1

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH

Viki Indrasari

Dr. Dwisetia Poerwono, MSc.

ABSTRACT

Until right now, Central Java still be faced to problem in enhance of economic growth. Economic growth of Central Java in last six periods showed that static but lower better than other provinces in Java Island and Indonesia. Besides that, value of final goods and services or Gross Regional Domestic Product (GRDP) were lower better than other provinces in Java Island. Therefore, it need to analysis the factors who support economic growth in this region and how much effect this variable to economic growth in Central Java.

This study used secondary data analysis with panel data, which consist of time series data for periods of 2004-2009 and cross section data of regency/ municipality in Central Java. The approaches used to estimate the regression model in this study is Fixed Effect Model (FEM), or Least Square Dummy Variable (LSDV) because this approaches used dummy variable in regression model to explained the different characteristic and resources of each region.

The regression result showed that capital expenditure variable has a positive and significant impact on economic growth. Beside that, indicator of fiscal decentralization has’t effect on economic growth. And then labor force and education have a positive and significant impact on economic growth.

Keywords: economic growth, capital expenditure, fiscal decentralization, labor

force, education,Fixed Effect Model (FEM)

2

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan

kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi tersebut mencakup

berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya

dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan

pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan

peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan

tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan

pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami

pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor

produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil masyarakat pada

tahun sebelumnya.

Hingga saat ini Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada

permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Walaupun

pertumbuhan ekonomi tersebut dalam kondisi stabil, namun apabila dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa maupun Indonesia,

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Tabel 1.1

memperlihatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa

tahun 2004-2009.

3

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi-provinsi di Pulau Jawa

Tahun 2004-2009 (%)

No Provinsi Pertumbuhan Ekonomi Rata-

rata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 DKI Jakarta 5,65 6,01 5,95 6,44 6,23 5,02 5,88 2 Jawa Barat 4,77 5,60 6,02 6,48 6,21 4,19 5,54 3 Jawa Tengah 5,13 5,35 5,33 5,59 5,61 5,14 5,34 4 DIY 5,12 4,73 3,70 4,31 5,03 4,43 4,55 5 Jawa Timur 5,83 5,84 5,80 6,11 6,16 5,01 5,79 6 Banten 5,63 5,88 5,57 6,04 5,77 4,69 5,60 Indonesia 5,03 5,69 5,50 6,35 6,01 4,58 5,53

Sumber : BPS, Statistik Indonesia berbagai terbitan

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir tumbuh 5,34 % per tahun.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tampak stabil dari tahun

ke tahun namun apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa masih

tergolong rendah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga

lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Provinsi DKI Jakarta

masih menempati posisinya sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi

tertinggi di Pulau Jawa yang kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur (5,79%),

Provinsi Banten (5,60%), Provinsi Jawa Barat (5,54%), Provinsi Jawa Tengah

(5,34%) dan Provinsi DIY (4,55%).

Permasalahan lain yang dihadapi Provinsi Jawa Tengah tidak hanya

terletak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan

provinsi lain di Pulau Jawa, namun juga masih rendahnya nilai barang dan jasa

akhir yang dihasilkan. Hal ini tercermin pada nilai PDRB atas dasar harga konstan

2000 di Provinsi Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa tahun

2004-2009.

4

Tabel 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 pada Provinsi-provinsi

di Pulau Jawa Tahun 2004-2009 (Miliar Rupiah)

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 DKI Jakarta 277.537,3 294.354,6 311.893,7 332.033,9 352.753,7 370.499,7

Jawa Barat 220.295,7 234.062,3 248.774,4 265.834,0 281.719,5 293.548,7 Jawa Tengah 127.212,0 133.578,0 140.681,4 149.083,1 157.023,6 165.180,0 DI Yogyakarta 16.146,4 16.910,9 17.535,7 18.291,5 19.208,9 20.051,5 Jawa Timur 241.628,1 255.745,0 270.564,9 286.912,1 303.838,2 318.854,3

Banten 54.880,4 58.106,9 61.341,7 65.046,8 68.802,9 72.031,1

Indonesia 1.506.296,6 1.605.247,6 1.703.422,4 1.821.757,7 1.939.483,0 2.035.125,1 Sumber : BPS, Statistik Indonesia

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai PDRB (Produk Regional Domestik

Bruto) Provinsi Jawa Tengah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di

Pulau Jawa masih rendah. Apabila diperingkat berdasarkan nilai PDRBnya,

Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat 4 dari enam provinsi di Pulau Jawa.

Sedangkan provinsi dengan nilai PDRB tertinggi masih ditempati oleh Provinsi

DKI Jakarta.

Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, maka

diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor utama yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor

tersebut dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian

mengenai pengaruh faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut akan

dijadikan sebagai salah satu masukan bagi Pemerintah Daerah baik tingkat

Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.

