8

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Hakikat Novel dalam Karya Sastra

Karya sastra menurut Wellek dan Warren (2016:22), the term literature

seems best if we limit it to the art of literature, that is, to imaginative literature.

Sastra merupakan suatu karya imajinasi pengarang yang tidak hanya merupakan

kumpulan fakta atau fiksi, tetapi dapat berasal dari kejadian yang terjadi dalam

dunia nyata. Secara garis besar Plato dan Aristoteles membagi karya sastra

menjadi tiga kategori (Wellek dan Warren, 1984:300) yakni puisi, prosa dan

drama, kini58451845ketiga kesustraan itu lebih dikenal dengan sebutan fiksi

\4(fictio999914n), teks naratif (narrative text) atau wacana naratif (narrative

discourse).

Novel, karya sastra yang ditulis dalam bentuk naratif yang mengandung

konflik tertentu dalam kisah kehidupan tokoh dalam ceritanya. Hal ini didukung

oleh pendapat Sumardjo (1983: 65) yaitu novel yang ceritanya sering diartikan

sebagai bagian kehidupan seseorang, seperti masa menjelang perkawinan setelah

mengalami masa percintaan; atau bagian kehidupan waktu seseorang tokoh

mengalami krisis dalam jiwanya. Novel menurut Stanton (2007: 90) mampu

menghadirkan perkembangan satu karakter, situasi sosial yang rumit, hubungan

yang melibatkan banyak atau sedikit karakter, dan berbagai peristiwa rumit yang

terjadi beberapa waktu silam secara lebih lengkap. Semua itubersifat non-

eksistensial, diimitasikan dan dianalogikan dengan dunia nyata lengkap dengan

peristiwa sehingga tampak sungguhan ada dan terjadi (Nurgiyantoro, 2007: 4).

9

Peneliti menyimpulkan bahwa novel merupakan salah satu genre karya

sastra yang diciptakan pengarang berbentuk teks naratif yang mengandung konflik

kehidupan seseorang untuk mengembangkan karakter tokoh-tokoh, situasi yang

rumit, hubungan yang melibatkan banyak tokoh lainnya. Pada penelitian ini,

peneliti akan menganalisis satu unsur instrinsik yaitu penokohan. Tokoh cerita,

menurut Abrams (1981: 20) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu

karya naratif, atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral

dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa

yang dilakukan dalam tindakan. Dalam novel Laut Bercerita, pengelompokan

tokoh dibagi menjadi tokoh utama serta tokoh tambahan.

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel

yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik

sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama paling

banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh lain. Pada novel

Laut Bercerita terdapat dua tokoh utama yaitu “Biru Laut” dan “Asmara Jati”.

Keduanya adalah tokoh central yang menggiring alur penceritaan. Kedua tokoh

ini berperan sebagai tokoh protagonis.

Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya tidak intens

dan sesering tokoh utama. Tokoh-tokoh ini dimunculkan karena berhubungan

dengan tokoh utama atau berperan sebagai penunjang alur cerita. Dalam novel

Laut Bercerita terdapat tokoh tambahan yang dianggap sebagai penunjang. Pada

novel ini peran para tokoh tambahan dibagi menjadi tokoh protagonis dan tokoh

antagonis. Adapun tokoh-tokoh tambahan adalah sebagai berikut. Tokoh

protagonis yaitu Kinanti, Alex Parazon, Sunu Dyantoro, Gala Pranaya, Naratama,

10

Daniel, Anjani, Brahmantyo, Julius Sasongko, Orang tua Biru Laut. Sedangkan

tokoh antagonis yaitu anggota intelejen pasukan Elang—si Mata Merah, si

Manusia Pohon, si Manusia Raksasa dan tokoh Gusti sebagai tokoh pengkhianat

dalam organisasi Winatra.

