analisis efisiensi pengeluaran pemerintah sektor...

i

ANALISIS EFISIENSI PENGELUARAN

PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DI PROVINSI

JAWA TENGAH TAHUN 2012-2014

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Eka Dian Puspitasari

NIM 7111412076

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

iii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Jum’at

Tanggal : 19 Agustus 2016

Penguji I

Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si.

NIP. 196304181989012001

Penguji II

Dr. Eko Prasetyo, M.Si.

NIP. 196801022002121003

Penguji III

Dr. Amin Pujiati, M.Si.

NIP. 196908212006042001

iv

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Dian Puspitasari

NIM : 7111412076

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 01 Januari 1994

Alamat : Ds. Jatirejo Rt. 02 Rw. 01 Kec. Karanganyar Kab.

Demak

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya

sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini

adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juni 2016

Eka Dian Puspitasari

NIM 7111412076

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Learn From Yesterday, Live From Today, And Hope For Tomorrow” (Albert

Eistein).

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya

sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Al Insyirah : 56).

Persembahan

Dengan penuh rasa syukur pada Allah

SWT atas segala karunia-Nya, skripsi ini

kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Sulastri dan

Bapak Naseran yang senantiasa

memberikan dukungan, doa, dan

semangat.

2. Adik-adik ku tercinta Eva Ria Safitri,

Adi Prayogo, dan Indra Kusuma.

3. Almamater Universitas Negeri

Semarang.

vi

PRAKATA

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,

sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efisiensi

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-

2014”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penyusun menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, saran, dan kerjasama

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa

hormat, penyusun menyampaikan terima kasih atas segala bantuan yang telah

diberikan kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.

2. Dr. Wahyono, M. M., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

3. Lesta Karolina Br Sebayang, S.E., M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan Universitas Negeri Semarang.

4. Dosen Pembimbing Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si, yang senantiasa dengan

sabar memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan kritik yang bersifat

membangun selama penyusunan skripsi.

5. Dosen Wali Dr. Y. Titik Haryati,. M.Si, yang selalu memberikan saran dan

motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri

Semarang.

6. Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si., selaku dosen Penguji I yang telah menguji

dan memberikan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

vii

7. Dr. P. Eko Prasetyo, M.Si., selaku dosen Penguji II yang telah menguji dan

memberikan arahan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

8. Seluruh dosen yang telah menyalurkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

9. Keluarga tercinta untuk kedua orang tua dan adik-adik saya yang telah

senantiasa mendoakan dan memotivasi sehingga tersusunnya skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuanganku Ekonomi Pembangunan B angkatan 2012 yang

telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi.

11. Sahabat-sahabatku tercinta keluarga besar Kos Tiara Putri serta teman-teman

KKN Jelly Nongkosawit yang telah mengukir kisah baru persahabatan.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

memberikan bantuan dan dukungan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Penulis hanya dapat mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa

memberikan balasan yang lebih baik kepada semua pihak yang telah membantu

menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta

bagi pembaca.

Semarang, Juni 2016

Penulis

viii

SARI

Puspitasari, Eka Dian. 2016. “Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor

Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014”. Skripsi. Jurusan Ekonomi

Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing.

Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.

Kata Kunci: Efisiensi, Belanja Kesehatan, Data Envelopment Analysis.

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan

pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah telah mengatur anggaran

kesehatan minimal 10 persen dari total anggaran belanja daerah yang tersedia.

Namun, besarnya belanja kesehatan ini belum bisa diimbangi dengan pencapaian

derajat kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis tingkat

efisiensi teknis biaya belanja dan teknis sistem pelayanan kesehatan serta target

perbaikan agar mencapai efisien di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA)

dengan bantuan software Banxia Frontier Analysis versi 3.2.2. Pengukuran ini

akan menghasilkan nilai efisiensi secara relatif. Penelitian ini menggunakan

belanja kesehatan sebagai variabel input, fasilitas dan layanan kesehatan sebagai

variabel output intermediate serta variabel derajat kesehatan sebagai variabel

output. Penggunaan variabel output intermediate dimaksudkan untuk

mengakomodir hubungan tidak langsung antara variabel input dan output. Asumsi

yang digunakan adalah Variable Return to Scale (VRS) dan model orientasi

output (output oriented).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara efisiensi teknis biaya, hanya

sebanyak 5 kabupaten/kota (14,3%) telah mencapai efisiensi 100 persen.

Sementara secara teknis sistem hanya 11 kabupaten/kota (31,4%) yang telah

mencapai kondisi efisien. Artinya sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah masih belum efisien dalam penggunaan belanja sektor kesehatan.

Saran yang bisa diberikan adalah bagi kabupaten/kota yang telah efisien

sebaiknya tetap mengawasi dan mengevaluasi belanjanya sehingga pemborosan

dapat dinimalisir. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang belum efisien dapat

melakukan target perbaikan (potential improvement) pada input dan outputnya

serta melakukan benchmarking ke daerah-daerah yang telah mencapai kondisi

efisien.

ix

ABSTRACT

Puspitasari, Eka Dian. 2016. “Government Spending Efficiency Analysis Health

Sector in Central Java province Years 2012-2014". Final Project. Department of

Economic Development. Economics Faculty. Semarang State University.

Advisor. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Sc.

Keywords : Efficiency, Budget Spending on Health, Data Envelopment

Analysis.

Health is one of important factor in the success of the economic

development of a country. The Government has set the health budgets of at least

10 percent of the total budget available area. However, the amount of health

budget could not be offset by the achievement of optimal health status. This study

aims to analyze the level of technical efficiency costs in the health and care

system and to know improvement target in order to achieve the efficiency in

Central Java province in 2012-2014.

This study uses Data Envelopment Analysis (DEA) method with Banxia

Frontier Analysis version 3.2.2 software. These measurements will yield a value

relative efficiency. The study using health budget as input variables, facilities and

health services as intermediate output variable, as well as degree of health

variables as outcomes variable. The use of intermediate output variable is

intended to accommodate an indirect relationship between the input and outcomes

variable. The assumption used is: Variable Return to Scale (VRS) and the

orientation of the model output (output oriented).

The results shows that the cost of technical efficiency, just a much as 5

districts (14,3%) had achieved an efficiency of 100 percent. While technically the

system only 11 districts (31,4%) who have achieved an efficient condition. This

means the most districts in Central Java province still not efficient in the use of

health sector budget.

Advice that can be given is to districts that have efficient is they should

continue monitoring and evaluating their budget so that waste can be minimalized.

As for the districts that have not been efficient is they can make improvement

target (potential improvement) to the input and output as well as benchmarking to

the regions which have achieved efficient condition.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

PENGESAHAN KELULUSAN ...................................................................... iii

PERNYATAAN ............................................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v

PRAKATA ....................................................................................................... vi

SARI ................................................................................................................. viii

ABSTRACT ..................................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1

1. 1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

1. 2 Rumusan Masalah ....................................................................... 13

1. 3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 13

1. 4 Manfaat Penelitian ...................................................................... 14

BAB II LANDASAN TEORI ....................................................................... 15

2.1 Pengeluaran Pemerintah ............................................................. 15

2.1.1 Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran

Pemerintah ......................................................................... 17

2.1.2 Hukum Wagner Tentang Perkembangan Pengeluaran

Pemerintah ......................................................................... 18

2.1.3 Teori Peacock dan Wiseman ............................................. 19

2.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah ........................................... 21

2.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan ................................ 24

2.4 Aspek Kesehatan dalam Kajian Ilmu Ekonomi .......................... 27

xi

2.5 Pengukuran Kinerja, Hasil, dan Indikator dalam Kesehatan ...... 28

2.6 Konsep Efisiensi ......................................................................... 30

2.7 Pengukuran Efisiensi dengan Metode Data Envelopment Analysis

(DEA) .......................................................................................... 34

2.8 Penelitian Terdahulu ................................................................... 38

2.9 Kerangka Berpikir ....................................................................... 42

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 45

3.1 Jenis dan Desain Penelitian ......................................................... 45

3.2 Jenis dan Sumber Data ................................................................ 45

3.3 Definis Operasional Variabel Penelitian ..................................... 46

3.4 Metode Pengumpulan Data ......................................................... 51

3.5 Metode Analisis Data .................................................................. 51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................... 56

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah ................................... 56

4.1.1 Letak Geografis dan Pemerintahan ................................... 56

4.1.2 Kepadatan Penduduk ......................................................... 56

4.2 Belanja Sektor Kesehatan ........................................................... 58

4.3 Fasilitas dan Layanan Kesehatan ................................................ 60

4.4 Kondisi Derajat Kesehatan Masyarakat ...................................... 66

4.4.1 Angka Kematian (Mortalitas) ............................................ 66

4.4.1.1 Angka Kematian Bayi (AKB) ............................... 67

4.4.1.2 Angka Kematian Ibu (AKI) ................................... 68

4.4.2 Angka Harapan Hidup ....................................................... 70

4.5 Hasil Penelitian ........................................................................... 71

4.5.1 Efisiensi Teknis Biaya Belanja Kesehatan ........................ 72

4.5.2 Efisiensi Teknis Sistem Pelayanan Kesehatan .................. 77

4.5.3 Target Perbaikan Input dan Output untuk mencapai kondisi

Efisien ................................................................................ 81

4.6 Pembahasan ................................................................................ 101

xii

BAB V PENUTUP ......................................................................................... 108

5.1 Simpulan ..................................................................................... 108

5.2 Saran ........................................................................................... 109

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 110

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................ 113

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Belanja Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia

Tahun 2012-2014 (dalam juta rupiah) .......................................... 5

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ..................................................................... 38

Tabel 3.1 Kriteria Ukuran Tingkat Efisiensi Teknis Belanja

Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. ............................................. 54

Tabel 4.1 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Per kapita Berdasarkan

Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 ...... 59

Tabel 4.2 Rasio Puskesmas dan Rasio Tempat Tidur yang tersedia di

Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 ............ 63

Tabel 4.3 Rasio Jumlah Bidan per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012-2014 ............................................................. 65

Tabel 4.4 Hasil perhitungan Efisiensi Teknis Biaya belanja sektor kesehatan

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014. .................................. 74

Tabel 4.5 Hasil perhitungan Efisiensi Teknis Sistem Pelayanan sektor

kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2012-2014...................................................................................... 78

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Proporsi APBD Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2014 ........................................................... 7

Gambar 1.2 Grafik perkembangan belanja sektor kesehatan dalam APBD

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012-2014 ................................................................................... 8

Gambar 1.3 Diagram Angka Kematian Bayi Rata-rata di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012-2014 ........................................................... 10

Gambar 1.4 Diagram Angka Kematian Ibu Rata-rata di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2012-2014 ......................................................................... 11

Gambar 1.5 Diagram Pencapaian Angka Harapan Hidup Rata-rata di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2012-2014 ................................................... 12

Gambar 2.1 Kurva Hukum Aktivitas Pemerintah yang Selalu Meningkat .... 19

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir ....................................................................... 43

Gambar 4.1 Jumlah Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) berdasarkan

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 ................ 57

Gambar 4.2 Diagram Angka Kematian Bayi rata-rata di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2012-2014 ......................................................................... 68

Gambar 4.3 Diagram Angka Kematian Ibu rata-rata di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2012-2014 ......................................................................... 69

Gambar 4.4 Diagram Pencapaian Angka Harapan Hidup Rata-rata di Provinsi


xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Anggaran Belanja Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 ................................. 113

Lampiran 2 Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi


Lampiran 3 Data Jumlah Puskesmas dan Tempat Tidur Menurut Kabupaten/

Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 ........................ 115

Lampiran 4 Data Jumlah Tenaga Bidan Tersedia Menurut Kabupaten/Kota


Lampiran 5 Data Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut

Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 .............. 117





Lampiran 8 Data Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Kabupaten/

Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 ................................. 120





Lampiran 11 Data Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/ Kota di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 ..................................... 123

Lampiran 12 Data Rasio Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/ Kota


Lampiran 13 Data Rasio Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/ Kota


Lampiran 14 Rasio Angka Bayi Hidup (ABH) Menurut Kabupaten/ Kota


Lampiran 15 Rasio Angka Ibu Melahirkan Selamat (AIMS) Menurut

xvi

Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 ..... 127

Lampiran 16 Hasil Olah DEA Efisiensi Teknis Biaya Belanja Kesehatan

tahun 2012 ................................................................................... 128


tahun 2013 ................................................................................... 129


tahun 2014 ................................................................................... 130

Lampiran 19 Hasil Olah DEA Efisiensi Teknis Sistem Pelayanan Kesehatan

tahun 2012 ................................................................................... 131


tahun 2013 ................................................................................... 132


tahun 2014 ................................................................................... 133

Lampiran 22 Hasil Perhitungan Perbaikan Variabel Input Output dalam

Mencapai Efisiensi Teknis Biaya dan Efisiensi Teknis

Sistem Belanja Sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2014 ................................................................................... 134

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pembangunan ekonomi

yang terus meningkat, tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas saja, melainkan

yang jauh lebih penting adalah aspek kualitas. Sumber daya yang berkualitas

berperan penting dalam proses peningkatan pembangunan ekonomi. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan,

dan tingkat pendapatan perkapita (Mulyadi, 2003:2-3). Kesehatan ini menjadi

salah satu investasi penting dalam pembangunan ekonomi.

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting

dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut UU No. 36

tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara

sosial dan ekonomis. Melalui pembangunan di bidang kesehatan diharapkan akan

semakin meningkatkan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang

dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara memadai (Dinas Kesehatan,

2016).

Kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah disepakati

oleh hampir 200 pemimpin dunia pada akhir tahun 2000 di New York,

menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari negara-negara yang menyetujui

2

kesepakatan tersebut. MDGs berisi delapan butir tujuan yang harus diupayakan

dan dapat dicapai pada tahun 2015. Adapun delapan butir tujuan tersebut

diantaranya:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Meningkatkan kesehatan ibu;

6. Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;

7. Kelestarian lingkungan hidup;

8. Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Sasaran strategis Kementrian Kesehatan yang juga menjadi prioritas

dalam pembangunan kesehatan tahun 2010-2014 yaitu meningkatnya status

kesehatan dan gizi masyarakat. Pembangunan kesehatan yang diarahkan pada

tersedianya akses dasar yang murah dan terjangkau terutama pada kelompok

menengah ke bawah guna mendukung pencapaian Millennium Development

Goals (MDGs). Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, pencapaian

tujuan-tujuan MDGs bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan oleh

terbatasnya sumberdaya, jumlah penduduk miskin yang cukup besar, angka

kematian bayi dan balita masih tinggi, degradasi lingkungan hidup, serta

rendahnya rata-rata kesehatan ibu, terutama di daerah pedesaan masih relatif

rendah (Supiati, 2014).

3

Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang meliputi angka kematian bayi,

kematian ibu melahirkan, prevalensi gizi kurang dan angka harapan hidup.

Pencapaian derajat kesehatan masyarakat ini berhubungan langsung dengan

beberapa tujuan MDGs khususnya pada butir keempat, lima dan enam. Menteri

Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi (15/02/14) mengatakan bahwa:

Angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi yang dilahirkan masih

tinggi. Hal itu disebabkan karena persalinan masih banyak dilakukan di

rumah. Tingginya tingkat kematian bayi dan ibu saat melahirkan di

Indonesia menjadi perhatian yang serius. Angka kematian ibu melahirkan

dan kematian bayi sudah mulai turun perlahan, namun masih terbilang

tinggi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian

derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat pembiayaan untuk sektor

kesehatan (Atmawikarta, 2005). Semakin besar belanja sektor kesehatan, maka

semakin baik derajat kesehatan masyarakat. Adapun pembiayaan untuk sektor

kesehatan di Indonesia diperoleh dari 3 (tiga) sumber utama. Sekitar 65% berasal

dari swasta dan 75% berupa biaya yang dikeluarkan dari kantong sendiri (out of

pocket). Kurang dari 2% berasal dari bantuan asing, dan sisanya dibiayai dari

pendapatan pemerintah (Supiati, 2014).

Diberlakukannya Undang-Undang tentang otonomi daerah tahun 1999

telah berdampak pada kebijakan kesehatan yang diatur oleh daerah masing-

masing. Hal ini menyebabkan munculnya otonomi yang lebih luas dari

pemerintah daerah sehingga diberikan kewenangan yang cukup besar untuk

mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Wujud nyata adanya otonomi daerah

adalah dalam hal pembiayaan kesehatan terlihat dari besarnya anggaran belanja

4

yang dialokasikan pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan daerahnya

masing-masing. Salah satunya adalah alokasi anggaran belanja pemerintah sektor

kesehatan.

Belanja kesehatan (WHO, 2002) merupakan sekumpulan dana yang

penggunaannya untuk membiayai kegiatan kesehatan yang dilakukan secara

langsung serta memiliki tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

baik dalam lingkungan kabupaten, provinsi maupun negara. Pemerintah telah

mengatur anggaran kesehatan dalam UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan

bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen

dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah

provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar

gaji.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga dengan rata-rata jumlah

penduduk terbanyak sebesar 33,35 juta jiwa atau sekitar 13,58 persen dari jumlah

penduduk Indonesia pada tahun 2012-2014. Jumlah penduduk ini tersebar di 29

Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah. Besarnya jumlah penduduk ini

secara tidak langsung akan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, salah

satunya adalah belanja sektor kesehatan. Berikut disajikan besarnya anggaran

belanja kesehatan menurut provinsi yang ada di Indonesia yang terangkum dalam

Rekap APBD tahun 2012-2014 :

5

Tabel 1.1

Anggaran Belanja Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia

Tahun 2012-2014 (dalam juta rupiah)

No Provinsi Anggaran Kesehatan

2012 2013 2014

1 Prov Aceh 895.106 886.579 1.090.269

2 Prov. Sumatera Utara 263.492 297.944 401.700

3 Prov. Sumatera Barat 3 12.823 354.437 439.149

4 Prov. Riau 418.376 540.024 560.999

5 Prov. Jambi 188.793 252.248 352.748

6 Prov. Sumatera Selatan 266.016 176.955 269.582

7 Prov. Bengkulu 194.108 219.206 226.135

8 Prov. Lampung 330.626 391.229 393.870

9 Prov. DKI Jakarta 3.344.062 4.634.051 -

10 Prov. Jawa Barat 532.646 443.864 572.856

11 Prov. Jawa Tengah 973.038 1.248.836 1.625.098

12 Prov. DI Yogyakarta 127.525 169.184 160.131

13 Prov. Jawa Timur 1.838.068 2.070.310 2.256.644

14 Prov. Kalimantan Barat 231.218 298.337 323.899

15 Prov. Kalimantan Tengah 151.268 189.191 210.003

16 Prov. Kalimantan Selatan 485.830 689.024 1.021.096

17 Prov. Kalimantan Timur 808.380 1.155.524 965.769

18 Prov. Sulawesi Utara 96.126 122.589 176.891

19 Prov. Sulawesi Tengah 166.022 179.235 203.524

20 Prov. Sulawesi Selatan 329.489 340.656 395.938

21 Prov. Sulawesi Tenggara 136.643 135.946 -

22 Prov. Bali 449.107 677.394 -

23 Prov. Nusa Tenggara Barat 196.945 227.398 393.320

24 Prov. Nusa Tenggara Timur 165.695 177.060 198.570

25 Prov. Maluku 117.980 159.331 200.768

26 Prov. Papua 575.941 672.966 649.772

27 Prov. Maluku Utara 70.851 94.442 117.990

28 Prov. Banten 228.645 382.842 395.491

29 Prov. Bangka Belitung 62.167 86.154 132.090

30 Prov. Gorontalo 30.156 54.612 129.556

31 Prov. Kepulauan Riau 89.851 125.661 237.984

32 Prov. Papua Barat 87.962 82.906 172.643

33 Prov. Sulawesi Barat 39.970 50.404 77.636

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi belanja kesehatan Sumber : Rekap APBD klasifikasi fungsi menurut provinsi tahun 2012-

2014, diolah.

6

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa belanja kesehatan Provinsi Jawa Tengah

pada tahun 2012-2014 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2012

besarnya belanja kesehatan sebesar Rp.937 milyar rupiah, kemudian secara

berturut-turut mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2014 besarnya belanja

kesehatan mampu mencapai sebesar Rp.1.625 milyar rupiah. Provinsi dengan

belanja kesehatan tertinggi dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.4.634

milyar rupiah. Sedangkan provinsi dengan belanja kesehatan terkecil dimiliki oleh

Provinsi Sulawesi Barat sebasar Rp.77 milyar rupiah.

Secara umum belanja kesehatan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan

kecenderungan yang meningkat setiap tahunnya selama periode penelitian.

Bahkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ke tiga (3)

besaran belanja kesehatan tertinggi dari 33 provinsi di Indonesia. Peringkat ini

berada di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan besarnya belanja kesehatan sebesar

Rp.4.634 milyar rupiah dan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.2.256 milyar rupiah.

(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2015).

Berdasarkan Gambar 1.1 jika dilihat dari total APBD Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2014 sebesar Rp.13.997 milyar rupiah. Belanja kesehatan

menempati porsi kedua sebesar Rp.1.625 milyar rupiah, atau 12% di bawah

belanja pelayanan umum sebesar Rp.9.234 milyar rupiah atau 66% dari total

APBD Provinsi Jawa Tengah. Ini membuktikan bahwa belanja kesehatan menjadi

salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena telah

mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 12% dari APBD di luar gaji. Dan

telah sesuai dengan ketentuan bahwa besar alokasi anggaran kesehatan untuk

7

pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 10% dari total APBD diluar

gaji.

Berikut disajikan diagram proporsi APBD menurut fungsi Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

Gambar 1.1 Diagram Proporsi APBD Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2014.

Sumber: APBD Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015,

diolah.

Implementasi otonomi daerah dan sistem desentralisasi telah memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan

pemerintahan diluar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Harapannya adalah pemerintah daerah lebih tau kondisi dan kebutuhan daerahnya

masing-masing. Sejak diterapkannya sistem desentralisasi fiskal, pemerintah

daerah lebih terkonsentasi pada daerah dalam mengatur urusan pengeluaran per

sektor.

Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan

publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja

Pelayanan Umum

66% Kesehatan 12%

Ketertiban dan Ketentraman

1%

Ekonomi 8%

Lingkungan Hidup

0% Perumahan dan Fasilitas Umum

9%

Pariwisata dan Budaya

1%

Pendidikan 2%

Perlindungan Sosial

2%

8

pemerintah daerah. Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah

didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber

daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan

kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan setiap rupiah

yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan

masyarakat yang optimal (dalam Kurnia, 2006).

Data dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, dalam rekap APBD

menunjukkan bahwa secara umum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

memiliki trend belanja kesehatan yang cenderung meningkat pada tahun 2012-

2014.

Gambar 1.2 Grafik perkembangan belanja sektor kesehatan dalam APBD

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 Sumber: APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014,

diolah.

Terlihat pada Gambar 1.2. menunjukkan bahwa belanja kesehatan

pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode

penelitian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebanyak 14

0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,000

Kab

. Ban

jarn

egar

aK

ab. B

anyu

mas

Kab

. Bat

ang

Kab

. Blo

raK

ab. B

oyo

lali

Kab

. Bre

bes

Kab

. Cila

cap

Kab

. De

mak

Kab

. Gro

bo

gan

Kab

. Je

par

aK

ab. K

aran

gan

yar

Kab

. Ke

bu

men

Kab

. Ke

nd

alK

ab. K

late

nK

ab. K

ud

us

Kab

. Mag

ela

ng

Kab

. Pat

iK

ab. P

ekal

on

gan

Kab

. Pem

alan

gK

ab. P

urb

alin

gga

Kab

. Pu

rwo

rejo

Kab

. Re

mb

ang

Kab

. Se

mar

ang

Kab

. Sra

gen

Kab

. Su

koh

arjo

Kab

. Teg

alK

ab. T

eman

ggu

ng

Kab

. Wo

no

giri

Kab

. Wo

no

sob

oK

ota

Mag

ela

ng

Ko

ta P

ekal

on

gan

Ko

ta S

alat

iga

Ko

ta S

em

aran

gK

ota

Su

raka

rta

Ko

ta T

egal

2012 2013 2014

9

daerah mengalami pertumbuhan belanja kesehatan dengan rata-rata pertumbuhan

di atas rata-rata provinsi. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata

pertumbuhan paling kecil adalah Kota Pekalongan. Asumsinya dengan tren

belanja kesehatan yang cenderung meningkat setiap tahunnya, harusnya dapat

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Tengah dan ketentuan WHO, ditinjau dari aspek derajat kesehatan

masyarakat. Indikator yang dinilai paling peka dan telah disepakati secara

nasional sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah adalah Angka Harapan

Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa

AKB rata-rata pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012-

2014 sebesar 10,78 per 1000 kelahiran bayi hidup. Berdasarkan Gambar 1.3 diatas

dapat diketahui sebanyak 15 kabupaten/kota masih memiliki AKB lebih tinggi

daripada AKB rata-rata provinsi. AKB rata-rata tertinggi terdapat di Kabupaten

Rembang sebanyak 15,87 per 1000 kelahiran bayi hidup, diikuti Kabupaten

Banjarnegara dengan 15,79 per 1000 kelahiran bayi hidup. Adapun AKB rata-rata

terendah berhasil dicapai oleh Kota Surakarta dengan capaian AKB sebesar 4,11

per 1000 kelahiran bayi hidup. Ini menunjukkan sebagian daerah kabupaten/kota

di Jawa Tengah masih mengalami masalah angka kematian (Mortalitas).

10

Gambar 1.3 Diagram Angka Kematian Bayi Rata-rata di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012-2014

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015, diolah.

Indikator mortalitas yang selanjutnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI).

