalahan
Beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini antara sebagai berikut:
1) Upaya pencapaian indikator melalui kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus
(DAK) yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan.
2) Dana DAK masih sedikit yang mengambil bangunan dan TT kelas III dikarenakan
digunakan untuk pengembangan pelayanan unggulan di masing-masing RS.
3) Kurangnya pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran DAK.
4) Belum terpenuhinya standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen
5) Terjadi gagal lelang karena keterbatasan jumlah produk di e-katalog.
f. Usulan Pemecahan Masalah
Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan koordinasi dengan Roren terkait pemanfaatan DAK TA 2019 untuk
pemenuhan kebutuhan TT
2) Menyusun pedoman penguatan pengampuan RS Rujukan Nasional dan Regional
3) Monev RS Rujukan
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 39
4) Penguatan layanan kesehatan rujukan di RS Rujukan dilakukan melalui Pencapaian
akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon serta Pemenuhan infrastruktur dan alkes
melalui dana DAK fisik
Selain upaya tersebut diatas ada beberapa upaya yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut
untuk mencapai indikator sebagai berikut:
1) Guna mengatasi kendala, maka perlu dibentuk Tim terpadu antara tim Kemkes,
Bappenas dan Kemenkeu saat musrembang daerah dan nasional guna melakukan
pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran.
2) Upaya pemenuhan standarisasi RS Rujukan melalui peningkatan standar pelayanan,
SDM, sarana prasarana dan manajemen RS.
3) Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan PPSDM
g. Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp23.389.066.000 - dengan
realisasi sampai dengan sebesar Rp22,671,162,666,- atau 97%. Anggaran digunakan untuk
memperkuat pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pertemuan
koordinasi, pelaksanaan workshop dan monev.
3. Jumlah RS pratama yang dibangun.
a. Definisi Operasional
Definisi operasional dari Jumlah RS Pratama yang dibangun adalah tersedianya RS Pratama
yang dibangun pada tahun berjalan.
b. Cara Perhitungan
Jumlah RS Pratama yang telah selesai dibangun pada tahun berjalan.
c. Pencapaian Kinerja
Indikator jumlah RS Pratama yang dibangun sesuai renstra dengan target kumulatif pada
tahun 2019 adalah 64 RS Pratama yang selesai dibangun. Tahun 2019 ada 3 lokus
pembangunan RS Pratama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 yaitu
Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Nias Barat. Dari ketiga lokus
tersebut selesai dibangun semua pada tahun 2019 ini dan jika melihat capaian kumulatif
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 40
sampai tahun 2018 sebesar 62 RS Pratama maka capaian kumulatif tahun 2019 adalah 65
RS Pratama, dengan lokus sebagai berikut:
Tabel 3.7 Daftar 65 RS Pratama Tahun 2015-2019
NO TAHUN PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1 2015 Papua Sarmi
2 2015 Papua Merauke
3 2015 Papua Barat Manokwari
4 2015 NTT Alor
5 2015 NTT Sumba Timur
6 2015 NTT Manggarai Barat
7 2015 NTB Lombok Barat
8 2015 Sulawesi Tengah Tojo Una una
9 2015 Sulawesi Tengah Donggala
10 2015 Lampung Mesuji
11 2015 Sumatera Barat Pesisir Selatan
12 2015 Aceh Aceh Barat
13 2015 Papua Intan Jaya
14 2015 Papua Nduga
15 2015 Sulawesi Tengah Banggai
16 2015 Sulawesi Tengah Morowali
17 2015 Sulawesi Tengah Parigi Moutong
18 2015 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan
19 2015 Sulawesi Selatan Toraja Utara
20 2015 Kalimantan Hulu Sungai Selatan
21 2015 Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur
22 2015 Bali Buleleng
23 2016 Sumatera Selatan Ogan Komering Ilir
24 2016 Papua Tolikara
25 2016 Sulawesi Selatan Pangkajene dan kepulauan
26 2016 Sulawesi Selatan Pinrang
27 2016 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan
28 2016 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai
29 2016 Kalimantan Barat Bengkayang
30 2016 Kalimantan Barat Kapuas Hulu
31 2016 Sulawesi Utara Tomohon
32 2016 NTB Dompu
33 2016 NTT Ende
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 41
34 2016 Papua Waropen
35 2017 Sumatera Barat Pasaman
36 2017 Bengkulu Bengkulu Utara
37 2017 Banten Pandeglang
38 2017 Sulawesi Tengah Toli Toli
39 2017 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe
40 2017 Kalimantan Barat Sanggau
41 2017 Kalimantan Barat Sintang
42 2017 Papua Barat Maybrat
43 2017 Kalimantan Barat Kayong Utara
44 2017 Kalimantan Utara Nunukan
45 2017 Gorontalo Boalemo
46 2017 Sumatera Utara Nias Utara
47 2017 NTT Timor Tengah Selatan
48 2017 Kalimantan Timur Mahakam Ulu
49 2017 Kalimantan Tengah Gunung Mas
50 2017 Papua Memberamo Tengah
51 2017 Maluku Seram Bagian Timur
52 2017 Maluku Seram Bagian Barat
53 2017 Kalimantan Barat Melawi
54 2018 Kepulauan Bangka Belitung Bangka Selatan
55 2018 Sumatera Barat Pasaman Barat
56 2018 Kalimantan Barat Sambas
57 2018 Sulawesi Tengah Kubu Raya
58 2018 NTT Buol
59 2018 Maluku Sumba Barat
60 2018 Papua Buru Selatan
61 2018 Papua Barat Yalimo
62 2018 Papua Barat Tambraw
63 2019 Sulawesi Selatan Jeneponto
64 2019 Sumatera Utara Nias Barat
65 2019 Aceh Aceh Utara
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2019 sudah terbangun 65 RS
Pratama. Jika dilihat dari target pada RPJMN, pada tahun 2019 adalah terbangunnya 64 RS
Pratama, sehingga pencapaian target pada indikator Jumlah RS Pratama yang dibangun
adalah 102%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 42
Adapun beberapa foto RS Pratama yang telah selesai dibangun pada Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Gambar 3.4 RS Pratama
22
27
51
62
65
24
27
50
60
64
0 10 20 30 40 50 60 70
2015
2016
2017
2018
2019
Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi
Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)
Tahun 2015 - 2019
Target
Realisasi
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 43
d. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target
Indikator Pembangunan RS Pratama, anggaran pembangunannya berasal dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) Tahun 2019. Adapun anggaran pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
merupakan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dan monev untuk pelaksanaan
pembangunan RS Pratama. Sebagai salah satu indikator yang dipantau oleh Kantor Staf
Presiden (KSP), progres pembangunan RS Pratama harus dilaporkan secara rutin setiap 3
bulan sekali. Koordinasi terus dilakukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten terkait
mengenai progres pembangunan RS Pratama. Pada Triwulan ketiga dilakukan Monitoring
dan Evaluasi bersama ke lokus pembangunan RS Pratama tahun 2019 antara Direktorat
Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
e. Permasalahan
Meskipun capaian indikator jumlah rumah sakit pratama yang dibangun mencapai 102%
tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan. Antara lain kesiapan RS
Pratama untuk segera beroperasional. Belum ada kelengkapan data mengenai lokasi RS
Pratama yang sudah operasional dan yang belum operasional. Untuk itu, perlu dilakukan
monev dan pendataan mengenai RS Pratama yang sudah operasional dan belum
operasional. Diharapkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran
khusus untuk persiapan operasional RS Pratama.