2.2 Pemerintah Orde Baru sebagai Pemicu Gerakan Mahasiswa

Indonesia dalam sewindu akhir masa pemerintahan presiden Soeharto atau

lebih dikenal dengan rezim Orde Baru menampilkan kondisi politik, ekonomi dan

sosial yang dinamis. Gerakan mahasiswa mulai menggeliat kembali pada kurun

waktu 1990 dan memuncak pada peristiwa Reformasi 1998. Bibit-bibit kerusakan

Orde Baru dipandang semakin parah oleh kalangan mahasiswa, hal ini mendorong

munculnya kembali isu suksesi kepresidenan menjelang pemilu 1992.19 Gerakan

mahasiswamenentang Orde Baru pada kurun waktu 1990-1998 bergerak secara

diaspora di berbagai kota di Indonesia

2.2.1. Kondisi Politik Indonesia 1990-1998

Liddle (1992) menyebutkan Orde Baru selama kurun waktu hampir tiga

puluh tahun telah berhasil mempertahankan stabilitas politik dan menjalankan

program pembangunan ekonominya. Namun dibalik keberhasilan itu, Orde Baru

juga tidak dapat lepas dari beberapa kelemahan yang dapat mengancam

kelangsungan hidupnya. Kelemahan itu antara lain (1) kesenjangan ideologi

Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Murni, (2) Ketegangan antara birokrat sipil-

militer, (3) Pembelaan politik massa terutama kesenjangan antara Jawa dan Non

Jawa (4) Ketimpangan akibat kebijakan ekonomi Orde Baru, (5) masalah suksesi.

Transformasi rezim birokratik-otoriter ke bentuk rezim yang lain pada

dasarnya mendorong perpecahan. Pada kasus Orde Baru, permasalahan suksesi

11

menjadi sumber perpecahan politik di lingkungan elit. Politik yang dibangun

Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya menjadikan sumber perpecahan.

Pemilu 1992 dan sidang Umum 1993 ternyata hanya ada satu calon tunggal.

Kemungkinan yang dapat menjelaskan kondisi ini yaitu adanya invisible hands

yang tidak menginginkan suksesi, budaya politik rikuh dan ewuh pakewuh sebagai

konsep mencegah perpecahan dengan menekan usaha menjauhi konflik, dan

spekulasi bahwa suksesi memiliki resiko tinggi terhadap status quo.

Kekuasan teritorial militer yang juga menjadikan Dwifungsi ABRI

(terutama kalangan TNI AD) menjadi satu-satunya institusi politik yang berkuasa

dan dapat mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Kekuasaan militer jelas meng-

hegemoni Indonesia. Kemudian adanya redemokrasi kampus. Pemerintah

melemahkan lembaga kampus baik intra maupun ekstra demi meredam kritik dari

lingkungan mahasiswa. Pada awal Orde Baru, pembentukannya dimulai dengan

tiga aliansi yakni militer, teknorat dan mahasiswa. Namun seiring berjalannya

rezim mahasiswa hanya dijadikan sebagai kaki tangan dan diharuskan tunduk

pada birokrasi kampus. Beberapa kebijakan Orde Baru untuk menekan mahasiswa

antara lain (1) penumpasan dan pembubaran Dewan Mahasiswa tahun 1978, (2)

diperkuat dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan

ini berlangsung 12 tahun sebelum kemudian pemerintah memberlakukan

organisasi mahasiswa Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi tahun 1990. (Suharsih

& Mahendra, 2007: 85-87). Namun kebijakan ini tidak semua mahasiswa apriori

dengan kebijakan ini, dan perkembangan kelompok alternatif, kelompok studi,

atau kelompok Independen lainnya menjadi pilihan kegiatan organisasi

mahasiswa. Pers mahasiswa dan kelompok mahasiswa ini tidak terikat dengan

12

pihak fakultas dan universitas menjadi wadah baru yang lebih leluasa bagi

kehidupan politik dan dinamika sosial kampus.

Berdasarkan kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru peneliti

menemukan keterkaitan kondisi tersebut dalam novel Laut Bercerita Karya Leila

S. Chudori. Kebijakan yang ditetapkan pemiihan umum dan sidang DPR yang

menyatakan calon tunggal, birokrasi militer mendominasi negara dengan

dwifungsi ABRI, dan kondisi organisasi mahasiswa saat itu mengalami

perpecahan. Ada yang berpihak pada rezim Orde Baru dan ada yang menentang.