Ditinjau dari penjelasan Gambar 1.4. diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus

AKI rata-rata selama tahun 2012-2014 di Provinsi Jawa Tengah tercatat sebanyak

14 daerah kabupaten/kota masih melebihi AKI rata-rata Provinsi sebesar 119,16

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI rata-rata tertinggi dicapai oleh

Kabupaten Pekalongan yang besarnya mencapai 202,22 kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup, diikuti oleh Kabupaten Brebes dengan 184,22 kematian ibu per

100.000 kelahiran hidup. Adapun AKI rata-rata terendah berhasil dicapai oleh

Kota Surakarta dengan AKI sebesar 53,31 kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup. Beberapa daerah yang mengalami peningkatan AKI selama tahun 2012-

2014 yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus,

Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten

Brebes, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan. Hal ini juga menunjukkan bahwa

10,78

0.002.004.006.008.00

10.0012.0014.0016.0018.00

Re

mb

ang

Ban

jarn

egar

aB

lora

Tem

angg

un

gK

ota

Mag

ela

ng

Gro

bo

gan

Bat

ang

Pu

rwo

rejo

Ko

ta s

alat

iga

Ko

ta t

egal

Bre

bes

Wo

no

sob

oKota…

Sem

aran

gP

urb

alin

gga

Pro

vin

siC

ilaca

pP

ati

Suko

har

joB

anyu

mas

Ke

bu

men

Kar

anga

nya

rK

late

nK

ota

sem

aran

gB

oyo

lali

Ke

nd

alP

eka

lon

gan

Pe

mal

ang

Jep

ara

Srag

en

Tega

lM

age

lan

gK

ud

us

Wo

no

giri

De

mak

Ko

ta s

ura

kart

a

11

sebagian daerah di Provinsi Jawa Tengah masih mengalami masalah angka

kematian ibu.

Gambar 1.4 Diagram Angka Kematian Ibu Rata-rata di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2012-2014.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015, diolah.

Salah satu indikator yang mempresentasikan aspek kesehatan yaitu

Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat

kesehatan masyarakat. AHH yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa

derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Pencapaian AHH di

Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian (2012-2014) mengalami

peningkatan. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun sebanyak 18

daerah nilai rata-rata AHH kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata AHH

provinsi Jawa Tengah sebesar 72,1 tahun. Angka AHH tertinggi dicapai oleh

Kabupaten Karanganyar dengan angka harapan hidup penduduknya mencapai usia

73,9 tahun, sedangkan angka harapan hidup terendah dicapai oleh Kabupaten

Brebes dengan angka harapan hidup penduduknya mencapai usia 68,2 tahun.

117,93

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Pe

kalo

nga

nB

reb

esK

ota

teg

alR

em

ban

gB

atan

gTe

gal

Gro

bo

gan

Ko

ta s

alat

iga

Pe

mal

ang

Pu

rbal

ingg

aK

ud

us

Ke

nd

alB

anja

rneg

ara

Pat

iP

rovi

nsi

Ban

yum

asC

ilaca

pK

late

nSe

mar

ang

Ko

ta M

age

lan

gB

lora

Pu

rwo

rejo

Kar

anga

nya

rSr

age

nJe

par

aK

ota

sem

aran

gW

on

oso

bo

Tem

angg

un

gW

on

ogi

riB

oyo

lali

Kota…

De

mak

Suko

har

joM

age

lan

gK

eb

um

enK

ota

su

raka

rta

12

Gambar 1.5 Diagram Pencapaian Angka Harapan Hidup Rata-rata di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2015, diolah.

Secara umum, derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh AKB, AKI

dan AHH. Angka kematian (Mortalitas) di sebagian besar kabupaten/kota masih

banyak yang di atas rata-rata provinsi. Hal ini membuktikan bahwa masih terjadi

peningkatan angka kematian ibu dan bayi di Provinsi Jawa Tengah selama periode

penelitian. Adapun indikator AHH yang seharusnya meningkat seiring

meningkatnya belanja kesehatan, namun yang terjadi AHH sebagian besar

kabupaten/kota masih di bawah rata-rata provinsi.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian indikator derajat kesehatan

masyarakat yang dilihat dari AKB, AKI, dan AHH daerah di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2012-2014 masih harus ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan

bahwa tingkat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang terjadi di Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2012-2014 tidak sebanding dengan kenaikan anggaran

kesehatan di daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana yang di kemukakan oleh

72.0

71.0

71.5 70.8

70.6

72.1

70.6

71.4

72.3

73.5

72.8

73.7

73.9

73.8

71.5

72.4

71.7

73.8

72.0

72.7

73.0

73.7

73.7

70.9

72.0

71.0

69.8

69.9

68.2

72.6

74.0

73.1

74.0

71.9

70.9

72.1

65.066.067.068.069.070.071.072.073.074.075.0

Cila

cap

Ban

yum

asP

urb

alin

gga

Ban

jarn

egar

aK

eb

um

enP

urw

ore

joW

on

oso

bo

Mag

ela

ng

Bo

yola

liK

late

nSu

koh

arjo

Wo

no

giri

Kar

anga

nya

rSr

age

nG

rob

oga

nB

lora

Re

mb

ang

Pat

iK

ud

us

Jep

ara

De

mak

Sem

aran

gTe

man

ggu

ng

Ke

nd

alB

atan

gP

eka

lon

gan

Pe

mal

ang

Tega

lB

reb

esK

ota

Mag

ela

ng

Ko

ta s

ura

kart

aK

ota

sal

atig

aK

ota

sem

aran

gKota…

Ko

ta t

egal

Pro

vin

si

13

(Atmawikarta, 2005) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian derajat kesehatan adalah seberapa

besar tingkat pembiayaan untuk sektor kesehatan. Meskipun terjadi peningkatan

belanja kesehatan setiap tahunnya selama periode penelitian, namun derajat

kesehatan yang ditunjukkan masih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penting dilakukan

penelitian tentang analisis efisiensi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di


1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efisiensi teknis biaya belanja kesehatan di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2012-2014?

2. Bagaimana tingkat efisiensi teknis sistem pelayanan kesehatan di Provinisi

Jawa Tengah tahun 2012-2014?

3. Bagaimana target perbaikan penggunaan biaya belanja kabupaten/kota

yang belum efisien agar mencapai efisien?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang

dikemukakan adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis biaya belanja kesehatan di


14

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis sistem pelayanan kesehatan di


3. Untuk mengetahui target perbaikan penggunaan biaya belanja

kabupaten/kota yang dilakukan agar mencapai efisien.

1. 4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan yang positif terhadap pengembangan ilmu

pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi kesehatan.

b. Digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi

penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan

pembangunan sektor kesehatan di daerah kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Tengah.

b. Bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mencapai sasaran

pembangunan khususnya sektor kesehatan.

c. Bahan masukan dan evaluasi bagi instansi-instansi terkait untuk

lebih meningkatkan kinerja sektor publik.

15

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan hal yang sangat penting karena

menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa,

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk

melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1995:144). Perekonomian

memerlukan regulasi atau campur tangan pemerintah untuk mengatur kegiatan

ekonomi. Sejalan teori Keynes yang menyatakan bahwa sektor publik sebaiknya

turut berperan dalam proses peningkatan perekonomian secara umum. Menurut

Keynes, dalam sistem perekonomian, pihak swasta tidak boleh sepenuhnya diberi

kewenangan untuk mengelola perekonomian. Secara umum peran pemerintah

dalam perekonomian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok

(Mangkoesoebroto, 1999:2), yaitu :

a. Fungsi alokasi, yaitu mengalokasikan sumber daya yang digunakan dalam

memproduksi barang yang berasal dari barang swasta atau barang publik.

b. Fungsi distribusi, yaitu peran pemerintah dalam melakukan distribusi sumber

daya bagi masyarakat.

c. Fungsi stabilisasi, yaitu peran pemerintah dalam menjaga kestabilan

penyerapan tenaga kerja, stabilitas harga, serta tingkat pertumbuhan ekonomi

16

yang tepat yang berdampak pada neraca perdagangan dan neraca

pembayaran.

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya dengan

tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan pengeluaran pemerintah

merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang mencerminkan salah satu wujud

intervensi pemerintah untuk mengatasi market failure dalam suatu perekonomian

(Kemenkeu, 2011). Pengeluaran pemerintah tercermin dalam anggaran belanja

yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Amandemen

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011,

belanja pemerintah daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurangan kekayaan bersih bersih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja secara adil dan

merata agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang

maksimal bagi masyarakat. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintah daerah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang

terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan

undang-undang Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya

memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

17

Pengklasifikasian belanja daerah menurut fungsi yang digunakan untuk

tujuan tujuan nasional terdiri dari : (a) pelayanan umum; (b) ketertiban dan

ketentraman; (c) ekonomi; (d) lingkungan hidup; (e) perumahan dan fasilitas

umum; (f) kesehatan; (g) pariwisata dan budaya; (h) pendidikan; dan (i)

perlindungan sosial.

Dalam mengalokasikan pengeluaran, pemerintah harus melakukan

banyak pertimbangan, karena pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir

dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi harus mempertimbangkan

sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Banyaknya pos-pos

anggaran, sehingga pemerintah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk

sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

Menurut Mangkoesoebroto (1999:169), perkembangan teori makro

mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi :

2.1.1 Model Pembangunan tentang Perkembangan Pengeluaran

Pemerintah

Mangkoesoebroto (1999:169), model ini dikembangkan oleh Rostow dan

Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan

tahapan pembangunan ekonomi. Pada tahap awal dari perkembangan ekonomi,

persentase investasi yang dikeluarkan pemerintah dari total investasi sangat besar,

hal ini disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana,

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan

ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin

18

membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini, untuk mengatasi

kegagalan pasar yang ditimbulkan peran swasta. Sehingga pemerintah harus

menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar. Selain itu,

pada tahap ini pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar

sektor yang semakin rumit (complicated). Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut,

Rostow menjelaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah

beralih dari penyediaan sarana dan prasarana menjadi pengeluaran-pengeluaran

yang bersifat sosial seperti halnya, kesejahteraan hari tua program pelayanan

masyarakat dan program bantuan yang bersifat sosial lainnya.

Teori Rostow dan Musgrave merupakan suatu pandangan yang muncul

dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak

negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu tidak jelas

apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah

beberapa tahap dapat terjadi secara stimulan.

2.1.2 Hukum Wagner Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan

pengeluaran pemerintah yang semakin besar proporsinya terhadap GNP yang

didasarkan pada pengamatan di negara maju. Hukum Wagner menyatakan bahwa

dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini Wagner menerangkan

mengapa peranan pemerintah semakin besar, yang terutama disebabkan karena

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum

pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.

19

Hukum Wagner menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran

pemerintah ditunjukkan dalam gambar berikut, dimana kenaikan pengeluaran

pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1, dan

bukan seperti yang ditunjukkin oleh kurva 2. Proses eksponensial menunjukkan

bahwa pengeluaran pemerintah akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Gambar 2.1 Kurva Hukum Aktivitas Pemerintah yang Selalu

Meningkat

Sumber : Mangkoesoebroto (1999:172)

2.1.3 Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisa bahwa

pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran dan sebaliknya,

Masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai

pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Oleh karena itu, teori

Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan

Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat

jsPengeluaran Pemerintah/GDP Kurve 1

Kurve 2

Z = Kurve perkembangan pengeluaran

pemerintah

Waktu

0 1 2 3 4 5

20

mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat

dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah

untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Perkembangan ekonomi menyebabkan

pemungutan pajak yang semakin meningkat, meskipun tarif pajak tidak berubah,

dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga

semakin meningkat.

Perkembangan pengeluaran pemerintah tidak hanya dari teori makro,

tetapi ada juga teori mikro. Tujuan teori mikro mengenai perkembangan

pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang

menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang

menimbulkan tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan

penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan

disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik tersebut selanjutnya

akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh, pemerintah

menetapkan akan membuat sebuah kapal, maka ini akan menimbulkan permintaan

akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta, seperti semen, baja, alat-alat

pengangkutan dan seagainya. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penentuan Permintaan;

Keterangan :

G = Vektor dari barang publik

X = Vektor barang swasta

21

I = individu; i = 1, …, m

U = fungsi utilitas.

Permintaan akan barang-barang publik dan barang-barang swasta

tergantung pada kendala anggaran (bugjet constraints). Perkembangan

pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan faktor-faktor di bawah ini :

1. Perubahan permintaan akan barang publik;

2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik,

dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam

proses produksi;

3. Perubahan kualitas barang publik;

4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

2.2 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (1996), Pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari

berbagai segi sehingga dapat dibedakan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran pemerintah merupakan investasi untuk menambah kekuatan dan

ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.

b. Pengeluaran pemerintah langsung memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat.

c. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang akan datang.

d. Pengeluaran pemerintah merupakan sarana penyedia kesempatan kerja lebih

banyak dan penyebaran daya beli yang lebih luas.

Berdasarkan penilaian tersebut, pengeluaran pemerintah dapat dibedakan

menjadi sebagai sebagai berikut :

22

a. Pengeluaran yang self liquiditing atau seluruhnya, artinya pengeluaran

pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang

menerima jasa atau barang yang bersangkutan. Contohnya, pengeluaran untuk

jasa negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang ekspor.

b. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan

ekonomi bagi masyarakat, dimana dengan naiknya tingkat penghasilan dan

sasaran pajak yang lain pada akhirnya akan menaikkan penerimaan

pemerintah. Misalnya, pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian,

pendidikan, dan kesehatan masyarakat (publik health).

c. Pengeluaran yang tidak self liquiditing maupun yang tidak produktif, yaitu

pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan

masyarakat. Misalnya, untuk bidang rekreasi, pendirian monument, objek-

objek pariwisata dan sebagainya. Hal ini dapat juga menaikkan penghasilan

dalam kaitannya jasa-jasa tadi.

d. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan

pemborosan, misalnya untuk pembiayaan pertahanan atau perang meskipun

pada saat pengeluaran terjadi penghasilan yang menerimanya akan naik.

e. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang.

Misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Jika hal ini tidak

dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka dimasa

yang akan datang pasti akan lebih besar.

Berdasarkan tujuannya pengeluaran pemerintah dibedakan dalam dua

klasifikasi, yaitu :

23

a. Pengeluaran rutin adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran ini

meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi

daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan bunga utang pemerintah,

serta jumlah pengeluaran lain. Anggaran pengeluaran rutin memegang peran

penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta

upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas, yang pada gilirannya akan

menunjang tercapainya sasaran dan tugas setiap tahap pembangunan.

Penghematan dan efisiensi tersebut antara lain diupayakan malalui pinjaman

alokasi pengeluaran rutin, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan

pembelian barang dan jasa kebutuhan departemen/non lembaga/non

departemen, dan pengurangan berbagai macam subsidi secara bertahap.

b. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang betujuan untuk

pembiayaan proses perubahan, yang merupakan kemajuan dan perbaikan

menuju arah yang ingin dicapai. Pengeluaran pembangunan bersifat

menambah modal masyarakat baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun

non fisik. Di samping itu, pengeluaran pembangunan juga ditujukan untuk

membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu

disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Dana tersebut kemudian

dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah

direncanakan.

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan di atas yang dimaksud

pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah

24

sektor kesehatan. Pemerintah memegang peranan penting dalam menetapkan

alokasi pengeluaran sektor kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan

pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kualitas dan pelayanan kesehatan

yang optimal. Selain itu di dukung dari teori Peacock dan Wiseman yang serupa

dengan teori Wagner yaitu pemerintah senantiasa berusaha memperbesar

pengeluarannya atau sebaliknya. Berdasarkan data periode penelitian tahun 2012-

2014, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas

utama dalam pembangunan ekonomi.

2.3 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, oleh

karena itu kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi

Undang-Undang Dasar. Menurut UU No. 36 Tahun 2006, kesehatan adalah

keadaan sehat, baik secara fisik mental, spiritual, maupun sosial yang

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber

daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian,

kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan

publik.

Pengeluaran sektor kesehatan termasuk dalam klasifikasi belanja menurut

fungsi. Belanja kesehatan adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk

25

meningkatkan kualitas kesehatan dan pelayanan seperti pembelian obat, fasilitas

kesehatan, dan gedung kesehatan. Mill dan Gilson (1990:125), membatasi ruang

lingkup sektor kesehatan ke dalam lima aspek, yaitu :

a. Pelayanan kesehatan, jasa-jasa sanitasi lingkungan (air, sanitasi, pengawasan

polusi, keselamatan kerja, dan lain-lain);

b. Rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial;

c. Pendidikan, pelatihan-pelatihan, penelitian medis murni;

d. Pekerjaan medis-sosial, kerja sosial;

e. Praktis medis yang mendapat pendidikan formal, penyedia pelayanan

kesehatan tradisional;

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa anggaran kesehatan pemerintah

dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji. Adapun untuk

anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan

minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di

luar gaji. Anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik

yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah.

Pada dasarnya tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi

tinggi rendahnya pencapaian derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat

pembiayaan untuk sektor kesehatan (Atmawikarta, 2005). Semakin besar belanja

26

sektor kesehatan, maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat. Indikator

yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat pada

umumnya tercermin dalam kondisi angka kematian, angka kesakitan dan status

gizi (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016).

Hasil dari pembiayaan untuk sektor kesehatan bertujuan untuk

meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat melalui ketersediaan dan

keterjangkauan fasilitas dan layanan kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan

yang terjangkau dan memadai menjadi salah satu tugas pemerintah dalam rangka

menciptakan pembangunan menusia. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan ini

dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD dan digunakan untuk meningkatkan

kualitas dan pelayanan kesehatan seperti pembelian obat, fasilitas dan gedung

kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah).

Anggaran belanja fungsi kesehatan diklasifikasikan menjadi subfungsi:

(1) obat dan peralatan kesehatan; (2) pelayanan kesehatan perorangan; (3)

pelayanan kesehatan masyarakat; (4) keluarga berencana; (5) penelitian dan

pengembangan kesehatan.

Menurut Tjiptoherijanto dan Soesetyo (1994:101), menyebutkan bahwa

secara umum sumber pembiayaan untuk upaya kesehatan dapat digolongkan

sebagai sumber pemerintah dan sumber non-pemerintah (masyarakat dan swasta).

Sumber pemerintah dapat berasal dari pemerintah dalam negeri dan luar negeri.

Sumber pembiayaan bisa berasal dari perpajakan, pembiayaan dari defisit

anggaran pemerintah, pembebanan cukai, serta asuransi kesehatan. Adapun

sumber biaya masyarakat atau swasta dapat berasal dari pengeluaran rumah

27

tangga atau perorangan (out of pocket), perusahaan swasta/BUMN, badan

penyelenggara beberapa jenis jaminan pembiayaan kesehatan termasuk asuransi

kesehatan untuk membiayai pesertanya, dan lembaga non-pemerintah yang

umumnya digunakan untuk kegiatan kesehatan yang bersifat sosial dan

kemasyarakatan.

2.4 Aspek Kesehatan dalam Kajian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah mengkaji tentang alternatif

penggunaan sumberdaya yang langka dan terbatas secara efisien. Pertimbangan

ekonomi memegang peran penting hampir di semua aspek kehidupan manausia,

seperti di sektor pertanian, perumahan, perindustrian, perdagangan, dan juga

kesehatan. Menurut Mills dan Gilson (1990:2) mendefinisikan ekonomi kesehatan

sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sektor kesehatan,

sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal

sebagai berikut:

a. Alokasi sumber daya diantara berbagai upaya kesehatan;

b. Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan;

c. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan;

d. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya;

e. Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada

individu dan masyarakat.

Beberapa ekonom menganggap bahwa kesehatan merupakan fenomena

ekonomi baik jika dinilai dari stok maupun sebagai investasi. Sehingga fenomena

kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai faktor produksi

28

untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari

tujuan-tujuan yang ingin dicapai baik oleh indinvidu, rumah tangga maupun

masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan “welfare objective”. Oleh

karena itu kesehatan dianggap sebagai modal dan memiliki tingkat pengembalian

yang positif baik untuk individu maupun untuk masayarakat.

2.5 Pengukuran Kinerja, Hasil, dan Indikator dalam Kesehatan

Mardiasmo (2002:121) menyatakan pengukuran kinerja sangat penting

untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan

pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi

kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis,

efisien, dan efektif. Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi

melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik

dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu

memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja ini berfokus pada tujuan dan

sasaran program unit kerja. Sehingga akan meningkatkan efisiensi dan

efektifitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.

2. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber

daya dan pembuatan keputusan.

3. Pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

29

Pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah tidak dapat dinilai dari

sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input,

output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu

ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity and service

coverage). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan

pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang

dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak

berupa intangible output.

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi,

efisiensi, dan efektifitas (value for money) organisasi adalah bagaimana

membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang

memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar.

Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan input

finansial (biaya) dengan output nonfinansial, misalnya biaya unit (unit cost

statistics).

Berdasarkan kajian teori diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

kegaiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat mengurangi biaya yang tidak

perlu (efisiensi). Dalam hal ini, peningkatan pengeluaran pemerintah sektor

kesehatan mestinya dapat memberikan peningkatan manfaat yang lebih besar

untuk output dan outcome nya. Sama halnya ilmu ekonomi, sektor kesehatan

berkaitan erat dengan pengalokasian, pembiayaan, dan penggunaan sumber daya

yang sering disebut ekonomi kesehatan. Oleh karena itu sektor kesehatan perlu

adanya pengukuran hasil kesehatan untuk membandingkan nilai masukan dan

30

keluaran guna mengevaluasi efisiensi ekonominya. Hasil dari pengukuran

kesehatan ini diwujudkan dalam status kesehatan yang akan dicapai.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018, telah menetapkan indikator-indikator yang mengacu pada Indonesia Sehat,

yaitu:

1. Indikator proses dan masukan (input), indikator ini terdiri dari pelayanan

kesehatan, sumber daya kesehatan, manajemen kesehatan, dan indikator-

indikator kontribusi terkait sektor tersebut.

2. Indikator hasil antara (intermediate output), indikator ini yang akan

mempengaruhi hasil akhir, seperti keadaan lingkungan, perilaku hidup

masyarakat, serta indikator-indikator akses dan mutu pelayanan kesehatan.

3. Indikator hasil akhir (outcomes), yaitu derajat kesehatan. Indikator ini terdiri

dari indikator mortalitas (kematian), yang dipengaruhi oleh indikator-

indikator mordibitas (kesakitan) dan status gizi.

2.6 Konsep Efisiensi

Kawedar et al. (2008:133) menyatakan mengukur efisiensi dapat dilihat

dari dua sisi yaitu biaya yang dikeluarkan per satuan produk (input ke output) atau

produk yang dihasilkan per satuan sumber daya (output ke input).

Efisiensi merupakan perbandingan output dibagi input sehingga

diperoleh formula sebagai berikut :

Menurut Mardiasmo (2002:132-134), pengukuran efisiensi dilakukan

dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input

31

yang digunakan. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi

tingkat efisiensi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu

produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya

dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Rasio efisiensi tidak

dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Unit A adalah lebih

efisien dibanding unit B, unit A lebih efisien tahun ini dibanding tahun lalu, dan

seterusnya. Karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan

masukan maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara :

a. Meningkatnya output pada tingkat input yang sama;

b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi

peningkatan input;

c. Menurunkan input pada tingkatan output yang sama;

d. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi

penurunan output.

Efisiensi dapat dibagi menjadi dua yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi

teknis (manajerial). Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk

mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal. Efisiensi

teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya

input pada tingkat ouput tertentu (Mardiasmo, 2002:134).

Nicholson (dalam Supiati, 2014), menyatakan bahwa efisiensi dibagi

menjadi dua, yaitu efisiensi teknis (fechnical efficiency) dan efisiensi ekonomi

(cost efficiency). Efisiensi teknis adalah pilihan proses produksi yang

menghasilkan output tertentu dengan meminimalisasi sumber daya. Kondisi

32

efisiensi teknis ini digambarkan oleh titik-titik di sepanjang kurva isoquan.

Efisien ekonomi adalah bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam

kegiatan produksi haruslah yang meminimumkan biaya. Pada efisiensi ekonomis,

kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis anggaran yang dimiliki oleh

perusahaan tersebut (isocost).

Jafarov dan Gunnarson (2008) menyatakan bahwa pada dasarnya kinerja

suatu perusahaan diukur dengan menggunakan efisiensi ekonomi. Efisiensi

ekonomi terdiri atas efisiensi teknis (technical efficiency) dan efisiensi alokasi

(allocative efficiency). Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan

kemampuan unit ekonomi untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum

dari sejumlah input yang digunakan. Sedangkan efisiensi alokasi adalah

kemampuan dan kesediaan unit ekonomi yang digunakan dalam proses produksi

pada tingkat harga relatif.

Pengukuran efisiensi sektor publik khususnya dalam pengeluaran belanja

pemerintah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi

realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah

diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah

menghasilkan kesejahteraan mesyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi

tersebut terpenuhi, maka dikatakan belanja pemerintah telah mencapai tingkat

yang efisien (Kurnia, 2006).

Berkaitan dengan efisiensi pengeluaran pemerintah menurut Guritno

dalam Balitbangda dan Trimitra (2008: 178), peranan pemerintah untuk

33

mengalokasikan anggaran dan sekaligus menjamin tercapainya penggunaan

anggaran (sumber daya) secara efisien. Pada suatu sisi pengeluaran pemerintah

bersifat included, dan pada sisi lain terdapat kendala kemampuan finansial (budget

constraint) karena itu efisiensi diukur dari apakah pengeluaran pemerintah telah

sesuai dengan kenaikan anggaran yang tersedia.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Jafarov dan Gunnarsson (2008)

mengukur efisiensi sektor publik maka digunakan pengukuran efisiensi teknis

dimana nilai efisiensi diukur dengan menggunakan sejumlah input yang

digunakan untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Lebih lanjut dalam

pengukuran efisiensi sektor publik, efisiensi teknis dapat dibagi ke dalam tiga

jenis, yaitu efisiensi teknis biaya (technical cost efficiency), efisiensi teknis sistem

(technical system efficiency), dan efisiensi keseluruhan (over all efficiency).

Efisiensi teknis biaya merupakan pengukuran tingkat penggunaan sarana

ekonomi/ sejumlah input berupa besarnya nilai nominal belanja kesehatan yang

dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan sejumlah output berupa

indikator output hasil antara (ouput intermediate) yang terdiri dari fasilitas dan

layanan kesehatan. Kondisi efisien akan tercapai ketika sejumlah nominal belanja

kesehatan yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu dapat menghasilkan output

berupa fasilitas dan layanan kesehatan yang maksimum.

Efisiensi teknis sistem merupakan pengukuran tingkat penggunaan

sejumlah input berupa indikator ouput intermediate untuk menghasilkan sejumlah

output berupa indikator hasil akhir (outcomes) yaitu derajat kesehatan masyarakat.

Kondisi efisien akan tercapai jika penggunaan sejumlah input berupa fasilitas dan

34

layanan kesehatan dalam jumlah tertentu akan menghasilkan output berupa derajat

kesehatan yang maksimum.

