ANALISIS KOMPARASI KINERJA KEUANGAN ATAS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY

(Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk)

Gitta Wahyu Retnani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail : gittawahyuretnani@yahoo.com

ABSTRACT

Tax amnesty is the government’s policy to stimulate state revenue from tax sector

for accelerating national development. Tax amnesty funds, especially repatriation funds,

are submitted by the third party to the banks appointed as perception banks. This

research aims to compare the financial performance before and after the implementation

of tax amnesty policy phase II and the repatriation fund projection, as well as to relate

the financial performance and earnings by the end of tax amnesty policy phase III

implementation. The study is administered at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,

one of the perception banks in Indonesia. The data are analyzed by means of Wilcoxon

test toward the financial performance ratio calculation, which consist of LDR, NPL,

CAR, ROA, BOPO and NIM. Besides, the projection is examined by least square trend,

regression, and expected value analysis. The result of the study shows that bank financial

performance has improved during the implementation of tax amnesty. When the estimated

third party fund from repatriation to BRI can be obtained optimally and is likely to

improve bank financial performance, the earnings can also be maximally gained.

Keywords: Tax Amnesty, Repatriation Fund, Third Party Fund, Bank Financial

Performance, Earnings.

ABSTRAK

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah untuk memacu penerimaan negara

dari sektor perpajakan untuk mempercepat pembangunan nasional. Dana tax amnesty,

khususnya dana repatriasi, masuk sebagai dana pihak ketiga ke sektor perbankan yang

ditunjuk sebagai bank persepsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan

kinerja keuangan sebelum dan setelah kebijakan tax amnesty diimplementasikan hingga

tahap II serta proyeksi perolehan dana repatriasi yang dikaitkan dengan kinerja keuangan

dan perolehan laba bank setelah kebijakan tax amnesty yang berakhir pada tahap III

diimplementasikan. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),

Tbk (BRI), salah satu bank persepsi di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan

melakukan uji Wilcoxon pada beberapa rasio kinerja keuangan yang terdiri dari LDR,

NPL, CAR, ROA, BOPO, dan NIM. Adapun proyeksi menggunakan analisis tren least

square, regresi, dan expected value. Hasil penelitan menunjukkan bahwa kinerja

keuangan BRI kian membaik seiring implementasi kebijakan tax amnesty dan apabila

perkiraan tambahan dana pihak ketiga dari dana repatriasi dapat diperoleh secara optimal

dan mampu memperbaiki kinerja keuangan bank maka laba pun dapat diperoleh secara

maksimal.

Kata Kunci : Tax Amnesty, Dana Repatriasi, Dana Pihak Ketiga, Kinerja Keuangan

Bank, Laba.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kondisi perekonomian global yang tidak stabil berdampak cukup

signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan

dengan neraca perdagangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

nasional mengalami defisit serta tingkat pengangguran, kemiskinan, dan

kesenjangan sosial meningkat. Negara harus segera menemukan sumber

pertumbuhan ekonomi baru mengingat pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf

Kalla begitu mengedepankan pembangunan khususnya infrastruktur diberbagai

bidang guna memberikan multiplier effect berkelanjutan terhadap perekonomian

nasional dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

Indonesia. Tentunya dapat dipastikan bahwa Indonesia sedang membutuhkan

sejumlah dana yang sangat besar untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam APBN mencapai Rp 313,5

triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya mencapai Rp 290,3 triliun (Rasbin, 2016). Hal ini

menjadi masalah karena sejak tahun 2012 sumber penerimaan negara yang sekitar

75% berasal dari pajak tidak tercapai realisasinya bahkan mengalami tren

penurunan. Penurunan penerimaan pajak tersebut tampaknya tidak lepas dari

akibat kondisi perpajakan di Indonesia yang mengalami banyak persoalan

sehingga menyebabkan Warga Negara Indonesia (WNI) lebih tertarik untuk

melarikan aset/hartanya ke luar negeri, terutama di negara yang memiliki tarif

pajak rendah bahkan bebas pajak yang dikenal dengan istilah tax haven country.

Melihat besarnya potensi dana WNI di luar negeri, pemerintah

mengeluarkan terobosan baru yaitu kebijakan pengampunan pajak atau dikenal

dengan istilah tax amnesty dan memberlakukan Undang-Undang (UU)

Pengampunan Pajak guna menarik kembali dana tersebut ke tanah air sebagai

sumber pendanaan. Program kebijakan tersebut akan dimulai dari awal Juli 2016

hingga akhir Maret 2017 dan dibagi menjadi tiga tahap. Terkait penarikan dan

penempatan dana dari program tax amnesty, pemerintah melibatkan beberapa

perbankan nasional (dikenal dengan istilah bank persepsi) sebagai Gateway, pintu

masuknya dana pengampunan pajak. Dana tax amnesty yang masuk ke bank

terdiri dari dua jenis, yaitu uang tebusan dan dana repatriasi. Mengingat dana tax

amnesty yang masuk dalam jumlah besar, adapun target penerimaan tax amnesty

di Indonesia ditetapkan sebesar Rp 165 triliun untuk uang tebusan dan Rp 1.000

triliun untuk dana repatriasi (Liputan 6.com, 12 Desember 2016). Jumlah bank

persepsi yang ditunjuk sebagai Gateway program tax amnesty ada 77 bank, terdiri

dari 73 bank swasta nasional dan 4 bank BUMN.

Diantara keempat bank BUMN tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk atau yang lebih dikenal dengan BRI memiliki jaringan kerja yang

sangat luas sehingga diharapkan mampu memperoleh peluang yang besar untuk

mendapatkan limpahan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari repatriasi maupun

pendapatan fee penerimaan jasa penyetoran penebusan. Disamping itu, sampai

dengan posisi 31 Desember 2016, BRI juga merupakan bank dengan perolehan

laba tertinggi dan mempunyai systemic risk tertinggi diantara bank BUMN

diharapkan mampu memanfaatkan peluang tersebut guna mempertahankan posisi

yang diraihnya tersebut. Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak, potensi

dana yang masuk ke BRI bisa mencapai ratusan triliun rupiah, baik dana wajib

pajak yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dalam

bentuk multicurrency atau beragam mata uang (dana repatriasi). Yang artinya,

BRI akan mendapatkan bantuan berupa tambahan likuiditas yang cukup besar

sehingga diharapkan mampu memperbaiki kinerja keuangannya dan

meningkatkan keuntungannya. Adapun target perolehan dana tax amnesty

khususnya dana repatriasi yang dibidiknya yaitu sebesar Rp 50 triliun, sedangkan

untuk uang tebusan tidak dibidik target karena hanya sebagai payment point.

Dalam menjalankan mandatnya, bank persepsi tak lepas dari tuntutannya

untuk mampu bersaing demi mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan

melalui perbaikan kinerja keuangannya sehingga memperoleh keuntungan.

Kinerja keuangan perbankan dapat diukur oleh beberapa indikator atau rasio

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25

Oktober 2011 yang nantinya dapat dikaitkan dengan masuknya dana tax amnesty

khususnya dana repatriasi yang merupakan DPK pada bank antara lain Loan to

Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), Capital Adequency Ratio

(CAR), Return On Asset (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional

(BOPO) dan Net Interest Margin (NIM). Adanya tambahan dana repatriasi

tersebut akan dikelola oleh BRI dan dianalisis dengan memperhatikan sisi

indikator utama perbankan seperti aset, kredit, laba (bersih), dan DPK itu sendiri

sebagai dasar untuk mengetahui perbandingan kondisi kinerja keuangannya

sebelum dan setelah kebijakan tax amnesty diimplementasikan.

Mengingat kebijakan tersebut berakhir pada akhir Maret 2017 (tahap III)

mendatang dan begitu besarnya potensi DPK yang tumbuh akibat tambahan dana

repatriasi dari program tersebut apabila dapat disalurkan dengan baik oleh industri

perbankan sehingga dapat diproyeksikan potensinya guna memaksimalkan kinerja

keuangan yang diukur dengan rasio terkait dan diperoleh seberapa besar potensi

perolehan labanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

sejauh mana bank menangkap peluang sumber dana tersebut untuk dialokasikan

kepada aset yang produktif dan pada akhirnya bank dapat memperbaiki kinerja

keuangannya dan memperoleh keuntungan yang tinggi dengan judul : “Analisis

Komparasi Kinerja Keuangan Atas Implementasi Kebijakan Tax Amnesty”

dengan studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian beberapa masalah yang dipaparkan dalam latar

belakang, maka peneliti mengambil rumusan masalah :

1. Bagaimana perbandingan kondisi kinerja keuangan BRI dan perbankan

nasional sebelum kebijakan tax amnesty diimplementasikan ?

2. Bagaimana perbandingan kondisi kinerja keuangan BRI sebelum dan setelah

kebijakan tax amnesty hingga tahap II diimplementasikan ?

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kondisi kinerja keuangan

BRI sebelum dan setelah kebijakan tax amnesty hingga tahap II

diimplementasikan ?

4. Bagaimana hasil proyeksi perolehan DPK BRI dari adanya tambahan dana

repatriasi yang dikaitkan dengan kinerja keuangan terutama perolehan laba

setelah kebijakan tax amnesty yang berakhir pada tahap III

diimplementasikan ?

Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini :

1. Mengetahui perbandingan kinerja keuangan BRI dan perbankan nasional

sebelum kebijakan tax amnesty diimplementasikan (kondisi sampai dengan

30 Juni 2016).

2. Mengetahui perbandingan kondisi kinerja keuangan BRI sebelum dan setelah

kebijakan tax amnesty hingga tahap II diimplementasikan.

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kondisi kinerja

keuangan Bank BRI sebelum dan setelah kebijakan tax amnesty hingga tahap

II diimplementasikan.

4. Mengetahui hasil proyeksi perolehan DPK Bank BRI dari adanya tambahan

dana repatriasi yang dikaitkan dengan kinerja keuangan terutama perolehan

laba setelah kebijakan tax amnesty yang berakhir pada tahap III

diimplementasikan.

B. LANDASAN TEORI

Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Menurut Pasal 1 UU No 11/2016 tentang Definisi Pengampunan Pajak,

Harta, dan Uang Tebusan, Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang

Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Sementara yang dimaksud dengan Harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan

ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik

bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan

untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Sementara itu, pengertian Uang Tebusan adalah sejumlah

uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Berikut ini merupakan tabel tarif pengampunan pajak beserta periode

pelaksanaan kebijakan tax amnesty di Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak:

Tabel 1

Tarif Pengampunan Pajak

No

Periode

Tarif Uang Tebusan

Harta di

dalam negeri/

harta yang

dialihkan ke

dalam negeri

Harta yang di

luar negeri yang

tidak dialihkan

ke dalam negeri

WajibPajak yang peredaran

usahanya sampai dengan 4,8 M

Nilai harta

sampai

dengan

Rp 10 M

Nilai harta

lebh dari

Rp 10 M

1 1 Juli 2016 s.d 30

September 2016

2 % 4 % 0.5 % 2 %

2 1 Oktober 2016 s.d 31

Desember 2016

3 % 6 %

3 1 Januari 2017 s.d 31

Maret 2017

5 % 10 %

Sumber : Buku Panduan Praktis Amnesti Pajak (Suharno, 2016)

Tata cara penghitungan Uang Tebusan telah diatur dalam Pasal 5 UU

Nomor 11/2016, Pasal 9/PMK 118/ PMK.03/2016 mengenai Cara Menghitung

Uang Tebusan. Dasar pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta

bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Sedangkan yang dimaksud dengan Nilai Harta bersih adalah Harta tambahan yang

belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dikurangi dengan Utang terkait

dengan perolehan Harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya Uang Tebusan

dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan Uang

Tebusan.

Gateway Penempatan dan Pengelolaan Dana Pengampunan Pajak

Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk

(Gateway) pengalihan Harta Wajib Pajak disebut Gateway. Bank (Persepsi),

Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri

sebagai Gateway untuk penempatan dan pengelolaan dana Wajib Pajak pada

instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.

Dana yang telah dialihkan dan ditempatkan pada Rekening Khusus dalam

rangka amnesti pajak dapat diinvestasikan pada instrumen investasi. Investasi atas

dana yang dialihkan tersebut dilakukan dalam bentuk : SBN Republik Indonesia;

Obligasi Badan Usaha Milik Negara; Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki

oleh pemerintah; Investasi keuangan pada Bank Persepsi; Obligasi perusahaan

swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK; Investasi infrastruktur melalui

kerja sama pemerintah dengan badan usaha; Investor sektor riil berdasarkan

prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; dan Bentuk investasi lainnya yang sah

sesuai dengam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk investasi ditempatkan pada instrumen investasi sebagai berikut :

Efek bersifat utang, termasuk Medium Term Notes, Sukuk; Saham; Unit

penyertaan reksa dana; Efek beragun aset; Unit penyertan dana investasi real

estate; Deposito, Tabungan; Giro; dan/atau Instrumen investasi pasar keuangan

lainnya (asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura).

Bank Persepsi

Berdasarkan Pasal 1 UU Pengampunan Pajak No. 14/2016, Bank Persepsi

adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima setoran

penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang, ditunjuk untuk menerima

setoran Uang Tebusan atau dana yang dialihkan ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Atas jasa pelayanan penerimaan setoran penerimaan negara tersebut Bank

Persepsi memperoleh imbalan dari Kementrian Keuangan melalui Direktorat

Jenderal Perbendaharaan. Besarnya imbalan jasa pelayanan penerimaan Negara

tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Bank umum yang ingin

menjadi Bank Persepsi harus mengajukan izin kepada Menteri Keuangan untuk

dapat ditunjuk menjadi Bank Persepsi.

Tata Cara Pengalihan Harta ke Dalam Wilayah NKRI melalui Bank Persepsi

Dalam Harta berupa dana yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI

dialihkan ke wilayah NKRI, Harta tersebut harus diinvestasikan oleh Wajib Pajak

di dalam wilayah NKRI. Investasi di dalam wilayah NKRI tersebut dilakukn

paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan

oleh Wajib Pajak ke Rekening Khusus melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh

Menteri sebagai Gateway dalam rangka Pengampunan Pajak. Pembukaan

Rekening Khusus dilakukan setelah Wajib Pajak menerima Surat Keterangan dan

dilakukan sesuai dengan peraturan dan/atau ketentuan otoritas terkait.

Pengalihan dana oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Bank Persepsi yang

berada di dalam wilayah NKRI atau cabang dari Bank Persepsi yang dimaksud

yang berada di luar wilayah NKRI. Cabang dari Bank Persepsi yang berada di luar

wilayah NKRI tersebut harus memindahkan dana Wajib Pajak ke Bank Persepsi di

wilayah NKRI dalam jangka waktu paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Kemudian, Bank Persepsi harus menyampaikan laporan kepada Direktorat

Jenderal Pajak atas pembukaan Rekening Khusus dan pengalihan dana oleh Wajib

Pajak ke Bank Persepsi terkait.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana terpenting bagi

kegiatan operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan bank jika

mampu membiayai kegiatan operasionalnya. Pencarian dana pihak ketiga relatif

mudah jika dibandingkan dengan sumber dana yang lain. Sumber dana dari

masyarakat luas dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito (Kasmir, 2011).

Dendawijaya (2009:49) mengungkapkan dana-dana pihak ketiga yang

dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling

diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh

bank). Pengukuran dana pihak ketiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Kinerja Keuangan

Menurut Kusumawati (2012:11), Kinerja keuangan adalah suatu teknik analisis

yang diguanakan untuk menilai aktivitas perbankan apakah kegiatan yang

dilakukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun Fahmi (2013:239) menyatakan pengukuran tingkat kinerja keuangan

perbankan memiliki tujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keefektifan dan

keefisienan perbankan dalam melakukan aktivitas-aktivitas operasionalnya.

Analisis Rasio Keuangan

Salah satu metode yang dilakukan untuk melakukan analisis terhadap

laporan keuangan yaitu dengan analisis rasio. Menurut Irawati (2005:22), rasio

keuangan merupakan teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang

dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan pada satu

periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil

dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi.

Perbankan merupakan bisnis jasa yang tergolong dalam industri

kepercayaan dan memiliki beberapa rasio keuangan yang khas sebagai tolak ukur

kinerjanya. Berikut ini merupakan indikator utama yang digunakan dalam

penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangannya dan diatur dalam Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 :

1. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Dendawijaya (2005:116) mendefinisikan Loan to Deposit Ratio

(LDR) adalah ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai

kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit

yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Kredit merupakan total kredit yang

diberikan kepada pihak ketiga. Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan

deposito. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditasnya.

Berdasarkan PBI Nomor 15/7/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank

Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional,

besarnya LDR maksimum adalah 92% dengan batas minimum 78%. Adapun

berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30 Tahun 2011, LDR dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(

)

2. Non Performing Loan Rasio (NPL) Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk

mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian

kredit oleh debitur (Darmawan, 2004). NPL mencerminkan risiko kredit. Semakin

kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung. Standar NPL

menurut Peraturan Bank yaitu ≤5%. Adapun berdasarkan Surat Edaran Bank

Indonesia No. 13/30 Tahun 2011, NPL dapat dihitung dengan menggunakan

rumus sebagai berikut :

(

) %

3. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Dendawijaya (2005:12), Capital Adequency Ratio (CAR) adalah

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung

risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari

dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber

di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Berdasarkan

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, ketentuan CAR bank

adalah ≥ 8%. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30 Tahun 2011,

untuk menghitung CAR, rumusnya adalah sebagai berikut :

(

)

4. Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang

berhubungan dengan aspek earning atau profitabilitas. Sebagaimana menurut

Taswan (2010:165), ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank

menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Semakin besar ROA yang

dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva (aset)

sehingga akan memperbesar laba. Adapun batas ketentuan ROA menurut Bank

Indonesia adalah sebesar ≥1,5%. Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung

ROA :

(

)

Untuk menghitung ROA pada triwulanan, laba sebelum pajak perlu disetahunkan

terlebih dahulu.

5. Rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan

Net Interest Margin (NIM)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha

dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Indonesia menetapkan

bahwa pencapaian tingkat efisiensi Bank antara lain diukur melalui rasio Biaya

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio Net Interest

Margin (NIM) atau rasio Net Operating Margin (NOM).

Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio

perbandingan antara biaya operasi dengan pendapatan operasi, semakin rendah

tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut karena

lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada diperusahaan (Riyadi,

2006:159). Sedangkan Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan

bunga bersih atas pengolahan besar aktiva produktif (PBI No. 13/1/PBI/2011).

Infobank no.399/Juni 2012/Vol.XXXIV menggunakan angka patokan

untuk NIM minimal sebesar 6%, sedangkan untuk BOPO maksimal sebesar 92%.

Semakin besar BOPO suatu bank tentunya menunjukkan semakin tidak efisien-

nya bank tersebut dalam beroperasi. Sedangkan untuk NIM berlaku sebaliknya

dimana semakin besar NIM yang diperoleh menunjukkan tingkat efisiensi yang

semakin tinggi.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30 Tahun 2011,

BOPO dan NIM dapat dihitung dengan rumus :

(

)

(

)

Untuk menghitung NIM pada triwulanan, pendapatan bunga bersih perlu

disetahunkan terlebih dahulu. Aktiva produktif yang diperhitungkan merupakan

aktiva yang menghasilkan bunga.

Analisis Tren Least Square

Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka

panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya

cukup rata atau mulus (smooth). Tren data berkala bisa berbentuk tren yang

meningkat (positif) dan tren yang menurun (negatif). Salah satu cara yang

digunakan untuk melakukan forecasting (peramalan) dengan analisis tren yaitu

dengan metode kuadrat terkecil atau least square’s method (Suharyadi, 2009:176).

Analisis Regresi

Menurut Suharyadi dan Purwanto (2013:168), analisis regresi adalah suatu

teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan

antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk

menentukkan nilai ramalan atau dugaannya. Sekilas bentuk persamaan tren dan

regresi adalah sama dan dapat digunakan untuk melakukan peramalan, namun

memiliki konteks yang berbeda. Persamaan tren mengamati kecenderungan naik

turunnya suatu variabel dari waktu ke waktu, sedangkan persamaan regresi

mengamati kecenderungan perubahan variabel tertentu sebagai bentuk hubungan

dengan variabel lainnya.

Analisis Expected Value

Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menghadapi suatu ketidakpastian

dan harus mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan apapun itu

risiko dan kemungkinan terjadinya. Dengan mengantisipasi segala kemungkinan

yang dapat terjadi ini berarti bahwa tidak hanya sebuah hasil masa depan

(outcome) yang akan diantisipasi, tetapi perlu diantisipasi beberapa hasil masa

depan dengan kemungkinan probabilitas terjadinya. Berurusan dengan

uncertainty, berarti distribusi probabilitas dari hasil-hasil masa depan perlu

diketahui (Jogiyanto, 2014:252).

Dalam statistika, terdapat metode yang dapat digunakan untuk menghitung

nilai yang diharapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang mungkin terjadi

yaitu dikenal dengan Expected Value. Menurut Suharyadi dan Purwanto

(2009:292), expected value sendiri merupakan rata-rata tertimbang dari

hasil/payoff untuk setiap alternatif dengan probabilitas setiap peristiwa.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

Defisit APBN

Sumber Dana

Tax Amnesty

Uang Tebusan Dana Repatriasi

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Bank Persepsi

(BRI)

Kinerja Keuangan Bank

(LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO, dan NIM)

1. Perbandingan dengan

perbankan nasional

2. Perbandingan sebelum dan

setelah kebijakan tax amnesty

hingga tahap II

diimplementasikan

3. Uji wilcoxon Sebelum dan

Setelah Implementasi kebijakan

tax amnesty

Proyeksi Akhir Tax Amnesty (31

Maret 2017) dengan asumsi

perolehan dana repatriasi apabila

tercapai 25%, tercapai 50% dan

tercapai 100%

Dana Pihak Ketiga

Sebelum Tax Amnesty

Periode yang berakhir 30 Juni 2016

Setelah Tax Amnesty

(Tahap I dan II)

1 September 2016 – 31 Desember 2016

Laporan Keuangan Triwulan

2009 - 2016

Dengan Metode :

1. Tren Least Square

2. Analisis Regresi

3. Expercted Value

Proyeksi Kinerja

Keuangan dan Perolehan

Laba

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai analisis komparasi kinerja keuangan atas

implementasi kebijakan tax amnesty dengan studi kasus pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif

deskriptif.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan time series BRI yang

diperoleh penulis baik dari sumber internal maupun eksternal (publikasi). Dari

populasi yang ada, sampel pada penelitian ini yakni 30 laporan keuangan time

series secara triwulanan pada BRI yang diambil secara quota sampling terkait

periode sebelum dan setelah implementasi kebijakan tax amnesty mengingat

ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500

(Sugiyono, 2012).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan

metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Survei pendahuluan

2. Survei lapangan (meliputi wawancara dan dokumenter)

3. Studi kepustakaan

4. Pengolahan Data

Teknik Analisis Data

Berikut ini merupakan beberapa teknik yang digunakan penulis untuk

menganalisis data :

1. Mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan meliputi berita/fenomena

mengenai dampak tax amnesty terhadap perbankan, laporan perolehan dana

tax amnesty pada perbankan, dan laporan keuangan publikasi BRI.

2. Melakukan perhitungan rasio keuangan bank untuk menganalisis kinerja

keuangan bank pada saat sebelum yang didukung dengan data kinerja

perbankan nasional dan sesudah adanya tambahan dana tax amnesty berupa

dana repatriasi yang dikategorikan sebagai dana pihak ketiga bank hingga

tahap II.

3. Melakukan analisis komparasi atas hasil perhitungan rasio yang

menggambarkan kinerja keuangan BRI pada saat sebelum yang didukung

dengan data kinerja perbankan nasional dan sesudah adanya tambahan dana

tax amnesty hingga tahap II.

4. Melakukan uji beda dengan Wilcoxon Signed Ranked Test (atau disebut

dengan Wilcoxon). Menurut Utama (2011:20), Wilcoxon Signed Ranked Test

digunakan untuk menggarap data yang pada dasarnya merupakan ranking dan

mengevaluasi perlakuan tertentu pada dua pengamatan antara sebelum dan

sesudah adanya perlakuan tertentu, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

a. Taraf nyata yang digunakan adalah α = 5% (0.05)

b. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0.05, maka terdapat

perbedaan yang signifikan

c. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0.05, maka tidak terdapat

perbedaan yang signifikan.

5. Melakukan proyeksi terhadap dana pihak ketiga bank yang dikaitkan dengan

kinerja keuangan setelah kebijakan tax amnesty yang berakhir pada tahap III

diimplementasikan menggunakan metode statistik tren least square, analisis

regresi, dan pendekatan expected value yang didukung oleh asumsi berbagai

kondisi berdasarkan hasil wawancara dengan internal BRI dan disesuaikan

dengan target perolehan dana yang ditetapkan bank tersebut.

6. Menarik kesimpulan terhadap hasil analisis perhitungan rasio keuangan dan

proyeksi perolehan DPK Bank BRI dari adanya tambahan dana repatriasi

yang dikaitkan dengan kinerja keuangan terutama perolehan laba khususnya

laba sebelum pajak setelah kebijakan tax amnesty yang berakhir pada tahap

III diimplementasikan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan BRI Sebelum Kebijakan Tax Amnesty Diimplementasikan

Dalam menganalisis kinerja keuangan Bank BRI pada saat sebelum tax

amnesty diimplementasikan, peneliti menganalisis beberapa indikator kinerja

keuangan bank yang berakhir pada triwulan II/2016 (30 Juni 2016) secara year on

year (yoy) selama tiga tahun terakhir. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan

mengenai kondisi kinerja keuangan Bank BRI yang juga dibandingkan dengan

kondisi kinerja keuangan perbankan nasional :

Tabel 2

Indikator Kinerja Keuangan BRI Triwulan II/2014 -2016

Indikator Utama Juni

2014

Juni

2015

Juni

2016

Growth

Juni

2015

(yoy)

Growth

Juni

2016

(yoy)

Kriteria/

Ketentuan

BI

Aset (Rp Triliun) 621.98 747.48 872.97 20.18% 16.79% -

Kredit (Rp Triliun) 459.13 503.61 590.70 9.69% 17.30% -

DPK (Rp Triliun) 488.45 573.12 656.12 17.33% 14.48% -

Laba (Rp Triliun) 11.68 11.86 12.05 1.59% 1.57% -

LDR (%) 94.00 87.87 90.03 ↓ ↑ 78% - 92%

NPL Gross (%) 1.97 2.33 2.31 ↑ ↓ ≤ 5%

CAR (%) 18.10 20.41 22.10 ↑ ↑ ≥ 8%

ROA (%) 4.89 3.91 3.68 ↓ ↓ ≥ 1.5%

BOPO (%) 63.77 69.26 72.40 ↑ ↑ ≤ 92%

NIM (%) 8.93 7.88 8.43 ↓ ↑ ≥ 6%

Sumber : Laporan keuangan publikasi - triwulan, data diolah.