2.2.2. Kondisi Ekonomi Indonesia 1990-1998

Pada tahun 1990 sampai 1998 rezim Orde Baru gagal menyeimbangkan

perekonomian Indonesia. Kebijakan yang diambil gagal dan ekonomi

konglomerasi non pribumi meningkat seiring perekonomian nasional. Hal ini

dipicu dengan adanya kebijakan deregulasi dan debiroktasi yang dilakukan

pemerintah pada awal tahun 1980-an. Non pribumi menguasai 70% perekonomian

Indonesia. (Saidi, 1998: 96-97). Rezim Orde Baru ditandai dengan pembangunan

ekonomi yang bersifat sentralis, rezim penguasa yang otoriter, serta birokrasi yang

korupsi. Pembangunan Indonesia hanya mampu mengandalkan modal asing baik

dalam bentuk utang maupun penanaman modal (Saidi, 1992: 198-199).

Ekonomi Indonesia juga ditandai dengan kekuasaan dinasti ekonomi

keluarga Cendana. Praktek kroni mengakar jauh dalam setiap sendi kehidupan di

Indonesia. Hampir semua pejabat militer memberikan fasilitas khusus kepada

kroni-kroninya dengan tujuan keuntungan maksimal dari hubungan ini (Soesilo,

1998: 100). Masing-masing anggota keluarga Cendana memiliki sumber kekayaan

dan jaringan bisnis masing-masing yang menguasai pasar perekonomian. Kondisi

13

ekonomi Indonesia kemudian semakin merosot dan mengalami krisis moneter

pada tahun 1997. Nilai tukar rupiah menurun dan memaksa pemerintah untuk

menerima bantuan ekonomi bersyarat dari International Monetery Fund (IMF).

(Said, 1998 : 117-123).

Berdasarkan novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori kondisi ekonomi

Indonesia dalam kurun waktu 1990 sampai 1998 mengalami penurunan. Indonesia

gagal menyeimbangkan perekonomian ditandai dengan harga bahan pangan dan

sandang naik dengan signifikan. Sementara itu masyarakat elit semakin

diuntungkan dalam kondisi tersebut. Indonesia akhirnya mengalami krisis

ekonomi yang menyebabkan krisis moneter dan menimbulkan aksi demonstrasi

yang panjang.

2.2.3. Kondisi Sosial Indonesia 1990-1998

Penggusuran demi pembangunan adalah salah satu kondisi sosial Indonesia

di penghujung rezim Orde Baru. “Reforma Agraria” tidak menjadi landasan dasar

pemerintah dalam pembangunan. Alasan-alasan itu antara lain (1) Demi

kelangsungan suatu pemerintahan yang baru lahir, maka stabilitas merupakan

prioritas utama dan secara politis masalah kecukupan pangan merupakan faktor

strategis untuk menangkal keresahan (2) Orde Baru pada saat yang kurang lebih

bersamaan dengan mulainya Revolusi Hijau di Asia. Bisa dipahami bahwa jalan

pragmatis menjadi pilihan. Peningkatan produksi pangan melalui Revolusi Hijau

kemudian menjadi titik sentral pembangunan selama lima Pelita, dan selama itu

pula masalah pertanahan seolah-olah menjadi hilang dalam ingatan.

Pemerintahan Orde Baru dalam hal kebijaksanaan agrarian, mengambil

jalan apa yang sekarang dikenal sebagai by-pass approach, atau pendekatan jalan

14

pintas, by-pass approach itu diabdikan untuk menjalankan strategi pembangunan

yang ditandai oleh ciri pokok; mengandalkan bantuan asing, hutang dan investasi

dari luar negeri, serta bertumpu pada yang kuat. Permasalahan penggusuran tanah

pada awal tahun 1990 menjadi sebuah permasalahn yang menjadi perhatian

masyarakat. Paling tidak terdapat sembilan kasus penggusuran tanah besar-

besaran yang terjadi di Jawa dan Sumatera. Kemunculan kasus-kasus penggusuran

tanah telah menstimulan mahaiswa untuk bergerak membela hak rakyat yang

terampas serta mulai mengorganisir aksi bersamarakyat dengan mengusung isu

kasus-kasus penggusuran tanah.