Pengukuran efisiensi keseluruhan dilakukan dengan cara

menghubungkan secara langsung penggunaan indikator input berupa belanja

kesehatan dengan hasil outcome kesehatan berupa derajat kesehatan masyarakat

sebagai ouputnya. Kondisi yang efisien akan terjadi jika dengan besarnya belanja

kesehatan sejumlah tertentu dapat menghasilkan derajat kesehatan masyarakat

yang optimum.

2.7 Pengukuran Efisiensi dengan Metode Data Envelopment Analysis

(DEA)

Menurut Prajanti (2013:12), dalam mengukur efisiensi produksi dapat

dilakukan dengan pendekatan non-parametrik dengan Data Envelopment Analysis

(DEA). Data Envelopment Analysis (DEA) adalah suatu metode yang digunakan

untuk mengevaluasi tingkat efisiensi suatu unit kerja dengan variabel multiple

output dan multiple input melalui pendekatan linear programming. DEA bekerja

dengan langkah mengidentifikasi unit-unit yang akan dievaluasi, input serta

output unit tertentu. Kemudian dihitung nilai produktivitas dan mengidentifikasi

unit mana yang tidak menggunakan input secara efisien atau tidak menghasilkan

output secara efektif. Produktivitas yang diukur bersifat relatif, karena hanya

membandingkan antar unit pengukuran dari 1 set data yang sama. DEA adalah

model analisis faktor produksi untuk mengukur tingkat efisiensi relatif dari set

unit kegiatan ekonomi (UKE). Skor efisiensi dari banyak faktor input dan output

dirumuskan sebagai berikut :

35

Efficiency =

Selain itu, unit-unit yang melibatkan dalam perhitungan dari gabungan

UKE dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan UKE yang tidak efisien.

DEA juga mempertimbangkan menghitung perbaikan yang diperlukan di dalam

masukan (input) yang tidak efisien agar menjadi efisien (Prajanti, 2013:24).

DEA merupakan sebuah metode optimasi matematika yang mengukur

efisiensi teknik suatu unit kegiatan ekonomi (UKE), dan membandingkan secara

relatif terhadap UKE yang lain (Rusydiana, 2013:26). Efisiensi relatif UKE dalam

DEA, adalah rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (total

weighted output/total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot

(weighted) atau timbangan untuk setiap variabel-variabel input maupun output

yang ada, asalkan mampu memenuhi dua kondisi yang disyaratkan. Adapun kedua

kondisi yang disyaratkan yaitu:

a. Bobot tidak boleh negatif;

b. Bobot harus bersifat universal. Hal ini berarti setiap UKE dalam sampel harus

dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi

rasionya (total weighted output/total weighted input) dan rasio tersevut tidak

lebih dari 1 total weighted output/total weighted input ≤ 1).

Unit kegiatan ekonomi (UKE) dikatakan efisien secara relatif apabila

nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai

dualnya kurang dari 1 maka UKE bersangkutan dianggap tidak efisien secara

relatif (Rusydiana, 2013:28).

36

Efisiensi yang diukur oleh analisis DEA memiliki karakter berbeda

dengan konsep efisiensi umumnya :

1. Efisiensi yang diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis. Artinya analisis

DEA hanya memperhitungkan nilai absolute dari suatu variabel. Satuan dasar

pengukuran yang mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti

harga, berat, panjang, isi, dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh karenanya

dimungkinkan suatu pola perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan

satuan yang berbeda-beda.

2. Nilai efisiensi yang dihasilkan bersifat relatif atau hanya berlaku dalam

sekumpulan Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) yang diperbandingkan (Nugroho,

2003).

Analisis DEA memiliki dua model orientasi yaitu berorientasi input

(Input-Oriented Measures) dan berorientasi output (Output-Oriented Measures)

(Rusydiana, 2013:16). Pengukuran berorientasi input (Input-Oriented Measures)

menunjukkan untuk penekanan sejumlah input dapat dikurangi secara

proporsional tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Selanjutnya,

pengukuran berorientsi output (Output-Oriented Measures) mengukur bilamana

sejumlah output dapat ditingkatkan secara proporsional tanpa mengubah jumlah

input yang digunakan. Kedua oreintasi ini dapat berasumsi constant return to

scale (CRS) dan variable return scale (VRS).

Menurut Rusdydiana (2013:22), dalam perkembangannya pendekatan

DEA ada dua model yang digunakan yaitu model constant return to scale (CRS)

yang dikembangkan oleh Charness, Cooper dan Rhodes (Model CCR) dan model

37

variable return scale (VRS) yang dikembangkan oleh Banker, Charnes, dan

Cooper (Model BCC).

Bentuk dasar DEA berasumsi adanya Constan Return to Scale (CRS),

model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output

adalah sama. Artinya jika ada tambahan input sebesar x kali, maka output akan

meningkat sebesar x kali juga. Asumsi yang lain yang digunakan dalam model ini

adalah bahwa setiap perusahaan atau unit kegiatan ekonomi (UKE) beroperasi

pada skala optimal. Nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan 1, UKE yang

nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisiensi sedangkan UKE yang nilai

efisiensinya sama dengan 1 berarti UKE tersebut efisien.

Model Variable Return to Scale (VRS) merupakan pengembangan dari

model CCR. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum

beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio

antara penambahan input dan output tidak sama. Artinya, penambahan input

sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih

kecil atau lebih besar dari x kali.

Secara singkat, pada umumnya metode DEA memiliki keunggulan dan

kelemahan sebagai berikut :

1. Keunggulan DEA

a. Dapat menangani banyak input dan output;

b. Tidak perlu asumsi hubungan fungsional antara variabel input dan output;

c. Unit kegiatan ekonomi (UKE) dibandingkan secara langsung dengan

sesamanya;

38

d. Input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda. Sebagai

contoh X1 dapat dalam unit dan X2 dapat dalam dollar tanpa apriori

keduanya.

2. Keterbatasan DEA

a. Bersifat simple spesifik;

b. Merupakan extreme point technique, kesalahan pengukuran dapat bersifat

fatal;

c. DEA sangat bagus untuk estimasi efisiensi relatif UKE (unit kegiatan

ekonomi) tetapi sangat lambat untuk mengukur efisiensi absolut, dengan

kata lain bisa membandingkan sesama UKE tetapi bukan membandingkan

maksimisasi secara teori;

d. Uji hipotesis secara statistik atas hasil DEA sulit dilakukan;

e. Menggunakan perumusan linear programming terpisah untuk tiap UKE;

f. Bobot dan input yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat ditafsirkan dalam

nilai ekonomi.

g. Hanya mengukur produktivitas relatif dari unit kegiatan ekonomi bukan

produktivitas absolut.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah ini bersifat

universal. Terdapat beberapa literatur yang telah membahas efisiensi belanja

publik di berbagai negara. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menunjang

serta menjadi acuan dalam penelitian ini.

39

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Judul dan

Nama Peneliti

Variabel dan Teknik

Alat Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis

Efisiensi

Belanja

Daerah di

Kabupaten

Sumbawa

(Studi Kasus

Bidang

Pendidikan

dan

Kesehatan)

(Indriati,

Neneng

Erlina,2014)

Variabel input: belanja

pendidikan dan belanja

kesehatan.

Variabel Output intermediate:

Fasilitas dan layanan pendidikan

berupa rasio guru per murid dan

rasio kelas per murid

Fasilitas dan layanan kesehatan

berupa rasio jumlah dokter per

1000 penduduk, rasio tenaga

kesehatan per 1000 orang dan

imunisasi campak.

Variabel outcome:

Pendidikan rata-rata nilai UN

dan angka kelulusan (AL)

Kesehatan AKB dan AKB

Metode Data Envelopment

Analysis (DEA) dengan

menggunakan software DEA

online software (DEAOS).

1. Secara rata-rata

terjadi inefisiensi

2. Efisiensi teknis

biaya bidang

pendidikan :

Kecamatan Batu

Lanteh,

sedangkan

efisiensi teknis

sistem :

Kecamatan

Sumbawa,

Kecamatan Rhee,

Kecamatan

Maronge.

3. Efisiensi teknis

biaya bidang

kesehatan :

Kecamatan

Lantung.

Sedangkan

efisiensi teknis

sistem :

Kecamatan

Maronge,

Kecamatan

Sumbawa,

Kecamatan Utan,

dan Kecamatan

Alas Barat.

2. Efisiensi

Pengeluaran

Pemerintah

Daerah di

Provinsi Jawa

Tengah (Lela

Dina Pertiwi,

2007)

Variabel Input: pengeluaran

pemerintah sektor pendidikan

dan kesehatan.

Variabel Output: Sektor

pendidikan berupa angka melek

huruf dan rata-rata lama sekolah

penduduk 15 tahun ke atas.

Sektor kesehatan berupa AHH.

Metode penelitian menggunakan

Hasil penelitian:

1. Tahun 1999,

pengeluaran

pendidikan belum

efisien.

2. Tahun 2002,

pengeluaran

pendidikan

meningkat, namun

masih kategori

40

No Judul dan

Nama Peneliti

Variabel dan Teknik


analisis Data Envelopment

Analysis (DEA)

belum efisien.

3. Tahun 1999,

pengeluaran sektor

kesehatan

mayoritas belum

efisien.

4. Tahun 2002,

pengeluaran sektor

kesehatan terjadi

peningkatan dan

membaik.

5. Peningkatan

tingkat efisiensi

tahun 2002.

3. Model

Pengukuran

Kinerja dan

Efisiensi

Sektor Publik

Metode Free

Disposable

Hull (FDH)

Akhmad

Syakir Kurnia,

2006.

Untuk menaksir PSP, penelitian

ini menggunakan 5 sub indikator

kinerja yang terdiri dari

indikator sosioekonomi dan

Musgravia indicators, yaitu

kesehatan, pendidikan,

distribusi, stabilitas, dan kinerja

ekonomi.

Analisis Free Disposible Hull

(FDH)

Metode: publik sector

performance (PSP) dan Publik

sektor efficiency.

Hasil penelitian

menunjukkan 2

daerah kabupaten/

kota yang relatif lebih

efisisen dibandingkan

lainnya pada tahun

2002, yaitu

Kabupaten Cilacap

dan Kabupaten

Grobogan. Dari PSP

Indikator, terlihat

bahwa kabupaten/

kota yang proporsi

pengeluaran

pemerintah terhadap

PDRBnya tinggi tidak

serta merta memiliki

indikator yang tinggi.

4. Government

Spending on

Health Care

and Education

in Crotia :

Efficiency and

Reform

Option.

(Jafarov dan

Victoria

Gunnarson,

Variabel Input : Kesehatan

berupa besaran anggaran

kesehatan yang dikeluarkan

pemerintah Kroasia. Variabel

Output : Angka Harapan Hidup,

Angka Kematian Kasar per

100.000 penduduk, Angka

Kematian Bayi per 1000

kelahiran, Angka Kematian

Balita per 1000 kelahiran,

Angka Kematian Ibu Maternal

Hasil penelitian

menunjukkan telah

terjadi inefisiensi

yang signifikan

dalam teknis biaya

pengeluaran

kesehatan di Negara

Kroasia pada

tahun 2007. Hal

tersebut berkaitan

dengan adanya

41

No Judul dan

Nama Peneliti

Variabel dan Teknik


IMF Working

Paper 2008).

per 100.000 kelahiran dan kasus

tuberkolosis per 100.000

penduduk.

Mengkaji tingkat efisiensi relatif

dari pengeluaran pemerintah di

Negara Kroasia dengan metode

analisis Data Envelopment

Analysis (DEA).

ketidak cukupan

dalam me-recovery

biaya,

mekanisme

pembiayaan dan

penyelenggaraan

institusi yang

buruk, serta

kelemahan dalam

penetapan sasaran

subsidi

kesehatan.

5. Education and

Health in G7

Countries:

Achieving

Better

Outcomes with

Less Spending.

(Marijn

Verhoeven,

dkk. IMF

Working

Paper, 2007).

Variabel input : pengeluaran

pemerintah sektor kesehatan.

Variabel Intermediate: jumlah

tempat tidur di rumah sakit,

jumlah dokter per kapita, jumlah

imunisasi, dan jumlah konsultasi

dokter.

Variabel Outcome : Angka

Harapan Hidup, Angka

Kematian Kasar, Angka

Kematian bayi per 1000

penduduk, Angka Kematian

Anak per 1000 penduduk, dan

Angka Kematian Maternal per

1000 penduduk.

Dalam mengukur tingkat

efisiensipengeluaran

pemerintah, penelitian ini

menggunakan metode analisis

statistic non parametrik berupa

Data

Envelopment Analysis(DEA).

Inefisiensi

pengeluaran

pemerintah

untuk sektor publik

yang terjadi

pada negara-negara

G7 disebabkan

karena kurangnya

efektifitas dalam

memperoleh

sumberdaya, seperti

guru dan tenaga

medis (dokter)

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan

beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas. Persamaan dalam

penelitian ini adalah penggunaan metode Data Envelopment Analysis (DEA)

42

untuk mengukur efisiensi teknis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel output intermediate yang

digunakan berupa rasio jumlah puskesmas per 100.000 penduduk dan rasio

jumlah tenaga bidan per 100.000 penduduk. Selain itu perbedaan juga terdapat

pada lokasi, tahun, dan variabel penelitian yang digunakan.

2.9 Kerangka Berpikir

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan

ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengatur

anggaran kesehatan minimal 10 persen dari seluruh anggaran belanja daerah yang

tersedia. Anggaran ini terdiri dari anggaran kesehatan pemerintah pusat yang

dialokasikan minimal 5% dari APBN diluar gaji, sementara besar anggaran

kesehatan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dialokasikan minimal

10 persen dari APBD di luar gaji. Besarnya belanja kesehatan ini akan

berhubungan positif dengan pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Namun

kenyataannya belanja kesehatan yang meningkat belum mampu diimbangi dengan

pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan

penggunaan biaya dalam mencapai output melalui efisiensi teknis biaya dan

efisiensi teknis sistem. Dalam perhitungan nilai efisiensi teknis dilakukan dengan

tiga variabel yaitu variabel input, variabel output intermediate, dan variabel

output. Variabel input dibandingkan dengan variabel output intermediate sehingga

akan menghasilkan nilai efisiensi teknis biaya. Efisiensi teknis biaya merupakan

efisiensi dalam penggunaaan input berupa belanja kesehatan untuk menghasilkan

43

output berupa fasilitas dan layanan kesehatan. Selanjutnya, variabel output

intermediate akan dibandingkan dengan variabel output sehingga menghasilkan

nilai efisiensi teknis sistem.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran dari analisis

efisiensi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

tidak diimbangi dengan Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat di Jawa Tengah

Analisis Efisiensi

Efisiensi Teknis Biaya Efisiensi Teknis Sistem

Variabel Input

Pengeluaran

Pemerintah

untuk sektor

kesehatan

Variabel Output Intermediate

Rasio jumlah puskesmas

per 100.000 penduduk

Rasio jumlah tenaga bidan

per 100.000 penduduk

Rasio jumlah tempat tidur

tersedia di rumah sakit per

100.00 penduduk

Variabel Output

Angka

Kematian Bayi

Angka

Kematian Ibu

Angka Harapan

Hidup

Efisien/ Inefisien

Target Perbaikan

44

Efisiensi teknis sistem adalah efisiensi dalam penggunaan input berupa

fasilitas dan layanan kesehatan untuk menghasilkan output berupa derajat

kesehatan. Kedua nilai efisiensi tersebut akan terbagi ke dalam dua kondisi, yaitu

efisien dan tidak efisien (inefisien). Pada kondisi yang tidak efisien akan

dilakukan analisis lebih lanjut mengenai besarnya target perbaikan untuk menjadi

efisien.

45

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis

Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan metode analisis yang

didesain khusus untuk mengukur efisiensi relatif masing-masing unit sampel

penelitian. Dalam perkembangannya, DEA merupakan alat analisis yang

digunakan untuk mengukur efisiensi relatif salah satunya dalam penelitian dalam

bidang kesehatan. Penelitian ini akan menganalisis efisiensi pengeluaran

pemerintah sektor kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber yang terkait. Data yang

digunakan dalam penelitian ini berupa data belanja APBD sektor kesehatan

Provinsi Jawa Tengah, jumlah puskesmas, jumlah tenaga bidan, dan jumlah

tempat tidur di rumah sakit pemerintah, serta data yang menunjukkan derajat

kesehatan masyarakat (Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, dan Angka

Harapan Hidup).

Sumber data berasal dari instansi-instansi terkait diantaranya Direktorat

Jendral Perimbangan Keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

46

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan untuk menganalisis efisiensi dalam penelitian

ini adalah dengan mengunakan variabel input dan output. Variabel input

didefinisikan sebagai sumber daya yang dimanfaatkan oleh UKE atau kondisi

yang mempengaruhi kinerja dari UKE, sedangkan variabel output adalah

keuntungan (benefit) yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan operasi UKE.

Variabel output intermediate dimaksudkan untuk mengakomodir hubungan tidak

langsung antara variabel input dan variabel output. Penelitian ini menggunakan 2

(dua) analisis efisiensi teknis, yaitu efisiensi teknis biaya dengan membandingkan

variabel input dengan variabel output intermediate, sedangkan untuk efisiensi

teknis sistem yaitu dengan membandingkan antara variable output intermediate

dengan variabel output. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel

diantaranya:

a. Variabel Input,

Variabel input ini meliputi pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

Penggunaan pengeluaran sektor kesehatan ini meliputi pelayanan dasar, pelayanan

rujukan, pelayanan kefarmasian, dan keluarga berencana. Pengeluaran pemerintah

sektor kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah belanja kesehatan

per kapita Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam juta rupiah.

b. Variabel Output Intermediate

1. Rasio jumlah puskesmas per 100.000 penduduk;

Jumlah puskesmas per 100.000 penduduk merupakan salah satu indikator

yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap fasilitas

47

dan layanan kesehatan berupa puskesmas di suatu wilayah (Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah, 2014). Puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat

dengan masyarakat, karena puskesmas menjalankan fungsi kuratif, selain itu

puskesmas juga mempunyai peran dalam preventif dan promotif. Puskesmas

menjadi institusi jenjang pertama yang terlibat langsung dengan masyarakat.

Variabel jumlah puskesmas yang digunakan meliputi jumlah puskesmas,

puskesmas rawat inap, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling.

Penghitungan indikator ini diperoleh melalui formula:

2. Rasio jumlah tenaga bidan per 100.000 penduduk;

Jumlah bidan per 100.000 penduduk merupakan jumlah bidan yang

bertugas di rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu atau

fasilitas kesehatan publik milik pemerintah lainnya di suatu wilayah tertentu

(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2014). Upaya penting dalam

peningkatan kesehatan masyarakat adalah peningkatan penolong kelahiran oleh

tenaga medis. Penolong kelahiran secara langsung sangat mempengaruhi derajat

kesehatan ibu dan anak pada tahun-tahun selanjutnya pasca kelahiran.

Berdasarkan data Susenas, selama periode penelitian tahun 2012-2014, rata-rata

persentase balita menurut penolong kelahiran di Provinsi Jawa Tengah adalah

tenaga bidan dengan 71,03 persen. Ini menunjukkan bahwa tenaga bidan memliki

peran besar dalam penolong kelahiran di Jawa Tengah. Variabel jumlah bidan

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah bidan yang bertugas di

48

rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu atau fasilitas kesehatan

publik milik pemerintah lainnya di suatu wilayah tertentu. Perhitungan indikator

diperoleh melalui formula:

3. Rasio jumlah tempat tidur yang tersedia Rumah Sakit per 100.000

penduduk.

Merupakan indikator yang menggambarkan fasilitas layanan kesehatan

yang disediakan pemerintah di rumah sakit milik pemerintah dalam satu tahun

tertentu (Djafarov dan Gunnarson, 2008). Variabel jumlah tempat tidur yang

digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah tempat tidur milik pemerintah

yaitu departemen kesehatan, provinsi, kabupaten/kota, ABRI, departemen lain dan

swasta. Perhitungan indikator diperoleh melalui formula:

c. Variabel Output

1. Angka Kematian Bayi per 1.000 jumlah kelahiran;

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (1-11

bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun (Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Tengah, 2014). Angka ini merupakan indikator sensitif terhadap

ketersediaan, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan

perinatal. Sedangkan kelahiran hidup adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa

49

memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan

tanda-tanda kehidupan. Adapun perhitungan indikator formulanya:

Indikator angka kematian (mortalitas) memiliki karakteristik negatif,

artinya semakin rendah nilai mortalitas, maka semakin baik kondisi derajat

kesehatan. Karena AKB merupakan salah satu indikator mortalitias. Hal ini tidak

sesuai dengan perhitungan efisiensi DEA yaitu bobot harus berkarakteristik

positif. Sehingga indikator AKB di proksi dengan Angka Bayi Lahir Hidup

(ABH) dengan formula:

Angka bayi hidup merupakan angka berketerbalikan dengan angka

kematian bayi, sehingga jumlah bayi hidup yang meningkat mencerminkan

jumlah kematian bayi yang berkurang.

2. Angka Kematian Ibu Maternal per 100.000 kelahiran hidup;

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil

atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa

memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni yang disebabkan

karena kehamilannya/pengelolaanya, bukan karena sebab-sebab lain seperti

kecelakaan, terjatuh dan lain-lain (BPS, 2014). Adapun perhitungan indikator

formulanya:

50

Sama halnya dengan AKI, indikator AKI juga merupakan salah satu

indikator mortalitas yang memiliki karakteristik negatif, sehingga dalam

penelitian ini indikator AKI diproksi dengan indikator Angka Ibu Melahirkan

Selamat (AIMS) dengan perhitungan indikator formulanya:

AIMS merupakan angka yang berkerbalikan dengan AKI, sehingga

jumlah AIMS yang meningkat akan mencerminkan jumlah AKI yang menurun.

3. Angka Harapan Hidup saat lahir

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan

dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada tahun

tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka ini mencerminkan lamanya seorang bayi baru lahir diharapkan hidup dan

memberikan gambaran salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kualitas

hidup dan kesehatan masyarakat. Sedangkan Angka Harapan Hidup saat lahir

adalah rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) sejak lahir yang akan dicapai oleh

penduduk dalam suatu wilayah dan waktu tertentu yang dihitung berdasarkan

angka kematian menurut kelompok umur. Perhitungan Angka Harapan Hidup

dihitung dengan menggunakan paket program Mortpak berdasarkan data rata-rata

kelompok umur ibu 15-49 tahun, dan dengan memperhatikan trend hasil Sensus

51

penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus. Dalam penelitian ini yang

digunakan adalah Angka Harapan hidup saat lahir.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode

dokumentasi atau studi pustaka. Arikunto (2013:274) mendefiniskan metode

dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal tau variabel yang berupa

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger,

agenda dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi atau studi pustaka

berupa Rekap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Profil

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Juknis Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi

Jawa Tengah, Jawa Tengah dalam Angka, Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

dalam Angka, serta berbagai buku dan literatur berupa jurnal penelitian dan

laporan kinerja pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data

Envelopment Analysis (DEA). Pemilihan penggunaan analisis DEA berdasarkan

pertimbangan bahwa analisis DEA mampu mengukur efisiensi relatif suatu unit

kegiatan ekonomi (UKE) dalam kondisi banyak input maupun output (multi-input

and multi-output). Selain itu DEA mampu mengakomodasi satuan-satuan dari

variabel-variabel input dan output yang saling berbeda. Pemilihan analisis DEA

dalam penelitian ini mampu mengukur tingkat efisiensi relatif pengeluaran

pemerintah sektor kesehatan di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah.

52

Dengan mengukur efisiensi pengeluran pemerintah sektor kesehatan tersebut,

maka akan dapat dilihat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah

efisien dan yang belum efisien dalam penggunaan belanja kesehatannya.

Penelitian ini menjelaskan hubungan penggunaan biaya kesehatan dalam

mencapai output akhir meliputi variabel input dan variabel output intermediate

akan menghasilkan efisiensi teknis biaya, lebih lanjut variabel output intermediate

dan variabel output akan menghasilkan efisiensi teknis sistemnya. Efisiensi yang

diukur adalah bersifat teknis, bukan ekonomis. Artinya analisis DEA hanya

memperhitungkan nilai absolut dari suatu variabel. Satuan dasar pengukuran yang

mencerminkan nilai ekonomis dari tiap-tiap variabel seperti harga, berat, panjang,

isi dan lainnya tidak dipertimbangkan. Oleh karena itu dimungkinkan suatu pola

perhitungan kombinasi berbagai variabel dengan satuan yang berbeda-beda.

Dalam pengukuran efisiensi pada dasarnya merupakan rasio antara

output dan input, disajikan sebagai berikut:

Efisiensi =

………………. ………………….…..(1)

Selanjutnya, pengukuran efisiensi yang menyangkut input dan output

dengan pengukuran efisiensi relatif yang dibobot sebagaimana sebagai berikut:

Efisiensi dari unit j =

…………........................................... (2)

Namun demikian, pengukuran tersebut tetap memiliki keterbatasan

berupa sulitnya menentukan bobot yang seimbang untuk input dan output. Maka

dari itu, DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang

memaksimumkan rasio efisiensinya (maximize total weighted output/ total

53

weighted input). Untuk mengkalkulasi efisiensi relatif dari pengeluaran

pemerintah sektor kesehatan di Provinsi Jawa Tengah digunakan pemrograman

linear sebagai berikut.

Maksimumkan ∑ …………………………………… (3)

Dengan batasan kendala :

∑ ∑

…………………………… (4)

∑ .…………………………….....……..........................................(5)

……………………………………………………… (6)

…………………………………………………….. (7)

Keterangan dari persamaan di atas dijelaskan sebagai berikut:

Zk = Kabupaten/kota yang diamati

K = Kabupaten/kota yang dinilai dalam analisis yaitu 35 kabupaten/kota

= Jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE k

= Jumlah input I yang digunakan UKE k

s = Jumlah output yang dihasilkan (layanan, fasilitas kesehatan dan derajat

kesehatan).

m = Jumlah input yang digunakan (belanja kesehatan kabupaten/kota)

= Bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap UKE k

= Bobot tertimbang dari input i yang dihasilkan tiap UKE k

Pengukuran dalam analisis DEA memiliki dua model orientasi yaitu

orientasi input (Input-Oriented Measures) dan orientasi output (Output-Oriented

Measures). Dalam penelitian ini menggunakan orientasi output untuk variabel

input dan variabel output intermediate, serta variabel output intermediate dan

54

variabel outcome. Artinya sejumlah output dapat ditingkatkan secara proporsional

tanpa mengubah jumlah input yang digunakan. Sehingga dari analisis efisiensi ini

akan dihasilkan efisiensi teknis biaya dan efisiensi teknis sistem.