Tabel 3

Indikator Kinerja Keuangan Perbankan Nasional

Triwulan II/2014-2016

Indikator

Utama

Juni

2014

Juni

2015

Juni

2016

Growth

Juni

2015

(yoy)

Growth

Juni

2016

(yoy)

Kriteria/

Ketentuan

BI

Aset (Rp Triliun) 5,198.01 5,933.20 6,362.71 14.14% 7.24 -

Kredit (Rp Triliun) 3,468.16 3,828.04 4,168.31 10.38% 8.89 -

DPK (Rp Triliun) 3,834.41 4,319.75 4,574.67 12.66% 5.90 -

Laba (Rp Triliun) 58.43 50.84 54.62 -12.98% 7.43 -

LDR (%) 90.25 88.46 91.19 ↓ ↑ 78% - 92%

NPL Gross (%) 2.16 2.56 3.05 ↑ ↑ ≤ 5%

CAR (%) 19.45 20.28 22.56 ↑ ↑ ≥ 8%

ROA (%) 3.02 2.29 2.31 ↓ ↑ ≥ 1.5%

BOPO (%) 75.45 81.40 82.23 ↑ ↑ ≤ 92%

NIM (%) 4.22 5.32 5.59 ↑ ↑ ≥ 6%

Sumber : ojk.co.id, data diolah.

Ditengah tertekannya kondisi perekonomian nasional, sebagian besar

indikator kinerja nominal BRI sampai triwulan II 2016 secara year on year (yoy)

menunjukkan penurunan pertumbuhan, kecuali bagian kredit. Beda halnya dengan

indikator kinerja nominal perbankan nasional yang menunjukkan penurunan

pertumbuhan kecuali bagian laba pada saat itu. Namun, penurunan pertumbuhan

BRI masih lebih baik dibandingkan perbankan nasional. Adapun indikator kinerja

perbankan lainnya yang tercatat masih berada di atas perbankan nasional pada

2016 yaitu NPL, ROA, BOPO, dan NIM. Sedangkan untuk LDR dan CAR, BRI

menunjukkan kondisi yang masing-masing lebih longgar likuditasnya dan lebih

rendah dibandingkan perbankan nasional.

Jadi, kesimpulan kinerja keuangan BRI yang berakhir pada Juni 2016

secara year on year selama tiga tahun terakhir, dapat dikatakan membaik.

Sebagaimana dapat terlihat pada peningkatan CAR dan NIM serta penurunan

NPL. Walaupun kondisi ROA dan BOPO-nya masih menunjukkan peningkatan.

Adapun kondisi likuiditas yang diukur dengan LDR menunjukkan kondisi yang

mengetat namun masih dalam batas ketentuan Bank Indonesia. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan perbankan nasional, maka dapat terlihat bahwa keseluruhan

kinerja BRI lebih baik.

Perolehan Dana Atas Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Pada BRI Kebijakan tax amnesty di Indonesia dilaksanakan dalam tiga tahap.

Mengingat implementasi kebijakan tax amnesty baru berakhir pada tahap II, pada

sub bab ini akan diawali dengan hasil dan pembahasan mengenai perolehan dana

tax amnesty pada perbankan nasional dan BRI itu sendiri.

Perolehan Dana Tax Amnesty Tahap I

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan perhitungan perolehan dana

pada akhir tahap I (1 Juli 2016 Sampai 30 September 2016) kebijakan tax amnesty

yang diimplementasikan pada perbankan nasional terlebih dahulu :

Tabel 4

Perolehan Dana Tax Amnesty Nasional Tahap I

Sumber : Laporan perolehan dana amnesti pajak himbara.

Pelaksanaan tax amnesty tahap I telah berakhir Berdasarkan target

pernerimaan dana tax amnesty nasional, tercantum target sebesar Rp 165 triliun

untuk dana tebusan dan Rp 1,000 triliun untuk dana repatriasi hingga 31 Maret

2017. Yang berarti, pencapaian perolehan nasional untuk masing-masing uang

tebusan dan dana repatriasi pada implementasi tax amnesty tahap I masih sebesar

sebesar 54.61 % dan 13.10% dari target.

Sedangkan hasil dan pembahasan perhitungan perolehan dana tax amnesty

yang diterima BRI pada saat setelah kebijakan tax amnesty tahap I

diimplementasikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Perolehan Dana Tax Amnesty BRI Tahap I

Sumber : Laporan perolehan dana amnesti pajak himbara.

Pada implementasi pertama kebijakan tersebut, BRI mampu mengantongi

dana tax amnesty berupa uang tebusan sebesar Rp 1,93 triliun dan dana repatriasi

sebesar sebesar Rp 1,46 triliun. Jadi, total seluruh perolehan dana tax amnesty

pada tahap I yaitu sebesar Rp 3,39 triliun. Jika dilihat dari prediksi realisasi

penerimaan dana tax amnesty khususnya dana repatriasi BRI pada akhir Maret

2017 sebesar Rp 50 triliun, perolehan BRI hanya mampu mengantongi dana

repatriasi tax amnesty sebesar Rp 1,46 triliun atau masih sebesar 2.92% dari

target. Adapun menurut Wawan Ruswanto selaku Vice President of Corporate

Development and Strategy Division BRI menyatakan bahwa BRI akan terus

berusaha untuk meperoleh dana sebanyak-banyaknya dari program tax amnesty

dengan menyiapkan jaringan kerja disertai fasilitas bank yang tersebar diberbagai

kota di seluruh Indonesia untuk melayani keperluan wajib pajak yang juga ingin

memperoleh manfaat dari kebijakan tax amnesty tersebut. BRI juga telah

menyediakan berbagai instrumen degan tingkat imbal hasil yang kompetitif dan

konsep layanan one stop financial service solution seperti deposito berjangka,

medium term notes, dan lain sebagainya.

Data Nasional

Dalam Jutaan Rupiah

Segmen

Uang Tebusan Dana Masuk Repatriasi

Jumlah

Transaksi Jumlah Uang

Jumlah

Transaksi Jumlah Uang

Total 287,039 90,109,670 N/A 131,000,000

Bank BRI

Dalam Jutaan Rupiah

Segmen

Uang Tebusan Dana Masuk Repatriasi

Jumlah

Transaksi

Jumlah

Uang

Jumlah

Transaksi

Jumlah

Uang

Non UMKM 3,205 1,729,351 56 1,455,280

UMKM 21,843 204,019 - -

Total 25,048 1,933,370 56 1,455,280

BRI BNI Mandiri BTN

Repatriasi dan Tebusan 3,388,650 7,478,375 14,514,975 320,023

Dana Repatriasi 1,455,280 309,551 1,328,387 -

Uang Tebusan 1,933,370 7,168,824 13,186,588 320,023

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

(da

lam

ju

taa

n r

up

iah

)

Berikut ini merupakan grafik perolehan dana tax amnesty BRI pada tahap I

jika dibandingkan dengan Bank BUMN lainnya yang ditunjuk sebagai bank

persepsi :

Gambar 2

Perolehan Dana Tax Amnesty Bank Negara (BUMN) Tahap I

Sumber : Laporan perolehan dana amnesti pajak himbara, data diolah.

Apabila dibandingkan dengan tiga bank BUMN lainnya, BRI menduduki

posisi teratas untuk jumlah penerimaaan dana repatriasi, walaupun untuk

penerimaan dana tebusan masih kalah dengan Bank BNI dan Bank Mandiri.

Sedangkan untuk total perolehan dana tax amnesty masih menduduki peringkat

ketiga dari 4 bank BUMN. Alasan masih kalahnya jumlah perolehan dana tax

amnesty BRI pada tahap I, sebagaimana di sampaikan oleh Wawan Ruswanto

selaku pihak internal BRI yaitu ada kemungkinan jumlah nasabah yang ingin

melakukan transaksi lebih banyak dan jumlah dana yang disalurkan lebih besar.

Adapun ada kemungkinan bahwa BNI dan Mandiri memiliki produk dan layanan

yang dipromosikan secara besar-besaran sehingga mampu menarik minat nasabah

lebih banyak. Sedangkan dalam hal perolehan tertinggi untuk dana repatriasi, BRI

patut dipertahankan karena semakin banyak dana repatriasi yang masuk ke bank

akan dikelola oleh bank untuk penyaluran kredit. Adapun hal ini ini akan

menjadi evaluasi bagi BRI mengingat kebijakan tax amnesty masih terdapat dua

tahap sehingga BRI akan terus berusaha meningkatkan promosi dan pelayanan

bank terkait pelaksanaan tax amnesty.

Perolehan Dana Tax Amnesty Hingga Tahap II

Implementasi kebijakan tax amnesty di Indonesia pun telah menginjak

akhir tahap II. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan perolehan dana pada

akhir tahap II (1 Oktober 2016 Sampai 31 Desember 2016) kebijakan tax amnesty

yang diimplementasikan pada perbankan nasional terlebih dahulu :

Tabel 6

Perolehan Dana Tax Amnesty Nasional Hingga Tahap II

Sumber : Laporan perolehan dana amnesti pajak himbara.