f. Usulan Pemecahan Masalah
Perlu dilakukan monev dan pendataan mengenai RS Pratama yang sudah operasional dan
belum operasional. Selain itu diharapkan komitmen Pemerintah Daerah untuk
mengalokasikan anggaran khusus untuk persiapan operasional RS Pratama. Agar proses
persiapan operasional RS Pratama dapat simultan disiapkan dengan proses pembangunan
RS Pratama. Hal tersebut dapat mempercepat proses operasionalnya RS Pratama sehingga
dapat segera memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat.
g. Realisasi Anggaran
Sumber pembangunan RS Pratama berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019
yaitu senilai Rp 135.376.747.291,-. Untuk alokasi anggaran di Kantor Pusat pada Indikator
Jumlah RS Pratama yang dibangun sebesar Rp 7.276.703.000,- dengan realisasi Rp
1.323.424.117,- atau 18%.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 44
Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk (1) pemantauan pembangunan RS Pratama, (2)
evaluasi terhadap RS Pratama yang sudah operasional, (3) penyelesaian pembayaran untuk
kalibrasi alat kesehatan RS Bergerak/RS Pratama TA 2012 sesuai dengan Surat Putusan
Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 215PK/Pdt/2017 tentang Perkara Perdata dan (4)
kalibrasi alat kesehatan RS Bergerak/RS Pratama TA 2012.
Realisasi tidak 100% karena kegiatan evaluasi terhadap RS Pratama yang sudah operasional
tidak dapat dilaksanakan karena terbatasnya jumlah SDM yang dapat ditugaskan untuk
monev tersebut dan waktu pelaksanaannya berbarengan dengan serah terima alat
telemedicine. Selain itu didalam mata anggaran yang sama, terdapat anggaran untuk
kalibrasi alat kesehatan RS Bergerak/RS Pratama TA 2012 yang diblokir sebesar Rp. 5,8
milyar, karena masih memerlukan reviu dari BPKP.
4. Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan
telemedicine.
a. Definisi Operasional
Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi dalam rangka konsultasi diagnostik dan tatalaksana perawatan
pasien antara faskes pengampu dan yang diampu. Pelayanan telemedicine yang dapat
dikembangkan yaitu tele-radiologi, tele-kardiologi, radio-komunikasi medik (tele-
conference), vidio-conference (VCom), tele-radiotherapy, tele-konsultasi. Sehingga Definisi
Operasional dari indikator Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan
telemedicine adalah Terselenggaranya salah satu jenis pelayanan telemedicine oleh RS
Pengampu dengan fasyankes yang diampu.
b. Cara Perhitungan
RS rujukan Regional yang memberikan pelayanan (sebagai pengampu) telemedicine dibagi
jumlah seluruh RS Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional) x 100%.
Jumlah RS Rujukan Provinsi dan Regional sebanyak 130 RS yang terdiri atas RS Rujukan
Provinsi sebanyak 20 RS dan RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS.
c. Pencapaian Kinerja
Pelayanan telemedicine adalah pelayanan dengan menggunakan transmisi dari informasi
medis seperti teks, citra, biosinyal, video, suara serta keahlian medis dan perawatan dari
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 45
satu lokasi ke lokasi lainnya melalui hubungan telekomunikasi. Telemedicine yang
dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan saat ini, meliputi tele-kardiologi, tele-
radiologi, tele-obstetri dasar, telekonsultasi (meliputi konsultasi spesialistik lainnya sesuai
kebutuhan pasien) bagi pasien, dan dapat digunakan untuk mendukung program rujuk
balik serta wacana pengembangan pendidikan dokter dan dokter spesialis berbasis
kompetensi di Indonesia.
Capaian indikator Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
tahun 2019 yaitu sebanyak 12 Rumah Sakit Pegampu, sehingga jumlah kumulatif dari tahun
2016 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 42 RS Pengampu pelayanan telemedicine atau
32% dengan lokus sebagai berikut:
Tabel 3.8 Lokus RS Pengampu Pelayanan Telemedicine Tahun 2015-2019
Provinsi Nama Fasyankes Status Layanan Lokus Tahun
DKI Jakarta 1 RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Pengampu
2015 Sumatera Barat 2 RSUP M. Djamil Pengampu
Sulawesi Selatan 3 RSUP Dr. Wahidin Soedirohusodo Pengampu
Sumatera Selatan 4 RSUP Moh. Hoesin Palembang Pengampu
Aceh 5 RSUD Zainoel Abidin Aceh Pengampu
2016
Sumatera Utara 6 RSUD Dr. Djasamen Saragih Pengampu
Jawa Barat 7 RSUD Syamsudin Sukabumi Pengampu
Kalimantan Barat 8 RSUD Abd. Azis Singkawang Pengampu
Nusa Tenggara Timur 9 RSUD Prof. Dr. W.Z.Johannes Kupang Pengampu
Kalimantan Utara 10 RSUD Tarakan Pengampu
2017
Maluku 11 RSUD KS Tubun Pengampu
Jambi 12 RSUD Raden Mattaher Pengampu
Kepulauan Riau 13 RSUD Embung Fatimah Pengampu
Sulawesi Tengah 14 RSUD Undata Pengampu
Maluku Utara 15 RSUD Chasan Boesoirie Pengampu
Papua Barat 16 RSUD Sorong Pengampu
Riau 17 RSUD Arifin Achmad Pengampu
Banten 18 RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Pengampu
2018
Bengkulu 19 RSUD dr. M. Yunus Pengampu
Nusa Tenggara Barat 20 RSUD Provinsi NTB Pengampu
Bangka Belitung 21 RSUD Dr. H.C Ir. Soekarno Pengampu
Sulawesi Utara 22 RSUD Maria Walanda Maramis Pengampu
Kalimantan Tengah 23 RSUD Sultan Imanuddin Pengampu
Sulawesi Tenggara 24 RSUD Bahteramas Sultra Pengampu
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 46
Papua 25 RSUD Dok II Prov Papua Pengampu
26 RSUD Merauke Pengampu
27 RSUD Nabire Pengampu
28 RSUD Biak Pengampu
29 RSUD Wamena Pengampu
30 RSUD Timika Pengampu
Sumatera Utara 31 RSU Haji Medan Pengampu
2019
Sumatera Barat 32 RSUD Ahmad Mukhtar Pengampu
Lampung 33 RSUD Abd. Moeloek Pengampu
Gorontalo 34 RSUD Aloe Sabu Pengampu
Sulawesi Barat 35 RSUD Polewali Pengampu
Kalimantan Selatan 36 RSUD Ansari Saleh Pengampu
Kalimantan Timur 37 RSUD AM Parikesit Pengampu
Kalimantan Barat 38 RSUD dr. Soedarso Pengampu
Bali 39 RSUD Sanjiwani Pengampu
Jawa Tengah 40 RSUD Kardinah Pengampu
DI Yogyakarta 41 RSUD Kota Yogyakarta Pengampu
Jawa Timur 42 RSU Haji Surabaya Pengampu
Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 32%, maka target indikator ini
tercapai. Berikut perbandingan target dan capaian untuk indikator Persentase RS Regional
sebagai pengampu pelayanan telemedicine dari tahun 2015-2019:
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2015 2016 2017 2018 2019
3.6%6.3%
12%
23%
32%
3%6%
12%
20%
32%
Gambar 3.5 Grafik Realisasi dan Target
Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
Realisasi Target
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 47
d. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase RS Rujukan Provinsi dan
RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine melalui Pertemuan
Evaluasi Pelayanan Telemedicine, Pertemuan Sosialisasi, Pertemuan Peningkatan SDM
Khusus Telemedicine, Bimbingan Teknis, Supervisi dan Pengadaan perangkat pemenuhan
jejering pelayanan telemedicine. Hal tersebut juga dapat dilihat pada pencapaian indikator
kinerja Eselon III dan Eselon IV pada Subdit Pelayanan Penunjang yaitu pada tabel berikut
ini.