5

Tabel 1.3 Keadaan Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2004-2009 No. Faktor Penentu Perkembangan Dibandingkan Provinsi Lain

di Pulau Jawa 1. Belanja Modal Befluktuatif Masih rendah dengan menempati

posisi kelima. 2. Angkatan Kerja Berfluktuatif Cukup besar dengan menempati

posisi ketiga. 3. Pendidikan Meningkat Cukup baik dengan menempati

posisi ketiga. 4. Pendapatan Asli

Daerah* Meningkat Masih rendah dengan menempati

posisi keempat. Sumber : BPS, Ringkasan Tabel 1.3- Tabel 1.7 Keterangan : * = indikator desentralisasi fiskal

Tabel 1.3 menunjukkan kinerja masing-masing faktor-faktor penentu

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan melihat

perkembangannya dari tahun 2004-2009 dan membandingkannya dengan provinsi

lain di Pulau Jawa. Dari keempat faktor tersebut hanya angkatan kerja dan

pendidikan yang menunjukkan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan

provinsi lain di Pulau Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

Hingga saat ini, provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada

permasalahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir walaupun stabil,

namun bila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan pertumbuhan

ekonomi Indonesia masih rendah. Selain itu, nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan yang dicerminkan oleh nilai PDRBnya juga lebih rendah dibandingkan

dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah

tersebut dan seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

Faktor-faktor yang diyakini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Tengah antara lain belanja modal yang menunjukkan besarnya

investasi pemerintah, angkatan kerja, pendidikan dan indikator desentralisasi

6

fiskal. Kemudian berdasarkan variabel-variabel tersebut maka pertanyaan

penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah “ seberapa besar pengaruh

belanja modal, angkatan kerja, pendidikan dan indikator desentralisasi fiskal

terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, angkatan kerja, pendidikan

dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa

Tengah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang besarnya pengaruh belanja

modal, angkatan kerja, pendidikan dan desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

2. Masukan pemerintah daerah setempat untuk program pembangunan

selanjutnya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Jawa Tengah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang

mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan

kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan ekonomi tersebut mencakup

berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya

dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan

pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan

peran serta baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam mencapai tujuan

tersebut.

7

Sebagai salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi, pertumbuhan

ekonomi menunjukkan sejauhmana aktivitas perekonomian akan menghasilkan

tambahan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan

ekonomi ditandai dengan kenaikan PDB/ PDRB tanpa memandang apakah

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau

terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.

2.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Pertumbuhan Ekonomi yang melandasi penelitian ini antara lain

Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Klasik, Teori Harrod-Domar, Teori

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Neoklasik dan Teori Pertumbuhan Endogen.

2.1.3 Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan sarana dan prasana oleh pemerintah daerah berpengaruh

positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan

sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasana publik,

investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan

sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental pembangunan ekonomi adalah

tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan

penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga

mencakup semua pengeluaran yang meningkatkan produktivitas (Harianto dan

Adi, 2007). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang

ada oleh pemerintah daerah, maka diharapkan akan memacu pertumbuhan

ekonomi daerah.

2.1.4 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Todaro dan Smith (2006) menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan

pertumbuhan tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor

positif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang

lebih besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan

pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar

domestiknya. Namun demikian, pertumbuhan angkatan kerja di satu sisi dapat

berdampak positif namun di sisi lain dapat berdampak negatif pada pembangunan

ekonomi di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan tersebut tergantung pada

8

kemampuan sistem perekonomian yang bersangkutan dalam menyerap dan secara

produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut.

2.1.5 Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia

sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan

upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan

mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini bukan

saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan

mempengaruhi fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya

manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan

pembangunan suatu daerah.

Teori Human Capital merupakan teori yang mendasari pentingnya

pendidikan bagi seseorang. Asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah

seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan.

Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti di satu pihak meningkatkan

kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Namun, di pihak lain

menambah satu tahun sekolah berarti menunda penerimaan penghasilan selama

satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Implikasi dari teori human capital

terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan semakin membaiknya kualitas

sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan di suatu negara/ daerah

maka akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang tanggap

terhadap perubahan yang terjadi di masa depan dan mampu untuk menciptakan

inovasi-inovasi terbaru sehingga proses produksi dapat berjalan lebih efektif

(Simanjuntak, 2001).

2.1.6 Indikator Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi ini secara

teoritis oleh beberapa ahli dijelaskan melalui Tiebout models (dikutip dari

Sumarsono dan Utomo, 2009). Berdasarkan teori Tiebout Model yang menjadi

landasan konsep desentralisasi fiskal, bahwa dengan adanya pelimpahan

9

wewenang maka akan meningkatkan kemampuan daerah dalam melayani

kebutuhan barang publik dengan lebih baik dan efisien. Kondisi peningkatan

pelayanan barang publik ini dalam kaitannya dengan hubungan antar daerah

otonom akan meningkatkan persaingan antar kabupaten/ kota untuk

memaksimalkan kepuasan bagi masyarakatnya. Peningkatkan kemampuan daerah

oleh pemerintah daerah yang bersangkutan adalah karena pemerintah daerah

dipandang lebih mengetahui kebutuhan dan karakter masyarakat lokal, sehingga

program-program dari kebijakan pemerintah akan lebih efektif untuk dijalankan

(Sumarsono dan Utomo, 2009).