Program kebijakan tax amnesty tahap II pun telah berakhir. Mengingat

target penerimaan dana tax amnesty oleh pemerintah sebesar Rp 162 triliun untuk

uang tebusan dan Rp 1,000 triliun untuk dana repatriasi, pada saat kebijakan tax

amnesty tahap II ternyata semakin meningkat perolehan dananya pada perbankan

nasional. Sebelumnya, perolehan dana tax amnesty tahap I mencapai Rp 221,11

triliun meningkat menjadi Rp 244,44 triliun atau naik sebesar 10.56% pada akhir

implementasi kebijakan tax amnesty tahap II. Total perolehan dana sebesar Rp

244,44 triliun terdiri dari Rp 103,45 triliun uang tebusan dan Rp 141,00 triliun

dana repatriasi. Yang berarti pencapaian perolehan uang tebusan dan dana

repatriasi masing-masing sebesar 62.70% dan 14,1 % dari target pemerintah.

Sedangkan berikut ini merupakan hasil dan pembahasan perolehan dana

tax amnesty tahap II oleh BRI sebagai salah satu dari perbankan nasional yang

ditunjuk sebagai bank persepsi :

Tabel 7

Perolehan Dana Tax Amnesty BRI Hingga Tahap II

Sumber : Laporan perolehan dana amnesti pajak himbara

Pada akhir kebijakan tax amnesty tahap II diimplementasikan, BRI

memperoleh dana tax amnesty berupa uang tebusan sebesar Rp 2,88 triliun dengan

dan dana repatriasi sebesar Rp 12,29 triliun. Adapun berarti total perolehan dana

tax amnesty pada tahap II yaitu sebesar Rp 15,17 triliun. Jika dibandingkan

dengan perolehan dana tax amnesty yang masuk ke BRI pada tahap I, maka

terdapat peningkatan yang sangat tajam yaitu masing-masing sebesar 48.87%

(dari Rp 1,93 triliun menjadi Rp 2,88 triliun) untuk uang tebusan dan 744% (dari

Rp 1,46 triliun menjadi Rp 12,29 triliun) untuk dana repatriasi. Sedangkan untuk

total keseluruhan perolehan dana tax amnesty mengalami peningkatan sebesar

347,70% (dari Rp 3,39 triliun menjadi Rp 15,17 triliun). Mengingat target

perolehan dana repatriasi BRI sebesar Rp 50 triliun, maka perolehan dana

repatriasi pada akhir implementasi tax amnesty tahap II yakni mencapai 24.58%

dari target. Jumlah ini berarti menunjukkan telah adanya peningkatan perolehan

Data Nasional Dalam Jutaan Rupiah

Segmen Uang Tebusan Dana Masuk Repatriasi

Jumlah

Transaksi

Jumlah

Uang

Jumlah

Transaksi

Jumlah

Uang

Total 698,783 103,448,390 N/A 141,000,000

Bank BRI

Dalam Jutaan Rupiah

Segmen

Uang Tebusan Dana Masuk Repatriasi

Jumlah

Transaksi Jumlah Uang

Jumlah

Transaksi Jumlah Uang

Non UMKM 5,292 2,432,771 179 12,290,236

UMKM 58,740 445,393 - -

Total 64,032 2,878,164 179 12,290,236

dana repatriasi sebagaimana target dari implementasi tahap sebelumnya yaitu dari

2.92% menjadi 24.58%.

Dibawah ini merupakan tabel yang memperlihatkan perolehan dana tax

amnesty BRI dibandingkan Bank-Bank BUMN lainnya :

Gambar 3

Perolehan Dana Tax Amnesty Bank Negara (BUMN) Hingga Tahap II

Sumber : Laporan perolehan dana amnesti pajak himbara, data diolah

Berdasarkan tabel perolehan dana tax amnesty oleh bank negara (BUMN)

hingga tahap II, BRI berada diposisi yang lebih rendah dibandingkan perolehan

uang tebusan oleh BNI dan Mandiri, namun masih lebih tinggi dibandingkan

BTN. Sedangkan untuk dana repatriasi, BRI menduduki posisi kedua tertinggi

setelah perolehan bank Mandiri, kemudian diikuti oleh bank BNI dan BTN.

Sebagaimana telah diketahui, BRI telah menduduki peringkat pertama perolehan

laba bersih perbankan nasional tertinggi hingga 31 Desember 2016 dan memiliki

jaringan kerja yang luas. Walaupun begitu, BRI tidak menduduki peringkat

pertama dalam dalam perolehan dana tax amnesty. Hal tersebut tampaknya masih

disebabkan hal yang sama pada saat perolehan dana tax amnesty tahap I.

Sedangkan untuk perolehan dana repatriasi yang kalah dengan Mandiri, dapat

disebabkan oleh corporate image BRI adalah bank yang ditujukan untuk nasabah

dengan kalangan menengah ke bawah, sedangkan Mandiri lebih kearah korporasi.

Pada umumnya, wajib pajak yang menjadi peserta tax amnesty terutama yang

hendak melakukan repatriasi umumnya merupakan perusahaan-perusahaan besar

atau korporasi sehingga mereka lebih memilih bank tersebut. Adapun ada

kemungkinan usaha BRI dalam memasarkan produk-produk terkait dengan

program tax amnesty tidak seagresif BNI dan Mandiri tersebut sehingga dalam sisi

perolehan dana tax amnesty terutama repatriasi menduduki peringkat yang lebih

rendah dibandingkan kedua bank tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh

Wawan Ruswanto selaku Vice President of Corporate Development and Strategy

Division BRI.

Kinerja Keuangan BRI Atas Implementasi Kebijakan Tax Amnesty

Berikut ini merupakan tabel yang memaparkan perkembangan kinerja

keuangan BRI sehingga dapat dibandingkan pada saat sebelum dan setelah

kebijakan tax amnesty hingga tahap II diimplementasikan :

BRI BNI Mandiri BTN

Repatriasi dan Tebusan 15,168,400 19,741,070 41,702,638 1,043,222

Dana Repatriasi 12,290,236 10,964,666 25,546,957 576,504

Uang Tebusan 2,878,164 8,776,404 16,155,681 466,718

- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000

(da

lam

ju

taa

n r

up

iah

)

Tabel 8

Kinerja Keuangan BRI Sebelum dan Setelah Kebijakan Tax Amnesty

Diimplementasikan

Sumber : Laporan publikasi triwulanan, data diolah

Secara keseluruhan dapat terlihat pada tabel bahwa kinerja keuangan

BRI dapat dikatakan kian membaik seiring dengan adanya tambahan dana tax

amnesty yang masuk sebagai DPK bank setelah implementasi kebijakan tax

amnesty berakhir pada tahap II. Mulai dari peningkatan aset, kredit, DPK itu

sendiri, dan laba serta indikator kinerja keuangan lainnya seperti CAR dan ROA

serta penurunan NPL dan BOPO. Walaupun untuk LDR dan NIM mengalami

penurunan, hal tersebut merupakan dampak dari adanya pelonggaran likuiditas

perbankan dimana jumlah kredit yang disalurkan pada saat itu tidak sebanyak

DPK yang dimilikinya sehingga pendapatan bunga atas kredit menurun.

Signifikasi Perbedaan Kinerja Keuangan BRI Atas Implementasi Kebijakan

Tax Amnesty

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan terkait signifikansi

perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah implementasi kebijakan tax

amnesty hingga tahap II yang dihitung dengan menggunakan teknik analisis data

uji Wilcoxon dengan aplikasi SPSS 16 :

Tabel 9

Hasil Pengujian Uji Wilcoxon pada Kinerja Keuangan BRI

No. Indikator

Hasil

Pengujian

Asymp. Sig.

(2-tailed)

Keterangan

1 LDR 0.655 >0.05, Tidak ada perbedaan signifikan

2 NPL 0.317 >0.05, Tidak ada perbedaan signifikan

3 CAR 0.180 >0.05, Tidak ada perbedaan signifikan

4 ROA 0.655 >0.05, Tidak ada perbedaan signifikan

5 BOPO 0.655 >0.05, Tidak ada perbedaan signifikan

6 NIM 0.655 >0.05, Tidak ada perbedaan signifikan

Sumber : SPSS 16, data diolah.

Indikator Utama

Sebelum

Tax Amnesty

Setelah Tax Amnesty

(Tahap I dan Tahap II)

Kondisi Kriteria/

Ketentuan

BI Maret

2016

Juni

2016

Rata-

rata

September

2016

Desember

2016

Rata-

rata

Aset (Rp Triliun) 832,09 872,97 852.53 894,36 964,00 929.18 Membaik -

Kredit(Rp Triliun) 561,11 590,70 575.59 603,48 635,00 619.24 Membaik -

DPK (Rp Triliun) 631,78 656,12 643.95 665,53 723.84 694.69 Membaik -

Laba (Rp Triliun) 6,14 12,05 9.10 18,62 25.75 44.37 Membaik -

LDR (%) 88.81 90.03 89.42 90.68 87.77 89.22 Memburuk 78%-92%

NPL Gross (%) 2.22 2.31 2.27 2.22 2.03 2.13 Membaik ≤ 5%

CAR (%) 19.49 22.10 20.80 21.88 22.91 22.40 Membaik ≥ 8%

ROA (%) 3.65 3.68 3.67 3.59 3.84 3.71 Membaik ≥ 1.5%

BOPO (%) 72.10 72.40 72.25 72.41 68.93 70.67 Membaik ≤ 92%

NIM (%) 8.09 8.43 8.26 8.41 8.27 8.34 Memburuk ≥ 6%

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon yang dilakukan pada seluruh indikator

kinerja keuangan BRI, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BRI tidak

mengalami perbedaan yang signifikan karena periode implementasi tax amnesty

pada saat itu masih terbilang singkat sehingga rasio kinerja keuangan pun juga

tidak mengalami perubahan yang berarti. Walaupun begitu, perubahan kondisi

kinerja keuangan BRI seiring dengan implementasi kebijakan tax amnesty dapat

terlihat semakin memabaik dan tetap berada dalam ketentuan yang ditetapkan oleh

Bank Indonesia.