Aam Rusydiana (2013:21) menyatakan bahwa dalam pendekatan DEA

dikenal dua asumsi berdasarkan hubungan variabel input dengan outputnya, yaitu

Constant Return to Scale (CRS) dan Variable Return to Scale (VRS). Pendekatan

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variable Return to Scale (VRS),

dengan asumsi bahwa rasio penambahan input dan output adalah tidak sama.

Karena dalam sektor kesehatan penambahan proporsi input belum tentu dapat

meningkatkan proporsi output dengan nilai yang sama. Hal ini dikarenakan ada

faktor lain yang juga mempengaruhi seperti tingkat pendidikan, kesadaran

masyarakat, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.

Tabel 3.1 Kriteria Ukuran Tingkat Efisiensi Teknis Belanja Kesehatan di

Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria Efisiensi Nilai Efisiensi (persen)

Sempurna/Optimum 100

Tinggi 81-99

Sedang 60-80

Rendah 41-59

Tidak Efisien ≤ 40

Sumber : Hidayat dalam Fathoni, 2016.

Agar dapat dipastikan tingkat capaian efisiensi teknis pada belanja sektor

kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014, maka perlu adanya

pembagian kriteria ukuran tingkat efisiensi, yaitu efisiensi sempurna, efisiensi

tinggi, efisiensi sedang, efisiensi rendah, serta tidak efisien. Kriteria ukuran

tingkat efisiensi dapat terlihat pada Tabel 3.1 di atas.

Salah satu keunggulan analisis perhitungan efisiensi dengan metode DEA

adalah selain mampu menemukan nilai efisiensi relatif dari masing-masing UKE,

55

metode DEA juga dapat membuat skenario perbaikan input dan output, bagi input

dan output yang belum efisien melalui langkah-langkah indentifikasi input yang

terlalu banyak atau output yang terlalu rendah. Hasil analisis data dengan metode

DEA, akan terlihat UKE yang memiliki input/ output yang belum efisien. Maka

dari hal tersebut akan ditentukan langkah selanjutnya untuk tahap perbaikan.

56

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

4.1.1 Letak geografis dan Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang

letaknya cukup strategis karena berada diantara dua provinsi besar yaitu Jawa

Barat dan Jawa Timur serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 5°40'

dan8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan111°30' Bujur Timur.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 km2. Secara

administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota yang

tersebar menjadi 573 kecamatan dan 8.578 desa/ kelurahan. Wilayah terluas

terdapat di Kabupaten Cilacap sebesar 2.138,51 km2, atau sekitar 6,75% dari luas

total Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Kota Magelang merupakan wilayah yang

luasnya paling kecil yaitu sebesar 18,12 km2.

4.1.2 Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 33.522.663 jiwa atau

sekitar 13,29 persen dari jumlah penduduk Indonesia (Sensus Penduduk, 2014).

Ini menempatkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi ketiga di Indonesia

dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata

kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 1.030 jiwa untuk setiap

km2. Wilayah terpadat adalah Kota Surakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk

sekitar 11.584 jiwa per km2

persegi. Wilayah terlapang adalah Kabupaten Blora,

57

dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 472 jiwa per km2, dengan demikian

persebaran penduduk di Jawa Tengah belum merata.

Gambar 4.1 Jumlah Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2) berdasarkan

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014

Sumber : BPS, 2015.

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat persebaran

penduduk di Provinsi Jawa Tengah masih belum merata. Jumlah penduduk

perkotaan lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah kabupaten (pedesaan).

Rerata kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sekitar

2000,57 jiwa per km2 dengan kepadatan tertinggi di Kota Surakarta sebesar

11.585 jiwa per km2 dan kepadatan terendah di Kabupaten Blora sebesar 473 jiwa

per km2. Jika dilihat dari segi kesehatan, tingkat kepadatan dan mobilitas

penduduk yang tinggi akan berpengaruh terhadap penyebaran beberapa penyakit

menular dan penyebab munculnya masalah kesehatan lainnya. Karena pada

umumnya penduduk yang berada di daerah yang kepadatan penduduknya tinggi

akan sulit untuk mengatur kebersihan pada lingkungannya. Sebagai contoh di kota

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000K

ota

Su

raka

rta

Ko

ta T

egal

Ko

ta M

age

lan

gK

ota

Pek

alo

nga

nK

ota

Se

mar

ang

Ko

ta S

alat

iga

Kab

. Ku

du

sK

ab. S

uko

har

joK

ab. K

late

nK

ab. T

egal

Kab

. Pem

alan

gK

ab. D

em

akK

ab. B

anyu

mas

Kab

. Je

par

aK

ab. P

urb

alin

gga

Kab

. Mag

ela

ng

Kab

. Kar

anga

nya

rK

ab. B

reb

esK

ab. S

em

aran

gK

ab. P

ekal

on

gan

Kab

. Bo

yola

liK

ab. K

en

dal

Kab

. Bat

ang

Kab

. Sra

gen

Kab

. Ke

bu

men

Kab

. Tem

angg

un

gK

ab. B

anja

rneg

ara

Kab

. Pat

iK

ab. C

ilaca

pK

ab. W

on

oso

bo

Kab

. Pu

rwo

rejo

Kab

. Gro

bo

gan

Kab

. Re

mb

ang

Kab

. Wo

no

giri

Kab

. Blo

ra

58

dengan mayoritas penduduk yang tinggi, mengalami masalah sampah yang

menumpuk dan sulit untuk ditangani. Sehingga masyarakat lebih memilih

membuang ke sungai, karena terbatasnya tempat pembuangan akhir. Akibat hal

tersebut, aliran sungai menjadi mampet, bila musim hujan akan terjadi banjir.

Akibat dari banjir ini menimbulkan berbagai macam penyakit seperti DBD, diare,

muntaber dan lain sebagainya.

Padat dan/ tidaknya suatu penduduk di daerah tidak bisa dijadikan tolok

ukur untuk menentukan kesehatan penduduk suatu daerah, karena hal ini kembali

lagi kepada kesadaran penduduk akan pentingya lingkungan yang sehat sehingga

terhidar dari berbagai macam penyakit.

4.2 Belanja Sektor Kesehatan

Berdasarkan rekap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015,

diketahui bahwa belanja kesehatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 secara umum mengalami

kecenderungan yang selalu meningkat. Peningkatan belanja kesehatan dibeberapa

daerah terjadi sangat signifikan, hampir semua kabupaten/kota mengalami

peningkatan belanja kesehatan selama periode penelitian (2012-2014), kecuali

Kota Salatiga yang mengalami penurunan pada tahun 2013, namun meningkat

kembali pada tahun 2014.

Bertikut disajikan tabel anggaran belanja kesehatan perkapita

berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 :

59

Tabel 4.1

Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Per kapita Berdasarkan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014

No Kabupaten/Kota 2012 2013 2014 Rata-Rata

1 Kab. Cilacap 98778,67 117144,56 137530,70 117817,98

2 Kab. Banyumas 145089,18 162279,40 209047,64 172138,74

3 Kab. Purbalingga 145104,16 158531,27 208052,41 170562,61

4 Kab. Banjarnegara 133564,63 156835,92 174103,31 154834,62

5 Kab. Kebumen 110936,13 175019,87 214329,50 166761,83

6 Kab. Purworejo 167049,10 208501,66 229676,16 201742,31

7 Kab. Wonosobo 132320,07 149754,32 209994,33 164022,91

8 Kab. Magelang 103719,13 116507,10 123901,17 114709,13

9 Kab. Boyolali 174851,54 195281,09 232436,47 200856,36

10 Kab. Klaten 70502,85 76801,71 148106,47 98470,35

11 Kab. Sukoharjo 125979,54 155138,30 195828,05 158981,96

12 Kab. Wonogiri 127272,70 143354,68 200649,97 157092,45

13 Kab. Karanganyar 117423,32 151755,40 189712,35 152963,69

14 Kab. Sragen 170714,48 176546,67 240383,85 195881,66

15 Kab. Grobogan 108961,35 112005,74 165829,53 128932,21

16 Kab. Blora 146923,19 163170,35 225458,06 178517,20

17 Kab. Rembang 223759,71 257573,01 288041,95 256458,22

18 Kab. Pati 174904,29 188628,45 207407,59 190313,44

19 Kab. Kudus 197003,14 226610,17 236674,95 220096,09

20 Kab. Jepara 127264,99 146859,33 152513,34 142212,55

21 Kab. Demak 97612,86 105582,64 148772,85 117322,78

22 Kab. Semarang 151128,75 193358,40 231977,02 192154,73

23 Kab. Temanggung 122100,11 150372,72 183743,59 152072,14

24 Kab. Kendal 129856,78 158382,82 192972,20 160403,94

25 Kab. Batang 140605,53 184983,35 211284,67 178957,85

26 Kab. Pekalongan 177909,65 221319,01 255372,28 218200,31

27 Kab. Pemalang 100471,13 117834,28 122410,89 113572,10

28 Kab. Tegal 107106,35 127328,65 181188,78 138541,26

29 Kab. Brebes 84378,51 117171,02 130658,98 110736,17

30 Kota Magelang 807452,78 941477,78 1109567,81 952832,79

31 Kota Surakarta 232707,10 239829,58 243347,07 238627,92

32 Kota Salatiga 625517,61 537303,24 702831,99 621884,28

33 Kota Semarang 43517,21 152395,58 159519,95 118477,58

34 Kota Pekalongan 230219,00 286871,90 374232,65 297107,85

35 Kota Tegal 546336,68 645245,69 733875,17 641819,18

Rata-rata 217030,78

Sumber : Rekap APBD klasifikasi fungsi menurut kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2012-2014, diolah.

60

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2012,

anggaran belanja kesehatan terbesar dicapai oleh Kota Magelang sebesar Rp.807

juta. Adapun belanja kesehatan terendah dikeluarkan oleh Kota Semarang sebesar

Rp.43 juta. Pada tahun 2013, belanja kesehatan di Kota Magelang meningkat

menjadi Rp.941 juta dan menjadi belanja kesehatan terbesar pada tahun itu, dan

belanja terendah dimiliki oleh Kabupaten Klaten sebesar Rp.76 juta. Sedangkan

pada tahun 2014, belanja kesehatan tertinggi kembali dimiliki oleh Kota

Magelang dengan Rp.1.109 juta dan yang terendah yaitu Kabupaten Pemalang

dengan Rp.122 juta.

Perkembangan rata-rata belanja kesehatan di Provinsi Jawa Tengah pada

tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Magelang

memiliki angka rata-rata belanja kesehatan terbesar mencapai angka Rp.952 juta.

Sedangkan angka rata-rata belanja kesehatan terkecil dimiliki oleh Kabupaten

Klaten sebesar Rp.98 juta. Besarnya kecilnya anggaran belanja sektor kesehatan

dalam APBD yang diupayakan oleh masing-masing pemerintah daerah salah

satunya sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masing-masing daerah

terhadap penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan. Fasilitas dan layanan

kesehatan yang diupayakan oleh pemerintah daerah ini pada akhirnya akan

digunakan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

4.3 Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,

61

pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (Undang-Undang Nomor 36 tahun

2009). Indikator yang digunakan dalam menggambarkan fasilitas dan pelayanan

kesehatan diantaranya rasio jumlah puskesmas per jumlah penduduk, rasio jumlah

bidan per jumlah penduduk, dan rasio jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah

sakit per jumlah penduduk (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015).

Indikator fasilitas kesehatan berupa rasio jumlah puskesmas dan rasio

jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. Ditinjau dari indikator rasio

jumlah puskesmas masih mengalami ketimpangan yang cukup besar. Hal ini

terlihat pada tahun 2012, rasio jumlah puskesmas tertinggi terdapat di Kabupaten

Wonogiri dengan 22,82 unit per 100.000 penduduk, adapun rasio jumlah

puskesmas terendah dimiliki oleh Kota Semarang sebesar 7,36 unit per 100.000

penduduk. Sama halnya dengan tahun 2013, rasio jumlah puskesmas tertinggi

masih dimiliki Kabupaten Wonogiri (22,92 unit per 100.000 penduduk), terendah

dimiliki Kota Semarang (7,30 unit per 100.000 penduduk). Kondisi ini tidak

berubah sampai tahun 2014. Bahkan untuk Kabupaten Wonogiri ini memiliki

rasio dokter yang hamper 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan

kabupaten yang memiliki rasio jumlah puskesmas terendah.

Perkembangan rasio jumlah puskesmas selama tahun 2012-2014

menunjukkan bahwa sebanyak 18 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah masih

memiliki fasilitas jumlah puskesmas dibawah rata-rata provinsi (12,74 unit per

100.000 penduduk). Daerah yang memiliki fasilitas puskesmas tertinggi yaitu

Kabupaten Wonogiri dengan 22,68 unit per 100.000 penduduk. Sedangkan daerah

dengan fasilitas puskesmas terendah dimiliki oleh Kota Semarang sebesar 7,02

62

unit per 100.000 penduduk. Ini menandakan bahwa fasilitas kesehatan yang

tercermin dari indikator jumlah puskesmas di Provinsi Jawa Tengah sebagian

besar daerah kabupaten/kota masih mengalami ketimpangan dalam pemerataan

jumlah puskesmas yang tersebar di beberapa wilayah.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang ditinjau dari indikator rasio jumlah

tempat tidur yang tersedia di rumah sakit selama periode penelitian juga masih

mengalami ketimpangan. Pada tahun 2012, Kota Magelang memiliki rasio jumlah

tempat tidur yang tersedia tertinggi dengan 586,98 unit per 100.000 penduduk

sedangkan Kabupaten Magelang memiliki rasio jumlah tempat tidur yang tersedia

terendah dengan 27,31 unit per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013 rasio jumlah

tempat tidur di Kota Magelang naik menjadi 589,49 unit per 100.000 penduduk,

lain halnya dengan Kabupaten Magelang turun menjadi 25,21 unit per 100.000

penduduk. Adapun tahun 2014, kedua daerah tersebut mengalami peningkatan

kembali Kota Magelang (691,18 unit per 100.000 penduduk) dan Kabupaten

Magelang (33,88 unit per 100.000 penduduk).

Perkembangan rasio jumlah tempat tidur selama tahun 2012-2014

menunjukkan bahwa sebanyak 27 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

yang masih berada di bawah rata-rata provinsi (112,28 unit per 100.000

penduduk). Secara umum yang terlihat pada rasio jumlah tempat tidur yang

tersedia di rumah sakit antara daerah kota dan kabupaten memiliki angka yang

jauh berbeda. Rasio jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, daerah kota

jauh lebih tinggi diatas 100, sedangkan untuk daerah kabupaten memiliki rasio

jumlah tempat tidur dibawah 100.

63

Tabel 4.2 Rasio Puskesmas dan Rasio Tempat Tidur yang Tersedia di

Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 (per 100.000

penduduk)

Kab/Kota Rasio Puskesmas Rasio Tempat Tidur

2012 2013 2014 Rata-rata 2012 2013 2014 Rata-rata

Kab. Cilacap 9,82 9,84 8,96 9,54 43,81 46,60 47,28 46,24

Kab. Banyumas 8,17 8,16 7,22 7,85 111,16 115,35 145,90 124,14

Kab. Purbalingga 10,48 10,46 9,11 10,02 48,32 48,19 47,12 47,88

Kab. Banjarnegara 13,92 13,93 12,50 13,45 54,21 54,27 50,34 52,94

Kab. Kebumen 13,37 13,51 12,62 13,17 73,45 73,76 87,30 78,17

Kab. Purworejo 18,07 18,14 16,38 17,53 72,83 73,14 76,97 74,32

Kab. Wonosobo 14,00 14,04 12,93 13,66 56,52 56,67 63,11 58,77

Kab. Magelang 10,50 10,48 10,13 10,37 27,31 25,21 33,88 28,80

Kab. Boyolali 12,59 12,61 11,07 12,09 80,67 91,30 96,05 89,34

Kab. Klaten 14,40 14,45 13,00 13,95 69,55 69,80 88,21 75,86

Kab. Sukoharjo 17,44 17,42 16,10 16,99 80,12 80,05 87,87 82,68

Kab. Wonogiri 22,82 22,92 22,31 22,68 67,42 73,01 78,13 72,85

Kab. Karanganyar 14,55 14,52 12,85 13,97 60,45 60,34 67,55 62,78

Kab. Sragen 15,54 15,60 14,39 15,17 82,49 85,90 98,56 88,98

Kab. Grobogan 10,60 10,70 9,67 10,33 70,12 68,62 73,07 70,60

Kab. Blora 13,34 13,38 12,14 12,95 55,48 55,66 63,53 58,22

Kab. Rembang 18,57 18,56 16,77 17,97 42,56 42,54 53,41 46,17

Kab. Pati 9,34 9,36 8,81 9,17 71,64 75,86 76,45 74,65

Kab. Kudus 10,28 10,24 9,38 9,97 127,01 134,06 145,16 135,41

Kab. Jepara 8,65 8,58 7,26 8,16 59,83 59,40 65,25 61,49

Kab. Demak 9,62 9,59 8,41 9,21 38,30 38,19 42,84 39,78

Kab. Semarang 13,84 13,76 12,45 13,35 61,75 61,39 35,74 52,96

Kab. Temanggung 17,24 17,49 16,24 16,99 77,59 77,47 70,91 75,33

Kab. Kendal 12,85 12,84 11,56 12,41 32,60 32,58 49,54 38,24

Kab. Batang 12,63 12,78 11,81 12,41 44,74 45,30 46,85 45,63

Kab. Pekalongan 13,00 13,01 12,10 12,70 66,99 67,01 66,97 66,99

Kab. Pemalang 7,94 7,97 7,63 7,85 52,61 55,17 59,88 55,89

Kab. Tegal 8,87 9,05 8,45 8,79 51,79 52,01 61,33 55,05

Kab. Brebes 8,47 8,50 7,44 8,14 34,17 39,95 46,30 40,14

Kota Magelang 18,27 18,34 18,28 18,30 586,98 589,49 691,18 622,55

Kota Surakarta 12,17 12,21 12,16 12,18 396,80 394,23 446,40 412,48

Kota salatiga 15,78 15,68 14,90 15,45 263,13 261,49 322,31 282,31

Kota semarang 7,36 7,30 6,40 7,02 238,29 233,10 250,93 240,77

Kota pekalongan 16,88 16,85 16,68 16,80 181,51 181,18 212,12 191,60

Kota tegal 15,53 15,58 15,10 15,41 249,76 236,61 352,66 279,68

Rata-rata Provinsi 13,05 13,08 12,09 12,74 106,63 107,28 122,89 112,28

Sumber : Jawa Tengah dalam Angka 2012-2014, diolah.

64

Kota Magelang memiliki rasio jumlah tempat tidur tertinggi sebesar

622,55 unit per 100.000 penduduk, sedangkan rasio jumlah tempat tidur terendah

yaitu Kabupaten Magelang dengan 28,80 unit per 100.000 penduduk. Ini

menandakan bahwa rasio jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dan

fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah selama periode

penelitian masih belum merata hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah tempat tidur

terendah dan terbesar di masing-masing daerah.

Ditinjau dari indikator ketersediaan layanan kesehatan berupa rasio

jumlah bidan di rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu atau

fasilitas kesehatan publik milik pemerintah lainnya per 100.000 penduduk masih

belum merata. Pada tahun 2012, rasio jumlah bidan tertinggi terdapat di Kota

Magelang sebesar 74,72 bidan per 100.000 penduduk, rasio jumlah bidan terendah

dimiliki oleh Kota Semarang dengan 29,20 bidan per 100.000 penduduk.

Sedangkan pada tahun 2013, rasio jumlah bidan tertinggi terdapat di Kabupaten

Banjarnegara dengan 85,51 bidan per 100.000 penduduk, sedangkan terendah

masih dimiliki Kota Semarang dengan 29,06 bidan per 100.000 penduduk.

Adapun tahun 2014, Kota Magelang memiliki rasio jumlah bidan tertinggi sebesar

76,43 bidan per 100.000 penduduk, dan Kabupaten Brebes dengan rasio jumlah

bidan terendah sebesar 27,01 bidan per penduduk.

Berikut disajikan data rasio jumlah bidan per 100.000 penduduk di


65

Tabel 4.3

Rasio Jumlah Bidan per 100.000 penduduk di Provinsi Jawa Tengah Tahun

2012-2014

Kabupaten/Kota Rasio Jumlah Bidan

2012 2013 2014 Rata-rata

Kab. Cilacap 42,86 69,63 68,23 60,24

Kab. Banyumas 40,67 45,34 39,11 41,71

Kab. Purbalingga 40,91 42,28 32,95 38,71

Kab. Banjarnegara 74,64 85,51 47,77 69,31

Kab. Kebumen 64,65 65,61 68,25 66,17

Kab. Purworejo 44,46 46,49 66,10 52,35

Kab. Wonosobo 44,59 44,71 44,23 44,51

Kab. Magelang 38,38 42,81 42,88 41,36

Kab. Boyolali 46,57 45,07 45,94 45,86

Kab. Klaten 49,35 47,95 51,04 49,45

Kab. Sukoharjo 55,97 55,68 54,61 55,42

Kab. Wonogiri 50,61 51,15 33,83 45,20

Kab. Karanganyar 48,76 51,30 51,75 50,60

Kab. Sragen 73,58 74,89 75,72 74,73

Kab. Grobogan 46,00 52,31 54,69 51,00

Kab. Blora 46,04 48,43 51,98 48,82

Kab. Rembang 65,40 59,94 42,66 56,00

Kab. Pati 52,62 58,78 57,93 56,45

Kab. Kudus 54,52 57,60 57,48 56,53

Kab. Jepara 55,03 54,54 36,47 48,68

Kab. Demak 34,54 35,63 37,24 35,81

Kab. Semarang 38,41 37,88 37,47 37,92

Kab. Temanggung 48,86 52,60 53,32 51,59

Kab. Kendal 63,91 64,63 37,98 55,51

Kab. Batang 66,29 65,31 61,11 64,24

Kab. Pekalongan 61,53 61,55 48,87 57,32

Kab. Pemalang 52,06 55,02 36,05 47,71

Kab. Tegal 42,93 43,25 42,53 42,90

Kab. Brebes 38,69 38,82 27,01 34,84

Kota Magelang 74,72 74,21 76,43 75,12

Kota Surakarta 53,97 55,14 56,07 55,06

Kota salatiga 59,16 59,91 58,50 59,19

Kota semarang 29,20 29,06 28,51 28,93

Kota pekalongan 32,38 33,35 60,26 42,00

Kota tegal 45,37 47,57 47,35 46,76

Rata-rata Provinsi 50,79 52,97 49,50 51,09

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014, diolah.

Perkembangan rasio jumlah bidan selama kurun waktu 2012-2014

menunjukkan bahwa sebanyak 19 kabupaten/kota yang memiliki jumlah bidan di

bawah jumlah bidan rata-rata di provinsi (51,09 bidan per 100.000 penduduk).

66

Daerah dengan jumlah bidan terbesar yaitu Kota Magelang dengan 75,12 bidan

per 100.000 penduduk. Adapun daerah dengan jumlah bidan terendah dimiliki

oleh Kota Semarang dengan 28,93 bidan per 100.000 penduduk. Secara umum

jumlah bidan yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah masih belum merata, hal ini

terlihat dari rasio jumlah bidan di kabupaten/kota yang masih rendah dibeberapa

daerah.

Berdasarkan indikator fasilitas dan layanan kesehatan tersebut, secara

umum dapat diketahui bahwa di Provinsi Jawa Tengah masih membutuhkan

perhatian dari pemerintah daerah terkait penyediaan serta pemerataan fasilitas dan

layanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan kesehatan yang baik.

4.4 Kondisi Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur derajat kesehatan

masyarakat pada umumnya tercermin dalam kondisi angka kematian, angka

kesakitan dan status gizi (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2016).

Menurut Rencana Strategis Pemerintah Jawa Tengah dalam publikasi Badan

Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah menyatakan

bahwa indikator utama yang digunakan sebagai ukuran derajat kesehatan

masyarakat suatu wilayah adalah Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu,

dan Angka Harapan Hidup.

4.4.1 Angka Kematian (Mortalitas)

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kejadian

kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu menggambarkan status

kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi atau tingkat permasalahan kesehatan,

67

kondisi lingkungan fisik dan biologis secara tidak langsung. Angka kematian

(mortalitas) biasanya digunakan sebagai penilaian keberhasilan pelayanan

kesehatan dan program pembangunan kesehatan. Ini terbukti dengan indikator ini

masuk dalam tujuan MDGs tahun 2015.

Indikator kematian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan upaya

kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

4.4.1.1 Angka Kematian Bayi

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, rata-rata angka AKB

pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 mencapai 10,34 bayi

per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini terus menurun jika dibandingkan pada tahun

2013 sebesar 10,98 dan tahun 2012 sebesar 11,01 bayi per kelahiran hidup. Pada

tahun 2014, sebanyak 15 kabupaten/kota yang memiliki AKB diatas rata-rata

AKB Provinsi di Jawa Tengah (10,34 bayi per kelahiran hidup). Hal ini

menandakan bahwa di sebagian besar kabupaten/kota pada tahun 2014 masih

terjadi angka kematian bayi yang cukup tinggi, karena jumlahnya yang melebihi

rata-rata AKB provinsi. AKB tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Grobogan dengan

17,82 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Adapun AKB terendah berhasil dicapai

Kota Surakarta dengan 3,78 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya, jika dilihat dari rata-rata AKB selama periode penelitian

(2012-2014), menunjukkan bahwa sebanyak 15 kabupaten/kota memiliki AKB di

atas rata-rata AKB di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,78 bayi per 1.000

kelahiran hidup. Kabupaten Rembang memiliki tingkat AKB paling tinggi

mencapai 15,87 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB terendah masih

68

dimiliki Kota Surakarta dengan 4,11 bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi lain

terjadi di 4 (empat) daerah kabupaten/kota yang terus mengalami peningkatan

AKB selama 2012-2014, yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar,

Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kudus. Ini membuktikan bahwa masih

terdapat peningkatan angka kematian bayi yang terjadi di beberapa daerah.

Berikut disajikan perkembangan AKB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2012-2014:

Gambar 4.2 Diagram Angka Kematian Bayi rata-rata di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2012-2014

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, di olah.

4.4.1.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah selama kurun tahun 2012-2013 cenderung mengalami peningkatan.