Pendapat yang sama mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap

pertumbuhan ekonomi juga diungkapkan oleh Oates (1993). Menurut Oates (1993

dikutip dari Sasana, 2009), desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan

pertumbuhan ekonomi karena desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi

ekonomi dimana pemerintah daerah lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan

keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga mampu untuk membuat

pembelanjaan yang lebih efisien.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sodik (2007) telah melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran

pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode analisis yang

digunakan adalah analisis ekonometrik dengan mengaplikasikan metode GLS

(General Least Square), dan menggunakan data panel yang terdiri atas 26 provinsi

di Indonesia selama periode 1993-2003. Sedangkan variabel-variabel yang

digunakan dalam penelitian ini antara lain investasi swasta (Ip), investasi

pemerintah yang diproksi dengan belanja daerah (Ig), konsumsi pemerintah (Cg),

angkatan kerja (L), dan tingkat keterbukaan ekonomi daerah (X-M). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa selama periode penelitian ditemukan bahwa

variabel investasi swasta tidak bepengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

regional, sedangkan pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran pembangunan

maupun pengeluaran rutin) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh

suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya

10

sendiri. Variabel keterbukaan ekonomi memiliki hubungan yang konsisten dengan

teori. Sedangkan variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan tanda

negatif untuk tahun 1993-2003 dan tahun 1998-2000 (sebelum era otonomi). Hal

ini menunjukkan bahwa daerah belum bisa menyerap angkatan kerja yang ada di

daerah. Sedangkan untuk periode 2001-2003 (setelah otonomi daerah), variabel

ini tidak signifikan terhadap perrtumbuhan ekonomi regional.

Pujiati (2007) telah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Semarang dalam era desentralisasi fiskal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan tenaga

kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di wilayah Karesidenan

Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan antara

Time Series dan Cross Section. Data Time Series dari tahun 2002-2006 dan

obyeknya adalah 6 kabupaten/ kota di wilayah Karesidenan Semarang yaitu Kota

Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten

Demak, dan Kabupaten Grobogan. Model yang digunakan untuk mengestimasi

persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Fixed Effects model. Sedangkan

metode yang dipilih adalah Metode GLS (Generalized Least Squares). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi serta tenaga kerja sebagai faktor utama dalam

mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Indrawati (2007) telah melakukan penelitian mengenai peranan

pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan rkonomi di era Orde Baru dan era

Reformasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa jauh peranan

pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di era baru dan era

reformasi di Indonesia. Metode analisis yang dipilih adalah metode OLS dengan

analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua

pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pembangunan secara

11

bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pendapatan nasional

(PDB), yang ditunjukkan oleh R Square yang mendekati satu dan uji F cukup

signifikan.

Brata (2002) melakukan penelitian dengan judul “ Pembangunan Manusia

dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk

mengkaji secara empiris hubungan dua arah antara pembangunan manusia dan

kinerja ekonomi regional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah

metode TSLS (Two Stge Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

hasil estimasi model IPM menunjukkan bahwa variabel PDRBK terbukti sangat

signifikan pengaruhnya terhadap tingkat pembangunan manusia yang dilihat dari

IPM. Selain itu, variabel lama pendidikan sekolah perempuan juga berpengaruh

signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Sedangkan indeks Gini, rasio

migas dan variabel boneka konflik tidak signifikan pengaruhnya terhadap IPM.

Adapun dalam estimasi model PDRBK hanya variabel boneka konflik (DK) saja

yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi memberikan manfaat positif nagi

pertumbuhan ekonomi. Begitu pula halnya dengan variabel tingkat investasi

(RPMTDB) yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiono (2009) dengan judul “Investasi

dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Penekanan pada Investasi Pendidikan)”.

Tujuan penelitian ini adalah sejauh mana investasi-investasi sumber daya

manusia, investasi modal fisik dan faktor-faktor demografi mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah OLS (Ordinat

Least Square) dengan analisis regresi sederhana selain itu juga menggunakan

Rata-rata RoR (Rate of Return), Marginal Rate of Return (RoR) Pendidikan.

Penelitian dilakukan pada 26 provinsi di Indonesia pada tahun 2002 (cross

section). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model menyatakan

pentingnya sumberdaya manusia dan modal fisik bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, baik Average maupun Marginal Rate of Return sumber daya

manusia lebih tinggi dibandingkan dengan investasi fisik.

12

Penelitian yang dilakukan oleh Ma’aruf dan Wihastuti (2008) dengan judul

“Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Determinan dan Prospeknya”. Tujuan dari

penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan beberapa

variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada

tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang

terdiri dari 26 provinsi selama kurun waktu 1980-2006. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa koefisien pengeluaran pemerintah rill adalah positif dan

signifikan. Artinya pengeluaran pemerintah memiliki peranan penting dalam

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan pengaruh variabel-

variabel lain dalam persamaan tersebut antara lain : pertumbuhan ekonomi tahun

sebelumnya, pengeluaran pemerintah riil, defisit anggaran pemerintah riil, derajat

keterbukaan perekonomian riil, binary lokasi, binary sumber daya alam dan

dummy desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi sedangkan inflasi dan populasi penduduk berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiyarti dan Imamy (2005) dengan judul

“ Analisis Pengaruh Perimbangan Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota

Depok”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh

ketergantungan fiskal pusat-daerah yang tercermin dari dana perimbangan

terhadap kemajuan ekonomi selain itu juga untuk mengetahui bagaimana

pengaruh PAD dan Tenaga Kerja sebagai cerminan sumber daya yang dimiliki

oleh daerah terhadap kemajuan ekonomi daerah yang bersangkutan. Metode yang

digunakan adalah OLS selama kurun waktu kuartalan 2000:1 – 2003:4. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap pembentukan PDRB kota Depok, variabel dana

perimbangan berpengaruh positif dan signifikan dan variabel tenaga kerja

berpengaruh positif dan signifikan. Kemampuan variabel-variabel independen

dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 96,94% dan sisanya dijelaskan oleh

variabel lain.