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Eselon III dan Eselon IV terkait Persentase RS Rujukan
Provinsi dan RS Rujukan Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine
NO
Unit
Organisasi
Eselon III/IV
Indikator Kinerja Target Realisasi
I Subdirektorat
Pelayanan
Penunjang
Persentase RS Rujukan Provinsi dan RS
Rujukan Regional sebagai pengampu
pelayanan telemedicine
32% 32%
e. Permasalahan
Walaupun target pada indikator ini sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala dalam
pencapaiannya. Kendala tersebut yaitu :
Regulasi pedoman tentang telemedicine diterbitkan pada pertengahan tahun 2019.
Adanya keterlambatan penunjukkan PPK Telemedicine di Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan, sehingga proses pengadaan alat telemedicine baru dapat
dilaksanakan pada Bulan Oktober.
Pelaksanaan telemedicine di RS yang telah diberikan perangkat dan alat kesehatan
belum berjalan dengan baik, dikarenakan antara lain permasalahan ketersediaan
jaringan internet, dukungan pemerintah daerah yang masih kurang, komitmen antara
RS pengampu dan RS/Puskesmas diampu untuk melaksanakan telemedicine yang
masih belum terbentuk.
Regulasi tentang tarif pembiayaan telemedicine masih dalam proses.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 48
f. Usulan Pemecahan Masalah
Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator di
atas yaitu dengan :
Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian
pedoman telemedicine
Mendorong adanya perjanjian kerjasama fasyankes pengampu dan yang diampu
terkait tarif pembacaan telemedicine
Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pelayanan telemedicine
Agar pelayanan telemedicine dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan upaya tindak
lanjut sebagai berikut:
Berkoordinasi dengan Pusdatin, Provider telekomunikasi, Bappenas dan
Kemenkominfo untuk peningkatan kemampuan signal data internet.
Mendorong penyediaan sarana prasarana telemedicine melalui Dana Alokasi Khusus
(DAK).
g. Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp10,924,484,000,- dengan
realisasi sebesar Rp7,266,598,171,- atau 67%. Anggaran digunakan untuk sosialisasi
pengembangan jejaring, rapat koordinasi dan pengadaan perangkat telemedicine.
Realisasi tidak 100% karena terdapat efisiensi/penghematan anggaran pengadaan sebesar
karena terdapat alat kesehatan yang harganya lebih rendah di e-catalogue dibandingkan
dengan harga tahun 2018 yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan dengan
spesifikasi alat yang sama dan tidak ada pengurangan lokus maupun jenis pelayanan.
5. Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
a. Definisi Operasional
Adapun yang dimaksud dengan RS Rujukan adalah RS Rujukan Nasional, RS Rujukan
Provinsi dan RS Rujukan Regional. Dan yang dimaksud dengan sesuai standar adalah
sebagai berikut:
1) RS Rujukan Nasional
RS Rujukan Nasional yang memiliki pelayanan kesehatan sesuai standar terdiri dari:
Standar Klasifikasi RS Kelas A, dan
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 49
Standar RS Pendidikan, dan
Standar Akreditasi Nasional minimal paripurna dan internasional, dan/atau
Memiliki layanan unggulan
2) RS Rujukan Provinsi
RS Rujukan Provinsi yang memiliki pelayanan kesehatan sesuai standar teridiri dari:
Standar Klasifikasi RS Kelas A, dan
Standar RS Pendidikan, dan
Standar Akreditasi Nasional minimal paripurna, dan/atau
Memiliki layanan unggulan
RS Rujukan Regional
3) RS Rujukan Regional yang memiliki pelayanan kesehatan sesuai standar terdiri dari:
Standar Klasifikasi RS Kelas B, dan
Standar RS Pendidikan, dan
Standar Akreditasi Nasional minimal utama, dan/atau
Memiliki layanan unggulan
b. Cara Perhitungan
Jumlah kumulatif RS Rujukan Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang
memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar.
c. Pencapaian Kinerja
Indikator jumlah Persentase RS Rujukan yang sesuai standar 60 RS dan capaian adalah
sebesar 40 RS yang memiliki pelayanan rujukan sesuai standar.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 50
Berikut daftar 40 RS Rujukan dengan pelayanan sesuai standar:
Tabel 3.10 Daftar 40 RS Rujukan Dengan Pelayanan Sesuai Standar Tahun 2019
No Provinsi No RSUD Status
Rujukan
Kelas
sumber
RS
Online
Akreditasi KARS
Pendidikan
(berdasar data RS
Pendidikan)