Kasus pembangunan waduk Kedung Ombo merupakan salah satu kasus

pertanahan yang cukup menyita perhatian publik pada awal dekade 90-an.

Penggusuran yang dilakukan pemerintah, dengan bantuan dana dari Bank Dunia,

atas lahan rakyat disekitar waduk Kedung Ombo mendapatkan perhatian dari

kalangan mahasiswa dengan melakukan aksi-aksi pembelaan hak rakyat yang

hilang akibat pembangunan waduk ini. Kelompok aksi mahasiswa yang intens

melakukanpembelaan ini adalah Kelompok Solidaritas Korban Pembangunan

Kedung Ombo (KSKPKO) yang merupakan sebuah jaringan koordinasi aktivis

gerakan antar kota diantaranya dari Semarang, Salatiga, Solo, Yogyakarta,

Bandung dan Jakarta. Aksi-aksi yang pernah dilakukan KSKPKO ini diantaranya

dilakukan di Depdagri Jakarta dan Kodim Boyolali Jawa Tengah.

Kondisi sosial lain adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan

ekonomi selama rezim Orde Baru secara fisik cukup berhasil, namun secara

fundamental sangat rapuh. Orientasi pembangunan selama rezim Orde Baru

secara konseptual juga meyakinkan. Namun, secara praktis dan operasional sangat

15

buruk dan tidak efisien. Permasalahan mengenai Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

(KKN) telah menyebar mulai dari aparat desa sampai aparat pemerintah pusat,

baik eksekutif dan legislatif maupun lembaga-lembaga negara yang lain.

Konglomerasi yang merugikan, serta praktek-praktek monopoli dan kartel yang

menyengsarakan masyarakat umum telah terjadi di berbagai industri dan pasar

komoditas. Indonesia memiliki reputasi yang buruk di mata internasional dalam

hal korupsi, berperingkat mendekati paling bawah bersama dengan negara-negara

paling korup lainnya di dunia.

Korupsi menyebabkan hilangnya kepercayaan warga negara kepada

pemerintah. Walaupun korupsi sudah ada sejak lama, namun korupsi berkembang

terus dan berakar disetiap sektor pada masa rezim Orde Baru. Hal inilah yang

memicu kerusuhan, salah satunya kerusuhan pada 27 Juli 1996. Kerusuhan ini

merupakan skenario politik rezim Orde Baru untuk menyingkirkan opisisi yang

sedang berkembang pada saat itu yaitu Megawati. Kedudukan Megawati saat itu

dinilai berbahaya bagi kelangsungan sistem politik yang telah berjalan saat itu

menurut Jatman(dalam Aryono, 2009: 62). Namun pada saat yang bersamaan,

sebagian pendukung Soeharto tidak menyetujui skenario ini dan mulai muncul

bibit perpecahan. Namun cara ini tidak berhasil menjatuhkan Megawati karena

massa dengan ideologi kuat yang dimilikinya. Pada akhirnya rezim Orde Baru

menjadikan Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai kambing hitam dan

bertanggung jawab atas kerusuhan 27 Juli 1996. Pemerintah kemudian

menangkap beberapa aktivis PRD yang mayoritas berstatus mahasiswa.

Berdasarkan kondisi sosial Indonesia di atas, ketiga kondisi sosial ini juga

diceritakan dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Penggusuran

16

lahan pertanian oleh pihak militer dan penggusuran di Kedung Ombo juga

menjadi latar cerita. Korupsi, kolusi dan nepotisme juga banyak diceritakan

sebagai pemicu pergerakan mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban

pemerintah. Kemudian secara jelas penceritaan perihal kerusuhan yang

menjadikan organisasi mahasiswa Winatra dan Wirasena dijadikan sebagai

kambing hitam. Kondisi Indonesia seperti yang telah dijabarkan diatas adalah

pemicu pergerakan mahasiswa dalam menuntut kebebasan dari hegemoni rezim

Orde Baru. Kemunduran kondisi Indonesia dari segi politik, ekonomi dan sosial

menjadikan alasan kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan reformasi.