Sebanyak 14 daerah kabupaten/kota masih memiliki AKI rata-rata di atas AKI

rata-rata provinsi (119,16 per 100.000 kelahiran hidup). Daerah dengan AKI

tertinggi terjadi di Kabupaten Pekalongan dengan 202 per 100.000 kelahiran

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

Kab

. Re

mb

ang

Kab

. Ban

jarn

egar

aK

ab. B

lora

Kab

. Tem

angg

un

gK

ota

Mag

ela

ng

Kab

. Gro

bo

gan

Kab

. Bat

ang

Kab

. Pu

rwo

rejo

Ko

ta s

alat

iga

Ko

ta t

egal

Kab

. Bre

bes

Kab

. Wo

no

sob

oK

ota

pek

alo

nga

nK

ab. S

em

aran

gK

ab. P

urb

alin

gga

Rat

a-ra

ta P

rovi

nsi

Kab

. Cila

cap

Kab

. Pat

iK

ab. S

uko

har

joK

ab. B

anyu

mas

Kab

. Ke

bu

men

Kab

. Kar

anga

nya

rK

ab. K

late

nK

ota

sem

aran

gK

ab. B

oyo

lali

Kab

. Ke

nd

alK

ab. P

ekal

on

gan

Kab

. Pem

alan

gK

ab. J

ep

ara

Kab

. Sra

gen

Kab

. Teg

alK

ab. M

age

lan

gK

ab. K

ud

us

Kab

. Wo

no

giri

Kab

. De

mak

Ko

ta s

ura

kart

a

10,78

69

hidup. Adapun AKI terendah berhasil dicapai Kota Surakarta dengan 53,31 per

100.000 kelahiran hidup. Selain itu terdapat 9 daerah kabupaten/kota yang selam

periode penelitian secara konsisten mengalami peningkatan AKI di Provinsi Jawa

Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Kudus,

Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten

Brebes, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Tren positif nilai AKI yang semakin meningkat ini, menandakan adanya

penurunan derajat kesehatan masyarakat yang terjadi sehingga membutuhkan

perhatian serius bagi pemerintah daerah agar lebih diprioritaskan pada kesehatan

ibu dan anak. Berikut disajikan perkembangan AKI kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Tengah tahun 2012-2014:

Gambar 4.3 Diagram Angka Kematian Ibu rata-rata di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2012-2014.

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

Kab

. Pek

alo

nga

nK

ab. B

reb

esK

ota

teg

alK

ab. R

em

ban

gK

ab. B

atan

gK

ab. T

egal

Kab

. Gro

bo

gan

Ko

ta s

alat

iga

Kab

. Pem

alan

gK

ab. P

urb

alin

gga

Kab

. Ku

du

sK

ab. K

en

dal

Kab

. Ban

jarn

egar

aK

ab. P

ati

Rat

a-ra

ta P

rovi

nsi

Kab

. Ban

yum

asK

ab. C

ilaca

pK

ab. K

late

nK

ab. S

em

aran

gK

ota

Mag

ela

ng

Kab

. Blo

raK

ab. P

urw

ore

joK

ab. K

aran

gan

yar

Kab

. Sra

gen

Kab

. Je

par

aK

ota

sem

aran

gK

ab. W

on

oso

bo

Kab

. Tem

angg

un

gK

ab. W

on

ogi

riK

ab. B

oyo

lali

Ko

ta p

ekal

on

gan

Kab

. De

mak

Kab

. Su

koh

arjo

Kab

. Mag

ela

ng

Kab

. Ke

bu

men

Ko

ta s

ura

kart

a

119,16

70

4.4.2 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

dalam kurun waktu 2012-2014 memiliki kecenderungan yang selalu meningkat

setiap tahunnya. Nilai AHH selalu meningkat dari tahun ke tahun. AHH tertinggi

pada tahun 2014 didimiliki Kabupaten Sukoharjo dengan 77,45, sedangkan AHH

terendah di tahun 2014 dimiliki Kabupaten Brebes dengan 67,9. Jika dilihat rata-

rata AHH pada tahun 2014 lebih tinggi yaitu 72,07 dibandingkan tahun

sebelumnya 71,03.

AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat.

AHH yang semakin meningkat mengindikasikan bahwa derajat kesehatan

masyarakat yang semakin membaik. Transisi demografi yang ditunjukkan dengan

peningkatan jumlah usia lanjut ini juga membawa konsekuensi meningkatnya

penyakit-penyajit degenerative di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan

penanganan melalui pengembangan pelayanan jangka panjang.

Selama kurun waktu 2012-2014, AHH kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah juga mengalami peningkatan. Meskipun terjadi peningkatan setiap

tahunnya, namun sebanyak 18 daerah nilai rata-rata AHH kabupaten/kota masih

berada di bawah rata-rata AHH provinsi Jawa Tengah sebesar 72,1 tahun. Angka

AHH tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karanganyar dengan angka harapan hidup

penduduknya mencapai usia 73,9 tahun, sedangkan angka harapan hidup terendah

dicapai oleh Kabupaten Brebes dengan angka harapan hidup penduduknya

mencapai usia 68,2 tahun. Berikut disajikan perkembangan AHH kabupaten/kota

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014:

71

Gambar 4.4 Diagram Pencapaian Angka Harapan Hidup Rata-rata di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014. Sumber : BPS, 2016, diolah.

4.5 Hasil Penelitian

Perhitungan nilai efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis

(DEA) pada penelitian ini menggunakan program Banxia Frontier Analysis (BFA)

versi 3.2.2. Hasil perhitungan efisiensi teknis ini akan menghasilkan nilai efisiensi

teknis relatif antar unit kegiatan ekonomi (UKE). Adapun UKE yang diteliti

dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Jawa

Tengah pada tahun 2012-2014. Dalam perhitungan nilai efisiensi relatif yang

dihitung dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu efisiensi secara teknis

biaya dan teknis sistem.

Perhitungan nilai efisiensi teknis dengan metode DEA akan

menghasilkan nilai efisiensi teknis untuk masing-masing UKE. Selain itu DEA

juga mampu menentukan bobot untuk masing-masing variabel input dan output,

72.0

71.0

71.5 70.8

70.6

72.1

70.6

71.4

72.3

73.5

72.8

73.7

73.9

73.8

71.5

72.4

71.7

73.8

72.0

72.7

73.0

73.7

73.7

70.9

72.0

71.0

69.8

69.9

68.2

72.6

74.0

73.1

74.0

71.9

70.9

72.1

65.066.067.068.069.070.071.072.073.074.075.0

Cila

cap

Ban

yum

asP

urb

alin

gga

Ban

jarn

egar

aK

eb

um

enP

urw

ore

joW

on

oso

bo

Mag

ela

ng

Bo

yola

liK

late

nSu

koh

arjo

Wo

no

giri

Kar

anga

nya

rSr

age

nG

rob

oga

nB

lora

Re

mb

ang

Pat

iK

ud

us

Jep

ara

De

mak

Sem

aran

gTe

man

ggu

ng

Ke

nd

alB

atan

gP

eka

lon

gan

Pe

mal

ang

Tega

lB

reb

esK

ota

Mag

ela

ng

Ko

ta s

ura

kart

aK

ota

sal

atig

aK

ota

sem

aran

gK

ota

pek

alo

nga

nK

ota

teg

alP

rovi

nsi

72

sehingga diperoleh perhitungan yang lebih lanjut dalam menentukan target-target

perbaikan bagi UKE yang belum mencapai kondisi efisien. Perhitungan terkait

target perbaikan bagi UKE yang belum efisien ini akan memerikan keuntungan

bagi pembuat kebijakan dalam menentukan kebijakan mengenai besarnya jumlah

input yang seharusnya digunakan, serta output yang ditargetkan agar mencapai

kondisi yang efisien.

4.5.1 Efisiensi Teknis Biaya Belanja Kesehatan

Perhitungan nilai efisiensi teknis biaya kesehatan pemerintah daerah

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diperoleh dengan menggunakan variabel

input berupa besarnya anggaran belanja kesehatan masing-masing pemerintah

daerah kabupaten/kota. Sedangkan untuk variabel ouput yang digunakan adalah

variabel output intermediate berupa indikator fasilitas dan layanan kesehatan yang

tersedia atas belanja kesehatan tersebut. Adapun indikator fasilitas dan layanan

kesehatan yang digunakan adalah rasio jumlah puskesmas per 100.000 penduduk,

rasio jumlah tenaga bidan per 100.000 penduduk, dan rasio jumlah tempat tidur

yang tersedia di rumah sakit per 100.000 penduduk.

Indikator fasilitas dan layanan kesehatan ini mencerminkan seberapa

besar upaya pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan

sarana kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Nilai efisiensi teknis biaya

digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat efisien penggunaan input berupa

anggaran belanja kesehatan yang dikeluarkan masing-masing pemerintah daerah

di Provinsi Jawa Tengah untuk menghasilkan fasilitas dan layanan kesehatan

dasar dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

73

Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa besarnya input anggaran

belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah daerah mampu menghasilkan

jumlah output berupa fasilitas dan layanan kesehatan dengan besaran yang tidak

sama. Perhitungan nilai efisiensi teknis biaya ini menggunakan asumsi Variabel

Return to Scale (VRS) dan model orientasi ouput (output oriented) serta cateris

paribus. Dikatakan efisien bila nilai efisiensi sebesar 100 persen.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan DEA menunjukkan hasil

empiris tentang efisiensi teknis biaya kesehatan pemerintah daerah di Provinsi

Jawa Tengah. Tahun 2012, hasil perhitungan nilai efisiensi teknis biaya sektor

kesehatan di kabupaten/kota menunjukkan bahwa hanya terdapat 8 (delapan)

kabupaten/kota yang mencapai nilai efisiensi sempurna 100 persen. Ini

menandakan bahwa secara teknis biaya daerah tersebut telah efisien, yaitu

Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten

Sragen, Kabupaten Rembang, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota

Semarang. Sedangkan 27 kabupaten/kota memiliki nilai efisiensi teknis biaya

kurang dari 100 persen yang berarti secara teknis belum efisien. Ini menandakan

bahwa dalam pengelolaan belanja sektor kesehatan daerah tersebut masih kurang

optimal.

Tahun 2013, menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang telah mampu

mencapai efisiensi sempurna 100 persen berkurang menjadi 7 (tujuh)

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Surakarta dan Kota

Semarang.

74

Tabel 4.4

Hasil perhitungan Efisiensi Teknis Biaya belanja sektor kesehatan

di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014.

Kabupaten/Kota Efisiensi Teknis Biaya Rata-Rata

Efisiensi 2012 2013 2014

Kab. Cilacap 70,62 100,00 100,00 90,21

Kab. Banyumas 65,32 68,88 61,14 65,11

Kab. Purbalingga 61,70 60,05 55,69 59,15


Kab. Kebumen 99,82 85,54 94,68 93,35

Kab. Purworejo 82,40 83,21 100,00 88,54

Kab. Wonosobo 74,53 71,98 76,53 74,35

Kab. Magelang 65,84 68,13 100,00 77,99

Kab. Boyolali 71,66 69,56 70,64 70,62

Kab. Klaten 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Sukoharjo 96,38 89,69 98,79 94,95

Kab. Wonogiri 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Karanganyar 83,49 78,05 86,52 82,69

Kab. Sragen 100,00 98,12 100,00 99,37

Kab. Grobogan 76,31 85,58 84,68 82,19

Kab. Blora 72,55 72,01 77,36 73,97

Kab. Rembang 100,00 93,81 85,32 93,04

Kab. Pati 71,49 71,70 79,86 74,35

Kab. Kudus 77,84 75,17 81,24 78,08

Kab. Jepara 78,33 72,03 63,19 71,18

Kab. Demak 61,15 61,89 67,59 63,54

Kab. Semarang 67,57 65,05 67,66 66,76

Kab. Temanggung 90,28 88,22 100,00 92,83

Kab. Kendal 88,87 81,93 69,63 80,14

Kab. Batang 89,02 82,15 86,36 85,84

Kab. Pekalongan 83,59 79,92 73,61 79,04

Kab. Pemalang 84,83 82,98 100,00 89,27

Kab. Tegal 68,00 64,16 66,45 66,20

Kab. Brebes 70,45 59,34 73,50 67,76

Kota Magelang 100,00 100,00 100,00 100,00

Kota Surakarta 100,00 100,00 100,00 100,00

Kota Salatiga 83,96 84,71 83,89 84,19

Kota Semarang 100,00 100,00 100,00 100,00

Kota Pekalongan 86,29 83,76 97,08 89,04

Kota Tegal 75,68 75,66 78,07 76,47

Sumber : Lampiran 16-18, diolah.

75

Dua kabupaten/kota yang mengalami penurunan nilai efisiensi yaitu

Kabupaten Sragen dari efisiensi sempurna 100 persen pada tahun 2012 menjadi

efisiensi tinggi sebesar 98,12 persen, dan Kabupaten Rembang dari efisiensi

sempurna 100 persen pada tahun 2012 menjadi efisiensi tinggi 93,81 persen.

Adapun kabupaten/kota yang bertambah nilai efisien teknis biaya yaitu Kabupaten

Cilacap dari efisiensi sedang 70,62 pada tahun 2012 menjadi efisiensi sempurna

100 persen atau telah efisien.

Tahun 2014, pencapaian efisiensi teknis biaya belanja sektor kesehatan

yang mencapai tingkat efisien sempurna 100 persen bertambah menjadi 11

(sebelas) kabupaten/kota. Yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo,

Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten

Sragen, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota Magelang, Kota

Surakarta, dan Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis biaya

telah ada upaya yang secara signifikan telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota

di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun penelitian.

Berdasarkan hasil perhitungan selama tahun 2012-2014 menunjukkan

bahwa pencapaian nilai efisiensi sempurna 100 persen teknis biaya secara rata-

rata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah hanya sebanyak 5 (lima)

kabupaten/kota (14,3 persen) dari seluruh kabupaten/kota. Adapun kabupaten/kota

tersebut adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota

Surakarta, dan Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah

efisien dalam menggunakan anggaran belanja kesehatan pemerintah daerahnya

secara konsisten selama periode penelitian. Sedangkan 30 (tiga puluh)

76

kabupaten/kota lainnya masih belum efisien dalam menggunakan anggaran

belanja sektor kesehatan.

Daerah kabupaten/kota yang memiliki pencapaian nilai efisiensi teknis

biaya sebesar 100 persen mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah efisien

dalam menggunakan sejumlah input biaya yang dibelanjakan pemerintah

daerahnya di sektor kesehatan terutama yang dialokasikan untuk penyediaan

output fasilitas dan layanan kesehatan dasar yang terdiri dari penyediaan jumlah

puskesmas, jumlah bidan yang bertugas di rumah sakit pemerintah, puskesmas,

dan fasililitas kesehatan lainnya, serta penambahan kapasitas tempat tidur yang

tersedia di rumah sakit.

Lebih lanjut, daerah kabupaten/kota yang pencapaian nilai efisiensi

teknis biaya nya kurang dari 100 persen (< 100), menandakan bahwa daerah-

daerah tersebut belum efisien dalam hal teknis biaya kesehatan. Dengan asumsi

semakin kecil pencapaian nilai efisiensinya, maka semakin tidak efisien

penggunaan biaya kesehatannya. Dimana setiap tambahan input biaya yang

digunakan akan menghasilkan sejumlah tambahan ouput yang lebih kecil,

sehingga kebijakan untuk tetap menambah jumlah belanja kesehatan akan

membuat pertambahan output kesehatan berupa fasilitas dan layanan kesehatan

dasar bertambah dengan jumlah yang lebih kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa

secara teknis biaya, daerah-daerah tersebut masih kurang optimal dalam

pengelolaan anggaran belanja kesehatannya, yang tidak diikuti dengan penyediaan

fasilitas dan layanan kesehatan dasar bagi masyarakatnya.

77

4.5.2 Efisiensi Teknis Sistem Pelayanan Kesehatan

Perhitungan nilai efisiensi sistem dihasilkan dengan memasukkan input

berupa indikator fasilitas dan layanan kesehatan dasar yaitu rasio jumlah

puskesmas, rasio jumlah tenaga bidan, dan rasio jumlah tempat tidur yang tersedia

di rumah sakit per 100.000 penduduk. Untuk menghasilkan nilai efisiensi teknis

sistem ini output yang dibandingkan adalah indikator derajat kesehatan

masyarakat berupa jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) yang diproksi dengan

Angka Bayi Hidup (ABH) per 1000 penduduk, jumlah Angka Kematian Ibu

(AKI) yang di proksi dengan Angka Ibu Melahirkan Selamat (AIMS) per 100.000

penduduk, serta Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk.

Nilai efisiensi teknis sistem ini menggambarkan sejauh mana efisiensi

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam mengupayakan fasilitas dan

layanan kesehatan dasar berupa fasilitas rasio jumlah puskesmas dan jumlah

tempat tidur yang tersedia di rumah sakit serta layanan kesehatan berupa jumlah

bidan yang bertugas di puskesmas, rumah sakit, dan pusat kesehatan lainnya.

Dengan asumsi bahwa besarnya input fasilitas dan layanan kesehatan yang

diupayakan pemerintah daerah mampu menghasilkan jumlah derajat kesehatan

masyarakat dengan besaran yang tidak sama (tidak konstan).

Perhitungan efisiensi teknis sistem ini menggunakan asumsi Variabel

Return to Scale (VRS). Selain itu dengan asumsi kondisi efisien yang terbaik

adalah dengan meningkatkan jumlah output maka model yang digunakan berupa

orientasi output (output oriented) serta cateris paribus.

78

Tabel 4.5

Hasil perhitungan Efisiensi Teknis Sistem Pelayanan sektor kesehatan pada

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota Efisiensi Teknis Sistem Rata-Rata

Efisiensi 2012 2013 2014

Kab. Cilacap 99,62 99,64 99,57 99,61

Kab. Banyumas 99,98 100,00 100,00 99,99

Kab. Purbalingga 99,64 99,50 100,00 99,71


Kab. Kebumen 99,78 99,85 99,62 99,75

Kab. Purworejo 99,43 99,62 99,59 99,55

Kab. Wonosobo 99,37 99,76 99,72 99,62

Kab. Magelang 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Boyolali 99,47 99,90 99,75 99,71

Kab. Klaten 99,70 99,69 99,98 99,79

Kab. Sukoharjo 99,59 99,39 100,00 99,66

Kab. Wonogiri 99,15 99,92 100,00 99,69

Kab. Karanganyar 99,83 100,00 100,00 99,94

Kab. Sragen 100,00 100,00 99,81 99,94

Kab. Grobogan 99,41 99,45 98,55 99,14

Kab. Blora 99,75 99,72 99,36 99,61

Kab. Rembang 99,58 99,53 100,00 99,70

Kab. Pati 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Kudus 99,86 99,94 100,00 99,93

Kab. Jepara 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Demak 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Semarang 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Temanggung 100,00 100,00 99,43 99,81

Kab. Kendal 99,50 99,44 100,00 99,65

Kab. Batang 99,60 99,45 99,56 99,54

Kab. Pekalongan 99,66 99,91 99,92 99,83

Kab. Pemalang 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Tegal 100,00 100,00 100,00 100,00

Kab. Brebes 100,00 100,00 100,00 100,00

Kota Magelang 99,49 100,00 99,43 99,64

Kota Surakarta 99,77 100,00 100,00 99,92

Kota Salatiga 100,00 100,00 100,00 100,00

Kota Semarang 100,00 100,00 100,00 100,00

Kota Pekalongan 100,00 100,00 99,99 100,00

Kota Tegal 99,73 99,64 100,00 99,79

Sumber : Lampiran 19-21, diolah.

79

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.5, terlihat bahwa pada tahun 2012,

hasil perhitungan nilai efisiensi teknis sistem pelayanan sektor kesehatan di 35

kabupaten/kota menunjukkan hanya terdapat 13 (tiga belas) daerah

kabupaten/kota yang telah mencapai nilai efisiensi sempurna 100 persen. Adapun

daerah tersebut yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati,

Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota

Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

Tahun 2013, menunjukkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang telah

mencapai nilai efisiensi sempurna 100 persen bertambah menjadi 17 (tujuh belas)

daerah kabupaten/kota. Sebanyak 4 daerah yang mengalami peningkatan nilai

efisiensi tinggi diantaranya adalah Kabupaten Banyumas (99,98 persen),

Kabupaten Karanganyar (99,83 persen), Kota Magelang (99,49 persen), dan Kota

Surakarta (99,77).

Tahun 2014, pencapaian nilai efisiensi teknis sistem pelayanan sektor

kesehatan mengalami peningkatan kembali. Jumlah kabupaten/kota yang mampu

mencapai nilai efisiensi sempurna 100 persen bertambah dari 17 kabupaten/kota

pada tahun 2013 menjadi 20 kabupaten/kota pada tahun 2014. Hal ini

menunjukkan bahwa secara umum telah ada upaya perbaikan efisiensi teknis

sistem pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan selama tahun 2012-2014, menunjukkan

bahwa pencapaian nilai efisiensi teknis sistem secara rata-rata di seluruh

kabupaten/kota terdapat 11 kabupaten/kota (31,4 persen) yang memiliki nilai

80

efisiensi teknis sistem sempurna 100 persen dan kondisi ini secara konsisten

selama periode penelitian.

Kondisi pencapaian efisiesi teknis sistem ini jauh lebih baik dari pada

pencapaian efisiensi teknis biaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil pencapaian rata-

rata selama tiga tahun penelitian dan tingkat keparahan inefisiensi teknis sistem

yang terjadi tidak separah dengan inefisiensi teknis biaya. Tingkat keparahan

ditunjukkan pada efisiensi teknis biaya pada daerah yang tidak efisien dengan

nilai efisiensinya masih jauh dari 100 persen. Sebagian besar efisiensi teknis biaya

masih berada dalam kriterian efisiensi sedang dengan nilai efisiensi 60-80 persen.

Berbeda dengan efisiensi teknis sistem, yang nilai efisiensinya berada dalam

kriteria efisiensi tinggi dari 81-99 persen,

Serupa dengan efisiensi teknis biaya, daerah kabupaten/kota yang

memiliki pencapaian efisiensi teknis sistem sebesar 100 persen mengindikasikan

bahwa secara empiris daerah tersebut telah efisien dalam menggunakan fasilitas

dan layanan kesehatan dasar yang dimilikinya untuk mencapai tingkat derajat

kesehatan masyarakat yang optimal. Lebih lanjut efisien teknis sistem dalam

sektor kesehatan dapat diartikan bahwa setiap pertambahan fasilitas kesehatan dan

layanan kesehatan yang dilakukan daerah-daerah yang efisien akan menghasilkan

tambahan sejumlah output berupa derajat kesehatan yang sama.

Daerah kabupaten/kota yang pencapaian nilai efisiensi teknis sistemnya

tidak mencapai angka 100 persen (< 100%), maka secara empiris daerah-daerah

tersebut belum efisien dalam teknis sistem pelayanan kesehatan. Semakin kecil

pencapaian nilai efisiensinya maka semakin tidak efisien daerah tersebut. Dengan

81

kata lain kebijakan menambah jumlah fasilitas dan layanan kesehatan pada

daerah-daerah yang inefisien jika tidak diikuti dengan adanya perbaikan sistem

kesehatan justru akan berdampak negatif pada pencapaian tingkat derajat

kesehatan masyarakat.

Perbaikan sistem kesehatan ini dapat dilakukan dengan cara

meningkatkan jumlah puskesmas yang sudah ada, agar masyarakat akan lebih

mudah menjangkau fasilitas tersebut. Selain itu pemerataan layanan kesehatan

berupa jumlah bidan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah dengan koordinasi lintas sektor ke daerah-daerah yang masih kekurangan

tenaga bidan. Selanjutnya yaitu pemerataan jumlah fasilitas kesehatan berupa

tempat tidur yang tersedia di rumah sakit, sehingga masyarakat akan lebih mudah

mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Hal ini dilakukan dalam rangka

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

4.5.3 Target Perbaikan Input dan Output untuk mencapai kondisi Efisien

Metode DEA ini akan menghasilkan efisiensi relatif. Untuk

meningkatkan efisiensi sempurna yang ditunjukkan dengan angka 100 persen,

maka dapat diketahui input mana saja yang belum efisien penggunaannya dan

output mana saja yang harus tingkatkan. Salah satu keunggulan analisis

perhitungan efisiensi dengan menggunakan metode DEA adalah selain mampu

menemukan nilai efisiensi relatif dari masing-masing UKE, DEA juga mampu

membuat skenario perbaikan input dan output yang sebaiknya digunakan bagi

UKE yang belum efisien melalui langkah identifikasi input yang terlalu banyak

atau output yang rendah. Skenario perbaikan yang dihasilkan DEA dapat

82

digunakan untuk memperbaiki tingkat efisiensi daerah atau UKE yang belum

efisien.

Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input

yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dan dengan input yang lebih

kecil menghasilkan output yang sama, dan dengan input yang lebih kecil

menghasilkan menghasilkan output yang lebih besar. Meskipun dengan orientasi

maksimasi output, hasil metode analisis efisiensi dengan DEA juga dipengaruhi

oleh tingkat input.

Salah satu keunggulan metode DEA dalam menganalisis tingkat efisiensi

adalah kemampuannya dalam membuat perhitungan lebih lanjut tentang nilai

target secara relatif yang harus dicapai oleh UKE yang belum mencapai kondisi

efisien agar mampu mencapai tingkat efisiensi yang sempurna.

Daerah yang telah mencapai kondisi efisiensi sempurna dalam anggaran

belanja kesehatan adalah daerah yang baik secara teknis biaya maupun secara

teknis sistem telah berhasil mencapai nilai efisiensi sempurna sebesar 100 persen,

sebagaimana yang telah dicapai oleh Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Berdasarkan Hasil

perhitungan efisiensi relatif diketahui bahwa daerah-daerah tersebut berhasil

mencapai kondisi efisiensi sempurna baik secara teknis biaya maupun teknis

sistem. Dengan demikian di dalam perhitungan target perbaikan input dan output

untuk daerah-daerah tersebut tidak ditemukan adanya nilai target dan potential

improvement yang harus diubah oleh Pemerintah kabupaten/kota yang

bersangkutan. Daerah-daerah yang telah efisien secara teknis biaya dan teknis

83

sistem dapat dijadikan daerah tujuan kegiatan benchmarking pemerintah daerah

kabupaten/kota yang belum efisien secara teknis biaya maupun yang belum

efisien teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan perhitungan lebih lanjut mengenai target

perbaikan yang harus dicapai oleh daerah kabupaten/kota yang belum efisien baik

secara teknis biaya maupun teknis sistem dalam belanja kesehatan. Berikut hasil

perhitungan target perbaikan untuk beberapa kabupaten/kota yang belum

mencapai nilai efisiensi teknis biaya maupun efisiensi teknis sistem.

1. Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap telah mencapai kondisi efisien sempurna secara

teknis biaya sebesar 100 persen, akan tetapi secara teknis sistem masih dalam

kriteria efisiensi tinggi dengan capaian 99,57 persen. Maka langkah perbaikan

yang perlu dilakukan adalah lebih berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis

sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Cilacap dari sisi input

perlu mengurangi rasio jumlah bidan sebesar -40,45% dari jumlah aktual 68,23

menjadi 40,63 bidan per 100.000 penduduk. Sedangkan dari sisi output,

Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan ABH dari 995,10 menjadi 999,38 per

100.000 kelahiran hidup, AIMS dari 107750,72 menjadi 108344,69 per 100.000

kelahiran hidup, dan AHH dari 72,80 menjadi 73,11.

2. Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas telah mencapai kondisi efisien sempurna secara

teknis sistem sebesar 100 persen, akan tetapi secara teknis biaya masih dalam

84

kriteria efisiensi sedang dengan capaian 61,14 persen. Maka langkah perbaikan


biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas dari sisi

input telah efisien dalam penggunaan anggaran belanja kesehatan yang tersedia.

Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan variabel

output sebesar 63,55% berupa rasio jumlah puskesmas dari jumlah aktual 7,22

menjadi 11,81 unit, rasio jumlah bidan dari 39,11 menjadi 63,96 bidan, dan rasio

jumlah tempat tidur dari 145,90 menjadi 238,61 unit per 100.000 penduduk.

3. Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga telah mencapai kondisi efisien sempurna secara


kriteria efisiensi rendah dengan capaian 55,69 persen. Maka langkah perbaikan


biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga dari sisi


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan variabel




85

4. Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara pencapaian secara teknis biaya maupun teknis

sistem belum mencapai kondisi efisien yaitu baik teknis biaya dan teknis sistem

dengan capaian kriteria efisiensi tinggi yaitu (84,79%) dan (99,87%). Maka

langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah berorientasi pada pencapaian

efisiensi teknis biaya dan teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Banjarnegara ditinjau

dari segi teknis biaya perlu meningkatkan rasio jumlah puskesmas sebesar 17,94%

dari jumlah aktual 12,50 menjadi 14,74 unit, rasio jumlah bidan dari 47,77

menjadi 56,34 bidan, dan rasio jumlah tempat tidur sebesar 31,05% dari jumlah

aktual dari 50,34 menjadi 65,97 unit per 100.000 penduduk.

Adapun dari segi teknis sistem, dari sisi input dengan mengurangi rasio

jumlah bidan sebesar -09,29% dari 47,77 menjadi 43,33 bidan per 100.000

penduduk. Selain itu dari segi output perlu meningkatkan ABH dari 997,47

menjadi 998,77 per 100.000 kelahiran hidup, AIMS dari 112477,61 menjadi

112624,51 per 100.000 kelahiran hidup, dan AHH dari 73,39 menjadi 73,66.

5. Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen pencapaian secara teknis biaya maupun teknis


dengan capaian kriteria efisiensi tinggi yaitu (94,68%) dan (99,62%). Maka



86

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen ditinjau dari

segi teknis biaya perlu meningkatkan variabel output sebesar 05,62% berupa rasio

jumlah puskesmas dari jumlah aktual 12,62 menjadi 13,33 unit, rasio jumlah

bidan dari 68,25 menjadi 72,09 bidan, dan rasio jumlah tempat tidur dari 87,30

menjadi 92,21 unit per 100.000 penduduk.




menjadi menjadi 1000,78 per 100.000 kelahiran hidup, AIMS dari 105652,30

menjadi 110152,98 per 100.000 kelahiran hidup, dan AHH dari 72,67 menjadi

72,95.

6. Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo telah mencapai kondisi efisien sempurna secara




sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo dari sisi

input perlu mengurangi rasio jumlah bidan sebesar -34,69% dari jumlah aktual

66,10 menjadi 43,17 bidan per 100.000 penduduk. Sedangkan dari sisi output,

Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan ABH dari 996,13 menjadi 1000,21 per

100.000 kelahiran hidup, AIMS sebesar 2,63% dari 108146,16 menjadi 110994,70

per 100.000 kelahiran hidup, dan AHH dari 73,83 menjadi 74,13.

87

7. Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo pencapaian secara teknis biaya maupun teknis


dengan capaian kriteria efisiensi sedang dan tinggi yaitu (76,53%) dan (99,72%).

Maka langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah berorientasi pada

pencapaian efisiensi teknis biaya dan teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo ditinjau

dari segi teknis biaya perlu meningkatkan variabel output sebesar 30,67% berupa

rasio jumlah puskesmas dari jumlah aktual 12,93 menjadi 16,90 unit, rasio jumlah




jumlah puskesmas sebesar -30,56% dari 12,93 menjadi 8,98 dan rasio jumlah

bidan sebesar -3,74% dari 44,23 menjadi 42,57 bidan per 100.000 penduduk.

Selain itu dari segi output perlu meningkatkan ABH dari 998,91 menjadi 1001,73

per 100.000 kelahiran hidup, AIMS dari 108700,71 menjadi 109464,32 per

100.000 kelahiran hidup, dan AHH dari 70,82 menjadi 71,02.

8. Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali pencapaian secara teknis biaya maupun teknis sistem

belum mencapai kondisi efisien yaitu baik teknis biaya dan teknis sistem dengan

capaian kriteria efisiensi sedang (70,64%) dan efisiensi tinggi (99,75%). Maka



88

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali ditinjau dari






jumlah puskesmas sebesar -4,30% dari 11,07 menjadi 10,59 per 100.000




9. Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis

biaya sebesar 100 persen, akan tetapi secara teknis sistem masih dalam kriteria

efisiensi tinggi dengan capaian 99,98 persen. Maka langkah perbaikan yang perlu

dilakukan adalah lebih berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten dari sisi input

perlu mengurangi rasio jumlah puskesmas sebesar -5,01% dari jumlah aktual

13,00 menjadi 12,35 unit, serta rasio jumlah bidan sebesar -1,44% dari 51,04

menjadi 50,30 bidan per 100.000 penduduk. Sedangkan dari sisi output,

Kabupaten Klaten perlu meningkatkan AIMS sebesar 1,23% dari 107237,07

menjadi 108558,46 per 100.000 kelahiran hidup, dan AHH dari 76,54 menjadi

76,56.

89

10. Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo telah mencapai kondisi efisiens sempurna secara




biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo dari sisi


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan variabel




11. Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar telah mencapai kondisi efisien sempurna secara




biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar dari sisi


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan variabel


90



12. Kabupaten Sragen

Kabupaten Sragen telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen dari sisi input


14,39 menjadi 11,84 unit, dan rasio jumlah bidan sebesar -34,72% dari jumlah

aktual 75,72 menjadi 49,43 bidan per 100.000 penduduk. Sedangkan dari sisi

output, Kabupaten Sragen perlu meningkatkan ABH dari 997,08 menjadi 998,96



13. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan pencapaian secara teknis biaya maupun teknis


dengan capaian kriteria efisiensi tinggi (84,68%) dan (98,55%). Maka langkah

perbaikan yang perlu dilakukan adalah berorientasi pada pencapaian efisiensi

teknis biaya dan teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan ditinjau



91








14. Kabupaten Blora

Kabupaten Blora pencapaian secara teknis biaya maupun teknis sistem


capaian kriteria efisiensi sedang (77,36%) dan efisiensi tinggi (99,36%). Maka



Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Blora ditinjau dari






jumlah bidan sebesar -16,35% dari 51,98 menjadi 43,48 per 100.000 penduduk.




92

15. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang telah mencapai kondisi efisien sempurna secara




biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar dari sisi


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan variabel


menjadi 19,66 unit, rasio jumlah bidan dari 42,66 menjadi 50,00 bidan, dan

meningkatkan rasio jumlah tempat tidur sebesar 141,48% dari jumlah aktual 53,41


16. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis

sistem sebesar 100 persen, akan tetapi secara teknis biaya masih dalam kriteria


dilakukan adalah lebih berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Pati ditinjau dari segi

teknis biaya perlu meningkatkan rasio jumlah puskesmas sebesar 42,51% dari

jumlah aktual 8,81 menjadi 12,56 unit serta meningkatkan variabel output sebesar

25,22% berupa rasio jumlah rasio bidan dari jumlah aktual 57,93 menjadi 72,54

bidan, dan rasio jumlah tempat tidur dari 76,45 menjadi 95,73 unit per 100.000

93

penduduk. Adapun dari segi teknis sistem, dari sisi input dengan mengurangi rasio


17. Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus dari sisi input

telah efisien dalam penggunaan anggaran belanja kesehatan yang tersedia.

Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Kudus perlu meningkatkan rasio jumlah

puskesmas sebesar 45,30% dari jumlah aktual 9,38 menjadi 13,63 unit, rasio

jumlah bidan sebesar 23,08% dari 57,48 menjadi 70,75 bidan, dan rasio jumlah

tempat tidur sebesar 23,08% dari jumlah aktual 145 menjadi 178,67 unit per

100.000 penduduk.

18. Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis


efisiensi sedang dengan capaian 63,19 persen. Maka langkah perbaikan yang perlu


Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara dari sisi input


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Jepara perlu meningkatkan variabel output

sebesar 58,25% berupa rasio jumlah puskesmas dari jumlah aktual 7,26 menjadi

94

11,49 unit, rasio jumlah bidan dari 36,47 menjadi 57,71 bidan, dan rasio jumlah

tempat tidur dari 65,25 menjadi 103,26 unit per 100.000 penduduk.

19. Kabupaten Demak

Kabupaten Demak telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Demak dari sisi input


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Demak perlu meningkatkan variabel output


12,44 unit, dan rasio jumlah bidan dari 37,24 menjadi 55,10 bidan, serta



20. Kabupaten Semarang

Kabupaten Semarang telah mencapai kondisi efisien secara sempurna


kriteria efisiensi sedang dengan capaian 67,66 persen. Maka langkah perbaikan


biaya.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang dari sisi


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Semarang perlu meningkatkan variabel

95


menjadi 18,40 unit, dan rasio jumlah bidan dari 37,47 menjadi 55,38 bidan, serta



21. Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung telah mencapai kondisi efisien sempurna secara




sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung dari sisi

input perlu mengurangi rasio jumlah puskesmas sebesar -40,00% dari jumlah

aktual 16,24 menjadi 9,74 unit, dan rasio jumlah bidan sebesar -17,41% dari

jumlah aktual 53,32 menjadi 44,04 bidan per 100.000 penduduk. Sedangkan dari

sisi output, Kabupaten Temanggung perlu meningkatkan ABH dari 991,81



22. Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




96

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal dari sisi input


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Kendal perlu meningkatkan variabel output


16,60 unit, dan rasio jumlah bidan dari 37,98 menjadi 54,55 bidan, serta



23. Kabupaten Batang

Kabupaten Batang pencapaian secara teknis biaya maupun teknis sistem


capaian kriteria efisiensi tinggi (86,36%) dan (99,56%). Maka langkah perbaikan

yang perlu dilakukan adalah berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis biaya

dan teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Batang ditinjau dari



bidan dari 61,11 menjadi 70,76 bidan, dan meningkatkan rasio jumlah tempat

tidur sebesar 68,26% dari 46,85 menjadi 78,83 unit per 100.000 penduduk.






97

24. Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan pencapaian secara teknis biaya maupun teknis


dengan capaian kriteria efisiensi sedang (73,61%) dan efisiensi tinggi (99,92%).

Maka langkah perbaikan yang perlu dilakukan adalah berorientasi pada

pencapaian efisiensi teknis biaya dan teknis sistem.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan ditinjau



bidan dari 48,87 menjadi 66,39 bidan, dan meningkatkan rasio jumlah tempat

tidur sebesar 41,73% dari 66,97 menjadi 94,92 unit per 100.000 penduduk.






25. Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal dari sisi input


98

Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Tegal perlu meningkatkan variabel output


12,72 unit, dan rasio jumlah bidan dari 42,53 menjadi 64,01 bidan, dan rasio


26. Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes dari sisi input


Sedangkan dari sisi output, Kabupaten Brebes perlu meningkatkan rasio jumlah

puskesmas sebesar 36,05% dari jumlah aktual 7,44 menjadi 10,12 unit, rasio

jumlah bidan sebesar 57,26% dari 27,01 menjadi 42,48 bidan, dan rasio jumlah

tempat tidur sebesar 36,05% dari 46,30 menjadi 62,99 unit per 100.000 penduduk.

27. Kota Magelang

Kota Magelang telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Magelang dari sisi input


18,24 menjadi 13,41 unit, rasio jumlah bidan sebesar -26,49% dari jumlah aktual

99

76,43 menjadi 56,18 bidan per 100.000 penduduk, dan rasio jumlah tempat tidur

sebesar -48,90% dari 691,18 menjadi 353,23 unit per 100.000 penduduk. Selain

itu, Kota Magelang perlu meningkatkan variabel output berupa ABH dari 991,17



28. Kota Salatiga

Kota Salatiga telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis




Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Salatiga dari sisi input telah

efisien dalam penggunaan anggaran belanja kesehatan yang tersedia. Sedangkan

dari sisi output, Kota Salatiga perlu meningkatkan variabel output sebesar 19,21%

berupa rasio jumlah puskesmas dari jumlah aktual 14,90 menjadi 17,76 unit, dan

rasio jumlah bidan dari 58,50 menjadi 69,74 bidan, dan meningkatkan rasio

jumlah tempat tidur sebesar 26,76% dari jumlah aktual 322,31 menjadi 408,54

unit per 100.000 penduduk.

29. Kota Pekalongan

Kota Pekalongan pencapaian secara teknis biaya maupun teknis sistem


capaian kriteria efisiensi tinggi (97,08%) dan (99,99%). Maka langkah perbaikan

yang perlu dilakukan adalah berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis biaya

dan teknis sistem.

100

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Pekalongan ditinjau dari


jumlah puskesmas dari jumlah aktual 16,68 menjadi 7,18 unit, rasio jumlah bidan

dari 60,26 menjadi 62,08 bidan, dan rasio jumlah tempat tidur dari 212,12 menjadi

218,51 unit per 100.000 penduduk.


jumlah puskesmas sebesar -2,05% dari jumlah aktual 16,68 menjadi 16,34 unit,

rasio jumlah bidan sebesar -28,09% dari 60,26 menjadi 43,33 bidan, dan rasio

jumlah tempat tidur sebesar -54,37% dari 212,12 menjadi 96,79 unit per 100.000

penduduk.

30. Kota Tegal

Kota Tegal telah mencapai kondisi efisien sempurna secara teknis sistem

sebesar 100 persen, akan tetapi secara teknis biaya masih dalam kriteria efisiensi

sedang dengan capaian 78,07 persen. Maka langkah perbaikan yang perlu


Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Kota Tegal dari sisi input telah

efisien dalam penggunaan anggaran belanja kesehatan yang tersedia. Sedangkan

dari sisi output, Kota Tegal perlu meningkatkan variabel output sebesar 28,09%

berupa rasio jumlah puskesmas dari jumlah aktual 15,10 menjadi 19,34 unit, rasio

jumlah bidan dari 47,35 menjadi 60,65 bidan, dan rasio jumlah tempat tidur dari

jumlah aktual 352,66 menjadi 451,71 unit per 100.000 penduduk.

Berdasarkan hasil perhitungan kedua hasil efisiensi tersebut, berikut

disajikan rekapitulasi efisiensi teknis biaya dan efisiensi teknis sistemnya.

101

Tabel 4.6 Rekapitulasi Efisiensi Teknis Biaya dan Efisiensi Teknis

Sistem di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2012-2014

Kriteria Efisiensi Nilai

efisiensi

Efisiensi Teknis

Biaya

Efisiensi Teknis

Sistem

Total

Efisiensi sempurna 100 5 11 16

Efisiensi Tinggi 81-99 15 24 39

Efisiensi Sedang 60-80 14 - 14

Efisiensi Rendah 41-59 1 - 1

Tidak Efisien ≤40 - - -

Total 35 35 70

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa secara umum

efisiensi teknis biaya dan efisiensi teknis sistem di 35 kabupaten/kota Provinsi

Jawa Tengah termasuk ke dalam capaian efisiensi tinggi (81-99 persen). Hal ini

ditunjukkan dengan capaian efisiensi teknis biaya yang mencapai efisiensi tinggi

sebanyak 15 kabupaten/kota. Sementara capaian efisiensi teknis sistem, yang

mencapai efisiensi tinggi sebanyak 24 kabupaten/kota. Meskipun tingkat efisiensi

yang dihasilkan termasuk dalam kriteria efisiensi tinggi, namun diharapkan

pemerintah daerah akan tetap meningkatkan tingkat efisiensi menjadi 100 persen

(efisiensi sempurna/optimum).

4.6 Pembahasan

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan

sebagai kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi pengeluaran belanja

sektor kesehatan diartikan setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah

menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Daerah dikatakan

efisien dalam penggunaan anggaran belanja kesehatan jika dengan input tertentu

102

dapat menghasilkan jumlah output lebih banyak atau pada jumlah output tertentu

bisa menggunakan input lebih sedikit.

Efisien dalam penggunaan pengeluaran belanja kesehatan sering

dikaitkan dengan indikator berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan yang tersedia

atas belanja kesehatan tersebut. Fasilitas dan layanan kesehatan ini mencerminkan

seberapa besar upaya pemerintah dalam menyediakan sarana kesehatan yang

memadai bagi masyarakatnya. Selanjutnya dari indikator fasilitas dan layanan

kesehatan dapat dilihat seberapa besar yang telah diupayakan pemerintah daerah

melalui penyediaan indikator tersebut untuk mampu mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang optimal.

Hasil perhitungan pencapaian nilai efisiensi teknis yang diperoleh

melalui metode DEA, diketahui bahwa dari keseluruhan 35 kabupaten/kota yang

diamati selama kurun waktu tiga tahun masih belum mencapai nilai efisiensi

sempurna 100% baik secara teknis biaya maupun teknis sistem. Ini menandakan

bahwa masih terjadinya inefisiensi dan kurang optimal dalam pengelolaan

anggaran belanja pemerintah sektor kesehatan. Capaian efisiensi masih dalam

kategori efisiensi tinggi. Pencapaian nilai efisiensi pada masing-masing daerah

berbeda satu sama lain. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan

oleh Gunarson (2008) dan Verhoeven (2007) menunjukkan bahwa pada daerah

yang diteliti belanja sektor kesehatan yang digunakan juga masih belum efisien

artinya belanja pemerintah dinilai belum dialokasikan dengan optimal. Penelitian

lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah yaitu penelitian Indriati (2011) yang

meneliti tentang efisiensi belanja daerah sektor kesehatan di Kabupaten Sumbawa,

103

hasilnya menunjukkan bahwa secara teknis biaya dan teknis sistem, efisiensi yang

terjadi pada beberapa kecamatan yang diteliti juga bervariasi dan secara umum

masih terdapat banyak daerah yang belum efisien.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan bahwa suatu belanja dikatakan

efisien apabila input yang tersedia mampu menghasilkan output berupa barang

atau jasa pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat, pada

kenyataannya ada daerah yang mempunyai input yang besar tetapi output yang

dihasilkan tidak sebesar input yang digunakan, salah satunya yang terjadi pada

Kota Tegal.

Nilai rata-rata pencapaian efisiensi teknis biaya Kota Tegal selama tahun

2012-2014 menunjukkan pencapaian yang belum efisien sebesar 76,47 persen.

Jika dilihat dari sisi input, Kota Tegal merupakan daerah dengan input lebih besar

setelah Kota Magelang dan jika dibandingkan kabupaten/kota yang lain, akan

tetapi output yang dihasilkan tidak sebanding dengan input yang digunakan. Ini

mengindikasikan bahwa dari sisi efisiensi teknis biaya, Kota Tegal mempunyai

input berupa anggaran belanja kesehatan yang tinggi, namun besarnya belanja

kesehatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana kesehatan berupa fasilitas

dan layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Kabupaten Klaten merupakan daerah dengan anggaran

belanja kesehatan paling rendah dengan rata-rata Rp.98470,35 juta jauh di

dibawah rata-rata keseluruhan yang mencapai Rp.217030,78 juta, namun

pencapaian nilai efisiensi teknis biaya mampu mencapai 100 persen. Ini

membuktikan bahwa meskipun Kabupaten Klaten mempunyai input berupa

104

anggaran belanja kesehatan yang rendah, akan tetapi daerah ini mampu

mengupayakan indikator outputnya berupa variabel rasio jumlah puskesmas, rasio

jumlah bidan, maupun rasio jumlah tempat tidur yang secara rata-rata lebih besar

dibandingkan daerah dengan belanja kesehatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Tabel 4.1 dalam hal ini input berupa belanja kesehatan yang

tinggi akan menentukan tingkat efisiensi. Daerah dengan belanja kesehatan yang

besar cenderung mengalami inefisiensi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian

yang dilakukan Indriati (2014) yang menyatakan bahwa daerah dengan

pengeluaran belanja kesehatan yang jauh lebih kecil cenderung untuk menjadi

paling efisien dibanding daerah yang pengeluaran belanja kesehatannya lebih

besar. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Atmawikarta

(2005) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi

rendahnya pencapaian derajat kesehatan adalah seberapa besar tingkat

pembiayaan untuk sektor kesehatan. Semakin besar belanja sektor kesehatan,

maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat.

Pencapaian efisiensi teknis biaya selama tahun 2012-2014, secara rata-

rata hanya sebanyak 5 daerah kabupaten/kota (14,3 persen) yang telah mencapai

efisiensi sempurna 100 persen. Daerah tersebut diantaranya Kabupaten Klaten,

Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Hal

ini menunjukkan bahwa secara teknis biaya, daerah-daerah tersebut telah efisien

dalam menggunakan anggaran belanja kesehatan pemerintah daerahnya secara

konsisten selama periode penelitian. Sebanyak 30 kabupaten/kota belum efisien

dalam penggunaan anggaran belanja sektor kesehatan.

105

Sedangkan capaian efisiensi teknis sistem layanan kesehatan di Provinsi

Jawa Tengah selama tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa sebanyak 11

kabupaten/kota (31,4 persen) telah mencapai nilai efisiensi sempurna 100 persen.

Daerah-daerah tersebut diantaranya Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati,

Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten

Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang,

dan Kota Pekalongan. Ini menandakan bahwa daerah-daerah tersebut dengan

input rasio jumlah puskesmas, rasio jumlah bidan, dan rasio jumlah tempat tidur

yang ada telah mampu menghasilkan output yang tinggi yaitu Angka Bayi Hidup

(ABH), Angka Ibu Melahirkan Selamat (AIMS), dan Angka Harapan Hidup

(AHH). Dengan kata lain indikator input sumber daya dan fasilitas yang ada telah

mampu menekan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKB), dan

meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH).

Daerah yang belum efisien teknis sistem seperti Kabupaten Grobogan

dengan capaian rata-rata nilai efisiensi terendah masuk dalam kriteria efisiensi

tinggi sebesar 99,14 persen. Hal ini terjadi ketika dengan input jumlah puskesmas,

jumlah bidan, dan jumlah tempat tidur yang ada hanya mampu menghasilkan

output berupa ABH, AIMS, dan AHH yang masih rendah. Sama halnya dengan

efisiensi teknis biaya, daerah kabupaten/kota yang mampu mencapai efisiensi

sempurna teknis sistem sebesar 100 persen mengindikasikan bahwa daerah

tersebut telah efisien dalam menggunakan fasilitas dan layanan kesehatan dasar

yang dimilikinya untuk mencapai tingkat derajat kesehatan yang optimal.

Sedangkan daerah yang belum mencapai angka efisien sempurna 100 persen

106

(<100 %), menandakan bahwa kebijakan menambah jumlah fasilitas dan layanan

kesehatan pada daerah-daerah yang inefisien jika tidak diikuti dengan adanya

perbaikan sistem kesehatan justru akan berdampak negatif pada pencapaian

tingkat derajat kesehatan masyarakat.

Keunggulan perhitungan metode DEA adalah mampu membuat skenario

perbaikan input dan output bagi UKE yang belum efisien melalui identifikasi

input yang telalu banyak atau output yang rendah. Daerah yang telah mencapai

efisiensi sempurna dalam belanja kesehatan adalah daerah yang baik secara teknis

biaya maupun teknis sistem telah berhasil mencapai nilai efisiensi sebesar 100

persen. Dengan demikian di dalam perhitungan target perbaikan input dan output

untuk daerah-daerah tersebut tidak ditemukan adanya nilai target dan potential

improvement yang harus diubah oleh pemerintah kabupaten/kota yang

bersangkutan. Daerah tersebut diantaranya Kabupaten Magelang, Kabupaten

Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, dan Kota Semarang.

Kabupaten/kota yang telah efisien teknis biaya belum tentu efisien secara

teknis sistem, begitu sebaliknya. Kabupaten Purbalingga telah mencapai kondisi

efisien sempurna secara teknis sistem 100 persen, akan tetapi secara teknis biaya

Kabupaten Purbalingga memiliki nilai capaian efisiensi rendah yaitu sebesar

59,15 persen. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

yang perlu ditempuh adalah lebih berorientasi pada pencapaian efisiensi teknis

biaya. Maka target perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan

target output faslitas dan layanan kesehatan berupa rasio jumlah puskesmas dari

jumlah aktual 9,11 menjadi 16,36 unit per 100.000 penduduk, rasio jumlah bidan

107

dari jumlah aktual 32,95 menjadi 59,16 bidan per 100.000 penduduk, serta rasio


Berdasarkan hasil perhitungan target perbaikan efisiensi teknis biaya dan

teknis sistem menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014

dapat diketahui bahwa tingkat keparahan terjadi pada efisiensi teknis biaya masih

berada dalam kriteria efisiensi sedang dengan nilai efisiensi 60-80 persen, berbeda

dengan efisiensi teknis sistem, yang nilai efisiensinya berada dalam kriteria

efisiensi tinggi dari 81-99 persen. Dengan demikian, perhitungan tentang target

perbaikan efisiensi teknis biaya yaitu lebih mengoptimalkan pengelolaan

anggaran. Namun kebijakan yang diambil tidak menurunkan anggaran sektor

kesehatan, tetapi lebih menekankan pada optimalisasi output, yaitu rasio jumlah

puskesmas, rasio jumlah tenaga bidan dan rasio jumlah tempat tidur yang tersedia

di rumah sakit.