1 Aceh 1 RSUD dr Zainoel
Abidin Provinsi A Paripurna Utama
2 Sumatera
Utara
2 RSUD Pirngadi Regional B Utama Utama
3 RSUP Adam Malik Nasional A Paripurna Utama
4 RSU Dr. Djasamen
Saragih Regional B Paripurna Utama
3 Sumatera
Barat
5 RSUD Kota Solok Regional B Utama Utama
6 RSUP M Djamil Nasional A Paripurna Utama
4 Sumatera
Selatan
7 RSUD Palembang
Bari Regional B Paripurna Utama
8 RSUP M Hoesin Nasional A Paripurna Utama
5 DKI Jakarta 9 RSUD Tarakan Regional B Paripurna Utama
60
72
39 40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2018 2019
Gambar 3.6 Grafik Realisasi dan Target Indikator Jumlah RS Rujukan
yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar
Target Realisasi
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 51
10 RSUD Pasar Rebo Regional B Utama Utama
11 RSUP
CiptoMangunkusumo Nasional A Paripurna Utama
12 RS Umum Daerah
Budiasih Regional B Paripurna Satelit
6 Jawa Barat
13 RSUD Syamsudin Regional B Paripurna Utama
14 RSUP Hasan Sadikin Nasional A Paripurna Utama
15 RSUD Al Ihsan Regional B Utama Utama
16 RS Umum Daerah
Karawang Regional B Paripurna Satelit
17 RS Umum Daerah
Cibinong Regional B Paripurna Satelit
18 RSUD Cibabat Regional B Utama Satelit
7 Jawa
Tengah
19 RSUD Dr. Moewardi Regional A Paripurna Utama
20 RSUD Prof.
Dr.Margono Soekarjo Regional B Paripurna Utama
21 RSU Tugurejo Regional B Paripurna Utama
22 RSUP Dr. Karyadi Nasional A Paripurna Utama
23 RSUD dr. Soewondo Regional B Paripurna Satelit
8 DIY 24
RSUD Yogya -
Wirosaban Regional B Paripurna Satelit
25 RSUP dr. Sardjito Nasional A Paripurna Utama
9 Jawa Timur
26 RSUD dr. Saiful
Anwar Regional A Paripurna Utama
27 RSUD Haji Surabaya Regional B Paripurna Utama dan satelit
28 RSUD Soedono Regional B Paripurna Utama
29 RSUD Soebandi Regional B Paripurna Utama
30 RSUD Soetomo Nasional A Paripurna Utama
31 RSUD Ibnu Sina Kab
Gresik Regional B Paripurna Satelit
32 RSUD Kab. Jombang Regional B Utama Satelit
10 Bali
33 RSUD Tabanan Regional B Paripurna Satelit
34 RSUD Sanjiwani Regional B Paripurna Satelit
35 RSUP Sanglah Regional B Paripurna Satelit
11 Kalimantan
Selatan
36 RSUD M. Ansari
Saleh Regional B Paripurna Satelit
37 RSUD Ulin Provinsi A Paripurna Utama
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 52
12 Sulawesi
Utara 38
RSUP Prof Dr.
Kandou Nasional A Paripurna Utama
13 Sulawesi
Selatan 39
RSUP Wahidin
SudiroHusodo Nasional A Paripurna Utama
14 Kalimantan
Timur 40
RSUD Wahab
Sjahranie Samarinda Nasional A Paripurna Utama
d. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target
Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan koordinasi, penyusunan regulasi, pelaksanaan
workshop, bimtek serta monev yang dilakukan di Subdit RS Pendidikan serta Subdit
Pelayanan Medik dan Keperawatan dengan target dan capaian perjanjian kinerja pada
Eselon III dan Eselon IV sebagai berikut:
Tabel 3.11 Target dan Capaian Perjanjian Kinerja pada Eselon III dan Eselon IV
Indikator Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
Unit Organisasi Eselon
III/IV Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi
Subdirektorat Pelayanan
Medik dan Keperawatan
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas
yang dapat dijangkau
oleh masyarakat
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
kesehatan rujukan
sesuai standar
72 40
Subdirektorat Rumah
Sakit Pendidikan
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas
yang dapat dijangkau
oleh masyarakat
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
pendidikan
72 52
Seksie Rawat Jalan dan
Gawat Darurat
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
kesehatan rujukan
sesuai standar
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
rawat jalan dan gawat
darurat sesuai standar
72 40
Seksie Rawat Inap,
Intensif dan Bedah
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
kesehatan rujukan
sesuai standar
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
rawat inap, intensif dan
bedah sesuai standar
72 40
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 53
Seksie Jejaring RS
Pendidikan
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
pendidikan
Jumlah RS Rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
72 52
Seksie Pemantauan dan
Evaluasi RS Pendidikan
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
pendidikan
Jumlah RS Rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
72 52
e. Permasalahan
Permasalahan dalam proses pencapaian indikator ini antara lain:
Belum semua RS Rujukan terakreditasi Utama atau Paripurna
Belum semua RS Rujukan memiliki kelas sesuai standar RS Rujukan dikarenakan belum
terpenuhinya SDM kesehatan serta infrastruktur dan alkes RS
f. Usulan Pemecahan Masalah
Adapun upaya yang dilakukan antara lain:
Pencapaian akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon
Pemenuhan infrastruktur dan alkes melalui dana DAK fisik
Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan PPSDM
g. Realisasi Anggaran
Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp14.148.938.000,- dengan
realisasi sebesar Rp13.501.180.819,- atau 95%. Anggaran digunakan untuk memperkuat
pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pembinaan layanan untuk
persiapan akreditasi, peningkatan kemampuan SDM melalui workshop-workshop, dan
monev.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 54
Adapun rekapan capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Tersedianya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan yang
berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
1 Persentase kabupaten/kota dengan
kesiapan akses layanan rujukan 95% 88,5%
2 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS
Rujukan Regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis
60 RS 60 RS
3 Persentase RS Regional sebagai pengampu
pelayanan telemedicine 32 % 32%
4 Jumlah RS pratama yang dibangun
(kumulatif) 64 RS 65 RS
5 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan
kesehatan rujukan sesuai standar 72 RS 40 RS
Untuk perbandingan capaian indikator tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:
INDIKATOR KINERJA
2018 2019
T R %
Capaian T R
%
Capaian
1
Persentase kabupaten/kota
dengan kesiapan akses layanan
rujukan
90% 82.09% 91.21% 95% 88.50% 93.16%
2
Jumlah RS Rujukan Nasional
dengan RS Rujukan Regional
yang menerapkan integrasi data
rekam medis
45 45 100.00% 60 60 100.00%
3
Persentase RS Regional sebagai
pengampu pelayanan
telemedicine
20% 23% 115.00% 32% 32% 100.00%
4 Jumlah RS pratama yang
dibangun (kumulatif) 60 62 103.33% 64 65 101.56%
5
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan kesehatan
rujukan sesuai standar
60 39 65.00% 72 40 55.56%
Rata-Rata Persen Capaian 94.91% 90.06%
Pada tahun 2018 capaian kinerja rata-rata 94.91% sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerja
rata-rata adalah 90.1%, sehingga persentase capaian rata-rata kinerja tahun 2019 dibandingkan
tahun 2018 adalah sebesar 94.89%.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 55
Capaian Indikator Kinerja pada Eselon III dan Eselon IV Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
tahun 2019 sebagai berikut:
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Eselon III
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA 2019
Unit Organisasi
Eselon III Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Subdirektorat
Pelayanan Medik dan
Keperawatan
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS Rujukan yang memiliki
pelayanan kesehatan rujukan
sesuai standar
72 40
Subdirektorat Rumah
Sakit Pendidikan
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS rujukan yang
ditetapkan sebagai RS pendidikan
72 40
Subdirektorat
Pelayanan Kesehatan
Penunjang
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah RS Rujukan Nasional
dengan RS Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi data rekam
medis
60 60
Jumlah RS pratama yang
dibangun (kumulatif)
64 65
Persentase RS Regional sebagai
pengampu pelayanan
telemedicine
32 32
Subdirektorat
Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Jumlah Kabupaten/Kota yang
memiliki Public Safety Center
(PSC)
500 206
Jumlah layanan kesehatan pada
major event
10 10
Subdirektorat
Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan
Rumah Sakit
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas yang
dapat dijangkau oleh
masyarakat
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses layanan
rujukan
95 88,5
Jumlah RS rujukan regional yang
diampu oleh RS rujukan Nasional
45 45
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 56
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Eselon IV
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan TA 2019
Unit Organisasi
Eselon IV Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Subbagian Tata
Usaha
Meningkatnya fasilitas
pelayanan kesehatan
rujukan berkualitas
yang dapat dijangkau
oleh masyarakat
Terlaksananya layanan
internal Direktorat
Pelayanan Kesehatan
Rujukan
12 bulan
layanan
12 bulan
layanan
Seksie Rawat Jalan
dan Gawat Darurat
Jumlah RS Rujukan
yang memiliki
pelayanan kesehatan
rujukan sesuai standar
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan rawat
jalan dan gawat darurat
sesuai standar
72 40
Seksie Rawat Inap,
Intensif dan Bedah
Jumlah RS Rujukan
yang memiliki
pelayanan kesehatan
rujukan sesuai standar
Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan rawat
inap, intensif dan bedah
sesuai standar
72 40
Seksie Jejaring RS
Pendidikan
Jumlah RS rujukan
yang ditetapkan
sebagai RS pendidikan
Jumlah RS Rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
72 52
Seksie Pemantauan
dan Evaluasi RS
Pendidikan
Jumlah RS rujukan
yang ditetapkan
sebagai RS pendidikan
Jumlah RS Rujukan yang
ditetapkan sebagai RS
Pendidikan
72 52
Seksie Pelayanan
Penunjang Medik
Persentase RS
Regional sebagai
pengampu pelayanan
telemedicine
Persentase RS Regional
sebagai pengampu
pelayanan telemedicine
32 32
Seksie Pelayanan
Penunjang Non
Medik
1. Jumlah RS Rujukan
Nasional dengan RS
Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi
data rekam medis
1. Jumlah RS Rujukan
Nasional dengan RS Rujukan
Regional yang menerapkan
integrasi data rekam medis
60 60
2. Jumlah RS pratama
yang dibangun
(kumulatif)
2. Jumlah RS pratama yang
dibangun (kumulatif)
64 65
Seksie Pra Rumah
Sakit
Jumlah
Kabupaten/Kota yang
memiliki Public Safety
Center (PSC)
Jumlah Kabupaten Kota
yang memiliki PSC
500 206
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 57
Seksie Antar
Rumah Sakit
Jumlah
Kabupaten/Kota yang
memiliki Public Safety
Center (PSC)
Jumlah layanan kesehatan
pada major event
10 10
Seksie Pengelolaan
Pelayanan Rujukan
Persentase
Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses
layanan rujukan
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses
layanan rujukan
95 88,5
Seksie Pemantauan
dan Evaluasi RS
Persentase
Kabupaten/ Kota
dengan kesiapan akses
layanan rujukan
Jumlah RS Rujukan regional
yang diampu oleh RS
Rujukan Nasional
45 45
B. KEGIATAN TEROBOSAN
1. Pengembangan Telemedicine
Pelayanan Telemedicine merupakan salah satu terobosan Kementerian Kesehatan dalam
memberikan pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk mendekatkan
akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Layanan Telemedicine ini juga
diharapakan dapat memudahkan komunikasi tenaga kesehatan yang berada di daerah
terpencil ataupun daerah yang jauh dari pusat kota dengan dokter spesialis, subspesialis guna
mendapatkan layanan kesehatan yang efisien dan efektif.
Telemedicine sudah dikembangkan di Indonesia sebagai pilot project yang diawali dengan
teleradiologi, tahun 2012 dengan Jenis layanan tele-radiologi dan sampai tahun 2018 telah ada
empat jenis layanan telemedicine yaitu Tele-radiologi, tele-EkG, Tele-USG. Dan Tele-Konsultasi
Klinis.
Berdasarkan Indikator Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 pelayanan
Telemedicine memiliki Konsep Pengampuan dimana sebagai Pengampu adalah RS Rujukan
Nasional, Rujukan Provinsi dan Rujukan Regional, dan sebagai Diampu adalah Rumah Sakit
yang tidak memiliki tenaga Spesialis dan/atau Puskesmas yang tidak memiliki tenaga medis
terutama terletak di daerah DTPK (Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan).
a. Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine
Kegiatan pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine merupakan program prioritas yang
tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra)
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 58
Tabel 3.15 Capaian Program
Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine tahun 2019
NO
INDIKATOR
TARGET RS RUJUKAN
(JUMLAH) CAPAIAN
RS RUJUKAN
(JUMLAH)
1 Persentase RS Rujukan sebagai
Pengampu Pelayanan Telemedicine 32% 42 rs 32 % 42 rs
Tabel 3.16 Capaian Program
Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine tahun 2015 – 2019
NO INDIKATOR TAHUN TARGET RS RUJUKAN
(JUMLAH) CAPAIAN
RS RUJUKAN
(JUMLAH)
1 Persentase RS Rujukan
sebagai Pengampu
Pelayanan Telemedicine
2015 3% 4 RS 3 % 4 RS
2 2016 6% 8 RS 6 % 9 RS
3 2017 12% 16 RS 12 % 16 RS
4 2018 20% 26 RS 23% 30 RS
5 2019 32% 42 RS 32% 42 RS
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 59
Lokus Fasyankes Pengampu dan Diampu Pelayanan Telemedicine 2019
Kementerian Kesehatan menyediakan Aplikasi pelayanan telemedicine dengan alamat
www.temenin.kemkes.go.id, yang dapat diakses oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan
yang menyediakan layanan telemedicine.
Gambar 3.7 Aplikasi Telemedicine Indonesia
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 60
Foto Implementasi Telemedicine Indonesia berupa pemeriksaan EKG dan upload hasil
pemeriksaan pada aplikasi telemedicine di Puskesmas.