2.3 Teori Hegemoni Gramsci

Hegemoni berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ‘eugemonia’

(hegemonia), yang berarti memimpin. Secara ringkas, pengertian hegemoni adalah

bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan

kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus. Artinya, kelompok-

kelompok yang terhegemoni menyepakati nilai-nilai ideologis penguasa

(Hendarto, 1993: 73). Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat

melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas

sosial lainnya. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi satu atau lebih

kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya (Patria,

dan Arief, 2009: 119-121).

Hegemoni merupakan cara penguasa bermain secara halus dalam

membentuk kesatuan suara dan tindakan rakyatnya dalam mendukung dan

mentaati aturan-aturan yang ia berlakukan ketika telah mendapat kepercayaan

yang mendominasi mereka.Sehingga, secara sadar dan tidak sadar, rakyat telah

17

terhegemoni oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa.

Hegemoni tidak hanya terjadi secara vertikal, yaitu antara penguasa dan rakyatnya

akan tetapi dapat juga terjadi secara horizontal, yaitu suatu kelompok

mendominasi kelompok yang lain dengan mendiktekan ide-ide kepada kelompok

lainnya atau kelompok yang didominasi dengan ide-ide tersebut yang dianggap

wajar, yang bersifat moral, intelektual dan budaya. Teori hegemoni Gramsci

merupakan teori politik yang digagas oleh Antonio Gramsci (1891-1937). Selain

seorang pemikir, Gramsci juga dikenal sebagai kritikus teater dan komentator

politik yang kemudian dipenjara bersama 20 orang aktivis lainnya dengan tuduhan

pemberontakan bersenjata sejak 1928-1937. Selama mendekam di penjara

tersebut, lahirlah karyanya yang berjudul Selection from the prison notebooks. Di

dalam buku tersebutlah segala pemikiran Gramsci tertuang, terutama tentang

hegemoni.

Gramsci adalah pemikir Italia yang pemikirannya dipengaruhi oleh Marxis.

Sebagai pemikir Italia setelah Marx, yang pemikirannya banyak berhubungan

dengan politik praktis, dan terutama yang paling menonjol adalah pandangannya

mengenai hegemoni. Grasmci kemudian justru merevisi dan mengkritik gagasan

Marx. Marx membagi lingkup kehidupan manusia menjadi dua, yaitu infrastruktur

(basis/dasar) dan superstruktur/bangunan atas. Infrastruktur adalah bidang

produksi kehidupan material, sedangkan superstruktur merupakan lembaga yang

mengatur kehidupan masyarakat di luar bidang produksi, terutama sistem hukum

dan negara. Di sisi lain, tatanan kesadaran mencakup segala sistem kepercayaan,

norma, dan nilai yang memberi kerangka pengertian makna dan orientasi spiritual

(pandangan dunia, agama, filsafat, moralitas, nilai budaya, seni dan sebagainya).

18

Superstruktur ditentukan oleh infrastruktur, dan infrastruktur dibentuk oleh dua

faktor, yaitu tenaga-tenaga produktif dan hubungan-hubungan produktif (Magnis-

Suseno, 1999: 135-148). Dalam teori kelas Marx ada terdapat tiga unsur penting.

Pertama, besarnya peran struktural dibandingkan dengan segi kesadaran dan

moralitas. Kedua, perbedaan kepentingan antara kelas atas dan kelas bawah yang

menyebabkan perbedaan sikap terhadap perubahan sosial. Kelas atas (dominan)

cenderung bersikap konservatif, sedangkan kelas bawah (subaltern) bersikap

progresif dan revolusioner. Kelas atas berkepentingan mempertahankan status

quo, menentang segala perubahan dalam struktur kekuasaan. Sebaliknya, kelas

bawah berkepentingan terhadap perubahan. Ketiga, setiap kemajuan dalam

susunan masyarakat hanya dapat tercapai melalui revolusi (Magnis-Suseno, 1999:

117-119).