13

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu maka

kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang bersifat sementara mengenai

pengaruh variabel-variabel dependen dan independen berdasarkan kerangka

teoritis maupun penelitian terdahulu. Adapun hipotesis yang diajukan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Diduga belanja modal (BM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

b. Diduga angkatan kerja (AK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

c. Diduga pendidikan (PEN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

d. Diduga indikator desentralisasi fiskal (DF) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal (BM)

Desentralisasi Fiskal (DF)

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Angkatan Kerja (AK)

Dummy Daerah (D)

Pendidikan (PEN)

14

3. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

a. Pertumbuhan Ekonomi (PE). Variabel pertumbuhan ekonomi ini diproksi

dengan perubahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 yang

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Satuan yang digunakan adalah

Juta Rp. Data diperoleh dari BPS.

b. Belanja Modal (BMt_1). Variabel belanja modal didefinisikan sebagai

pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan/ pembangunan

asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau

pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah

daerah. Dalam penelitian belanja modal yang digunakan adalah belanja

modal tahun sebelumya. Variabel ini dinyatakan dalam satuan Juta

Rupiah. Data diperoleh dari BPS.

c. Angkatan Kerja (AK). Angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja

(berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan

ekonomi yang menghasilkan barang/ jasa secara kontinu paling sedikit

satu jam dalam seminggu di Provinsi Jawa Tengah. Variabel ini

dinyatakan dalam satuan orang dan data diperoleh dari BPS.

d. Pendidikan (PEN). Pendidikan dalam penelitian ini diproksi dengan

penduduk berumur 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan

minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dibanding dengan jumlah

penduduk menurut kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel ini

dinyatakan dalam satuan persen. Data diperoleh dari BPS.

e. Desentralisasi Fiskal (DF). Variabel desentralisasi fiskal dalam penelitian

ini diproksi dengan realisasi pendapatan asli daerah dibanding dengan total

penerimaan daerah atau dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut.

�� ����

���� %

Keterangan :

DF = Desentralisasi Fiskal (%)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rp)

15

TPD = Total Penerimaan Daerah (Miliar Rp)

Variabel ini dinyatakan dengan satuan persen. Data diperoleh dari BPS.

f. Dummy variable. Dalam estimasi model panel data ini menggunakan

variabel dummy, yaitu dummy daerah yang meliputi kabupaten/ kota di

Jawa Tengah dengan daerah acuan (benchmark) Kota Semarang karena

selama periode penelitian Kota Semarang memiliki perubahan nilai PDRB

paling tinggi. Penggunaan dummy daerah dalam penelitian ini adalah

untuk melihat perbedaan yang terjadi antar daerah (Kabupaten/ Kota)

dalam enam tahun periode penelitian. Dalam penelitian ini digunakan tiga

puluh empat dummy kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah kecuali

Kota Semarang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang

merupakan gabungan dari data cross section yaitu data dari 35 kabupaten/ kota di

provinsi Jawa Tengah dan data time series dari tahun 2004-2009 (6 tahun)

sehingga jumlah observasi sebesar 210 observasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

ini dapat diperoleh dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan

penelitian seperti BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Departemen Terkait serta

literatur-literatur tertulis baik yang diperoleh dari instansi terkait maupun internet.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah melalui studi

pustaka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik dan situs resmi

Bappeda Jateng.

3.4 Metode Analisis

Secara matematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

PE = f (BMt_1, AK, PEN, DF)………………………………………………….(1)

Dimana PE menunjukkan pertumbuhan ekonomi, BMt-1 menunjukkan

belanja modal tahun sebelumnya, AK menunjukkan angkatan kerja, PEN

16

menunjukkan pendidikan dan DF menunjukkan desentralisasi fiskal. Model

persamaan regresi dalam penelitian ini didasarkan pada model yang pernah

digunakan oleh Amin Pujiati (2007) dan Jamzani Sodik (2007) dengan

mentransformasikan persamaan regresi ke dalam bentuk logaritma. Sedangkan

metode data panel yang digunakan dalam penelitian ini Fixed Effect Model.

Bentuk Fixed Effect Model.adalah dengan memasukan variabel dummy untuk

menyatakan perbedaan intersep. Ketika dummy digunakan untuk mengestimasi

fixed effect, maka persamaan tersebut disebut sebagai Least Square Dummy

Variable (LSDV). Sehingga persamaannya:

LogPEit = α0 + α1LogBMit-1 + α2LogAK it + α3LogPENit + α4LogDFit + β1D1 +

β2D2 + β3D3 + + β4D4 + β5D5 + β6D6 + β7D7+ β8D8 + β9D9 + β10D10 +

β11D11 + β12D12 + β13D13 + β14D14 + β15D15 + β16D16 + β17D17 + β18D18

+ β19D19 + β20D20 + β21D21 + β22D22 + β23D23 + β24D24 + β25D25 +

β26D26 + β27D27 + β28D28 + β29D29 + β30D30 + β31D31+ β32D32 + β33D33

+ β34D34 + εit…….……………………………………………….….(2)

Dimana D1 hingga D34 menunjukkan 34 dummy kabupaten/ kota di

Provinsi Jawa Tengah kecuali Kota Semarang yang merupakan benchmark dalam

penelitian ini.

Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

a. Deteksi Multikolinearitas

Menurut Gujarati (2003), indikator-indikator untuk mendeteksi ada

tidaknya multikolinearitas dalam model adalah sebagai berikut. Pertama, nilai R2

tinggi namun variabel independen banyak yang tidak signifikan. Untuk

memperoleh nilai R2, maka terlebih dahulu dilakukan estimasi terhadap model

awal persamaan. Apabila nilai R2 tinggi (misalnya lebih dari 0,8) dan variabel

independen banyak yang tidak signifikan maka dalam model regresi tersebut

terdapat multikolinearitas.

Kedua, dengan melakukan regresi parsial. Menggunakan regresi parsial

pada masing-masing variabel independen, kemudian membandingkan nilai R2

dalam model persamaan awal dengan R2 pada model regresi parsial. Jika nilai R2

dalam regresi parsial lebih tinggi maka terdapat multikolinearitas.

17

b. Deteksi Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

dalam model persamaan regresi dengan menggunakan metode White

Heteroskedasticity test yang telah disediakan dalam program eviews. Hasil yang

diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan Obs*R-Squared. Jika nilai Obs*R-

Squared lebih kecil χ2 tabel, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian pula

sebaliknya (Shochrul dkk, 2011).

c. Deteksi Autokorelasi

Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dalam suatu

model persamaan regresi adalah Breusch & Godfrey Test (BG Test) atau Uji

Lagrange-Multiplier (LM). Secara manual, jika χ2 tabel lebih besar dari Obs*R-

Squared maka model tersebut bebas dari autokorelasi (Firmansyah, 2008).

d. Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas dapat juga dilihat dari koefisien Jarque-Bera dan

probabilitasnya. Kedua angka ini bersifat saling mendukung. Apabila probabilitas

lebih besar dari 5%, maka data terdistribusi normal (hipotesisnya adalah data

terdistribusi normal (Winarno, 2009).

Uji Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji signifikansi

baik secara individual (uji t) maupun secara keseluruhan (uji F) dan interpretasi

hasil yang ditunjukkan oleh koefisien determinasinya (R2).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Asumsi Regresi Linier Klasik

Deteksi Multikolinearitas

Pertama, dengan melihat nilai R2 dan pengujian statistik terhadap variabel-

variabel independen baik secara individual dengan uji t maupun secara serentak

dengan uji F. Berdasarkan hasil regresi utama terhadap semua variabel

independen yang ditunjukkan oleh tabel 4.7 diketahui bahwa nilai R2 tinggi yaitu

sebesar 0.806536 atau sebesar 80,65% dan nilai Adjusted R2 sebesar 0.763544

18

atau sebesar 76,35%. Kemudian berdasarkan hasil pengujian serentak (uji F) yang

dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas dengan tingkat kepercayaan

95% (α = 5%) diperoleh nilai probabilitas 0,000000 yang berarti Ho diterima atau

uji F signifikan karena nilai probabilitas kurang dari nilai α (5%). Sedangkan

untuk pengujian statistik secara individual (uji t) diperoleh hasil bahwa sebagian

besar variabel signifikan secara statistik.

Kedua, dengan melakukan regresi parsial pada masing-masing variabel

independen, kemudian membandingkan nilai R2 dalam model persamaan awal

dengan R2 pada model regresi parsial. Jika nilai R2 dalam regresi parsial lebih

tinggi maka terdapat multikolinearitas. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua nilai

R2 pada regresi parsial lebih rendah dibandingkan dengan nilai R2 pada regresi

persamaan awal sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat

multikolinearitas.

Tabel 4.1 R2 Hasil Regresi Parsial Pengaruh Belanja Modal, Angkatan Kerja,

Pendidikan, dan Indikator Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009

Regresi R2* R2 Log_BMt_1 = f (Log_AK, Log_PEN, Log_DF) 0.106197 0.806536 Log_AK = f (Log_BMt_1, Log_PEN, Log_DF) 0.336559 0.806536 Log_PEN = f (Log_BMt_1, Log_AK, Log_DF) 0.393116 0.806536 Log_DF = f ( Log_BMt_1, Log_AK, Log_PEN) 0.264120 0.806536

Sumber : Lampiran B Keterangan : R2* = nilai R2 pada regresi parsial

R2 = nilai R2 pada regresi persamaan awal

Deteksi Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas

dalam model persamaan regresi dengan menggunakan metode White

Heteroskedasticity test yang ditunjukkan pada tabel berikut (tabel 4.2) :

Tabel 4.2 Heteroskedasticity Test: White F-statistic 2.379232 Obs*R-squared 72.63001 Scaled explained SS 49.00437 Sumber : Lampiran C

19

n = 210 dan k = 40, maka df (degree of freedom) sebesar 170. Dengan

menggunakan α = 5 % (tingkat kepercayaan 95%), diperoleh nilai tabel χ2 sebesar

124,342. Apabila dibandingkan dengan nilai Obs*R-Squared White

Heteroskedasticity test yaitu sebesar 72.63001 maka dapat disimpulkan bahwa

dalam model persamaan regresi tidak terdapat heteroskedastisitas karena nilai

Obs*R-Squared White Heteroskedasticity test kurang dari nilai tabel χ2.