Gambar 3.8 Implementasi Telemedicine di Puskesmas Dan di Rumah Sakit
2. Membuat sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi.
Rujukan berbasis kompetensi akan ditetapkan, berjenjang artinya jenjang pelayanan
disesuaikan kebutuhan penyakit dari pasien. Kompetensi fasyankes dipilah (screening)
berdasarkan kasus penyakit, dalam hal ini dipisahkan kasus penyakit yang merupakan
kompetensi FKTP dan kompetensi FKRTL. Sistem rujukan akan membaca kompetensi SDM dan
peralatan di semua level FKRTL (RS Kelas A, B, C, dan D). Sistem rujukan yang dimaksud peta
jenjang rujukan kompetensi untuk kasus penyakit. Contohnya Rujukan kompetensi berjenjang
untuk penyakit jantung. Setiap provinsi akan menetapkan RS-RS yang mempunyai kemampuan
jantung (sesuai Level Kompetensi Fasyankes). Misalnya di sebuah daerah, dengan kompetensi
jantung hanya di RS kelas B (sesuai dengan jumlah TT), maka bisa ke RS kelas B langsung. Tetapi
bila di RS kelas D ada yang ahli jantung, bisa ke RS kelas D. Kesimpulan sistem rujukan
berjenjang tersebut berdasarkan kebutuhan medis suatu penyakit dan kompetensi fasyankes
(RS), bukan jenjang yang disesuaikan urutan kelas rumah sakit (anggapan saat ini ada pada
rujukan online BPJS Kesehatan, pasien ketika harus dirujuk ke kelas B harus terlebih dahulu ke
kelas C dan D, meskipun jaraknya dengan rumah pasien jauh). Jadi sistem rujukan yang
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 61
diharapkan saat ini melihat fasyankes terdekat dengan pasien (pendekatan akses) dan
fasyankes yang kompeten menangani kasus sesuai dengan rujukan pasien. Selain itu, tujuan
pemetaan sistem rujukan pelayanan prioritas tersebut penting untuk pemetaan SDM, sarana
pra sarana dan alat kesehatan sesuai klasifikasi kelas rumah sakit dan menjadi dasar penentuan
alokasi DAK (penganggaran infrastruktur tingkat kabupaten/kota). Dinas kesehatan akan
mempunyai Peta kompetensi dan sistem rujukan yang akan dibangun, serta alokasi DAK dan
tenaga akan mengacu ke peta ini.
Sesuai dengan Undang – Undang No. 44 tahun 2009 bahwa Sistem rujukan merupakan
penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara
timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus
penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Penataan sistem rujukan
pelayanan kesehatan kedepan diarahkan melalui regionalisasi rujukan, secara berjenjang dan
juga menggunakan sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan yaitu
berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia khususnya tenaga medis,
perbekalan kesehatan dan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan. Konsep Sistem
rujukan pelayanan kesehatan yang baik adalah dengan mempertimbangkan aksesibilitas,
efektifitas, efisiensi, indikasi medis/kebutuhan pasien, mutu dan keselamatan pasien. Bahwa
untuk memberikan pelayanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, dan meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan secara berjenjang diselenggarakan
melalui suatu tatanan berupa sistem pelayanan kesehatan perorangan terintegrasi. Hal ini
akan diatur pada revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012.
3. Menetapkan 144 RS Rujukan.
Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berjenjang
mulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan rujukan yang berkesinambungan, diperlukan
regionalisasi akses pelayanan kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan
pelayanan kesehatan. Agar regionalisasi sistem rujukan berjalan baik maka dilakukan
pengembangan jenjang alur regionalisasi secara berjenjang dan terstruktur, maka Pemerintah
Pusat dapat melakukan pengembangan dan penataan sistem rujukan. Saat ini Kementerian
Kesehatan telah melakukan penguatan sistem rujukan sesuai kompetensi Rumah Sakit Rujukan
dan pengembangan regionalisasi rujukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 390 dan
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 62
391 tahun 2014 dan SK Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015
bahwa telah ditetapkan Rumah Sakit Rujukan yaitu :
1. RS Rujukan Nasional sebanyak 14 RS
RS Rujukan Nasional adalah RS Rujukan tertinggi dengan mempunyai kriteria dan tugas
khusus sebagai RS Rujukan Nasional, antara lain:
RS Kelas A, RS Pendidikan, terakreditasi nasional dan internasional (JCI)
o Menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4
(empat) provinsi.
o Memiliki layanan unggulan subspesialistik sekurang-kurangnya 2 (dua) layanan.
o Menjadi RS Rujukan Nasional pengampu RS regional di wilayahnya.
o Menjalin kerja sama sister hospital dengan RS bersertifikasi akreditasi nasional dan
atau internasional di luar negeri.
2. RS Rujukan Provinsi sebanyak 20 RS
o RS Kelas A, RS Pendidikan, terakreditasi nasional.
o Menjadi rujukan lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4
(empat) provinsi.
o Memiliki layanan unggulan subspesialistik sekurang-kurangnya 1 layanan.
o Menjadi RS Rujukan Nasional pengampu RS regional di wilayahnya.
o Menjalin kerja sama sister hospital dengan RS bersertifikasi akreditasi nasional.
3. RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS
o RS Kelas B, RS Pendidikan, terakreditasi tingkat utama
o Menjadi rujukan lintas kabupaten/kota
o Memiliki layanan unggulan spesialistik
Berdasarkan hal di atas, Kementerian Kesehatan mendorong 144 RS Rujukan (RS Rujukan
Nasional, RS Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional) untuk dapat memenuhi kriteria dan
tugas sebagai RS Rujukan salah satunya dengan memberikan anggaran melalui Dana Alokasi
Khusus (DAK).
Karena tuntutan persaingan maupun faktor perubahan lingkungan lainnya, RS di Indonesia
mengembangkan berbagai strategi guna dapat bertahan hidup dan berkembang. Salah satu
upaya untuk dapat memberikan layanan prima adalah dengan mengembangkan layanan
unggulan. Layanan unggulan merupakan suatu layanan yang penuh dengan inovasi, didukung
oleh teknologi terbaik dibidangnya, biasanya komprehensif pada layanan klinik yang fokus pada
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 63
suatu penyakit tertentu. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan beberapa RS yang
sebagai pusat layanan kekhususan yang diakui secara nasional, yaitu :
1) RSAB Harapan Kita Jakarta telah ditetapkan sebagai pusat kesehatan ibu dan anak
Nasional.
2) RSUP Persahabatan telah ditetapkan sebagai Pusat Respirasi Nasional.
3) RS Kanker Dharmais telah ditetapkan sebagai Pusat Kanker Nasional.
4) RS Mata Cicendo telah ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional.
5) RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita telah ditetapkan sebagai Pusat Jantung
Nasional.
6) RS Pusat Otak Nasional telah ditetapkan sebagai Pusat Otak dan Sistem Saraf Nasional.
4. Pengembangan Sistem Rujukan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi
Pengembangan Sistem rujukan berbasis kompetensi dikembangkan oleh Ditjen yankes,
bersama organisasi profesi melalui digitalisasi system rujukan berbasis IT, melalui aplikasi Sistem
rujukan terintegrasi (SISRUTE).
Pada aplikasi SISRUTE pun terdapat proses rujukan aktif berbasis real time dan terdapat
proses komunikasi antara fasyankes dan petugas kesehatan serta informasi awal sebelum pasien
dirujuk melalui media komunikasi (SMS, aplikasi android dan web), sehingga pelayanan di RS
yang dirujuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat yang berdampak pada
keselamatan pasien dan kepuasan pasien/keluarga.