Hegemoni menurut Marxis cenderung menekankan betapa pentingnya

sikap refresif dari negara dan masyarakat-masyarakat kelas. Marx beranggapan

bahwa kebudayaan kehidupan manusia adalah cerminan dari dasar ekonomi

masyarakatnya semata. Gramsci menyebut ekonomi ini sebagai “Materialisme

Vulgar”. Perkembangan infrastruktur di dalam masyarakat akan selalu berp

engaruh kepada kehidupan manusianya, di mana kebudayaan yang ada dalam

pikiran Marx semata-mata adalah akibat dari perubahan infrastruktur dan

cerminan ekonomi masyarakatnya. Sementara hegemoni Gramsci berbeda,

Gramsci menolak konsep Marxis yang lebih ortodoks mengenai “dominasi kelas”

dan lebih setuju dengan konsep “kepemimpinan moral”. Jika Marxis

mengedepankan kebenaran mutlak tanpa pernah mau berkompromi, Gramsci

19

justru sebaliknya, melakukan proses kompromi dan negosiasi atas kelas yang

didominasi.

Hegemoni Marxis adalah hegemoni tanpa kompromi. Hegemoni Marxis

membangun hegemoninya secara sepihak dan cenderung semena-mena, seolah-

olah kaum atas superpower dan mampu memiliki segalanya. Namun dampak

negatif hegemoni yang dibangun dengan teori Marxis ini rentan dengan

pemberontakan dan fatalnya mudah terjadi keruntuhan karena pihak-pihak yang

bertentangan tentu tidak akan tinggal diam dan akan berusaha melawan.

Teori hegemoni Gramsci merupakan upaya Gramsci menyempurnakan

teori Marx yang dinilai belum memadai. Berangkat dari pemikiran Marx sendiri,

tetapi berbeda dari kaum Marxis Ortodoks. Gramsci menganggap dunia gagasan,

kebudayaan, superstruktur, bukan hanya sebagai refleksi atau ekspresi dari

struktur kelas ekonomik atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan

sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri (Faruk, 2010: 131).

Gramsci menekankan pengaruh gagasan, kebudayaan, superstruktur

merupakan kekuatan material. Gagasan merupakan ide-ide yang ditanamkan,

sementara kebudayaan yang merupakan kebiasaan dari sekelompok masyarakat

itu sendiri sangat erat dan telah menyatu dengannya. Sementara superstruktur

yang merupakan bangunan atas atau lembaga yang mengatur masyarakat tersebut,

dalam hal ini sistem hukum dan negara. Ketiga hal ini harus solid agar dapat

mengorganisasi dan menggerakkan massa. Bagi Gramsci (via Faruk, 2010: 131)

hubungan antara yang ideal dan material tidak berlangsung searah, melainkan

bersifat saling tergantung dan interaktif. Kekuatan material merupakan isi,

sedangkan ideologi-ideologi akan menjadi khayalan individual belaka tanpa

20

kekuatan material. Di sinilah titik fokus Gramsci yang beranggapan bahwa

hubungan yang ideal dan yang material berlangsung interaktif, bahwasannya,

Gramsci melibatkan kaum yang didominasi dalam menjalankan praktik-praktik

kekuasaan. Intervensi dari kelas yang didominasi inilah yang membuat kelompok

yang sebenarnya didominasi, dibuat seolah-olah bagian dari kelompok yang

berkuasa. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya pertentangan terhadap yang

berkuasa, sebab kelompok yang dikuasai itu turut berperan dan memberikan

suara. Gramsci menganggap bahwa dengan melibatkannya kelompok subaltern

adalah cara untuk meniadakan pemberontakan di kemudian hari serta seakan-akan

kelas penguasa lebih dipandang terbuka dan tidak konservatif. Sehingga

masyarakat mampu menaruh kepercayaan seutuhnya kepada penguasa.