Deteksi Autokorelasi

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam

model persamaan regresi adalah dengan Breusch & Godfrey Test (BG Test) atau

Uji Lagrange-Multiplier (LM) yang telah disediakan dalam program eviews 6.0.

Tabel 4.3

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.522727

Obs*R-squared 3.070741

Sumber : Lampiran D

Tabel 4.3 merupakan hasil Breusch & Godfrey Test (BG Test) atau Uji

Lagrange-Multiplier (LM) terhadap model persamaan regresi dalam penelitian

ini. Dalam model persamaan ini, diketahui bahwa n = 210 dan k = 40 maka df

(degree of freedom) sebesar 170 sehingga diperoleh nilai tabel χ2 sebesar

3.070741. Apabila dibandingkan dengan nilai Obs*R-Squared Breusch-Godfrey

Serial Correlation LM Test yaitu sebesar 99,28608 maka dapat disimpulkan

bahwa dalam model persamaan regresi tidak terdapat autokorelasi karena nilai

Obs*R-Squared White Heteroskedasticity test kurang dari nilai tabel χ2.

Deteksi Normalitas

Dalam penelitian ini, untuk menguji normalitas hanya digunakan uji

Jarque-Berra (JB). Hasil uji tersebut ditunjukkan pada gambar 4.1.

20

Gambar 4.1 Deteksi Normalitas

Dari gambar 4.1 maka dapat diketahui bahwa probabilitas nilai Jarque-

Bera tidak signifikan (probabilitasnya sebesar 0,113406 lebih besar dari 5 %)

sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

4.2.2 Uji Statistik

Uji t. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan signifikansi dari pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen secara individual, digunakan α =

5%.(tingkat kepercayaan 95%) diperoleh hasil bahwa hampir semua variabel

berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali indikator

desentralisasi fiskal (Log_DF), D2 dan D10.

Uji F. Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen diperoleh nilai probabilitas F-statistik

adalah 0,000000, jika dibandingkan dengan nilai α sebesar 5% maka Ho ditolak

yang berarti bahwa secara statistik variabel independen berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R2). Koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar

0,806536 atau sebesar 80,65% yang berarti bahwa sebesar 80,65% variasi

pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh 40 variabel independen yaitu variabel

belanja modal, angkatan kerja, pendidikan, desentralisasi fiskal dan 34 perbedaan

karakteristik antar kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan sisanya

sebesar 19,35% dijelaskan oleh variabel di luar model.

0

4

8

12

16

20

24

-1.0 -0.5 -0.0 0.5 1.0

Series: ResidualsSample 1 210Observations 210

Mean 1.67e-14Median 0.027493Maximum 1.300851Minimum -1.176356Std. Dev. 0.433327Skewness -0.255955Kurtosis 3.035144

Jarque-Bera 2.303752Probability 0.316043

21

4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Pada regresi pengaruh variabel belanja modal, angkatan kerja, pendidikan

dan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah

tahun 2004-2009 dengan metode Least Square Dummy Variable (LSDV) model

diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian (lampiran

A) sebagai berikut.

LogPEit = -54,9497 + 0,3187 LogBMit-1 + 4,2592 LogAKit + 2,6300 LogPENit -

0,1779Log_DFit + 2,4067D1 + 0,3785D2 + 3,4451D3 + 3,5894D4 +

1,3065D5 + 2,8298D6 + 3,4162D7 + 1,1540D8 + 1,4611D9 – 0,0319D10 +

1,2959D11 + 1,9419D12 + 2,2701D13 + 1,9854D14 + 1,5616D15 +

2,2729D16 + 4,8750D17 + 1,1959D18 + 3,4720D19 + 1,8677D20 +

1,9719D21 + 1,4179D22 + 3,0366D23 + 2,0788D24 + 4,0924D25 +

3,7452D26 + 2,26334D27 + 1,8315D28 + 1,732D29 + 7,4384D30 +

2,9182D31 + 6,2246D32 + 5,8629D33 +

6,5525D34………………………………………………..………...……..(3)

Berdasarkan persamaan 3 diperoleh hasil bahwa koefisien Log_BMt-1

yang mewakili belanja modal tahun sebelumnya sebesar 0,3187, berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan

95%. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan belanja modal sebesar 1% akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3187%. Hasil ini sesuai dengan

penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sodik (2007) dan Indrawati (2007).