SISRUTE ini dikembangkan pada awalnya terutama untuk rujukan pada pasien gawat darurat.
Di dalam sistem ini memuat informasi terkait pasien yang akan dirujuk, asal rujukan, feedback
dari yang akan menerima rujukan, informasi umum rumah sakit terkait sarana prasarana yang
ada, SDM dokter, ketersediaan tempat tidur. Informasi RS ini diisi secara pada aplikasi. Petugas
bisa melakukan transaksi atau kegiatan dengan beberapa media hanya dengan SMS, aplikasi
android ataupun melalui website Menu pada SISRUTE yaitu :
a. identitas pasien serta hasil pemeriksaan penunjang (berupa teks di aplikasi)
b. pemilihan RS yang akan dituju dengan menyertakan alasan rujukan.
c. Riwayat rujukan gunanya untuk melihat informasi terkait pasien yang telah dirujuk ke rumah
sakit rujukan yang dapat update informasi tambahan terkait pasien maupun pembatalan
rujukan.
d. Monitoring Rujukan untuk memonitoring jika ada pasien yang dirujuk/direspon
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 64
SISRUTE telah diimplementasikan secara resmi pada tahun 2016 melalui surat edaran
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. IR.01.04/I/4345/2016 tentang Implementasi
SISRUTE dimana di dalamnya Dirjen Yankes menghimbau agar seluruh Dinas Kesehatan
Provinsi untuk mengkoordinasikan implementasi SISRUTE di wilayahnya (Kabupaten/Kota)
dan Apabila sudah memiliki sistem rujukan terintegrasi, maka dapat dilakukan bridging
dengan SISRUTE Ditjen Yankes.
Sejalan dengan revisi regulasi sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan dimana
sistem rujukan dilaksanakan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan dan
kebutuhan medis pasien sesuai kriteria rujukan, oleh karena itu, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap pengembangan aplikasi sisrute untuk dapat mengimpelementasikan
sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan.
SISRUTE Pengembangan merupakan versi terbaru yang dikembangkan dengan
menggunakan sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan
kesehatan. Proses rujukan pada SISRUTE Pengembangan didasarkan pada kriteria rujukan
per masing-masing diagnosis penyakit secara spesifik untuk tiap-tiap tingkatan pelayanan
kesehatan yang telah dikumpulkan dari Organisasi Profesi. Dalam menunjang
pengembangan sisrute berbasi kompetensi, dalam SISRUTE tersedia beberapa informasi
terkait sumber daya RS yaitu informasi ketersediaan pelayanan RS, SDM RS, peralatan RS.
Informasi sumber daya rumah sakit pada SISRUTE pengembangan terintegrasi dengan RS
online untuk ketersediaan SDM dan pelayanan serta ASPAK untuk sarana prasarana dan
peralatan sehingga penilaian kompetensi fasilitas kesehatan lebih komprehensif untuk
memudahkan pencarian RS yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien.
SISRUTE Pengembangan tidak hanya berfokus pada sistem rujukan untuk kasus kegawatan
akan tetapi juga dapat digunakan untuk rujukan kasus rawat jalan atau non
kegawatdaruratan. Selain itu, SISRUTE Pengembangan terintegrasi dengan beberapa
aplikasi lain antara lain telemedicine, resume medis, SIRAJAL dan SIRANAP. Untuk
memudahkan pencarian pasien SISRUTE pengembangan juga akan terintegrasi dengan NIK.
e. Rekapitulasi Penggunaan SISRUTE seluruh Provinsi
Dari seluruh Provinsi dan fasyankes yang ada di wilayahnya, data penggunaan SISRUTE
dengan jumlah 10.558 faskes. Dan terdapat rekapitulasi 20 besar RS dengan rujukan masuk
dan 20 besar rujukan keluar dari SISRUTE terlampir.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 65
f. Progress Integrasi SISRUTE dengan Rujukan Online BPJS Kesehatan
Untuk kesinambungan pelayanan di fasilitas kesehatan, mekanisme rujukan saat ini melalui
Rujukan Online (RUJOL) BPJS Kesehatan, dimana administratif yang dibuka RS kelas C dan
D terlebih dahulu, berjenjang, baru ke RS kelas A dan B. Telah dilakukan penguatan server
oleh PUSDATIN Kementerian –Kesehatan pada pertengahan Oktober 2019 dan dilakukan
Bridging SISRUTE Kemenkes dan RUJOL BPJS Kesehatan oleh Tim IT BPJS Kesehatan dan Tim
IT Kemenkes RI. Dan telah dilakukan Uji Coba Bridging dilakukan bulan November-
Desember 2019 pada 5 Provinsi terbatas, sebelum dilakukan Nasional pada Provinsi DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Perkembangan tahap
ujicoba implementasi sampai tanggal 1 Februari 2020.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 66
C. REALISASI ANGGGARAN
1. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
Alokasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp56,959,871,000,- dengan realisasi anggaran Rp45,960,249,548,- sehingga pencapaian
realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2019 terhadap total pagu
sebesar 81%.
Adapun realisasi anggaran per indikator dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Per Indikator TA 2019
NO INDIKATOR PAGU REALISASI %
1 Jumlah RS Rujukan
Nasional dengan
RS Rujukan Regional yang
menerapkan integrasi data
rekam medis
1,220,680,000 1,197,883,775 98%
2 Persentase kabupaten/kota
dengan kesiapan akses
layanan rujukan
23,389,066,000 22,671,162,666 97%
3 Jumlah RS pratama yang
dibangun (kumulatif)
7,276,703,000 1,323,424,117 18%
4 Persentase RS Regional
sebagai pengampu
pelayanan telemedicine
10,924,484,000 7,266,598,171 67%
5 Jumlah RS Rujukan yang
memiliki pelayanan
kesehatan rujukan sesuai
standar
14,148,938,000 13,501,180,819 95%
JUMLAH 56,959,871,000 45,960,249,548 81%
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 67
Persentase distribusi pagu anggaran per indikator tahun 2019 dapat dilihat pada gambar
dibawah ini:
Adapun persentase realisasi anggaran per-indikator jika dibandingkan dengan pagu anggaran
Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
41%
19%
13%2%
25%
Gambar 3.9 Persentase Distribusi Pagu Anggaran Per
Indikator Tahun 2019
Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine
Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama
Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line
Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar
97%
67%
18%
98%
95%
Gambar 3.10 Persentase Realisasi Anggaran Dibandingkan
dengan Total Pagu Per Indikator Tahun 2018
Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan
Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine
Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama
Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line
Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 68
2. Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan
Realisasi anggaran per Sub Direktorat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun
2019 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Per
Subdit
NO SUBDIT PAGU REALISASI
Rp %
1 Subdit Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu
13,369,325,000 13,180,477,177 99%
2 Subdit YanMedik dan
Keperawatan
4,848,212,000 4,751,368,074 98%
3 Subdit RS Pendidikan 4,873,855,000 4,716,129,737 97%
4 Subdit Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan RS
7,159,664,000 6,631,587,463 93%
5 Subdit Pelayanan Penunjang 13,512,199,000 9,767,512,012 72%
6 Subbag Tata Usaha 13,196,616,000 6,913,175,085 52%
JUMLAH 56,959,871,000 45,960,249,548 81%
3. Masalah dalam Realisasi Anggaran
Masalah dan hambatan dari realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
adalah sebagian berikut :
1) Terdapat anggaran yang diblokir sebesar 5.8 Milyar untuk pembayaran rs bergerak
karena masih memerlukan reviu dari BPKP
2) Terdapat efisiensi/penghematan anggaran pengadaan sebesar karena terdapat alat
kesehatan yang harganya lebih rendah di e-catalogue dibandingkan dengan harga tahun
2018 yang dijadikan dasar penyusunan perencanaan dengan spesifikasi alat yang sama
dan tidak ada pengurangan lokus maupun jenis pelayanan.