Unsur-unsur yang harus solid agar dapat mengorganisasi massa adalah

gagasan, kebudayaan dan superstruktur. Gagasan adalah ide-ide yang ditanamkan

atau basis bagaimana nantinya hegemoni dapat dijalankan. Kebudayaan adalah

kebiasan dari masyarakat yang sangat erat dan telah menyatu dengannya.

Kebudayaan ini sangatlah menjadi pertimbangan agar hegemoni dapat diteruskan

dengan lancar. Superstruktur adalah Bangunan atas atau lembaga yang mengatur

masyarakat tersebut dalam hal ini sistem hukum dan negara. Ketiga hal inilah

yang menjadi kekuatan untuk menjalankan hegemoni menurut Gramsci.

Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Jika hanya dua yang berjalan, maka akan ada

kekosongan porsi dalam menjalankan praktik-praktik hegemoni tersebut. Ketiga

hal ini saling tergantung dan interaktif. Dalam kerangka teori Gramsci, setidaknya

terdapat enam konsep kunci, yaitu : Kebudayaan, Hegemoni, Ideologi, Kaum

21

Intelektual dan Negara. Pada penelitian ini peneliti berfokus pada satu dari enam

konsep Gramsci yakni Negara.

Gramsci (via Faruk, 2010: 152-153) membedakan negara menjadi dua

wilayah dalam negara : dunia masyarakat sipil dan masyarakat politik. Yang

pertama penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah “kesetujuan”,

“kehendak bebas”, sedangkan wilayah kedua merupakan dunia kekerasan,

pemaksaan dan intervensi. Menurut Gramsci, Negara kompleks yang menyeluruh

aktivitas-aktivitas teoritis dan praktis yang dengannya kelas penguasa tidak hanya

membenarkan dan mempertahankan dominasinya, melainkan berusaha

memenangkan persetujuan aktif dari mereka yang diperintahnya (Faruk, 2010:

153).

2.3.1 Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil juga merupakan wilayah di mana kelompok pemilik

modal, pekerja dan kelompok lain terlibat dalam perjuangan politik dan dalam

masyarakat sipil terjadi persaingan hegemoni antar dua kelompok utama

berlangsung. Dalam beberapa paragraf buku Prison Notebooks Gramsci (dalam

Wiharjo, 2018:19) mengatakan masyarakat sipil merupakan masyarakat yang

beretika atau bermoral yang di dalamnya hegemoni kelas dominan dibangun

melalui mekanisme perjuangan politik dan ideologis.

2.3.2 Masyarakat Politik

Untuk masyarakat politik, Gramsci (dalam Wiharjo, 2018:19) memakai

istilah tersebut untuk hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam lembaga

negara angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum dan penjara, serta semua

22

departemen administrasi yang mengurusinya tergantung pada upaya akhir dari

efektivitas monopoli negara dalam melakukan tindakan koersif.

2.4 Counter Hegemoni

Menurut Gramsci, kesadaran adalah hal yang utama untuk membangkitkan

perjuangan menentang kelas dominan (counter-hegemoni) (Partia, 1999:167).

Agar revolusi terwujud maka masyarakat seharusya bertindak. Sebelum mereka

bertindak, mereka harus mampu memahami hakikat dan situasi keberadaan

mereka dalam suatu sistem yang dijalani. Dengan berlatar belakang konteks

kepribadian, latar dan motivasi tokoh memungkinkan counter hegemoni

termanifestasikan ke dalam beragam bentuk. Masing-masing bentuk hadir

berdasarkan kesadaran tokoh perlawanan terhadap kekuasaan dan dominasi yang

mereka hadapi.

2.4.1. Perlawanan Keras

Perlawanan keras berkaitan dengan tindakan perlawanan dengan cara

berhadapan dengan pihak penguasa mengambil sikap atau tindakan yang

bertentangan dengan kehendak kekuasaan (Taum, 2015:98).

2.4.2. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif adalah dengan tindak melaksanakan kehendak

mainstream atau melakukan tindakan negatif terhadap diri sendiri sebagai bentuk

protes terhadap kekuasaan dan mainstream itu (Taum, 2015:102).