Secara umum kondisi efisiensi teknis anggaran belanja sektor kesehatan

di Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari kedua hasil pencapaian efisiensi teknis

biaya dan teknis sistem, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

masih dalam kategori efisiensi tinggi. Akan tetapi secara efisiensi teknis baiaya

dan teknis sistem belum dikatakan efisien bila capaian nilai efisiensi ≤100 persen.

Ini menandakan bahwa masih terjadi inefisiensi dalam penggunaan belanja sektor

kesehatan. Perbaikan target perbaikan adalah dengan pengoptimalan anggaran

belanja kesehatan bukan dengan pengurangan anggaran belanja kesehatan, akan

tetapi lebih penekanan pada optimalisasi output.

108

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pengeluaran pemerintah daerah sektor

kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014 dengan menggunakan

metode Data Envelopment Analysis (DEA), maka dapat diperoleh simpulan

sebagai berikut :

1. Selama kurun waktu 2012-2014, hanya terdapat 5 kabupaten/kota (14,3

persen) yang telah mencapai efisiensi sempurna secara teknis biaya. Daerah

tersebut adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang,

Kota Surakarta, dan Kota Semarang. Sebanyak 30 kabupaten/kota masih

belum optimal dalam penggunaan belanja kesehatan. Ini membuktikan secara

teknis biaya, sebagian besar kabupaten/kota dalam penggunaan belanja

kesehatan masih kurang optimal.

2. Secara efisiensi teknis sistem selama periode penelitian menunjukkan bahwa

hanya 11 daerah kabupaten/kota yang telah mencapai kondisi efisien

sempurna. Daerah tersebut adalah Kabupaten Magelang, Pati, Jepara, Demak,

Semarang, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota

Pekalongan. Ini membuktikan bahwa secara teknis sistem, sebagian besar

kabupaten/kota dalam penggunaan input berupa fasilitas dan layanan

kesehatan dalam menghasilkan derajat kesehatan yang baik masih kurang

optimal.

109

3. Tingkat potential improvement tiap kabupaten/kota memiliki perbedaan

dalam variabel yang perlu diperbaiki. Ada beberapa daerah yang hanya perlu

memperbaiki inputnya, ada daerah yang perlu memperbaiki salah satu input

atau semua outputnya dan ada juga daerah yang memerlukan perbaikan pada

variabel input output tergantung kondisi daerah masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka

peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi daerah yang telah mencapai kondisi efisien, diharapkan pemerintah

daerah tetap melakukan pengawasan dan pengevaluasian belanja sektor

kesehatannya untuk meminimalisir terjadinya pemborosan.

2. Inefisiensi paling rendah terjadi pada efisiensi teknis biaya, perbaikan

yang dilakukan bukan dengan mengurangi anggaran belanja kesehatan,

akan tetapi lebih ke pengoptimalan belanja kesehatan dengan penekanan

pada optimalisasi output.

3. Dearah yang belum efisien secara teknis biaya dan teknis sistem dapat

melakukan potential improvement dan benchmarking ke daerah yang

telah mencapai kondisi efisien sempurna.

110

DAFTAR PUSTAKA

Amandemen Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: PT Rineka Cipta.

Atmawikarta, Arum. 2005. “Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi”.

Makalah disajikan dalam seminar, Bappenas.

Badan Pusat Statistik. 2014. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2013. Semarang:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah..

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Data APBD Tahun Berjalan,

http://www.djpk.depkeu.go.id/. (04 Februari 2016).

Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta : Erlangga.

Fathoni, As’ad Asyhar. Analisis Efisiensi Ekonomi Industri Tekstil dan Produk

Tekstil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2011. Dalam Economic

Development Analysis Journal, Hal 73-83. Semarang: Universitas Negeri

Semarang.

Indriati, Neneng Erlina. 2014. Analisis Efisien Belanja Daerah di Kabupaten

Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). Dalam Jurnal

Ekonomi Studi Pembangunan, Vol. 6 No. 2. Hal. 192-205. Malang:

Universitas Brawijaya.

Javarov dan Gunnarson. 2008. Government Spending on Health Care and

Education in Croatia: Efficiency and Reform Options. IMF Working Paper,

WP/08/136.

Joesron, Tati S dan M. Fathorrazi. 2012. Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta:

Graha Ilmu.

Kawedar, W; Abdul, R; dan Sri, H. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Semarang :

Universitas Diponegoro.

Kurnia. 2006. Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode

Free Disposable Hull (FDH). Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan,

Volume 11 No. 2. Hal 1-20. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1995. Ekonomi Publik. Yogyakarta: BPFE.

http://www.djpk.depkeu.go.id/

111

Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.

Mills dan Gilson.1990. Ekonomi Kesehatan untuk Negara-Negara sedang

Berkembang. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpsektif Pembangunan.

Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaam Keuangan Daerah.

Pertiwi, Lela Dina. 2007. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi

Jawa Tengah. Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12 No. 2 Hal.

123-139. Semarang : Universitas Diponegoro.

Prajanti, Sucihatiningsih Dian Wisika. 2013. Metode Analisis Efisiensi Produksi

dan Pengambilan Keputusan pada Bidang Ekonomi Pertanian. Semarang:

Unnes Press.

Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. 2014. Semarang: Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Rachmawati, Aulia. 2011. “Analisis Efisiensi Belanja Daerah Sektor Kesehatan

Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus: 8 Kabupaten Wilayah Pantai Selatan

Tahun 2007-2009)”. Skripsi. Jawa Timur: Universitas Brawijaya.

Rusydiana, Aam Slamet. 2013. Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data

Envelopment Analysis. Bogor : Smart Publishing.

Sugiono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparmoko. 1996. Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta: Universitas Gajah

Mada.

Supiati, Eka Nur. “Analisis Tingkat Efisiensi Puskesmas di Kota Semarang Tahun

2012”. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

112

Tjiptoherijanto dan Soesetyo. 1994. Ekonomi Kesehatan. Jakarta: PT Rineka

Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat

dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Verhoeven Majin, Victoria Gunnarson, and Stephane Carcillo. 2007.”Education

and Health in G7 Countries: Achieving Better Outcomes with Less

Spending.” IMF Working Paper No. 26. http://www.imf.org/ diakses tanggal

27 Maret 2016.

Lampiran 1

http://www.imf.org/

113

Data Anggaran Belanja Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2012-2014

Kabupaten/Kota 2012 2013 2014

Kab. Cilacap 165.934.730.750 196.344.705.800 231.818.032.900

Kab. Banyumas 232.583.325.550 260.552.397.495 338.849.089.180

Kab. Purbalingga 127.327.301.000 139.488.492.000 185.003.117.000

Kab. Banjarnegara 119.001.009.000 139.571.575.000 155.994.124.000

Kab. Kebumen 131.090.782.000 205.949.731.000 253.124.423.000

Kab. Purworejo 118.351.448.000 147.094.377.900 162.619.447.720

Kab. Wonosobo 102.077.919.400 115.208.695.320 162.384.418.931

Kab. Magelang 126.472.094.000 142.334.508.150 152.856.256.166

Kab. Boyolali 166.688.941.100 185.871.860.000 222.640.898.400

Kab. Klaten 81.293.103.000 88.244.705.200 170.920.792.000

Kab. Sukoharjo 106.921.101.000 131.790.918.000 167.812.300.000

Kab. Wonogiri 120.447.449.000 135.094.153.300 189.778.153.100

Kab. Karanganyar 98.490.221.697 127.500.483.000 160.924.451.738

Kab. Sragen 149.423.480.000 153.946.755.000 210.480.095.000

Kab. Grobogan 145.913.092.141 149.673.723.250 222.868.253.818

Kab. Blora 124.462.307.450 137.788.224.000 191.271.631.000

Kab. Rembang 136.168.527.000 156.836.976.000 176.882.819.400

Kab. Pati 213.382.009.000 229.752.466.000 254.197.502.000

Kab. Kudus 158.982.519.000 183.737.793.000 194.342.320.000

Kab. Jepara 145.707.722.000 169.360.092.000 178.562.163.000

Kab. Demak 106.532.627.000 115.557.242.700 164.591.570.845

Kab. Semarang 146.350.517.000 188.348.872.000 229.090.530.000

Kab. Temanggung 89.220.994.400 110.059.445.115 135.770.891.893

Kab. Kendal 120.289.586.272 146.791.097.000 180.360.120.000

Kab. Batang 102.442.093.619 133.116.976.848 155.589.399.241

Kab. Pekalongan 153.245.325.468 190.573.816.000 221.554.093.200

Kab. Pemalang 129.107.809.000 150.780.278.000 157.204.473.000

Kab. Tegal 152.198.234.000 180.171.191.000 257.311.988.000

Kab. Brebes 149.390.464.000 206.765.599.000 231.707.891.000

Kota Magelang 97.255.265.000 112.916.138.000 133.562.006.000

Kota Surakarta 118.581.951.500 121.791.457.540 124.125.745.000

Kota Salatiga 111.016.866.000 95.959.135.000 127.348.236.000

Kota Semarang 70.929.753.000 250.660.245.400 266.876.720.302

Kota Pekalongan 66.843.396.200 83.442.429.000 109.913.626.000

Kota Tegal 133.651.434.000 157.349.615.000 179.797.950.000

Sumber: Rekap APBD Kabupaten/Kota Menurut Fungsi Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012-2014.

Lampiran 2

114

Data Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun

2012-2014

No. Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk

2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 1679864 1676089 1685573

2 Kab. Banyumas 1603037 1605579 1620918

3 Kab. Purbalingga 877489 879880 889214

4 Kab. Banjarnegara 890962 889921 895986

5 Kab. Kebumen 1181678 1176722 1181006

6 Kab. Purworejo 708483 705483 708038

7 Kab. Wonosobo 771447 769318 773280

8 Kab. Magelang 1219371 1221681 1233695

9 Kab. Boyolali 953317 951817 957857

10 Kab. Klaten 1153047 1148994 1154040

11 Kab. Sukoharjo 848718 849506 856937

12 Kab. Wonogiri 946373 942377 945817

13 Kab. Karanganyar 838762 840171 848255

14 Kab. Sragen 875283 871989 875600

15 Kab. Grobogan 1339127 1336304 1343960

16 Kab. Blora 847125 844444 848369

17 Kab. Rembang 608548 608903 614087

18 Kab. Pati 1219993 1218016 1225594

19 Kab. Kudus 807005 810810 821136

20 Kab. Jepara 1144916 1153213 1170797

21 Kab. Demak 1091379 1094472 1106328

22 Kab. Semarang 968383 974092 987557

23 Kab. Temanggung 730720 731911 738915

24 Kab. Kendal 926325 926812 934643

25 Kab. Batang 728578 719616 736397

26 Kab. Pekalongan 861366 861082 867573

27 Kab. Pemalang 1285024 1279596 1284236

28 Kab. Tegal 1421001 1415009 1420132

29 Kab. Brebes 1770480 1764648 1773379

30 Kota Magelang 120447 119935 120373

31 Kota Surakarta 509576 507825 510077

32 Kota Salatiga 177480 178594 181193

33 Kota Semarang 1629924 1644800 1672999

34 Kota Pekalongan 290347 290870 293704

35 Kota Tegal 244632 243860 244998

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013-2015.

Lampiran 3

115

Data Jumlah Puskesmas dan Tempat Tidur Tersedia Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014

No. Kabupaten/kota Jumlah Puskesmas Jumlah Tempat Tidur

2012 2013 2014 2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 165 165 151 736 781 797

2 Kab. Banyumas 131 131 117 1782 1852 2365

3 Kab. Purbalingga 92 92 81 424 424 419

4 Kab. Banjarnegara 124 124 112 483 483 451

5 Kab. Kebumen 158 159 149 868 868 1031

6 Kab. Purworejo 128 128 116 516 516 545

7 Kab. Wonosobo 108 108 100 436 436 488

8 Kab. Magelang 128 128 125 333 308 418

9 Kab. Boyolali 120 120 106 769 869 920

10 Kab. Klaten 166 166 150 802 802 1018

11 Kab. Sukoharjo 148 148 138 680 680 753

12 Kab. Wonogiri 216 216 211 638 688 739

13 Kab. Karanganyar 122 122 109 507 507 573

14 Kab. Sragen 136 136 126 722 749 863

15 Kab. Grobogan 142 143 130 939 917 982

16 Kab. Blora 113 113 103 470 470 539

17 Kab. Rembang 113 113 103 259 259 328

18 Kab. Pati 114 114 108 874 924 937

19 Kab. Kudus 83 83 77 1025 1087 1192

20 Kab. Jepara 99 99 85 685 685 764

21 Kab. Demak 105 105 93 418 418 474

22 Kab. Semarang 134 134 123 598 598 353

23 Kab. Temanggung 126 128 120 567 567 524

24 Kab. Kendal 119 119 108 302 302 463

25 Kab. Batang 92 92 87 326 326 345

26 Kab. Pekalongan 112 112 105 577 577 581

27 Kab. Pemalang 102 102 98 676 706 769

28 Kab. Tegal 126 128 120 736 736 871

29 Kab. Brebes 150 150 132 605 705 821

30 Kota Magelang 22 22 22 707 707 832

31 Kota surakarta 62 62 62 2022 2002 2277

32 Kota salatiga 28 28 27 467 467 584

33 Kota semarang 120 120 107 3884 3834 4198

34 Kota pekalongan 49 49 49 527 527 623

35 Kota tegal 38 38 37 611 577 864

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, 2013-2015.

Lampiran 4

116

Data Jumlah Tenaga Bidan Tersedia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012-2014.

No. Kabupaten/kota Jumlah Bidan

2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 720 1167 1150

2 Kab. Banyumas 652 728 634

3 Kab. Purbalingga 359 372 293

4 Kab. Banjarnegara 665 761 428

5 Kab. Kebumen 764 772 806

6 Kab. Purworejo 315 328 468

7 Kab. Wonosobo 344 344 342

8 Kab. Magelang 468 523 529

9 Kab. Boyolali 444 429 440

10 Kab. Klaten 569 551 589

11 Kab. Sukoharjo 475 473 468

12 Kab. Wonogiri 479 482 320

13 Kab. Karanganyar 409 431 439

14 Kab. Sragen 644 653 663

15 Kab. Grobogan 616 699 735

16 Kab. Blora 390 409 441

17 Kab. Rembang 398 365 262

18 Kab. Pati 642 716 710

19 Kab. Kudus 440 467 472

20 Kab. Jepara 630 629 427

21 Kab. Demak 377 390 412

22 Kab. Semarang 372 369 370

23 Kab. Temanggung 357 385 394

24 Kab. Kendal 592 599 355

25 Kab. Batang 483 470 450

26 Kab. Pekalongan 530 530 424

27 Kab. Pemalang 669 704 463

28 Kab. Tegal 610 612 604

29 Kab. Brebes 685 685 479

30 Kota Magelang 90 89 92

31 Kota surakarta 275 280 286

32 Kota salatiga 105 107 106

33 Kota semarang 476 478 477

34 Kota pekalongan 94 97 177

35 Kota tegal 111 116 116

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012-2014.

Lampiran 5

117

Data Jumlah Kelahiran dan Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2012

No Kab/Kota Lahir

Hidup

Lahir

Mati

Total

Lahir Bayi Mati Bayi Hidup

1 Cilacap 30564 207 30771 351 30420

2 Banyumas 28558 137 28695 266 28429

3 Purbalingga 15423 125 15548 182 15366

4 Banjarnegara 16358 161 16519 297 16222

5 Kebumen 21210 182 21392 223 21169

6 Purworejo 9899 91 9990 148 9842

7 Wonosobo 13947 93 14040 181 13859

8 Magelang 19857 134 19991 134 19857

9 Boyolali 15311 87 15398 171 15227

10 Klaten 18347 109 18456 190 18266

11 Sukoharjo 13927 82 14009 135 13874

12 Wonogiri 12761 29 12790 84 12706

13 Karanganyar 13324 67 13391 117 13274

14 Sragen 15635 66 15701 146 15555

15 Grobogan 22648 58 22706 240 22466

16 Blora 13066 139 13205 192 13013

17 Rembang 9028 108 9136 150 8986

18 Pati 19533 157 19690 202 19488

19 Kudus 15729 84 15813 109 15704

20 Jepara 21564 165 21729 216 21513

21 Demak 21174 108 21282 119 21163

22 Semarang 14101 135 14236 186 14050

23 Temanggung 10341 92 10433 149 10284

24 Kendal 16682 77 16759 160 16599

25 Batang 13245 120 13365 174 13191

26 Pekalongan 17254 131 17385 185 17200

27 Pemalang 25871 104 25975 264 25711

28 Tegal 27252 184 27436 221 27215

29 Brebes 33997 60 34057 508 33549

30 Kota Magelang 1880 21 1901 31 1870

31 Kota surakarta 10318 17 10335 55 10280

32 Kota salatiga 2802 24 2826 20 2806

33 Kota semarang 27478 106 27584 293 27291

34 Kota pekalongan 6100 43 6143 68 6075

35 Kota tegal 5036 52 5088 68 5020

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2012.

Lampiran 6

118



No Kab/Kota Lahir

Hidup

Lahir

Mati

Total


1 Cilacap 29652 168 29820 325 29495

2 Banyumas 27744 173 27917 348 27569

3 Purbalingga 15202 74 15276 172 15104

4 Banjarnegara 16314 173 16487 271 16216

5 Kebumen 20375 153 20528 199 20329

6 Purworejo 9615 60 9675 111 9564

7 Wonosobo 13056 130 13186 172 13014

8 Magelang 18993 124 19117 138 18979

9 Boyolali 14729 85 14814 111 14703

10 Klaten 17734 60 17794 150 17644

11 Sukoharjo 13152 49 13201 142 13059

12 Wonogiri 12328 49 12377 95 12282

13 Karanganyar 13249 84 13333 131 13202

14 Sragen 15125 61 15186 132 15054

15 Grobogan 21570 169 21739 305 21434

16 Blora 11752 94 11846 162 11684

17 Rembang 8938 103 9041 153 8888

18 Pati 18465 164 18629 202 18427

19 Kudus 15740 88 15828 112 15716

20 Jepara 20912 113 21025 191 20834

21 Demak 20605 73 20678 119 20559

22 Semarang 14141 105 14246 169 14077

23 Temanggung 11203 110 11313 173 11140

24 Kendal 16307 50 16357 153 16204

25 Batang 12478 103 12581 186 12395

26 Pekalongan 15826 131 15957 157 15800

27 Pemalang 24335 130 24465 217 24248

28 Tegal 28643 204 28847 256 28591

29 Brebes 33074 41 33115 350 32765

30 Kota Magelang 1798 13 1811 27 1784

31 Kota surakarta 9927 17 9944 32 9912

32 Kota salatiga 2507 36 2543 40 2503

33 Kota semarang 27065 93 27158 251 26907

34 Kota pekalongan 6061 45 6106 86 6020

35 Kota tegal 4520 36 4556 56 4500


Lampiran 7

119



No Kab/Kota Lahir

Hidup

Lahir

Mati

Total


1 Cilacap 30023 137 30160 284 29876

2 Banyumas 28765 194 28959 258 28701

3 Purbalingga 14818 90 14908 162 14746

4 Banjarnegara 16189 163 16352 204 16148

5 Kebumen 20558 146 20704 208 20496

6 Purworejo 9305 81 9386 117 9269

7 Wonosobo 12884 109 12993 123 12870

8 Magelang 18663 115 18778 149 18629

9 Boyolali 15044 77 15121 147 14974

10 Klaten 17286 123 17409 191 17218

11 Sukoharjo 12938 62 13000 135 12865

12 Wonogiri 11661 28 11689 80 11609

13 Karanganyar 12895 27 12922 147 12775

14 Sragen 15044 73 15117 117 15000

15 Grobogan 22789 19 22808 406 22402

16 Blora 12116 107 12223 204 12019

17 Rembang 8999 126 9125 125 9000

18 Pati 17937 142 18079 177 17902

19 Kudus 15770 95 15865 119 15746

20 Jepara 20978 72 21050 147 20903

21 Demak 20813 93 20906 138 20768

22 Semarang 13859 88 13947 142 13805

23 Temanggung 11228 73 11301 165 11136

24 Kendal 15837 100 15937 142 15795

25 Batang 12846 113 12959 185 12774

26 Pekalongan 16000 107 16107 116 15991

27 Pemalang 24554 116 24670 210 24460

28 Tegal 27318 213 27531 163 27368

29 Brebes 33456 29 33485 348 33137

30 Kota Magelang 1585 6 1591 20 1571

31 Kota surakarta 9781 16 9797 37 9760

32 Kota salatiga 2411 27 2438 37 2401

33 Kota semarang 26992 125 27117 252 26865

34 Kota pekalongan 6018 62 6080 61 6019

35 Kota tegal 4484 55 4539 50 4489


Lampiran 8

120

Data Jumlah Kematian Ibu Maternal Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2012

No Kab/Kota Ibu

Hamil

Ibu Melahirkan

tidak selamat

Ibu Melahirkan

Selamat

Lahir

Hidup

1 Cilacap 32843 34 32809 30564

2 Banyumas 30939 32 30907 28558

3 Purbalingga 16739 21 16718 15423

4 Banjarnegara 17738 23 17715 16358

5 Kebumen 22168 11 22157 21210

6 Purworejo 10522 20 10502 9899

7 Wonosobo 14578 18 14560 13947

8 Magelang 22131 13 22118 19857

9 Boyolali 16918 15 16903 15311

10 Klaten 20406 19 20387 18347

11 Sukoharjo 15224 9 15215 13927

12 Wonogiri 15038 13 15025 12761

13 Karanganyar 14786 17 14769 13324

14 Sragen 17078 19 17059 15635

15 Grobogan 26194 34 26160 22648

16 Blora 14896 15 14881 13066

17 Rembang 10113 13 10100 9028

18 Pati 21231 22 21209 19533

19 Kudus 17408 15 17393 15729

20 Jepara 23958 21 23937 21564

21 Demak 22183 17 22166 21174

22 Semarang 15628 11 15617 14101

23 Temanggung 13878 11 13867 10341

24 Kendal 17793 22 17771 16682

25 Batang 13846 25 13821 13245

26 Pekalongan 16465 31 16434 17254

27 Pemalang 28469 35 28434 25871

28 Tegal 30776 39 30737 27252

29 Brebes 36938 51 36887 33997

30 Kota Magelang 2123 3 2120 1880

31 Kota surakarta 11101 6 11095 10318

32 Kota salatiga 3003 2 3001 2802

33 Kota semarang 28398 22 28376 27478

34 Kota pekalongan 6799 5 6794 6100

35 Kota tegal 5720 11 5709 5036


Lampiran 9

121


Tengah Tahun 2013

No Kab/Kota Ibu

Hamil Ibu Melahirkan

Tidak Selamat

Ibu Melahirkan

Selamat

Lahir

Hidup

1 Cilacap 32647 34 32613 29652

2 Banyumas 31123 35 31088 27744

3 Purbalingga 16431 26 16405 15202

4 Banjarnegara 18471 19 18452 16314

5 Kebumen 22034 15 22019 20375

6 Purworejo 10445 7 10438 9615

7 Wonosobo 14256 11 14245 13056

8 Magelang 21811 11 21800 18993

9 Boyolali 16705 14 16691 14729

10 Klaten 19034 22 19012 17734

11 Sukoharjo 14966 13 14953 13152

12 Wonogiri 13798 13 13785 12328

13 Karanganyar 15428 9 15419 13249

14 Sragen 16691 16 16675 15125

15 Grobogan 24213 22 24191 21570

16 Blora 13506 14 13492 11752

17 Rembang 10128 17 10111 8938

18 Pati 20708 29 20679 18465

19 Kudus 17485 21 17464 15740

20 Jepara 23720 26 23694 20912

21 Demak 22019 24 21995 20605

22 Semarang 15465 17 15448 14141

23 Temanggung 12655 7 12648 11203

24 Kendal 17938 21 17917 16307

25 Batang 13779 14 13765 12478

26 Pekalongan 16541 29 16512 15826

27 Pemalang 27288 27 27261 24335

28 Tegal 30982 42 30940 28643

29 Brebes 37379 61 37318 33074

30 Kota Magelang 2022 1 2021 1798

31 Kota Surakarta 10889 3 10886 9927

32 Kota salatiga 3151 7 3144 2507

33 Kota semarang 29077 29 29048 27065


35 Kota tegal 5237 8 5229 4520


Lampiran 10

122


Tengah Tahun 2014

No Kab/Kota Ibu

Hamil Ibu Melahirkan

Tidak Selamat

Ibu Melahirkan

Selamat

Lahir

Hidup

1 Cilacap 32386 36 32350 30023

2 Banyumas 30885 33 30852 28765

3 Purbalingga 16256 14 16242 14818

4 Banjarnegara 18229 20 18209 16189

5 Kebumen 21732 12 21720 20558

6 Purworejo 10068 5 10063 9305

7 Wonosobo 14016 11 14005 12884

8 Magelang 21079 14 21065 18663

9 Boyolali 16277 14 16263 15044

10 Klaten 18557 20 18537 17286

11 Sukoharjo 14290 13 14277 12938

12 Wonogiri 13464 10 13454 11661

13 Karanganyar 14771 17 14754 12895

14 Sragen 16247 13 16234 15044

15 Grobogan 24986 43 24943 22789

16 Blora 13560 12 13548 12116

17 Rembang 10029 14 10015 8999

18 Pati 19204 17 19187 17937

19 Kudus 17402 26 17376 15770

20 Jepara 23003 19 22984 20978

21 Demak 21709 17 21692 20813

22 Semarang 15325 20 15305 13859

23 Temanggung 11763 14 11749 11228

24 Kendal 18082 19 18063 15837

25 Batang 13409 23 13386 12846

26 Pekalongan 16473 39 16434 16000

27 Pemalang 27772 40 27732 24554

28 Tegal 29923 47 29876 27318

29 Brebes 36388 73 36315 33456

30 Kota Magelang 1762 2 1760 1585

31 Kota surakarta 10703 7 10696 9781

32 Kota salatiga 2943 2 2941 2411

33 Kota semarang 29026 33 28993 26992


35 Kota tegal 4852 6 4846 4484


Lampiran 11

123

Data Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2012-2014

No Kabupaten/Kota AHH

2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 71,43 71,63 72,8

2 Kab. Banyumas 69,83 70,23 72,92

3 Kab. Purbalingga 70,68 71,08 72,8

4 Kab. Banjarnegara 69,36 69,56 73,39

5 Kab. Kebumen 69,43 69,73 72,67

6 Kab. Purworejo 71,04 71,44 73,83

7 Kab. Wonosobo 70,48 70,58 70,82

8 Kab. Magelang 70,23 70,63 73,25

9 Kab. Boyolali 70,49 70,71 75,61

10 Kab. Klaten 71,84 72,16 76,54

11 Kab. Sukoharjo 70,36 70,64 77,45

12 Kab. Wonogiri 72,42 72,82 75,84

13 Kab. Karanganyar 72,36 72,56 76,71

14 Kab. Sragen 72,95 73,05 75,31

15 Kab. Grobogan 70,05 70,45 74,07

16 Kab. Blora 71,48 72,02 73,84

17 Kab. Rembang 70,34 70,64 74,19

18 Kab. Pati 72,95 73,05 75,43

19 Kab. Kudus 69,73 69,83 76,4

20 Kab. Jepara 71,13 71,23 75,64

21 Kab. Demak 71,95 71,95 75,18

22 Kab. Semarang 72,6 72,9 75,5

23 Kab. Temanggung 72,77 72,87 75,34

24 Kab. Kendal 69,1 69,42 74,14

25 Kab. Batang 70,57 70,97 74,4

26 Kab. Pekalongan 69,56 69,96 73,33

27 Kab. Pemalang 68,12 68,52 72,64

28 Kab. Tegal 69,38 69,58 70,8

29 Kab. Brebes 68,26 68,36 67,9

30 Kota Magelang 70,34 70,74 76,57

31 Kota surakarta 72,35 72,75 76,99

32 Kota salatiga 71,25 71,45 76,53

33 Kota semarang 72,24 72,44 77,18

34 Kota pekalongan 70,63 70,83 74,09

35 Kota tegal 69,12 69,42 74,1

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016.