Analisis Proyeksi Sebagai Implikasi Kebijakan Tax Amnesty pada Kinerja

Keuangan dan Perolehan Laba BRI

Mengingat kebijakan tax amnesty akan berakhir diimplementasikan pada

akhir Maret 2017, maka peneliti bermaksud untuk melakukan proyeksi perolehan

dana tax amnesty yang dikaitkan dengan kinerja keuangan yang diukur dengan

menggunakan indikator yang meliputi LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO dan NIM.

Berhubung terdapat indikator ROA yang melibatkan komponen laba sebelum

pajak maka nantinya juga dapat diproyeksikan perolehannya setelah implementasi

kebijakan tax amnesty berakhir. Adapun alat analisis yang digunakan untuk

mempermudah perhitungan proyeksi, antara lain metode tren least square dan

regresi linier yang didukung dengan pendekatan expected value.

Perhitungan Proyeksi Perolehan Dana Pihak Ketiga BRI dengan Metode

Tren Least Square

Dari data perkembangan DPK BRI yang berhasil dikumpulkan penulis

dapat dilakukan analisis tren dengan tujuan untuk melakukan

forecasting/peramalan berapa posisi DPK BRI saat kebijakan tax amnesty belum

diimplementasikan, yaitu data DPK bank dari posisi Maret 2009 sampai dengan

Juni 2016 secara triwulanan. Berdasarkan perhitungan untuk memperoleh

persamaan tren DPK, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Y = 411,677,291 + 16,199,074 X

Persamaan tren jumlah DPK termasuk jenis tren yang positif, sehingga

apabila nilai X yaitu nilai periode meningkat, maka nilai Y yaitu DPK juga

meningkat. Setelah memperoleh persamaan tren jumlah DPK, maka dapat

dilakukan proyeksi peramalan posisi DPK dalam jutaan rupiah terkait dengan

periode implementasi kebijakan tax amnesty dan periode yang dibutuhkan lainnya

sebagai berikut :

Dengan begitu, maka perolehan hasil proyeksi tersebut dapat digambarkan

dalam bentuk grafik sehingga dapat diketahui kondisi DPK BRI yang diasumsikan

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Mar

-09

Au

g-0

9

Jan

-10

Jun

-10

No

v-1

0

Ap

r-1

1

Sep

-11

Feb

-12

Jul-

12

De

c-1

2

May

-13

Oct

-13

Mar

-14

Au

g-1

4

Jan

-15

Jun

-15

No

v-1

5

Ap

r-1

6

Sep

-16

Feb

-17

Jul-

17

De

c-1

7

May

-18

Tren DPK BRI

DPK

Proyeksi dengan

Tax Amnesty

Proyeksi Tanpa

Tax Amnesty

Data

Aktual

Data

Proyeksi

tanpa adanya tambahan dana dari tax amnesty pada akhir implementasi

kebijakan tersebut yaitu 31 Maret 2017 dan proyeksi apabila adanya tambahan

dana repatriasi dari tax amnesty sebagai berikut :

Gambar 4

Grafik Tren DPK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Sumber : Data sekunder, diolah.

Dikarenakan persamaan tren jumlah DPK termasuk jenis tren yang

positif, dimana apabila nilai X meningkat, maka nilai Y yaitu DPK juga

meningkat, maka grafik terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan grafik tren

awalnya belum ditambahkan dengan adanya tambahan dana repatriasi yang

dikategorikan sebagai DPK bank, maka seharusnya apabila terdapat tambahan

dana tax amnesty khususnya repatriasi, jumlah DPK-nya lebih tinggi. Oleh karena

itu, pada grafik peneliti memperkirakan garis tren dengan adanya tambahan dana

tax amnesty dapat lebih tinggi (diperkirakan dengan garis putus-putus).

Proyeksi Perolehan Dana Pihak Ketiga BRI yang Dikaitkan dengan Kinerja

Keuangan Menggunakan Persamaan Regresi dan Pendekatan Expected

Value Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pikiran bahwa untuk mengetahui

pola pertumbuhan dan proyeksi DPK BRI yang dikaitkan dengan kinerja

keuangan terutama perolehan laba, penulis menggunakan beberapa indikator yaitu

LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO, dan NIM. Adapun penulis melakukan

perhitungan dengan pendekatan regresi yang didukung dengan pendekatan

expected value agar dapat membedakan antara kinerja bisnis BRI dan perolehan

laba sebelum dan setelah adanya tambahan perolehan dana tax amnesty khususnya

dana repatriasi setelah kebijakan tax amnesty berakhir pada tahap III

diimplementasikan.

Selanjutnya untuk memperoleh model dasar proyeksi hubungan DPK (X)

dengan indikator kinerja keuangan bank lainnya (Y), penulis melakukan

perhitungan persamaan regresi dengan bantuan aplikasi Statistik SPSS dengan

hasil sebagaimana tabulasi berikut :

Tabel 10

Persamaan Regresi Untuk Menghubungkan DPK dengan

Kinerja Keuangan Lainnya

No. Indikator A B Persamaan

1 LDR 84.126 4.374E-09 Y = 84.126 + 4.374E-09 X

2 NPL 4.510 -4.551E-09 Y = 4.510 - 4.551E-09X

3 CAR 10.533 1.563E-08 Y =10.533+1.563E-08 X

4 ROA 3.996 8.188E-10 Y = 3.996 + 8.188E-10 X

5 BOPO 73.798 -1.438E-08 Y = 73.798 - 1.438E-08 X

6 NIM 10.287 -3.508E-09 Y = 10.287 - 3.508E-09 X

7 Total Aset -2.88E+07 1.340 Y = -2.879E+07 + 1.340 X

8 Rata-rata Aset -3.02E+07 1.264 Y = -3.017E+07 + 1.264 X

Sumber SPSS 16, data diolah.

Keterangan :

Dalam SPSS, , sedangkan

, n = angka setelahnya.

Dengan hasil proyeksi melalui analisis tren least square dan persamaan

regresi tersebut diatas, maka pertumbuhan DPK BRI secara normal (sebelum

adanya tambahan dana dari kebijakan tax amnesty) dan hubungannya dengan

indikator kinerja keuangan bank lainnya dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 11

Rekapitulasi Perhitungan Proyeksi DPK dan Kinerja Keuangan BRI

Sebelum Implementasi Tax Amnesty Dalam Jutaan Rupiah

Sumber : Data sekunder, diolah.

Dari tabel diatas dapat diketahui proyeksi posisi DPK dan kinerja

keuangan BRI tanpa adanya tambahan dana dari tax amnesty setelah akhir

periode implementasinya yaitu pada 31 Maret 2017. Adapun indikator yang

berkaitan dengan perolehan laba khususnya laba sebelum pajak yaitu ROA, maka

Periode DPK(X) Proyeksi Sebelum Tax Amnesty (Tanpa adanya tambahan dana)

Total Aset

Rata-Rata

Aset

Laba Sebelum

Pajak

(Disetahunkan)

Laba

Posisi LDR

(%)

NPL

(%)

CAR

(%)

ROA

(%)

BOPO

(%)

NIM

(%)

Sep-16

662,762,938

87.02

1.49

20.89

4.54

64.27

7.96

859,312,336

807,562,353

36,663,331

27,497,498

Dec-16

678,962,012

87.10

1.42

21.15

4.55

64.03

7.91

881,019,095

828,037,983

37,675,728

37,675,728

Mar-17

695,161,086

87.17

1.35

21.40

4.57

63.80

7.85

902,725,855

848,513,612

38,777,072

9,694,268

Jun-17

711,360,160

87.24

1.27

21.65

4.58

63.57

7.79

924,432,614

868,989,242

39,799,707

19,899,854

Sep-17

727,559,233

87.31

1.20

21.90

4.59

63.34

7.73

946,139,373

889,464,871

40,826,438

30,619,828

Dec-17

743,758,307

87.38

1.13

22.16

4.60

63.10

7.68

967,846,132

909,940,501

41,857,263

41,857,263

Mar-18

759,957,381

87.45

1.05

22.41

4.62

62.87

7.62

989,552,891

930,416,130

42,985,225

10,746,306

Jun-18

776,156,455

87.52

0.98

22.66

4.63

62.64

7.56

1,011,259,650

950,891,760

44,026,288

22,013,144

peneliti juga melakukan perhitungan persamaan regresi pada rata-rata total aset

dengan mempertimbangkan total aset terlebih dahulu karena terdapat asumsi

bahwa apabila DPK bank meningkat maka penyaluran kredit yang merupakan aset

bank meningkat. Setelah memperoleh hasil proyeksi ROA dan rata-rata aset serta

mengingat rumus ROA adalah perkalian antara laba sebelum pajak dengan rata-

rata total aset, maka dapat diperoleh jumlah laba sebelum pajak pada Maret 2017

dengan mengalikan proyeksi rata-rata aset dengan ROA.

