aspek hukum pelayanan kesehatan

ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN

HUKUM KESEHATANSUBJEK HUKUMINDIVIDU (ORANG PRIBADI)BADAN HUKUM (KARENA HUKUM MEMBERIKAN STATUS SUBJEK HUKUM)

PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN

SKEMA

SOSIAL

HAK DASAR

The Right to Health CareThe Right of Self determinationHak atas RahasiaPribadiHak atas Informed ConsentHak atas Pelayanan KesHak atas Badan SendiriHak atas PrivacyHak Menolak Perawatan/Tindakan Hak Memilih INDIVIDU

HUBUNGAN TENAGA KESEHATAN PASIEN-PROVIDER

HAK DAN KEWAJIBAN

SUBYEK HUKUM

PROVIDER/NAKES

HAK dan KEWAJIBAN

SUBYEK HUKUM

PASIEN

HUBUNGAN HUKUM

TANGGUNG JWB HKPIDANAPERDATA

SUBJEK HUKUMSUBJEK HUKUMINDIVIDU (ORANG PRIBADI)BADAN HUKUM (KARENA HUKUM MEMBERIKAN STATUS SUBJEK HUKUM)

KESEHATANUPAYA KESEHATANSUMBER DAYA KESEHATAN

SUMBER DAYA KESEHATANSARANA KESEHATANSDM (TENAGA) KESEHATAN

SUBJEK HUKUMTENAGA KESEHATANRUMAH SAKITPASIENSUBJEK HUKUM ADALAH PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN

PERIKATAN DAN PERJANJIANPERIKATAN (VERBINTENIS)HUBUNGAN HUKUM ANTARA S.H. DENGAN S.H. YANG MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBAL BALIKPERJANJIANUNDANG-UNDANG

DOKTRIN HUKUM PERIKATANPERIKATAN HASIL (RESULTAAT): PRESTASI HASILPERIKATAN IKHTIAR (INSPANNING): PRESTASI UPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN

PERJANJIAN/KONTRAK SEPAKAT PARA PIHAK (DUA ATAU LEBIH) UNTUK SALING MENGIKATKAN DIRI DALAM HUBUNGAN HUKUMPASAL 1320 KUHP: SYARAT SAHNYA PERJANJIANKESEPAKATANKECAKAPANOBJEK TERTENTUKAUSA YANG HALAL

PASAL 1338 KUHP: ASAS KEBEBASAN BERKONTRAKPERJANJIAN YANG DIBUAT DENGAN SAH MENGIKAT SEBAGAI UU BAGI PEMBUATNYADIJALANKAN DENGAN ITIKAD BAIKTIDAK DAPAT DIPUTUSKAN TANPA PERSETUJUAN PIHAK LAIn

HUBUNGAN HUKUM RS - PASIENRUMAH SAKIT: PEMBERI JASA PELAYANAN KESEHATANPASIEN : PENERIMA JASA PELAYANAN KESEHATAN

HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBAL BALIKHAK PASIENMENJADIKEWAJIBAN RUMAH SAKITKEWAJIBAN PASIENMENJADIHAK RUMAH SAKIT

HAK PASIENMENDAPATKAN INFORMASIMEMBERIKAN PERSETUJUANMENDAPATKAN PENDAPAT KEDUADIJAGA RAHASIANYADIBUATKAN REKAM MEDIKMENDAPATKAN PELAYANAN YANG SEBAIK-BAIKNYA

HAK RUMAH SAKITMENDAPATKAN IMBALAN JASADIPATUHI OLEH PASIENDST

HUBUNGAN HUKUM DOKTER PSHUBUNGAN HUKUM DOKTER - RSHUBUNGAN HUKUM DOKTER PASIENBERDASARKAN PERJANJIANBERDASARKAN UNDANG-UNDANG

PRESTASI: IKHTIAR (UPAYA SEMAKSIMAL MUNGKIN)HASIL: HANYA DOKTER BEDAH PLASTIK KOSMETIK & DOKTER GIGI

PASIEN BERHAK UNTUK MENGHENTIKAN JASA PELAYANAN KESEHATAN TANPA ALASAN APA PUN JUGADOKTER SEBAIKNYA DENGAN ALASAN YANG MASUK AKAL

HUBUNGAN HUKUM DOKTER RUMAH SAKITHUBUNGAN KONTRAK (DOKTER OUT)HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN (DOKTER IN)

DOKTER OUT: TANGGUNGJAWAB DOKTERDOKTER IN: TANGGUNGFJAWAB MAJIKAN (RS)

TENAGA KESEHATAN LAIN YANG BURUH: TANGGUNGJAWAB MAJIKAN (1367 KUHP)

KODE ETIK KEDOKTERANHUBUNGAN DOKTE R DGN PASIENHUBUNGAN DOKTER DGN SEJAWATHUBUNGAN DOKTER DGN DIRI SENDIRIKEWAJIBAN UMUM

NORMA ETIKNorma etik pada dasarnya mengatur tentang bagaimana seharusnya profesional kedokteran berpikir dalam membuat suatu keputusan klinik yang etis (ethical decision making)bagaimana seharusnya bertindak dan berperilaku selama ia bekerja di dalam keprofesian kedokteran (professional ethical conduct).