Serta secara teoritis, temuan ini juga tidak sesuai dengan teori pertumbuhan

endogen (Todaro dan Smith, 2006) yang menjelaskan bahwa investasi pada modal

fisik maupun modal manusia oleh pemerintah daerah berperan dalam menentukan

pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Variabel Log_AK yang mewaliki angkatan kerja yang bekerja pada

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan pada

α = 5% (tingkat kepercayaan 95%) dengan koefisien sebesar 4,2592. Hal ini

berarti bahwa setiap kenaikan jumlah angkatan kerja yang bekerja sebesar 1%

akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2592%. Hasil ini

sesuai dengan teori Neoklasik yang menyatakan bahwa dengan semakin

22

meningkatnya jumah tenaga kerja produktif maka total output yang dihasilkan pun

juga semakin meningkat. Peningkatan output tersebut pada akhirnya akan semakin

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara empiris, pengaruh positif

angkatan kerja yang bekerja terhadap pertumbuhan ekonomi sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sumiyarti dan Imamy, Sodik (2007) dan Pujiati

(2007).

Variabel Log_PEN yang mewakili tingkat pendidikan kabupaten/ kota di

Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi dengan koefisien sebesar 2,6300 dengan tingkat kepercayaan 95% (α =

5%). Jadi setiap peningkatan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,6300 %. Hasil ini sesuai dengan

teori human capital yang menjelaskan pentingnya pendidikan bagi seseorang.

Dengan semakin membaiknya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pendidikan di suatu negara/ daerah maka akan menciptakan sumber daya manusia

yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi di masa depan dan mampu untuk

menciptakan inovasi-inovasi terbaru sehingga proses produksi dapat berjalan lebih

efektif.

Berdasarkan hasil regresi diperoleh hasil bahwa selama periode penelitian

ternyata terdapat hubungan negatif antara indikator desentralisasi fiskal (Log_DF)

dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah (Log_PE). Hasil ini tidak

sesuai dengan teori yang telah dikemukakan dalam Tiebout Model dan Oates yang

menjelaskan dengan adanya pelimpahan wewenang maka akan meningkatkan

kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan barang publik dengan lebih baik

dan efisien. Hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan

ekonomi sesuai dengan hasil penelitian ini dimungkinkan karena pengaruh

komponen pendapatan asli daerah itu sendiri diantaranya pajak dan retribusi

daerah. Jika pemerintah ternyata mengandalkan kedua hal tersebut maka akan

berpotensi menghambat investasi masuk ke daerah tersebut. Selain itu, untuk

komponen pajak, pada hakekatnya dapat menurunkan daya beli masyarakat.

Dengan demikian, upaya peningkatan derajat desentralisasi fiskal melalui

23

pendapatan asli daerah berpotensi dapat meniadakan peluang pertumbuhan

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah.

Terakhir, hasil regresi untuk dummy variable diperoleh hasil bahwa

hampir semua dummy kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kecuali D2 (dummy Kabupaten

Banyumas) dan D10 (Dummy Kabupaten Klaten). Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan karakteristik pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di

Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik pertumbuhan ekonomi di Kota

Semarang sebagai benchmark. Alasannya pemilihan Kota Semaramg sebagai

benchmark adalah pertumbuhan ekonomi (perubahan nilai PDRB Atas Dasar

Harga Konstan 2000) di Kota Semarang selama periode penelitian merupakan

tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Angka positif atau negatif pada koefisien dummy menunjukkan bahwa

kabupaten/kota yang dinyatakan dengan variabel dummy tersebut memiliki

kondisi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah (bertanda negatif) atau lebih

tinggi (bertanda positif) dibandingkan Kota Semarang sebagai benchmark.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan maka dapat

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

a. Model regresi pertumbuhan ekonomi telah memenuhi asumsi klasik dan

dapat menghasilkan estimasi yang bersifat BLUE. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh

variabel independen yang meliputi belanja modal, pendapatan asli daerah,

dana bagi hasil, dana alokasi umum, angkatan kerja dan pendidikan

sebesar 80,65 % dan sisanya sebesar 19,35 % dijelaskan oleh variabel-

variabel lain di luar model.

b. Variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti peningkatan belanja modal akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

24

c. Indikator desentralisasi fiskal secara statistik kurang berperan terhadap

pertumbuhan ekonomi.

d. Variabel angkatan kerja dan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa peningkatan jumlah

angkatan kerja dan kualitas penduduk melalui pendidikan akan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

e. Berdasarkan hasil regresi variabel dummy diperoleh hasil bahwa hampir

semua dummy kabupaten/ kota (34 dummy) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan karakteristik pertumbuhan ekonomi yang pada

kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dengan karakteristik

pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebagai benchmark dimana kondisi

pertumbuhan ekonomi 32 kabupaten/ kota tersebut lebih tinggi

dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode waktu yang digunakan

hanya enam tahun, akan lebih baik jika series waktunya lebih lama sehingga dapat

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian

dalam penelitian ini, hanya membahas peranan pemerintah dalam perekonomian

yang ditunjukkan oleh investasi pemerintah dalam bentuk belanja modal padahal

investasi di daerah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun investasi

swasta juga turut berperan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Terakhir

berhubungan dengan peran desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi,

dalam penelitian indikator yang digunakan hanya didasarkan pada aspek

penerimaan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang diperoleh maka

beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

a. Pemerintah hendaknya lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran dalam

bentuk belanja modal dalam APBD untuk menambah aset. Alokasi belanja

modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,

25

baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk

fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas

pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi

belanjanya.