Mengingat target BRI dalam memperoleh dana repatriasi dari program tax

amnesty yaitu sebesar Rp 50 triliun atau Rp 50,000,000 juta, maka berikut ini

merupakan rekapitulasi perhitungan perolehan DPK BRI yang diharapkan dengan

menggunakan pendekatan expected value :

Tabel 12

Rekapitulasi Perhitungan DPK BRI Yang Diharapkan

Pada Maret 2017 Dengan Pendekatan Expected Value Dalam Jutaan Rupiah

Kondisi

Bobot Hasil atau Payoff Probabilitas DPK yang

Diharapkan

Tejadinya

Pesimistis 25% 12,500,000 55% 6,875,000

Moderat 50% 25,000,000 30% 7,500,000

Optimis 100% 50,000,000 15% 7,500,000

100% 21,875,000

Sumber : Data primer, diolah.

Jadi, berdasarkan asumsi kondisi pesimistis, moderat dan optimistis serta

probabilitas terjadinya (pencapaian target) yang ditentukan BRI dari hasil diskusi

dengan manajemen BRI, maka jumlah DPK yang diharapkan sebesar

Rp 21,875,000 juta tersebut menurut peneliti cukup realistis. Hal tersebut

mengingat perolehan DPK dari repatriasi tax amnesty sampai dengan tahap II

adalah sebesar Rp 12,290,236 juta, sedangkan program tersebut masih berjalan

sampai dengan tahap III yang berakhir pada 31 Maret 2017 mendatang.

Dengan begitu, hasil perkiraan tambahan DPK yang diperoleh BRI akan

menambah total posisi DPK pada saat setelah implementasi kebijakan tax amnesty

berakhir. Dan apabila dimasukkan ke persamaan regresi sebelumnya yang

menghubungkan antara DPK dengan indikator keuangan lainnya dan perolehan

laba khususnya laba sebelum pajak, maka hasilnya akan mengalami perubahan

sebagai berikut :

Tabel 13

Perubahan Kinerja BRI dan Laba Setelah Implementasi Tax Amnesty (TA)

Berakhir Pada 31 Maret 2017 Dalam Jutaan Rupiah

Hasil Perhitungan Proyeksi

DPK

LDR

(%)

NPL

(%)

CAR

(%)

ROA

(%)

BOPO

(%)

NIM

(%)

Total

Aset

Rata-Rata

Aset

Laba Sebelum

Pajak

(Disetahunkan)

Laba

Posisi

Proyeksi

Tanpa TA

695,161,086

87.17

1.35

21.40

4.57

63.80

7.85

902,725,855

848,513,612

38,777,072

9,694,268

Proyeksi Dengan TA

717,036,086

87.26

1.25

21.74

4.58

63.49

7.77

932,038,355

876,163,612

40,128,293

10,032,073

Selisih

21,875,000

0.09

(0.10)

0.34

0.02

(0.31)

(0.08)

29,312,500

27,650,000

1,351,221

337,805

Sumber : SPSS 16, data diolah.

Perkiraan dari sisi likuiditas yang diukur dengan LDR menunjukkan

adanya pengetatan likuiditas bank karena dengan adanya tambahan DPK dari tax

amnesty pastinya akan diikuti dengan gencarnya penyaluran kredit oleh bank.

Apabila dilihat dari risiko kredit yang disalurkan bank menggunakan indikator

NPL, maka dapat dilihat dengan adanya tambahan dana tersebut akan mengurangi

risiko kredit pada bank tersebut. Adapun dilihat dari sisi permodalan yang diukur

dengan indikator CAR juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan

adanya tambahan dana tax amnesty. Dengan adanya tambahan dana tax amnesty,

maka tak menutup kemungkinan bahwa modal bank akan meningkat karena pasti

ada investor yang memang tertarik untuk menambah modal bank dengan

menyalurkan dana melalui program tax amnesty. Kondisi profitabilitas bank yang

diukur dengan ROA BRI pun diperkirakan akan menunjukkan peningkatan

dengan adanya tambahan dana tax amnesty. Walaupun selisihnya tidak banyak,

namun dapat berdampak pada besarnya perolehan laba bank khususnya laba

sebelum pajak. BOPO yang juga merupakan indikator untuk mengukur

profitabilitas bank dari sisi efisiensi beban operasional terhadap pendapatan

operasional diperkirakan akan membaik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa

dengan adanya tambahan dana tersebut, kemampuan bank dalam mengelola beban

operasional dibanding pendapatan operasionalnya efisien. Program tax amnesty

diperkirakan membuat NIM menjadi turun. Hal ini disebabkan karena

pelonggaran likuiditas perbankan biasanya membuat tekanan terhadap lending

rate (suku bunga kredit) karena bank akan melakukan ekspansi kredit dan

bersaing untuk memperebutkan para debiturnya.

Kemudian tambahan dana tersebut ternyata dapat meningkatkan aset.

Naiknya jumlah aset dapat disebabkan karena kredit yang merupakan bagian dari

aset juga diperkirakan naik akibat DPK yang juga terus meningkat. Adapun

jumlah rata-rata aset meningkat seiring dengan meningkatnya aset bank tersebut.

Mengingat indikator untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini

menggunakan ROA, maka selanjutnya dapat diketahui proyeksi perolehan laba

khususnya laba sebelum pajak setelah adanya tambahan perolehan dana tax

amnesty. Apabila perkiraan tambahan DPK sebesar Rp 21,875,000 juta diatas

dapat terealisir, perolehan laba bersih sebelum pajak (disetahunkan) dapat

meningkat sebesar Rp 1,351,221 juta sedangkan untuk laba sebelum pajak posisi

Maret 2017 akan meningkat pula sebesar Rp 337,805 juta. Jumlah tersebut

diperoleh dari selisih hasil perkalian rata-rata aset dengan ROA masing-masing

proyeksi sebelum dan sesudah adanya tambahan dana tax amnesty.

Dengan mengetahui perkiraan perolehan laba khususnya laba bersih dari

adanya kebijakan tax amnesty terhadap BRI, ada baiknya bank mampu

memanfaatkanya untuk perbaikan kinerja bank secara keseluruhan. Sebagaimana

telah disampaikan oleh Wawan Ruswanto selaku Vice President of Corporate

Development and Strategy Division. berapapun perolehan laba (keuntungan) yang

diperoleh oleh bank dari adanya tambahan dana tax amnesty tentunya akan

bermanfaat dan diharapkan mampu menjadikan kinerja keuangan bank menjadi

lebih baik seperti menginvestasikan kembali laba tersebut dan memperkuat posisi

permodalan bank karena laba merupakan sumber dana yang digunakan untuk

meningkatkan aset bank sesuai dengan risk appetite bank tersebut seperti

peningkatan penyaluran kredit dan kemungkinan akuisisi anak perusahaan. Agar

dapat mempertahankan posisinya sebagai bank dengan perolehan laba bersih

tertinggi di kancah industri perbankan nasional, BRI disarankan untuk membuat

program kerja yang lebih menarik minat nasabah agar perolehan DPK dari tax

amnesty pemerintah tersebut dapat diperoleh dan dimanfaatkan semaksimal

mungkin karena nantinya juga dana repatriasi yang di lock selamaa tiga tahun di

BRI akan dikonversi ke produk perbankan yang diinginkan nasabah tersebut

setelah adanya pemberian instruksi dari Direktorat Jendral Pajak (DJP).

E. PENUTUP

Kesimpulan

Indikator kinerja nominal BRI secara year on year (yoy) selama tiga tahun

terakhir sebelum kebijakan tax amnesty diimplementasikan, yaitu sampai triwulan

II 2016, menunjukkan penurunan pertumbuhan, kecuali bagian kredit. Beda

halnya dengan indikator kinerja nominal perbankan nasional yang menunjukkan

penurunan pertumbuhan kecuali bagian laba pada saat itu. Namun, penurunan

pertumbuhan kinerja BRI secara nominal masih lebih baik dibandingkan

perbankan nasional. Adapun indikator kinerja perbankan lainnya yang tercatat

masih berada di atas perbankan nasional pada 2016 yaitu NPL, ROA, BOPO, dan

NIM. Sedangkan untuk LDR dan CAR, BRI menunjukkan kondisi yang masing-

masing lebih longgar likuditasnya lebih rendah dibandingkan perbankan nasional.