Fungsi Kode EtikKewibawaan korps makin mantap substansi etis yang diatur & prosedurnya, makin kredibelParameter normatif tolok ukur perlindungan etis klien/pasien makin altruis/deontologis makin luhurSelf regulating self disciplining utk akuntabilitas profesi berani memanggil, menyidangkan & menjatuhkan sanksi

NORMA DISIPLINNorma disiplin lebih memfokuskan pengaturan bagaimana seharusnya para profesional kedokteran menerapkan keilmuannya di dalam praktik kedokteran. Normanya diuraikan di dalam berbagai peraturan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri kesehatan, peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, ataupun dalam ketentuan yang dibuat dalam standar-standar, pedoman-pedoman, guidelines atau bahkan common practices yang dibuat oleh organisasi profesi

Laporan Profesi terkait (MKEK 04-05)

NoProfesi / PerhimpunanJumlah1Sps Obstetri & Ginekologi72Dokter Umum73Sps Bedah 74Sps Anak45Sps Penyakit Dalam46Sps Anestesi27Management Rumah Sakit28Sps Gizi 19Sps Jiwa1

10Sps Mata1

Distribusi Jenis Laporan

NoJenis LaporanJumlah1Dugaan Mal Praktek / Kecelakaan212Perselisihan dokter,RS & Klinik103Permintaan penjelasan / klarifikasi94Pelayanan Rumah Sakit85Permintaan Nara Sumber86Laporan MKEK / IDI /87Permintaan Rekam Medik68Iklan dokter dan klinik pd Media69Undangan seminar / lokakarya6

PELANGGARAN DALAM BIDANG KESEHATANPROFESI KEDOKTERANETIKOrganisasi ProfesiLaporanMKEK-P3EK/MKEKGHukumPerdataPidanaAdministrasiGugatLaporan Polisi/jaksaLaporanGugatanTuntutanPengadilanKeputusanGanti rugiMati/kurung/penjara/dendaTeguran/PencabutanTindakan DisiplinKeputusanTeguranPecabutan izin PraktikSementaraTetap SelamanyaDisiplinDisiplin KedokteranLaporanMKDKI PusatMKDKI ProvinsiTindakan DisiplinKeputusanPernyataan TertulisRekomendasi Pencabutan TandaRegistrasi & SuratIzin PraktikKewajiban mengikutiPelatihan/LatihanETIK

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERANLampiranKeputusan Konsil Kedokteran IndonesiaNomor : 17/KKI/KEP/VIII/2006Tanggal : 24 Agustus 2006

Jenis Pelanggaran Disiplin - MKDKI

NoPerbuatan 1MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN TIDAK KOMPETEN 2Tidak Merujuk Pasien Kepada Dokter atau Dokter Gigi Lain Yang Memiliki Kompetensi Sesuai. 3Mendelegasikan Pekerjaan Kepada Tenaga Kesehatan Tertentu Yang Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Melaksanakan pekerjan tersebut. 4Menyediakan Dokter atau Dokter Gigi Pengganti sementara Yang Tidak Memiliki Kompetensi dan Kewenangan Yang Sesuai, atau Tidak Melakukan Pemberitahuan Perihal Penggantian Tersebut. 5Menjalankan Praktik kedokteran dalam Kondisi Tingkat Kesehatan Fisik ataupun Mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien. 6

Jenis Pelanggaran Disiplin MKDKI (2)

NoPerbuatan 5Dalam penatalaksanaan pasien, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, sesuai dengan tanggung jawab profesionalnya, tanpa alasan pembenar atau pemaaf yang sah, sehingga dapat membahayakan pasien.6Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien.7Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.8Melakukan tindakan medik tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat atau wali atau pengampunya.56


NoPerbuatan 9Dengan sengaja, tidak membuat atau menyimpan rekam medik, sebagaimana diatur dalam peraturan perundanag-undangan atau etika profesi.10Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundanag-undangan atau etika profesi.11Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasaien atas permintaan sendiri dan atau keluarganya.12Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan atau keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktik kedokteran yang layak56


NoPerbuatan 13Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh pesertujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah.14Tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusian, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.15Menolak atau menghentikan tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sebagaimana diatur dalam peraturan perudang-undangan atau etika profesi.456


NoPerbuatan 16Melakukan penolakan atau memutuskan hubungan terapeutik dokter-pasien, semata-mata karena alasan, keluhan pasaein terhadap pelayanan dokter, finansial, suku, ras, jender, politik, agama atau kepercayaan.17Membuka rahasia kedokteran, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau etika profesi.18Membuat keterangan medik yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut.19Turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati.20Meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAFZA) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-uindangan etika prdan ofesi.6


NoPerbuatan 21Melakukan pelecahan seksual, tindakan intimidasi atau tindakan kekerasan terhadap pasien, di tempat praktek. 22Menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.23Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/alat kesehatan.24Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar atau menyesatkan.56


NoPerbuatan 25Ketergantungan pada narkotika, psikotropika, alkohol serta zat adiktif lainnya.26Berpraktik dengan menggunakan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Ijin Praktik (SIP) dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah.27Ketidakjujuran dalam menentukan jasa medik.28Tidak memberikan informasi, dokumen dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran disiplin.

DOKTER MEMPUNYAI HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM SEPANJANG MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DGN STANDAR PROFESI & STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (UUPK 50 A)

PERSYARATAN PERLINDUNGAN HUKUMTIDAK MELANGGAR KODE ETIK, DISIPLIN, DAN HUKUM (MEMPUNYAI SIP, STR, KRIMINAL)

MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

TINDAKAN MEDIS SESUAI STANDART PROFESI & SOP

aspek hukum pelayanan kesehatan

Documents