b. Perlu adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui

optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi . Di samping itu,

daerah hendaknya memperhatikan produk-produk unggulan daerah

masing-masing atau sektor-sektor yang menghasilkan multiplier effect bagi

pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa

kewenangan dalam mengatur keuangan daerah dapat berpengaruh positif

terhadap pertumbuhan ekonomi.

c. Peran penduduk (sumber daya manusia) baik dari segi kuantitas (jumlah

angkatan kerja yang bekerja) maupun kualitas (pendidikan) berpengaruh

penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu,

pemerintah perlu untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja baik

dalam bentuk peningkatan upah maupun melalui Jamsostek. Kemudian

dari segi pendidikan, pemerintah hendaknya tetap meningkatkan investasi

di bidang pendidikan dengan melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas

pendidikan baik gedung sekolah maupun perlengkapan sekolah lainnya

terutama kalangan menengah ke bawah. Selain itu, program wajib belajar

sembilan tahun perlu dilanjutkan bahkan perlu direncanakan program

belajar 12 tahun sehingga kelompok usia pencari kerja memiliki

pendidikan minimal SMA.

d. Penelitian berikutnya diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang

ada dalam penelitian ini, seperti dengan menambah periode waktu

penelitian, menambahkan variabel investasi swasta dalam penelitian dan

indikator-indikator desentralisasi fiskal lainnya seperti indikator dari sisi

pengeluaran.

26

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Priyo Hari. 2005. “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa Bali)”. Jurnal Studi Pembangunan KRITIS. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.

Arsyad, Lincolin. 1999. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Bagian

Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Atmanti, Hastarini Dwi. 2005. “Investasi Sumber Daya Manusia Melalui

Pendidikan”. Dinamika Pembangunan. Vol. 2, No. 1, h. 30-39. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah Dalam Angka 2004-2010. Badan Pusat

Statistik Jawa Tengah, Semarang. . Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun

2004-2009. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang. . Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Tahun 2004-2009. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang. Bappenas. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi

Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.

Brata, Aloysius Gunadi. 2002. “Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi

Regional di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, h. 113-122.

Budiono, Sidik. 2009. “ Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”.

Jurnal Studi Ekonomi, Vol. IV, No. 2. Firmansyah, 2008. Modul Praktek Ekonometrika Dasar: Estimasi dan Uji

Asumsi Model Klasik: Eviews 4.x. Tidak dipublikasikan.

27

Garcia, J.G. dan L. Soelistianingsih. 1998. “ Why do differences in Provinsial

Income Persist in Indonesia?”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 34(1): 95-120.

Ghany, Fatchurrochim. 2006. “Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Mendukung

Perekonomian”. Media Trend, Vol. 1, No. 2, h. 128-142. Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang :

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. . 2006. Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS.

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometric, Fourth Edition. New York:

McGraw-Hill Companies. Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. ”Hubungan antara Dana Alokasi

Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita”. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.

Indrawati, Budi. 2007. “Peranan Pengeluaran Pemerintah dalam Pertumbuhan

Ekonomi di Era Orde Baru dan Era Reformasi”. Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya, Vol. 8, No. 2, h. 365-382.

Khusaini, 2007. “ Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi”. Jurnal Ilmu

Pendidikan dan Ilmu Sosial. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,

Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. . 2006. Ekonomika Pembangunan : Teori, Masalah dan

Kebijakan Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Lia, Amalia. 2007. Ekonomi Pembangunan. Ekonomi Pembangunan.

Yogyakarta: Graha Ilmu.

28

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. “Fiscal Decntralization and Economic

Growth in China”. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. Hal : 1 – 21.

Ma’ruf, Ahmad dan Latri Wihastuti. 2008. “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia:

Determinan dan Prospeknya”. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 9, No. 1, h. 44-55.

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta:

BPFE. Nanga, Muana. 2005. “Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah

Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik?” Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Pujiati, Amin. 2007. “Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang

Era Desentralisasi Fiskal”. Jurnal Ekonomi Pembangunan diakses tanggal 15 Mei 2011.

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah

dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Sasana, Hadi. 2009. “Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan

Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah dalam Era Desentralisasi Fiskal”. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 16, No.1, h. 50-69.

Shochrul, dkk. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta : Salemba Empat. Sidik, Machfud. 2002. “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam

Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.

Simanjutak, Payaman. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.

29

Sodik, Jamzani. 2007. “Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Regional : Studi Kasus Data Panel di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No.1, h. 27-36.

Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: PT Raja

Grafindo.Persada. Sumarsono, Hadi dan Sugeng Hadi Utomo. 2009. “Deliberate Inflation pada

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah”. Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan, Vol. 1, No. 3, h. 157-168.

Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan Publik : Ekonomi Sumber

Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu. Sumiyarti dan Akhmad Fauzan Imamy. 2005. “Analisis Pengaruh Perimbangan

Pusat-Daerah terhadap Perekonomian Kota Depok”. Media Ekonomi, Vol. 11, No. 2, h. 113-128.

Tambunan. Manggara. 2010. Menggagas Perubahan Pendekatan

Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Jakarta:

Bumi Aksara. Todaro, Michael dan Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.

Jakarta: Erlangga. Penterjemah: Drs. Haris Munandar, MA; Puji A.L, SE. Wibisono, Y. 2001. “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris

Antar Propinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 1 No 2, 52-83.

Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisa Ekonometrika dan Statistika dengan

Eviews. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.