Perolehan dana tebusan dan repatriasi nasional kian meningkat sama

halnya dengan BRI. Sampai pada tahap kedua, perolehan dana tax amnesty

perbankan nasional telah mencapai Rp 103,45 triliun untuk uang tebusan dan Rp

141,00 triliun untuk dana repatriasi. Yang berarti, pencapaian perolehan dana tax

amnesty pada tahap II untuk masing-masing uang tebusan dan dana repatriasi baru

62.70% dan 14,1 % dari target pemerintah. Sedangkan BRI memperoleh uang

tebusan sebesar Rp 2,88 triliun dan dana repatriasi sebesar Rp 12,29 triliun atau

mencapai 24.58% dari target BRI. Perolehan ini menyebabkan BRI berada

diposisi yang lebih rendah dibandingkan perolehan uang tebusan oleh BNI dan

Mandiri, namun masih lebih tinggi dibandingkan BTN. Sedangkan untuk dana

repatriasi, BRI menduduki posisi kedua tertinggi setelah perolehan bank Mandiri,

BNI dan BTN. Namun, untuk penerimaan dana tax amnesty secara keseluruhan

BRI masih menduduki peringkat tiga dari empat Bank BUMN.

Secara keseluruhan kinerja BRI dapat dikatakan kian membaik seiring

dengan adanya tambahan dana tax amnesty khususnya dana repatriasi yang masuk

sebagai DPK bank setelah implementasi kebijakan tax amnesty berakhir pada

tahap II. Namun, berdasarkan hasil uji wilcoxon yang dilakukan pada indikator

kinerja keuangan BRI meliputi LDR, NPL, CAR, ROA, BOPO dan NIM dapat

disimpulkan bahwa kinerja keuangan BRI tidak mengalami perbedaan yang

signifikan karena periode implementasi tax amnesty pada saat itu masih terbilang

singkat sehingga rasio kinerja keuangan pun juga tidak mengalami perubahan

yang berarti. Untuk proyeksi perolehan DPK BRI dari adanya tambahan dana reptatriasi

yang dikaitkan dengan kinerja keuangan dan perolehan laba mengingat program

tax amnesty masih berakhir pada 31 Maret 2017, hasilnya menunjukkan bahwa

jumlah DPK bank diperkirakan lebih tinggi jumlahnya dan kinerja keuangannya

juga menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Adapun perolehan laba

khususnya laba sebelum pajaknya sebagaimana juga telah diproyeksikan nantinya

diharapkan semakin mampu memperbaiki kinerja keuangan bank tersebut.

Saran

Saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya yaitu adanya penggunaan

metode penelitian serupa dengan objek berbeda sebagai bentuk pengembangan

dari penelitian ini. Adapun data yang digunakan lebih memadai dan metode

analisisnya dapat dikembangkan agar pengambilan keputusan terhadap penilaian

kinerja keuangan perusahaan dapat lebih meyakinkan dan tujuan yang diinginkan

dalam penelitian dapat tercapai. Sedangkan saran yang ditujukan untuk

perusahaan yaitu BRI harus memiliki strategi agar perolehan dana tax amnesty

mampu dicapai setinggi-tingginya, seperti sosialisasi dan kerja sama dengan KPP,

perusahaan korporasi, perusahaan multinasional, dan bank-bank internasional.

Selain itu, BRI harus mampu melakukan alokasi sumber dana yang diperolehnya

ke sektor-sektor produktif dan melakukan upaya penyaluran kredit disertai dengan

pola pemetaan sektor-sektor ekonomi mana saja yang hingga saat ini masih

dianggap tahan terhadap kelesuan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Faizal. 2005. Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja

Keuangan Bank). Malang: UMM Press.

Alper, D. dan Anbar, A. 2011. Bank Specific and Macroeconomic Determinants

of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey.

Business and Economics Research Journal, Vol. 2, pp. 139-152.

Arisanti, Dede Risa. 2010. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas

Bank Syariah. (Skripsi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung).

Artyka, Nur. 2015. Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Periode 2011 – 2013. (Skripsi,

Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta).

Bank Indonesia. 2011. Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP Perihal Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank Indonesia: Jakarta.

Bank Indonesia. 2011. Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 Tentang Sistem Penilaian

Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank Indonesia: Jakarta.

Bank Indonesia. 2011. Peraturan BI No. 15/1/PBI/2011. Perubahan Kedua Atas

Peraturan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010

Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam

Rupiah dan Valuta Asing. Bank Indonesia: Jakarta.

Bank Rakyat Indonesia. 2009 – 2016. Laporan Keuangan Triwulan Bank Negara

Indonesia. Diakses dari http://bri.co.id/.

Bank Rakyat Indonesia. 2009 – 2016. Laporan Keuangan Tahunan Bank Negara

Indonesia. http://bri.co.id/.

Boedijoewono, Noegroho. 2007. Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis.

Yogyakarta: STIM YKPN.

Darmawi, Herman. 2012. Manajemen Perbankan. Jakarta : Bumi Aksara.

Darmawan, Komang. 2004. Analisis Rasio-Rasio Bank. Info Bank, Juli 2004, hlm.

18-21.

Dendawijaya, L. 2005. Manajemen Perbankan. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Deny, Septian. 2016. Jokowi : Pengampunan Pajak Berikan Manfaat Besar Buat

Ekonomi RI. Liputan6. Diakses dari

http://bisnis.liputan6.com/read/2554095/jokowi-pengampunan-pajak-

berikan-manfaat-besar-buat-ekonomi-ri.

Direktorat Jendral Pajak. 2016. Sosialisasi Tax Amnesty. http://pajak.go.id./.

Hartono, Jogiyanto. 2014. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta :

BPFE-Yogyakarta.

Infobank. 2012. Rumus Terbaru Rating 120 Bank, No.399/Juni 2012/Vol.XXXIV.

Irawati, Susan. 2006. Manajemen Keuangan. Bandung : Pustaka.

Iryani, L., Herlina. 2015. Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas

Dalam Mendukung Pembiayaan Pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (JIAFE) Vol. 1 No. 2 Tahun

2015, Hal 32-40.

Ismail. 2010. Akuntansi Bank. Jakarta : Kencana.

J. Supranoto. 2000. Statistika : Teori dan Aplikasi Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Kartikasari, Meidita. 2014. Penilaian Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis

Rasio pada Bank Mandiri di BEI. Jurnal Ilmu & Riset Manajemen Vol. 3

No. 11 (2014). Diakses dari

https://ejournal.stiesia.ac.id/jirm/article/view/662/633.

Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Rajawali Pers.

Mahardian, P. 2008. Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM, dan LDR

Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi kasus perusahaan

perbankan yang tercatat di BEI periode Juni 2002- Juni 2007). (Tesis.

Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang).

Martha, Lidya. 2014. Analisis Kinerja Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero), Tbk, Jurnal KBP Vol 2 No 2 Juni 2014. Diakses dari

http://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/5.%20lidya%20martha.pdf

Ningsih, Renny Suprapti. 2015. Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Laporan

Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. E-Journal Ilmu

Administrasi Bisnis, 2015, 3 (2) : 519-530. ISSN 2355-5408. Diakses dari

http://ejournal.adbisnis.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1125.

Otoritas Jasa Keuangan. 2014 – 2016. Laporan Kinerja Keuangan Perbankan

Nasional. http://www.ojk.go.id/.

Prasetiyo, Bagus. 2016. Rp 11.400 Triliun Uang Indonesia ‘Menginap’ di Luar

Negeri. Tempo.co. Diakses dari

https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/090759950/rp-11-400-triliun-

uang-indonesia-menginap-di-luar-negeri.

Rasbin. 2016. Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, Dan Pembangunan Di

Indonesia. Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik :

Vol.VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016. Diakses dari

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-8-II-

P3DI-April-2016-65.pdf.

Riyadi, Selamet. 2006. Banking Assets and Liability Management. Jakarta:

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Rosyida, Putri. 2014. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital

Adequency Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) Dan Return On

Assets (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan. (Skripsi,

Universitas Diponegoro, Semarang).

Santoso, Adi. 2016. Peningkatan Profitabilitas Pada Industri Perbankan Go -

Publik Di Indonesia. Media Trend vo 11 No. 1 Maret 2016, hal 99-112.

Diakses dari

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=433521&val=7694&t

itle=PENINGKATAN%20PROFITABILITAS%20%20PADA%20INDU

STRI%20PERBANKAN%20GO-PUBLIK%20DI%20INDONESIA.

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis Edisi 1. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kombinasi. Yogyakarta : Alfabeta.

Suharno, 2016. Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia. Jakarta : Buku

Kompas.

Suharyadi dan Purwanto. 2009. Statistika : Untuk Ekonomi dan Keuangan

Modern, Edisi 2, Buku 1. Jakarta : Salemba Empat.

Suharyadi dan Purwanto. 2013. Statistika : Untuk Ekonomi dan Keuangan

Modern, Edisi 2, Buku 2. Jakarta : Salemba Empat.

Sho’imah, L., Darminto, Nuzula, N. 2015. Analisis Keuangan Perbankan Sebagai

Alat Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Bank (Studi pada PT. Bank

Tabungan Negara (Persero), Tbk.). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.

25 No. 2 Agustus 2015.

Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta : Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Taswan. 2006. Manajemen Perbankan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Taswan. 2010. Manajemen Perbankan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Undang–Undang. 1998. No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Zuhriah, Nurul. 2007. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Teori

Aplikasi. Jakarta : Bumi Aksara.