2.4.3. Perlawanan Humanistik

Perlawanan humanistik adalah perlawanan terhadap kekuasaan tanpa

kekerasan, tetapi dengan memberikan renungan alternatif, apakah sikap dan

tindakan mainstream tersebut sudah dipandang tepat (Taum, 2015:104).

23

2.5 Penelitian Relevan

Adapun Penelitian relevan yang peneliti jadikan bahan acuan terdiri atas

tiga penelitian. Pertama, penelitian mengenai novel Laut Bercerita dalam kajian

yang berbeda, sebuah skripsi Gita Yulansari (2019) yang berjudul “Gerakan

Mahasiswa Prareformasi dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S Chudori :

Tinjauan Sosiologi Sastra”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan gerakan mahasiswa prareformasi serta dampak dari gerakan

mahasiswa pra reformasi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori.

Teori yang digunakan dalam menganalisis novel Laut Bercerita adalah teori

yang dikemukakan oleh Alan Swingewood, salah satu dasar pemikirannya

yang menganggap karya sastra sebagai dokumen sosial budaya yang

merefleksikan keadaan sosial budaya pada suatu zaman.

Pembahasan mencangkup analisis intrinsik terhadap unsur yang

membangun novel ini sebagai hasil karya sastra. Unsur yang dianalisis adalah

tokoh dan penokohan, alur, latar, dan tema. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa

pra reformasi serta dampak dari gerakan mahasiswa prareformasi dalam novel

Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Berdasarkan analisis, dapat

disimpulkan bahwa bentuk-bentuk gerakan mahasiswa prareformasi dalam

novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori meliputi; 1) pertemuan antar

aktivis mahasiswa, 2) demonstrasi, dan 3) melakukan pembelaan langsung

terhadap petani. Dampak dari gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa pra

reformasi adalah; 1) penculikan mahasiswa yang melakukan gerakan, 2)

penyiksaan mahasiswa yang melakukan gerakan, dan 3) penghilangan secara

paksa.

24

Kedua adalah Penelitian Skripsi Fransiska Rini Wiharjo (2018) yang

berjudul “Bentuk Hegemoni dan Counter Hegemoni dalam Novel Entrok Karya

Okki Madasari. Dalam penelitian ini membahas (1) bentuk-bentuk hegemoni

melalui dua konsep, hegemoni-kebudayaan dan hegemoni-negara, (2) bentuk-

bentuk Counter Hegemoni yang terbagi atas tiga bentuk yaitu perlawanan keras,

perlawanan pasif, dan perlawanan humanistik.

Skripsi ini membahas tentang gerakan mahasiswa prareformasi dalam

novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori dengan tinjuan Sosiologi

Sastra. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

sosiologi sastra. Tujuandari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

gerakan mahasiswa prareformasi serta dampak dari gerakan mahasiswa pra

reformasi dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Teori yang

digunakan dalam menganalisis novel Laut Bercerita adalah teori yang

dikemukakan oleh Alan Swingewood, salah satu dasar pemikirannya yang

menganggap karya sastra sebagai dokumen sosial budaya yang

merefleksikan keadaan sosial budaya pada suatu zaman.

Pembahasan mencangkup analisis intrinsik terhadap unsur yang

membangun novel ini sebagai hasil karya sastra. Unsur yang dianalisis adalah

tokoh dan penokohan, alur, latar, dan tema. Bentuk-bentuk gerakan mahasiswa

pra reformasi serta dampak dari gerakan mahasiswa prareformasi dalam novel

Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Berdasarkan analisis, dapat

disimpulkan bahwa bentuk-bentuk gerakan mahasiswa prareformasi dalam

novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori meliputi; 1) pertemuan antar

aktivis mahasiswa, 2) demonstrasi, dan 3) melakukan pembelaan langsung

25

terhadap petani. Dampak dari gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa pra

reformasi adalah; 1) penculikan mahasiswa yang melakukan gerakan, 2)

penyiksaan mahasiswa yang melakukan gerakan, dan 3) penghilangan secara

paksa.