3) Tidak ada nya pengajuan klaim kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban
terdampak bencana dan aksi terror.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 69
D. SUMBER DAYA LAINNYA
1. Sumber Daya Manusia
Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Pelayanan Kesehatan Rujukan yaitu sebanyak 87 orang yang terbagi dalam 5 Sub Direktorat
dan 1 Sub Bagian Tata Usaha
Tabel 3.19 Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan persubdirektorat
tahun 2019
No Nama Satuan Organisasi Jumlah
1 Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan 1
2 Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan 11
3 Subdirektorat Pelayanan Penunjang 10
4 Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu 11
5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah
Sakit 11
6 Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan 11
7 Subbagian Tata Usaha 27
TOTAL 82
Tabel 3.20 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada Direktorat
Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019
No Status Kepegawaian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 66
2 Honorer / Pramubakti 16
Total 82
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 70
Tabel 3.21 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan jenis Kelamin Pada Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan Tahun 2019
No Nama Satuan Organisasi Jenis Kelamin
Jumlah PRIA WANITA
1 Direktur Pelayanan Kesehatan
Rujukan 0 1 1
2 Subdirektorat Pelayanan Medik
dan Keperawatan 2 9 11
3 Subdirektorat Pelayanan
Penunjang 3 7 10
4 Subdirektorat Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu 8 3 11
5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan Rumah Sakit 3 8 11
6 Subdirektorat Rumah Sakit
Pendidikan 2 9 11
7 Subbagian Tata Usaha 6 5 11
TOTAL 24 42 66
Tabel 3.22 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan Tahun 2019
No Nama Satuan
Organisasi
Pendidikan
Jumlah S3 S2
Spesialis
1/2/A V S1 D IV D III SMA
1 Direktur 0 0 1 0 0 0 0 1
2
Subdirektorat
Pelayanan Medik dan
Keperawatan
0 7 3 1 0 0 0 11
3 Subdirektorat
Pelayanan Penunjang 0 7 0 2 0 0 1 10
4
Subdirektorat
Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu
0 10 0 1 0 0 0 11
5
Subdirektorat
Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan
Rumah Sakit
1 7 0 0 1 0 2 11
6 Subdirektorat Rumah
Sakit Pendidikan 0 7 1 2 0 0 1 11
7 Subbagian Tata
Usaha 0 1 0 5 0 1 3 11
TOTAL 1 39 5 11 1 1 7 66
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 71
Tabel 3.23 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat pelayanan
Kesehatan Rujukan Tahun 2019
No Nama Satuan Organisasi
Golongan
II III IV
C A B C D A B C D
1 Direktur Pelayanan Kesehatan
Rujukan 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Subdirektorat Pelayanan Medik
dan Keperawatan 0 0 4 4 2 1 0 0
3 Subdirektorat Pelayanan
Penunjang 0 1 1 2 5 1 0 0
4 Subdirektorat Pelayanan Gawat
Darurat Terpadu 0 0 2 5 4 0 0 0
5 Subdirektorat Pengelolaan Rujukan
dan Pemantauan Rumah Sakit 0 2 3 3 3 0 0 0
6 Subdirektorat Rumah Sakit
Pendidikan 0 1 1 4 4 1 0 0
7 Subbagian Tata Usaha 1 0 7 3 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 11 14 18 18 3 0 1
2. Barang Milik Negara
a. Laporan Perkembangan BMN
Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan selama
periode 1 Januari s/d 31 Desember 2019, dapat dilaporkan dalam bentuk Neraca
sebagai berikut :
Tabel 3.24 Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Per Tanggal 31 Desember
2019
No Uraian Nilai
1 Barang Konsumsi 0
2 Suku Cadang 0
3 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat
19.728.673.730
4 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada
masyarakat
1.148.232.000
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 72
5 Peralatan dan mesin 34.627.169.072
6 Gedung dan Bangun 121.043.870.120
7 Jaringan 0
8 Aset Tetap dalam Renovasi 0
9 Aset Tetap Lainnya 0
10 Konstruksi Dalam Pekerjaan 1.897.660.456
11 Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin (33.934.278.887)
12 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (9.558.786.672)
13 Software 0
14 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi
pemerintahan
353.385.844.423
15 Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak
digunakan dalam operasi
(350.154.625.082)
Jumlah 138.183.759.160
Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan
Rujukan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2019 nilai BMN sebesar Rp
531.831.449.801 dengan angka penyusutan sebesar Rp393.647.690.641,-, sehingga
tercatat netto sebesar Rp138.183.759.160,-
b. Inventaris Kantor Dit BUKR
Tabel 3.25 Kondisi Sarana dan Prasarana
No Jenis barang Kondisi
Jumlah Baik Rusak
1 Sepeda Motor 1 1
2 Laptop 47 47
3 LCD Proyektor 10 10
4 Meja Direktur 1 1
5 Meja Kasubdit 5 5
6 Meja Kasie 10 10
7 Meja Staf 82 82
8 Kursi putar 100 100
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 73
No Jenis barang Kondisi
Jumlah Baik Rusak
9 Meja Rapat 1 6 7
10 Kursi Rapat 33 55 88
11 Kursi Tamu 5 5
12 Filling Cabinet 52 52
13 Lemari Besi 31 31
14 Brankas 1 1
15 Komputer 83 83
16 Printer 85 24 109
17 Mesin Tik Elektrik 7 7
18 Scanner 13 13
19 MesinFotocopy 2 2
20 White Board Elektrik 1 1
21 Kulkas 1 pintu 1 1
22 Kulkas kecil 1 1
.
LAKIP Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 Page 74
BAB IV PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan media untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait
langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah dapat
mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019, khususnya yang ditetapkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasilan atau hambatan pencapaian indikator per sasaran program, karena
masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain, meskipun
demikian, diharapkan seluruh capaian indikator Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun
2019 dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Rencana
Strategis dan dokumen perencanaan lainnya.
Realisasi program tahun 2019 ini merupakan pentahapan pencapaian sasaran RPJMN dan
Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan
berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang.
Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan juga diharapkan dapat
digunakan sebagai alat informasi kinerja untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
top related