f5. aspek hukum biotek kesehatan

28
Aspek Hukum Aspek Hukum Bioteknologi Bioteknologi Kesehatan Kesehatan Wahyu Yun Santosa

Upload: wahyu-yuns

Post on 27-May-2015

1.039 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Aspek Hukum Aspek Hukum BioteknologiBioteknologi Kesehatan Kesehatan

Wahyu Yun Santosa

Page 2: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Common Problems andCommon Problems andInternational ResponsesInternational Responses

Page 3: F5. aspek hukum biotek kesehatan

CloningCloning

• Reproductive cloning, the cloned embryo is implanted in a woman's uterus.

• Therapeutic cloning could be used to provide replacement organs. Or tissue for people who have had theirs damaged. The cloned embryo would contain DNA taken from the transplant patient.

• Methods: somatic cell nuclear transfer, parthenogenesis

Page 4: F5. aspek hukum biotek kesehatan

The Concept

Page 5: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Law on human cloning• 1998, 2001, 2003 U.S House of Representatives mengadakan

voting utk melarang semua model human cloning, tp selalu gagal. No strict law, prohibition for federal funding to research on human cloning;

• UK: 2001 allows therapeutic but not reproductive cloning. First license Newcastle University-2004 (Diabetes, Parkinson, Alzheimer) under Human Fertilization & Embryology Authority;

• February 2005: a vaguely worded and non-binding United Nations Declaration on Human Cloning was finally adopted;

• The European Convention on Human Rights and Biomedicine prohibits human cloning but this protocol has been ratified only by Greece, Spain and Portugal.

• The Charter of Fundamental Rights of the European Union explicitly prohibits reproductive human cloning, though the Charter currently carries no legal standing.

Page 6: F5. aspek hukum biotek kesehatan

TranshumanismThe use of new sciences and technologies to enhance human cognitive and physical abilities and ameliorate what it regards as undesirable and unnecessary aspects of the human condition, such as disease and aging

Page 7: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Fact or Hoax ??• 1978: David Rorvik buku “In His Image: the Cloning of a

Man”• 1997: Dolly the first cloned mammals• Sejak 1999 setidaknya ada 4 klaim kehamilan pada pria• 2000: cloned monkey via splitting embrio technique• Jan 2001: genetically modified monkey ANDi jellyfish protein• Feb 2002: CC si kucing kloning pertama• 27 Des 2002: Clonaid, linked with Raelian movement claim

Eve sebagai bayi kloning pertama di dunia• 3 Jan 2003: Clonaid claim telah ada bayi kloning ke-2 dr

pasangan lesbi di NL• 2004 – 2005: Prof. Hwang Wo-suuk dr Seoul National University

mendadak beken (setidaknya sampe 2006) sbg ahli yg pertama berhasil kloning stem cell.

Page 8: F5. aspek hukum biotek kesehatan

MalePregnancy.com 1999, claimed to document the case of Mr. Lee Mingwei, who was supposedly the first human male to become pregnant.

Page 9: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Tapi “pria” hamil tidak cuman hoax lho !!

Page 10: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Successful Clone

Page 11: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Pengaturan Biotek Kesehatandi Indonesia

Page 12: F5. aspek hukum biotek kesehatan

• Psl 42 ayat (2): Teknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan setelah sakit.

• Psl 44: dapat dilakukan uji coba teknologi atau produk teknologi terhadap manusia atau hewan.

• Uji coba dilakukan dengan jaminan tidak merugikan manusia yang dijadikan uji coba.

UU No. 36 Th. 2009 ttg Kesehatan

Page 13: F5. aspek hukum biotek kesehatan

• Penelitian terhadap hewan harus dijamin untuk melindungi kelestarian hewan tersebut serta mencegah dampak buruk yang tidak langsung bagi kesehatan manusia.

• Larangan Psl 45: Setiap orang dilarang mengembangkan teknologi dan/atau produk teknologi yang dapat berpengaruh dan membawa risiko buruk terhadap kesehatan masyarakat.

• Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca (Psl 64).

Page 14: F5. aspek hukum biotek kesehatan

• Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya (Psl 66).

• Stem Cell research Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi (Psl 77). Dan tidak boleh berasal dari sel punca embrionik (ay. 2).

Page 15: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Bayi TabungBayi TabungProsesnya:1. Istri diberi obat pemicu ovulasi yang berfungsi untuk

merangsang indung telur mengeluarkan sel telur yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah sel-sel telurnya matang.

2. Pematangan sel-sel telur sipantau setiap hari melalui pemeriksaan darah Istri dan pemeriksaan ultrasonografi.

3. Pengambilan sel telur dilakukan dengan penusukan jarum (pungsi) melalui vagina dengan tuntunan ultrasonografi.

4. Setelah dikeluarkan beberapa sel telur, kemudian sel telur tersebut dibuahi dengan sel sperma suaminya yang telah diproses sebelumnya dan dipilih yang terbaik.