Lampiran 12

124

Data Rasio Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa


No Kabupaten/Kota AKB

Rata-rata 2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 11,48 10,96 9,46 10,63

2 Kab. Banyumas 9,31 12,54 8,97 10,28

3 Kab. Purbalingga 11,80 11,31 10,93 11,35


5 Kab. Kebumen 10,51 9,77 10,12 10,13

6 Kab. Purworejo 14,95 11,54 12,57 13,02

7 Kab. Wonosobo 12,98 13,17 9,55 11,90

8 Kab. Magelang 6,75 7,27 7,98 7,33

9 Kab. Boyolali 11,17 7,54 9,77 9,49

10 Kab. Klaten 10,36 8,46 11,05 9,95

11 Kab. Sukoharjo 9,69 10,80 10,43 10,31

12 Kab. Wonogiri 6,58 7,71 6,86 7,05

13 Kab. Karanganyar 8,78 9,89 11,40 10,02

14 Kab. Sragen 9,34 8,73 7,78 8,61

15 Kab. Grobogan 10,60 14,14 17,82 14,18

16 Kab. Blora 14,69 13,78 16,84 15,11

17 Kab. Rembang 16,61 17,12 13,89 15,87

18 Kab. Pati 10,34 10,94 9,87 10,38

19 Kab. Kudus 6,93 7,12 7,55 7,20

20 Kab. Jepara 10,02 9,13 7,01 8,72

21 Kab. Demak 5,62 5,78 6,63 6,01

22 Kab. Semarang 13,19 11,95 10,25 11,80

23 Kab. Temanggung 14,41 15,44 14,70 14,85

24 Kab. Kendal 9,59 9,38 8,97 9,31

25 Kab. Batang 13,14 14,91 14,40 14,15

26 Kab. Pekalongan 10,72 9,92 7,25 9,30

27 Kab. Pemalang 10,20 8,92 8,55 9,22

28 Kab. Tegal 8,11 8,94 5,97 7,67

29 Kab. Brebes 14,94 10,58 10,40 11,98

30 Kota Magelang 16,49 15,02 12,62 14,71

31 Kota Surakarta 5,33 3,22 3,78 4,11

32 Kota salatiga 7,14 15,96 15,35 12,81

33 Kota semarang 10,66 9,27 9,34 9,76

34 Kota pekalongan 11,15 14,19 10,14 11,82

35 Kota tegal 13,50 12,39 11,15 12,35

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2012-2014, diolah.

Lampiran 13

125

Data Rasio Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa


No Kabupaten/Kota AKI

Rata-rata 2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 111,24 114,66 119,91 115,27

2 Kab. Banyumas 112,05 126,15 114,72 117,64

3 Kab. Purbalingga 136,16 171,03 94,48 133,89


5 Kab. Kebumen 51,86 73,62 58,37 61,28

6 Kab. Purworejo 202,04 72,80 53,73 109,53

7 Kab. Wonosobo 129,06 84,25 85,38 99,56

8 Kab. Magelang 65,47 57,92 75,01 66,13

9 Kab. Boyolali 97,97 95,05 93,06 95,36

10 Kab. Klaten 103,56 124,06 115,70 114,44

11 Kab. Sukoharjo 64,62 98,84 100,48 87,98

12 Kab. Wonogiri 101,87 105,45 85,76 97,69

13 Kab. Karanganyar 127,59 67,93 131,83 109,12

14 Kab. Sragen 121,52 105,79 86,41 104,57

15 Kab. Grobogan 150,12 101,99 188,69 146,93

16 Kab. Blora 114,80 119,13 99,04 110,99

17 Kab. Rembang 144,00 190,20 155,57 163,26

18 Kab. Pati 112,63 157,05 94,78 121,49

19 Kab. Kudus 95,37 133,42 164,87 131,22

20 Kab. Jepara 97,38 124,33 90,57 104,10

21 Kab. Demak 80,29 116,48 81,68 92,81

22 Kab. Semarang 78,01 120,22 144,31 114,18

23 Kab. Temanggung 106,37 62,48 124,69 97,85

24 Kab. Kendal 131,88 128,78 119,97 126,88

25 Kab. Batang 188,75 112,20 179,04 160,00

26 Kab. Pekalongan 179,67 183,24 243,75 202,22

27 Kab. Pemalang 135,29 110,95 162,91 136,38

28 Kab. Tegal 143,11 146,63 172,05 153,93

29 Kab. Brebes 150,01 184,43 218,20 184,22

30 Kota Magelang 159,57 55,62 126,18 113,79

31 Kota surakarta 58,15 30,22 71,57 53,31

32 Kota salatiga 71,38 279,22 82,95 144,52

33 Kota semarang 80,06 107,15 122,26 103,16

34 Kota pekalongan 81,97 98,99 99,70 93,55

35 Kota tegal 218,43 176,99 133,81 176,41


Lampiran 14

126

Rasio Angka Bayi Hidup (ABH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa


No Kabupaten/Kota ABH

2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 995,29 994,71 995,10

2 Kab. Banyumas 995,48 993,69 997,78

3 Kab. Purbalingga 996,30 993,55 995,14


5 Kab. Kebumen 998,07 997,74 996,98

6 Kab. Purworejo 994,24 994,70 996,13

7 Kab. Wonosobo 993,69 996,78 998,91

8 Kab. Magelang 1000,00 999,26 998,18

9 Kab. Boyolali 994,51 998,23 995,35

10 Kab. Klaten 995,59 994,93 996,07

11 Kab. Sukoharjo 996,19 992,93 994,36

12 Kab. Wonogiri 995,69 996,27 995,54

13 Kab. Karanganyar 996,25 996,45 990,69

14 Kab. Sragen 994,88 995,31 997,08

15 Kab. Grobogan 991,96 993,69 983,02

16 Kab. Blora 995,94 994,21 991,99

17 Kab. Rembang 995,35 994,41 1000,11

18 Kab. Pati 997,70 997,94 998,05

19 Kab. Kudus 998,41 998,48 998,48

20 Kab. Jepara 997,63 996,27 996,42

21 Kab. Demak 999,48 997,77 997,84

22 Kab. Semarang 996,38 995,47 996,10

23 Kab. Temanggung 994,49 994,38 991,81

24 Kab. Kendal 995,02 993,68 997,35

25 Kab. Batang 995,92 993,35 994,40

26 Kab. Pekalongan 996,87 998,36 999,44

27 Kab. Pemalang 993,82 996,42 996,17

28 Kab. Tegal 998,64 998,18 1001,83

29 Kab. Brebes 986,82 990,66 990,47

30 Kota Magelang 994,68 992,21 991,17

31 Kota surakarta 996,32 998,49 997,85

32 Kota salatiga 1001,43 998,40 995,85

33 Kota semarang 993,19 994,16 995,29

34 Kota pekalongan 995,90 993,24 1000,17

35 Kota tegal 996,82 995,58 1001,12


Lampiran 15

127

Rasio Angka Ibu Melahirkan Selamat (AIMS) Menurut Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014

No Kabupaten/Kota AIMS

2012 2013 2014

1 Kab. Cilacap 107345,24 109985,84 107750,72

2 Kab. Banyumas 108225,37 112053,06 107255,35

3 Kab. Purbalingga 108396,55 107913,43 109609,93


5 Kab. Kebumen 104464,88 108068,71 105652,30

6 Kab. Purworejo 106091,52 108559,54 108146,16

7 Kab. Wonosobo 104395,21 109106,92 108700,71

8 Kab. Magelang 111386,41 114779,13 112870,39

9 Kab. Boyolali 110397,75 113320,66 108102,90

10 Kab. Klaten 111118,98 107206,50 107237,07

11 Kab. Sukoharjo 109248,22 113693,73 110349,36

12 Kab. Wonogiri 117741,56 111818,62 115376,04

13 Kab. Karanganyar 110845,09 116378,59 114416,44

14 Kab. Sragen 109107,77 110247,93 107910,13

15 Kab. Grobogan 115506,89 112151,14 109451,93

16 Kab. Blora 113891,01 114805,99 111819,08

17 Kab. Rembang 111874,17 113123,74 111290,14

18 Kab. Pati 108580,35 111990,25 106968,84

19 Kab. Kudus 110579,18 110952,99 110183,89

20 Kab. Jepara 111004,45 113303,37 109562,40

21 Kab. Demak 104684,99 106745,94 104223,32

22 Kab. Semarang 110751,01 109242,63 110433,65

23 Kab. Temanggung 134097,28 112898,33 104640,19

24 Kab. Kendal 106527,99 109873,06 114055,69

25 Kab. Batang 104348,81 110314,15 104203,64

26 Kab. Pekalongan 95247,48 104334,64 102712,50

27 Kab. Pemalang 109906,85 112023,83 112942,90

28 Kab. Tegal 112788,05 108019,41 109363,79

29 Kab. Brebes 108500,75 112831,83 108545,55

30 Kota Magelang 112765,96 112402,67 111041,01

31 Kota surakarta 107530,53 109660,52 109354,87

32 Kota salatiga 107102,07 125408,86 121982,58

33 Kota semarang 103268,07 107326,81 107413,31

34 Kota pekalongan 111377,05 110608,81 110767,70

35 Kota tegal 113363,78 115685,84 108073,15


Lampiran 16

128

Hasil Olah DEA Efisiensi Teknis Biaya Belanja Kesehatan tahun 2012

Efficiency Scores Report 100,00% Kota Semarang

100,00% Kab. Klaten

100,00% Kab. Wonogiri

100,00% Kota Magelang

100,00% Kab. Banjarnegara

100,00% Kota Surakarta

100,00% Kab. Sragen

100,00% Kab. Rembang

99,82% Kab. Kebumen

96,38% Kab. Sukoharjo

90,28% Kab. Temanggung

89,02% Kab. Batang

88,87% Kab. Kendal

86,29% Kota Pekalongan

84,83% Kab. Pemalang

83,96% Kota Salatiga

83,59% Kab. Pekalongan

83,49% Kab. Karanganyar

82,40% Kab. Purworejo

78,33% Kab. Jepara

77,84% Kab. Kudus

76,31% Kab. Grobogan

75,68% Kota Tegal

74,53% Kab. Wonosobo

72,55% Kab. Blora

71,66% Kab. Boyolali

71,49% Kab. Pati

70,62% Kab. Cilacap

70,45% Kab. Brebes

68,00% Kab. Tegal

67,57% Kab. Semarang

65,84% Kab. Magelang

65,32% Kab. Banyumas

61,70% Kab. Purbalingga

61,15% Kab. Demak

Lampiran 17

129


100,00% Kota Semarang

100,00% Kab. Cilacap

100,00% Kab. Klaten





98,12% Kab. Sragen

93,81% Kab. Rembang




85,54% Kab. Kebumen





82,15% Kab. Batang

81,93% Kab. Kendal



75,66% Kota Tegal

75,17% Kab. Kudus

72,03% Kab. Jepara

72,01% Kab. Blora


71,70% Kab. Pati





64,16% Kab. Tegal

61,89% Kab. Demak


59,34% Kab. Brebes

Lampiran 18

130





100,00% Kab. Klaten



100,00% Kab. Cilacap




100,00% Kab. Sragen



94,68% Kab. Kebumen


86,36% Kab. Batang

85,32% Kab. Rembang




81,24% Kab. Kudus

79,86% Kab. Pati

78,07% Kota Tegal

77,36% Kab. Blora



73,50% Kab. Brebes


69,63% Kab. Kendal


67,59% Kab. Demak

66,45% Kab. Tegal

63,19% Kab. Jepara



Lampiran 19

131

Hasil Olah DEA Efisiensi Teknis Sistem Pelayanan Kesehatan tahun 2012


100,00% Kab. Tegal


100,00% Kab. Brebes

100,00% Kab. Demak

100,00% Kab. Jepara



100,00% Kab. Pati

100,00% Kab. Sragen






99,86% Kab. Kudus


99,78% Kab. Kebumen


99,75% Kab. Blora

99,73% Kota Tegal

99,70% Kab. Klaten



99,62% Kab. Cilacap

99,60% Kab. Batang


99,58% Kab. Rembang

99,50% Kab. Kendal







Lampiran 20

132





100,00% Kab. Brebes

100,00% Kab. Demak

100,00% Kab. Jepara





100,00% Kab. Tegal



100,00% Kab. Pati


100,00% Kab. Sragen

99,94% Kab. Kudus




99,85% Kab. Kebumen


99,72% Kab. Blora

99,69% Kab. Klaten

99,64% Kota Tegal

99,64% Kab. Cilacap


99,53% Kab. Rembang




99,45% Kab. Batang

99,44% Kab. Kendal



Lampiran 21

133



100,00% Kab. Kendal






100,00% Kab. Brebes






100,00% Kab. Tegal

100,00% Kab. Demak

100,00% Kab. Jepara

100,00% Kab. Kudus

100,00% Kab. Rembang

100,00% Kota Tegal

100,00% Kab. Pati


99,98% Kab. Klaten



99,81% Kab. Sragen



99,62% Kab. Kebumen


99,57% Kab. Cilacap

99,56% Kab. Batang



99,36% Kab. Blora


Lampiran 22

134

Hasil perhitungan

Perbaikan variabel Input Output dalam mencapai efisiensi teknis biaya dan

efisiensi teknis sistem Belanja sektor Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014

Kabupaten/

Kota Variabel Actual Target

Potential

Improvement

Cilacap Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan

+ Rasio Tempat Tidur

137530,70

8,96

68,23

47,28

137530,70

8,96

68,23

47,28

-

-

-

-

Efisiensi Teknis Sistem

- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan

- Rasio Tempat Tidur

+ ABH

+ AIMS

+ AHH

8,96

68,23

47,28

995,10

107750,72

72,80

8,96

40,63

47,28

999,38

108344,69

73,11

-

(40,45)

-

00,43

00,55

00,43

Banyumas Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


209047,64

7,22

39,11

145,90

209047,64

11,81

63,96

238,61

-

63,55

63,55

63,55


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

7,22

39,11

145,90

997,78

107255,35

72,92

7,22

39,11

145,90

997,78

107255,35

72,92

-

-

-

-

-

-

Purbalingga Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


208052,41

9,11

32,95

47,12

208052,41

16,36

59,16

84,61

-

79,56

79,56

79,56


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

9,11

32,95

47,12

995,14

109609,93

72,80

9,11

32,95

47,12

995,14

109609,93

72,80

-

-

-

-

-

-

Banjarnegara Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


174103,31

12,50

47,77

50,34

174103,31

14,74

56,34

65,97

-

17,94

17,94

31,05

135

Kabupaten/


Potential

Improvement


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,50

47,77

50,34

997,47

112477,61

73,39

12,50

43,33

50,34

998,77

112624,51

73,66

-

(09,29)

-

00,13

00,13

00,36

Kebumen Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


214329,50

12,62

68,25

87,30

214329,50

13,33

72,09

92,21

-

05,62

05,62

05,62


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,62

68,25

87,30

996,98

105652,30

72,67

12,62

44,11

87,30

1000,78

110152,98

72,95

-

(35,36)

-

00,38

04,26

00,38

Purworejo Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


229676,16

16,38

66,10

76,97

229676,16

16,38

66,10

76,97

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

16,38

66,10

76,97

996,13

108146,16

73,83

16,38

43,17

76,97

1000,21

110994,70

74,13

-

(34,69)

-

00,41

02,63

00,41

Wonosobo Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


209994,33

12,93

44,23

63,11

209994,33

16,90

57,79

82,46

-

30,67

30,67

30,67


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,93

44,23

63,11

998,91

108700,71

70,82

8,98

42,57

63,11

1001,73

109464,32

71,02

(30,56)

(03,74)

-

00,28

00,70

00,28

Magelang Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan

123901,17

10,13

42,88

123901,17

10,13

42,88

-

-

-

136

Kabupaten/


Potential

Improvement

+ Rasio Tempat Tidur 33,88 33,88 -


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

10,13

42,88

33,88

998,18

112870,39

73,25

10,13

42,88

33,88

998,18

112870,39

73,25

-

-

-

-

-

-

Boyolali Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


232436,47

11,07

45,94

96,05

232436,47

15,67

65,03

135,97

-

41,56

41,56

41,56


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

11,07

45,94

96,05

995,35

108102,90

75,61

10,59

45,94

96,05

997,89

108379,15

75,80

(04,30)

-

-

00,26

00,26

00,26

Klaten Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


148106,47

13,00

51,04

88,21

148106,47

13,00

51,04

88,21

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

13,00

51,04

88,21

996,07

107237,07

76,54

12,35

50,30

88,21

996,31

108558,46

76,56

(05,01)

(01,44)

-

-

01,23

00,02

Sukoharjo Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


195828,05

16,10

54,61

87,87

195828,05

16,30

55,28

88,95

-

01,23

01,23

01,23


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

16,10

54,61

87,87

994,36

110349,36

77,45

16,10

54,61

87,87

994,36

110349,36

77,45

-

-

-

-

-

-

Wonogiri Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

200649,97

22,31

200649,97

22,31

-

-

137

Kabupaten/


Potential

Improvement

+ Rasio Bidan


33,83

78,13

33,83

78,13

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

22,31

33,83

78,13

995,54

115376,04

75,84

22,31

33,83

78,13

995,54

115376,04

75,84

-

-

-

-

-

-

Karanganyar Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


189712,35

12,85

51,75

67,55

189712,35

14,85

59,82

78,08

-

15,59

15,59

15,59


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,85

51,75

67,55

990,69

114416,44

76,71

12,85

51,75

67,55

990,69

114416,44

76,71

-

-

-

-

-

-

Sragen Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


240383,85

14,39

75,72

98,56

240383,85

14,39

75,72

98,56

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

14,39

75,72

98,56

997,08

107910,13

75,31

11,84

49,43

98,56

998,96

109736,03

75,45

(17,72)

(34,72)

-

00,19

01,69

00,19

Grobogan Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


165829,53

9,67

54,69

73,07

165829,53

11,42

64,58

86,29

-

18,09

18,09

18,09


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

9,67

54,69

73,07

983,02

109451,93

74,07

9,67

41,55

73,07

997,45

111058,39

75,16

-

(24,02)

-

01,47

01,47

01,47

Blora Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan 225458,06 225458,06 -

138

Kabupaten/


Potential

Improvement

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


12,14

51,98

63,53

15,69

67,19

82,12

29,26

29,26

29,26


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,14

51,98

63,53

991,99

111819,08

73,84

12,14

43,48

63,53

998,38

112539,26

74,32

-

(16,35)

-

00,64

00,64

00,64

Rembang Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


288041,95

16,77

42,66

53,41

288041,95

19,66

50,00

128,97

-

17,21

17,21

141,48


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

16,77

42,66

53,41

1000,11

111290,14

74,19

16,77

42,66

53,41

1000,11

111290,14

74,19

-

-

-

-

-

-

Pati Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


207407,59

8,81

57,93

76,45

207407,59

12,56

72,54

95,73

-

42,51

25,22

25,22


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

8,81

57,93

76,45

998,05

106968,84

75,43

8,81

44,25

76,45

998,05

106969,29

75,43

-

(23,62)

-

-

-

-

Kudus Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


236674,95

9,38

57,48

145,16

236674,95

13,63

70,75

178,67

-

45,30

23,08

23,08


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

9,38

57,48

145,16

998,48

110183,89

76,40

9,38

57,48

145,16

998,48

110183,89

76,40

-

-

-

-

-

-

Jepara Efisiensi Teknis Biaya

139

Kabupaten/


Potential

Improvement

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


152513,34

7,26

36,47

65,25

152513,34

11,49

57,71

103,26

-

58,25

58,25

58,25


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

7,26

36,47

65,25

996,42

109562,40

75,64

7,26

36,47

65,25

996,42

109562,40

75,64

-

-

-

-

-

-

Demak Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


148772,85

8,41

37,24

42,84

148772,85

12,44

55,10

74,70

-

47,96

47,96

74,36


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

8,41

37,24

42,84

997,84

104223,32

75,18

8,41

37,24

42,84

997,84

104223,32

75,18

-

-

-

-

-

-

Semarang Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


231977,02

12,45

37,47

35,74

231977,02

18,40

55,38

85,78

-

47,80

47,80

140,03


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,45

37,47

35,74

996,10

110433,65

75,50

12,45

37,47

35,74

996,10

110433,65

75,50

-

-

-

-

-

-

Temanggung Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


183743,59

16,24

53,32

70,91

183743,59

16,24

53,32

70,91

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

16,24

53,32

70,91

991,81

104640,19

75,34

9,74

44,04

70,91

997,46

106373,31

75,77

(40,00)

(17,41)

-

00,57

01,66

00,57

140

Kabupaten/


Potential

Improvement

Kendal Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


192972,20

11,56

37,98

49,54

192972,20

16,60

54,55

72,40

-

43,62

43,62

46,15


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

11,56

37,98

49,54

997,35

114055,69

74,14

11,56

37,98

49,54

997,35

114055,69

74,14

-

-

-

-

-

-

Batang Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


211284,67

11,81

61,11

46,85

211284,67

13,67

70,76

78,83

-

15,79

15,79

68,26


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

11,81

61,11

46,85

994,40

104203,64

74,40

11,81

39,57

46,85

998,76

107298,42

74,73

-

(35,24)

-

00,44

02,97

00,44

Pekalongan Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


255372,28

12,10

48,87

66,97

255372,28

16,44

66,39

94,92

-

35,85

35,85

41,73


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

12,10

48,87

66,97

999,44

102712,50

73,33

12,10

44,00

66,97

1000,28

109784,33

73,39

-

(09,97)

-

00,08

06,89

00,08

Pemalang Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


122410,89

7,63

36,05

59,88

122410,89

7,63

36,05

59,88

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

7,63

36,05

59,88

996,17

112942,90

7,63

36,05

59,88

996,17

112942,90

-

-

-

-

-

141

Kabupaten/


Potential

Improvement

+ AHH 72,64 72,64 -

Tegal Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


181188,78

8,45

42,53

61,33

181188,78

12,72

64,01

92,30

-

50,49

50,49

50,49


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

8,45

42,53

61,33

1001,83

109363,79

70,80

8,45

42,53

61,33

1001,83

109363,79

70,80

-

-

-

-

-

-

Brebes Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


130658,98

7,44

27,01

46,30

130658,98

10,12

42,48

62,99

-

36,05

57,26

36,05


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

7,44

27,01

46,30

990,47

108545,55

67,90

7,44

27,01

46,30

990,47

108545,55

67,90

-

-

-

-

-

-

Kota

Magelang

Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


1109567,81

18,28

76,43

691,18

1109567,81

18,28

76,43

691,18

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

18,28

76,43

691,18

991,17

111041,01

76,57

13,41

56,18

353,23

996,81

111672,89

77,01

(26,62)

(26,49)

(48,90)

00,57

00,57

00,57

Kota

Surakarta


- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


243347,07

12,16

56,07

446,40

243347,07

12,16

56,07

446,40

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

12,16

56,07

446,40

997,85

12,16

56,07

446,40

997,85

-

-

-

-

142

Kabupaten/


Potential

Improvement

+ AIMS

+ AHH

109354,87

76,99

109354,87

76,99

-

-

Kota Salatiga Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


702831,99

14,90

58,50

322,31

702831,99

17,76

69,74

408,54

-

19,21

19,21

26,76


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

14,90

58,50

322,31

995,85

121982,58

76,53

14,90

58,50

322,31

995,85

121982,58

76,53

-

-

-

-

-

-

Kota

Semarang


- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


159519,95

6,40

28,51

250,93

159519,95

6,40

28,51

250,93

-

-

-

-


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

6,40

28,51

250,93

995,29

107413,31

77,18

6,40

28,51

250,93

995,29

107413,31

77,18

-

-

-

-

-

-

Kota

Pekalongan


- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


374232,65

16,68

60,26

212,12

374232,65

17,18

62,08

218,51

-

03,01

03,01

03,01


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


+ ABH

+ AIMS

+ AHH

16,68

60,26

212,12

1000,17

110767,70

74,09

16,34

43,33

96,79

1000,30

110781,57

74,10

(02,05)

(28,09)

(54,37)

00,01

00,01

00,01

Kota Tegal Efisiensi Teknis Biaya

- Belanja Kesehatan

+ Rasio Puskesmas

+ Rasio Bidan


733875,17

15,10

47,35

352,66

733875,17

19,34

60,65

451,71

-

28,09

28,09

28,09


- Rasio Puskesmas

- Rasio Bidan


15,10

47,35

352,66

15,10

47,35

352,66

-

-

-

143

Kabupaten/


Potential

Improvement

+ ABH

+ AIMS

+ AHH

1001,12

108073,15

74,10

1001,12

108073,15

74,10

-

-

-

Sumber : Hasil olah data, DEA.

analisis efisiensi pengeluaran pemerintah sektor...

Documents