Page 16: F5. aspek hukum biotek kesehatan

5. Sel telur dan sperma yang sudah dipertemukan di dalam tabung petri kemudian dibiakkan di dalam lemari pengeram. Pemantauan dilakukan 18-20 jam kemudian dan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembuahan sel

6. Embrio yang berada dalam tingkat pembelahan sel ini. Kemudian diimplantasikan ke dalam rahim istri. Pada periode ini tinggal menunggu terjadinya kehamilan.

7. Jika dalam waktu 14 hari setelah embrio diimplantasikan tidak terjadi menstruasi, dilakukan pemeriksaan air kemih untuk kehamilan, dan seminggu kemudian dipastikan dengan pemeriksaan ultrasonografi.

Page 17: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Perkembangan Bayi TabungPerkembangan Bayi Tabung di Indonesiadi Indonesia

• Mulai diperkenalkan sejak 1977, baru ada inisiasi pertama pd 1988.

• Proses bayi tabung pertama yg berhasil adl Louise Brown di Inggris tahun 1978.

• UGM: Program/klinik Permata Hati “Persiapan Melahirkan Anak Tabung Harapan Suami Istri”

• Program FIV-PE (Fertilisasi In Vitro-Pengembalian Embrio) berhasil pertama 1997

• Saat ini sudah umum tiap RS punya fasilitas utk IFV

Page 18: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Beberapa Perspektif Hukum atas Konsep Bayi Tabung

Aspek Medis Dalam Undang-Undang No. 23 /1992 tentang Kesehatan,

pada pasal 16 disebutkan: Hasil pembuahan sperma dan sel telur di luar cara alami

dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan dalam rahim istri dari mana sel telur itu berasal.

Hal ini menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dilakukannya pendonoran embrio. Jika mengacu pada UU No.23/1992 tentang Kesehatan, upaya pendonoran jelas tidak mungkin.

Page 19: F5. aspek hukum biotek kesehatan

UU No. 36/2009• Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya

dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dgn ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal(Psl. 127).

• Sebagaimana UU Kesehatan sebelumnya, tidak dimungkinkan adanya donor sperma dan sel telur di dalam konsep bayi tabung.

Page 20: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Dari sudut pandang Hkm Perdata

(hanya berupa penafsiran atas ketentuan dalam BW)

Jika benihnya berasal dari Suami Istri, Dilakukan proses fertilisasi-in-vitro (transfer embrio-

pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam tabung petri yang dilakukan oleh petugas medis) dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri;

maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai satus sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.

Page 21: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut;

Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. (ps. 255 KUHPer);

Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. (ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer);

Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut)

Page 22: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Jika Suami mandul dan Istrinya subur, • Dapat dilakukan fertilisasi-in-vitro transfer embrio

dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Istri.

• Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum ps. 250 KUHPer.

Page 23: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Jika semua benihnya dari donor Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang

tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan

maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya.

Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Page 24: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Permasalahan Hkm yg Mgkn Ada Contoh kasus di AS Mary Beth Whitehead sebagai ibu pengganti

(surrogate mother) yang berprofesi sebagai pekerja kehamilan dari pasangan William dan Elizabeth Stern pada akhir tugasnya memutuskan untuk mempertahankan anak yang dilahirkannya itu.

Timbul sengketa diantara mereka yang kemudian oleh Pengadilan New Jersey, ditetapkan bahwa anak itu diserahkan dalam perlindungan ayah biologisnya, sementara Mrs. Mary Beth Whitehead (ibu pengganti) diberi hak untuk mengunjungi anak tersebut.

Page 25: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Beberapa Isu Mendasar LainnyaBeberapa Isu Mendasar Lainnya

a. Bagaimanakah dengan bank sperma dan donor ovum yang terjadi by pass (lewat Singapura sbg contoh)?

b. Apakah batasan penerapan dan aplikasi terhadap stem cell?

c. Bagaimanakah jika inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang lain atau orang yang sudah meninggal dunia?

d. Di Indonesia, “kontrak rahim” pada kenyataannya ada, apakah hukum perlu beradaptasi lagi?

Page 26: F5. aspek hukum biotek kesehatan
Page 27: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Negara yang memberlakukan hukum islam sebagai hukum negaranya, tidak diperbolehkan dilakukannya inseminasi buatan dengan donor dan dan sewa rahim.

Negara Swiss melarang pula dilakukannya inseminasi buatan dengan donor.

Sedangkan Lybia dalam perubahan hukum pidananya tanggal 7 Desember 1972 melarang semua bentuk inseminasi buatan.

Larangan terhadap inseminasi buatan dengan sperma suami didasarkan pada premis bahwa hal itu sama dengan usaha untuk mengubah rancangan ciptaan Tuhan

Page 28: F5. aspek hukum biotek kesehatan

Pengamanan utk Produk Bioteknologi• Setiap orang dan/atau badan hukum yang

memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetik yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan (psl 109).

• Setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (Psl 110) ~ Public Disclosure.